PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK JEJARING KOMISI YUDISIAL RI Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010
MAKALAH
Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM Oleh: Drs. Tarman Azzam, Msc
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM -------------------------------------------------------------------------Oleh Drs. Tarman Azzam, Msc - Ketua Dewan Kehormatan PWI. Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung, Jumat - 2 Juli 2010.
-------------------------------------------------------------------------BANYAK hal telah dilakukan pers dalam mengawasi penegakan hukum dan HAM, tetapi hasilnya memang belum maksimal, belum memenuhi harapan banyak orang. Sebagaimana pers melakukan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan negara/pemerintah, apa yang dilakukan pers terhadap penegakan Hukum dan HAM mungkin juga belum optimal, sekalipun banyak pihak yang gerah atas tindakan media massa, bahkan ada yang menuding pers telah kebablasan. Padahal kehidupan pers malah tetap terancam, sekalipun pada era Reformasi ini. Realitas menunjukan selama 65 tahun Indonesia merdeka, ketidakadilan merupakan persoalan besar dan crowded, yang menimbulkan banyak masalah. Ketidak-adilan memicu keresahan masyarakat, berkembang menjadi kekecewaan dan merebak menjadi kerusuhan. Ketidak-adilan utamanya akibat tidak ada kepastian hukum, buruk penegakan hukum. Ketidak-adilan karena kebijakan politik tidak pro-rakyat, sehingga menjadi sumber malapetaka bagi negara bangsa. Ketidak-adilan akibat kuatnya feodalisme, merajalela korupsi, dan penyelewengan negara. Para pemimpin tidak amanah, lupa kepada rakyat yang harus dibelanya. Akibat ketidakadilan masih banyak rakyat negeri ini melarat, tidak sejahtera, sekalipun Indonesia telah merdeka 65 tahun. Selama ini tak jarang masyarakat merasakan tidak terpenuhinya ’rasa keadilan’ oleh sesuatu putusan hukum, namun publik tidak berdaya, dan 1
hanya menanggung perasaan kecewa. Dalam keadaan demikian, seringkali media pers harus ’menerobos’ sebagai tindakan mengawasi penegakan hukum dan HAM, namun tetap terbatas karena harus taat hukum dan kode etik jurnalistik. HAK KEDAULATAN RAKYAT Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah produk demokrasi. Berarti rakyat pemegang hak kedaulatan tertinggi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih pemimpin yang berhak membentuk pemerintahan, menjalankan pemerintahan, dan mengabdikan kekuasaan pemerintahan itu hanya bagi kesejahteraan rakyat. Vox Vopuli, Vox Dei, kata orang Yunani sejak lebih 25 abad silam, yang berarti ”Suara Rakyat, Suara Tuhan”. Karena itu suara rakyat harus sungguh-sungguh didengar oleh pemerintah, dimanapun, pada tingkatan apapun, rezim apapun yang berkuasa, dan sekuat apapun pemerintahan itu. Prinsip dasar bahwa pemerintah sebagai produk demokrasi harus diaktualkan kembali agar semua orang sadar bahwa pemerintah harus senantiasa mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Menurut Bung Hatta, rakyat itulah sang penguasa, dan tuan dari semua kekuasaan negara. Kepada rakyat itulah kekuasaan pemerintahan, kehebatan kaum intelektual, para profesional, saudagar, alim ulama, kekuatan pers dan sebagainya harus mengabdi. Hal itupun ditegaskan kembali dengan lugas oleh Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln, yang terkenal dalam pidatonya pada akhir perang saudara Amerika di Gettysburg tahun 1865 yang menekankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu: ”Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan hapus dari muka bumi”. Walter Lippman –wartawan dan pemikir politik terkemuka Amerika menyatakan ”Pemerintah merupakan produk demokrasi yang harus mengabdi bagi kesejahteraan rakyat, yang dalam melaksanakan kekuasaannya harus dikontrol oleh produk demokrasi lainnya, yaitu Parlemen. Namun keduanya dalam menjalankan kekuasaannya bisa melenceng, tidak harmonis, dan dapat merugikan rakyat, sehingga mereka harus dikontrol oleh alat demokrasi yang bernama: Pers!!” Secara universal dan absolut, pers harus menghormati hak kedaulatan rakyat. Untuk menyikapi semua itu, para praktisi pers harus benar terpanggil menjalankan tugas profesional demi membela kepentingan rakyat, menjamin kokohnya integritas nasional dan memperkuat NKRI.
2
POINTERS DISKUSI Ada beberapa item yang kiranya patut menjadi pointer bagi diskusi ’Peranan Pers dalam Penegakan Hukum dan HAM’, diantaranya: 1. Kondisi Objektif Penegakan Hukum & HAM di Indonesia: a. Sangat memprihatinkan; b. Terlihat betapa bobrok setelah kian terbuka informasi; c. Hampir tidak ada lembaga penegak hukum yang kredibel; d. Rakyat kebingungan harus mengadu kemana; e. Kian membaik penegakan HAM walaupun masih tetap terkendala; f. Media pers ikut terancam. 2. Pers mengangkat, meributkan dan mengaktualkan kasus-kasus besar hukum. a. Kasus BLBI b. Kasus Bank Century c. Kasus MA versus BPK d. Kasus tertangkapnya Irawadi Yunus e. Kasus ’Cicak-Buaya’ f. Kasus Susno Duadji g. Kasus Markus Pajak: a.1. Gayus Siagian h. Kasus Pertamina i. Kasus Lapindo Selain itu ada banyak kasus-kasus HAM, seperti yang terkait dengan: a. Pelanggaran Hak-hak Politik dan Keamanan Rakyat b. Hak-hak Ekosob c. State Security d. Human Security 3. Kendala Pengawasan oleh Media Pers a. Budaya feodalisme b. Korupsi, Kolusi, Nepotisme c. Lemah keteladanan dalam kepemimpinan d. Infrastruktur hukum belum kuat menjamin kebebasan pers e. Masih kurang terbukanya akses informasi f. Belum seluruh pers profesional, independen dan idealis 4. Perspektif Pengawasan Penegakan Hukum dan HAM. Kemana lagi rakyat berharap? 3
a. b. c. d. e. f.
KPK (dipukul kasus Antasari, Bibit-Samad, Cicak-Buaya) KY (dihantam kasus Irawadi Yunus) MA (banyak skandal) MK Pemerintah: Satgas Mafia Hukum, Polri, dan Jakgung Harapan lainnya?
Akhirnya, pengawasan oleh media pers merupakan alternatif yang teramat penting sebagai motor penggerak pressure group bagi penegakan hukum dan HAM. Namun perlu disadari bahwa media pers bukan institusi problem solving. Bandung, Jumat – 2 Juli 2010
4
