HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (HPI) PENDAHULUAN Kelas D FH UGM 2013
All images: Internet’s Archives
FOKUS DISKUSI
TOPIK
§ § §
PENGERTIAN RUANG LINGKUP SUMBER HUKUM
1.PENGERTIAN Di Indonesia, istilah “Hukum Perdata Internasional” sebenarnya merupakan terjemahan dari beberapa rumusan di Eropa Kontinental. Definisi HPI beragam : • HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stesel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soalsoal (Sudargo Gautama)
1.PENGERTIAN Definisi HPI beragam : • HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang ,masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan (Mochtar Kusumaatmaja) • HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah,asas-asas dan atau aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial (Bayu Seto)
1.PENGERTIAN Di berbagai negara, is;lah yang digunakan berankeragam. Interna'onaal Privaatrecht (Ned)
Interna'onales Privaatrecht (Ger)
• Private Interna'onal Law • Conflict of Laws (Eng)
Droit International Priveé (Fr)
1.PENGERTIAN Definisi HPI yang diberikan ahli hukum asing: • HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional (Van Brakel) • Graveson menyebutnya Conflict of Laws (Hukum Perselisihan), yaitu : Bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorialitas atau personalitas, dan karena itu, dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain (biasanya hukum asing) untuk memutuskan perkara, atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing.
Hukum mana yang dipakai?
Yurisdiksi mana yang mengadili?
1.PENGERTIAN Definisi HPI yang diberikan ahli hukum asing:
• The conflict of laws is that parts of the private law of a particular country which deals with cases having a foreign element [J.H.C.Morris & David McClean] • Private International Law is part of English law which comes into play when the issue before the court affects some fact, event, or transaction that is so closely connected with a foreign system of law as to necessitate recourse to that system [G.C.Cheshire]
2.RUANG LINGKUP
APAKAH HPI MERUPAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL ATAU INTERNASIONAL?
• HPI bukan hukum internasional, melainkan hukum nasional (Gouwgioksiong dan Schnitzer) Ê Sumber hukum utama dari HPI adalah hukum nasional masing-masing negara, sehingga yang bersifat internasional adalah hubunganhubungan atau peristiwa yang menjadi obyek dari perselisihan tersebut
2.RUANG LINGKUP § The rules (of private international law) may be common to several states, and may even be established by international conventions or customs, and in the latter case may possess the character of true international law governing the relations between states. But apart from this, it has to be considered that these rules form part of municipal (domestic) law” [E.Hambro]. § The use of term “Private International Law” as the alternative title is potentially misleading, for the conflict of laws is not an international system of law. Public international law is a single system seeking primarily to regulate relations between sovereign states…. But rules of the conflict of laws differ from country to country [J.H.C.Morris].
2.RUANG LINGKUP
• The hybrid nature of IPL…. PIL is national law written for international situations. PIL is indeed, an amalgam (combination) of international and national elements. Its sources are to be found on both an international and a national level. It’s subject matter is always international” [Van Brakel].
2.RUANG LINGKUP Kesimpulannya 1. HPI merupakan bagian dasri sistem hukum nasional 2. Dalam perkembangannya, sumber hukum HPI bisa ditemukan dalam sumber hukum n a s i o n a l m a u p u n s u m b e r h u k u m internasional (e.gF ConvenCon The Hague 1954) 3. Perkaranya selalu bersifat internasional (ekstrateritorial)
APAKAH HPI BISA KITA SAMAKAN DENGAN “CONFLICT OF LAWS” (UK/ USA)? § C onflict of laws merupakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang mengandung benturan (“conflict” or “collision”) antara dua atau lebih aturan atau sistem hukum yang berbeda § Tapi, conflict of laws tidak selalu digunakan untuk menyelesiakan persoalan yang sifatnya ‘transnational’ E.g.F Di AS, conflict of laws digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum antar negara bagian( ingat, AS adalah negara Federal)). § Conflictof law juga digunakan dalam ranah publik, contohnya dalam hukum administrasi negara, hukum pajak maupun hukum pidana. Sehingga, HPI hanya bagian dari conflict of laws.
APA YANG DIMAKSUD DENGAN CONLICT OF LAWS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA?
§ Conflict of laws bisa disamakan dengan HUKUM PERSELISIHAN atau“HUKUM ANTAR TATA HUKUM” (HATH). § HATH merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia dan pembedaan golongan penduduk [Baca P.131 and 163 IS]. § HATH bisa dibedakan menjadi: HATH Intern& HATH.Ekstern
HATH Intern § Intergen;l § Interterritorial § Interreligion § Intertemporal
HATH Ekstern • H u k u m P e r d a t a Internasional
PAHAMI TERLEBIH DULU HUKUM ANTAR TATA HUKUM (HATH) § HATH merupakan suatu studi mengenai berbagai sistem hukum dan tradisi hukum Ò HATH yang bersifat intern Hukum antar golongan/intergenCl; Hukum antar tempat; Hukum antar agama;Hukum antar waktu. Ò HATH yang bersifat ekstern (terdapat unsur asing) Hukum Perdata Internasional
• HATH yang bersifat intern : Ø Hukum antar golongan (Intergentil) : Di Indonesia, berlaku HATAH karena secara historis negara Hindia Belanda (Indonesia) diatur oleh pasal 131 IS dan 163 IS, yang mempertahankan dualisme hukum dan menetapkan pembedaan golongan menjadi : Golongan Pribumi, Timur Asing dan Eropa. Saat ini, pluralisme hukum ini masih berlaku, sampai batasan tertentu, di wilayah Indonesia (Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18b ayat (2)). ØHukum antar tempat : Di Indonesia, terdapat beragam adat istiadat, juga karena kekhususan/keistimewaan daerah tertentu, ØHukum antar waktu : Adanya aturan hukum yang tumbuh, berkembang dan lenyap di suatu wilayah, termasuk di Indonesia. Contoh: masa penjajahan ðmasa kemerdekaan ð Negara SerikatðOrde Lamaðdsb. ØHukum antar agama (termasuk dalam Hukum Intergentil) Diakuinya kebebasan beragama dan kepercayaan oleh Konstitusi kita
Beberapa Asas Yang Berkembang Dalam HATH Intern Indonesia
• Pengakuan anak harus dilakukan menurut hukum orang yang mengakui • Warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggal ( pewaris) • Hukum dari barang-barang yang dapat dipindahkan mengikuti orang yang bersangkutan • Hukum dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum digunakan pada perbuatan melawan hukum
Beberapa Asas Yang Berkembang Dalam HATH Intern Indonesia
• Maksud para pihak menentukan hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian • Milieu dimana dilangsungkannya perjaijian menentukan berlakunya hukum adat setempat • Kebutuhan masyarakat yang nyata (Wni pribumi mendirikan CV atau Firma),oleh karenanya tidak diperlukan lagi pernyataan penundukan diri dimuka notaris
§ HATH yang bersifat ekstern: HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Hukum Perdata Internasional lahir sebagai akibat adanya unsur asing dalam suatu peristiwa (Martin Wolff) • Persoalan yang dihadapi Hakim dalam HATH ekstern 1. Hakim mana yang berwenang ? 2. Kaedah hukum mana yang harus berlaku? 3. Bagaimana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing?
BAGAN HATH Hukum Antar Tata Hukum HATAH Intern Hukum antar golongan (Intergentil) (HPI) Hukum antar tempat Hukum antar waktu Hukum antar agama
HATAH Ekstern Hukum Perdata Internasional
3. SUMBER HPI Ò Di Indonesia, aturan-‐aturan hukum yang mengatur tentang HPI belum terkodifikasikan 1. Peraturan perundang-‐undangan ÄAlgemeene Bepallingen Van Wetgevings [Peraturan Umum mengenai perundang-‐ undangan] Psl 16, 17, dan 18 AB Ä KUHPerdata/KUHDagang Ä UU Perkawinan No 1 Thn 74 Ä UU Pokok Agraria No 5 Thn 60 ÄKonvensi-‐konvensi Interna;onal tentang hukum perdata Internasional yang telah dira;fikasi 2. Yurisprudensi Indonesia
KAIDAH-‐kaidah YANG PENTING DALAM HPI INDONESIA 1. Psl 16 : Semua warganegara Indonesia dimanapun dia berada di luar negeri, dia membawa hukum status personilnya (statuta personalia) 2. Psl 17 : Terhadap benda yang ;dak bergerak berlakulah hukum dimana benda itu berada (statuta reel/realia) 3. Psl 18 : Bentuk prosedur atau tata cara dilakukannya suatu perbuatan hukum di luar negeri oleh orang Indonesia berlaku hukum tempat dimana perbuatan itu dilakukan (statuta mixta/ campuran)
LANGKAH MENGHADAPI PERSOALAN HPI Hal-hal yang perlu dipahami dalam menyelesaikan persoalan di bidang HPI :
1. Mampu menetapkan suatu perkara sebagai perkara di bidang HATH intern atau HATH ekstern (HPI) 2. Menentukan titik-titik taut yang bersifat pembeda (primer) dan titik-titik taut yang bersifat penentu (sekunder) 3. Titik pembeda akan membantu untuk memastikan suatu perkara sebagai perkara di bidang HPI atau tidak 4. Titik penentu akan menentukan hukum mana, baik secara prosedural dan substantial yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut, yang akan kita lihat dalam HPI dan hukum material kita (Dikenal kaidah hukum yang sifatnya ‘menunjuk’ e.g. Pasal 16,17,18 AB dan kaedah hukum yang sifatnya ‘mandiri’, e.g. Pasal 945 KUHPer) 5. Kemungkinan hakim lex fori menentukan bahwa hukum asing yang digunakan 6. Kemungkinan hukum asing mengembalikan pada hakim lex fori atau hukum negara lain (renvoi)
