HUBUNGAN INTERNASIONAL

BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERTEMUAN PERTAMA DAN KEDUA Standar Kompetensi Kompetensi Dasar I.

: 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional : 4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara INDIKATOR : 1. Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional 2. Menguraikan pentingnya hubungan internasional 3. Menyebutkan tujuan diadakan kerjasama internasional 4. Menyebutkan dasar hukum kerjasama internasional 5. Menyebutkan azas-azas kerjasama internasional 6. Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian hubungan internasional 2. Siswa dapat menguraikan pentingnya hubungan internasional 3. Siswa dapat menyebutkan tujuan diadakannya kerjasama internasional 4. Siswa dapat menyebutkan dasar hukum kerjasama internasional 5. Siswa dapat menyebutkan azas-azas kerjasama internasional 6. Siswa dapat mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional

III.

MATERI PEMBELAJARAN :

HUBUNGAN INTERNASIONAL A. Makna Hubungan Internasional 1. Pengertian Hubungan Internasional Renstra (Rrencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia), hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri menegaskan bahwa Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negaraIndonesia. Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuankesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 2. Pentingnya Hubungan Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmaja hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Hubungan antar negara, merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :  Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya.  Faktor eksternal,  Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri.  Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara.  Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera.

1 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

Disamping itu hubungan antar bangsa penting disebabkan : 1. Menciptakan hidup berdampingan secara damai. 2. Mengembangka penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi. 3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. 4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia 5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan nrgara di tengah bangsa-bangsa lain. 3. Tujuan Kerjasama Internasional Tujuan Nasional Bangsa Indonesia dalam kerjasama internasional adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2) untuk memajukan kesejahteraan social 3) mencerdaskan kehidupan bangsa 4) dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Dasar Hukum Kerjasama Internasional a. Pembukaan UUD 1945 alenia IV b. Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) c. Perjanjian internasional (traktat = treaty) d. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut. 5. Asas-asas hubungan internasional Dalam hubungan internasional atau hubungan antar bangsa, dikenal adanya tiga asas yang disesuaikan dengan cara pandang dan pikiran tiap-tiap negara. Ketiga asas itu sebagai berikut : 1) Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, bahwa negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraurannya bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah atau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing. 2) Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Artinya, setiap warga negara, dimana pun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini dikenal dengan asas extrateritorial, yakni hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing. 3) Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyrakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah nasional suatu negara. 6. Sarana-sarana Hubungan Internasional 1) Diplomasi : seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara dan bangsa lain. Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu : a. Sebagai lambang, prestise Negara pengirim b. Sebagai wakil yuridis yang sah dari Negara pengirim c. Sebagai perwakilan diplomatic suatu Negara di Negara lain dengan tugas antara lain: - Melakukan perunding (negotiation) - Melaporkan (reporting) - Perwakilan (refresentation) - Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di luar negeri.


2) Propaganda : usaha sistimatis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentinagn masyarakat umum. Propaganda : lebih ditujukan kepada warga Negara lain dari pada pemerintahannya, dan untuk kepentingan Negara yang membuat propaganda. 3) Ekonomi : Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri., sehingga terjadi ekspor dan impor. 4) Kekuatan militer dan perang (show of Force): Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukunagan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang dapat menggangu kepentingan nasuonalnya. Maka dengan demikian demontrasi senjata, latihan perang bersama kerasp dilaksanakan untuk menampilkan kekuatannya. Namun yang lebih diutamakan bukanlah perang tetapi tindakan prevetif dalam hubungan internasional.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :1 NO PERTANYAAN 1 Jelaskan pengertian internasional menurut Warsito Sunaryo !

JAWABAN

SKOR Betul 100

2

Apakah pentingnya pelaksanaan hubungan internasional? Jelaskan menurut pendapat anda!

Betul : 100

3

Sebutkan 3 tujuan kerjasama internasional

Betul : 1 = 35 2 = 70 3 =100

4

Sebutkan 4 dasar hukum kerjasama internasional

Betul : 1 = 25 2 =50 3 =75 4 =100

5

Jelaskan 3 asas hubungan internasional!

Betul : 1 = 35 2 = 70 3 =100

6

Sebutkan sarana-sarana hubungan internasional menurut J Frankel

Betul : 1 = 25 2 = 50 3 = 75 4 =100

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,

Hadi Abd. Aziz Kammis, SH NIP.197703112005011004

………………………………

Catatan Orang tua : ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..


PERTEMUAN KETIGA DAN KEEMPAT Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

: 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional :4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional

I.

INDIKATOR : 1. Mendeskripsikan makna perjanjian internasional 2. Menyebutkan azas-azas dalam perjanjian internasioanal 3. Mengidentifikasi istilah-istilah dalam perjanjian internasional 4. Mengklasifikasi macam-macam perjanjian internasional 5. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 6. Menjelaskan jenis-jenis perjanjian internasional 7. Menganalisis pelaksanaan perjanjian internasional

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Siswa mampu mendeskripsikan perjanjian internasional 2. Siswa mampu menyebutkan azas-azas dala perjanjian internasioanal 3. Siswa mampu mengidentifikasi istilah-istilah dalam perjanjian internasional 4. Siswa mampu mengklasifikasi acam-macam perjanjian internasional 5. Siswa mampu menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 6. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis perjanjian internasional 7. Siswa mampu menganalisis pelaksanaan perjanjian internasional

III.


HUBUNGAN INTERNASIONAL (lanjutan) B. Perjanjian Internasional 1. Pengertian perjanjian internasional 1) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. 2) Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. 3) G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjeksubjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara. 2. Azas-azas / prinsip dalam perjanjian internasional 1) Pacta sun servanda, yaitu para pihak yang terikat pada suatu perjanjian, harus entaati perjanjian yang telah dibuatnya. ( perjanjian internasional mengikat dan berlaku sebaai undang-undang bagi para pihak) 2) Good fith (itikad baik) yaitu semua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian 3) Rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan 3. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional Beberpa istilah perjanjian internasional, yaitu:  Kovenant, dipergunakan untuk memberi nama perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur liga bangsa-bangsa.  Piagam (charter) dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur organisasi internasional.  Konvensi (convention) dipergunakan untuk memberi nama suatu catatan persetujuan mengenai hal-hal yang dipandang penting yang tidak berkaitan dengan politik tingkat tinggi.  Protocol dipergunakan untuk menyebut suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional yang mencatat pemenuhan para pihak terhadap syarat-syarat perjanjian internasional atau yang memperluas ruang lingkup dan interpretasi perjanjian internasional.




Declaration dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang sebenarnya atau suatu resolusi yang dibuat oleh konferensi diplomatic yang berisi prinsip-prinsipdan harus ditati oleh semua negara.

4. Macam-macam perjanjian internasional Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu : 1) Berdasarkan Para Pihak Berdasarkan para pihak perjanjian terbagi menjadi dua bagian, yaitu : a. Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara atau dua organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut dengan istilah pembicaraan (talk). b. Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara atau organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut konferensi diplomatic (diplomatic conference). 2) Berdasarkan sifat perjanjian. Berdasarkan sifatnya perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu : a. Treaty Contrac, yaitu perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian RI dengan RRC mengenai kewarganegaraan. b. Law Making Treaty, yaitu perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar dan kaidah hukum internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatic dan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. 5. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut : 1) Tahap Perundingan (negotiation) Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangnkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut ditinjua dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahka. Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan. Untuk mencegah agar tidak terjadi pengatasnamaan negara secara tidak sah maka hukum internasional mengadakan ketentuan tentang kuasa penuh (full Power) yang harus dimiliki oleh perwakilan suatu negara dalam perundingan tersebut dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh, kecuali jika semua peserta konferensi menentukan bahwa Surat Kuasa Penuh tersebut tidak diperlukan. Penunjukkan surat kuasa penuh tidak berlaku bagi kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, kepala perwakilan diplomatic dan wakil suatu negara. 2) Tahap Penandatangan (signature) Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila koferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penendatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (acesion) atau menerima (acepance) suatu perjanjian. 3) Tahap Ratifikasi (ratification) Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/ isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan naskah perjanjian internasional yang diberikan ole badan yang berwenang di suatu negara. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk meratifikasi suatu perjanjian adalah presiden dengan persetujuan DPR sesuai dengan pasal 11 ayat 1 UUD 1945, yang meyatakan, “Prsiden dengan persetujuan DPR menyatakan pernag, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Dalam prakteknya, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan oleh :  Pengesahan oleh badan eksekutif  pengesahan oleh badan legislatif  pengesahanoleh badan eksekutif dan legislatif.


6. Jenis dan sifat Perjanjian Internasional Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup. Treaty contract berarti perjanjian yang dilakukan hanya mengikat dua negara yang berjanji, contoh : 1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”. 2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971. 3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. 4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Law making treaties berarti perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara (multilateral akan menjai hukum yang mengikat bagi masyarakat internasional secara menyeluruh. Ada beberapa contoh : • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”. • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”. • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”. 7. Pelaksanaan Perjanjian Internasional Pelaksanaan Perjanjian Internasional : 1) Ketaatan Terhadap Perjanjian a. Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi pihak yang berjanji sehingga para pihak harus mentaatinya. b. Kesadaran hukum nasional. Perjanjian akan dipatuhi jika tidak bertentangan dengan hukum nasional negara bersangkutan. 2) Kedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila: • Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan • Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. 3)

Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain : 1. Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. 2. Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat. 3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. 4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan. 5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. 6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

4)

Berakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena: 1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. 3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. 4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. 5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. 7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :2 NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Jelaskan pengertian Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang internasional bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu menurut Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja!

2.

3

Jelaskan secara singkat 3 azas dalam perjanjian internasional!

Jelaskan makna dari istilah berikut!

1. Piagam 2. Convention 3. Declaration

4

Apa yang dimaksud dengan perjanjian bilateral dan multilateral?

1) Pacta sun servanda, yaitu para pihak yang terikat pada Betul : suatu perjanjian, harus entaati perjanjian yang telah 1 = 35 dibuatnya. ( perjanjian internasional mengikat dan berlaku 2 = 70 3= 100 sebaai undang-undang bagi para pihak) 2) Good fith (itikad baik) yaitu semua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian 3) Rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan



Declaration dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang sebenarnya atau suatu resolusi yang dibuat oleh konferensi diplomatic yang berisi prinsipprinsipdan harus ditati oleh semua negara.

 1.

Piagam (charter) dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur organisasi internasional.



Konvensi (convention) dipergunakan untuk memberi nama suatu catatan persetujuan mengenai hal-hal yang dipandang penting yang tidak berkaitan dengan politik tingkat tinggi.

a.

Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara atau Betul : dua organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut 1 = 50 2= 100 dengan istilah pembicaraan (talk). Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara atau organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut konferensi diplomatic (diplomatic conference).

b.


SKOR Betul : 100

Betul : 1 = 35 2 = 70 3= 100

5

Jelaskan makna dari treaty contract dan lowmaking treaty!

6

Sebutkan tahaptahap pembuatan perjanjian internasional!

7

Sebutkan hal-hal penyebab berakhirnya perjanjian internasional!

a. Treaty Contrac, yaitu perjanjian yang hanya mengikat pihak- Betul : pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian RI 1 = 50 2= 100 dengan RRC mengenai kewarganegaraan. b. Law Making Treaty, yaitu perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar dan kaidah hukum internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatic dan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Betul : 1 = 35 2 = 70 3= 100

1. Tahap Perundingan (negotiation) 2. Tahap Penandatangan (signature) 3. Tahap Ratifikasi (ratification)

Betul : 1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 1 = 15 2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. 3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau 2 = 30

4. 5. 6. 7.

punahnya objek perjanjian itu. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

3 = 45 4 = 60 5 = 75 6 = 90 7= 100

Catatan Guru

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Catatan orang tua

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..


PERTEMUAN KELIMA DAN KEENAM Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional Kompetensi Dasar : 4.3 Menganalisis Fungsi perwakilan diplomatik I. INDIKATOR : 1. Mendeskripsikan pengertian politik luar negeri 2. Menyebutkan landasan hukum pelaksanaan politik luar negeri 3. Mendeskripsikan pedoman plotik luar negeri 4. Mendeskripsikan prinsip politik luar negeri indonesia 5. Menguraikan pelaksanaan politik luar negeri 6. Menyebutkan tujuan perlunya perwakilan luar negeri di negara lain 7. Menganalisis sebab-sebab berakhirnya perwakilan diplomatik 8. Menganalisis sahnya perwakilan konsuler 9. Membandingkan perwakilan diplomatic dengan konsuler II.

TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa dapat : 1. mendeskripsikan pengertian politik luar negeri 2. menyebutkan landasan hukum pelaksanaan politik luar negeri 3. mendeskripsikan pedoman plotik luar negeri 4. mendeskripsikan prinsip politik luar negeri Indonesia 5. menguraikan pelaksanaan politik luar negeri 6. menyebutkan tujuan perlunya perwakilan luar negeri di negara lain 7. menganalisis sebab-sebab berakhirnya perwakilan diplomatik 8. menganalisis sahnya perwakilan konsuler 9. Membandingkan perwakilan diplomatic dengan konsuler

III.


PERTEMUAN KELIMA:

HUBUNGAN INTERNASIONAL (lanjutan) C. POLITIK LUAR NEGERI RI 1. Pengertian Politik Luar negeri Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (19841989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri adalah: (1) Bebas Aktif ; (2) Anti kolonialisme ; (3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional ; dan, (4) Demokratis. Bebas Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Sedangkan Aktif Artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia. 2. Landasan hukum pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 1) Pancasila 2) Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV . 3) Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 : “ Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain 4) Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: a. Presiden mengangkat duta dan konsul. b. Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. c. Presiden menerima penempatan duta negara lain dngn memperhatikan pertimbangan DPR. 5) Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 7) Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;


3. Tujuan politik luar negeri Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut: a. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; b. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat; c. meningkatkan perdamaian internasional; d. meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Politik luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tugas diplomat adalah menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional. 4. Pedoman perjuangan politik luar negeri Dalam No. XII/MPRS/1966 tentang PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA disebutkan bahwa : Pedoman perjuangan Politik Luar Negeri didasarkan atas : 1. Dasa-sila Bandung yang mencerminkan solidaritas Negara-negara Afrika dan Asia, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta mengandung sifat non intervensi; 2. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia, dan kerjasama regional; 3. Pemulihan kembali kepercayaan Negara-negara/Bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan Revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila; 4. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan, sehingga pengarahannya harus untuk kepentingan Nasional terutama peng-ambeg-parama-artaan kepentingan ekonomi Rakyat. 5. Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri indonesia Prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia : 1) Negara kita menjalani politik damai. 2) Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing. 3) Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal. 4) Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. 5) Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. 6) Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsabangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai. 6. Pelaksanaan politik luar negeri Politik Luar Negeri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2009, dalam visi dan misi beliau diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri. Yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Prestasi Indonesia sejak 1 Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dimana Republik Indonesia dipilih oleh 158 negara anggota PBB. Tugas Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah : 1) Ketua Komite Sanksi Rwanda 2) Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian 3) Ketua Komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone 4) Wakil Ketua Komite penyelesaian konfik Sudan 5) Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo 6) Wakil Kertua Komite penyelesaian konflik Guinea Bissau


Baru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap DK PBB yang bersikap abstain ketika semua Negara lainnya memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran. Contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia :

2.

3.

Bilateral Regional

1.

Jenis

Multilateral

No

Keterangan/Uraian

Manfaat Yang Diperoleh



Persetujuan RI dan RRC mengenai  Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan dengan keluarnya UndangUndang No. 2 Tahun 1958.



Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.



Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.



Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.



Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.



Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area), yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.



Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia. Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).



Masuknya negara RI menjadi anggota PBB (pertama kali pada tanggal 28 Sep 1950), kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.



Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia – Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.



Pembentukan Gerakan Negaranegara Non Blok me-lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.



Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika dalam memper-juangkan kemerdekaannya sekaligus melawan kolonia-lisme, rasialisme dan zionisme.



Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.



Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa seba-gai bagian masyarakat internasional harus menghor-mati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta HAM.




Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan keturunan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dengan sukarela.

LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :3 NO PERTANYAAN 1.

Jelaskan arti politik luar negeri indonesia menurut Rensra 1984 1989!

2.

Jelaskan makna politik bebas dan aktif yang di anut oleh indonesia!

JAWABAN

SKOR

suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional

Betul : 100

Bebas Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan Betul : kita terhadap masalah-masalah internasio-nal dan terlepas 1 = 50 dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara 2= 100 ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Aktif Artinya dalam politik luar negeri kita senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

-

-

3.

4.

Sebutkan 2 pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan pelaksanaan politik luar negeri indonesia!

2. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 : “ Presiden dengan persetujuan

Sebutkan 3 dari 6 prinsip pelaksanaan politik luar negeri indonesia!

1) Negara kita menjalani politik damai. 2) Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar

DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain 3. Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: a. Presiden mengangkat duta dan konsul. b. Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. c. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

3) 4) 5) 6)

saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih diah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian

7) 8) 9) internasional tdk akan tercapai. 13 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

Betul : 1 = 50 2= 100

Betul : 1 = 35 2 = 70 3= 100

5

Sebutkan 2 contoh pelaksanaan politik luar negeri yang pernah dilakukan indonesia!

1) Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 2) Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluar-kann

Betul : 1 = 50 2=100

3) 4) 5) 6) 7) ya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999. Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

Catatan Guru

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Catatan orang tua

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..


PERTEMUAN KEENAM :

HUBUNGAN INTERNASIONAL (Lanjutan….) D. PERWAKILAN NEGERA RI DI LUAR NEGERI 1. Kementerian luar negeri Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian Luar Negeri mempunyai kewenangan: 1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; 2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; 4. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara; 5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; 6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (a) pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri serta (b) pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler. Presiden selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara membentuk Departemen Luar Negeri melalui Keppres No. 44 Tahun 1974 untuk melaksanakan hubungan internasional. Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintahan negara dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang politik dan hubungan dengan luar negeri. Susunan organisasi departemen luar negeri adalah sebagai berikut. a. Pimpinan : Menteri Luar Negeri b. Pembantu : Sekretaris Jenderal c. Pengawasan : Inspektoral Jenderal d. Pelaksana : 1. Direktorat Jenderal Politik 2. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri 3. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri 4. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Usaha Luar Negeri 6. Sekeretariat Nasional ASEAN 7. Pusat-pusat, seperti pusat pendidikan dan latihan pegawai. Peranan Departemen Luar Negeri sebagai sarana dalam hubungan internasional, berkaitan dengan upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu alinea IV yang berbunyi: “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”. 2. Perwakilan Diplomatic Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).


No

Diplomatik

Uraian

1.

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.

 Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.

 Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.  Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb. 2.

Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarka n Kongres Wina 1961

 Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.

 Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.  Memberikan keterangan tentang kondisi & perkembangan negara penerima, sesuai UU & melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

 Memelihara hub persahabatan antara kedua negara. 3

Peranan Perwakilan Diplomatik

 Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik  dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional  suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.  Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan  politik luar negeri sebagai berikut:  Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.

 Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.

 Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.  Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. 4

Tujuan Diadakan Perwakilan Diplomatik

 Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.  Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima.  Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.

Dalam praktek internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik : 1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut. 2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB). Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik : 1)

2)

3) 4)

Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 sbb : Duta Besar ( Ambassador) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dlm beberapa hal duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu. Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar. Segala persoalan. Segala persoalan yang menyangkut ke dua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya. Menteri Presiden (Minister President) adalah mereka yang tidak dianggab sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya. Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima. Berhubungan dengan kepala negara negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima.


5)

Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer. atase perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan, dll.

Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik : 1. Sudah habis masa jabatan 2. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya 3. Karena tidak disenangi (di persona non grata ) 4. Negara penerima perang dengan negara pengirim. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik : a. Hak Ekstra teritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. Gedung perwakilan diplomatic tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi, hakim tersebut. Warga negara yang mencari perlindungan di gedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditanmgkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus diserahkan pada polisi setempat. b. Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota diplomatik tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai, bebas mendirikan tempat ibadah di lingkungan kedutaan. 3. Perwakilan Konsuler Perwakilan Konsuler adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat tetap dan ada konsuler kehormatan. Tugas pokok konsul kehormatan adalah menghubungkan perdagangan ke dua negara. Pejabat ini tidak mendapat gaji, melainkan mendapat honoraruium atas jasa-jasanya itu. Fungsi perwakilan konsuler : 1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 2) Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. 4) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya. 5) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian. 6) Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler. PERBEDAAN No

Korps Diplomatik

Korps Konsuler

1.

Memelihara kepentingan negara-nya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat Tingkat Pusat.

Memelihara kepentingan nega-ranya dengan melaksanakan hubungan dgn pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)

2.

Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.

Berhak mengadakan hubungan yg bersifat non politik.

3.

1 negara hanya mempunyai 1 perwakilan diplomatik dlm satu negara penerima.

Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.

4.

Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).

Tidak mempunyai hak ekstrate-ritorial (tunduk pada pelaksa-naan kekuasaan peradilan).

4. Perwakilan organisasi internasional Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :4 NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Sebutkan 2 fungsi 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan departemen luar kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; negeri indonesia 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang berdasarkan UU tugasnya; no 39 tahun 2008 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tentang tanggung jawabnya; kementerian Negara! 2.

Sebutkan 2 tugas dari perwakilan diplomatik!

 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.  Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.  Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.  Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb. 1) Duta Besar ( Ambassador) 2) Duta (Gerzant) 3) Menteri Presiden (Minister President) 4) Kuasa Usaha (Charge D’affair), 5) Atase-atase,

3.

Sebutkan tingkatan kepangkatan perwakilan diplomatik berdasarkan kongres Aachen tahun 1918!

4.

Jelaskan 2 hak kekebalan yang dimiliki oleh korps perwakilan diplomatik!

a. Hak Ekstra teritorialitas, hak kekebalan dalam daerah

Jelaskan makna perwakilan konsuler!

Perwakilan Konsuler adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain.

5

perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. b. Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota korps diplomatik harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

SKOR Betul : 1 = 50 2 = 100

Betul : 1 = 50 2 = 100

Betul : Berurutan 1 = 20 2 = 40 3 = 60 4 = 80 5 = 100 Betul : 1 = 50 2 = 100

Betul : 100

Catatan Guru/orang tua : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


PERTEMUAN KETUJUH Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

: 4. Menganalisis hubungan internasional & organisasi internasional :4.4 Mengkaji peranan oraganisasi internasional dlm meningkatkan perdamaian dan hubungan internasional

I. INDIKATOR : 1. Menceritakan sejarah singkat terbentuknya PBB 2. Menyebutkan 4 dari 7 asas organisasi PBB 3. Menyebutkan tujuan didirikannya organisasi PBB 4. Menganalisis lembaga PBB yang bertugas menangani persengketaan antar bangsa 5. Menceritakan sejarah singkat berdirinya ASEAN 6. Mendeskripsikan prinsip-prinsip ASEAN 7. Menyebutkan tujuan ASEAN 8. Mendeskripsikanstruktur ASEAN II. TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa mampu : 1. Menceritakan sejarah singkat terbentuknya PBB 2. Menyebutkan 4 dari 7 asas organisasi PBB 3. Menyebutkan tujuan didirikannya organisasi PBB 4. Menganalisis lembaga PBB yang bertugas menangani persengketaan antar bangsa 5. Menceritakan sejarah singkat berdirinya ASEAN 6. Mendeskripsikan prinsip-prinsip ASEAN 7. Menyebutkan tujuan ASEAN 8. Mendeskripsikanstruktur ASEAN III. MATERI PEMBELAJARAN :

ORGANISASI INTERNASIONAL E. ORGANISASI INTERNASIONAL a) Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) 1.

Sejarah singkat PBB Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan. Indonesi masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Selanjutnya pada tangga 7 January 1965 indonesia keluar dari keanggotaan PBB, dan pada tanggal 28 september 1966 indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. 2.

Azas organisasi PBB 1) Sovereign eqity, yaitu prinsp persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. 2) Good faith ( itikad baik), yaitu semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajibankewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan prinsip pacta sun servanda yaitu suatu peranjian harus ditaati oleh pihak yang berjanji. 3) Peaceful M eans, yaitu semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. 4) Non-use of force, yaitu Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

3.

Tujuan PBB 1) Menjaga perdamaian dunia 2) Mengembangkan persahabatan antar bangsa 3) Memvantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM. 4) Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB di atas.


4.

Organ-organ utama PBB 1) Majelis Umum (General Asembly) : Angotanya semua Negara anggota PBB. Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalaha yang menjadi keprihatinan dunia. Bersidang setiap tahun. Keputusannya tidak mengikat anggota PBB karena hanya bersifat rekomendasi namun berbobot karena merupakan hasil pandangan mayoritas Negara di dunia. 2) Dewan Keamanan PBB (Security Council) : Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun. Dewan ini memiliki hak Veto yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan walaupun ke 14 anggota dewan yang lain menyetujui keputusan yang bersangkutan, namun bias dibatalkan oleh 1 negara dari anggota Dewan tersebut.

`

3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) : Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas kegiatan social PBB. Bersidang setiap tahun selama satu bulan. Dewan ini merekomendasi kepada majelis umum yang berkaitan dengan pembanguna ekonomi, masalah lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Badan ini mengkoordinir badan-badan seperti WHO (World Health Organization) oeganisasi kesehatan Dunia, ILO (International Labour Organization) organisasi Perburuhan Internasional, FAO (Food and Agriculture Organization) organiasai Pangan dan Pertanian, UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. UNICEF (United Nations Shildren’s Fund) Dana Kanak-Kanak Perserikatan BangsaBangsa yang memberikan bantuan untuk rencana-rencana kesejahteraan ibu dan anak di seluruh Negara di dunia. 4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) : Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian). Wilayah perewalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu system perwalian sebagai satu cara agar Negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (biasanya Negara bekas penjajahnya) dan menngkatkan kemajuan wiulayah itu menuju kemerdekaannya. Contoh Negara Togo dan Kamerun, kepulauan Solomon adalah bekas jajahan Jerman. Kemudian Negara bekas jajahan Turki seperti Jordania dan Palestina. Negara yang terakhir yang mencapai kemerdekaannya pada Bulan November 1994 adalah Palau. Pada bulan Desember menjadi anggota PBB. Sistem perwalian itu di selenggarakan dalam rangka : 1. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional 2. Memajukan politik, ekonomi, sosbud penduduk setempat. 3. Mendorong peenghormatan HAM dan saling ketergantungan sesame bangsa, 4. Menjamin penanganan masalah-masalh soaial dan ekonomi. 5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) : Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda. Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah internasional : 1. Semua Negara yang berada di bawah Statuta (wilayah Kerja) Mahkamah Internasional, Perkara apa saja. 2. Negara lain yang bukan statute Mahkamah Internasioanl dengan syarat yang telah ditetapkan. 5) Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional selain mengadili perkara dapat juga memberikan nasihat hukum kepadamajelis Umum, Dewan keamanan atas permohonan badan tersebut dan badan PBB lainnya. 6) Sekretariat (Secretariat) : Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sekjen sekarang Ban Kimon dari Korea selatan.


5.

Organisasi-organisasi dibawah PBB o o o o o o o o o o

Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Kesejahteraan anak-anak (UNICEF) Makanan (FAO) Kesehatan (WHO) Perburuhan (ILO) Telekomunikasi (ITU) Pengungsi (UNHCR) Kesatuan Pos (UPU) Perubahan Iklim (IPCC) Lingkungan (UNEP)

b) ASEAN (Association of South East Asian Nations) Atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara: 1. Sejarah Berdirinya ASEAN Association of Southeast Asia Nations atau yang lebih sering dipanggil ASEAN merupakan sebuah organisasi yang diawali oleh organisasi yang bernama Association of Southeast Asia (ASA), sebuah aliansi yang dibentuk pada tahun 1961 yang beranggotakan Fillipina, Malaysia, dan Thailand. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, saat menteri luar negeri dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Fillipina, Singapura, dan Thailand bertemu di gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok dan menandatangani deklarasi ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Kelima menteri luar negeri dari lima negara tersebut yaitu Adam Malik (Indonesia), Narciso Ramos (Fillipina), Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand) dinobatkan sebagai “The Organization’s Founding Fathers” yang berarti “Bapak Pendiri Organisasi”Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa. 2. Prinsip-Prinsip ASEAN ASEAN yang juga memilik beberapa prinsip-prinsip utama yaitu sebagai berikut: 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar. 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. 4) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. 5) Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. 6) Kerjasama efektif antara anggota. 3. Tujuan ASEAN 1) Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara. 2) Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati. 3) Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi. 4) Saling memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian. 5) Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat. 6) Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya. 4. Struktur ASEAN : Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb : 1) ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN. Didahului dengan pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN. 2) ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN. 3) ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan. Sidang ini 2 kali setahun. 4) ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska kebijakan ASEAN di bidang keuangan.


5) Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud, teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan. 6) ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN. 7) ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN yang berfungsi untuk memprakarsai, member nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan ASEAN. 5. Negara-Negara Anggota ASEAN Hingga saat ini ASEAN memiliki 10 anggota yang semua anggotanya merupakan negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN: 1) Indonesia (negara pendiri) 2) Fillipina (negara pendiri) 3) Malaysia (negara pendiri) 4) Singapura (negara pendiri) 5) Thailand (negara pendiri) 6) Brunei Darussalam (7 Januari 1984) 7) Vietnam (28 Juli 1995) 8) Laos (23 Juli 1997) 9) Myanmar (23 Juli 1997) 10) Kamboja (30 April 1999) Selain negara-negara anggota tersebut, terdapat dua negara lainnya yang berstatus sebagai pemantau (observer) yaitu: 1. Papua Nugini (1976) 2. Timor Leste Negara baru Timor Leste, yang dulunya merupakan sebuah provinsi Indonesia, terpaksa harus puas dengan hanya mendapatkan status pemantau (observer) dalam ASEAN. Itupun setelah menuai protes dari berbagai negara ASEAN yang tidak mendukung masuknya Timor-Leste ke ASEAN, atas dasar rasa hormat kepada Indonesia. Myanmar, terutama, menentang pemberian status observer kepada Timor Leste karena dukungan Timor Leste terhadap pejuang pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Sejak kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002, ASEAN telah banyak membantu TimorLeste. Timor-Leste telah diundang untuk hadir dalam beberapa pertemuan ASEAN. Meskipun begitu, Timor-Leste masih tetap berstatus observer. Mantan Menlu Timor Leste yang sekarang menjadi Presiden, Ramos Horta, pernah menyatakan tidak berminat menjadi anggota ASEAN, karena Timor-Leste dinilai bukan negara Asia (Tenggara), melainkan negara Pasifik atau Australia. Berbeda dengan rekannya Xanana Gusmao yang menyatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Timor Leste apabila berafiliasi dengan ASEAN dibandingkan dengan apabila bergabung dengan Pacific Islands Forum. Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa Timor-Leste sangat berminat untuk menjadi anggota ASEAN. Bahkan Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan bahwa Timor-Leste akan menjadi anggota ASEAN sebelum tahun 2012, hal ini sangat di dukung oleh pemerintah Indonesia juga negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah TimorLeste juga telah membuka Sekretariat Nasional ASEAN di Dili pada awal bulan Februari 2009, dimana sekretariat ini akan berfungsi untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjadi keanggotaan ASEAN.


6. Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariate) 1) Latar belakang dibentuknya sekretariat ASEAN adalah kebutuhan akan suatu sekretariat tetap ASEAN yang akan mengkoordinasi segala kegiatan ASEAN. Hal ini mulai dirasakan setelah ASEAN berusia genap enam tahun, yakni ketika para Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu di Pattaya, Thailand pada bulan April 1973. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, dibentuklah suatu Panitia Khusus yang terdiri dari para Sekjen ASEAN dari kelima negara ASEAN guna membicarakan dan merumuskannnya. 2) Pada sidang ke VII para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1975, rumusan struktur Sekretariat ASEAN yang telah diubah dan disederhanakan disetujui oleh sidang dengan membubuhkan paraf di atas rumusan konsep tersebut. 3) Rumusan konsep tersebut kemudian dibawa ke Bali untuk secara resmi ditandatangani para Menlu negara-negara ASEAN dengan disaksikan para kepala pemerintahan ASEAN yang sedang mengadakan KTT Pertama ASEAN di Bali 1976. 4) Dokumen persetujuan ini kemudian dikenal dengan sebutan Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariate yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, ibukota negara Indonesia.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :6 NO PERTANYAAN

JAWABAN

SKOR

1.

Sebutkan 5 negara yang PBB diprakarsai oleh 5 negara yaitu Amerika serikat, Betul : memprakarsai Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. 1 = 20 berdirinya PBB! 2 = 40 3 = 60 4 = 80 5 =100

2.

Jelaskan secara singkat 4 asas PBB!

1) Sovereign eqity, yaitu prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. 2) Good faith ( itikad baik), yaitu semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajibankewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. 3) Peaceful M eans, yaitu semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. 4) Non-use of force, yaitu Dalam hubunganhubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

Betul : 1 = 25 2 = 50 3 = 75 4 =100

3.

Sebutkan 2 dari 4 tujuan PBB!

1) Menjaga perdamaian dunia 2) Mengembangkan persahabatan antar bangsa 3) Membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM. 4) Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB di atas.

Betul : 1 = 50 2 =100

4.

Sebutkan organ-organ utama PBB!

1) Majelis Umum (General Asembly) 2) Dewan Keamanan PBB (Security Council) 3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) 4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) 5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 6) Sekretariat (Secretariat)

Betul : 1 = 15 2 = 30 3 = 45 4 = 60 5 = 80 6 = 100


5

Sebutkan 3 dari 6 prinsip ASEAN!

6

Sebutkan 3 dari 6 tujuan ASEAN!

7

Sebtkan struktur ASEAN menurut KTT ASEAN di Bali tahun 1976!

Betul : 1 = 35 2 = 70 3 = 100

1. Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati. 3. Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi. 4. Saling memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian. 5. Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat. 6. Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.

Betul : 1 = 15 2 = 30 3 = 45 4 = 60 5 = 75 6 = 90 7 = 100

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

Catatan Guru

Betul : 1 = 35 2 = 70 3 = 100

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Catatan Orang tua/Wali : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


PERTEMUAN KE DELAPAN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

:4. Menganalisis hub. internasional dan organisasi internasional :4.4 Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi indonesia

I. INDIKATOR : 1. Menganalisis peranan PBB terhadap perdamaian Indonesia pada masa revolusi fisik 2. Menganalisis peranan Indonesia terhadap PBB dalam ikut menegakkan perdamaian dunia 3. Menjelaskan manfaat bagi Indonesia dari kerjasama dan perjanjian internasional 4. Menjelaskan manfaat bagi dunia dari kerjasama dan perjanjian internasional II. TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa mampu : 1. Menganalisis peranan PBB terhadap perdamaian Indonesia pada masa revolusi fisik 2. Menganalisis peranan Indonesia terhadap PBB dalam ikut menegakkan perdamaian dunia 3. Menjelaskan manfaat bagi Indonesia dari kerjasama dan perjanjian internasional 4. Menjelaskan manfaat bagi dunia dari kerjasama dan perjanjian internasional III. MATERI PEMBELAJARAN : HUBNGAN NTERNASIONAL (Lanjutan....) F. MANFAAT KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Manfaat Kerja sama Internasional bagi Indonesia : 1. Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan Australia. 2. Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk menghentikan pendudukan belanda di Indonesia. 3. PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Agresi Militer belanda IIyang berisi : - Hentikan saling menyerang - Membebaskan segala tawanan - Berunding atas dasar Perjanjian Lingarjati dan renville - Pemerintaha RI dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962 5. Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949. Manfaat Perjanjian Internasional bagi bangsa Indonesia : 1. Diterimanya konsep Negara kepulauan (archipelagic state) Wawasan Nusantara. 2. Penentuan Batas Wilayah laut RI melalui Konvensi Hukum Laut Inmternasional tahun 1982, yaitu : a. Batas wilayah 12 mil laut territorial Negara pantai dan Negara kepulauan. b. batas 200 mil laut ZEE (Zona Ekonimi Eksklusif). c. pengakuan hak Negara tak berpantai utk ikut memamfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. Mendukung terhadap kerjasama dan perjanjian internasional Sikap positif bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia harus terus dikembangkan, antara lain dengan usaha berikut : a. Memperkenalkan kebudayaan nasional b. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan c. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai denan kepentingan nasional d. Penggalangan dan pemupukan solidaritas, kesatuan, dan sikap kerjasaa di antara Negaranegara berkembang maupun Negara maju melalui organisasi internasional seperti ASEAN, OKI, GNB dan PBB. e. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pedagangan ekspor dan impor, tukar menukar ilmu pengetahuan dan teknologi


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA KELAS HARI/TANGGAL TUGAS INDIVIDU

: ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. :7

NO 1.

PERTANYAAN Sebutkan dua contoh manfaat kerjasama internasional yang dirasakan oleh indonesia!

JAWABAN 1. Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962 2. Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949. 3. Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan Australia. 4. Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk menghentikan pendudukan belanda di Indonesia.

SKOR Betul : 1 = 50 2 =100

2.

Sebutkan 3 peran aktif yang menunjukan sikap positif bangsa indonesia terhadap kerja sama internasional!

1. Memperkenalkan kebudayaan nasional 2. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan 3. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai denan kepentingan nasional 4. Penggalangan dan pemupukan solidaritas, kesatuan, dan sikap kerjasaa di antara Negara-negara berkembang maupun Negara maju melalui organisasi internasional seperti ASEAN, OKI, GNB dan PBB. 5. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pedagan ekspor dan impor, tukar menukar ilmu pengetahuan dan teknologi

Betul : 1 = 35 2 = 70 3 = 100

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

Catatan Guru

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Catatan Orang tua/Wali : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


HUBUNGAN INTERNASIONAL

Recommend Documents