Perjanjian Internasional • Sarana utama memulai & mengembangkan hubungan internasional • Bentuk semua perbuatan hukum dan transaksi masyarakat internasional • Sarana menetapkan kewajiban pihak terlibat dalam bentuk tertulis
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
1
Peristilahan Traktat (treaty) • Konvensi (convention) – bersifat multilateral • Protokol (protocol) – bersifat kurang formal, tambahan dari suatu konvensi • Perjanjian (agreement) – bersifat kurang formal dengan lingkup terbatas, teknis atau administratif, tidak memerlukan ratifikasi • Persetujuan (arrangement) – mirip perjanjian bersifat temporer/sementara • Proces verbal – kesimpulan dari konferensi diplomatik, catatan saling pengertian • Statuta (statute) – himpunan kaidah hukum dasar • Deklarasi (declaration) – bisa merupakan hal formal bisa informal • Modus vivendi – informal dan sementara • Pertukaran nota (exchange of notes – exchange of letters) – catatan kesepakatan • Final Act – catatan penyelesaian proseding suatu konferensi, termasuk hal-hal yang tidak masuk di dalam ketentuan konvensi • General act – dapat bersifat resmi ataupun tidak
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
2
Klasifikasi Perjanjian Internasional • Ditinjau dari segi pihak yang mengadakan perjanjian • Ditinjau dari jumlah pihak yang mengadakan • Ditinjau dari sudut bentuk perjanjiannya
• Ditinjau dari sudut proses/tahap pembentukannya • Ditinjau dari sifat pelaksanaannya
• Ditinjau dari sifat/fungsinya, mis: - law-making treaty - treaty contract KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
3
Prosedur Pembentukan •
Dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding, menerima dan mengesahkan perjanjian atas nama negara yang diwakilinya
•
Melalui tahap perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian
•
Dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri
•
Ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
4
Pengikatan Dalam Perjanjian • Ratifikasi • Aksesi • Reservasi
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
5
Rasio Ratifikasi • Kesempatan untuk meneliti kembali instrumen yang telah ditandatangani utusan kuasa • Berdasarkan kedaulatannya maka satu negara berhak untuk menarik diri dari partisipasi
• Perjanjian internasional dapat menyebabkan perlunya penyesuaian hukum nasional • Prinsip demokrasi yang menuntut pemerintah untuk berkonsultasi dengan parlemennya
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
6
Berakhirnya Perjanjian Internasional • • • • • • • • •
Karena hukum Hapusnya materi perjanjian Hapusnya pihak yang membuat perjanjian Batas waktu habis Tujuan sudah tercapai Adanya perjanjian baru Karena perbuatan pihak yang berjanji Kehendak sepihak untuk mengundurkan diri Sepakat mengakhiri perjanjian
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
7
Peninjauan Kembali Perjanjian Internasional •
Revisi dan amandemen
•
Validitas
•
Ketidak cakapan dalam membuat
•
Kekeliruan (error)
•
Tipu muslihat (fraud)
•
Kecurangan (corruption)
•
Pemaksaan (coercion)
•
Bertentangan denganDarmawan norma hukum internasional
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
8
Metode Penegakan Hukum • Tidak ada mekanisme institusional yang efektif untuk menegakkan hukum internasional • Institusi judikatif yang ada (ICJ) seringkali diabaikan • Hukum internasional tidak memiliki hierarki sistem peradilan sebagaimana dalam satu negara • Tidak ada institusi penegak hukum yang efektif untuk memaksakan keputusan KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
9
Sanksi •
Protes diplomatik. Yang disusul dengan tuntutan untuk memperbaiki apa yang dianggap salah. Pelanggaran kecil bisa diselesaikan dengan jalan ini, tetapi pelanggaran besar biasanya tidak menggubris
•
Pemberian sanksi. Bertujuan mengakhiri kegiatan, menghukum, kombinasi keduanya. Bentuknya bermacam-macam: boikot, embargo, pembatasan perdagangan, pembatasan aliran dana, transportasi dan komunikasi, keluar dari organisasi, sanksi ekonomi, dll
•
Penggunaan kekuatan militer
KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
10
Penyelesaian Sengketa (international dispute) Secara Damai • Arbitrasi • Peradilan Internasional (judicial sttlement) • Rujuk/Negosiasi/Konsiliasi/Mediasi • Di bawah pengawasan PBB • Penyelidikan (inquiry) Secara Kekerasan • Pertikaian Bersenjata (perang dan non-perang) • Retorsi (retorsion) • Tindakan pembalasan (Reprisal) • Blokade Masa Damai • Intervensi KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP
Darmawan
11
Motivasi untuk Mematuhi • Kesadaran. Sesuatu yang baik bagi semua membutuhkan pengorbanan sedikit dari tiap bagian • Kebutuhan. Untuk dapat memprediksi tingkah laku pihak lain • Kredibilitas. Memperoleh nilai tingga di mata negara lain • Kebiasaan. Rutinitas atau kebiasaan negara untuk mengikuti hukum • Opini dunia. Mempengaruhi ketaatan terhadap suatu hukum • Persetujuan sosial. Kelompok negara serupa dengan komunitas manusia yang memerlukan sosial • Biaya. Alternatif bila tidak melalui jalur hukum • Kerugian jalan praktis. Lebih benefit menenpuh jalur yang sudah tertentu dibanding berseteru. KEBIJAKAN Darmawan 12 PERIKANAN TANGKAP
