17
BAB II TINJAUAN UMUM RED CLAUSE L/C DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
2.1. Transaksi Perdagangan Internasional Produksi suatu Negara ada kalanya belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri sehingga mendorong Negara tersebut untuk menjual kelebihan hasil produksinya ke Negara lain, di samping itu, karena pertimbangan faktor biaya produksi suatu Negara dapat memutuskan untuk mendatangkan/ membeli suatu jenis barang kebutuhannya di Negara lain. Jual beli barang antarnegara inilah yang disebut Transaksi perdagangan internasional atau transaksi perdagangan luar negeri. 1 Transaksi Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Transaksi perdagangan internasional ini menjadi rumit karena para pengusaha ada dalam lingkup transaksi perdagangan internasional dan tinggal di Negara yang berbeda. Pengaruh keseluruhan dari transaksi perdagangan internasional, memberikan keuntungan bagi Negara-negara yang mengimpor dan mengekspor. Transaksi perdagangan internasional secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari Negara-negara yang terlibat di dalamnya.
1
Daud S.T.Kobi, 2011, Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, h.2.
18
2.1.1.Pengertian transaksi perdagangan internasional dan dasar hukumnya Transaksi internasional adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari sebuah transaksi jual beli barang antar pengusaha. Transaksi perdagangan internasional adalah kontrak yang didalamnya terdapat unsur-unsur asing, 2 seperti: ada perbedaan kewarganegaraan dari importir (applicant) dan eksportir (beneficiary), domisili hukum, atau bahasa yang dipakai dalam sales contract. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, 2. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
172/MPP/Kep/10/ 2000 tentang Organisasi dan cara Kerja Tim Organisasi Antidumping, 3. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
perdanganan
Nomor
427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite antidumping Indonesia, 4. Keputusan
Menteri
428/MPP/kep/10/2000
Perindustrian tentang
dan
perdagangan
Pengangkatan
Nomor
Anggota
Komite
perdagangan
Nomor
keputusan
Menteri
antidumping Indonesia, 5. Keputusan
2
68.
Menteri
Perindustrian
dan
216/MPP/Kep/7/2001
tentang
perindustrian
261/MPP/kep/9/1996
Nomer
Perubahan
tentang
tata
cara
Sudargo Gautama, 2008, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, hal.
19
Persyaratan pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan barang Mengandung Subsidi. 6. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDag/per/9/2008 tentang surat keterangan Asala (certificate of origin) Terhadap Barang Impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguard). 2.1.2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional Transaksi perdagangan internasional melibatkan banyak pihak, karena melewati batas Negara dan hukum yang berbeda. Dalam transaksi perdagangan internasional berbagai pihak terkait di dalamnya, ada pihak langsung maupun tidak langsung. Untuk memberikan pengertian yang jelas dan menghindari kerancauan maka yang dimaksud dengan: 1. Pembeli (importir) adalah orang/pengusaha yang memperoleh izin untuk memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. 2. Penjual (eksportir) adalah
orang/pengusaha
yang
memperoleh
izin
untuk
menjual/mengirim hasil produksinya kepada pembeli di luar negeri. Selain eksportir dan importir, ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional antara lain: 3
3
Ibid.
20
1. Bank (Bank Devisa) adalah pihak yang ikut terlibat hampir dalam setiap transaksi perdagangan internasional sebagai perantara dalam hal pembayaran dan sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. 2. Maskapai Pelayaran dan/ atau Penerbangan yaitu pihak yang menerima barang-barang dari eksportir dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut dan menerbitkan surat bukti pengiriman barang yang disebut bill of lading (B/L) dan/atau Air Waybill. 3. Pemerintah (Departemen-departemen Teknis) yaitu pihak yang mengeluarkan surat izin untuk mengekspor dan mengimpor barang serta memungut pajak-pajak yang berkenaan dengan transaksi ekspor-impor. 4. Bea dan Cukai a. Bagi Importir yaitu pihak yang bertindak sebagai agen dan akan memberikan ijin untuk melepaskan barang-barang bila dokumendokumen B/L telah dilakukan pembayaran. b. Bagi Eksportir yaitu pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan ijin barang untuk dimuat ke atas atau ke dalam kapal. 5. Societi General De Surveillance SA (SGS) yaitu salah satu Surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memeriksa kebenaran/kecocokan barang-barang yang akan diimpor
21
maupun
diekspor
dengan
mengeluarkan
Laporan
Kebenaran
Pemeriksaan (LKP). 6. Perusahaan Asuransi yaitu pihak yang mengasuransikan atau menutup asuransi untuk barang-barang yang dikapalkan sesuai dengan nilai yang disyaratkan oleh eksportir untuk mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup resiko yang tidak dikehendaki, serta yang menyelesaikan tagihan/tuntutan apabila ada kerugian. 7. Berbagai Lembaga dan Instansi yang berwenang untuk menerbitkan berbagai sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Laboratorium tertentu dan lain sebagainya. 2.1.3.Cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional Ada beberapa cara pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional antara lain: 4 1. Advance Payment adalah suatu cara pembayaran dimana pembeli barang melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibelinya. 2. Open Account adalah suatu cara pembayaran dimana penjual/eksportir mengirim barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan oleh
4
Ibid, h.4.
22
pembeli/importir sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama. 3. Collection adalah suatu cara pembayaran dimana eksportir mengirim barang dan kemudian menagih pembayaran dari importir bersama-sama dengan pengiriman dokumen pengapalan dan wesel/draft. Cara pembayaran collection ada 2 (dua) cara yaitu: a. Document Against Payment yaitu penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah membayar/melunasi dokumen tersebut. b. Document Against Acceptance yaitu penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengaksep wesel. 4. Letter of Credit adalah suatu cara pembayaran dimana penjual/eksportir akan menerima pembayaran pada saat dia mengirim barang bersama dokumen-dokumen dan sebaliknya pembeli/ importir akan melakukan pembayaran pada saat dokumen-dokumen dan/ atau barang diterima. 5. Consignment (Konsinyasi) adalah suatu cara penjualan barang dimana penjual menyerahkan barangnya kepada agen di luar negeri dan pembayaran dilaksanakan setelah barang tersebut terjual.
23
6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam transaksi perdagangan internasional
sesuai
kesepakatan
antara
penjual
dan
pembeli
merupakan cara pembayaran dari kelima cara pembayaran tersebut diatas
namun
dianggap
lazim
dalam
transaksi
perdagangan
internasional seperti barter, perdagangan lintas batas. 1.2.Sistem Pembayaran Dengan Red Clause L/C Dalam Transaksi Perdagangan Internasional 1.2.1.Pengertian red clause L/C dan dasar hukumnya Red clause L/C adalah L/C yang dibayar di muka. Di dalam jenis L/C ini dimuat suatu klausul yang secara tradisional dicetak dengan “warna merah” (red clause) yang isinya memungkinkan penerima menarik pembayaran L/C dimuka sebelum dilakukan pengiriman barang. 5 Penarikan dimuka tersebut dapat terhadap seluruh nilai atau terhadap sebagian nilai L/C. Klausul red clause menggambarkan kepercayaan pemohon terhadap penerimanya. Fasilitas pembayaran dimuka diberikan kepada penerima tanpa disertai dengan pengajuan dokumen-dokumen kepada bank pembayaran pada saat menerima pembayaran dimuka. 6 Dokumen-dokumen diajukan kepada bank pembayar setelah dilakukan pengiriman barang oleh penerima. Red Clause L/C merupakan salah satu jenis Letter of Credit. L/C diatur dalam Uniform Customs And Practice For Documentary Credit (UCP)
5
Ramlan Ginting, 2000, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, h.47. 6
Ibid, h.48.
24
International Chamber Of Commerce (Icc) Publication no. 600 yang berlaku tanggal 1 juli 2007. Dasar hukum L/C di indonesia yaitu: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 04/MDAG/PER/1/2015 Tentang Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu, 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 26/MDAG/PER/3/2015 Tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 01/MDAG/PER/1/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit, 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. UCP mengeluarkan ketentuan L/C dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta agar transaksi-transaksi demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak. 1.2.2.Jenis-jenis L/C Letter of Credit dibedakan dalam beberapa tipe/jenis dengan variasi yang berbeda-beda pula sehingga para pedagang/setiap orang dapat memilih tipe/jenis
25
letter of credit yang paling menguntungkan bagi mereka. Secara umum, letter of credit dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 7 1. Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam L/C tersebut. 2. Revocable L/C adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan pada setiap waktu tanpa persetujuan terdahulu dari pihak lain. Disamping jenis-jenis Letter of Credit Irrevocable dan Revocable, masih ada beberapa pembagian khusus dari letter of credit sebagai berikut: 1. Sight L/C adalah suatu jenis L/C yang mensyaratkan pembayaran segera/tunai pada saat penyerahan dokumen. 2. Usance L/C adalah suatu jenis L/C yang mensyaratkan pembayaran dilaksanakan pada suatu waktu tertentu di kemudian hari sesudah penyerahan dokumen. 3. Transferable L/C adalah suatu jenis L/C yang memperkenankan kepada beneficiary untuk mengalihkan hak atas L/C yang diterima, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau lebih beneficiary lainnya. 4. Restricted L/C
7
Daud S.T.Kobi, op.cit, h.9.
26
adalah suatu jenis L/C yang menetapkan nama bank tertentu yang mendapat wewenang untuk menegoisasi/mengambil alih dokumendokumen ekspor. 5. Unrestricted LC adalah suatu jenis L/C yang memperkenankan negoisasi atas dokumen ekspor bebas dilaksanakan bank mana saja yang dipilih eksportir. 6. Confirmend L/C adalah suatu jenis L/C yang dalam penerusannya kepada beneficiary ditambah jaminan pembayaran dari suatu bank lain (confirming bank). 7. Unconfirmed L/C adalah suatu jenis L/C yang dalam penerusannya kepada beneficiary tidak ada tambahan jaminan dari bank lain. 8. Red Clause L/C adalah suatu jenis L/C
yang memperkenankan kepada beneficiary
untuk menarik sejumlah uang muka tertentu sebelum realisasi ekspor. 9. Differed Payment L/C adalah suatu jenis L/C yang mensyaratkan pembayaran di kemudian hari dengan penarikan sight draft. Differed Payment L/C merupakan kombinasi Sight L/C dan Usance L/C. 10. Back to back L/C adalah suatu jenis L/C yang diminta oleh seorang nasabah (biasanya agen komisi) dengan menggunakan suatu L/C yang telah diterimanya sebagai dasar dan/atau jaminan untuk penerbitan L/C tersebut.
27
11. Revolving L/C adalah suatu jenis L/C yang jumlahnya dapat digunakan berulangulang selama expiry date belum dilampaui, sepanjang jumlah setiap penarikan tidak melebihi jumlah L/C dan untuk masing-masing penarikan opening bank sudah menerima reimburse dari applicant. 12. Periodic L/C adalah suatu jenis L/C yang dibatasi baik dalam jumlah keseluruhan maupun jumlah yang dapat dipakai selama periode tertentu misalnya mingguan, bulanan, dan sebagainya. Periodic L/C ada 2 (dua) macam yaitu: a. Cumulative yaitu periodic L/C dimana sisa/saldo yang tidak terpakai seterusnya masih dapat dipergunakan selama masa berlaku L/C. b. Non-cumulative yaitu periodic L/C dimana pembayaran setiap periode dibatasi untuk jumlah tertentu dan setiap saldo yang tidak terpakai tidak dapat digunakan pada periode berikutnya. 13. Straight L/C adalah suatu jenis L/C yang secara tegas membatasi kewajiban opening bank untuk membayar kepada beneficiary baik langsung maupun kepada suatu bank tertarik yang ditetapkan.
28
14. Negotiating L/C adalah suatu jenis L/C yang menjamin kewajiban opening bank untuk membayar kepada beneficiary maupun kepada para pemegang yang sah (bonafide holder) atas wesel-wesel yang ditarik beneficiary. 15. Standby L/C adalah suatu jenis L/C yang tidak mengcover suatu transaksi pengapalan barang sehubungan dengan realisasi ekspor maupun impor melainkan semata-mata dipergunakan untuk
menjamin seperti
kewajiban suatu perusahaan/orang yang terikat dalam suatu kontrak tertentu. 1.2.3.Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan L/C Pihak-pihak yang lazim terlibat dalam suatu transaksi perdagangan internasional dimana Letter of Credit sebagai alat pembayaran antara lain: 8 1. Importir/Opener/Applicant/Accountee/Buyer adalah pembeli barang. 2. Eksportir/Beneficiary/Supplier/Seller adalah penjual barang. 3. Opening Bank/Issuing Bank adalah bank yang menerbitkan/membuka Letter of Credit untuk keuntungan penjual atas instruksi pembeli.
8
Daud S.T.Kobi, op.cit, h.7.
29
4. Advising Bank adalah bank yang meneruskan Letter of Credit yang dibuka oleh Issuing Bank kepada beneficiary. 5. Negotiating Bank adalah bank yang mengambil alih/menegosiasikan dokumen-dokumen ekspor dengan melakukan pembayaran kepada penjual/beneficiary atau mengaksep wesel penjual apabila syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diminta dalam Letter of Credit telah dipenuhi. Negotiating Bank bisa juga bertindak sebagai Advising Bank atau bank ketiga. 6. Remitting Bank adalah bank yang meneruskan dokumen-dokumen ekspor kepada Issuing Bank. Remitting Bank bisa juga bertindak sebagai Negotiating Bank atau bank ketiga. 7. Reimbursing Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Opening Bank/Issuing Bank untuk memberi penggantian (reimbursement) kepada Negotiating Bank untuk jumlah yang dibayarkannya kepada penjual/beneficiary. 8. Collection Bank adalah bank yang menerima document collection dari Remmiting Bank. 9. Confirming Bank adalah
bank
yang
memberi
konfirmasi
(tambahan
jaminan
pembayaran) kepada beneficiary atas Letter Of Credit yang diterbitkan.
30
10. Transferring Bank adalah bank
yang atas permintaan beneficiary melaksanakan
pengalihan Letter Of Credit, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lain. 1.2.4.Prosedur penerbitan L/C dalam transaksi perdagangan internasional Untuk melakukan penerbitan Letter of Credit, debitur (perorangan atau badan hukum) harus memenuhi suatu prosedur. Prosedur penerbitan L/C penting dipahami untuk mengadakan pengawasan terlaksananya transaksi perdagangan internasional. Secara sederhana prosedur penerbitan Letter of Credit dapat dijelaskam sebagai berikut: 1. Penerbitan L/C harus lebih dahulu dilandasi oleh langkah-langkah yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli antara mereka. Dengan kata lain pembeli dan penjual menyetujui isi kontrak jualbeli (sales contract) yang ada didalamnya, antara lain disepakati bahwa pembayaran oleh pembeli kepada penjual akan dilakukan dengan cara penerbitan L/C. Selain itu, persyaratan dan kondisi L/C yang akan diterbitkan biasanya juga ditetapkan dalam sales contract. 2. Atas dasar sales contract tersebut, applicant mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada issuing bank sesuai dengan syarat dan kondisi sebagaimana telah disepakati dalam sales contract. Kemudian issuing bank memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh applicant yang memohon penerbitan suatu L/C. Applicant harus mengisi, melengkapi dan menandatangani formulir permohonan
31
membuka kredit atau applicant form yang telah disediakan oleh issuing bank. Dengan diterbitkannya L/C oleh issuing bank maka issuing bank mengambil alih segala resiko dan tanggung jawab pembayaran dari applicant terhadap beneficiary oleh karena itu issuing bank sebagai penjamin pembayaran biasanya meminta jaminan dari applicant. 3. Tidak semua pengajuan penerbitan L/C pasti akan disetujui oleh bank. Sebelum menyetujui penerbitan L/C, bank akan menilai dan menganalisa bonafiditas dan kredibilitas applicant maupun beneficiary. 9 Setelah itu, application form ditandatangani oleh applicant dan disetujui oleh issuing bank, kemudian issuing bank mengeluarkan L/C dilengkapi dengan semua persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di dalam application form dan mengirimkan ke beneficiary melalui advising bank dengan telex atau dengan surat atau teletransmisi lainnya. Setelah mengecek
otentifikasi
L/C
tersebut,
kemudian
advising
bank
memberitahukan kepada beneficiary bahwa untuk kepentingannya telah diterbitkan suatu L/C. Advising bank adalah koresponden bank atau cabang dari issuing bank, yang keterlibatannya dalam prosedur L/C ini tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban baru. Namun demikian, jika advising bank bertindak sebagai negotiating bank yaitu bersedia untuk membeli atau mengambil alih (menegosiasi) wesel-wesel pihak beneficiary, maka 9
Teguh Pudjo Mulyono, 2001, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta, h. 141.
32
tindakan ini menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab baru yakni antara negotiating bank dengan beneficiary. 4. Apabila beneficiary telah menerima L/C serta meneliti dan ternyata tidak terdapat masalah mengenai persyaratan dan kondisi L/C itu, maka langkah selanjutnya adalah menjadi kewajibannya menyiapkan dan melakukan pengiriman atau pengapalan barang-barang serta mengisi export declaration sebagai dasar pemeriksaan oleh bea cukai setelah itu beneficiary melengkapi dokumen-dokumen seperti yang diminta dalam L/C misalnya wesel (draft), faktur (invoice), polis asuransi, surat bukti muat (bill of lading), certificate of origin, certificate of weight, packing list dan sebagainya. 5. Kemudian
beneficiary
menyerahkan
dokumen
pengapalan
atau
pengangkutan beserta dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C dimana kredit itu berlaku dengan pembayaran, akseptasi atau negoisasi. 6. Apabila dokumen-dokumen pengapalan barang sesuai dengan persyaratan L/C, maka negotiating bank akan melakukan negoisasi dan pembayaran kepada beneficiary. Oleh karena itu, bank ini disebut dengan negotiating bank atau paying bank. 7. Negotiating bank tersebut segera mengirimkan dokumen-dokumen pengapalan barang kepada issuing bank untuk meminta penggantian pembayaran yang telah dilakukan kepada beneficiary sesuai dengan syarat L/C.
33
8. Opening bank atau issuing bank meneliti dokumen yang diterima dari negotiating bank dan mencocokan dengan persyaratan L/C. Jika tidak terdapat penyimpangan, issuing bank akan memberikan penggantian pembayaran kepada negotiating bank tanpa menunggu pembayaran dari applicant karena issuing bank sudah terikat sebagai penjamin dan segera membayar bila cocok dengan syarat-syarat L/C. 9. Langkah selanjutnya adalah issuing bank memberitahukan kepada applicant atas dokumen impor yang telah diterima dari negotiating bank dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh applicant sesuai dengan permohonan penerbitan L/C. 10. Applicant terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada issuing bank sesuai syarat-syarat penerbitan L/C sebelumnya. Dalam rangka pengeluaran barang di pelabuhan,
applicant menyiapkan
pernyataan impor (import declaration) yang merupakan dokumen utama pabean dan harus dilegalisir oleh issuing bank dengan membayar terlebih dahulu bea masuk tambahan dan sebagainya. 11. Dengan diterimanya dokumen pengapalan barang dari issuing bank, applicant baru dapat mengurus pengeluaran barang sebagaimana yang telah disepakati dalam sales contract dari pelabuhan.
