OS· o5. Jen
Dasar-Dasar
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL BukuKesatu
Edisi Kelima
14'-�.l 0 0<2.
•
-
o�
Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,
.
(2../ft\ Jo11
LL.M.
PENERBI T P T C I T RA ADITYA BAKTI BANDUNG 2013
Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang Hak Penerbitan pada :
Penerbit PT Citra Aditya Bakti
: Tahun 1992
Cetakan Ke I
Tahun 1994
Cetakan Ke II Cetakan Ke Ill
Tahun 2001
Cetakan Ke IV
: Tahun 2006
Cetakan Ke V
:
Tahun 2013
No. Kode Penerbitan : 92 DH 067
Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk
apa
pun tanpa izin tertulis
dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah Computer setting, layout, oleh penerbit •
PT CITRA ADITYA BAKTI
ISBN: 978 - 979 - 491 - 038 - 2
•
Anggota /KAP/ ii
,..-__
.rang kti
1kan rtulis tl
8'1111/Jer In�pfrd.1'f �dlt -:Ener1Jfh1 Vntul tJecfa �alan1 �Jin
iii
F
Prakata
PRAKATA EDISI PERTAMA
Sebagai bagian dari hukum perselisihan, hukum pE!rdata internasional (se lanjutnya disebut HPI) pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sis tem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. 1 Dari batasan yang sederhana itu saja orang sudah dapat merasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, ter utama di dalam masa semakin kompleks dan beragamnya pola-pola hu bungan hukum dalam pergaulan masyarakat internasional. Kecenderungan globalisasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial menjelang akhir abad ke20 ini tentunya akan membawa pengaruh tertentu pula terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah HPI yang sudah ada dewasa ini. Sebenarnya pemanfaatan HPI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum konkret dalam masyarakat modern dewasa ini tidak akan dapat di lakukan secara optimal tanpa penguasaan terhadap asas-asas, pendekatan, serta dasar-dasar metodologi HPI itu sendiri. Di lain pihak, HPI dari sudut ilmu hukum memiliki cakupan atau lingkup yang sangat luas dan rumit se hingga ia agak "terkenal" sebagai bidang ilmu hukum yang relatif sulit di pelajari dan dipahami. Dalam kaitan itulah buku ini disusun dengan satu niat utama, yaitu menyajikan dasar-dasar serta asas-asas HPI dengan cara sesederhana mungkin dan dalam bahasa yang relatif mudah dipahami. Besar harapan penulis bahwa buku ini berfungsi sebagai suatu ;ntroductory handbook yang dapat menjadi pegangan para mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah Pengantar Hukum Perdata lnternasional dan sebagai literatur penunjang bagi masyarakat awam yang hendak memasuki pergaul an hukum yang bersifat transnasional. Penulis berusaha menata topik-topik pembahasan dalam buku ini ke dalam sistematika yang sederhana dengan mencoba untuk tetap berada dalam 1)
_
Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian hukum perdata intemasional ini dilaku· kan di Bab I dari buku ini, infra, h. 1 dan seterusnya.
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternaslonal
v
jalur pembahasan tentang doktrin-doktrin umum yang berkembang secara teoretis dan praktis di dalam sistem-sistem HPI terkemuka di dunia. Se jumlah landmark cases juga disajikan untuk menambah kejelasan dan seka ligus menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan HPI banyak dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan. Dalam bab yang pertama, sebagai pendahulu an, hendak disajikan beberapa pengertian, persepsi, serta pandangan yang berkembang di kalangan ilmu hukum tentang HPI. Bab ini hendak mengajak pembaca untuk menyamakan persepsi tentang definisi HPI dan berdasarkan itu menyadari pula masalah-masalah pokok apa yang menjadi pusat perhatian bidang hukum ini. I
Dalam Bab II akan dibahas secara singkat tentang sejarah umum perkem bangan HPI dalam perkembangan sejarah peradaban Eropa sejak masa Ke kaisaran Romawi sampai dengan abad ke-19. Perkembangan teori dan prak tik di bidang hukum ini setelah abad ke-19 sampai sekarang hendak dikate gorikan sebagai "Masa Perkembangan HPI Modern" dan akan dibahas secara terpisah di dalam Bab Ill. 2 Sejarah perkembangan HPI di Indonesia sengaja ' ti�ak dibahas di sini mengingat cukup lengkapnya literatur berwibawa di Indonesia yang sudah membahasnya secara cukup komprehensif. Beberapa bab selanjutnya akan difokuskan pada beberapa pranata utama yan g secara tradisional dikenal dalam metodologi dan sistem HPI pada umumnya, misalnya, tentang kualifikasi (Bab IV), titik-titik taut (Bab V), penunjukan kembali (Bab VI), ketertiban umum dan hak-hak yang diper oleh (Bab VII), dan persoalan pendahuluan (Bab VII). 3 Dalam Bab IX akan di singgung secara singkat mengenai beberapa prinsip atau asas dalam HPI yang berkembang dalam persoalan-persoalan hukum keperdataan. Bab ini memang hanya dimaksudkan sebagai pemberi gambaran umum tentang keanekaragaman asas dan prinsip yang berkembang dalam HPI di pelbagai bidang hukum. perdata.4
gangan internasi< HPI yang ternyat an tersebut, pe1 Dasar Hukum PE melahirkan komi HPI lainnya di dal Ucapan terima k secara langsung c hormat yang me S. H. yang telah ini. Terima kasi� memungkinkan p Secara khusus bL pihak yang dengc: Dengan harapan kurangan-kekura dapat menjadi SE an HPI di lndon1 Indonesia pada u Maret 1992 B.S.
Ditinjau dari isi dan susunan bab-bab di atas tampak jelas bahwa buku ini tidak akan mampu memberikan pengetahuan yang utuh dan lengkap ten tang HPI. Banyak masarah yang tidak kurang pentingnya, seperti masalah masalah hukum acara, masalah-masalah HPI di bidang bisnis dan perdaHPI modern ini dibahas di Bab VII.
2)
Dalam cetakan ketiga ini, teori·teori
3)
Dalam edisi ketiga ini telah dilakukan perubahan terhadap susunan dan isi bab-bab. riksa daftar isi.
4) vi
Pe·
•
Dalam edisi ketiga ini a�as-asas
VIII.
HPI dalam bidang hukum keperdataan disajikari di Bab
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternaslonal
Dasar-Dasar Hukun
p
Prakata
kembang secara (a di dunia. Se �lasan dan seka libentuk melalui ,.. . aga1 pendahulupandangan yang �ndak mengajak jan berdasarkan 1jadi pusat perumum perkem sej ak masa Ke ' teori dan prakhendak dikate1 dib.ahas secara donesia sengaja 1r berwibawa di mif.
pranata utama istem HPI pada k taut (Bab V), 1ak yang diper1 Bab IX akan di asas dalam HPI dataan. Bab ini umum tentang HPI di pelbagai
gangan internasional, atau konvensi-konv.ensi hukum internasional di bidang HPI yang ternyata belum dicakup oleh buku kecil ini. Menyadari kekurang an tersebut, pen�lis berniat untuk menganggap buku ini sebagai Dasar Dasar Huk um Perdata lnte rnasiona t-Buk u 1-yang secara tidak langsung melahirkan komitmen bagi penulis untuk mengelaborasi masalah-masalah HPI lainnya di dalam buku yang kedua dalam waktu yang tidak terlalu. lama. Ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak mendorong selesainya penyusunan buku ini. Rasa hormat yang mendalam kepada Prof. Dr. lb u C . F. G. Sunaryati Hartono, S.H. yang telah memupuk minat penulis untuk mendalami bidang hukum ini. Terima kasih yang mendalam untuk P T Citra Aditya Bakti yang telah memungkinkan penerbitan dan pemasaran buku ini. Secara khusus buku ini dipersembahkan untuk M urn i dan Mita serta semua pihak yang dengan cinta kasih mendorong selesainya penyusunan buku ini. Dengan harapan a_gar saran dan kritik dapat diberikan untuk menutupi ke kurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, semoga buku sederhana ini dapat menjadi setitik darah yang akan meningkatkan vitalitas perkembang an HPI di Indonesia pada khususnya dan perkembangan hukum nasional Indonesia pada umumnya. Maret 1992 B.S. ******
bahwa buku ini lengkap ten eperti masalah snis dan perda-
m
Ill.
Ian isi bab·bab.
Pe-
.an disajikari di Bab
jata lntemasional
Dasar-Dasar Hukum Perdata lntemasional
vii
Prakata
PRAKATA EDISI KEDUA
Setelah pertam pertama kaliny nerbitan edisi dilakukan.
Setelah dua tahun menjalani uji coba dan menerima pelbagai kritik serta masukan berharga, maka edisi kedua ini akhirnya diterbitkan dengan cukup banyak perbaikan dan penyempurnaan. Dalam edisi kedua ini, kesalahan redaksional, bahasa, dan pengetikan yang sangat mengganggu dalam edisi pertama telah sebanyak mungkin diper baiki. Beberapa inakurasi dalam konsep-konsep telah disempurnakan dan beberapa kasus landmark disisipkan untuk memperluas wawasan yang hen dak dibuka oleh buku sederhana ini. Penajaman fungsi dan peran teori sta tuta dalam perkembangan HPI juga dilakukan di dalam Bab II.
Penyempurnaa buku, yang ·ser bab saja, tanpi jalan dengan u1 bahas dengan a jalani dalam ke
Di dalam Bab IX5 juga dimuat beberapa asas umum di bidang hukum kon trak yang berkembang di dalam sistem conflict of laws di Amerika Serikat.
Bab I mengalar ini penulis mel dalam HPI, yar ternyata sanga· ses penyelesai< dung di dalamr topik yang aka kepraktisan bul jadi semakin be
Terima kasih kepada P T Citra Aditya Bakti yang telah mendorong penulis untuk menerbitkan edisi kedua ini. Terima kasih juga pada lbu Ida Susanti , S. H. dan semua pihak yang telah memberi masukan dan koreksi yang ber harga untuk menyempurnakan buku ini. Semoga bermanfaat.
Agustus 1994
Bab II, mengen ubahan yang si1 ta Italia yang t Sedangkan bat lanjutan dari s1 bahas tersendir karena teori-te bentuk pola bE tradisiona l HPI berkembang di pokok-pokok b<
B.S. * * .,, ** *
5) vllt
.
Dalam edisi ketiga ini menjadi Bab :
VIII.
Dasar-Dasar Hukl
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
, __
Prakata
..
PRAKATA·EDISI KETIGA
lbagai kritik serta .kan dengan cukup n
pengetikan yang 1k mungkin diper· isempurnakan dan ·awasan yang hen· in peran teori sta· b II. idang hukum kon· Amerika Serikat. 1endorong penulis a lb u Ida Susanti , koreksi yang ber·
Setelah pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dal') disempurnakan untuk pertama kalinya pada tahun 1994 melalui penerbitan edisi kedua, pada pe nerbitan edisi ketiga tahun 2000 ini tampaknya memang sudah waktunya dilakukan. Penyempurnaan terutama dilakukan pada sistematika dan susunan bab buku, yang semula terdiri atas 9 bab, kali ini disederhanakan menjadi 8 bab saja, tanpa ada pengurangan substansi. Perampingan ini dilakukan se· jalan dengan upaya untuk lebih menyelaraskan sekuens topik·topik yang di· bahas dengan alur dan langkah·langkah penyelesaian perkara yang harus di· jalani dalam kenyataan. Bab I mengalami perubahan yang cukup penting karena dalam edisi ketiga ini penulis melengkapinya dengan paragraf tentang p o la berpikir y uridik dalam HPI, yang berdasarkan pe. ngalaman dalam proses pembelajaran HPI ternyata sangat berguna untuk memberikan overall picture dari suatu pro· ses penyelesaian persoalan HPI, termasuk masalah·masalah yang terkan· dung di dalamnya. Masalah·masalah itulah yang kemudian menjadi topik· topik yang akan diperdalam pada bab-bab selanjutnya. Dengan demikian, kepraktisan buku ini sebagai handbook untuk pemula diharapkan akan men· jadi semakin baik. Bab II, mengenai sejarah perkembangan umum HPI, tidak mengalami per· ubahan yang sifgnifikan, kecuali tambahan·tambahan terhadap teori statu· ta Italia yang tetap perlu disadari sebagai salan satu teori HPI terpenting. Sedangkan bab tentang teori�teori mod�rn HPI yang semula merupakan lanjutan dari sejarah perkembangan umum HPI, dalam edisi ketiga ini di· bahas tersendiri pada Bab VII. Alasan dilakukannya penggeseran ini adalah karena teori·teori dan metode pendekatan yang dibahas pada Bab II mem· bentuk pola berpikir yang, dalam buku ini, disebut sebagai pendekatan tradis iona l HPI, dan yang sebenarnya menunjuk pada approach HPI yang berkembang di dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Mengingat bahwa pokok·pokok bahasan yang menyangkut pranata-pranata HPI (seperti kua·
erdata lnternasional
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
ix
Prakata
lifikasi, titik taut, dan sebagainya) sebenarnya berbicara tentang pranata pranata HPI tradisional, maka pembahasan pada Bab Ill-VI langsung diarah kan pada pranata-pranata HPI tradisional itu. Bab VII pada dasarnya mernbahas tentang teori-teori modern HPI yang muncul, baik di dalam tradisi common law lnggris maupun dalam perkem bangan HPI (conflict of laws) Amerika Serikat. Mengingat semakin penting nya pendekatan-pendekatan yang berkembang di Amerika Serikat, maka dalam edisi ketiga ini teori-teori tersebut digarap dengan lebih mendalam dan lengkap.
Setelah hampir er kuliah Hukum Per di dalam edisi ket an ini tidak saja d si yang "up to dat tetapi juga dalar oleh buku sedert penulis untuk seg kaya" ini.
Bab VIII tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun harus diakui bahwa secara potensial bab ini dapat dilengkapi lebih jauh dengan per kembangan-perkembangan baru dalam bidang hukum perjanjian. Akan te tapi, telah menjadi tekad penulis untuk membahas asas-asas dan persoalan HPI di bidang hukum perjanjian dan kontrak-kontrak bisnis internasional di dalam Buku Kedua dari Dasar-Dasar HPI ini, yang nota bene sudah me rupakan janji penulis yang belum berhasil dipenuhi sejak edisi pertama di terbitkan.
Lebih jauh lagi, j pertama kali di t ternyata telah m« hal-hal tertentu, bidang hukum in telah memasuki r law) jika dikaitk dalam konteks "gl an manusia. Yan tengah-tengah ar nal Indonesia ter ilmuannya dan jt sehari-hari. Upay dalam pelbagai li bawa efek yang I bagai bidang huk hidupan bangsa I atau internasiona
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi masukan untuk penyempurnaan edisi ketiga ini. Terima kasih secara khusus kepada Ida Susan ti , S. H. , L L .M., C N yang sebenarnya sudah semakin layak untuk menjadi co-author buku ini. Semoga kerja sama ini selalu dapat ter bina dengan baik dalam penerbitan-penerbitan literatur HPI yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini tetap dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum perdata internasional Indonesia di masa depan. Bandung, Agustus 2000 B. S. ******
Dengan tetap be1 menghilangkan ci mempertahankan dengan relatif mL x
Dasar-Dasar Hukum
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternaslonat
.....
Prakata
.entang pranata langsung diarah· odern HPI yang dalam perkem .emakin penting· a Serikat, maka lebih mendalam 1
>un harus diakui wh dengan per anjian. Akan te· :is dan persoalan . internasional di bene sudah me· �disi pertama ditelah memberi ;ih secara khusus th semakin layak selalu dapat ter - HPI yang akan k perkembangan
PRAKATA EDISI KEEMPAT
Setelah hampir enam tahun digunakan sebagai buku �gangan dalam kuliah· kuliah Hukum Perdata lnternasional, kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam edisi ketiga menjadi semakin tampak jelas. Kekurangan-kekurang an ini tidak saja dalam arti kesalahan pengetikan, kekurangan bahan referen si yang "up to date", dan kurangnya ilustrasi melalui kasus-kasus "landmark", tetapi juga dalam ruang lingkup pembahasan yang sepantasnya dicakup oleh buku sederhana ini. Kenyataan inilah yang, antara lain, mendorong penulis untuk segera menerbitkan edisi keempat sebagai edisi yang "diper· kaya" ini. Lebih jauh lagi, jika diamati melalui kilas balik sejak buku ini diterbitkan pertama kali di tahun 1992, tampak bahwa hukum perdata internasional ternyata telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan dalam hal-hal tertentu, telah sampai pada upaya untuk mempertanyakan apakah bidang hukum ini masih perlu dipertahankan di masa depan ataukah ia telah memasuki masa "kematiannya" (the dying era of private international law) jika dikaitkan dengan kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dalam konteks "globalisasi" dan "internasionalisasi" pelbagai aspek kehidup· an manusia. Yang memprihatinkan penulis adalah kenyataan bahwa di tengah-tengah arus perkembangan seperti itu, hukum perdata internasio nal Indonesia ternyata tetap menjadi bidang yang "stagnant" dari segi ke· ilmuannya dan juga dari segi penerapannya dalam proses berpikir hukum sehari·hari. Upaya-upaya dari pemikir·pemikir besar HPI yang dituangkan di dalam pelbagai literatur klasik HPI Indonesia tampaknya belum juga mem· bawa efek yang positif terhadap minat dan pemahaman terhadap HPI se· bagai bidang hukum yang sebenarnya sangat vital peranannya dalam ke· hidupan bangsa Indonesia yang semakin banyak bersifat transnasional dan atau internasional. Dengan tetap berpegang teguh pada keinginan sejak edisi pertama untuk menghilangkan citra bahwa HPI adalah bidang hukum yang "sulit" dan tetap mempertahankan fungsinya sebagai sumber bacaan yang dapat dipahami dengan relatif mudah dan sederhana. Misi utama untuk menyediakan bahan
rdata lnternasional
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
xi
Prakata
referensi yang relatif sederhana, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, tanpa mengorbankan kesempatan bagi mereka untuk dapat merengkuh esensi·esensi dasar dari HPI berikut perkembangan-per· kembangan di dalamnya, menyebabkan upaya penyempurnaan buku me· lalui penerbitan edisi keempat ini harus melalui pfoses yang tidak seder hana dan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, di sarnping dukungan dan bantuan dari pihak·pihak yang juga meyakini misi yang hendak dicapai oleh buku ini.
6.
Di samping penambahan cukup banyak bahan-bahan referensi yang lebih "up to date" dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan pengetikan yang ' sangat mengganggu, maka beberapa perubahan penting dalam edisi ke· empat, yang patut disebut karena memberikan "highUghts" baru pada profil buku ini, antara lain: 1.
Penataan kembali uraian tentang "Cara Berpikir Yuridis HPI" di Bab I dengan cara dan langkah·langkah yang lebih sistesmatis ditambah dengan contoh-contoh sederhana sehingga memudahkan para maha· siswa dan pembaca untuk secara dini mengenal HPI tidak saja se· bagai ilmu dan aturan-aturan, tetapi terutama juga sebagai suatu proses berpikir.
2.
Penambahan penjelasan dan uraian-uraian baru pada tinjauan Seja· rah Perkembangan HPI di Bab II yang dapat menajamkan pem?iham· an para mahasiswa dan pembaca mengenai relevansi dari asas-asas dan pola pemikiran HPI yang berkembang dalam sejarah, dalam pe· nyelesaian persoalan-persoalan HPI modern.
mahaman m teori, asas, pelbagai bel n:ielengkapi dataan, khu an. Penambahar ngan sengaj, bahwa huku dan fungsin) si dan global penting jug; harus dikem
Perubahan·peruba cukup mendasar i1 ini tanpa bantuan ajar HPI di pergur satu dari sedikit nyempurnaan buk1 nulis untuk senant Hanya kesibukan beliau untuk men: ucapkan terima ka
3.
Pada Bab VI yang semula membahas tentang Persoalan Pendahuluan (Incidental Question) dalam HPI, pada edisi ini dilengkapi pula de· ngan pembahasan mengenai Deper;age, sebagai salah satu pranata da· lam HPI tradisional yang belum disinggung pada edisi-edisi yang lalu.
4.
Penambahan bab baru (yaitu Bab VII) tentang beberapa pokok pe· mikiran menge�ai hukum acara perdata internasional, yang pada edisi·edisi sebelumnya dengan sengaja dikeluarkan dari ruang lingkup buku ini. Dengan diintrodusirnya mata kuliah Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata lnternasional di dalam kurikulum perguruan tinggi tempat penulis bekerja, maka demi alasan praktis dan kemudahan, materi ini juga disi�ipkan di dalam edisi keempat ini.
Terima kasih juga baga-lembaga yan peroleh akses dat• purnaan penulisan selalu "setia" pada Herbert Kronke, � Wolde, Kepala Ulr Ha rtono, yang ser LL.M., Ph . D. sebc: guruan tinggi yang masing-masing bid Citra Aditya Bakti semua pihak yang
Bab VIII yang mer:nuat Teori-Teori HPI Modern juga diperkaya dengan bahan-bahan ba ru yang diharapkan dapat semakin melengkapi pe·
Akhirul kata, penul sebagai sebuah int
5.
xii
·
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternaslonal
·
·
·
Dasar-Dasar Hukum F
p Prakata
1ahasiswa Fakultas bagi mereka untuk 1erkembangan-per Jurnaan buku meyang tidak seder ;edikit, di samping 1eyakini misi yang
6.
.ferensi yang lebih 1 pengetikan yang 1g dalam edisi ke :s" baru pada profil Jridis HPI" di Bab I :esmatis ditambah lahkan para maha HPI tidak saja se uga sebagai suatu :tda tinjauan Seja jamkan pem�ham ansi dari asas-asas ;ejarah, dalam peJalan Pendahuluan ilengkapi pula de1h satu pranata da si-edisi yang lalu. �berapa pokok pe sional, yang pada dari ruang lingkup )asar Hukum Acara uan tinggi tempat �mudahan, materi
·
Perubahan-perubahan yang begitu penting dan di bagian-bagian tertentu cukup mendasar ini tidak mungkin penulis wujudkan dalam edisi keempat ini tanpa bantuan lbu Ida Susanti , S.H. , L L.M., CN, seorang rekan peng ajar HPI di perguruan tinggi yang sama, seorang sahabat sejati, dan salah satu dari sedikit "peer-person" yang secara kritis selalu membantu pe nyempurnaan buku ini pada khususnya dan membangunkan semangat pe nulis untuk senantiasa menjaga kualitas perkuliahan HPI pada umumnya. Hanya kesibukan beliau dalam studi sajalah yang belum memungkinkan beliau untuk menjadi co-author buku ini. Untuk semua itu penulis meng ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih juga penulis perlu sampaikan kepada pribadi-pribadi dan lem baga-lembaga yang telah membuka kesempatan bagi penulis un�uk mem peroleh akses data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam penyem purnaan penulisan buku ini dan juga yang memberi dorongan agar penulis selalu "setia" pada bidang hukum yang "aneh" ini. Terima kasih kepada Prof. Herbert Kron ke , Sekretaris Jenderal UNIDROIT di Roma; Prof. Math j i s ten Wo lde , Kepala Ulrik Huber lnstituut di Groningen; Pro f. C. F. G. Sunaryati Hartono , yang senantiasa menjadi guru penulis; serta Elly Era waty, S. H. , L L .M. , Ph . D. sebagai sahabat dan pengajar "Hukum Perselisihan" di per guruan tinggi yang sama yang selalu mengingatkan penulis tentang "domain" masing-masing bidang ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada PT Citra Aditya Bakti yang berkenan untuk kembali menerbitkan buku ini serta semua pihak yang telah membantu penyempurnaan buku ini.
diperkaya dengan n melengkapi pe'erdata lnternasional
mahaman mahasiswa dan pembaca pada umumnya mengenai pelbagai teori, asas, dan atau metode pendekatan HPI yang berkembang di pelbagai belahan di dunia. Bahan-bahan baru juga ditambahkan untuk n:ielengkapi Bab IX mengenai Asas-Asas HPI di Bidang Hukum Keper dataan, khususnya di bagian Asas-Asas HPI di Bidang Hukum Perjanji an. Penambahan Bab X tentang HPI dan prospeknya di masa depan, de ngan sengaja dilakukan untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran bahwa hukum perdata internasional akan semakin kehilangan makna dan fungsinya, terutama jika dikaitkan dengan arus internasionalisa si dan globalisasi di hampir semua bidang kehidupan manusia. Bab ini penting juga untuk mengantisipasi ke arah mana HPI di Indonesia harus dikembangkan di masa depan.
Akhirul kata, penulis berharap bahwa tanpa kehilangan fungsi awalnya tetap sebagai sebuah introductory handbook, edisi keempat ini akan tetap dapat ·
Dasar-Dasar
Hukum Perdata lnternasional
xm
Prakata
memberikan sumbangsihnya pada perkembangan mata kuliah Hukum Per data lnternasional, tidak saja di perguruan-perguruan tinggi yang sudah dan akan membina mata kuliah ini, tetapi juga bagi para pembaca yang "awam" dan mulai menyadari pentingnya pembukaan wawasan di bidang hukum ini sebagai salah satu elemen penting untuk mendukung pelbagai aktivitas bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional/transnasional nya di masa depan. Bandung Agustus 2006 B. S. ******
Setelah lebih d< nyak pihak yang para mahasiswa hukum perdata tode dan pola b dengan kualitas conflict of laws tetap berusaha I ini untuk meny� yang sesederhar nya.
Pengembangan t buah bab baru 1 Penyisipan bab baca dianggap � nesia berkembar prakemerdekaan yang berkonotas selisihan (Confli hukum perselisit antaradat/temp<
Di Fakultas HukL baktikan diri se kan dari kurikulL di atas disisipka seperti hukum a Hukum antargol khas di masa pe men cerminkan 5 mendukung keb
.·
xiv
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
Dasar-Dasar Hukun
Prakata
kuliah Hukum Per tinggi yang sudah ara pembaca yang vawasan di bidang �ndukung pelbagai /transnasional nya
PRAKATA EDISI KELIMA
Setelah lebih dari enam tahun yang lalu diterbitkan, ternyata cukup ba nyak pihak yang menganggap bahwa buku sederhana ini cukup membantu para mahasiswa dalam memberi pemahaman elementer terhadap bidang hukum perdata internasional yang dikenal "angker" karena kerumitan me tode dan pola berpikirnya. Walaupun ·isi buku ini tidak dapat dibandingkan dengan kualitas serta kelengkapan isi buku-buku teks standar HPI (atau conflict of laws) , baik di tingkat internasional maupun nasional, penulis tetap berusaha konsisten untuk mempertahankan sasaran penerbitan buku ini untuk menyediakan bahan bacaan HPI yang disajikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga relatif mudah dicerna oleh pembaca nya. Pengembangan terpenting dari edisi kelima terpusat pada penambahan se buah bab baru tentang Sejarah Perkembangan HPI di Indonesia (Bab Ill). Penyisipan bab baru ini bukan tanpa alasan akademik sama sekali. Pem baca dianggap perlu menyadari bahwa dalam lintas historis, HPI di Indo nesia berkembang melalui episode-episode yang khas, khususnya pada masa prakemerdekaan. Di beberapa Fakultas Hukum Indonesia selama ini, aspek yang berkonotasi sejarah HPI diberikan di dalam mata kuliah Hukum Per selisihan (Conflict of Laws). Mata kuliah ini juga mencakup bidang-bidang hukum perselisihan pada umumnya, seperti hukum antargolongan, hukum antaradat/tempat, hukum antarwaktu, dan hukum antarwewenang. Di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, di mana penulis mem baktikan diri sebagai pengajar, mata kuliah Hukum Perselisihan dihapus kan dari kurikulum tahun 2010. Bidang-bidang hukum perselisihan tersebut di atas disisipkan pada materi pembahasan berbagai mata kuliah induk, seperti hukum adat, hukum tata negara, atau hukum tata usaha negara. Hukum antargolongan (intergentielrecht) yang merupakan bidang hukum khas di masa penjajahan kemudian dilekatkan pada HPI karena dianggap mencerminkan sejarah perkembangan HPI pramasa kemerdekaan. Untuk mendukung kebijaksanaan itulah maka buku ini memuat aspek-aspek 'erdata lnternasional
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
xv
Prakdta
sejarah HPI Indonesia yang banyak memuat pembahasan tentang hukum antargolongan serta perkembangannya sampai masa setelah kemerdeka an. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada lbu Dr. Ida Susanti , S. H. , L L . M . , C N yang pada dasarnya telah menulis draf pertama Bab Ill yang baru. Di samping penambahan di atas, penulis juga telah melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan redaksional di bab-bab yang sudah ada, ter masuk pengkinian catatan-catatan kaki yang akan membantu para pem baca untuk merujuk pada sumber-sumber pustaka lain yang lebih mutakhir. Koreksi dan penajaman juga telah dilakukan terhadap kasus-kasus yang di gunakan sebagai ilustrasi pada beberapa pokok bahasan. Terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, terutama pimpinan dan seluruh staf P T Citra Aditya Bakti, yang dengan sabar dan tekun telah melakukan edit terakhir terhadap manuskrip penulis. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan apresiasi terhadap buku ini, terutama kepada guru kami Prof. Dr. C. F.G. Sunaryati Hartono, S. H. yang tidak pernah ber henti mendorong penulis untuk senantiasa melanjutkan tongkat estafet pe ngembangan hukum perdata internasional di Indonesia.
PRAKATA EDISI I PRAKATA EDISI I
PRAKATA EDISI I PRAKATA EDISI I
PRAKATA EDIS! I DAFTAR ISi BAB I
Semoga HPI sebagai objek studi yang dianggap kompleks dapat tampil lebih sederhana dan semoga kesederhanaan penampilan HPI dalam buku ini tidak mengurangi kedalaman dan kompleksitas bidang hukum ini akibat dari ke cenderungan menjadi over-simplifikasi. Akhir kata, mohon maaf atas ke keliruan dan kekurangan yang masih terdapat di dalam buku ini, yang tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
PENG MA SA A.
p
B.
B
c.
Iv s
D.
T E.
Bandung, F ebruari 2013
BAB 11
B. S. H. ******
p
N
SEJAF NASIC
A.
p
B.
N
1 2 l
xvi
Dasar-Dasar Hukum Perdata lntemastonal
1 tentang hukum elah kemerdeka da Susanti , S. H. , ima Bab Ill yang
D AFTAR ISi :ikukan beberapa g sudah ada, ter )antu para pem g lebih mutakhir. us-kasus yang di-
v
., ....................................... ,...........
viii
,, ...... , ................................. ,
ix
. . . . ........
PRAKATA EDISI KEDUA
....
PRAKATA EDISI KETIGA
erbitan buku ini,
:............·..... .. . ........ ..............
PRAKATA EDISI PERTAM A
. . . . . . . . . ....
PRAKATA EDISI KEEMPAT . . . . . . . '
. N . . . . . . . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAB I
...... . . . . . . . . . . . .
• . . . . . .
xv
.. . .... ... . . . . . . ...... . . . . . . , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xvii
.
...
...
.
.
PENGERTIAN, POL A BERPI KIR YURIDIK, DAN M ASAL AH MA SAL AH POKOK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL . . . . .• .
:ipat tampil lebih �m buku ini tidak ii akibat dari ke1n maaf atas ke :u ini, yang tentu
A.
PENDAHULUAN...............................................
8.
BEBERAPA DEFINISI DAN PENGERTi AN POKOK HPI ......
.
7
C.
MANFAAT HPI DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM .............................................
.
11
POLA BERPIKIR YURIDIK HPI (DENGAN PENDEKATAN T R ADISIONAL) .................................................
.
13
MASALAH-MASALAH POKOK HPI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
20
SEJARAH UMUM PERKEM BANGAN HUKUM PERDATA INTER· NASIONAL TRADISIONAL
. . . • . . .............•...... . .. . . . . . .......
25
A.
PENDAHULUAN
......... . • ....... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
25
B.
MODEL-MODEL PENDEKATAN DALAM HPI ................ .
25
D. E. BAB II
.
..
.
1. 2. l.
Pendekatan Berdasarkan Tujuan HPI
. • ...... . • . •....
25
Pendekatan Berdasarkan Hasil yang Dicapai dari . Proses HPI...............................................
.
26
Pendekatan Berdasarkan Metodologi Penetapan Hukum yang Harus Diberlakukan ................... .
27
.
rdata lnternastonal
xi
.. . ........ . .. . . . ............ .... . . ..
PRAKATA EDISI KELIM A .. . . . . . . ... , DAFTAR I Si
:
xvii
C.
SEJARAH UMUM PERKEMBANGAN HPI TRADISIONAL.....
28
1.
Masa Kekaisaran Romawi (Abad Ke-2 SM-6 M).....
29
2.
Masa Pertumbuhan Asas Personal HPI (Abad ·ke6-10).....................................................
32
Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad Ke-11-12 di Italia).....................................................
33
Perkembangan Teori Statuta..........................
35
3. 4.
a.
N
1
35
1)
Dasar-dasar teori statuta ............... ...
35
2)
Penggunaan teori statuta dalam HP/ modern........................................
38
Perkembangan teori statuta di Prancis (abad ke-16)...............................................
41
D.
1) 2)
Situasi kenegaraan di Prancis abad ke·16 Cara penyelesaian...........................
41 41
SI N
E.
A
Perkembangan teori �tatuta di Belanda (abad ke-17-18) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . ·. . . . . . . . . . . .
43
Teori HPI Universal (Abad Ke-19).....................
45
HUKUM PERSELI SI HAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HU KUM PERDATA I NT ERNASI ONAL I NDONESI A..... . . .. .. .. ..
51
A.
PENGANTAR ...................................................
51
B.
RUANG LINGKUP HUKUM PERSELISIHAN .... ....... ........
52
1.
lstilah .Hukum Perselisihan .................... ........
52
2.
Conflict of Laws Vs Hukum Perdata lnternasional .
52
3.
Fungsi Hukum Perselisihan ... ....... .. .. ......... .. . ..
4. 5.
c. 5.
6. ·
2 3
2 3. F.
BAB IV
K
BEBEF NASI O
A.
Pl
53
B.
Tl
Hukum Antartata Hukum (HATAH)....................
54
C.
Penjelasan Singkat Sub-Subbidang Hukum Perselisihan..................................................
Kl Kl
54
Intern .... ...................... .. ..... .............. Ekstern . . . . . . . . · · ·'· · · . .... ...........................
54 55
Faktor Pendorong Tumbuhnya Bidang-Bidang Hukum Perselisihan..............................................
56
a. .Hukum antaradat ..... ........ ...... .............. b. Hukum antargolongan ............................
57 57
a. b.
xviii
C.
Perkembangan teori statuta di Italia (abad ke13-15).......................... :...................
b.
BAB I ll
7 8 9 1
1. 2.
3. 4. 5. D.
Kl
1ISIONAL .
28
>M-6 M)
29
. • •.
..•..
7. 8. 9. 10. 11.
>I . (Abad ·ke· 32 <e-11-12 di
C.
33 35
Hukum Antaragama Hukum Antawaktu Hukum Antardaerah Hukum Antarwewenang............... :................ Hukum Perdata lnternasional ..
61 61 62 62 63
METODE PENDEKATAN HUKUM PERSELISIHAN ........ ....
63
1.
64
35
. . . ..........•.. .. • . . ..
Titik Taut................................................. Titik taut primer (disebut juga sebagai titik taut pembeda) ................................... Titik taut sekunder (disebut juga titik taut penentu) ..........................................
.
b.
35
.
dalam HP/
2. 3.
38 rancis (abad
D.
41 41 41
E.
65 66
Kualifikasi............................................... Prosedur Penyelesaian Perkara ......................
68 69
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTER· NASIONAL DI INDONESIA
72
ASAS·ASAS UMUM HPI DI INDONESIA ......................
73
.
.
. . ............ • . . . . . . .. . . . . . . .. . . ....
!landa (abad
.
1.
St.atus Personal dan Kecakapan Hukum: Hukum dari Tern pat Berkewarganegaraan .................. 2. . Benda Tetap: Asas Lex Situs.......................... 3. Perbuatan Hukum atau Hubungan Hukum: Asas Lex Loci Actus .................................
43
.
45
.
:EM BANGAN
51
, . • . . . . . . . . . ...
F.
51 BAB IV
KESIMPULAN
. . . ................. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •..
76 77 78 81
BEBERAPA PRANATA TRADI SIONAL HUKUM PERDATA I NTERNASI ONAL
83
A.
PENQAHULUAN
83
53
B.
T lrlK·TITIK TAUT DALAM HPI ...............................
84
54
·C.
KUALIFIKASI MASALAH HUKUM DAN TEORl·TEORI KUALIFIKASI HPI ..............................................
91
52 52 ternasional .
.
..•....... . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .... . . ..
a.
lia (abad ke·
) abad ke· 16
. . . . . . . • . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .
.......... . . . . . . . . . . . . • ... . . . . ..... • . .
52
. . . . . . ....... . . . . . . . . • . . . .. . • . • . . . . . . •. . . • . .. . . . . . . . • . . • . •
Hukum Per·
1. 2.
54 54 55
Teorl Kualifikasi Lex Fori ............................. Teori Kualifikasi Lex Causae (Lex Fori yang Diper· luas) ...... ....... Teori Kualifikasi Bertahap ....... ...................... ·Teori Kualifikasi Analitis/Otonom .................... Teori Kualifikasi Berdasarkan Tujuan HPI ...........
103 106 110 111
KUALIFIKASI MASALAH SUBSTANSIAL ATAU PROSEDURAL
114
.
. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . .
3. 4. 5.
idang Hukum 56 57 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.
99
xix
BABV
DOKTRIN TENTANG PENUNJUKAN KEMBAL I (RENVOI)
121
A.
PENGERTi AN RENVOI
121
B.
CONTOH-CONTOH KASUS SINGLE RENVOI .................
125
The Forgo Case (1879) Kasus Patino Vs Patino (1950) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . Kasus Harta Peninggalan Schneider (1950) ..... . . . .
125 127 128
; .. .. ...... . . . . .. . .....
129
Re Annesley Case (1926) . . Kasus Re Duke of Wellington (1948) . . . . .. .. . . . .. . . .:
131 133
...•••
1. 2.
3. c.
2.
BAB VI
..............
PENGGUNAAN RENVOI DALAM HPI
.........
KETERTIBAN UM UM , KAIDAH-KAIDAH HUKUM M EM AKSA, DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH . . . ... . .. . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . .
137
'. .
A.
PENDAHULUAN
B.
KONSEP KETERTIBAN .UMUM DALAM HPI.
. ........·• •
137
c.
KONSEP KAIDAH HUKUM MEMAKSA (MANDATORY LAWS)
145
4.
KONSEP HAK-HAK YANG DIPEROLEH (VESTEP RIGHTS) DALAM HP! ........................................ : .........•..
150
BEBERAPA KESIMPULAN
...............•................. ....•
152
PERSOAL AN PENDAHUL UAN DAN DEPE�AGE . . . . . . . . . .. . . . . .
153
..... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . ..••..•.• , ••...•.. • •
.......
A.
PENGERTi AN
B.
CARA PENYELESAIAN
c.
CONTOH-CONTOH KASUS
D.
..
....... .•.....................•... . . . . . • .•••• ......
1.
.••••..•... • . ••..•..••.•..•.•.......•. . . . .
.............•...... . . . .•. ...••••...
Re May's Estate (1953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . Perkara Schwebel Vs Ungar (1953) . . . . . .... . . . . . . . . . . Per�ara Lawrence Vs Lawrence (1958) . . . . . . . . . . . . . . R. Vs Brentwo�d Marriage Registrar Case
.........••
DEPE<;:AGE
... ......................•.......•... ••••.••.... . . • . .
PEF EKS
I" I
D.
ELE JEL 1.
I
2.
Ji
3. 4.
ij
E. BAB IX
157
TEORl-1
POL
,
B.
TEC
.II
c.
TEC
I
D.
TEC
E.
TEC
F.
T EC MEt
G.
B EE ORI
�
165
TRE NA�
A.
.1
157 160 161 163
r
.!
169
............ . . . . .•••...•.•.........•. •.•..••..••
c.
155
A.
PENDAHULUAN
I I
·: I
153
169
•.•..•... ......................•...· • · · •· · · · · · · · · · • ·
BEE YUi . NA!
137
PRINSIP-PRINSIP UM UM HUKUM AC ARA PERDATA INTERNASIONAL ; .•..••
xx
......
135
2. 3. 4.
BAB VIII
. . . • . . .
..•....•.•.•.............
5. BAB VII
. ............. , . . . .. . . . · •. . . . . . . . .
THE FOREIGN COURT T HEORY 1.
'D.
. . . . . • . ..... ..• .•.•..••••.••..•.......•
B.
'
�
.
·J
0
�NVOI) . .. ..
.
B.
121. 121
BEBERAPA PRINSIP HPI TENTANG DASAR PENETAPAN YURISDIKSI FORUM DALAM LITIGASI PERKARA TRANS· NASIONAL
173
PERSOALAN·PERSOALAN KHUSUS TENTANG YURISDIKSI EKST RATERITORIAL (EXTRATERRITORIAL JU RISDI CTI ON)
181
ELEMEN·ELEMEN YURISDIKSI FORUM DALAM HPI (PEN· JELASAN DAN KASUS·KASUS) .............................
185
.
. . . . . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . .
125
C.
1'25 •50)
•••• · · . . .
· · · · · · · · · ······
127 128
D.
..
129 131 133
1.
Prinsip Konstitutif untuk Klaim Yurisdiksi
2.
Beberapa Contoh Kasus .............................. a.
135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . • . . · • · • · · · · . . .
t87
3.
Batas-Batas Kemungkinan Pelaksanaan Yurisdiksi .
188
4.
137
Beberapa Kasus yang Menyangkut Purposeful Avail· ment .....................................................
189
145
a.
137
.
Kasus World Wide Volkswagen Corporation vs Woodson (1980) b. .Kasus Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A vs Hall (1984) . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . c. Kasus Asahi Metal Co. Ltd. vs Superior Court (1987) . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . ... .... . .... . . .. ... . . . .
::Q RIGHTS) 150 152 153
E.
153 155 157
.
157 160 161 163
·· · · · · · · · · · · · ·
165
�T A INTER.
.....
.
169
. . . . . . . •. . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . •
189
.
191
.
192
T REN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA INTER· NASIONAL .
..
198
.
207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , ........
BABIX
TEORI-TEORI HPI MODERN
. . . . . . . . . . •. • • . . •• •.. . . . . . . . . . • • . . • ..
A.
POLA PERKEMBANGAN TEORl·TEORI MODERN
B.
TEORI STATUTA MODERN
. . ..
208
C.
TEORI HPI INTERNASIONAL. .................................
209
D.
TEORI TERITORIAL...........................................
210
E.
TEORI HUKUM LOKAL (THE LOCAL LAW THEORY)
212
F.
TEORI ANALISIS KEPENTINGAN NEGARA (THE GOVERN· MENTAL INTEREST ANALYSIS THEORY) .....................
214
BEBERAPA VARIAN TEORI ANALISIS KEBIJAKAN (POLICY ORIENTED THEORIES)........................................
225
169 . . .....
Kasus McGee vs International Life Insurance Co. (1957) Perkins vs Benguet Consolidated Mining Co. (1952)
186 187
137
se ..........
..
186
. . • . . • •. • . . • . . . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . • . . • . • . •
b.
MEM AKS A,
"ORY LAWS)
. . . . . •• . . . .
G.
...
.
.....
.�
.
. . . .. . . . . . . .
. . • . . •. • . . . .
. . . . ..
..
.
.
. • . . . . •.
207
xxi
1. 2. 3. 4.
H.
BABX
Teori Lex Fori (Ehrenzweig) .. . . .. . ..... . . ... . . . .. ..... Comparative Impairment Theory (William Baxter) Functional Analysis T heory ............................ Functional Analysis 2 ... . .... ................... ........
PENDEKATAN THE SECOND RESTATEMENT ON CONFLICT OF LAWS (THE MOST SIGNIFICANT RELATIONSHIP THEORY) .................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •
232
I.
TEORI CHOICE INFLUENCING CONSIDERATIONS ..........
248
J.
TEORI KEADILAN (THE JUSTICE THEORY) .. ....... . . . . ...
·253 255
A.
PENDAHULUAN .................'.. . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .
255
B.
ASAS-ASAS HPI TENTANG SUBJEK HUKUM...... . . . .... . . .
259
1.
Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan) .... . . . . . .. . .
260
2.
Asas Domicile............................................
261
3.
Asas-Asas untuk Penentuan Status Badan Hukum..
262
..
. •
Asas kewarganegaraan/domicile pemegang saham ..................................... .......... Asas centre of administration/business ... .. . . Asas place of incorporation...................... Asas centre of exploitation . .... . . . . . . . . . . . . ... . .
262 262 263 263
ASAS-ASAS HPI DALAM HUKUM KELUARGA................
264
1.
Pengertian Perkawinan Campuran .. . . ..... . . ..... . ..
265
2.
Validitas Esensial Perkawinan.........................
265
3.
Validitas Formal Perkawinan..........................
4.
Akibat-Akibat Perkawinan ................... .........
266
5.
Perceraian dan Akibat Perceraian....................
266
ASAS-ASAS HPI DALAM HU KUM BENDA.....................
267
E.. ASAS-ASAS HPI DALAM HUKUM PERJANJIAN . . . . . .. . . .. .. .
269
1.
Pendahuluan.............................................
269
2.
Pengertian The Proper Law of Contract... �.........
271
3.
Asas-Asas dan Teori-Teori Penentuan 'The �roper Law of Contract"........................................
271
a.
272
C.
D.
.
Asas lex loci contractus ... ... . ...... . . . . . . ... ....
5.
BABXI
KEPERDATAAN.................................�...................
b. c. d.
4. ·
6.
ASAS-ASAS UM UM HPI DAL AM BIDANG-BIDANG HUKUM
a.
xxif
225 227 229 231
·
266
F.
ASP. (TO
G.
ASP.
EKSISTE NAL DI J
A.
PEI'
B.
HPI TIK
c.
HAF
D.
HAF PER
DAFTAR PUSTAKA
b. c.
225 227 229 . 231
liam Baxter)
4.
Doktrin·Doktrin di dalam HPI lng'gris ................
275
5.
Doktrin-Doktrin dalam Conflict of Laws Amerika Serikat
277
Die Charakteristische Leistung T heorie .............
279
ASAS·ASAS HPI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TORT /ONRECHTMATIGE DAAD) •
282
ASAS·ASAS HPI TENTANG HUKUM PEWARISAN
285
6. F.
232 248
.
• . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
G.
•253 BAB XI
� NG HUKUM . . . . . . .. . . . . . . . .
255 255
. . . .. . . . . . . . .. . . .
259 260 261
jan Hukum.. �
272 273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . •
>N CONFLICT LATIONSHIP JNS .........
Asas lex loci solutionis ........................... Asas kebebasan para pihak (party autonomy)
262
pemegang
1siness .......
262 262 263 263
. • . . . . . . . • . .
EKSISTENSI DAN PROSPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI MA SA DEPAN . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
A.
PENDAHULUAN
289
B.
HPI PADA DASARNYA BERSIFAT NASIONAL TERITORIALIS· TIK ...........................................................
290
C.
HARMONISASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL .......
293
D.
HARMONISASI HUKUM DAN LEX MERCATORIA BARU-AWAL PERGESERAN FUNGSI HPI?...................................
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • .
.
DAFTAR PUSTAKA
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
296 303
******
264 265 265 . 266 266 266 267 � .............
.
· · · ·· ···· · · · · ··
ct
. . .
� ....... .
.
269 269 271
'The �roper 271 272
xxiii
p Pengertian, Pola Berpikir Yuridik, dan Masalah
• . . •
BA B I PENGERTIAN , POL A BERPIKIR YURIDIK, D A N MAS ALAH-MAS AL A H POKOK •
HUKUM PERD ATA INT ERNASIONAL .
A.
PENDAHU LUAN
Dibandingkan dengan umumnya peristiwa hukum yang dihadapi orang dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang-bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum bisnis, maupun bidang-bidang hukum lain, semakin banyak dijumpai peristiwa·peristiwa hukum yang me nunjukkan adanya ciri khusus, yang membedakannya dari umumnya pe ristiwa·peristiwa hukum tadi. Beberapa contoh sederhana di bawah ini dapat mengil ustrasikan hal tersebut: o
Seorang w�rga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahan dilangsungkan di Tokyo dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, pihak itu dianggap telah melakukan poligami, dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Indonesia di Jakarta; atau
o
Sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor Indonesia dan sebuah perusahaan importir di negara bagian Florida, Amerika Serikat, mengenai barang-barang yang harus diangkut dari Pelabuh an Tanjung Perak Surabaya ke Miami F lorida. Perjanjian dibuat_ di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyata importir tidak me menuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya. Eks portir Indonesia kemudian berniat untuk mengajukan gugatan wan prestasi dan menuntut ganti rugi melalui pengadilan di Kota Miami, F lorida.
Bahkan, agak berbeda dari contoh-contoh di atas, orang dapat pula meng hadapi peristiwa-peristiwa hukum yang walaupun menunjukkan ciri yang sama, tetapi menunjukkan sifat-sifat yang khusus, seperti: Dasar�Dasar Hukum Perdata lnternasional
Pengertian, Pola Berpikir Yuridik, dan Masalah . . . . D
Dalam rangka pemasaran sejumlah produk-produk elektronik dari Indonesia ke Korea Selatan, ekspor.tir Indonesia dan eksportir Korea Selatan telah membuat sebuah kontrak yang siC\p untuk dilaksana kan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata para pihak menghadapi hambatan karena adanya pembatasan-pembatasan impor (bea masuk atau standar mutu) yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk impor barang-barang elektronik. Timbul persoalan tentang se jauh mana kaidah-kaidah hukum administrasi negara asing itu meng ikat dan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian semacam itu.
Lebih jauh lagi, sering kali orang beranggapan bahwa mereka menghadapi sebuah kasus (intern) domestik. Padahal, setelah analisis lebih jauh ter hadap fakta-faktanya, ternyata terdapat unsur-unsur yang menautkan per kara dengan tempat atau negara asing (ada foreign elements), misalnya: o
Seorang warga negara Indonesia memiliki sebuah usaha restoran yang sangat terkenal bernama "Warung Pak Ober". Ciri khas dari restoran tersebut adalah menyajikan makanan khas dari Jawa Timur dalam kemasan siap saji.
o
Seorang warga negara Indonesia lainnya berniat untuk membuka restoran yang sama di Hong Kong.
o
Mereka menyepakati suatu format kerja sama bisnis dalam bentuk "perjanjian waralaba" (franchise agreement) dan menegosiasikan serta menyepakati perjanjian tersebut di Jakarta, wilayah pelaksa naan perjanjian tersebut adalah di Hong Kong.
o
Dalam perjanjian tersebut disebutkan dengan tegas bahwa "pihak franchisee dilarang untuk membuka usaha sejenis atau usaha yang dapat menjadi kompetitor dari usaha tersebut selama pelaksanaan perjanjian ini dan setidak-tidaknya hingga Lima tahun setelah ber akhirnya perjanjian ini'' (klausula nonkompetisi).
o
Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak franchisee kemudian membuka restoran lain yang khusus menjual rawon (masakan khas Jawa Timur juga).
D
Franchisor menggugat franchisee dengan dasar bahwa franchisee te lah melakukan wanprestasi karena melanggar klausul non kompetisi tersebut. Franchisee menolak gugatan tersebut dengan alasan bahv.ia noncompetition clause yang termuat di dalam perjanjian franchise mereka adalah klausula yang dilarang berdasarkan hukum Hong Kong.
2
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
o
Timbul ma itu di peng
o
Timbul pul Indonesia diatur olet berlaku di
Contoh-contoh t; kum atau aturan hadapkan pada r intern-domestik ' unsur asing (fore hukum keperdat unsur yang me l; transnasional itt kenal dengan set HP/) . Jadi, "fore dengan satu atat "forum" (negara t• itu sebenarnya ad
Yang menjadi per yang mengatur ju: bidang hukum ini nya penggunaan i! ke sejarah perken usaha menerjemc: seperti lnternatio. (Jerman) , Private Prive (Prancis). 1st Kontinental ini ke nasional. 2 Dari p berapa bagian dar sejarah perkemba1 an HPI untuk bida 1)
Bandingkan deng Maxwell, Fifth Ed
2)
Bandingkan deng; Alumni, 1979, h . :
3)
Lihat di bawah Ba
Dasar-Dasar Hukum P
Pengertlan, Pola Berpfkir Yuridik, dan Masalah . . . .
luk elektronik dari fan eksportir Korea IP untuk dilaksana :i pihak menghadapi n impor (bea masuk intah Korea Selatan irsoalan tentang se .ara asing itu meng emacam itu. nereka menghadapi lisis lebih jauh ter mg menautkan per nents), misalnya: usaha restoran yang i khas dari restoran Jawa Timur dalam :it untuk membuka >isnis dalam bentuk Ian menegosiasikan :a, wilayah pelaksategas bahwa "pihak 1is atau usaha yang selama pelaksanaan tahun setelah ber·ranchisee kemudian won (masakan khas
o
Timbul masalah, apakah pihak franchisor dapat menggugat franchisee itu di pengadilan lndon�sia ataukah harus di'pengadilan Hong Kong?
o
Timbul pula masalah lain tentang apakah perjafljian yang dibuat di Indonesia oleh para Y{arga negara Indonesia itu harus tunduk dan diatur oleh hukum Indonesia ataukah akan terikat pada hukum yang berlaku di Hong Kong?
Contoh-contoh tadi sekadar menggambarkan kenyataan bahwa sistem hu kum atau aturan-aturan hukum dari suatu negara berdaulat sering kali di hadapkan pada masalah-masalah hukum yang tidak sepenuhnya bersifat intem-domestik dan sebaliknya menunjukkan adanya kaitan dengan unsur unsur asing (foreign elements). Hubungan/peristiwa hukum, baik di bidang hukum keperdataan maupun nonkeperdataan yang mengandung unsur unsur yang melampaui batas -batas teritorial negara atau unsur-unsur transnasional itulah yang menjadi pusat perhatian bidang hukum yang di kenal dengan sebutan hukum perdata internasional (selanjutnya disebut HP/). Jadi, "foreign elements" itu berarti titik-titik pertautan (contacts) dengan satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum negara "forum" (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara), dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara. 1 Yang menjadi pertanyaan adalah jika HPI dianggap sebagai bidang hukum yang mengatur juga masalah-masalah di luar hukum keperdataan, mengapa bidang hukum ini disebut sebagai hukum perdata internasional? Sebenar nya penggunaan istilah "hukum perdata internasional" dapat ditelusuri balik ke sejarah perkembangan HPI di Eropa daratan dan di Indonesia orang ber usaha menerje.mahkannya dari istilah-istilah yang berkembang di Eropa, seperti lnternationaal Privaatrecht (Belanda), /nternationales Privaatrecht (Jerman), Private International Law (lnggris), atau Droit International Prive (Prancis). lstilah-istilah yang banyak berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi hukum perdata inter nasional. 2 Dari pembahasan tentang sejarah perkembangan HPI di be berapa bagian dari buku ini pembaca akan memperoleh gambaran mengapa sejarah perkembangan HPI di Eropa daratan mendorong penggunaan sebut an HPI untuk bidang hukum ini.3 Namun, ada pula ahli hukum yang ber-
,ahwa franchisee te ausul non kompetisi lengan alasan bahwa perjanjian franchise n hukum Hong Kong.
2)
Bandingkan dengan Sudargo Gautama, Hukum Perdata lntemasional Indonesia, Jilid Alumni, 1979, h. 20 dst.
3)
Lihat di bawah Bab II buku ini.
i Perdata lnternasfonal
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternaslonal
1)
Bandingkan dengan Morris, J . H . C ; McClean, David, The Conflict of Laws, Sweet ft Maxwell, Fifth Ed., 2000.
1,
3
Pengertlan, Pola Berpiklr Yurldik, dan Masalah
..•.
pendapat bahwa HPI (atau conflict of laws) adalah bagian dari hukum perdata suatu negara. Prof. J. H. C . Morris (alm.) dan David Mcc lean yang walaupun menggunakan sebutan conflict of laws, misalnya, menyatakan bahwa:
"The conflict of laws is that part of the prjyate lawof a oartjcular coimtry which deals with cases having a foreign element. '4
Walaupun tidak ada persoalan praksis yang timbul dari pengertian di atas, penul !s perlu memberi catatan terhadap pandangan Morris dan McC lean itu. Ditinjau dari pola berpikir dan metode yang digunakan untuk. mene· gakkan kaidah·kaidah di dalamnya, HPI tidak dapat disetarakan dengan bidang·bidang hukum perdata substantif yang dikenal secara tradisional, seperti hukum tentang orang, keluarga, kekayaan, perikatan, atau �aris. Alasan pertama, untuk catatan penulis adalah karena persoalan-persoalan yang ditangani melalui HPI justru dapat merasuk ke setiap bidang hukum keperdataan di atas. Alasan kedua, berbeda dari aturan·aturan hukum per· data substantif (materiil), asas·asas dan aturan·aturan HP l-secara tradisio· nal-tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban substansial atas ·per· soalan·persoalan hukum yang dihadapinya, tetapi memberikan jalan untuk memilih hukum internal mana yang seharusnya digunakan untuk memberi· kan jawaban substantif itu. 5 Terlepas dari catatan di atas, sistem-sistem hukum yang berkembang di dalam tradisi hukum common law, seperti lnggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya sebenarnya meng· gunakan sebutan lain yang mungkin lebih memadai, yaitu conflict of laws dengan asumsi bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyele· saikan persoalan·persoalan hukum yang menyangkut adanya conflict atau collision atau "perbenturan" antara dua atau lebih kaidah·kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Namun begitu, istilah conflict of laws ini pun tidak jarang digunakan untuk mengartikan kaidah·kaidah hukum yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan·persoalan yang melibatkan dua aturan hukum yang ber;beda atau dua sistem hukum yang berbeda, tanpa harus ada unsur-unsur asing (foreign elements) atau cukup mengandung The Conflict of Laws, Sweet & Maxwe ll, Fifth Ed. ,
4)
Mo rris, J.H.C. , McClean, David,
5)
Cara berpikir tradisional inilah yang kemudian digugat oleh teori-teori HPI yang di kembangkan di Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan sebutan 'The American Conflict Revolution". Lihat: Bab IX buku ini. Lihat lebih lanjut: Kay, Herma Hill, Conflict of Laws, Gilbert Law Summaries, Thomson -West, Chicago, Ill, 1 8th Edition, 2004, hh. 85 - 1 1 1 .
4
Dasar·Dasar Hukum Perdata lnternaslonal
2000, (garis bawah untuk penekanan d1buat oleh penuhs) .
"unsur asing semL conflict of laws c tumbuh karena pe ne2ara baeian (ir. conflict of laws t yang disebut ten: pada HPI, dan dal lam satu kelas der Dari uraian singk; pahami sebagai b hukum keperdata baik dipahami sel · of conflict of law� Yang masih dapa nasional" di belal sebagai bagian d; dari hukum nasio bidang hukum ya publik atau pada nya secara singka1 hukum nasiona l internasional publ
6)
o
HPI merupc: hukum nasi lain, sepert sebagainya 1
o
Sistem hukt suatu siste hukum nasi
"
Hukum p erseli s
hukum hukum yang berJ ristiwa
hukum antargolc antarwewenang, an HPI dan con/ Laws, West Pub tentang perkeml ini.
Dasar-Dasar Hukum
Pengertian, Pola Berpikir Yuridik, dan Masalah . . . .
:tgian dari hukum vid Mcclean yang lnya, menyatakan aparticularcountry
engertian di atas, rris dan McClean 1kan untuk. mene setarakan dengan ecara tradisional, rntan, atau V"aris. !rsoalan-persoalan iap bidang hul
stansial atas ,per =rikan jalan untuk n untuk memberiig berkembang di a Serikat1 Kanada, ;ebenarnya meng u confUct of laws >erusaha menyele anya conflict atau dah-kaidah hukum conflict of laws ini .aidah hukum yang g melibatkan dua ng berbeda, tanpa ukup mengandung
"unsur asing semu" dan tidak benar-benar bersifat transnasional, misalnya, conflict of laws dalam pengertian yang dipahami·di Amerika Serikat yang tumbuh karena pertemuan antara dua atau lebih aturan hukum dari ne1Zara ne2ara bagjan (interstate conflicts) . Karena itu, penyetaraan HPI dengan conflict of laws tampaknya juga tidak terlalu tepat karena bidang hukum yang disebut terakhir ini memiliki cakupan bidang yang lebih luas dari pada HPI, dan dalam konteks teori dan hukum positif Indonesia berada da lam satu kelas dengan hukum perselisihan. 6 Dari uraian singkat di atas dapatlah dikatakan bahwa HPI lebih tepat di pahami sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari hukum keperdataan. HPI tidak setara dengan hukum perselisihan dan lebih baik dipahami sebagai bagian dari hukum perselisihan (a specific branch · of conflict of laws). Yang masih dapat dipertanyakan adalah apakah dengan sebutan "inter nasional" di belakang istilah HPI, bidang hukum ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum internasional (publik) ataukah sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara? Dengan kata lain, apakah HPI adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional publik atau pada sumber-sumber hukum nasional suatu negara? Jawaban nya secara singkat adalah bahwa HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara dan Q1!kfill. merupakan bagian dari hukum internasional publik. Artinya:
6)
o
HPI merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-subbidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh.
o
Sistem hukum dari sebuah negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi
Hukum persellsihan adalah 'Sekumpu/an kaidah hukum yang mengatur hubungan/pe
& Maxwell, Fifth Ed.,
ristiwa hukum yang melibatkan dua atau /ebih aturan, kaidah, sistem, subsistem hukum yang berbeda', dan sub·subbidang hukum yang termasuk di dalamnya, misalnya, hukum antargolongan (intergentielrecht), hukum antaradat, hukum antal'Waktu, hukum
eori-teori HPI yang di· sebutan 'The American jut: Kay, Herma Hill, th icago, Ill, 1 8 Edition,
antarwewenang, dan bahkan juga hukum pidana internasional. Untuk perbedaan sebut· an HPI dan conflict of laws, lihat juga Scoles, Eugene F. dan Hay, Peter, Conflict of Laws, West Publishing, Minnesota, 1982, hh. 1 dan 2 . Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan hukum perselisihan di Indonesia, baca lebih lanjut: Bab Ill buku ini.
Perdata lnternaslona l
Dasar-Dasar Hukum Perdata lnternasional
5
