Traffic "waves" Traffic jams are usually caused because there must be an accident, some type of serious incident up ahead just out of sight, the roads are icey and dangerous, or its rush hour. For more information about this question go to Google.com and type in ''What causes traffic jams?". Most often, they are caused by idiots - those who drive too slow always end up compacting the faster drivers behind them, and since hardly anyone actually drives the speed limit or adheres to the proper following distance in relation to their speed. You get what's known as rush hour when you factor in the same number of roads and lights and detours and closed lanes from construction with how overpopulated the area is. See the related link below: 1. Dalam hal ....>> mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. 2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. materi referensi: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keama… http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_in…
2. Hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. - Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan - Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaan : Keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional. Perbedaan :
Sifat hukum dan persoalan yang diaturnya (objeknya) http://sekolahukum.blogspot.com/2009/05/antara-hukum-internasional-publik-dan.html3. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. . Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. . Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum. 3. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. . Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. . Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum. Sumber hukum tambahan : keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. http://bb10indonesia.blogspot.com/2010/06/sumber-sumber-hukuminternasional.html 4. Pemberontak dan pihak dalam sengketa dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama untuk: 1. Menentukan nasibnya sendiri; 2. Memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri; 3. Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110611184728AAG2SSd 5. Asas-asas Hukum Internasional Ada beberapa asas asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antar bangsa : ASAS TERITORIAL Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. ASAS KEBANGSAAN Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing. ASAS KEPENTINGAN UMUM Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur
kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara. 6. Aplikasi di Indonesia Di Indonesia, hal yang melandasi tentang pembuatan dan ratifikasi perjanjian adalah pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jika kita lihat lebih lanjut, 10 s/d 15 UUD 1945, disebutkan bahwa kekuasaan Presiden sebagai konsekwensi dari kepala negara. Artinya bahwa tugas tersebut merupakan hak prerogratif dari Presiden, yang berarti pula tugas yang melekat pada Presiden sebagai Kepala Negara yang bukan merupakan tugas Pemerintah. Sampai akhir tahun 2000 pasal 11 UUD 1945 ini belum dijabarkan dalam bentuk undang-undang dan satu-satunya penjelasan dari pasal 11 tersebut adalah Surat Presiden 2826/HK/60, tanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua DPR, tentang pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain. Surat Presiden ini memberikan penafsiran bahwa ada dua macam bentuk perjanjian yaitu traktat dan agreements. Jadi ada dua cara pengesahan dari perjanjian-perjanjian tersebut: (1) Traktat, pengesahannya melalui DPR dengan Undang-Undang (2) Persetujuan (Agreements), pengesahannya dengan Keputusan Presiden dan DPR hanya cukup diberitahukan oleh Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, Pemerintah hanya akan menyampaikan ke DPR perjanjianperjanjian yang terpenting saja dalam bentuk treaty untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan oleh Presiden. Perjanjian-perjanjian ini biasanya mengandung materi : 1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas] 2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman keuangan. 3. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar harus diatur dengan Undang-undang seperti soal-soal Kehakiman
7. Aplikasi di Indonesia Di Indonesia, hal yang melandasi tentang pembuatan dan ratifikasi perjanjian adalah pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jika kita lihat lebih lanjut, 10 s/d 15 UUD 1945, disebutkan bahwa kekuasaan Presiden sebagai konsekwensi dari kepala negara. Artinya bahwa tugas tersebut merupakan hak prerogratif dari Presiden, yang berarti pula tugas yang melekat pada Presiden sebagai Kepala Negara yang bukan merupakan tugas Pemerintah. Sampai akhir tahun 2000 pasal 11 UUD 1945 ini belum dijabarkan dalam bentuk undang-undang dan satu-satunya penjelasan dari pasal 11 tersebut adalah Surat Presiden 2826/HK/60, tanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua DPR, tentang pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain. Surat Presiden ini memberikan penafsiran bahwa ada dua macam bentuk perjanjian yaitu traktat dan agreements. Jadi ada dua cara pengesahan dari perjanjian-perjanjian tersebut: (1) Traktat, pengesahannya melalui DPR dengan Undang-Undang (2) Persetujuan (Agreements), pengesahannya dengan Keputusan Presiden dan DPR hanya cukup diberitahukan oleh Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, Pemerintah hanya akan menyampaikan ke DPR perjanjianperjanjian yang terpenting saja dalam bentuk treaty untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan oleh Presiden. Perjanjian-perjanjian ini biasanya mengandung materi : 1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas] 2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman keuangan. 3. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar harus diatur dengan Undang-undang seperti soal-soal Kehakiman
………………………………………………………………………………. 5,2
1
. Sebab-sebab sengketa internasional :
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional. 5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negara lain. 6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. 2
Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang. • Penyelesaian secara damai, meliputi : Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono). Prosedur penyelesaiannya, adalah : 1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya sendiri. 2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan Arbitrase tersebut. 3. Putusan melalui suara terbanyak. Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya. Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai. Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat. Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan. Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara
damai dan menghindari ancaman perang. • Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang : Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan. Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk. Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara. Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh Negara lain. Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya : 1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB. 2. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya. 3. Pertahanan diri. 4. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
3 , Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut. 1. Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. 2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional
