STATUS PERJANJIAN NUKLIR ANTARA IRAN DENGAN E3/EU+3(JERMAN, PERANCIS, INGGRIS, CHINA, RUSIA, AMERIKA SERIKAT, DAN UNI EROPA) YANG DISAHKAN DK PBB DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
OLEH:
ALFIAN SYAHRI 120200295
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
STATUS PERJANJIAN NUKLIR ANTARA IRAN DENGAN E3/EU+3 (JERMAN, PERANCIS, INGGRIS, CHINA, RUSIA, AMERIKA SERIKAT, DAN UNI EROPA) YANG DISAHKAN DK PBB DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
OLEH:
ALFIAN SYAHRI 120200295
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
DISETUJUI OLEH, KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum NIP.195612101986012001
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum NIP. 197308012002121002
Arif, SH. MH NIP. 196403301993031002
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin penulis hanturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tiada hal yang dapat penulis lakukan tanpa adanya pertolongan-Nya, serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan syafa’at di Yaumil Akhir kelak. Penelitian ini berjudul “Status Perjanjian Nuklir Antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang Disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional” adalah guna untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Idham Khalid, S.Sos dan Ibunda Radiatul Ikhwani yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan yang tak mengenal waktu kepada penulis mulai dari penulis kecil hingga sekarang ini. Mereka selalu memberikan nasihatnasihat dan dukungannya baik secara non materil dan materil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan formal hingga ke strata satu (S1) dan kepada adik penulis tersayang Rizka Fitriana Hafni penulis ucapkan terimakasih. Dalam melakukan penelitian ini banyak waktu yang digunakan, bahwa dalam meraih sesuatu itu tidak mudah, banyak hal yang harus dikorbankan. Penulis menyadari bahwa membuat suatu penelitian tidaklah mudah, namun berkat dukungan dari semua pihak penelitian ini dapat terlaksana.
i
Penulis mengungkapkan banyak terimakasih kepada : 1.
Bapak Runtung Sitepu, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4.
Bapak Dr. O.K. Saidin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Ibu Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
6.
Ibu Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis selalu memberikan nasehat-nasehat yang yang berguna untuk penulis. Terimakasih bu Utary.
7.
Bapak Dr. Jely Leviza, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional sekaligus Dosen pembimbing I. Bapak Jelly ini selalu memberikan masukan kepada penulis, meluangkan waktunya, serta tidak hanya membimbing penulis dalam penelitian, juga sebagai pengasuh matakuliah juga sangat fresh dalam mengajar.
8.
Bapak Arif, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terimakasih pak Arif, disamping ingin menyelesaikan program studi S-3 nya ia masih bisa membimbing penulis.
9.
Agung, Ricki Purba, dan Mirda terimakasih atas dukungan kalian sehingga selesainya penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan grup E Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 11. Teman-teman seperjuangan grup G Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 12. Teman-teman ILSA Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 13. Teman-teman UKM Bela diri Merpati Putih USU, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 14. Teman-teman Organisasi PEMA 2015-2016, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
ii
15. Teman-teman di Kos Kamboja 27, Rezi, Arif , Sofyan, Arif, Tampuk, Rey, Zaki, Ariful, Hendra, Zainal, bangda Zali, Kak Nurita, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 16. Teman-teman Praktek klinis, Ricky, Agung, Febry, Abdiman, Junelpri, Ila, Tifa, Debora, Hafni, Bunga, Ayu, bangda Fachrul. 17. Pak Fakhri yang selalu membimbing saya di Kos. 18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 18. Bangda Dedi yang banyak memberi informasi dan bantuannya mengenai administrasi penyelesasian penelitian ini. 18. Civitas Akademika Fakultas Hukum USU, yang banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Dengan masih banyak kekurangan pada skripsi ini penulis menerima saran kritik dari semua pihak. Wasalam.
Medan, 11 Januari 2016 Penulis,
AlFIAN SYAHRI
iii
ABSTRAK Alfian Syahri* Dr. Jelly Leviza , S.H, M.Hum ** Arif, S.H., M.Hum*** Perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibuat antar negara maupun negara dengan Organisasi Internasional ataupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Pada tanggal 14 Juli 2015 dicapai kesepakatan antara Iran dengan E3/EU+3 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris and Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) tentang perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plant of Action), namun kemudian disahkan DK PBB. Bagaimana suatu perjanjian dapat disahkan kembali padahal telah dicapainya kesepakatan. Serta apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Hal tersebut yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pembatasan penggunaan nuklir dalam berbagai perjanjian internasional yang berlaku saat ini, bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum Internasional, bagaimana sanksi hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3(Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, artinya penelitian mengacu pada norma hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dengan melakukan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) yang berkaitan dengan Status Perjanjian Nuklir Antara Iran dengan E3/EU+3 yang disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional. Kesimpulan dari penelitian ini negara dapat mengembangkan nuklir tetapi hanya untuk tujuan damai tidak untuk membuat senjata nuklir serta dilarang untuk melakukan percobaan senjata nuklir. Mengenai perjanjian antara Iran dengan E3/EU+3 adalah sah menurut hukum internasional karena telah memenuhi unsurunsur dikatakan perjanjian itu sah. Mengenai sanksi yang diterapkan sebelumnya oleh DK PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat akan dicabut apabila Iran memenuhi persyaratan yang dibuat didalam JCPOA tersebut, namun apabila iran melanggar ketetapan-ketetapan yang telah disepakati didalam JCPOA tersebut maka sanksi yang pernah berlaku terhadap Iran akan kembali dilakukan. Sebaliknya jika pihak-pihak tersebut belum mencabut sanksinya Iran berhak tetap pada pendiriannya mengelola nuklir tanpa batas yang ditentukan seperti yang ada didalam JCPOA tersebut. Kata kunci : Perjanjian Internasional, JCPOA, Iran, Nuclear *) Mahasiswa Fakultas Hukum **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i ABSTRAK ....................................................................................................... iv DAFTAR ISI ................................................................................................... v BAB I
PENDAHULUAN A. Latar belakang .................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... 7 D. Keaslian Penulisan ............................................................. 8 E. Tinjauan Pustaka ................................................................ 9 F. Metode Penulisan................................................................ 12 G. Sistematika penulisan ........................................................ 13
BAB II
PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG PENGGUNAAN NUKLIR A. Sejarah Nuklir ................................................................ 15 a. Tahun 1800 an sampai 1940 an
............................. 16
b. Tahun 1943-1945........................................................ 21 c. Setelah 1945
......................................................... 23
B. Badan Internasional Mengenai Nuklir ........................... 25 a. Sejarah terbentuknya International Atomic Energi Agency ............................................. 26 b. Struktur International Atomic Energi Agency............ 27 c. Fungsi dan Kewenangan International Atomic Energi Agency
........................................................ 31
C. Pengaturan Internasional mengenai Nuklir ..................... 34 a. Perjanjian Nuklir dalam lingkup global/multilateral
................................................. 34
b. Perjanjian Nuklir dalam lingkup regional ...................38 c. Perjanjian Nuklir dalam lingkup bilateral ...................43
v
BAB III
PERJANJIAN E3/EU+3
NUKLIR
(JERMAN,
ANTARA
PERANCIS,
IRAN INGGRIS,
DENGAN CHINA,
RUSIA, AMERIKA SERIKAT, DAN UNI EROPA) YANG DISAHKAN DK PBB DALAM PERSEPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL A. Perjanjian Internasional ................................................. 45 a. Pengertian Perjanjian Internasional ........................... 45 b. Subyek-Subyek Hukum Internasional yang memiliki kemampuan untuk Mengadakan Perjanjian Internasional ............................................. 49 c. Macam-macam Perjanjian Internasional .................... 58 B. Kedudukan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai Organisasi Internasional .................................................. 63 a. Syarat-syarat Organisasi Internasonal ........................ 63 b. Piagam PBB .............................................................. 64 c. Struktur PBB .............................................................. 65 C. Status Perjanjian Nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 relevansinya dengan DK PBB dalam Perspektif Hukum Internasional .................................................................... 72 BAB IV
SANKSI HUKUM YANG TERJADI APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN JCPOA A. Beberapa Sanksi yang Dikenal dalam Hukum Perjanjian Internasional .................................................. 81 a. Embargo ..................................................................... 81 b. Pemutusan Hubungan Diplomatik ............................ 82 c. Travel Warning .......................................................... 82 d. Dikucilkan dalam Pergaulan Internasional ............... 82 e. Dibekukan Semua Dana dan Mata Uang .................. 83 B. Contoh Pelanggaran dalam Hukum Internasional Terkait Pelanggaran Nuklir dan Sanksi yang Dikeluarkan ........ 83 a. Korea Utara .............................................................. 83 b. Iran ............................................................................. 84 vi
C. Sanksi yang Timbul Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian JCPOA .......................................... 84 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................... 90 B. Saran ............................................................................... 92
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 93
vii
