HPI
1 PEMAKAIAN HUKUM ASING
PERTEMUAN XIII, XIV & XV By Malahayati, SH, LLM
TOPIK • PEMAKAIAN HUKUM ASING • PELAKSANAAN PUTUSAN • PUTUSAN PAILIT • PUTUSAN ARBITRASE
2
ICC • International Chamber of Commerce, Paris; • Hukum yang dipakai didasarkan pada hukum yang dikehendaki oleh para pihak sendiri (pilihan hukum); • Bila tidak ada pilihan hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum dimana arbitrase tersebut dilakukan. • Tempat dipilih oleh: • Dewan arbitrase; tidak ada dampak bagi penggunaan hukum. • Para pihak; artinya hukum tempat yang dipilihlah yang akan dipakai.
3
UNCITRAL • United Nations Commission International Trade Law;
4 on
• Hukum yang digunakan adalah hukum yang dikehendaki para pihak (pilihan hukum); • Bila pilihan hukum tidak ada, panitia menggunakan kaidah HPI yang dianggap harus diperlakukan oleh panitia.
BANI • Badan Arbitrase Nasional Indonesia; • Memakai hukum yang dikehendaki para pihak; • Bila tidak ada maka akan digunakan hukum Indonesia.
5
ICSID • International Centre for the Settlement of Investment Disputes; • Didirikan oleh Bank Dunia untuk menyelesaikan perselisihan antara penerima modal dan investor asing. • Konvensi ICSID diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1968.
6
PERSYARATAN ICSID • Adanya kesepakatan;
• Yurisdiksi Ratione Materiae; • Yurisdiksi Ratione Personae;
7
PERATURAN ICSID • Hukum yang pertama-tama dipakai adalah hukum yang disepakati oleh para pihak; • Selanjutnya menggunakan general principles of law; • Principles of law common to a group of legal system; • Principles of international law.
8
HUKUM ASING • Pemakaian hukum asing dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak dilakukan penyesuaian, dan memenuhi syarat timbal balik dan pembalasan.
9
FAKTA • Hukum asing dipandang sebagai fakta, maksudnya apabila harus menggunakan hukum asing maka hukum asing tersebut harus dibuktikan sebagai suatu fakta pula. • Harus ada saksi-saksi yang menentukan berlakunya hukum asing tersebut.
10
HUKUM • Hukum asing dipandang sebagai sebagaimana halnya hukum nasional.
11 hukum
• Hakim menggunakan hukum asing tanpa perlu dibuktikan lagi.
PELAKSANAAN • Putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. • Putusan asing mungkin dilaksanakan di Indonesia bila telah menandatangani perjanjian internasional mengenai pelaksanaan putusan hakim asing.
12
KEPAILITAN • Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau keadaan berhenti membayar utang-utangnya. • Suatu sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya terhadap harta bendanya.
13
PENGATURAN • Failissementsverordening (Peraturan Kepailitan) Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348, yang terdiri dari: • Bab I tentang Kepailitan (Psl 1-211); • Bab II tentang Penundaan Pembayaran (Psl 212-279).
• PP No. 1 tahun 1998 menjadi UU No. 4 tahun 1998.
14
PERNYATAAN PAILIT • Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan: • Debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar baik atas permohonan sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur, dengan putusan hakim dinyatakan pailit.
• Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan: • Pernyataan pailit dapat juga diucapkan berdasarkan alasan kepentingan umum atas tuntutan jaksa.
15
PIHAK PEMOHON • Debitur sendiri; • Seorang atau lebih kreditur; • Jaksa atas dasar kepentingan umum; • Bank Indonesia;
• Badan Pengawas Pasar Modal.
16
PIHAK YANG PAILIT • • • •
Seorang pribadi; Firma dan CV; Badan-badan hukum; Budel harta warisan.
17
AKIBAT HUKUM • Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. • Tidak boleh lagi mengeluarkan uang sekehendaknya sendiri. • Perbuatan dengan itikad buruk untuk merugikan kreditur dapat dituntut pidana.
18
PUTUSAN PAILIT • Prinsip universalitas; • Suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum di manapun, dimana si pailit mempunyai harta kekayaan.
• Prinsip teritorialitas; • Putusan pailit hanya dapat dilaksanakan terhadap harta kekayaan debitur yang terdapat di mana putusan pailit tersebut diucapkan.
19
PUTUSAN ARBITRASE • Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990, putusan arbitrase asing adalah: • Putusan yang dijatuhkan suatu Badan Arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum RI, atau yang dianggap oleh hukum RI sebagai putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai Kepres No. 34 Tahun 1981
20
DASAR HUKUM • Internasional; • Konvensi New York Tahun 1958, berlaku sejak tanggal 7 Juni 1959.
• Republik Indonesia; • Kepres No. 34 Tahun 1981; • Perma No. 1 Tahun 1990; • UU No. 30 Tahun 1999.
21
SYARAT PENGAKUAN • Adanya asas resiprositas; • Hanya terbatas pada ruang lingkup hukum dagang; • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
22
PENOLAKAN • Para pihak yang membuat perjanjian arbitrase tidak cakap hukum; • Acara berperkara dalam arbitrase tidak memenuhi syarat tertentu; • Putusan diluar wewenang arbitrase;
23
PENOLAKAN • Komposisi arbitrator atau prosedurnya tidak sesuai dengan persetujuan para pihak atau hukum nasionalnya; • Putusan belum mengikat bagi para pihak; • Materi yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan arbitrase menurut negara tempat arbitrase dibuat; • Bertentangan dengan asas ketertiban umum.
24
EVALUASI DAN TUGAS • Tugas di kelas: • Diskusikan tentang penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia
• Tugas di rumah: • Carilah macam-macam bentuk putusan arbitrase asing terhadap kasus kepailitan
25
