Pilihan Hukum (Terkait dengan Transaksi Bisnis Internasional) TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 2012
Bridge • Ingat tujuan ilmu Hukum Perdata Internasional (HPI): untuk mencapai harmoni di antara keputusan-keputusan, di manapun dijatuhkan. • Fungsi pokok HPI: mencari hukum perdata tertentu yang harus diperlakukan apabila hubungan-hubungan perdata memperlihatkan unsur-unsur asing. • Ringkasan tentang Ketertiban Umum. • Ringkasan tentang Penyelundupan Hukum. • Pilihan Hukum merupakan salah satu TPS dalam HPI. FHUI-Pasca_TBI_2012
2
Hukum Perdata Internasional (HPI): Perumusan GGS: “Keseluruhan peraturan dan keputusanhukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungankuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-soal.” FHUI-Pasca_TBI_2012
3
Ringkasan: Ketertiban Umum Ketertiban Umum dapat dirumuskan sebagai suatu “lembaga HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengesampingkan pemakaian hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seyogyanya harus diperlakukan.”
FHUI-Pasca_TBI_2012
4
Ringkasan: Penyelundupan Hukum • Seperti halnya Ketertiban Umum: Penyelundupan Hukum bertujuan agar hukum nasional dipakai dengan mengesampingkan hukum asing. • Bila dalam Ketertiban Umum pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, dalam Penyelundupan Hukum hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional.
FHUI-Pasca_TBI_2012
5
HPI: Hukum yg menguasai perjanjian • Sebagaimana dinyatakan dalam perumusan HPI di atas, dalam HPI kita mencari apa yang menjadi hukum yang berlaku. • Dalam bidang hukum perjanjian, secara spesifik yang dicari adalah hukum apa yang menguasai perjanjian.
FHUI-Pasca_TBI_2012
6
Pilihan Hukum adalah Titik Pertalian (Sekunder) • Sumampouw: asal-muasal persoalan Pilihan Hukum justru timbul dari persoalan mencari pertautan yang paling tepat untuk menentukan hukum yang menguasai perjanjian internasional, atau dengan lain perkataan untuk mencari kaidah HPI bagi hubungan perjanjian internasional (h. 5)
FHUI-Pasca_TBI_2012
7
Metode Menemukan Hukum yang Menguasai Perjanjian Internasional 1. 2. 3. 4.
Metode Titik-titik Pertalian Obyektif Metode Soal demi Soal Metode Sifat Perjanjian Metode Pilihan Hukum
FHUI-Pasca_TBI_2012
8
Metode Titik-titik Pertalian Obyektif (1) Titik-titik pertalian dikatakan obyektif karena penentuannya tidak tergantung dari kehendak para pihak, terdiri dari: (a) tempat dibuatnya perjanjian, (b) tempat dilaksanakannya perjanjian, (c) kewarganegaraan yang bersamaan, atau (d) domisili dari debitur. 1.Lex Loci Contractus 2.Dumoulin: mempertimbangkan kehendak para pihak sebagai titik pertalian (sebagai pelunak prinsip lex loci contractus). 3.Von Savigny: Lex Loci Solutionis, dengan penitikberatan pada tempat pelaksanaan (Sitz) dari FHUI-Pasca_TBI_2012 perjanjian.
9
Metode Titik-Titik Pertalian Obyektif (2) •
Keberatan:
1.
Tempat dilaksanakannya perjanjian lebih dari satu. Dalam perjanjian timbal-balik, titik pertalian (obyektif) mengakibatkan terjadinya pembelahan (Spaltung), yakni bilamana pelaksanaan perjanjian harus dilakukan di lebih dari satu negara.
2.
Metode ini bersifat à prioristis dan berlaku umum untuk semua perjanjian. FHUI-Pasca_TBI_2012
10
Metode Soal demi Soal (1) •
• 1. 2. 3.
4.
Dari setiap perjanjian, akan dipertimbangkan semua faktor yang mempertautkan sesuatu perjanjian dengan suatu sistem hukum tertentu. Faktor-faktor penaut ini mungkin: Bersifat teritorial, e.g. domisili, tempat dilangsungkan atau dilaksanakannya perjanjian. Bersifat personal sebagai kewarganegaraan. Bersifat sachlich (obyektif), seperti kebiasaan menggunakan suatu sistem hukum tertentu adalah suatu lapangan tertentu. Dari sifat perjanjian, misalnya mempunyai hubungan ekonomis dengan suatu perjanjian lain, dsb. FHUI-Pasca_TBI_2012
11
Metode Soal demi Soal (2) • Dengan mempertimbangkan semua faktor penaut, kemudian ditentukan hukum mana yang berlaku: >> the most real connection >> the law of the country to which it has the closest connection or most intimately belongs. • Metode ini bersifat à posterioritis dan kasuistis. • Metode ini tidak memberikan kepastian hukum, karena (i) para pihak baru mengetahui hukum yang berlaku setelah diputuskan oleh hakim, dan (ii) sangat bergantung pada interpretasi subyektif sang hakim. FHUI-Pasca_TBI_2012
12
Metode Sifat Perjanjian • Penemuan hukum yang berlaku atas suatu perjanjian dilakukan menurut sifat perjanjian. • Titik-titik pertautan ditemukan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus yang tersangkut dalam sekelompok perjanjian yang bersifat sama. • Metode ini memiliki sifat à prioristis dan kasuistis.
FHUI-Pasca_TBI_2012
13
Metode Pilihan Hukum • Hukum yang menguasai perjanjian adalah hukum yang ditentukan oleh para pihak. • Melalui Metode ini, para pihak diberi kuasa untuk memilih suatu hukum tertentu yang akan menguasai perjanjian antarmereka.
FHUI-Pasca_TBI_2012
14
Materiellrechtliche Parteiverweisung & Kollisionsrechtliche Parteiverweisung • Materiellrechtliche Parteiverweisung >> Kebebasan Berjanji/Berkontrak >> Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum materil suatu sistem hukum, dengan perkataan lain, mempunyai dasar hukumnya dalam hukum materil sesuatu sistem hukum yang berlaku. >> Para pihak bebas melangsungkan perjanjian dan membentuk perjanjian menurut kehendak mereka sendiri, asal tidak melampaui batas-batas yang teleh ditentukan oleh kaidahkaidah memaksa dari sistem hukum bersangkutan. >> Mis. (1) para pihak menunjuk secara umum suatu sistem hukum asing yang menguasai perjanjian mereka; (2) menyebut secara khusus dalam perjanjian mereka kaidahkaidah hukum asing --> pasal 1-10 dari peraturan hukum dagang negara A. FHUI-Pasca_TBI_2012
15
Materiellerechtliche Parteiverweisung >> Kebebasan Berjanji tidak menyangkut HPI, karena tidak berfungsi untuk menentukan lingkungan kuasa dari berbagai sistem hukum. >> fungsinya adalah mengatur secara materil. >> karenanya, hukum asing yang ditunjuk itu berlaku sebagai isi perjanjian. >> bila di kemudian hari hukum yang ditunjuk itu berubah, maka perubahan tersebut tidak dengan sendirinya menurut hukum akan berlaku bagi para pihak, melainkan tergantung dari penafsiran isi perjanjian mereka. >> kaidah-kaidah hukum asing yang ditunjuk adalah suatu persoalan tentang fakta, sehingga keberlakuannya harus dibuktikan oleh para pihak; dan penerapan yang salah dari hukum yang ditunjuk tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk kasasi.
FHUI-Pasca_TBI_2012
16
Kollisionsrechtliche Parteiverweisung Pilihan Hukum >> bagian dari suatu kaidah HPI, yaitu suatu kaidah hukum yang menentukan batas-batas lingkungan kuasa sesuatu sistem hukum. >> mempunyai dasar hukumnya dalam HPI yang berlaku. >> HPI inilah yang menentukan untuk (1) bidang hukum manakah PH itu dimungkinkan, (2) hukum manakah yang dapat dipilih oleh para pihak, (3) luas berlakunya, dan (4) cara melaksanakan PH. >> sistem hukum yang dipilih dalam PH pada dasarnya berlaku dalam keseluruhannya. >> hukum asing yang ditunjuk berdasarkan PH harus benar-benar diterapkan sebagai hukum, dan penerapannya dapat diuji oleh hakim kasasi.
FHUI-Pasca_TBI_2012
17
• Di Perancis ajaran Kebebasan Para Pihak didasarkan pada 1134 CC: “(1) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.” (1) Agreements legally formed have the force of law over those who are the makers of them. (2) They cannot be revoked except with their mutual consent, orfor causes which the law authorizes. (3) They must be executed with good faith. FHUI-Pasca_TBI_2012
18
PILIHAN HUKUM DEFINISI: Kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan (lazimnya terbatas pada bidang hukum kontrak yang mengandung unsur internasional) FHUI-Pasca_TBI_2012
19
Batasan-batasan Pilihan Hukum 1. Ketertiban Umum 2. Ketentuan Super-Memaksa/ Dwingendrecht 3. Bukan merupakan Penyelundupan Hukum 4. Terbatas pada Bidang Hukum Perjanjian (dengan pengecualian lebih lanjut)
FHUI-Pasca_TBI_2012
20
Sumampouw: Pokok-pokok Asas Pilihan Hukum 1.
2. 3.
4. 5.
6.
Untuk perjanjian utang-piutang yang bersifat internasional, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang ditentukan oleh kehendak para pihak, baik secara tegas ataupun secara diam-diam. Pilihan Hukum berlaku untuk seluruh perjanjian, kecuali apabila ditentukan lain oleh para pihak. Perjanjian Pilihan Hukum dapat dibuat bersama-sama pada waktu dilangsungkannya perjanjian pokok, ataupun pada saat sesudah perjanjian pokok dilangsungkan. Hukum yang dipilih oleh para pihak menentukan perihal sah/tidaknya perjanjian Pilihan Hukum. Hukum yang dipilih oleh para pihak menentukan kaidah-kaidah hukum memaksa yang bersifat hukum publik dengan isi hukum perdata; kaidahkaidah hukum memaksa yang terakhir harus dipertautkan secara tersendiri. Apabila timbul perubahan-perubahan materil dalam hukum yang dipilih, maka hukum itulah yang menentukan apakah perubahan-perubahan tersebut berlaku atas perjanjian bersangkutan. FHUI-Pasca_TBI_2012
21
• The ability of individuals to bind themselves by contracts and of the members of organizations to adopt effective rules governing their internal relations did not give them lawmaking power. • These were considered to be private arrangements, which had legal effect only to the extent that the state chose to recognize and enforce them. FHUI-Pasca_TBI_2012
22
