TEORI-TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 2013
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • Pokok utama tugas-fungsi HPI adalah: mencari hukum perdata tertentu yang seharusnya atau secara layak (proper) diperlakukan, apabila hubunganhubungan perdata tersebut memperlihatkan adanya suatu unsur (-unsur) asing yang menyebabkan adanya pertautan antara 2 atau lebih sistem hukum. FHUI-PASCA_TBI_2013
2
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • Oleh karena itu, melalui HPI ditentukan sistem hukum manakah, perdata sendiri atau perdata asing, yang harus diperlakukan dalam suatu peristiwa perdata yang memiliki unsur-unsur asing.
FHUI-PASCA_TBI_2013
3
TITIK-TITIK PERTALIAN Ada 2 Titik Pertalian yang penting untuk HPI yaitu : • TITIK PERTALIAN PRIMER (Titik Taut Pembeda) faktor-faktor yang menimbulkan persoalan HPI • TITIK PERTALIAN SEKUNDER (Titik Taut Penentu) faktor-faktor yang menentukan hukum yang harus dipergunakan FHUI-PASCA_TBI_2013
4
Titik Pertalian Primer HPI • Kewarganegaraan • Bendera Kapal/Tanda Kebangsaan Pesawat • Domisili • Tempat kediaman • Tempat Kedudukan Badan Hukum • Pilihan Hukum dlm hubungan intern FHUI-PASCA_TBI_2013
5
Titik Pertalian Sekunder HPI Di luar bidang Kontrak -Orang/Natural person : Dalam bidang Kontrak • Kewarganegaraan • Pilihan Hukum • Domisili - tegas • Tempat Kediaman (residence) • Habitual Residence - diam-diam -Badan Hukum/Juridical person:: • Apabila tidak ada Pilihan Teori Inkorporasi Hukum: Teori Statutair – Lex Loci Contractus Teori Kantor Manajemen Aktif – Lex Loci Solutionis Teori Kontrol – Proper Law of the Benda Contract • Bendera Kapal/Tanda Kebangsaan – The Most Characteristic Pesawat Connection • Benda (umumnya) - Lex rei sitae Hal-hal lain: • PMH - Lex Loci Delicti commissie • Bentuk Perbuatan Hk - Locus Regit Actum (Beserta Bab-bab lain dalam Buku FHUI-PASCA_TBI_2013 Pengantar HPI) 6
STATUS PERSONAL (SP) • SP merupakan kelompok kaidah yang mengikuti seseorang ke manapun ia pergi, dengan demikian SP memiliki lingkungan-kuasa-berlaku serta extrateritorial atau universal, tidak terbatas pada suatu negara tertentu.
FHUI-PASCA_TBI_2013
7
Hukum mana yang dipakai untuk menentukan SP? 1. SP PRIBADI KODRATI a. PRINSIP KEWARGANEGARAAN/ NASIONALITAS b. PRINSIP DOMISILI c. HABITUAL RESIDENCE 2. SP BADAN HUKUM a. PRINSIP INKORPORASI b. (PRINSIP STATUTAIRE) c. PRINSIP MANAJEMEN EFEKTIF d. (THEORY OF CONTROL) FHUI-PASCA_TBI_2013
8
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas Prinsip
Nasionalitas/Kewarganegaraan:
Hukum yang dipakai untuk menentukan SP seseorang dikaitkan dengan negara di mana ia menjadi warga negara. Untuk RI: berlaku Pasal 16 AB. FHUI-PASCA_TBI_2013
9
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas
Contoh Penerapan dalam TBI: Konvensi ICSID, Pasal 25 ayat 1: “The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.” FHUI-PASCA_TBI_2013
10
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas • Konvensi ICSID, Pasal 25 ayat 2(a): "National of another Contracting State" means: (a) any natural person who had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration as well as on the date on which the request was registered pursuant to paragraph (3) of Article 28 or paragraph (3) of Article 36, but does not include any person who on either date also had the nationality of the Contracting State party to the dispute; and .... FHUI-PASCA_TBI_2013
11
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas
Kasus: Hussein Nuaman Soufraki vs. United Arab Emirates (ICSID Case No.ARB/02/7) FHUI-PASCA_TBI_2013
12
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas • 21 Oktober 2000 Concession Agreement berjangka waktu 30 tahun antara Hussein Soufraki dengan Departemen Bea dan Cukai Dubai • Dalam Agreement tersebut, Hussein Soufraki dideskripsikan berkewarganegaraan Kanada • 16 Mei 2002 Hussein Soufraki menggugat ke ICSID berlandaskan BIT antara Italia dengan Uni Emirat Arab (menggunakan kewarganegaraan Italianya) • Uni Emirat Arab berkeberatan karena Hussein Soufraki dideskripsikan sebagai warga negara Kanada di dalam Concession Agreement FHUI-PASCA_TBI_2013
13
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas • Decision on the Merits: “The tribunal must decide: (1) whether Claimant, prior to 1991, was an Italian national; (2) if so, whether Claimant lost his Italian nationality when he acquired Canadian nationality and took up residence in Canada in 1991; (3) whether Claimant reacquired automatically his Italian nationality according to Italian law after 1992; (4) whether questions of Italian nationality are within the exclusive and dispositive competence of Italy or whether the Tribunal is entitled to look behind the passports, identity cards, certificates and assurances issued by Italian authorities certifying the Italian nationality of Mr. Soufraki. FHUI-PASCA_TBI_2013
14
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Nasionalitas • Decision on the Merits: “The Law of 13 June 1912, in force when Mr. Soufraki acquired his Canadian nationality, provided that in case of acquisition of another nationality, the Italian nationality of the person acquiring another nationality was automatically lost. This law was replaced by the Law of 5 February 1992, which entered into force on 16 August 1992. The Law of 1992 adopted a different approach towards the acquisition of another nationality by an Italian citizen, as it admitted dual nationality and no longer provided for loss of Italian citizenship in case of acquisition of a foreign nationality. The Law of 1992 also allowed those who had lost their Italian nationality under the 1912 Law to reacquire it under two alternative conditions: either by making a declaration before a certain date, or by taking up residence in ItalyFHUI-PASCA_TBI_2013 for one year.” 15
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Domisili • Prinsip Domisili: Hukum yang dipakai untuk menentukan SP seseorang dikaitkan dengan negara di mana ia berdomisili.
FHUI-PASCA_TBI_2013
16
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Domisili •
Konsep domisili dibedakan dlm 3 pengertian: a. Domicile of Origin b. Domicile by Operation of Law ( Domicile by Dependency) c. Domicile of Choice
FHUI-PASCA_TBI_2013
17
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Domisili • a. Domicile of origin Yaitu domisili seseorang yang ditentukan berdasarkan domisili orang tua pada saat kelahiran orang itu di tempat tertentu.
FHUI-PASCA_TBI_2013
18
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Domisili • b. Domicile by Operation of Law (Domicile by Dependency) Yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Misal, anak dibawah umur mengikuti domisili orang tuanya.
FHUI-PASCA_TBI_2013
19
SP Pribadi Kodrati: Prinsip Domisili c. Domicile of Choice • Yaitu tempat kediaman permanen seseorang yg dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu atas dasar pilihannya sendiri. • Ada 3 syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif yaitu: – Kemampuan bertindak secara hukum – Mempunyai physical habitual residence – Mempunyai keinginan menetap di tempat yang baru (animus semper manendi) FHUI-PASCA_TBI_2013
20
SP Pribadi Kodrati: Habitual Residence
• Yaitu tempat kediaman seseorang yg nyata dan tetap sehari-hari. • (sering dimanfaatkan untuk masalah hukum keluarga seperti adopsi, pemeliharaan anak dsb.)
FHUI-PASCA_TBI_2013
21
SP Pribadi Kodrati: Habitual Residence •
“Habitual residence” is not defined by the Convention tidak diberi definisi oleh Konvensi-Konvensi HPI yang menggunakannya
•
Dalam Konvensi HPI yang berkaitan dengan status anak, maka Pengadilan cenderung menganggap habitual residence sebagai suatu konsep yang faktual dengan memperhatikan, seperti misalnya – Masalah Pendidikannya,Schooling – Kelhidupan sekolah – Situasi?keadaan keluartg.
•
Hal inilah yang akan menentukan negara mana yang menjadi pusat kehidupan si anak sebelum dipindah ke negara lain atau tetap dipertahankan di satu negara ?
FHUI-PASCA_TBI_2013
22
Ruang lingkup: SP Badan Hukum • Dasar untuk menentukan: – ada tidaknya badan hukum, – kemampuan untuk bertindak dalam hukum, yang mengatur organisasi intern dan – hubungan-hubungannya dengan pihak ketiga, – cara-cara perubahan anggaran dasar dari badan hukum tersebut, dan – berhentinya badan hukum ini. FHUI-PASCA_TBI_2013
23
SP Badan Hukum SP BADAN HUKUM a. b. c. d.
PRINSIP INKORPORASI (PRINSIP STATUTAIRE) PRINSIP MANAJEMEN EFEKTIF (THEORY OF CONTROL)
FHUI-PASCA_TBI_2013
24
SP Badan Hukum: Prinsip Inkorporasi • Prinsip Inkorporasi: – Prinsip ini digunakan oleh Negara Common Law, – SP Badan Hukum ditentukan berdasarkan tempat di mana ia resmi didirikan sebagai badan hukum.
FHUI-PASCA_TBI_2013
25
SP Badan Hukum: Prinsip Inkorporasi • Contoh penerapan dalam TBI: – Kasus Barcelona Traction – Konvensi Den Haag 1951, tentang badan hukum (Convention Concerning Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies (Societies), Associations, and Foundations).
FHUI-PASCA_TBI_2013
26
SP Badan Hukum: Prinsip Statutaire • Prinsip Statutaire: – yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana menurut statuten badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukannya.
FHUI-PASCA_TBI_2013
27
SP Badan Hukum: Prinsip Statutaire – Tempat kedudukan dibuktikan dari dicantumkannya alamat lengkap kantor pusat dalam statuta atau anggaran dasar perusahaan. – Berdasarkan teori tradisional, tempat kedudukan perusahaan adalah di mana dia juga didirikan. Pada praktiknya, perusahaan bisa saja menjalankan bisnisnya, dan memiliki kantor, pegawai, direksi, pemegang saham di negara selain negara inkorporasi. FHUI-PASCA_TBI_2013
28
SP Badan Hukum: Prinsip Manajemen Efektif
• Prinsip Manajemen Efektif: – Prinsip ini digunakan oleh Negara Civil Law.
FHUI-PASCA_TBI_2013
29
SP Badan Hukum: Prinsip Manajemen Efektif – SP badan hukum ditentukan berdasarkan tempat kedudukan manajemen badan hukum yang dianggap paling efektif seperti misalnya manajemen operasional sehari-hari bisnis perusahaan tersebut berada. Tempat kedudukan dari suatu badan hukum ini harus dipandang sebagai the brain of the enterprise. Menurut prinsip ini, manajemen efektif atau kantor pusat efektif paling tepat ditentukan dari tempat kedudukannya yang bersifat real, not fictitious. FHUI-PASCA_TBI_2013 30
SP Badan Hukum: Prinsip Manajemen Efektif – Martin Wolff : dalam hubungan ini setiap orang yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum bersangkutan “can easily check, since the main administration centre can hardly be kept secret”.
FHUI-PASCA_TBI_2013
31
SP Badan Hukum: Theory of Foreign Control • Theory of Foreign Control: yang dipermasalahkan bukanlah tempat di mana suatu badan hukum didirikan atau di mana pusat manajemen efektif dari suatu badan hukum berada, melainkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh badan hukum terhadap perusahaan dari badan hukum tersebut. FHUI-PASCA_TBI_2013
32
SP Badan Hukum: Theory of Foreign Control • Elemen-elemen dari foreign control yang diperhitungkan selain dari bagian saham dari Badan Hukum tersebut adalah: – pengawasan secara tidak langsung (indirect control), – pengambilan keputusan (voting powers) atau – pengawasan secara manajemen (management control). FHUI-PASCA_TBI_2013
33
SP Badan Hukum: Theory of Foreign Control • Contoh Penerapan dalam TBI: Konvensi ICSID, Pasal 25 2(b): “... any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.” • Kasus Amco Asia vs. Republic of Indonesia FHUI-PASCA_TBI_2013
34
Contoh lain • Pertautan yang lebih significant dari kewarganegaraan: – Kepemilikan saham dalam suatu perusahaan oleh warga negara asing (Konvensi ICSID pasal 25 (2.a) – Perusahaan dikendalikan dari kantor yang berada di negara asing (UNCLOS pasal 153 (2.b) – Perusahaan memiliki bisnis utama di negara asing. FHUI-PASCA_TBI_2013
35
Contoh lain • Frederick Powell: 11 faktor yang menyebabkan pengadilan menyatakan subsidiary merupakan instrumen belaka dari perusahaan induknya (PI): 1.PI memiliki seluruh saham yang dikeluarkan oleh subsidiarynya 2.PI dan subsidiary memiliki susunan direksi dan manajemen yang sama. FHUI-PASCA_TBI_2013
36
Contoh lain 1. PI membiayai subsidiary 2. PI membeli seluruh saham atau terlibat penuh dalam pembentukan atau pendirian perusahaan; 3. Subsidiary tidak memiliki modal yang cukup 4. PI membayar gaji dan pengeluaran subsidiary
FHUI-PASCA_TBI_2013
37
Contoh lain 1. Subsidiary tidak memiliki usaha lain selain dari PI 2. Dalam dokumen PI, subsidiary dinyatakan sebagai departemen atau divisi dari PI 3. Direksi subsidiary tidak membuat keputusan tetapi melaksanakan keputusan dari PI yang telah dibuatkan untuknya 4. PI menggunakan aset subsidiary seolah2 miliknya 5. Syarat Legal formal tidak terpenuhi FHUI-PASCA_TBI_2013
38
KETERTIBAN UMUM
• GGS: “Kaidah-kaidah hukum asing yang sebenarnya harus diperlakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional Indonesia, tidak akan dipergunakan, bilamana kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik.” FHUI-PASCA_TBI_2013
39
KETERTIBAN UMUM • Wirjono Prodjodikoro: “bahwa sukar sekali untuk mengadakan suatu ukuran bagi pengertian ketertiban umum …. Penentuan suatu ukuran ini juga amat dipersukar oleh kenyataan bahwa pengertian ketertiban umum kini mengandung anasir-anasir mengenai perasaan, sedangkan penentuan ukuran adalah hasil pekerjaan pikiran belaka.” FHUI-PASCA_TBI_2013
40
KETERTIBAN UMUM • Goodrich: “Public Policy is an extremely vague and general term and it is well to distinguish the connotation of that phrase as it applies to the purely internal affairs of a state and it should be used in the Conflict of Laws.”
FHUI-PASCA_TBI_2013
41
KETERTIBAN UMUM: POSITIVISME TIBUM • Hukum asing yang seharusnya diberlakukan berdasarkan HPI nasional suatu negara menjadi tidak diberlakukan karena pemberlakuannya akan menguncang sendi-sendi asasi negara yang bersangkutan.
FHUI-PASCA_TBI_2013
42
KETERTIBAN UMUM: POSITIVISME TIBUM • Lembaga atau konsepsi Ketertiban Umum merupakan penyimpangan atas apa yang seharusnya terjadi berdasarkan penerapan HPI suatu negara. • Kita hanya akan boleh menyimpang dari pemakaian kaidah-kaidah asing apabila hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat menegakkan hukum kita sendiri. Hukum asing yang seharusnya diberlakukan harus benar-benar manifestemant incompatible. FHUI-PASCA_TBI_2013
43
KETERTIBAN UMUM: POSITIVISME TIBUM • Karena bilamana persyaratan demikian tidak terpenuhi, maka HPI yang berkembang berdasarkan asas persamarataan (Gleichheitsprinzip, gelijkwaardeigheidsbeginsel, principe d’egalite) tidak dapat berkembang.
FHUI-PASCA_TBI_2013
44
Ketertiban Umum: Manifest Compatible • • • • •
Uitlaatklep (katup pembuang gas) Veiligheidsklep (katup pengaman) Notbremse (rem darurat) Ultimum remedium Reserve power
FHUI-PASCA_TBI_2013
45
Ketertiban Umum: Keengganan • Burrough (1824): a very unruly horse, once you get astride of it, you never know where it will carry you. • Spelbreker (pengrusak suasana yang baik) • Storenfried (tukang ganggu) • Anjing Cerberus (Orfeus & Eridis) FHUI-PASCA_TBI_2013
46
Ketertiban Umum: Relativitas Ketertiban Umum • Konsepsi Ketertiban Umum tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis, dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu. • Perubahan tersebut terkait dengan perubahan pandangan-pandangan dan aliran-aliran yang hidup dalam suatu masyarakat. • Indlandbezuingen FHUI-PASCA_TBI_2013
47
KETERTIBAN UMUM • Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal V (2)(b) berdasarkan sejarah pembentukan Konvensi New York ditafsirkan sebagai : “clearly incompatible with public policy or with fundamental principles of the law public order of the country in which the award is sought to be relied upon.” FHUI-PASCA_TBI_2013
48
KETERTIBAN UMUM • Menurut sejarah pembentukannya Luas Tibum menurut KNY: • Hak-hak untuk membela diri; • Sengketa-sengketa yang boleh masuk dl arbitrase; • Netralitas arbiter dan • Null and Void-nya satu putusan Arbitrase. FHUI-PASCA_TBI_2013
49
Ketertiban Umum: Aneka Konsepsi • Niederer membagi 3 macam konsepsi Ketertiban Umum dalam Teori HPI: 1. Konsepsi Romawi (Perancis & Italia); 2. Konsepsi Jerman; dan 3. Konsepsi Anglo-Saxon. • Dapat ditambahkan Konsepsi Negaranegara Sosialis sebagai yang ke-4.
FHUI-PASCA_TBI_2013
50
Konsepsi I: Perancis - Italia • Perancis Ordre Public mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan HPI; Kaidah-kaidah asing yang bentrok dengan kaidahkaidah Perancis tidak dapat diperlakukan; Ordre Public tidak dipandang sebagai suatu keistimewaan, bukan suatu pengecualian dari kaidah umum. • Termasuk Lehre von der positiven wirkung des ordre public. FHUI-PASCA_TBI_2013
51
Konsepsi II: Jerman • Konsepsi Vorbehaltklausel dipandang sebagai suatu pengecualian. • Termasuk Lehre von der Negativen wirkung des ordre public karena Ausnahme charakter dari Vorbehaltklausel. • Pasal 30 EGBGB: “Pemakaian dari peraturan asing tidak dimungkinkan apabila pemakaian itu akan bertentangan dengan kesusilaan baik (Guten Sitten) atau dengan maksud tujuan dari perundang-undangan Jerman.” FHUI-PASCA_TBI_2013 52
Konsepsi II: Jerman • Pelanggaran terhadap Guten Sitten hanya akan dianggap terpenuhi bila kaidah asing bersangkutan benar-benar secara sangat keras dianggap menusuk perasaan kesusilaan yang berlaku bagi rakyat Jerman. • Akan tetapi, sekali-kali tidak dapat orang menganggap ketidaksamaan belaka, sebagai bertentangan dengan Guten Sitten. • Raape: “Andere Volker, andere Sitten!” FHUI-PASCA_TBI_2013
53
Konsepsi III: Anglo-Saxon • Segi politis lebih dikedepankan dalam konsepsi Public Policy. • Act of State Doctrine: Pihak Yudikatif merasa dirinya terikat oleh sikap dan pendirian Pihak Eksekutif. Hakim Inggris menganggap dirinya tidak berwenang untuk menguji tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah asing sepanjang negara ini diakuit oleh Pemerintah Inggris sebagai negara berdaulat. • Luther v. Sagor • Princess Paley Olga v. Weiss
FHUI-PASCA_TBI_2013
54
Konsepsi III: Anglo-Saxon • Di Inggris tidak demikian dirasakan kebutuhan untuk mempergunakan lembaga Public Policy karena dengan dasar lain sudah dapat diperoleh hasil yang sama dengan sistemsistem hukum Kontinental berdasarkan Ordre Public: • 1. Ada banyak hal yang menurut konsepsi HPI Inggris termasuk procedural, dengan akibat bahwa hal-hal itu karenanya diatur oleh hukum Inggris sebagai lex fori vis-à-vis sistem hukum Kontinental yang mengkategorikannya sebagai substantif. • 2. Konsepsi Penal Law dari HPI Inggris luas sekali. • 3. Banyak kaidah-kaidah Inggris berkenaan dengan jurisdiction yang mempunyai pembawaan bahwa hukum materil Inggris yang akan dipergunakan.
FHUI-PASCA_TBI_2013
55
Konsepsi IV: Sosialis • Lembaga Ketertiban Umum dipandang sebagai “ein polistisches Korrektiv” untuk dapat mengesampingkan kaidah-kaidah hukum Sovyet yang dipandang merugikan kepentingan-kepentingan negara-negara kapitalis. • Tetapi, bagi hakim Sovyet, hanya atas alasan-alasan tertentu dapat dikesampingkan pemakaian hukum asing, karena dianggap bertentangan dengan Ketertiban Umum Sovyet. • Apabila ada kaidah-kaidah asing yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama (Hauptprinzipien) yang termaktub dalam UUD Sovyet, maka tidak akan dipergunakan oleh hakim Sovyet FHUI-PASCA_TBI_2013
56
Konsepsi IV: Sosialis (2) •
•
e.g. Art. 123 of the Constitution (Fundamental Law) of the Union of Sovyet Socialist Republics: “Equality of rights of citizens of the USSR, irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, government, cultural, political and other public activity is an indefeasible law. Any direct or indirect restriction of the rights of, or, conversely, the establishment of any direct or indirect privileges for, citizens on account of their race or nationality, as well as any advocacy of racial or national exclusiveness or hatred and contempt, are punishable by law.” Prinsip Ko-eksistensi: HPI Sovyet selalu berpegangan pada pengakuan kenyataan bahwa sistem ekonomis kapitalis dan sosialis dapat hidup berdampingan dengan damai.
FHUI-PASCA_TBI_2013
57
Konsepsi IV: Sosialis (2) •
•
e.g. Art. 123 of the Constitution (Fundamental Law) of the Union of Sovyet Socialist Republics: “Equality of rights of citizens of the USSR, irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, government, cultural, political and other public activity is an indefeasible law. Any direct or indirect restriction of the rights of, or, conversely, the establishment of any direct or indirect privileges for, citizens on account of their race or nationality, as well as any advocacy of racial or national exclusiveness or hatred and contempt, are punishable by law.” Prinsip Ko-eksistensi: HPI Sovyet selalu berpegangan pada pengakuan kenyataan bahwa sistem ekonomis kapitalis dan sosialis dapat hidp berdampingan dengan damai.
FHUI-PASCA_TBI_2013
58
