Kualifikasi
Hukum Perdata Internasional –Kelas D All images:Internet’s Archives
1
FOKUS BAHASAN
• • •
DEFINISI KUALIFIKASI J E N I S T E O R I KUALIFIKASI JENIS KUALIFIKASI
§ Istilah yang digunakan beragam di berbagai negara.
Aanknopingspunten (Ned)
Momenti di collegamento (Italy)
AanknÜpfungspunkte (Ger)
• Connecting Factors • Point of Contacts (Eng)
• Point de Rattachment • Point d’attach (Fr) • Titik-titik Taut • Titik-titik Pertalian (Ind)
KUALIFIKASI Berbagai istilah n Q u a l i f i c a t i o n ( F r ) …
Classification, Characterization (Eng)…, Characterisierung, Latente Gesetzeskonflikten(Grm)…, Qualificatie (Ned).
Aktivitas mendefinisi fakta sehari-hari ke dalam kategori yuridis dalam rangka menetapkan peristiwa hukum
n Translasi atau penyalinan dari fakta sehari-hari
ke dalam istilah hukum [Sudargo Gautama].
4
KUALIFIKASI, Mengapa secara umum penting…?
n Dalam setiap proses pengambilan putusan
hakim atau penentuan solusi hukum, proses kualifikasi selalu dilakukan.
5
q Kualifikasi Fakta
Fakta konkrit yang relevan (peristiwa yang menjadi persoalan). Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai peristiwa hukum berdasarkan kategori yuridis dalam sistem hukum yang telah ada, untuk kemudian ditetapkan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku
Kualifikasi Hukum
Penggolongan seluruh norma hukum ke dalam bagian-bagian atau bidang/kelompok hukum tertentu .
6
KUALIFIKASI,
Perkara itu dikategorikan sebagai perkara apa? WANPRESTASI atau ONRECHTMATIGEDAAD?
Mengapa kualifikasi penting ? Ø Proses Pembuktian Ø Konsekuensi (sanksi) 7
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…?
Dalam perkara HPI, terdapat keunikan masing-masing sistem hukum di berbagai negara yang bervariasi, termasuk sistem HPInya.
8
KUALIFIKASI DALAM HPI, CONTOH PERSOALAN KUALIFIKASI n The Maltese Mariage case 1889—Anton vs Bartolo Suami-istri WN Inggris melangsungkan perkawinan di Malta, kemudian pindah ke Aljazair dan menjadi WN Perancis. Suami memiliki tanah produktif di Perancis, saat meninggal dunia, sang istri menuntut ¼ bagian dari hasil produksi. Perkara diajukan ke pengadilan Aljazair.
9
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…? q The Maltese Mariage case 1889—Anton vs Bartolo
TITIK TAUT SEKUNDER : 1.Lex loci celebrationis 2.Matrimonial domicilii 3.Lex rei sitae 4.Lex patriae 5.Lex fori
• Kaidah HPI Perancis dan Inggris q Masalah pewarisan tanah tunduk pada: Lex Rei Sitae q Masalah harta perkawinan (matrimonial rights) tunduk pada: Lex Loci Celebrationis.
10
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…? q The Maltese Mariage case 1889—Anton vs Bartolo
q Persoalan muncul : •
Hukum Perancis mengkualifikasi fakta sebagai peristiwa pewarisan tanah • H u k u m I n g g r i s mengkualifikasi fakta sebagai « hak janda atas perkawinan » (matrimonial rights)–
HPI Perancis menunjuk hukum intern Perancis sebagai lex causae berdasarkan lex rei sitae. Akibatnya, tuntutan janda akan ditolak karena janda tidak berhak atas harta warisan.
HPI Perancis menunjuk hukum intern Inggris sebagai lex causae berdasarkan lex loci celebrationis yang mengenal hak janda untuk memperoleh bagian dari hasil tanah « usufruct right »).
11
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…? q The Maltese Mariage case 1889—Anton vs Bartolo q Penyelesaian perkara :
Forum menetapkan bahwa perkara dikualifikasikan sebagai masalah « harta perkawinan » (matrimonial rights), artinya kualifikasi hukum Inggris yang digunakan, kemudian berdasarkan HPI Perancis, Forum memutus perkara berdasarkan lex loci celebrationis, artinya hukum intern Inggris yang digunakan, serta mengabulkan tuntutan janda tersebut. q Kritisasi : Hakim Forum dianggap melakukan kualifikasi
berdasarkan hukum yang bukan Lex Fori dan dianggap tindakan yang tidak tepat! 12
PERSOALAN-PERSOALAN KUALIFIKASI DALAM HPI, q Terminologi hukum yang sama, digunakan untuk
menyatakan peristiwa yang berbeda, e.g.Domisili. q Lembaga/konsep hukum tertentu yang tidak dikenal
dalam sistem hukum negara lain, e.g. Trust. q Fakta yang sama namun ditetapkan dalam kategori
yuridis yang berbeda, eg.Hak janda atas harta peninggalan ada yang dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan dan ada yang masalah harta perkawinan. q Sistem hukum menempuh proses yang berbeda untuk
mewujudkan status hukum yang sama, e.g.sahnya kontrak berbeda antara Australia dan Indonesia. 13
TEORI KUALIFIKASI DALAM HPI,
TEORI YANG MEMPERSOALKAN/ MENETAPKAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM MANA, KUALIFIKASI DALAM SUATU PERKARA HPI SEHARUSNYA DILAKUKAN.
14
TEORI KUALIFIKASI DALAM HPI [Bayu Seto H] q Kualifikasi Lex Fori q Kualifikasi Lex causae (Lex Fori yang
diperluas) q Kualifikasi Bertahap q Kualifikasi Otonom (Analitis) q Kualifikasi HPI
15
1. Kualifikasi Lex Fori q Franz Khan (Grm), Bartin (Fr). q Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari
pengadilan dimana perkara diajukan (Lex Fori) karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern Lex fori tersebut, demi alasan : Ø Kesederhanaan dan Kepastian. Ø Hakim disumpah untuk menegakan hukumnya sendiri. Ø Penggunaan hukum asing hanya wujud kesukarelaan forum. Ø Jika berkaitan dengan lembaga hukum yang tidak dikenal, maka hakim forum akan menerapkan konsep hukum Lex Fori yang paling setara/mendekati. 16
1. Kualifikasi Lex Fori q Keunggulan : Hakim lebih menguasai hukumnya sendiri! q Kelemahan : Kualifikasi yang digunakan sering tidak sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau berdasarkan ukuran-ukuran yang tidak dikenal sama sekali dalam sistem hukum tersebut. q Kasus referensi : Ogden vs Ogden (1908)! « Perkawinan tanpa izin orang tua»
17
KUALIFIKASI LEX FORI n Ogden vs Ogden (1908) Philip (Perancis) dan Sarah (Inggris) menikah di Inggris tanpa izin orang tua. Izin ini wajib menurut hukum Perancis. Philip pulang ke Perancis dan mengajukan pembatalan di Forum Perancis yang dikabulkan kemudian menikah lagi. Sarah menggugat Philip dengan alazan perzinahan & penelantaran, namun ditolak oleh Forum Inggris. Sarah menikah lagi dengan Ogden di Inggris. Namun Ogden mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Forum Inggris karena menganggap putusan Forum Perancis tidak diakui di Inggris. 18
KUALIFIKASI LEX FORI q Ogden vs Ogden
TITIK TAUT SEKUNDER : 1.Lex loci celebrationis 2.Matrimonial domicilii 3.Lex domicilii • Kaidah HPI Inggris q P ersyaratan esensial tentang perkawinan termasuk kecakapan untuk menikah (legal capacity to marry) diatur oleh hukum nasionalnya yaitu lex domicilii. q Persyaratan formal untuk sahnya perkawinan diatur oleh tempat peresmian perkawinan yaitu lex loci celebrationis.
19
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…? q Ogden vs Ogden
q Persoalan muncul :
HPI Inggris menunjuk Hukum Perancis berdasarkan lex domicilii dari Philip yang kemampuan hukumnya dipersoalkan.
• Apakah syarat « izin orang tua » merupakan syarat esensial perkawinan? • Apakah syarat « izin orang tua » merupakan syarat formal perkawinan?
HPI Inggris menunjuk hukum Inggris berdasarkan lex loci celebrationis. Menurut hukum Inggris, jika hanya persyaratan formal yang tidak dipenuhi, maka perkawinan Philip dan Sarah tetap sah.
20
2. Kualifikasi Lex causae (Lex Fori yang diperluas) q Martin,Wolff. q Kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. q Kaidah HPI mana dari Lex Fori yang paling erat
kaitannya dengan hukum asing yang mungkin diberlakukan. Prosesnya : Ø Menetapkan kategori yuridik dari suatu peristiwa. Ø Baru menetapkan kaidah HPI mana dari Lex Fori yang akan digunakan untuk menunjuk Lex Causae. 21
2. Kualifikasi Lex causae (Lex Fori yang diperluas) q Keunggulan : Dalam perkara HPI, hakim harus mempertimbangkan aturan dan lembaga hukum asing, sehingga tidak boleh terikat secara rigid pada konsep Lex Fori saja [Cheshire]. q Kelemahan : Sistem hukum asing tertentu mungkin tidak memiliki sistem kualifikasi yang cukup lengkap bahkan tidak mengenal kualifikasi lembaga hukum yang sedang dihadapi dalam perkara [Sunaryati Hartono]. q Kasus referensi : Nicols vs Nicols (1900)! « Kontrak yang tegas atau diam-diam untuk mengatur harta benda dalam perkawinan ». 22
KUALIFIKASI LEX FORI n Nicols vs Nicols (1900)
Suami-Istri (Perancis) menikah secara resmi di Perancis, mereka tidak membuat perjanjian harta perkawinan. Setelah menikah pindah ke Inggris. Suami meninggal di Inggris dan membuat testamen yang sah menurut hukum Inggris. Wasiatnya ternyata mengabaikan semua hak istri atas harta perkawinan. Istri mengajukan gugatan terhadap testamen dan menuntut hak atas harta bersama (matrimonial rights). Gugatan diajukan ke Forum Inggris. 23
KUALIFIKASI LEX FORI q Ogden vs Ogden
TITIK TAUT SEKUNDER : 1.Lex loci celebrationis 2.Matrimonial domicilii 3.Lex patriae/nationality • Kaidah Intern Inggris q Status kepemilikan benda bergerak harus diatur dengan kontrak (tegas atau diam-diam) q Jika tidak ada kontrak semacam itu, diatur oleh lex loci celebrationis (hukum tempat peresmian perkawinan). • Kaidah Intern Perancis q J ika tidak ada perjanjian yang tegas, maka merupakan harta bersama (communaute des biens)
24
KUALIFIKASI DALAM HPI, Mengapa menjadi isu penting…? q Nicols vs Nicols
q Proses penyelesaian • Hakim Forum memasukkan konsep harta bersama dengan meluaskan konsep kontrak perkawinan. Hakim menyatakan bahwa tidak adanya kontrak yang tegas untuk berpisah harta maka hakim menganggap terjadi perjanjian diam-diam untuk bercampur harta
25
3. Kualifikasi Bertahap q Adolph Schnitzer (Swiss). q Kualifikasi tidak mungkin berdasarkan hukum yang
seharusnya berlaku, sebaliknya Lex causae lah yang harus ditentukan berdasarkan bantuan proses kualifikasi, sehingga harus menggunakan Lex Fori terlebih dulu untuk melakukan kualifikasi. Dilakukan dalam 2 tahap : Ø Kualifikasi Tahap Pertama n Menggunakan Lex Fori untuk mengkualifikasi perkara n Melihat kaidah HPI Lex Fori untuk menentukan Lex causae Ø Kualifikasi Tahap Kedua. n Kualifikasi ulang berdasarkan hukum Lex causae n Memutus perkara berdasarkan hukum intern Lex 26 Causae
Kualifikasi Bertahap q Contoh : WN Swiss meninggal di Inggris, dengan meninggalkan
benda tetap di Perancis dan benda bergerak di Inggris dan Swiss. Ahli waris adalah WN Swiss dan mengajukan perkara pembagian warisan di Forum Swiss. Hukum intern Inggris, Perancis dan Swiss sama-sama mengenal Pewarisan, namun Swiss dan Perancis tidak mengenal perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, sebaliknya Inggris mengenal perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Hukum intern Swiss menganggap masalah tersebut pewarisan. Hukum intern Inggris mengatur bahwa masalah tersebit merupakan pewarisan benda tetap dan pewarisan benda bergerak. Jika Kaidah HPI Swiss mengatur: § Pewarisan benda diatur oleh Lex Domicilii terakhir dari pewaris. 27
Kualifikasi Bertahap q Keunggulan : Lebih menjamin keadilan dan ketelitian dalam proses penentuan kaidah hukum HPI terhadap suatu perkara [Cheshire, ehrenzweig, Sunaryati Hartono]. q Kelemahan : Berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Swiss di Perancis mengenai benda tetap (Perancis menganut Lex Rei Sitae).
28
Kualifikasi Otonom (Analitis) q Ernst Rabel (Grm), Beckett (Eng). q Bahwa sistem HPI dibentuk untuk menciptakan
keharmonisan internasional. Sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih khas dan universal serta memiliki makna yang sama dimanapun di dunia, dan terlepas dari sistem hukum lokal/nasional tertentu. q Konsekuensinya : Perlu melakukan perbandingan
hukum dalam rangka membentuk pengertianpengertian HPI yang dapat diterima dimana-mana. 29
Kualifikasi Otonom (Analitis) Keunggulan : Semangat seperti ini perlu dibina dalam suasana HPI, bahkan jika Hakim mengkualifikasi berdasar Lex Fori, sebaiknya hakim tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan konsep yang dikenal secara umum di dunia yang sifatnya hampir sama (analogous). q Kelemahan : Sangat sulit untuk menemukan pengertian dan konsep HPI yang sama, serta Hakim harus mempelajari seluruh sistem hukum di dunia . q
30
Kualifikasi HPI q G.Kegel. q Bahwa sistem HPI dibentuk untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas pergaulan internasional. q Konsekuensinya : HPI harus dilihat sebagai suatu pendekatan dan bukan kaidah hukum, artinya menetapkan proses kualifikasi sebaiknya dilakukan setelah menentukan kepentingan HPI apa yang hendak dilindungi dalam suatu kaidah HPI tertentu serta memperhatikan kebijakan dasar yang diakui secara umum dalam HPI. (E.g. Kesederhanaan dan penerapan yang mudah, Forum memperlakukan para pihak secara adil, Forum harus memberlakukan hukum dari negara yang memiliki kepentingan yang paling besar, Forum melaksanakan 31 hukumnya sendiri kecuali jika ada alasan kuat untuk tidak menggunakannya, dsb.)
Kualifikasi HPI q Keunggulan : Putusan atas perkara HPI akan terasa
lebih adil, lebih fleksibel, lebih seragam dan lebih predictable. q Kelemahan : Perbedaan sistem hukum membuatnya sulit diterapkan.
32
KUALIFIKASI DALAM HPI, MASALAH PROSEDURAL ATAU SUBSTANSIAL? q Asas HPI yang dianut umumnya : Ø Semua persoalan hukum yang dikualifikasikan sebagai
masalah prosedural harus ditentukan berdasarkan Lex Fori. Ø Suatu pengadilan hanya akan menerapkan kaidah hukum asing jika kaidah itu berkenaan dengan substansi perkara dan akan mempengaruhi putusan. Ø Pembedaan masalah daluwarsa dikenal di banyak negara. Daluwarsa Extinctief, dikategorikan sebagai masalah prosedural, sedangkan Daluwarsa Acquisitive dikategorikan sebagai masalah substansial. 33 Ø Masalah pembuktian tunduk pada hukum Lex Fori.
KUALIFIKASI DALAM HPI, MASALAH PROSEDURAL ATAU SUBSTANSIAL q Kasus Referensi :
Kilberg vs Northeast Airlines, Inc (1961) « Perbedaan aturan mengenai ganti rugi perkara Wrongful Death Action antar Forum (NY vs Massachusetts » Ø Grant vs McAuliffe « Perbedaan aturan mengenai gugurnya tuntutan Tort karena meninggalnya tergugat antar Forum (California vs Arizona)». Ø
34
