Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Jurnal Vol.7 No.1 Juni 2012

ISSN : 1907 - 3941

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

o Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-Politik Non-Internasional Di Asia Tenggara: Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Dan Thailand Denik Iswardani W, Tubagus E. Faturahman, Tulus Yuniasih

o Analisis Respon Tajuk Rencana Harian Jakarta Post Dan New York Times Terhadap Intervensi Militer Di Libya Tahun 2011 Fahlesa Munabari, Surya Satria Mandala o Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran Melalui Pemberitaan Di Media Massa (Sebuah Tinjauan: Dampak Program Pengembangan Nuklir Iran Terhadap Amerika Serikat) Ica Wulansari, Doddy Wihardi o Pembentukan Dan Pragmatisme Pembangunan Identitas Nasional Di wilayah Administratif Khusus Studi Kasus: Hong Kong – Macao Jeanie Annissa o Isu Lingkungan Hidup Dalam Studi Hubungan Internasional R.M. Aria Ranggakusumah o Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani Kejahatan Korupsi Di Indonesia Yusran

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab: Dekan FISIP Pemimpin Redaksi: Rusdiyanta, S.IP, M.Si

Dewan Redaksi: Denik Iswardani Witarti, Ph.D Bambang Pujiyono, MM, M.Si Arin Fithriana, S.IP, M.Si Yusran, S.IP, M.Si

Reviewer Dato’ Dr. Junaidi Abubakar (Universiti Kebangsaan Malaysia) Denik Iswardani Witarti, Ph.D (Universitas Budi Luhur) Dr. Lili Romli (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Sekretariat Samsinar, M.Kom

Alamat Redaksi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 Telp. (021) 5853753 Ext. 252

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Denik Iswardani Witarti, Tubagus E. Faturahman dan Tulus Yuniasih tentang Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-Politik Non-Internasional Di Asia Tenggara: Studi Kasus: Indonesia, Malaysia, Dan Thailand, Fahlesa Munabari dan Surya Satria Mandala tentang Analisis Respon Tajuk Rencana Harian Jakarta Post Dan New York Times Terhadap Intervensi Militer Di Libya Tahun 2011, Ica Wulansari dan Doddy Wihardi tentang Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran Melalui Pemberitaan Di Media Massa (Sebuah Tinjauan : Dampak Program Pengembangan Nuklir Iran Terhadap Amerika Serikat), Jeanie Annissa tentang Pembentukan Dan Pragmatisme Pembangunan Identitas Nasional Di Wilayah Administratif Khusus Studi Kasus: Hong Kong–Macao, R.M. Aria Ranggakusumah tentang Isu Lingkungan Hidup Dalam Studi Hubungan Internasional, Yusran tentang Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani Kejahatan Korupsi Di Indonesia.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca. Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Juni 2012 Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Denik Iswardari Witarti

Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-

Tubagus E. Faturahman

Politik Non-Internasional Di Asia Tenggara:

Tulus Yuniasih

Studi Kasus: Indonesia, Malaysia, Dan

1-25

Thailand Fahlesa Munabari

Analisis Respon Tajuk Rencana Harian

Surya Satria Mandala

Jakarta Post Dan New York Times Terhadap

26-41

Intervensi Militer Di Libya Tahun 2011 Icha Wulansari

Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran

Doddy Wihardi

Melalui (Sebuah

Pemberitaan Tinjauan

Pengembangan

Di

Media

42-55

Massa

:

Dampak

Program

Nuklir

Iran

Terhadap

Amerika Serikat) Jeanie Annissa

Pembentukan

Dan

Pragmatisme

56-67

Pembangunan Identitas Nasional Di Wilayah Administratif Khusus: Studi Kasus : Hong Kong – Macao R.M. Aria Ranggakusumah

Isu

Lingkungan

Hidup

Dalam

Studi

68-79

Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani

81-99

Hubungan Internasional Yusran

Kejahatan Korupsi Di Indonesia

KAJIAN PERBANDINGAN DINAMIKA KONFLIK ETNIS-POLITIK NON-INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA STUDI KASUS: INDONESIA, MALAYSIA, DAN THAILAND

Denik Iswardani Witarti, Tubagus E. Faturahman, Tulus Yuniasih [email protected], [email protected], [email protected]

ABSTRACT This research discusses and compares the roots and dynamics of non-international conflicts which put respective national security of Thailand, Indonesia, and Malaysia in contest. The 20-years-in-peace Southern Thailand has been injured by an escalating conflict since 2001. Indonesia suffers several destructive ones along with its post-New Order regime’s democratization process. Malaysia also faces challenges to its national security coming from its internal conflict, similar to those threatening its neighbours— communal ones. The findings show that the conflicts are relevant with the practice of ethnic politics. Socio-political discrimination, struggle for natural resources and economy power are preserved trough assimilative nation-building strategy and political contestation coloured with ethnic sentiment. The protracted characteristic of latent conflict, poor understanding to conflict’s history and context, and the exercise of physical and/or structural violence within conflict management, are the main and still become the potential source to the escalation of the conflict and its transformation of vertical-horizontal structure. Keywords: national security, non-international conflict, communal conflict, ethnic politics, violence, vertical-horizontal conflict. PENDAHULUAN Studi

domestik di sebuah negara, terhadap

konflik

perkembangannya

sejak

awal

merupakan

salah

konflik dan tentu saja terhadap hubungan internasional.

satu subdisiplin yang terus dan paling berkembang

dalam

literatur

Di Asia Tenggara, seperti halnya

ilmu

di kawasan lain di dunia, signifikansi

hubungan internasional kontemporer. Hal

konflik internal dalam sejarah dunia

ini tentu saja berakar dari kealamian ilmu

dapat ditelusuri sejak pasca Perang

hubungan internasional yang senantiasa

Dunia Kedua hingga kini. Selain langsung menjadi ciri khas

diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antar

negara.

wujudnya

Globalisasi

batas-batas

negara

dengan yang

dinamika politik

negara-negara post-

kolonialisme,

konflik

domestik

semakin kabur memperdalam pengaruh

mendominasi tidak hanya jumlah konflik

berbagai aspek yang pada masa perang

yang berlaku tetapi juga mendominasi

kurang

pengaruh

dipertimbangkan,

seperti

kerusakan lingkungan hidup dan konflik Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

negara

terhadap terkait

kestabilan bahkan

politik

terhadap 1

Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-Politik …

Denik Iswardani W Tubagus E. Faturahman , Tulus Yuniasih

kawasan.1 Di Indonesia, konflik domestik

sehingga kini, namun tetap menjadi bom

kontemporer didominasi baik oleh konflik

waktu

horizontal maupun vertikal. Konflik etnis

consociationalism Malaysia. 2 Sementara

dan agama terjadi di beberapa daerah

itu, konflik domestik kontemporer di

seperti di Maluku, Sambas, dan Poso.

Thailand yang secara utama melibatkan

Konflik

gerakan

hubungan antara pemerintahan dengan

separatisme pernah dan sebagiannya

masyarakat juga memberikan dampak

masih bergaung di beberapa propinsi

yang tidak jauh berbeda. Sebelum tahun

seperti di Nangroe Aceh Darussalam dan

2006, konflik domestik di Thailand identik

Papua.

dengan

vertikal

berupa

Tidak jauh berbeda, tantangan

bagi

kestabilan

konflik

di

politik

Thailand

Selatan

antara pemerintah dengan masyarakat

keamanan negara Malaysia datang dari

Melayu

konflik domestik kontemporer berupa

berlangsung

konflik antar kaum, namun ditambah

menurun pada era tahun 1980an, namun

dengan

masyarakat

kembali muncul dan meningkat secara

dengan pemerintah. Konflik etnis di

signifikan sejak tahun 2001 pada masa

Malaysia pecah pada 13 Mei 1969,

pemerintahan Perdana Menteri Thaksin

berhasil

Sinawatra.

konflik

diredam

antara

oleh

pemerintah

Muslim.

Konflik

lebih

3

menyediakan

dari

Tulisan

ini 200

telah tahun,

ini

kemudian

identifikasi

beserta

perbandingan akar dan dinamika konflik 1

2

Secara global, perubahan karakteristik ini disampaikan oleh Boutros-Boutros Ghali pada tahun 1992, “We have entered a time of global transition marked by uniquely contradictory trends. Regional and continental associations of States are evolving ways to deepen cooperation and ease some of the contentious characteristics of sovereign and nationalistic rivalries. National boundaries are blurred by advanced communications and global commerce, and by the decisions of States to yield some sovereign prerogatives to larger, common political associations. At the same time, however, fierce new assertions of nationalism and sovereignty spring up, and the cohesion of States is threatened by brutal ethnic, religious, social, cultural or linguistic strife.” Boutrosboutros Ghali, (1992, 31 Januari), An Agenda for Peace: Preventive-diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Laporan Sekretaris Jenderal di depan Pertemuan Summit Dewan Keamanan PBB, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html diakses pada 9 Oktober 2011. Jika diamati dalam konteks kawasan Asia Tenggara terkini, konflik internasional yang masih berlaku di antaranya adalah konflik Thailand-Kamboja, konflik di Laut Cina Selatan dan konflik Indonesia-Malaysia. Sedangkan, konflik domestik baik itu etnis, agama maupun kepentingan berlaku di hampir setiap negara.

non-internasional yang bersifat etnikpolitik di ketiga negara besar di Asia Tenggara. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian kualitatif ini secara khusus dijalankan ke atas data-data mengenai konflik internal etnis-politik di kawasan

2

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah politik Malaysia secara umum, lihat John Funston, (2001), Government and Politics in Southeast Asia, Singapura: ISEAS. 3 Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan jumlah sejak awal konflik (1786), lihat Ahmad Omar Chapakia (a), (2000), Politik Thai dan masyarakat Islam di Selatan Thailand, Kedah: Pustaka Darul Salam Sdn. Bhd & Rmi Multimedia Publishing; Duncan McCargo (ed) (a), (2007), Rethinking Thailand’s southern violence, Singapura: NUS Press. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Denik Iswardani W Tubagus E. Faturahman, Tulus Yuniasih Thailand

Selatan

periode

objektifitas kajian dan menemukan isu-

pemerintahan Thaksin Shinawatra, di

isu yang mendasar dalam konflik. Untuk

Indonesia Paska Orde Baru, dan di

konflik yang melibatkan pihak pemerintah

Malaysia

pemerintahan

sebagai aktor konflik, selain mengambil

Abdullah Ahmad Badawi. Berdasarkan

data dari publikasi dan laporan yang

Petunjuk Pemetaan Konflik Wehr, ada

disampaikan oleh pemerintah, peneliti

beberapa faktor yang perlu dipelajari

juga mengambil dari berbagai akademisi,

sebelum mendiskusikan dinamika konflik

serta lembaga swadaya masyarakat lokal

yang menjadi fokus dari kajian ini, yaitu

dan internasional. Adapun data-data dari

pada

pada


masa

asal mula dan sebab konflik.

4

Oleh

media massa digunakan dalam rangka

karena itu, selain penyusunan sejarah

mengumpulkan kronologi kejadian dan

konflik secara kronologis, konteks konflik

data statistik terkait konflik yang dicek

penting untuk difahami sebelum proses

kembali dengan data-data kejadian dan

identifikasi

data statistik yang dikeluarkan oleh

akar

dari

konflik

yang

sebenarnya. Konflik-konflik yang dibahas

lembaga

swadaya

di ketiga negara telah dimulai sejak

sumber lain.

masyarakat

dan

sebelum tiga periodisasi yang dirujuk di atas, sehingga, penelitian ini secara

HASIL DAN PEMBAHASAN

umum juga menjalankan analisis ke atas

Identitas etnik merupakan perasaan yang

data-data mengenai sejarah dan konteks

didasarkan

konflik di masa sebelumnya. Analisis

budaya, nilai, dan ras yang mengarah

dinamika

negara

pada bagaimana menempatkan individu-

berdasarkan

individu dalam kelompok sendiri, yang

persamaan dan perbedaan mengenai

kemudian memandang kelompok sendiri

transformasi isu yang berkembang dalam

berbeda dari kelompok lain. 5 Persepsi

konflik, prasangka yang berlaku antar

atas

pihak-pihak

timbulnya jarak antara kelompok etnik

kemudian

konflik

di

ketiga

dibanding

dalam

konflik,

serta

pada

perbedaan

dengan

kesamaan

ini

yang

sejarah,

menyebabkan

pengaruh dari manajemen konflik yang

satu

lain.

Paradoks

telah dilakukan oleh pemerintah yang

etnisitas, beserta dengan politik identitas,

ikut mewarnai dinamika konflik.

di sebuah negara dipengaruhi oleh jenis

Melalui studi pustaka, penelitian ini

mengumpulkan dan

menganalisis 5

kembali analisis serta data dari berbagai sumber 4

dalam

rangka

menjaga

Paul Wehr, (1979), Conflict Regulation, Boulder: Westview, hlm. 19.

Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Rajab Ali, Endang Sri Indrwati, Achmad Mujab Masykur, “Hubungan antara identitas etnik dengan prasangka terhadap etnik tolaki pada mahsiswa Muna di Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Utara” Jurnal Psikologi UNDIP Vol.7 No.1. www.ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/arti cle/.../2943/2629 diakses April 2012. 3


rezim politik yang dianut oleh masingmasing negara.6

Denik Iswardani W Tubagus E. Faturahman , Tulus Yuniasih Benturan-benturan

pada

Keterkaitan erat antara etnisitas

konflik

di

ini

berlaku

kawasan

Thailand

Selatan yang melibatkan pihak Kerajaan

dan politik juga kental dalam konflik

dan

kepentingan yang berlaku di Thailand,

masyarakat Melayu Muslim yang telah

Indonesia dan Malaysia. Secara umum,

berlangsung sejak aneksasi Kerajaan

konflik di ketiga negara bersumber dari

Patani ke bawah Kerajaan Siam pada

adanya fakta ataupun perasaan bahwa

tahun 1786.

terjadi diskriminasi sosial, ekonomi, dan

melibatkan kepentingan memerdekaan

politik ke atas kelompok yang seringkali

wilayah ini dari Kerajaan Siam. Namun,

dipisahkan

lain

pada perkembangannya, konflik antara

berdasarkan etnis. Identitas lain seperti

kedua pihak ini tereskalasi sehingga era

agama kemudian juga tidak jarang ikut

1980an

serta dalam konflik komunal tersebut.

pemerintah, melalui transmigrasi Nikhom

Diskriminasi tersebut tidak terlepas dari

Song Tonaeng9 pada tahun 1960an serta

sejarah

terutamanya

satu

dengan

pendirian

yang

serta

proses

pembangunan bangsa (nation building)

pemerintah

8

serta

Konflik pada mulanya

karena

pendidikan

Thailand

kebijakan

dikarenakan nasional

yang

asimilasi

kebijakan memaksa

yang berlaku di negara-negara tersebut. Ciri khas sejarah negara-negara ini yang post-kolonialis (khusus untuk Thailand, kolonialisme berlaku secara informal), membawa

kemajemukan

masyarakatnya.

dalam

Pemerintah

sebagai

otoritas tertinggi dalam negara memiliki tanggung jawab tertinggi pula dalam menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu,

masing-masing

memformulasikan bangsa

sesuai

strategi dengan

pemerintah pembinaan kepentingan

nasional dilengkapi manajemen yang baik ke atas benturan-benturan yang berakar pada perbedaan identitas etnis.7

6

Lingkaran Survei Indonesia, (2008), “Faktor Etnis dalam Pilkada”, Kajian Bulanan edisi 09, Januari. 7 Untuk pembahasan mengenai strategi asimilasi yang dapat berpotensi menyebabkan benturan4

benturan dalam ‘melting pot’ suatu bangsa, lihat Baiq Wardhani, (2010), Globalisasi & Konflik Etnis, Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, hlm. 5. http://unair.academia.edu/BaiqWardhani/Papers/ 936450/Konflik_Etnis_dalam_Kajian_Politik_Glo bal diakses Juli 2012. 8 Selain materi yang dirujuk secara khusus dalam tulisan ini, pemahaman mengenai sejarah dan konteks lebih lanjut mengenai konflik di kawasan ini dapat dilihat dalam: Chaiwat Satha-Anand (a), (1986), “Islam and Violence: a case study of violent events in the four southern provinces, Thailand, 1976-1981”, USF Monographs in Religion and Public Policy 2, Florida: University of Florida; Ahmad Omar Chapakia (b), (2002), Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002, Bangi: Penerbit UKM; Nik Anuar Nik Mahmud, (1999), Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, Bangi: Penerbit UKM; Ibrahim Syukri, (1985), History of the Malay Kingdom of Patani, Ohio: Center for International Studies, Ohio University; Ian Storey, (2007), “Ethnic Separatism in Southern Thailand: Kingdom Frayin at the Edge?” AsiaPacific Center for Security Studies. 9 Proyek ini merupakan proyek pembukaan lahan oleh pemerintah dengan memindahkan hingga 160,000 warga luar kawasan Thailand Selatan ke kawasan ini karena keterbelakangan pembangunan ekonomi. Sebagian besar warga tersebut adalah penganut Budha. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Denik Iswardani W Tubagus E. Faturahman, Tulus Yuniasih


penggunaan bahasa serta pakaian Thai

partai politik utama Barisan Revolusi

dan

Nasional Melayu Patani (BRN))

agama

Buddha.

Kebijakan

ini

11

dan

merupakan strategi pembinaan bangsa

pelarian Melayu Muslim masuk ke dan

berdasarkan ideologi negara Thailand

bermukim di dalam wilayah Malaysia

yaitu “Bangsa (Thai), Agama (Buddha),

(terutama di perbatasan utara seperti di

dan

propinsi Kedah, Kelantan, Perlis, Perak

Raja”

dalam

rangka

menjaga

12

keutuhan dan persatuan masyarakat

dan Terengganu)

namun

mendiskriminasi

langsung dengan dua dari tiga kawasan

Muslim

utama konflik (Yala dan Narathiwat) dan

justru

masyarakat

Melayu

secara

sosial-politik.

yang berbatasan

memiliki kesamaan sejarah Pattani, etnis

Kondisi dan hubungan antara

Melayu dan agama Islam. Ketegangan

kedua kaum di kawasan ini sempat

yang kemudian berlaku antara Malaysia

membaik

dengan

pada era 1980an dengan

Thailand

terkait

konflik

ini

adanya pengelolaan konflik yang baik

menyebabkan

pada masa Jenderal Prem Tinsulanonda

mengembalikan para pelarian tersebut

(dari golongan Tentara Prachatiphatai

dan mengekalkan ketegangan antara

(Tentara

kedua negara.13

Demokratis)),

namun

tereskalasi sejak peningkatan kekerasan sejak

tahun

2001.

10

Faktor

Malaysia

menolak

Tidak jauh berbeda dari Thailand,

utama

kemunculan konflik etnis di Indonesia

penyebab eskalasi bukan lagi mengenai

juga terkait erat dengan implementasi

diskriminasi sosio-politik, namun lebih kepada

karena

kekerasan

yang

dilakukan pemerintahan Thaksin dalam manajemen

konflik.

Namun,

pada

akhirnya konflik masih melibatkan unsur etnik

serta

agama

benturan-benturan

dengan

antara

adanya

masyarakat

Melayu Muslim dan Buddha. Anggota gerakan separatis (terutama bagi ketiga

10

Untuk jumlah dan sebaran menurut agama, lihat Data Kekerasan di Kawasan Selatan Srisompob dalam Srisompob Jitpiromsri & Panyakan Sobhonvasu, “Unpacking Thailand’s Southern Conflict: The Poverty of Structural Explanations”, dalam Duncan McCargo (a), hlm. 91. Antara Oktober 2000 sehingga Juli 2001 kekerasan meningkat sehingga 27 kasus. Lihat Chidchanok Rahimmula dalam Duncan McCargo (b), (2007), “Thaksin and the Resurgence of Violence in the Thai South”, dalam Ibid. hlm. 41.


11

Kumpulan Belia Koordinasi, sayap tentara muda BRN-C telah menjadikan Malaysia sebagai tempat perekrutan anggota. Anthony Davis, (2005), ‘No End in Sight for Southern Thailand's Escalating Insurgency’, Jane’s Intelligence Review, hlm. 14-19. 12 Wan Kadir Che Man, (1990), Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malay of Southern Thailand, hlm. 159. 13 ICG (b), (2005), “Thailand’s Emergency Decree: no solution,” Asia Report 105, hlm. 7. Thaksin menyatakan bahwa gerakan teroris di Thailand telah menggunakan kawasan hutan di Malaysia sebagai tempat latihan terutama dengan banyaknya kelompok separatis berpusat di kawasan perbatasan dalam Malaysia. Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh ajaranajaran fundamental di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Pernyataan ini menimbulkan kecaman dari pemimpin Malaysia dan Indonesia. Duncan McCargo (c), (2008), “What’s Really Happening in Southern Thailand?” kertas kerja dipersiapkan untuk ISEAS Regional Forum, Singapura, 8 Januari 2008, hlm. 5. Telah mendapat ijin merujuk oleh penulis. 5



kebijakan transmigrasi oleh pemerintah.

digantikan oleh kaum pendatang BBM

Konflik di Ambon, Kalimantan dan Poso

yang lebih mampu bersaing. Meskipun di

bahkan Papua merupakan konflik-konflik

kota orang Kristen tetap memiliki posisi

komunal yang bersumber dari adanya

penting di jabatan-jabatan pemerintahan

penyatuan dua kelompok etnis dalam

daerah. Begitu juga di beberapa daerah

suatu wilayah. Dimensi ekonomi juga

di

kental dalam diskriminasi sosial dan

memperoleh prioritasnya.15

luar

kota,

penduduk

asli

tetap

politik yang berlaku dengan adanya tarik

Di Sampit, etnis Dayak yang telah

menarik kekuasaan di daerah-daerah

lama merasa dinafikan oleh pemerintah,

tersebut

dengan

terganggu

dengan

kelompok pendatang yang secara jelas

pendatang

terutama

dibedakan secara etnis dan budaya.

melalui

program

antara

kaum

asli

Sebelum konflik terjadi, Maluku merupakan

kawasan

yang

damai.

masuknya etnis

para

Madura

transmigrasi.

Kedatangan etnis Madura tersebut tidak saja menguasai prekonomian Kalimantan

Penduduk asli Ambon yang mayoritas

Tengah,

beragama Kristen hidup berdampingan

tatanan budaya Dayak yang selama ini

dengan para pendatang dari berbagai

dipertahankan

kawasan

tanah adat milik etnis Dayak misalnya

Indonesia

terutama

Bugis,

tetapi

juga

oleh

telah

mereka.

merusak

Banyak

Buton, Makassar, Minahasa, Jawa, dan

dijadikan

Cina. Para pendatang terutama dari

sepihak oleh etnis Madura, sehingga

Bugis, Buton dan Makasar (BBM) yang

menimbulkan kebencian dan perlawanan.

kebanyakan beragama Islam masuk ke

Perselisihan antara etnis Dayak dan

Ambon sejak tahun 1970an. Migrasi

Madura

penduduk dari Pulau Jawa semakin

terbuka pada tahun 1996, 1997 dan 2001;

banyak melalui program transmigrasi. 14

ribuan

orang

Ini secara progresif mengubah penduduk

ratusan

ribu

Maluku

pelarian

yang

awalnya

kebanyakan

beragama Kristen menjadi mayoritas

Kristian

secara

ekonomi

perkebunan

berkembang

ke

menjadi

meninggal etnis

konflik

dunia

Madura

Pontianak,

secara

dan

menjadi

Kalimantan

16

Tengah.

Muslim. Misalnya, di Maluku Tengah penduduk

lahan

Penduduk Poso juga sebagian besar

merupakan

para

pendatang.

Pergeseran di antara penduduk juga 14

6

Program transmigrasi adalah suatu program pada era Presiden Soeharto untuk memindahkan penduduk dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Penduduk yang turut serta dalam transmigrasi disebut sebagai transmigran.

15

Jon Goss, (2000), “Understanding the “Maluku Wars”: Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace”, Cakalele (11): hlm. 7–39. 16 Tim Huxley, (2002), “Disintegrating Indonesia? Implications for regional security,” Adelphi Paper, (349): 63. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



sering terjadi akibat masalah politik,

menjadi sumber nafkahnya.19 Persaingan

ekonomi, sosial dan budaya. Geseran-

ekonomi serta rasa kebencian yang

geseran

memuncak dari isu agama menyebabkan

yang

dihubungkan agama

terjadi

dengan

seringkali

permasalahan

sehingga

menimbulkan

kerusuhan. Mayoritas penduduk juga beragama

Kristen.

17

konflik

Poso

menjadi

kompleks.

Permasalahan kecil dapat berkembang menjadi kerusuhan besar.

Kebijakan

Di Papua, program transmigrasi

pengembangan wilayah di Indonesia

dan pembukaan pusat-pusat ekonomi

Timur

baru

pada tahun 1980-an meliputi

menyebabkan

para

pendatang

perbaikan sarana ekonomi termasuk

terutama etnis Jawa, Bugis, Makassar

perbaikan

propinsi

dan Buton mendominasi budaya dan

sehingga banyak penduduk Sulawesi

ekonomi. Hal ini secara tidak langsung

Tenggara

telah menghancurkan nilai-nilai

poros

dan

terutama ke

antara

Selatan

Poso.

Ini

berpindah berpengaruh

etnis

Papua dan merampas hak ekonomi

yang

mereka. Memudarnya nilai-nilai budaya

Kristiani

menyebabkan masyarakat Papua lebih

berjumlah 34.78 persen dan Katolik

berpegang pada etnis Malanesia dan

hanya 0.5 persen, sementara itu warga

agama Kristen sebagai identitas diri yang

18

dapat memperkuat munculnya keinginan

sektor

untuk memisahkan diri dari Indonesia.

terhadap

komposisi

berubah

drastis.

penduduk

Penduduk

Muslim naik menjadi 63.33 persen. Dominasi

dan

penguasaan

ekonomi oleh para pendatang yang

Keberhasilan

mayoritas ialah etnis Bugis membuat

mendominasi ekonomi Papua terutama

penduduk asli Poso mulai terpinggirkan

di Sorong, Jayapura dan Timika juga

sehingga

berbagai

menimbulkan kecemburuan sosial dan

masalah sosial seperti kemiskinan dan

kebencian rakyat Papua terhadap etnis

kecemburuan sosial. Tekanan ekonomi

tertentu sehingga dapat menjadi pemicu

yang

terjadinya

tinggi

memunculkan

di

masyarakat

Poso

menyebabkan banyak penduduk pribumi

pendatang

menjual harta bendanya termasuk tanah

Papua.20

perkebunan cokelat yang selama ini

para

konflik dengan

pendatang

di

antara penduduk

yang

para asli

Di Indonesia, faktor penguasaan sumber daya alam juga tidak jarang

17

Gerry Van Klinken, (2004), Communual violence and democratization in Indonesia, small town War, London: Routledge, hlm. 73. 18 Dhuroruddin Mashad dan Emilia Yustingrum, (2006), “Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik Poso,” dalam Syafuan Rozi, et.al., op. cit., hlm. 43. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

19 20

Gerry Van Klinken, 2004, hlm. 74-75. Yulia Sugandi, (2008), Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua, Friedrich Ebert Stiftung, hlm. 5, http://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/06393.pdf diakses 21 November 2010. 7


ditemukan

sebagai

mempengaruhi

elemen

yang

kedinamikan

konflik,


jumlah pendatang rata-rata per tahunnya mencapai 3 ribu orang.

22

Buruknya

terutama dalam konflik vertikal di Aceh

interaksi sosial di antara masyarakat

(minyak dan gas alam) dan konflik

lokal dan pendatang telah menciptakan

horizontal di Tarakan (batu bara). Konflik

konflik sosial yang merugikan banyak

di

pihak.

Tarakan

(Kalimantan

Timur)

Keinginan

pemerintah

untuk

bersumber dari masalah kecemburuan

melakukan pemerataan ekonomi dan

sosial dalam pengelolaan sumber daya

menjalin

alam di antara masyarakat asli dengan

masyarakat justru menciptakan konflik

pendatang. Tarakan menyimpan potensi

sosial.

sumberdaya mineral batu bara yang cukup besar, yaitu sekitar sampai 140 juta ton cadangan batu bara.

21

Ini

interaksi

sosial

di

dalam

Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah

dianggap

meminggirkan

cenderung

masyarakat

asli.

menjadi daya tarik bagi para pendatang

Maraknya perusahaan-perusahaan besar

untuk

mengekspolitasi

alam

tersebut.

Kota

sumber

daya

yang

Tarakan

yang

mengeruk sumber daya alam, yang

berbondong-bondong

terkenal dengan nama “Bumi Paguntaka”

dengan

ini

masyarakat asli sesuai nilai kultural

memang

memiliki

karakteristik

susah

payah

mereka

atas sejumlah suku bangsa dan etnis.

memarginalkan masyarakat asli. Hal ini

Penduduk asli Kota Tarakan itu sendiri

diperparah dengan tekanan dari pihak

adalah

penguasa, baik nasional maupun lokal.

aslinya

Tidung,

berada

di

yang bagian

wilayah utara

Akibatnya,

warga

sistematis

oleh

masyarakat yang majemuk yang terdiri

suku

secara

dijaga

datang

pendatang

telah

yang

Kalimantan Timur dan Sabah (Malaysia).

dianggap turut serta menikmati hasil

Sementara itu sebagian penduduk ialah

eksploitasi sumber daya itu akhirnya

warga pendatang seperti suku Bugis

dianggap

Letta, Jawa, Madura, dll.

terlihat. Ketidakpuasan warga asli yang

musuh

yang

jelas

Perkembangan ekonomi Tarakan

telah berurat berakar akibat ketimpangan

yang cukup baik menjadi daya tarik bagi

ekonomi, politik, dan keadilan yang

para pendatang. Menurut catatan BPS,

mereka

pertumbuhan penduduk Tarakan setiap

meletusnya bentrokan antar etnis pada

tahunnya selalu meningkat 5-7%, dengan

tanggal 26 September 2010, yang dipicu

21

22

8

Radar Tarakan, (2012, 12 Juni), “Batu Bara di Tarakan Takkan Dieksploitasi,” http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori /detail/Tarakan/25323 diakses pada 22 Juni 2012.

rasakan

berujung

pada

Jawa Pos, (2011, 22 November), “Penduduk Tarakan Didominasi Pendatang,” http://www.jpnn.com/read/2011/11/22/108817/P enduduk-Tarakan-Didominasi-Pendatangdiakses pada 15 Mei 2012. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



oleh perkelahian dua kelompok anak

beragama diperbolehkan selama tidak

muda.23 Bentrokan ini kemudian meluas

ada pertentangan dengan umat muslim).

menjadi konflik komunal di Tarakan.

Bahasa Melayu juga resmi menjadi

Ketiga dimensi pertama dalam

bahasa nasional setelah sepuluh tahun

diskriminasi yang menjadi sumber konflik

diperjuangkan melalui Akta Kebangsaan

di Indonesia juga berlaku di Malaysia.

Bahasa 1967. Bahasa Inggris dapat juga

Keadaan di Malaysia ini tidak terlepas

digunakan sebagai bahasa resmi tetapi

dari sejarah penjajahan yang membawa

tidak bahasa Cina atau Tamil (bahasa

masuk kaum Cina dan India sebagai

India yang utama).

para

pendatang

dalam

memajukan

Di bidang pendidikan pun Melayu

ekonomi Malaysia. Dominasi atau status

menikmati

istimewa

Akta Pendidikan 1961 dijelaskan bahwa

yang

kemudian

diberikan

keisitimewaannya.

kepada kaum Melayu sebagai penduduk

pendidikan

asli, kekuatan ekonomi kaum Cina dan

menggunakan bahasa Melayu, Inggris,

kondisi

kaum

Mandarin, atau Tamil. Namun, sekolah

inferior

terhadap

India

yang

seringkali

dua kaum

lainnya

dasar

dapat

Dalam

belajar

menengah di Malaysia hanya dapat

secara sejarah merupakan sumber serta

menggunakan

potensi konflik utama di negara ini.

Inggris.

bahasa

Hanya

Melayu

sekolah

dan

menengah

Meskipun di sektor lain etnis Cina

berbahasa Melayu (sekolah kebangsaan)

lebih dominan, tetapi dalam politik etnis

yang bebas uang sekolah. Ketika orang

Melayu lebih berkuasa. Ini membawa

melayu diterima pada tahap sekolah

keuntungan tersendiri karena banyak

menegah akhir mereka secara otomatis

beberapa

menerima

kebijakan

secara

ekplisit

beasiswa,

tanpa

ditujukan untuk kepentingan kominitas

pertimbangan

Melayu. Beberapa kebijakan tersebut di

keluarga. 25 Pada tahun 1971 University

antaranya adalah sebagai berikut;24

of Malay menerapkan bahasa Melayu

Konstitusi federal tahun 1957 yang

sebagai

bahasa

kondisi

adanya

resmi.

ekonomi

Universitas-

menjadikan Islam, agama dari

universitas baru dan sekolah teknik yang

etnis Melayu, sebagai agama resmi

ditujukan kepada etnis Melayu dibangun

nasional

dan institusi bumiputera lainnya juga

(walaupun

kebebasan

dibangun secara cepat. Pada tahun 1978, 23

Tribunnews, (2010, 1 Oktober), Kronologi Konflik Tarakan Versi Polisi, http://bangka.tribunnews.com/2010/10/01/kronol ogi-lengkap-konflik-tarakan-versi-polisi/ diakses pada 4 Mei 2012. 24 Robert Klitgard & Ruth Katz, (1983), “Overcoming Ethnic Inequalities: Lesson from Malaysia,” Journal of Policy Analysis & Management Spring 83 (2):3, hlm. 333-349.. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

25

Yoshimitsu Takei, et.al., (1973), “Educational Sponsorship by Ethnicity: A Preliminary Analysis of the West Malaysian Experience,” Southeast Asia Series No. 28, Athens, OH: Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program Papers in International Studies, hlm. 12-13. 9



sebaliknya, komunitas kaum Cina ditolak

Baru (New Economy Policy/NEP) tahun

untuk

1970. NEP merupakan respon lanjutan

dapat

mendirikan

Merdeka

University.26

dari kerusuhan etnik yang terjadi pada

Etnis Melayu juga mendapatkan beberapa

perlakuan

khusus

secara

bulan Mei 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk

menyusun

kembali

ekonomi, diantaranya adalah “the system

ketidakseimbangan

of Malays reservation”. Kebijakan itu

masyarakat. Klitgard dan Ruth (1983)

intinya adalah menetapkan beberapa

dalam kajiannya menyatakan tujuan NEP

lahan

adalah

tanah

tertentu

yang

khusus

sosial-ekonomi

“restrukturisasi

di

masyarakat

diberikan kepada kaum Melayu, operasi

Malaysia menuju keseimbangan ekonomi,

penetapan kuota untuk perizinan untuk

dan untuk mengurangi atau bahkan

sektor bisnis tertentu, terutama yang

mengilangkan identifikasi ras dan etnik

berkaitan dengan kendaraan umum dan

dengan fungsi ekonomi”. Namun, dalam

kuota spesial untuk beasiswa pendidikan

pelaksanaannya,

umum”.

27

Administrasi

pemerintahan

juga untuk memberikan rasio 3:1 atau

NEP

membawa

sejumlah perubahan yang tetap ditujukan demi kepentingan orang Melayu.28

4:1 dari jumlah Melayu terhadap non-

Sementara

itu,

etnis

Cina

melayu pada banyak profesi di tingkat

memiliki kekayaan dengan menguasai

atas. Kemudian, melalui pendirian Bank

sebagian industri Malaysia. Sedangkan

Bumiputra (Bumiputra atau son of soil,

etnis

diartikan sebagai kaum melayu atau

pembahasan konflik ini. Pola etnisitas

masyarakat

1965,

tersebut

kredit,

berbeda-beda di berbagai faktor. Faktor

asli)

pemerintah

pada

tahun

menyediakan

India

selalu

menciptakan

pelayanan perbankan, bimbingan teknis

faktor

kepada

sebagai berikut;29

merekrut

para

pebisnis

pegawai

Melayu

Melayu

dan

sebagai

terlupakan

tersebut

kondisi

di antaranya

dalam

yang

adalah

1. Pendidikan

prioritas.

Jumlah

Keuntungan yang diperoleh kaum

dibedakan

partisipasi

yang

berdasarkan

dapat etnis.

Melayu semakin terbuka lebar ketika

Semakin tinggi tingkat pendidikan,

pemerintah melalui Rancangan Malaysia

semakin besar jumlah etnis Cina dan

Kedua mengeluarkan Kebijakan Ekonomi

semain sedikit jumlah Melayu. Rasio pendikan pada tahun 1970 adalah 43% Melayu, dan 50% Cina. Namun

26

Tham Seong Chee, (1979), :Issues in Malaysian Education: Past, Present and Future,” Journal of Southeast Asian Studies, 10 (1979), hlm. 349. 27 Gordon P Means, (1970), Malaysian Politics, New York: New York University Press, hlm. 177. 10

jumlah representasi dalam bidang 28 29

Robert Klitgard & Ruth Katz, (1983), op. cit. Ibid. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



pengetahuan adalah 188 Melayu dan

mencapai puncaknya pada tahun 1987.

1.222 Cina.

30

2. Pekerjaan

Sejak itu, ketengangan antara etnis

Cina dan Melayu meningkat.

31

Hal ini

Terdapat 60% etnis Cina yang bekerja

diperparah dengan diskriminasi ekonomi

di

yang ditemui oleh kaum etnis Cina

sektor

industri

seperti

pertambangan, manufaktur, dan lain-

dengan

lain.

ketidakpuasan

Etnis Cina juga mendominasi

berlakunya etnis

NEP,

serta

Melayu

dengan

Hasilnya,

antara

75% sektor professional, teknikal, dan

kebijakan

managerial.

dominasi

tahun 1985 dan 1987 ketika ekonomi

melayu sebanyak 75% pada sektor

Malaysia berada pada masa yang buruk,

petani kecil dan Nelayan. Sedangkan

hubungan antar etnis Malaysia semakin

etnik India sebagian besar bekerja

memburuk dan mencapai puncaknya

pada

tulis,

pada tahun 1987.32 Pada tahun 1990an,

professional servis, dan perkebunan

perselisihan kultural diantara Melayu dan

karet.

non-Malayu

Sementara

bidang

sales,

juru

3. Kepemilikan Orang

perlahan.

Melayu

tersebut.

telah

mereda

secara

33

hanya

memiliki

perusahaan

sebanyak

kultural antara etnis Cina-Melayu mereda,

1,5% dari kepemilikan modal dan

etnis India yang selama ini tidak menjadi

saham pada perusahaan tertentu.

bahasan mulai bergejolak. Melalui Hindu

Etnis Cina memiliki sekitar 22%, India

Rights Action Force (Hindraf) mereka

dibawah 1% dan sebanyak

memperjuangkan persamaan hak bagi

kepemilikan

62%

dikuasai asing.

Setelah

suasana

perselisihan

minoritas etnis India di Malaysia. Hindraf

4. Pendapatan

merupakan gabungan LSM/NGO kaum

Rata rata pendapatan perbulan orang

India, yang mendakwa kaum India dan

Melayu US$70, Cina US$158, dan

agama Hindu di tindas oleh pemerintah

India

Malaysia dan mendakwa pemerintah

US$122.

Pendapatan

menunjukkan

tingkat

etnis

mewakili

Melayu

ini

kemiskinan, 74%

telah

melakukan

genosida,

dari

jumlah kaum misikin, Cina 17%, sedangkan India 8%.

Dari beberapa permasalahan di atas, permasalahan pendidikan dinilai menjadi salah satu sumber utama konflik yang terjadi pada tahun 1973-1990, dan Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Malaysia 30

Sharon Carstens, (1998), “Dancing Lions and Disappearing History: The National Culture Debates and Chinese Malaysian Culture”, Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 13(1), hlm. 11-64. 31 Kua Kia Soong, (2010), 445 Days Under The Isa: Operation Lalang 1987-89, Selangor: Suaram Komunikasi. 32 Lee Hock Guan, (2000), “Ethnic Relations in Peninsular Malaysia : The cultural and economic dimensions”, Institute of Southeast Asian Studies, Social and cultural issues (1) 33 Ibid. 11



yaitu pembunuhan 100 orang India pada

kesempatan yang sama dalam proses

kerusuhan Kampung Medan (kerusuhan

keterlibatannya.

kaum Melayu dan kaum India) pada

terakhir demonstrasi kelompok Hindraf

bulan Maret

2001.

34

35

Perkembangan

Organisasi ini

muncul pada14 Februari 2011, pada saat

telah dinyatakan sebagai

itu Penasihat Partai Hak Asasi Manusia

organisasi terlarang pada tanggal 6

(HRP), P. Uthayakumar yang juga aktifis

Desember 2007 oleh Menteri Dalam

Hindraf

Negeri Malaysia, Syed Hamid. Hindraf

penahanan terhadap 22 dari 75 aktivis

termasuk

dalam

Hindraf sehingga jam 5 petang, karena

ekstremis

dan

sebetulnya

daftar

kelompok

disinyalir

dapat

menyatakan

dianggap

melanggar

bahwa,

terjadi

Undang-Undang

mengganggu keamanan dan ketertiban

Malaysia 5 (4) mengenai Perlembagaan

publik Malaysia. Kementrian Luar Negeri

Persekutuan. Mereka ditahan karena

Malaysia mengemukakan bahwa Hindraf

menyebarkan

memanfaatkan agama untuk memecah

menyerukan

belah

ini

HAM di Malaysia dengan mengenakan

dianggap telah menyebarkan pesan-

atribut Hindraf. Penangkapan terhadap

pesan

Aktifis Hindraf dianggap sebagai salah

masyarakat

yang

dan

dapat

selama

menimbulkan

protes-protes

dan terhadap

satu usaha pemerintah Malaysia dalam

ketegangan antar agama di Malaysia. Pada tanggal 15 November 2007,

menekan etnis India dalam parlemen, hal

aktifis

Hindraf

ditangkap

ini dibuktikan dengan etnis Melayu yang

anggapan

telah

melakukan

mengalami penurunan kuota di parlemen

beberapa dengan

poster-poster

penghasutan dan propaganda publik karena

menuduh

mempraktikkan

sebanyak 10% pada tahun 2011.36

Malaysia

“pembersihan

etnis”

Konflik terakhir yang melibatkan Hindraf

merupakan

insiden

terakhir

terhadap warga keturunan India tersebut.

setelah tragedi Kampong Medan. Namun,

Mereka

dan

terdapat jarak yang cukup jauh antara

mengerahkan lebih dari 8,000 warga

kedua insiden tersebut dengan tragedi

etnis India ke jalan untuk mengeluhkan

Mei 1969. Melihat hal ini, pemerintah

diskriminasi

Hindraf

Malaysia

harus

menginginkan adanya pemilihan umum

terhadap

isu

melakukan

rasial.

demonstrasi

Pihak

lebih

berhati-hati

perkauman

yang

yang bersih di Malaysia, dan memastikan bahwa

34

etnis

India

mempunyai

R. Shan, “Hindraf is not about an individual’s agenda”, diakses dari http://hindraf.org/newsstatements/310-hindraf-is-not-about-anindividuals-agenda-r-shan.html pada 24 Juni 2012.

12

35

Jalil Hamid, (2007), “Malaysia police arrest leaders of Indian protest”, diakses dari http://www.reuters.com/article/2007/11/23/usmalaysia-protest-idUSKLR16054120071123 pada 24 Juni 2012. 36 Selena Tay, “BN leadership living in fear?,” diakses dari http://interceder.net/latest_news/HINDRAF pada tanggal 23Juni 2012. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



37

merupakan bom waktu yang suatu waktu

di Thailand.

dapat

masyarakat untuk masuk ke dalam level

mengancam

keamanan

dan

keutuhan negara Malaysia.

Pada sisi lain, upaya

pemerintahan pusat

Dari penjelasan di atas, konflik

masih

adanya

ini

menandakan

prasangka

dan

komunal di ketiga negara di atas juga

ketidakpercayaan

semakin memburuk dengan kekalnya

Muslim terhadap sistem demokrasi yang

prasangka,

secara

stereotipe

dan

ketidakpercayaan antara kelompok yang bertikai.

Kedua

meningkat berlaku

hal

ini

diskriminasi

bersumber

atau

yang

memiliki

seharusnya

Melayu

menjamin

kebebasan setiap penduduk Thailand.

semakin

ketika

ideal

masyarakat

Hal yang sama berlaku ketika kontestasi politik yang sama berlaku di Indonesia

melalui

berbagai

konflik

hubungan yang erat dengan masalah

komunal

kekuatan yang menguasai area konflik.

penyelenggaraan pilkada. Dalam kasus

Pada kondisi tersebut lah dimensi politik

konflik

etnis terlihat kental dalam konflik antar

bagaimana

kelompok etnis tersebut, terutama bagi

merepresentasikan suku atau kelompok

konflik yang sifatnya vertikal atau tidak

etniknya

simetris. Sebagai contoh adalah konflik

memperpanjang

antara kerajaan dan pemerintah Thailand

penguasaan berbagai sektor kehidupan

melawan masyarakat Melayu Muslim

termasuk ekonomi dan kesejahteraan.

berlangsung begitu lama karena adanya

Faktor

perbedaan kekuatan politik yang begitu

Maluku yaitu faktor politik, ekonomi dan

besar. Pemerintah secara de facto dan

sosial budaya. 38 Faktor politik berkaitan

de jure memiliki kekuatan dan otoritas

dengan pengelolaan tata pemerintahan

terbesar

dan

daerah yang diskriminatif. Elit politik

membuka akses terhadap penggunaan

beragama Kristen mendominasi jabatan-

semua

jabatan penting di institusi daerah dan

untuk

menggunakan

kekuatan

negara.

Sehingga,

terutamanya

Ambon

dan

para

tidak

pemicu

Poso,

pemimpin

segan

terjadinya

institusi-institusi

formal

masyarakat

Sementara

para

berada

di

bawah

itu,

terlihat yang

untuk

dominasi

tercipta ruang gerak yang sempit bagi yang

menyusul

dan

konflik

di

lainnya. pendatang

yurisdiksi pihak lawan. Oleh karena itu,

khususnya dari etnis BBM menguasai

pada

semua kegiatan perdagangan dan bisnis

akhirnya,

masyarakat

Melayu

Muslim berupaya untuk mengimbangi kekuatan

kerajaan

dan

pemerintah

dengan ikut serta dalam pemilihan umum


37 38

Lihat catatan kaki nomor 11. Michael E. Brown, (2001), “Ethnic and internal conflicts: causes and implication,” dalam Chester A. Crocker (ed.), Turbulent Peace: The Challenge of Managing International Conflict. Washington: United States Institute of Peace. hlm. 214. 13



tanah-tanah

pendukung dari setiap-tiap kelompok. 39

menimbulkan

Ikrar damai pada 12 Mei 1999 dengan

kecemburuan sosial terutama penduduk

semboyan Ale Rasa Beta Rasa sempat

yang

mendamaikan kedua kelompok agama

serta

kepemilikan

masyarakat,

sehingga

beragama

faktor

Kristen.

sosial-budaya

Sedangkan adanya

yang bertikai. Namun suasana kembali

diskriminasi budaya, perbedaan persepsi

memanas menjelang pemilihan umum

serta stigma antara satu identitas budaya

tahun 1999. Ketegangan politik terjadi

dengan

berkaitan dengan dominasi kelompok

yang

menimbulkan yang

adalah

lainnya

sehingga

geseran-geseran

akhirnya

menimbulkan

Kristen dalam penguasaan daerah.

konflik

Dominasi kelompok Kristen pada posisi

horisontal. Insiden-insiden yang terjadi

strategis

merupakan

diskriminasi

wujud

aksi

perlawanan

masyarakat Kristen terhadap pendatang terutama

yang

Dominasi

berasal

ekonomi

menyebabkan

dari

kaum

penduduk

ini

terebut

telah menyebabkan

kepada

penduduk

asli

Maluku lain yang beragama Islam.

BBM.

Masing-masing

ciri

khas

BBM

kentalnya dimensi politik etnis di kedua

Kristen

negara di atas juga berlaku di Malaysia.

mengadakan pengusiran besar-besaran. Hal

40

sosial

Demokrasi

consociationalism

yang

mengkekalkan

selama ini dilaksanakan oleh Malaysia

kesenjangan dan kecemburuan sosial

merupakan upaya untuk meminimalisir

yang hanya meningkatkan prasangka

potensi konflik komunal terutama yang

dan ketidakpercayaan antara kelompok.

sifatnya

Para

Malaysia (kaum Melayu) dengan kaum

calon

penguasa

bahkan

vertikal,

antara

menggunakan kekuatan simbol etnis dan

pendatang

agama dalam memobilisasi suara dalam

Berdasarkan

demokrasi

pemilihan.

masyarakat

pluralis

Kondisi

ini

justru

(kaum

Cina

penguasa

dan

India). untuk

tersebut,

memperburuk konflik laten yang berlaku

keselamatan kepentingan setiap kaum

di antara masyarakat heterogen yang

dijaga

sebelumnya

pembagian

kekuasaan

karena perbedaan sosial dan ekonomi

pemerintahan

(Barisan

tersebut. Kerusuhan besar terjadi pada

Namun, di sisi lain, hal ini justru secara

saat dua pemuda yang berbeda agama

jelas mencerminkan bahwa setiap kaum

telah

mengalami

konflik

dalam

sebuah

mekanisme dalam Nasional).

terlibat dalam perselisihan di stesen Batu Merah pada 19 Januari 1999. Peristiwa tersebut menyebar menjadi suatu konflik besar dan meluas karena membawa simbol-simbol 14

agama

untuk

mencari

39 40

Tempo, 15 Maret 1999. Moh. Nurhasim dan Tri Ratnawati, (2006), “Kapasitas Negara dan masyarakat dalam Resolusi Konflik di Ambon,” dalam Syafuan Rozi, et.al., Kekerasan Komunual, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 119. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



masih harus diatur di bawah masing-

non-melayu terutama etnis Cina dan

masing perwakilan yang berasal dari

Barisan alternatif (Alternative Front).41

kaum tersebut. Artinya, belum terdapat

Kedua

partai

Melayu-Muslim

kepercayaan yang cukup tinggi antara

utama di Malaysia yaitu UMNO yang

ketiga

lebih sekuler dan PAS yang lebih religius

kaum

untuk

menyerahkan

kekuasaan pada siapapun pihak yang

terus

terpilih secara mayoritas.

dukungan mayoritas penduduk muslim

Terdapat 14 partai yang berkuasa di

“Barisan Koalisi Nasional”

(Front

bersaing

untuk

mendapatkan

Malaysia. Namun secara bersamaan mereka

juga

berusaha

untuk

tidak

National Coalition), yang awalnya hanya

mengasingkan atau melanggar hak etnik

terdiri

lain

dari

3

partai

Semenanjung

politik

Malaysia.

di

Sejak

yang

menciptakan

Nasional

tetap

telah

memegang

dijamin

konstitusi.

Mekanisme ini digunakan dengan tujuan

kemerdekaan pada tahun 1957 Barisan (Barnas)

telah

keseimbangan

menggunakan

islam

dengan secara

kekuasaan. BN terdiri dari partai politik

simbolis

yang

Aliansi

Malaysia. Namun pada pelaksanaannya

yang

penggunaan tindakan dan aksi simbolik

National

yang dilakukan UMNO dan PAS jauh

Malaysian

melebihi aksi secara substansif sehingga

berbasis

Koalisi terdiri

etnis

seperti;

Semenanjung dari

United

Organization Chinese

Malaysia Malays

(UMNO),

Association

Malaysian

menghasilkan

tindakan

pada

politik

politik

yang

terpengaruh oleh Islam. Hal ini membuat

koalisi

UMNO dapat terus mempertahankan

memiliki “markas atau tempat” di Sabah

kontrol politik tetapi juga membuat PAS

dan Sarawak Malaysia Timur, antara lain

sebagai oposisi mendapatkan “basis

Sarawak United Peoples’ Party (SUPP)

politik” (Political Ground).42

partai

Congress

dan

subtantif

(MIC).

Beberapa

Indian

(MCA),

dan

dari

bagian

dan Sabah Progressive Party (SAPP).

Dari pengalaman ketiga negara di

Partai oposisi yang dominan adalah Pan

atas, meskipun konflik berlangsung lama

Mlayan Island Party (PMIP), yang lebih

dan sulit untuk

diselesaikan, bukan

dikenal dengan sebutan PAS. Partai ini adalah

partai

yang

berbasis

islam.

Beberapa partai oposisi lainnya adalah Democratic

Action

Party

yang

mendapatkan dukungan dari masyarakat


41

Report on the State of Women in Urban Local Government Malaysia 2010, www.unescap.org/huset/women/reports diakses 12 Mei 2012. 42 Erica Miller, (2004), “The Role of Islam in Malaysia Political Practice” , The Fletcher School Online Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization (Fall), http://fletcher.tufts.edu/AlNakhlah/Archives/~/media/Fletcher/Microsites/al %20Nakhlah/archives/pdfs/miller.ashx diakses pada 5 April 2012. 15



berarti upaya untuk penyelesaian tidak

dalam beberapa kebijakan keamanan: (1)

terus

implementasi

dijalankan.

Berbagai

strategi

Kebijakan

Anti-Narkoba

dilakukan oleh negara sebagai aktor

diserahkan

utama pelaksana politik normal, serta

termasuk dalam hal pembunuhan ekstra-

berbagai elemen non-negara. Kebijakan

yudisial

yang dilaksanakan pun beragam dari

Sebanyak 2.275 orang telah mati selama

yang

tiga

sifatnya

kerjasama, pendapat,

akomodatif

rekonsiliasi sampai

berupa

dan

pihak

(extrajudicial

bulan

kebijakan ini.

killings).

pertama 45

kepolisian 44

implementasi

(2) tragedi Masjid Krue

kebijakan

Se akibat lemahnya koordinasi antara

yang bersifat menekan baik berupa

pusat dan wilayah yang mengorbankan

undang-undang darurat sipil dan militer

lebih dari 100 jiwa dan kerusakan

yang diperlukan bagi kawasan konflik

masjid,

46

yang telah memasuki tahap krisis.

militer

(martial

Namun,

di

kepada

dengar

kepada

law)

dengan

kuasa

Selatan,

istimewa diberikan untuk penahanan dan

manajemen konflik oleh pemerintah yang

pembunuhan (extrajudicial detains and

banyak

killings),47 (4) Kebijakan Zona tahun 2005

dipengaruhi

kekuasaan

di

Thailand

(3) undang-undang darurat

oleh

persaingan

Bangkok

antara

yang

memotong

anggaran

belanja

pemerintah Thaksin, Istana dan tentara

pembangunan

Prachatiphat seringkali mengakibatkan

gerakan separatis dan kekerasan. Hanya

berlakunya

dalam

dalam beberapa jam setelah Thaksin

eksekusinya sehingga justru menjadi

mengumumkan kebijakan ini, sebuah

kekerasan

kawasan

yang

terkait

sumber eskalasi konflik. 43 Manajemen konflik oleh pemerintah seringkali bersifat taktis dibandingkan strategis. Pada saat yang

sama,

persaingan

menciptakan

politik

baru

di

adanya Thailand

Selatan, yaitu antara polisi dan tentara. Persaingan antara pemerintahan Thaksin dengan rezim lama Thailand terlihat

43

Konteks politik beserta persaingan di pusat Bangkok serta perspektif kemanan Negara Thailand di masa lalu dapat dilihat dalam Ahmad Omar Chapakia (a); Muthiah Alagappa, (1987), The National Security of Developing States: Lessons from Thailand, Dover, MA: Auburn House. Untuk pada masa Thaksin dapat dilihat di Duncan McCargo (b); Marc Askew, (2007), “Conspiracy, Politics and a Disorderly Border: The Struggle to Comprehend Insurgency in Thailand’s Deep South,” Policy Studies 29.

16

44

Thanet Aphornsuvan, (2006), “Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence”, dalam Imtiyaz Yusuf & L. P. Schmidt (ed.), Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand, Second Rev. Ed., Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung, hlm. 92. 45 Human Rights Watch, (2004), “Not enough graves: The war on drugs, HIV/AIDS, and violations of human rights in Thailand”. http://www.hrw.org/campaigns/aids/2004/thai.ht m catatan kaki nomor 331 dalam ICG (a), op.cit., diakses kembali pada 19 Februari 2009. 46 Beberapa sumber menyatakan perbedaan dalam jumlah ini. Dinyatakan 113 orang dalam Duncan McCargo (b), op. cit., hlm. 36; 108 orang dalam ‘Scores killed in Thai gun battles’, BBC News, 28 April 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/3665293.stm; dan 136 dalam ICG (a), (2005), “Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad”, Asia Report 98, hlm. 14., hlm. 22-24. 47 Anthony L Smith, (2004), Trouble in Thailand’s Muslim South: separatism, not global terrorism. Asia Pacific Center for Security Studies 3(10), hlm. 3; ICG (a) , hlm. 17. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



bom meledak di kota perbatasan di

fisik, maka penyelesaian akan lebih

Narathiwat,48 (5) Undang-undang Darurat

mudah,

pada 19 Juli 2005,49 (6) kekerasan yang

ditransformasikan adalah jelas dan dapat

dilakukan oleh Or Sor dan Chor Ror Bor

dikenakan sangsi secara nyata. Di sisi

terhadap Melayu Muslim,

50

karena

objek

yang

hendak

serta (7)

lain, kekerasan struktural sulit untuk

pembubaran Su. O. Bo. To. dan Po. To.

diatasi. Pelaku tidak tampak, berupa

To. 43, dua institusi keamanan utama

sistem atau struktur yang berlaku dalam

51

masyarakat.

kawasan selatan.

Dari penjelasan di atas, dapat

struktur

ini

Seringkali bukan

sistem

hanya

dan

mendapat

pula ditarik sebuah kesamaan dari ketiga

dukungan kekuasaan dan kekuatan yang

konflik

besar, tetapi juga telah mengakar dalam

dimana

merupakan mempengaruhi

unsur

faktor

kekerasan

yang

dalam

sangat

masyarakat

sehingga

sulit

untuk

peningkatan

dihapuskan bahkan untuk diminimalisir.

konflik. Kekerasan tidak dapat diartikan

Kekerasan yang bersifat struktural inilah

secara sempit yang melibatkan fisik saja.

yang seringkali melibatkan penggunaan

Kekerasan

bersifat

kekuasaan yang termanifestasi dalam

struktural.52 Ketika kekerasan melibatkan

bentuk kebijakan publik yang menekan

juga

dapat

(represif). Penggunaan

pendekatan

yang

48

Peristiwa ini menewaskan lima orang dan mencederakan 40 orang. BBC News, “Thai bomb blast after PM's visit”, 18 February, 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asiapacific/4274169.stm. dalam ICG (b) diakses kembali pada Februari 2009; The Nation, Village is a ‘red zone’, 21 September 2005, catatan kaki nomor 49 dalam ICG (b), hlm. 7. 49 ICG (b), loc. cit. 50 Or Sor adalah organisasi paramiliter terbesar di Thailand. Didirikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 1954 dengan bantuan keuangan dari CIA. Or Sor merupakan organisasi yang setia kepada tokoh-tokoh paling korup dalam politik Thailand. Chor Ror Bor dibentuk pada tahun 1985 sebagai penerus kumpulan serupa pada tahun 1960 sebagai pertahanan kampung melawan komunis dan mencegah penduduk kampung daripada membantu komunis. ICG (c), (2007), “Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries”, Asia Report 140. 51 Lihat Duncan McCargo (b); Marc Askew, op. cit.; dan John Funston, (2008), “Southern Thailand: the dynamics of conflict”, Policy Studies 50 (Southeast Asia), Singapura: ISEAS Publishing. 52 Johan Galtung (a), (1969), “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace Research Vol. 6 No. 3, hlm. 169-174; Johan Galtung (b), (1990), “Cultural Violence,” Journal of Peace Research Vol. 27 No. 3 dalam Simon Fisher, et. al.,(2001), Mengelola Konflik: Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

bersifat taktis dan ketentaraan diperlukan ketika kondisi konflik sampai ke tahap krisis, ketika intensitas kekerasan tinggi dan telah memakan banyak korban seperti yang berlaku di Thailand Selatan sejak tahun 2004, Malaysia pada tahun 1969, dan beberapa daerah di Indonesia yang

dijadikan

studi

kasus

dalam

penelitian ini. Namun, penting untuk memperhatikan dalam

konteks

dari

mengimplementasikan

konflik strategi

pengelolaan konflik ini. Untuk kasus Thailand Selatan, penggunaan kekuatan ketentaraan yang diwarnai persaingan politik di pusat Bangkok menyentuh titik

Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: British Council, hlm. 10. 17



sensitif di kawasan ini. Konflik yang telah

penyelesaian insiden tahun 2001 belum

berjalan ratusan tahun selalu diwarnai

terselesaikan dengan baik. Hal yang

oleh tekanan fisik dan psikologis oleh

kedua adalah adanya indikasi bahwa

pemerintah. Oleh karena itu, ketika

pemerintah telah mengimplementasikan

koordinasi

yang

buruk

antara

kekerasan dalam bentuk fisik dalam

pemerintah

dan

pasukan

keamanan

menangani kasus Kampung Medan yang

justru mengorbankan masyarakat sipil

dinilai mengancam keberadaan kaum

Melayu Muslim bahkan merusak tempat

India. Kelemahan dari pendekatan taktis

peribadatan,

ini

di

maka

masyarakat

Melayu

kepercayaan Muslim

kepada

kemudian

mengeskalasi

konflik

ditandai dengan tuduhan bahwa langkah

pemerintah akan semakin sulit untuk

taktis

dipulihkan.

menjaga keamanan rezim etnik Melayu

kondisi

Buruknya

krisis

tidak

adalah dapat

ketika

ditangani

pemerintah

dalam

pemerintahan

dengan cepat dan baik menggunakan

dengan

strategi taktis tersebut. Yang berlaku

India dalam parlemen.

peningkatan

dilakukan

yang

untuk

terancam

kekuatan

kaum

justru peningkatan yang signifikan dalam hal

kekerasan,

ruang

lingkup

bahkan

memperluas

pelaku

korban

Hal-hal di atas mempengaruhi konflik

sehingga menciptakan konflik horizontal

komunal yang terjadi di ketiga negara—

antara

konflik mengalami dinamika dalam hal

masyarakat

dan

KESIMPULAN

sipil

penganut

Buddha dan Muslim.

bagaimana

dimensi

horizontal

dan

Hal yang sama berlaku ketika

vertikal dalam struktur konflik saling

kekerasan fisik dan struktural dirasakan

melangkaui (overlapping). Konflik vertikal

oleh kaum India di Malaysia. Kebijakan

tidak selamanya vertikal dan tidak jarang

ISA merupakan kebijakan keamanan

melibatkan

yang

mencegah

konflik yang melibatkan dua kekuatan

terjadinya konflik besar akibat sensitifitas

secara simetris. Begitu pula yang berlaku

etnik yang begitu nyata di Malaysia,

dengan konflik horizontal dapat berubah

terutama sejak tragedi Mei 1969. Hanya

menjadi konflik vertikal ketika salah satu

saja, berlaku insiden Kampung Medan

pihak yang bertikai berpindah tingkat

yang berdasarkan demonstrasi damai

dalam struktur kekuasaan, atau ketika

oleh

adanya

konflik melibatkan pihak lain dengan

justru

dapat

struktur kekuasaan pada level yang

potensi

konflik

diperlukan

Hindraf

beberapa

etnik adalah 18

mencerminkan

hal

menciptakan terbuka

untuk

yang

kembali di

Malaysia.

Pertama

adanya

indikasi

bahwa

bahkan

berakhir

dengan

berbeda dari kedua pihak yang bertikai. Konflik

etnik

politik

memang

masih menjadi ciri khas dan potensi Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Denik Iswardani W Tubagus E. Faturahman, Tulus Yuniasih ancamanan

keamanan

negara


yang

bagi

kedua

pihak

untuk

mencapai

memiliki masyarakat majemuk. Sistem

kesepakatan. Pemerintah dituntut untuk

pemerintahan

mempertahankan

demokrasi

dalam

dominasi

satu

masyarakat pluralis dengan sentimen

kelompok etnik yang selama ini berkuasa

etnik serta permasalahan struktural yang

dan

tinggi justru berpotensi mengeskalasi

kekuasaannya

konflik dengan membawa semua konflik

Pada akhirnya, secara logika, upaya

laten

melanggengkan

ke

atas

kebebasan Ketika

permukaan

menyatakan

konflik

melalui

pendapat.

dalam

pemerintahan.

kekuasaan

kontestasi

tersebut

politik

dalam

pemilihan. Bahkan, tidak jarang pula

horizontal, maka lebih mudah untuk

sentimen etnis kembali menjadi senjata

diselesaikan karena terdapat struktur

dalam mencari dukungan.

yang

memiliki

lebih

tinggi

kewenangan

menyelesaikan kekuatan

ini

melibatkan

kelancaran

bersifat

kekuasaan

komunal

membantu

konflik

yang

yang untuk

antar

simetris

dua

tersebut.

Oleh pembinaan

karena bangsa

itu, yang

strategi tepat

dan

sesuai dengan konteks pluralisme yang berlaku

di

negara

tersebut

sangat

dalam

mempertahankan

Pemerintah kemudian memiliki peran

diperlukan

utama dalam menyelenggarakan politik

keutuhan dan persatuan negara-negara

normal dengan menggunakan segala

multietnis yang demokratis. Pemahaman

sumber daya dan akses kepada sumber

yang

daya

tersebut

sentimen

mendalam

mengenai

sejarah,

untuk

meredamkan

budaya, beserta konteks lain seperti

dan

meminimalisir

kekayaan alam dan kekuatan ekonomi

etnis

permasalahan struktural, dalam rangka

adalah

menyelesaikan konflik.

kebijakan atau langkah-langkah yang

Politik normal yang sama akan

akan

krusial

diambil

dalam

dalam

menyiasati

tarik-menarik

kepentingan

sulit untuk dijalankan, bahkan seringkali

fenomena

mustahil, ketika yang berlaku adalah

dalam masyarakat majemuk.

konflik pertikaian

vertikal antara

yang

menentukan

melibatkan

pemerintah

dan

masyarakat. Di satu sisi, pemerintah memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa masyarakat yang menentangnya adalah

pemberontak

sehingga

mengancam keamanan nasional. Di sisi lain, ketika konflik vertikal ini melibatkan sentimen etnis, maka akan semakin sulit Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

19



DAFTAR PUSTAKA

Abuza, Zachary. (2007). Political Islam and violence in Indonesia. London: Routledge. Ali, Rajab, Endang Sri Indrawati & Achmad Mujab Masykur. (2010). “Hubungan antara identitas etnik dengan prasangka terhadap etnik Tolaki pada mahsiswa Muna di Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Utara.” Jurnal Psikologi UNDIP Vol. 7 No. 1. www.ejournal.undip.ac.id/index.p hp/psikologi/article/.../2943/2629 diakses April 2012. Anggadha, Arry & Mohammad Adam. “Konflik Papua, Teror Terkoordinasi.” Vivanews, 9 Juni 2012 http://www.infoterbaru.info/berita/konflik-papuateror-terkoordinasi diakses 22 Juni 2012. Aphornsuvan, Thanet. (2006). “NationState and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence.” dalam Imtiyaz Yusuf & L. P. Schmidt (ed.). Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand. Second Rev. Ed. Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung. Askew, Marc. (2007). “Conspiracy, Politics and a Disorderly Border: The Struggle to Comprehend Insurgency in Thailand’s Deep South”. Policy Studies 29. Bainus, Arry. (2001). “Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.” Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No. 3. Bates, Robert. (1974). “Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa.” Comparative Political Studies, January. Bertrand, Jaquest. (2004). Nationalism and etnict conflict in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

20

www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/20 01/18-01.pdf diakses 3 Mei 2010. Brown, Michael E. (2001). “Ethnic and internal conflicts: causes and implication.” dalam Chester A. Crocker. Turbulent Peace: The Challenge of Managing International Conflict. Washington: United States Institute of Peace. Carstens, Sharon. (1998). “Dancing Lions and Disappearing History: The National Culture Debates and Chinese Malaysian Culture.” Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 13(1): 11-64. Chapakia, Ahmad Omar. (2000). Politik Thai dan masyarakat Islam di Selatan Thailand. Kedah: Pustaka Darul Salam Sdn. Bhd & Rmi Multimedia Publishing. Chapakia, Ahmad Omar. (2002). Politik dan perjuangan masyarakat Islam di Selatan Thailand 19022002. Bangi: Penerbit UKM. Che Man, Wan Kadir. (1990). Muslim separatism: the Moros of Southern Philippines and the Malay of Southern Thailand. Singapura: Oxford University Press. Connors, Michael K. (2003). Democracy and national identity in Thailand. London: Routledge Curzon. Connors, Michael K. (2007). “War on Error and the Southern Fire: How Terrorism Analysts Get It Wrong” dalam dalam Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s Southern Violence. Singapura: NUS Press. hlm. 145-164. Davis, Anthony. (2002). The complexities of unrest in Southern Thailand. Jane’s Intelligence Review 14(9): 16-19. Davis, Anthony. (2005). “No End in Sight for Southern Thailand's Escalating Insurgency.” Jane’s Intelligence Review. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.p hp?sp=0 diakses pada 10 Feruari 2012. Embong, Abdul Rahman. (1996). “Social Transformation, the State and the Middle Class Post-Independence Malaysia.” Southeast Asian Studies Vol. 34 No. 3 (December), hlm. 56-79. Fisher, Simon. et. al.,(2001), Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: British Council. hlm. 10. Funston, John. (2001). Government and Politics in Southeast Asia. Singapura: ISEAS. Funston, John. (2008). “Southern Thailand: the dynamics of conflict.” Policy Studies 50 (Southeast Asia). Singapura: ISEAS Publishing. Johan Galtung. (1969). “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research Vol. 6 No. 3, hlm. 169-191. Ghali, Boutros-boutros. (1992). An Agenda for Peace: Preventivediplomacy, peacemaking and peace-keeping. Laporan Sekretaris Jenderal di depan Pertemuan Summit Dewan Keamanan PBB, 31 Januari 1992. http://www.un.org/Docs/SG/agpe ace.html diakses pada 9 Oktober 2011. Goss, Jon. (2000). “Understanding the “Maluku Wars”: Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace”. Cakalele (11): 7–39 Hamid, Jalil. (2007). “Malaysia police arrest leaders of Indian protest.” http://www.reuters.com/article/20 07/11/23/us-malaysia-protestidUSKLR16054120071123 diakses pada 24 Juni 2012. Harris, Syamsudin. (2005). “Mengelola Potensi Konflik Pilkada.” Kompas, 10 Mei. Harris, Syamsuddin (ed.). (1999). Indonesia di Ambang Perpecahan ?, Jakarta: Erlangga.


Hassanee, Narong. (2007). “Pertumbuhan Ekonomi Melayu Patani” dalam Nik Anuar Nik Mahmud & Mohd. Zamberi A. Malek (ed.). Tamadun dan Sosiopolitik Melayu Patani. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Juwana, Hikmawanta. (2000). Status yuridis Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Jaya dalam perspektif hukum internasional. http://www.theceli.com/index.php ?option=com_docman&task=doc _download&Itemid=5&gid=174 diakses 15 Juli 2007 Huxley, Tim. (2002). “Disintegrating Indonesia? Implications for regional security.” Adelphi Paper 349. Hock Guan, Lee. (2000). “Ethnic Relations in Peninsular Malaysia: The cultural and economic dimensions.” Social and Cultural Issues No. 1. Horowitz, Donald. (1985). Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press. International Crisis Group (ICG). (2005). “Southern Thailand: insurgency, not jihad.” Asia Report 98. Brussels: ICG. International Crisis Group. (2005). “Thailand’s Emergency Decree: no solution.” Asia Report 105. Brussels: ICG. International Crisis Group. (2007). “Southern Thailand: the impact of the coup.” Asia Report 129. Brussels: ICG. International Crisis Group. (2007). “Southern Thailand: the problem with paramilitaries.” Asia Report 140. Brussels: ICG. International Crisis Group. (2008). “Thailand: political turmoil and the southern insurgency.” Asia Briefing 80. Brussels: ICG. http://www.indonesia.go.id diakses pada 10 Februari 2012 “Penduduk Tarakan Didominasi Pendatang.” Jawa Pos. 22 November 2011. 21


http://www.jpnn.com/read/2011/1 1/22/108817/Penduduk-TarakanDidominasi-Pendatang- diakses pada 15 Mei 2012 Jitpiromsri, Srisompob & Panyakan Sobhonvasu. (2007). “Unpacking Thailand’s Southern Conflict: The Poverty of Structural Explanations.” dalam Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s Southern Violence. Singapura: NUS Press. hlm. 89111. Klitgard, Robert & Ruth Katz. (1983). “Overcoming Ethnic Inequalities: Lesson from Malaysia.” Journal of Policy Analysis & Management. Spring 83(2):3. hlm. 333-349. http://www.kpkt.gov.my diakses pada 12 April 2012 Leigh, Michael & Belinda Lip. (2004). “Transition in Malaysian Society and Politic : Toward Centralizing Power.” dalam Jim Rolfe. The Asia-Pacific: A Region in Transition. Honolulu, Hawaii: Asia Pacific Center for Security Studies, hlm. 300–322. Lingkaran Survei Indonesia. (2008). “Faktor Etnis dalam Pilkada.” Kajian Bulanan edisi 09, Januari. http://www.mara.gov.my diakses 12 April 2012 Marzali, Amri. (2001). Kekerasan Sosial di Kalimantan: Sebuah Analisis Antropologi Sosiokultural. Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No. 3. Mashad, Dhuroruddin dan Emilia Yustingrum. (2006). “Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik Poso.” dalam Syafuan Rozi dkk. Kekerasan komunual, anatomi dan resolusi konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. McCargo, Duncan. (2007). “Thaksin and the resurgence of violence in the Thai South.” dalam Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s southern violence. Singapura: NUS Press. hlm. 3568. McCargo, Duncan. (2008). “What’s really happening in Southern Thailand?.” Kertas kerja 22


dipersiapkan untuk presentasi dalam ISEAS Regional Forum. Singapura, 8 Januari. Means, Gordon P. (1970). Malaysian Politics. New York: New York University Press. Melvin, Neil J. (2007). “Conflict in Southern Thailand: islamism, violence and the state in the Patani insurgency.” SIPRI Policy Paper 20. Miller, Erica. (2004). “The Role of Islam in Malaysia Political Practice.” The Fletcher School Online Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization (Fall), http://fletcher.tufts.edu/AlNakhlah/Archives/~/media/Fletch er/Microsites/al%20Nakhlah/archi ves/pdfs/miller.ashx diakses pada 5 April 2012 Nik Mahmud, Nik Anuar. (1994). The Malay unrest in South Thailand: an issue in Malayan-Thai border relations. Bangi: ATMA, UKM. Nik Mahmud, Nik Anuar. (1999). Sejarah perjuangan Melayu Patani, 17851954. Bangi: Penerbit UKM. Nik Mahmud, Nik Anuar. (2008). The Malays of Patani: the search for security dan independence. Bangi: National University of Malaysia. Nurhasim, Moh. & Tri Ratnawati. (2006). “Kapasitas Negara dan masyarakat dalam Resolusi Konflik di Ambon.” dalam Syafuan Rozi dkk. Kekerasan Komunual, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pathmanand, Ukhrist. (2007). “Thaksin’s Achilles’ Heel: The Failure of Hawkish Approaches in the Thai South.” dalam Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s southern violence. Singapura: NUS Press. hlm. 69-88. Pitsuwan, Surin. (1982). Islam and Malay Nasionalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand. Tesis. Massachusetts: Hardvard University. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/ maklumat-kenegaraan/238-dasarkebudayaan-kebangsaan.html diakses 17 April 2012 http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/ maklumat-kenegaraan/241-dasarpembangunan-nasional-dpn-.html diakses 17 April 2012 Batu Bara di Tarakan Takkan Dieksploitasi. Radar Tarakan, 12 Juni 2012. http://www.radartarakan.co.id/ind ex.php/kategori/detail/Tarakan/25 323 diakses pada 22 Juni 2012. Ratnam, K. J. & R.S. Milne. (1970). “The 1969 Parliament Election West Malaysia”. Pacific Affairs 2 (Summer). hlm. 203-226. Reid, Anthony. (2006). Verandah of violence: the background to the Aceh problem. Singapore: NUS Press. Sadly, Mohammad. (1998). “The Indonesian crisis.” ASEAN Economic Bulletin VIl. 15 (3). Satha-Anand, Chaiwat. (1986). “Islam and violence: a case study of violent events in the four southern provinces, Thailand, 1976-1981.” USF Monographs in Religion and Public Policy 2. Florida: University of Florida. Satha-Anand, Chaiwat. (2005). The life of this world: negotiated Muslim lives in Thai society. Singapura: Marshall Cavendish Academic. Sharma, Shalendra D. (2001). “The Indonesian financial crisis: from crisis to financial sector reform, 1997-2000”, Indonesia 71. Semscen, et.al. (2008). Civil society and ethnic conflict : A comparative case analysis of civil society and ethnic conflict in Thailand and Malaysia. Lund: Lund University. Shan, R. “Hindraf is not about an individual’s agenda”, diakses dari http://hindraf.org/newsstatements/310-hindraf-is-notabout-an-individuals-agenda-rshan.html pada 24 Juni 2012. Seong Chee, Tham. (1979). “Issues in Malaysian Education: Past, Present and Future,” Journal of Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Southeast Asian Studies, 10: 321-350. Simanjuntak, Jefry. (2006). Hasil pemetaan konflik di distrik Abepura Kota Jayapura. Institut Titian Perdamian dan Peace Building Institute. http://www.titiandamai.or.id/DB/fil e/laporan/Jefry%20Simanjuntak.p df. diakses 2 November 2010 Simbolon, Cornel. (1999). “Dampak Infiltrasi Budaya” dalam Agus Wirahadikusumah (ed.). Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Skutsch, Carl (ed.). (2005). Encyclopedia of the World’s Minorities, vol. 3 PZ Index. New York: Routledge. Smith, Anthony L. (2004). “Trouble in Thailand’s Muslim South: separatism, not global terrorism.” Asia Pacific Center for Security Studies 3(10). Soong, et.al., (2008), “Racial conflict in Malaysia: against the official history” http://rac.sagepub.com/content/4 9/3/33 diakses 11 April 2012. Soong, Kua Kia. (2010). 445 Days Under The Isa: Operation Lalang 198789. Selangor: Suaram Komunikasi. Stenson, Michael. (1976). “Class and Race in West Malaysia,” Bulletin of Concerned Asian Scholars, 8(2) (April-June 1976) hlm. 45-54. Storey, Ian. (2007). Ethnic separatism in Southern Thailand: kingdom fraying at the edge. Asia-Pacific Center for Security Studies. www.apcss.org diakses pada 22 Oktober 2007. Sugandi, Yulia. (2008). Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai papua. Friedrich Ebert Stiftung. http://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/06393.pdf . Diakses 21 November 2010 Syukri, Ibrahim. (1985). History of the Malay Kingdom of Patani. Ohio: Center for International Studies, Ohio University. 23


Takei,

Yoshimitsu et.al. (1973). “Educational Sponsorship by Ethnicity: A Preliminary Analysis of the West Malaysian Experience.” Southeast Asia Program Papers in International Studies, Southeast Asia Series, No. 28. Athens, OH: Ohio University Center for International Studies. Tan-Mullins, May. (2007). “Voices from Pattani: Fears, Suspicion dan Confusion”, dalam Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s southern violence. Singapura: NUS Press. hlm. 137144. Tay, Selena. “BN leadership living in fear?”, diakses dari http://interceder.net/latest_news/ HINDRAF pada tanggal 23Juni 2012 Tempo, 15 Maret 1999 “Deklarasi Malino mengakhiri pertikaian di Poso.” Tempointeraktif, 20 Desember 2001. http://www.tempo.co.id/hg/nasion al/2001/12/20/brk,2001122026,id.html diakses 9 Juni 2012. Thailand. (1979). Southern Thailand. Kementerian Luar Negeri. Thailand in Figures 5th ed. 2003-2004. Nonthaburi: Alpha Research Co. Ltd Thailand in Figures 9th ed. 2008-2009. Nonthaburi: Alpha Research Co. Ltd. Thailand. (1983). 1980 Population & Housing Census: Whole Kingdom. National Statistical Office, Office of the Prime Minister. Thailand. (1987). Statistical Reports of Region: Southern Region. National Statistical Office, Office of the Prime Minister. Thailand. (2000). 2000 Population & Housing Census: Whole Kingdom, National Statistical Office, Office of the Prime Minister. http://web.nso.go.th diakses 12 Maret 2012 Kronologi Konflik Tarakan Versi Polisi, Tribunnews, 1 Oktober 2010 24


http://bangka.tribunnews.com/201 0/10/01/kronologi-lengkap-konfliktarakan-versi-polisi/ diakses pada 4 Mei 2012 UNDP. (2007). Thailand Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human Development. Bangkok: UNDP. Report on the State of Women in Urban Local Government Malaysia 2010 www.unescap.org/huset/women/r eports diakses 12 Mei 2012 United States Department of State-Office of the Coordinator for Counterterrorism. (2006). Country Reports on Terrorism 2005. Washington: United States Department of State Publication 11324, Office of the Coordinator for Counterterrorism. Van Klinken, Gerry. (2004). Communual violence and democratization in Indonesia, small town War. London:Routledge. Wardhani, Baiq. (2010). Globalisasi & Konflik Etnis. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.http://unair.academia.ed u/BaiqWardhani/Papers/936450/ Konflik_Etnis_dalam_Kajian_Polit ik_Global diakses Juli 2012. Warijo. (2009). “PAS dan Kerusuhan etnis di Malaysia.” Jurnal POLITEA 1(1). Wehr, Paul. (1979). Conflict regulation. Boulder: Westview. Wright-Neville, David. (2007). “Southeast Asia’s Counter Dilemma”, dalam Maricka Vicziany (ed.). Controlling Arms And Terror in the Asia Pacific: After Bali And Baghdad. Cheltenham: Edward Elgar. Yuniasih, Tulus. (2010). Pendekatan Kerajaan Thailand dalam Pengurusan Konflik di Selatan Thailand. Tesis (tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Yusuf, Imtiyaz & Schmidt, L. P. (ed.). (2006). Understanding conflict and approaching peace in Southern Thailand. Ed. Rev. ke-




2. Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung. Xinhua News Agency, “Thai Troops to Be Sent to Iraq for Reconstruction Despite Violence,” 29 Oktober 2003. http://www.china.org.cn/english/fe atures/78626.htm diakses Februari 2009


25

ANALISIS RESPON TAJUK RENCANA HARIAN JAKARTA POST DAN NEW YORK TIMES TERHADAP INTERVENSI MILITER DI LIBYA TAHUN 2011

Fahlesa Munabari, Surya Satria Mandala [email protected], [email protected]

ABSTRACT This article attempts to examine the extent to wich the media and the government have influenced each other. A widely-held postulate about the relations between the media and policy-making process argues that the media plays an important role in influencing the policy-making process in government. However, it is also believed that government can also influence the media to gain public support on a variety of issues. The early period of the United States and its allies’ military intervention in Libya in 2011 is chosen as a case study to elucidate such relations. For this purpose, this article attempts to analyze and compare the editorial contents of the Jakarta Post and the New York Times with a view to elucidating the nature of such relations. The findings of this article demonstrate that the media and the government engage in dynamic interactions in which both the former and the latter influence each other. Keywords: Media, International Relations, Content Analysis, Conflict Studies.

PENDAHULUAN

orang akibat dari serangan pasukan pro

Demonstrasi masa dalam skala

Presiden Khadafi dalam kurun waktu

besar menuntut turunnya Presiden Libya,

antara Februari hingga April 2011 (Detik

Moammar Khadafi, terjadi di Libya pada

News, 13 April 2011).

(BBC

Perang saudara berkepanjangan

2011).

di Libya yang telah menewaskan ribuan

Demonstrasi massa ini terilhami oleh

orang ini mengundang simpati dunia

demonstrasi

internasional.

awal

bulan

Indonesia,

Februari 16

serupa

2011

Februari

yang

terjadi

di

Dengan memperhatikan

Tunisia yang berhasil menggulingkan

semakin meningkatnya korban sipil yang

Presiden Zainal Abidin bin Ali yang

jatuh di Libya, Dewan Keamanan PBB

kemudian melarikan diri ke Arab Saudi

(Perserikatan

dan di Mesir yang berhasil melengserkan

tanggal 17 Maret 2011 mengeluarkan

Presiden Husni Mubarak (Viva News, 15

resolusi zona larangan terbang di Libya

Januari 2011; Liputan6.com, 11 Februari

yang melibatkan pesawat jet tempur

2011). Demonstrasi anti Khadafi di Libya

pasukan koalisi yang pada awalnya

yang terpusat di kota Benghazi, Libya

melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan

Timur ini berlangsung dalam kurun waktu

Perancis untuk menjaga wilayah udara

yang lama dan diklaim oleh kubu oposisi

Libya dari serangan jet-jet tempur Libya

anti Khadafi telah menewaskan ribuan

yang memerangi warga sipil dan kubu

26

Bangsa-bangsa)

pada


Fahlesa Munabari Surya Satria Mandala

Analisis Respon Tajuk Rencana Harian Jakarta Post …

oposisi (Viva News, 18 Maret 2011).

dalam kurun waktu 10 – 13 Maret 2011

Amerika Serikat kemudian menyerahkan

menunjukkan

kendali operasi zona larangan terbang

responden menyetujui penerapan zona

kepada NATO (North Atlantic Treaty

larangan

Organization atau Pakta Pertahanan

menentangnya.

Atlantik Utara). NATO pun pada akhirnya

menyatakan

menyetujui untuk mengambilalih operasi

tidak

tersebut dan mulai berjalan pada tanggal

melakukan intervensi di Libya. 77%

31

25

responden menolak untuk menjatuhkan

Agustus 2011). Keinginan pemerintah

bom terhadap pertahanan udara Libya,

Amerika

69% menolak mempersenjatai pasukan

Maret

2011

Serikat

(Kompas.com,

untuk

menyerahkan

bahwa

terbang,

sebanyak

sementara Sebanyak

bahwa

memiliki

44%

45% 63%

Amerika

Serikat

tanggungjawab

untuk

kendali operasi zona larangan tersebut

anti

kemungkinan besar lebih dipengaruhi

mengirimkan pasukan angkatan darat ke

oleh penentangan publik dan Kongres

Libya.1

Amerika

Serikat

pengiriman

terhadap

aksi

militer

oleh

pasukan

pemerintah

Amerika

Serikat

Khadafi,

Jika Amerika

dan

sebagian

Serikat

82%

menolak

besar

menolak

publik

intervensi

secara

pemerintah Amerika Serikat di Libya,

unilateral di Libya tanpa persetujuan

apakah media massa berpengaruh di

Kongres (Inter Press Service News, 20

Amerika Serikat juga cenderung memiliki

Mei 2011).

sikap atau posisi pemberitaan yang juga

Keterlibatan

Serikat

menentang intervensi tersebut? Dengan

untuk berpartisipasi dalam operasi zona

berpijak pada argumentasi Naveh (2002)

larangan terbang di Libya pada bulan

yang menyatakan bahwa interaksi antara

Maret

media

2011

Amerika

cukup

mendapat

dengan

pengambil

kebijakan

penentangan dari sebagian besar publik

(pemerintah)

maupun

Kongres

Amerika

Serikat.

mempengaruhi,

Diantara

anggota

Kongres

Amerika

bahwa media dan pemerintah akan

Serikat ada yang beranggapan bahwa,

selalu terlibat dalam dinamika saling

meskipun aksi militer tersebut adalah

mempengaruhi. Media yang sikap atau

bentuk

posisi pemberitaannya mendukung suatu

pelaksanaan

resolusi

Dewan

bersifat dapat

saling diasumsikan

Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011,

kebijakan

Presiden Obama tetaplah harus meminta

diasumsikan bahwa pemerintah berhasil

persetujuan

Kongres

terlebih

itu,

jajak

pendapat

yang

diadakan oleh Pew Research Center Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

maka

dapat

dahulu

(Inter Press Service News, ibid). Di samping

pemerintah,

1

Pew Research Center, Public Wary of Military Intervention in Libya: Broad Concern that U.S. Military is Overcommitted, http://www.peoplepress.org/2011/03/14/public-wary-of-militaryintervention-in-libya/. Akses 24 November 2011. 27



mempengaruhi media tersebut untuk

(2002 ) mengajukan model hubungan

mendukung

kebijakannya.

antara

pertanyaan

penelitian

diajukan

dalam

artikel

Beberapa

yang

dapat

ini

adalah

media

dengan

pengambil

kebijakan / pemerintah yang bersifat saling

mempengaruhi.

Naveh

bagaimana sikap atau posisi media

berargumen

massa berpengaruh di Amerika Serikat

sebagai salah satu instrumen yang

yang dalam hal ini diwakili oleh the New

efektif

York Times dalam merespon kebijakan

pengambilan kebijakan. Namun, tidak

intervensi militer di Libya? Apakah media

saja media yang dapat mempengaruhi

massa tersebut bersikap kritis atau justru

proses

mendukung

pengambil kebijakan pun (pemerintah)

Bagaimana

kebijakan sikap

tersebut?

atau

posisi

pemberitaan media massa yang berasal

bahwa

untuk

media

mempengaruhi

pengambilan

dapat

diyakini

proses

kebijakan,

mempengaruhi

media

para

untuk

mendukung serangkaian kebijakannya.

dari luar Amerika Serikat — dalam hal ini diwakili oleh the Jakarta Post — dalam

MEDIA DAN PENGARUHNYA

merespon kebijakan tersebut?

Pasca penemuan mesin cetak

Artikel ini akan menganalisis isi

oleh Johannes Guttenberg di Jerman

tajuk rencana harian the New York Times

pada abad ke-15 perkembangan media -

terhadap kebijakan Presiden Amerika

dalam bentuk yang paling sederhana

Serikat Barrack Obama untuk melakukan

ketika itu seperti selebaran, buletin, dan

intervensi militer di Libya berupa zona

buku - berlangsung dengan cepat. Media

larangan terbang. Selain itu, artikel ini

dalam bentuknya yang sederhana di

juga akan membandingkan isi tajuk

abad pertengahan Eropa tersebut telah

rencana the New York Times dengan isi

memberikan

tajuk rencana harian the Jakarta Post

penting

terhadap isu intervensi militer Amerika

tentang kebebasan, persamaan hak,

Serikat di Libya. Penulis sengaja memilih

kebangsaan, dan lain sebagainya secara

harian the New York Times dan Jakarta

masif.

Post karena keduanya diyakini memiliki

(1986), kapitalisme cetak yang kemudian

reputasi internasional yang baik. Kedua

mempercepat pertumbuhan media di

Koran

kalangan

tersebut

bahasa

juga

sangat

menyebarkan

ide-ide

Bahkan,

menurut

bangsa

Eropa

Anderson

di

abad

pertengahan

atau

dalam membentuk entitas politik baru

perbandingan isi tajuk rencana kedua

yang kita kenal sekarang dengan nation-

koran dari dua negara yang berbeda

state (negara-bangsa). Di dalam negara-

tersebut menjadi lebih mudah. Naveh

bangsa

28

sehingga

dalam

yang

akan

menjadikan

Inggris,

menggunakan

kontribusi

pembahasan

memiliki

inilah

peran

masyarakat

penting

memiliki


Fahlesa Munabari Surya Satria Mandala kemampuan


untuk

dapat

dibandingkan dengan radio. Keunggulan

“membayangkan” bahwa mereka hidup

media

di dalam suatu entitas politiknya masing -

dipercaya sebagai media yang efektif

masing dengan batasan wilayah/teritorial

untuk mengkampanyekan propaganda

yang tetap atau pasti.

dan pesan-pesan politik pemerintah.3

Seiring dengan perkembangan

TV

menjadikan

media

ini

Salah satu revolusi teknologi TV yang

teknologi, media pun turut berkembang

dampaknya

dari hanya sekadar poster, selebaran

global

atau buku menjadi radio dan televisi

menggunakan sinyal frekuensi radio dan

sebagai

berbentuk

ditransmisikan melalui kabel serat optik

penyiaran. Dalam konteks politik dan

yang tetap, bukan melalui udara seperti

hubungan

siaran TV pada umumnya yang harus

media

yang

internasional,

digunakan untuk

media

telah

mendukung tujuan-

dapat

adalah

tersebut

abad

Network). CNN

sebagai

media

kabel

yang

Salah satu dari jaringan TV berita

kerajaan atau pemerintahan. Pada awal radio

TV

secara

diterima melalui antena.

tujuan politik atau propaganda penguasa

ke-20,

dirasakan

adalah

CNN

(Cable

News

didirikan oleh Ted

komunikasi dan penyiaran yang efektif di

Turner pada tahun 1980 dan merupakan

kala

jaringan

itu

juga

dimanfaatkan

sebagai

piranti politik atau propaganda sejak 2

Perang

Dunia.

mendukung rezim

Bahkan

tujuan-tujuan

Nazi

kepemimpinan melancarkan

Jerman Adolf

untuk

TV

berita

pertama

yang

menghadirkan berita secara 24 jam tanpa

henti.

CNN

dimiliki

oleh

politiknya,

perusahaan media global Time Warner

bawah

(salah satu dari tujuh perusahaan media

di Hitler

propoaganda

pun perang

global

yang

kalangan

berpengaruh).

Banyak

menganggap

bahwa

melalui media radio yang dinilai efektif di

kepopuleran CNN secara global dimulai

kala itu. (Bergmeier and Lotz 1997).

sejak peliputan Perang Teluk pada tahun

Seiring dengan perkembangan teknologi, media televisi / TV yang dapat

1991

melalui

program

liputan

CNN

pada

langsungnya. Kepopuleran

menyiarkan citra secara audio dan visual pun ditemukan pada akhir tahun 1920an

perkembangannya

dan

penelitian oleh banyak ilmuwan sosial-

kemudian

berkembang

dengan

pesat. Keunggulan media TV yang dapat

politik

menampilkan

dampaknya

disertai

audio

visual

bergerak

memiliki

yang

mengenai dalam

dijadikan

seberapa membentuk

objek

besar opini

keunggulan 3

2

Lihat misalnya buku kumpulan tulisan tentang peran radio dalam Perang Dunia Short (1983). Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Untuk analisis mengenai TV sebagai instrumen penyampai pesan-pesan politik, lihat misalnya Uudelepp (2008). 29



publik dan dalam memberikan tekanan

kepemimpinan Presiden George Bush

kepada pemerintah untuk menentukan

senior. Namun demikian, medan perang

kebijakan

nasional

di Somalia yang sulit serta rekaman

Kasus konflik

video yang menampilkan tubuh tentara

yang terjadi di era tahun 1990an seperti

Amerika Serikat diseret dan diarak oleh

Perang

pemberontak

baik

pada

level 4

maupun internasional.

Teluk,

perang

saudara

di

Somalia

rekaman

Somalia, Bosnia-Herzegovina, Rwanda,

jatuhnya

dan Sierra Leone kerapkali dijadikan

membuat marah publik Amerika Serikat

objek

dan

penelitian

untuk

menguak

menekan

BlackHawk

pemerintahnya

telah

untuk

segera menarik pasukan Amerika Serikat

efektifitas CNN. CNN, beserta jaringan TV berita global

helikopter

dan

lainnya

seperti

BBC

dari

Somalia.

Pemerintah

Amerika

dan

Serikat pun, ketika itu di bawah Presiden

belakangan Al-Jazeera, tidak dipungkiri

Bill Clinton, memutuskan untuk menarik

mampu

pasukan

menghadirkan

image

dari

Somalia,

dan

secara

(citra/gambar) yang mampu memainkan

bertahap berakhirlah intervensi militer

emosi publik, dan biasanya peristiwa

Amerika Serikat di Somalia pada tahun

yang mampu membangkitkan sentimen

1994. Dari gambaran ini kita dapat

publik adalah peristiwa-peristiwa yang

menarik kesimpulan awal bahwa CNN

terkait

dengan tragedi kemanusiaan.

yang telah menyeret masuk Amerika

Banyak pengamat meyakini bahwa citra

Serikat ke medan perang di Somalia,

tragedi kemanusiaan yang terjadi di

sekaligus

Somalia

Amerika Serikat keluar dari Somalia.

akibat

penindasan

dan

penyiksaan yang dilakukan oleh raja-raja

juga

yang

telah

menarik

Kekuatan berita audio-visual juga

terhadap

terbukti dapat mendorong kampanye di

masyarakat sipilnya yang dipertontonkan

Amerika Serikat dan dunia untuk tidak

oleh

membangkitkan

menggunakan berlian ilegal hasil perang

meningkatkan

sipil berkepanjangan di Sierra Leone

kecil

(warlords)

CNN

sentimen tekanan

Somalia

telah

publik

dan

internasional

agar

Amerika

dalam kurun waktu 1991-2002, dan

Serikat dan PBB melakukan intervensi

mendorong

kemanusiaan di Somalia.

menyepakati

Ameria Serikat pun kemudian memutuskan

mengirimkan

PBB

Certification

untuk

kemudian

Kimberly Scheme,

misi

sertifikasi

berlian

kemanusiaan pada tahun 1992 di bawah

diketahui

asal-usul

yaitu

sehingga berlian

Process proses dapat tersebut.

Kuatnya citra yang dihadirkan oleh CNN 4

Untuk analisis terkait dengan Efek CNN dan proses pengambilan kebijakan luar negeri, lihat misalnya Gilboa (2002, 2005). 30

beserta jaringan TV berita lainnya, juga sangat kental terasa ketika detik-detik Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



runtuhnya menara kembar WTC di New

cenderung untuk menyiarkan berita yang

York

secara

tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan

langsung, yang kemudian berdampak

lain sebagainya yang tidak nyaman bagi

secara langsung maupun tidak langsung

pembuat kebijakan atau pemerintah.

terhadap penciptaan opini publik global

Sementara

terhadap hubungan Dunia Barat versus

mempunyai kriteria tetang berita, yaitu

Dunia Islam.

sering dikaitkan dengan keberhasilan,

dapat

kita

saksikan

itu,

pemerintah

sendiri

Media diyakini dapat memainkan

ketertiban,

dan

peran yang berarti dalam mempengaruhi

Perbedaan

persepsi

kebijakan luar negeri. Naveh (2002)

sumber benturan yang selalu terjadi

memberi contoh bahwa bocornya isi

dalam

perjanjian deklarasi damai (Declaration

pemerintah dan sering dimanfaatkan

of Principles) antara Israel dan Palestina

oleh pihak lain untuk kepentingan politik

yang ditandatangani oleh tokoh Palestina

(hlm. 128).

Abu Ala dan tokoh Israel Uri Savir di

interaksi

pembangunan. ini

antara

Sementara

itu

merupakan

media

Agak

dan

berbeda

Norwegia pada tanggal 20 Agustus 1993,

dengan Naveh, meskipun Gilboa (2002)

telah

meyakini fungsi media global — seperti

menimbulkan

reaksi

publik

internasional yang keras (hlm. 2). Naveh

jaringan

juga menyatakan bahwa interaksi antara

memiliki

media

mempengaruhi

dengan

pengambil

(pemerintah) mempengaruhi,

kebijakan

bersifat dapat

TV

berita

peran

global

—

yang

penting opini

dalam

publik,

ia

saling

berargumen bahwa Efek CNN terhadap

diasumsikan

pengambilan kebijakan luar negeri lebih


cenderung

selalu terlibat dalam dinamika saling

membingungkan

mempengaruhi.

menunjukkan beberapa penelitian yang

sebagai

Disamping

hiburan,

berfungsi

dalam

konteks

mendukung

bersifat

kompleks

(hlm.

peran

34).

signifikan

dan Gilboa

media

dinamika saling mempengaruhi, media

dalam

juga dapat memobilisasi atau menggiring

negeri. Namun, ia pun juga menunjukkan

opini public.

beberapa

Sementara itu Cangara (2009)

mempengaruhi

menemukan

kebijakan

luar

penelitian

lain

yang

bahwa

media

tidak

menyatakan bahwa hubungan antara

berperan dalam mempengaruhi proses

media dan pemerintah biasanya lebih

kebijakan luar negeri, dan tidak terdapat

banyak bersifat negatif, dan sikap negatif

korelasi yang signifikan antara isi berita

inilah

yang ditampilkan media dengan opini

yang

sering

menimbulkan

miscommunication atau misinformation.

publik dan perubahan kebijakan.

Menurut Cangara, media atau pers lebih Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

31



THE JAKARTA POST DAN POSISI

rencana

PEMERINTAH INDONESIA

menekankan dampak dan konsekuensi

Selama rentang waktu antara munculnya

konflik

di

Libya

dan

the

zona

dampak

di

Libya,

setidaknya terdapat tiga artikel harian the Jakarta

Post

dinamika

yang

tersebut

kondisi dari

masyarakat

intervensi

dan

PBB

yang

dilematis.

memberitakan

kebijakan

juga

Keamanan PBB melalui penjelasannya mengenai

terbang

Post

dari keputusan yang diambil oleh Dewan

pengambilan keputusan pemberlakuan larangan

Jakarta

“The UN Security Council, which

yang

sanctioned the air strikes, must also ask

dituangkan melalui kolom tajuk rencana.

itself what is the end game of this

Sesuai dengan kode etik jurnalistik,

action? Would it accept a defeat on the

kolom tajuk rencana the Jakarta Post

part of the rebels, with all the inevitable

memberikan pandangan yang objektif

horrible consequences for civilians, or

mengenai intervensi PBB terhadap rezim

would it go all the way to support the

Muammar Qaddafi di Libya. Hal ini

rebels’ cause to end Qaddafi’s reign of

sangat terlihat dari pernyataan dalam

terror?”

tajuk rencana the Jakarta Post tanggal

Dari berbagai kondisi keraguan

21 Maret 2011 yang berjudul “Libya

tersebut dalam paragraf berikutnya, tajuk

Undone”,

rencana

the

Jakarta

Post

seperti

“The military air strikes targeting

memberikan sejenis saran terhadap apa

forces loyal to Libyan leader Muammar

yang harus dilakukan oleh pemerintah

Qaddafi on Saturday may have been

Indonesia untuk mengambil keputusan

inevitable,

but

community

is

the

international

terkait pemberontakan yang terjadi di

with

the

Libya

left

uneasy

melalui

kalimat

“Any

decent

question of how far it should interfere

nation would support the Security

in an internal conflict in a United

Council

Nations member country”

authorizing all measures necessary to

Resolution

on

Friday

Dalam paragraf tersebut, terlihat

stop the killing of Libyan civilians”.

bahwa tajuk rencana the Jakarta Post

Saran tersebut juga datang dengan

menuliskan situasi dunia internasional

berbagai

yang

pemerintah Indonesia dalam kalimat-

masih

keputusannya

ragu

mengenai

untuk

melakukan

intervensi militer terhadap rezim Qaddafi di

Libya

serangan

meskipun

oleh

dilakukan

pihak

objektif

bagi

kalimat berikutnya, “Military intervention, even on the pretext of humanitarian reasons,

PBB.

is easy, but it raises complications

Selanjutnya di paragraf kedua, tajuk

and it certainly created a precedent.

32

udara

telah

pertimbangan




Would the Security Council, for example,

Presiden

issue a similar resolution to deal with

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

equally brutal oppression, admittedly on

AS

Barrack

“President

Obama

Susilo

dan

Bambang

smaller scales, committed by other Arab

Yudhoyono’s

regimes such as Bahrain or Iran? What

unclear as he calls for a ceasefire and

about Myanmar”

offers Indonesia to be part of the

Selain

pertimbangan

objektif,

deployment

position

of

UN

is

similarly

peacekeeping

kolom tajuk rencana the Jakarta Post

forces. He is moving ahead of the United

juga

kritis

Nations in giving legitimacy, implicit or

terhadap tindakan PBB yang melakukan

otherwise, to the rebel forces. This

intervensi militer yang subjektif melalui

position may seem progressive, but it

kalimat penutupnya “How the conflict

could backfire on Indonesia, which

evolves in the next few days of weeks

has

will tell us whether the United Nations

insurgencies, including an ongoing

had been right in taking on the

one now in Papua. A ceasefire and the

responsibility to protect civilians in

presence of peacekeeping forces raise

Libya”.

the specter of splitting Libya into two

memberikan

kritik

yang

Pandangan objektif ini juga terus

had

a

long

history

of

countries”

dipertahankan oleh kolom tajuk rencana

Dalam

kolom

tajuk

rencana

the Jakarta Post yang berjudul “Got a

keduanya mengenai intervensi Libya dan

clear Libyan Agenda?” tanggal 1 April

keputusan Presiden Susilo Bambang

2011. Dalam kolom ini, tajuk rencana the

Yudhoyono, tajuk rencana the Jakarta

Jakarta Post masih terus bersikap kritis

Post

terhadap tindakan negara-negara NATO

memberikan saran dan kritik terhadap

yang berupaya untuk menekankan zona

keputusan pemerintah Indonesia dengan

larangan terbang. Pertanyaan yang terus

mempertimbangkan situasi politik dalam

diulang dan dipertanyakan oleh the

negeri untuk berupaya bersikap netral

Jakarta Post adalah sampai dimana

dan

batas intervensi dan tindakan yang dapat

tersebut

diambil oleh dunia internasional terkait

Indonesia sendiri masih banyak terjadi

kasus pemberontakan di Libya.

pelanggaran HAM.

Namun

dalam

kolom

tajuk

kedua

tidak

di

mengkritik

Barrack

yang

memiliki

mencoba

perlu

secara

menyoroti intensif

untuk

masalah

karena

di

Saran tersebut

diperkuat melalui fakta-fakta yang terjadi

rencana kedua, the Jakarta Post mulai aktor-aktor

ini

AS

dimana Obama

keputusan untuk

Presiden melakukan

kepentingan dan mengambil keputusan

intervensi militer di Libya mendapatkan

yang kurang tepat seperti keputusan

kritik masyarakat.


33



“US President Barack Obama,

dapat diambil oleh pemerintah Indonesia.

facing criticism at home for his

Di artikel ini pula, tajuk rencana the

decision to engage the United States

Jakarta Post mengubah pandangannya

in the military action against Libya,

terhadap tindakan pemerintah Indonesia

cited humanitarian reasons.”

terkait konflik Libya agar “Setidaknya

Namun

dalam

konflik

tersebut,

Jakarta

Post

perkembangan

tajuk

rencana

pemerintah Indonesia mengambil andil

the

untuk membantu Libya, belajar dari

menyarankan

penggulingan rezim Soeharto, setiap

Indonesia untuk berpartisipasi dalam

bantuan dari negara tetangga sangat

organisasi PBB, seperti yang tertulis

diperhitungkan”.

mulai

dalam tajuk rencana the Jakarta Post

Tidak lama setelah artikel-artikel

“Libya and The Cost of Freedom” tanggal

tersebut

16 Juli 2011.

mulai mengambil tindakan yang tidak

“Indonesia

pemerintah

move

jauh berbeda dengan tindakan-tindakan

beyond supporting the UN Security

yang direkomendasikan oleh the Jakarta

Council and at the very least speak

Post.

out against a regime that is killing its own

berkerjasama dengan Turki untuk untuk

people.”

menghentikan perang yang terjadi di

“As

should

dipublikasikan,

governments,

including

Salah

satunya

yaitu

dengan

Libya.

Indonesia, are trying to evacuate their

Melalui

pernyataan

bersama

citizens trapped inside Libya, they

pada tanggal 5 April 2011, Presiden

should

Turki

consider

extending

Abdullah

Gul

dan

Presiden

humanitarian aid to areas that have

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

fallen into rebel hands. France appears

menekankan pentingnya “Pemberdayaan

to be leading the way.”

kedaulatan,

kesatuan

nasional,

dan

“This is ultimately a battle that

integritas teritorial Libya” (Jakarta Globe,

Libyans alone must fight and finish.

5 April 2011). Dari statement tersebut,

However

in

terlihat bahwa Pemerintah Indonesia

bringing down the Soeharto regime in

lebih memilih untuk melakukan intervensi

1998, every little bit of help from

yang “aman” dengan terus menyuarakan

friends counts.”

perdamaian

dan

menyatakan

kesediaannya

untuk

mengirimkan

as

Dalam terakhirnya,

Indonesia

kolom sebelum

learned

tajuk

rencana

pengambilan

pasukan perdamaian ke zona konflik

keputusan oleh PBB, tajuk rencana

dibandingkan

harian the Jakarta Post mencoba untuk

keputusan pemberlakuan zona larangan

memberikan

terbang.

34

alternatif

tindakan

yang

dengan

menyetujui




Analisis ini juga didukung oleh statement

Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono

dalam

gabungan

usai

adanya intervensi militer seperti yang telah dilakukan oleh NATO dengan

konferensi

pers

melakukan

pembacaan

joint

tindakan tersebut justru akan merusak

statement oleh kedua presiden. “We

infrastruktur yang ada di Libya. Analisis

discussed

the

tersebut diperkuat oleh argumen Naveh

bloodshed in Libya. Infrastructure should

(2002) yang mengatakan bahwa media

not be destroyed”(idem). Dalam pidato

dan pemerintah cenderung untuk saling

lainnya juga Presiden Susilo Bambang

mempengaruhi.

this

Yudhoyono

issue...

to

hanya

stop

serangan

udara

karena

menyampaikan

Dalam kasus ini, Indonesia yang

harapannya agar gencatan senjata di

menganut sistem demokrasi dipengaruhi

Libya dihentikan.

oleh media sebagai penyalur aspirasi

"Keadaan di Tripoli khususnya

masyarakat

luas.

Sangatlah

wajar

dan di Libya umumnya memang masih

apabila

serba belum pasti dan belum menentu,

demokrasi dipengaruhi oleh mayoritas

meskipun kita bisa mengikuti manuver-

masyarakat yang diwakili oleh media the

manuver militer yang ada di sana dari

Jakarta Post, begitu juga sebaliknya

kedua belah pihak. Oleh karena itu,

ketika keputusan pemerintah akan suat

kembali kepada harapan dan seruan

hal

Indonesia

yang

Lantas bagaimanakah dengan negara-

beberapa

saat

saya yang

sampaikan lalu,

yang

sebenarnya Indonesia berharap ada penyelesaian politik,

damai,

bukan

pandangan

mempengaruhi

masyarakatnya.

liberal?

penyelesaian

kekerasan

dan

PANDANGAN THE NEW YORK TIMES TERHADAP

diserahkan kepada bangsa Libya untuk

PEMERINTAH AS

masa

negara

negara yang menganut sistem demokrasi

peperangan, tapi segala sesuatunya

menentukan

sebuah

depannya

sendiri

5

dengan proses yang baik”

Berbeda

KEPUTUSAN

dengan

Indonesia,

Amerika Serikat memiliki peranan yang juga

penting dalam keputusan intervensi di

bahwa

kedua

Libya. Selain anggota Dewan Keamanan

Presiden

Susilo

PBB, Amerika Serikat juga merupakan

Bambang Yudhoyono tidak mendukung

salah satu negara anggota yang penting

Dari dapat presiden,

statement

disimpulkan terutama

tersebut,

dalam 5

Official Website of the Indonesian President. “Pemerintah Indonesia Berharap Konflik di Libya Segera Berakhir.” 23 Agustus 2011. http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/0 8/23/7159.html. Akses tanggal 22 Juli 2012. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

keanggotaan

NATO.

Selama

masa awal gelombang demonstrasi di Arab, Amerika Serikat telah memainkan peranan yang cukup signifikan untuk 35


mendukung

demokratisasi

negara-

negara di Arab. Dalam upayanya untuk mendemokratisasi Amerika

Tunisia

Serikat

pursuit

of

nuclear,

chemical

and

biological weapons.”

contohnya,

“We applauded those changes,

untuk

and we are not eager to see Libya once

kepada

again isolated. But Colonel Qaddafi’s

negara tersebut untuk melaksanakan

brutal suppression of antigovernment

proses demokratisasi melalui pemilu.

demonstrations has left no doubt that he

memberikan

bersedia


pinjaman

dana

Sejak munculnya kerusuhan di Libya

oleh

melawan

gerakan

Pemerintahan

is still an international criminal.”

revolusioner Qaddafi

di

Berdasarkan paragraf tersebut, terlihat

bahwa

New

York

Times

Benghazi pada tanggal 15 Februari

menyoroti kejahatan-kejahatan masa lalu

2011,

terus

yang dilakukan oleh Muammar Qaddafi.

mempublikasikan berbagai artikel yang

Meskipun berita tersebut benar adanya,

memiliki muatan atau isi “provokatif”

namun kita dapat berasumsi bahwa

terkait kejadian di Libya dan sejarah dari

terdapat pandangan yang negatif di

Muammar Qaddafi. Hal ini terlihat dari

dalam tajuk rencana New York Times

salah satu artikel New York Times

mengenai

tanggal 22 Februari 2011 yang berjudul

pandangan negatif mengenai Qaddafi,

“Libya’s Butcher”,

New

New

“Col.

York

Times

Muammar

el-Qaddafi

of

Qaddafi.

York

pandangan

Times bahwa

Disamping

juga

memiliki

Amerika

Serikat

Libya vowed on Tuesday that he would

merupakan aktor utama yang memiliki

“fight on to the last drop of my blood” and

pengaruh kuat dan New York Times

die a “martyr.” We have no doubt that

sadar bahwa ia dapat menggunakan

what he really meant is that he will

pengaruhnya

butcher and martyr his own people in

pemerintah Amerika Serikat. Hal tersebut

his desperation to hold on to power.

terlihat dari artikel New York Times

He must be condemned and punished

tanggal 24 Februari 2011 yang berjudul

by the international community”

“Stopping Qaddafi”,

“Colonel Qaddafi, who took power

untuk

mempengaruhi

“It would be best if the United

in a 1969 coup, has a long, ruthless

Nations

and erratic history. Among his many

sanctions, but that takes too long.

crimes: He was responsible for the 1988

Washington

bombing of Pan Am 103 over Lockerbie,

immediately freeze Libyan assets in

Scotland.

of

American and European banks and

international sanctions, he announced

work to block Libya’s access to the

that he had given up terrorism and his

international financial system. Europe

36

In

2003,

after

years

Security

and

Council

imposed

Europe

can




and the United States can deny travel

“The Obama administration is

visas to top Libyan officials and

throwing

government supporters.”

messages on Libya that they are blunting

If the killing goes on, other steps

may

including

be

quickly

so

many

conflicting

any potential pressure on the Libyan regime

and

weakening

American

temporary

credibility. It’s dangerous to make

sanctuary for refugees and imposing

threats if you’re not prepared to follow

the kind of no-fly zone that the United

through. All of the public hand-wringing

States, Britain and France used to

has made it even worse.”

protect

offering

needed,

out

Kurds

the

Artikel tersebut merupakan kritik

savagery of Saddam Hussein. After

bagi tindakan Presiden Barrack Obama

Bosnia, Kosovo and Rwanda, the United

yang tidak segera mengambil tindakan

States and its allies vowed that they

langsung

would

mass

sebaliknya Presiden Barrack Obama

atrocities. One thing is not in doubt: The

mengumpulkan dukungan-dukungan dari

longer the world temporizes, the more

negara-negara

people die.

Meksiko

work

in

harder

Iraq

to

from

stop

terhadap

rezim

seperti

melalui

di

Libya,

Brazil

konferensi

dan

pers

di

Dalam kutipan paragraf-paragraf

gedung putih pada tanggal 3 Maret 2011.

tersebut, terlihat bahwa New York Times

Dalam konferensi pers yang lain

mencoba menekan pemerintah Amerika

pada tanggal 11 Maret 2011, Presiden

Serikat

untuk

tindakan

tegas

segera

mengambil

Obama mengatakan bahwa “Qaddafi

dengan

melakukan

harus

meninggalkan

Libya

demi

intervensi, terlepas dari keputusan PBB

kepentingan

dengan

dan

menginginkan kebebasan dari tekanan

kemungkinan meningkatnya korban jiwa

seseorang selama beberapa dekade.”

masyarakat sipil. Dorongan lain dari New

(Weinberg 2011). Hal tersebut tidak jauh

York Times juga muncul pada tajum

berbeda dengan artikel New York Times

rencana selanjutnya yang dipublikasikan

tanggal

pada tanggal 8 Maret 2011 berjudul

mengatakan bahwa pemerintah Libya

“Washington’s Options on Libya”. Sekali

harus menghentikan serangan terhadap

lagi

masyarakat

alasan

New

York

kemanusiaan

Times

mencoba

masyarakat

22

Febuari

sipil

Libya

2011,

dan

yang

yang

berupaya

mendorong pemerintah Amerika Serikat

melakukan transisi menuju demokrasi

untuk

yang

mengambil

tindakan

tegas

terhadap rezim di Libya karena dapat mengancam kredibilitas negeri Paman Sam tersebut. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

didahului

dengan

lengsernya

Kolonel Qaddafi. Namun, mempengaruhi

siklus antara

media

saling dan 37



pemerintah bekerja secara dua arah.

dengan hari peringatan invasi Amerika

Tidak hanya media yang mempengaruhi

Serikat dan Inggris di Irak (Azikiwe

pemerintah

keputusan

2011). Setelah melihat perkembangan isi

pemerintah yang dapat mempengaruhi

tajuk rencana New York Times, dapat

media. Hal ini dapat dilihat dari isi New

dilihat bahwa dari waktu ke waktu,

York

pemerintah

namun

Times

juga

mengenai

pemberitaan

konflik di Libya yang dari waktu ke waktu

sebagai

pengambil

keputusan dapat mempengaruhi media.

mengalami perubahan sudut pandang. Apabila kita melihat tajuk rencana

KESIMPULAN

New York Times tanggal 22 dan 24

Setelah

dilakukan

penelitian

Febuari 2011, dapat dikatakan bahwa

mengenai

kedua tajuk rencana tersebut mengarah

sampel yaitu harian the New York Times

kepada kritik dan saran New York Times

dan the Jakarta Post terhadap kebijakan

mengenai

hal

luar

dilakukan

oleh

yang

seharusnya

pemeritah

Amerika

pengaruh

isi

dari

negeri Amerika Serikat

intervensi

militer

di

Libya,

kedua

berupa peneliti

Serikat. Kedua tajuk rencana tersebut

menemukan beberapa hal yang menarik

berbeda dengan tajuk rencana New York

mengenai

Times pada tanggal 21 Maret 2011,

terhadap berlangsungnya konflik. Peneliti

dimana

telah

berpandangan bahwa media memiliki

menyetujui pemberlakuan zona larangan

sudut pandang yang dapat berubah dari

terbang di Libya.

waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan

Presiden

Secara

Obama

gamblang,

New

sudut

pandang

media

York

apa yang dikatakan oleh Naveh (2002)

Times menyetujui keputusan Presiden


Obama

untuk

selalu terlibat dalam dinamika yang

militer

bersyarat

melakukan

intervensi

melalui

tajuk

rencananya tanggal 5 Mei 2011 yang berjudul “Stalled Mission in Libya”.

saling mempengaruhi. The Jakarta Post sebagai media utama berbahasa Inggris di Indonesia

“President Obama was right to

memberikan

kritik

hand over this mission to Canadian and

keputusan

pemerintah

European command once the initial

mengenai perannya yang kurang dalam

American strikes had shattered Libyan

menanggapi konflik di Libya. Namun,

air defenses”

lambat laun the Jakarta Post menyadari

Dukungan

York

terhadap Indonesia

Times

bahwa posisi tersebut merupakan posisi

tersebut muncul setelah Amerika Serikat

aman Indonesia mengingat banyaknya

melakukan pengeboman beruntun pada

pelanggaran HAM dan gerakan-gerakan

tanggal 19-20 Maret 2011 bertepatan

separatis yang muncul di dalam negeri

38

New

kritisnya




akan berakibat fatal pada keputusan luar

separatis, sikap harian the Jakarta Post

negeri Indonesia terkait konflik di Libya.

juga

Sedikit

berbeda

dengan

dipengaruhi

oleh

keputusan

pemerintah untuk bersikap netral.

Indonesia dan the Jakarta Post, dalam

Apabila kita melihat dinamika

kasus intervensi Amerika Serikat di

konflik di Libya itu sendiri berdasarkan

Libya,

yang

analisis isi tajuk rencanan kedua harian

pada

tersebut pada awal konflik di Libya,

akhirnya menyetujui dan mendukung

media menggambarkan opini publik dan

intervensi

sering

media Amerika Serikat

diwakili

oleh

NewYork

militer

Times

oleh

pemerintah

kali

berlawanan

dengan

Amerika Serikat meskipun pada awalnya

keputusan pemerintah. Namun seiring

media tersebut bersikap kritis terhadap

perkembangannya, pemerintah mampu

tindakan lamban dari pemerintah. The

mempengaruhi

New

tersebut

York

Times

mendukung

cenderung

pemberlakuan

untuk

dapat

media

agar

media

mempengaruhi

opini

kebijakan

publik seperti apa yang dikatakan oleh

larangan terbang dan intervensi militer

Gilboa (2002) bahwa media memiliki

lainnya yang terlihat dari salah satu tajuk

peran

rencana New York Times sendiri dimana

opini publik. Peneliti juga menyimpulkan

artikel

bahwa

bahwa media dan pemerintah memiliki

untuk

keterkaitan yang erat. Hubungan ini

Libya

sangat

tersebut

diperlukan

aksi

menghentikan

menjelaskan yang

efektif

pembantaian

di

penting

terlihat

dalam

mempengaruhi

disaat

pengambilan

dengan bercermin pada pemberlakuan

keputusan, dimana media memiliki peran

zona larangan terbang di Irak.

sebagai kritikus dan pemberi saran

Sedangkan harian the Jakarta

alternatif

serta

pemerintah

sebagai

Post justru lebih berupaya untuk bersikap

pengambil kebijakan dengan beragam

netral

pertimbangan

dan

objektif

serta

melihat

berdasarkan

data-data

gambaran konflik dengan lebih luas,

media. Seperti apa yang telah dijelaskan

dimana tidak hanya Amerika Serikat saja

oleh Naveh (2002) dimana hubungan

yang memiliki peran penting namun juga

antara media dan pengambilan kebijakan

PBB, dan negara NATO lainnya. Menurut

bersifat

peneliti, disamping pengaruh sejarah

hubungan antara media dan pemerintah

Indonesia yang memiliki banyak kasus

tidak dapat dipisahkan.

kompleks

dan

berlapis,

pelanggaran HAM dan gerakan-gerakan


39



DAFTAR PUSTAKA

Azikiwe, Abayomi. 2011. “Stop U.S. Bombing of Libya.” Workers World. Maret 2004. Bergmeier, Horst J. P. and Rainer E. Lotz. 2007. Hitler's Airwaves: The Inside Story of Nazi Radio Broadcasting and Propaganda Swing. New Haven: Yale University Press. Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Press. Gilboa, Eytan. 2002. “Global Communication and Foreign Policy.” Journal of Communication 52 (4): 731-748. ____. 2005. “The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations.” Political Communication 22: 27-44. Naveh, Chanan. 2002. “The Role of the Media in Foreign Policy DecisionMaking: A Theoretical Framework.” Conflict & Communication Online 1 (2). Short, K. R. M., ed. 1983. Film and Radio Propaganda in World War II. Knoxville: University of Tennessee Press. Uudelepp, Agu. 2008. “Propaganda Instrument in Political Television Advertisements and Modern Television Commercials.” PhD thesis, Tallinn University. Weinberg, Ali. 2001. “Libya: The Timeline.” NBC News. 24 Maret. SITUS BERITA BBC Indonesia 16 Februari 2011. “Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya.” www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2 011/02/110216_lib\aunrest.shtml?print=1 (akses 24 November 2011) Detik News 13 April 2011. “Pemberontak Klaim Pasukan Khadafi Telah Tewaskan 10 Ribu Orang.” 40

http://www.silinder.com/berita/pe mberontak-klaim-pasukankhadafi-telah-tewaskan-10-ribu orang (akses 24 November 2011) Inter Press Service News 20 Mei 2011. “U.S. Congress Pushes for Vote on Libya Intervention.” www.ipsneZs.net/print.asp?idneZ s=55720 (akses 24 November 2011) Jakarta Post 21 Maret 2011. “Libya Undone.” https://www.thejakartapost.com/n ews/2011/03/21/editorial-libyaundone.html (akses 24 November 2011). 1 April 2011. “Got a Clear Libyan Agenda?” http://www.thejakartapost.com/ne ws/2011/04/01/editorial-got-aclear-libyan-agenda.html (akses 24 November 2011). 16 Juli 2011. “Libya and the Cost of Freedom.” http://www.thejakartapost.com/ne ws/2011/03/02/editorial-libya-andcost-freedom.html Kompas.com 25 Agustus 2011. “Nato Mencari Jalan Demi Stabilitas Politik.” http://internasional.kompas.com/r ead/2011/08/25/0355219/NATO. Mencari.Jalan.demi.Stabilitas.Poli tik (akses 24 November 2011) Liputan6.com 11 Februari 2011. Hosni Mubarak Akhirnya Lengser http://berita.liputan6.com/read/32 0024/hosni_mubarak_akhirnya_le ngser (akses 24 November 2011) New York Times 22 Februari 2011. “Libya’s Butcher.” http://www.nytimes.com/2011/02/ 23/opinion/23wed2.html?_r=1 (akses 24 November 2011). 24 Februari 2011. “Stopping Qaddafi.” http://www.nytimes.com/2011/02/ 25/opinion/25fri1.html?scp=1&sq




=stopping%20gaddafi&st=Search (akses 24 November 2011). 8 Maret 2011. “Washington’s Options on Libya.” www.nytimes.com/2011/03/09/opi nion/09wed1.html?pagewanted=p rint (akses 24 November 2011). 5 Mei 2011. “Stalled Mission in Libya.” http://www.nytimes.com/2011/05/ 06/opinion/06fri1.html (akses 24 November 2011). Official Website of the Indonesian President 23 Agustus 2011. “Pemerintah Indonesia Berharap Konflik di Libya Segera Berakhir.” http://www.presidenri.go.id/index. php/fokus/2011/08/23/7159.html. (akses 22 Juli 2012). Pew Research Center 14 Maret 2011. “Public Wary of Military Intervention in Libya: Broad Concern that U.S. Military is Overcommitted.” http://www.peoplepress.org/2011/03/14/publicwary-of-military-intervention-inlibya/ (akses 24 November 2011) Viva News 15 Januari 2011. “Presiden Tunisia Kabur ke Arab Saudi.” http://dunia.vivanews.com/news/r ead/199445-presiden-tunisiamelarikan-diri-ke-arab-saudi (akses 24 November 2011) 18 Maret 2011. “PBB Terapkan Zona Larangan Terbang di Libya.” http://dunia.vivanews.com/news/r ead/210236-zona-laranganterbang-diberlakukan-di-libya (akses 24 November 2011)


41

PROPAGANDA AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN MELALUI PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA (SEBUAH TINJAUAN : DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP AMERIKA SERIKAT)

Ica Wulansari, Doddy Wihardi [email protected], [email protected]

ABSTRACT This paper has analyzed propaganda United State of America to Iran through news media covered. The propaganda has caused by policy choices as Iran’s nuclear program continues to evolve. Iran`s policy threatens US national interest in Middle East region. This paper has analyzed media can often knowingly be pushing propaganda. US foreign policy have goal to pursuing national interest. Propaganda through mass media promoting American policies aimed at isolating Iran from international community. Propaganda through mass media is the right choice to promote US national interest. US has strengthening media as a master of global media. International mass media had exacerbated the image of Iran. Keywords : Iran`s nuclear development, Propaganda of US, Mass media. PENDAHULUAN

merupakan sebuah negara besar di Tengah

kawasan dengan tradisi politik dan pola

merupakan kawasan yang amat dinamis

kepemimpinannya yang khas. Sejarah

di dunia. Kedinamisan Timur-Tengah

telah mencatat bahwa Iran kerap kali

dapat terlihat dari perilaku politik masing-

muncul

masing negara yang ada di kawasan

kawasan. Dalam perkembangan paling

tersebut,

dari

mutakhir, Iran sedang berkonsentrasi

negara-negara besar terutama Amerika

kepada program pengembangan energi

Serikat. Oleh sebab itu, kawasan Timur-

nuklir. Kebijakan pengembangan nuklir

Tengah merupakan tempat pencapaian

yang

kepentingan nasional dari banyak negara

memicu beragam persepsi di kalangan

di dunia, sehingga berpotensi untuk

masyarakat

terjadinya gesekkan-gesekkan maupun

negara besar seperti Amerika Serikat

konflik antarnegara.

telah

Kawasan

termasuk

Timur

kepentingan

Republik Islam Iran merupakan

sebagai

aktor

penting

di

dilakukan Iran nyatanya telah

secara

pernyataan

Internasional.

Bahkan

terbuka

mengeluarkan

yang

bahwasannya

salah satu negara yang secara geografis

pengembangan nuklir oleh Iran tersebut

berada di kawasan Timur-Tengah. Iran

akan digunakan untuk tindakan-tindakan

42


Ica Wulansari, Doddy Wihardi

penyerangan

dan

Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran …

membangun

hegemonisme Iran di Timur-Tengah. Amerika tindakan

Serikat

dan

perilaku

telah

menguasai

dan

mendominasi

pemberitaan di media massa global.

memandang

Untuk

politik

sebagai

Iran

senantiasa berseberangan dengan garis

itu,

media massa

alat

yang

dipandang

strategis

untuk

melancarkan propaganda anti Iran.

politik luar negeri Amerika Serikat. Bagi

Berdasarkan

dasar

pemikiran

Iran, tindakan kontra Amerika Serikat

tersebut, maka tulisan ini akan terfokus

merupakan sebuah jihad dan konsistensi

kepada bagaimana propaganda yang

politik. Sementara itu, bagi Amerika

dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran

Serikat tindakan Iran secara tegas telah

melalui media massa sebagai upaya

mengancam kepentingannya di kawasan

untuk meredam politik agresif Iran di

Timur-Tengah.

Timur-Tengah.

Presiden Amerika Serikat George W. Bush dalam suatu pidato di tahun

METODOLOGI PENELITIAN

2002, melabel Iran sebagai bagian dari

Kerangka Pemikiran

“poros kejahatan” bersama Korea Utara

Dalam

dan Irak. Amerika Serikat seringkali

menggunakan

mengaitkan

konsep yang dianggap relevan dengan

Iran

dengan

praktik

radikalisme dan terorisme. Sementara Obama tidak

permasalahan

Presiden

Barack

berbeda jauh

bahkan

telah

langkah-langkah

ini,

beberapa

yang

penulis

teori

dan

dikemukakan

sebagai landasan berpikir.

dengan

pendahulunya dalam menyikapi Iran. Obama

analisis

Neo-realisme

menyiapkan

strategis

Neo-realisme seringkali disebut

untuk

dengan realisme struktural, dikarenakan

meminimalisir perilaku politik Iran yang

malihat pada struktur kekuatan dari

dinilai berbahaya. Kepentingan politik

sistem suatu negara. Kenneth Waltz

dan ekonomi Amerika serikat yang besar

berpendapat

di

berkekuatan

kawasan

mengharuskan mengambil

Timur-Tengah Washington

kebijakan-kebijakan

agresifitas

mengatur

yang

negara

berkekuatan

besar

tersebut

memiliki kepentingan besar dalam sistem

untuk

Iran,

yang

sistem internasional, dimana negara-

Salah satu langkah yang diambil Serikat

besar

negara-negara

untuk

tegas terhadap Iran.

Amerika

bahwa

110).

dengan

Neo-realisme masih mengadopsi

media

beberapa pemikiran dasar dari realisme,

massa. Sejak lama, Amerika Serikat

seperti negara sebagai unit analisis yang

memanfaatkan

yakni

meredam

mereka (Jackson & Sorensen, 2005 :

keberadaan


43



rasional dan power sebagai konsep

Kepentingan nasional Amerika tersebut

analisis sentral. Namun neo-realisme

meliputi kepentingan politik dan ekonomi.

lebih mengarahkan perhatiannya kepada

Selain itu, Amerika Serikat berupaya

karakteristik

untuk mengatur sistem yang berlaku.

struktural

dari

sistem

internasional terhadap negara-negara. Konsep struktur disini disamakan dengan

Konsep Politik Luar Negeri

suatu tatanan yang merupakan bagian

Kebijakan

suatu

negara

dari suatu tekanan struktural dari sistem

umumnya dirumuskan melalui politik luar

global yang dapat menjelaskan perilaku

negeri yang dijalankannya. Untuk itu,

suatu

politik luar negeri suatu negara ditujukan

negara

(Burchill

&

Andrew

Linklater, 1996 : 83). Sementara

untuk

serta

Gilpin, neo-realisme telah mengabaikan

melindungi

kepentingan-kepentingan

perhatiannya terhadap politik, keamanan

ekonominya (Karl W. Deutch, 1978 :

dan

menaruh

100). Keamanan bukan hanya untuk

perhatian pada peran kekuasaan yang

melindungi suatu negara yang terdiri dari

mempengaruhi hubungan antarnegara

wilayah

dengan kekuatan ekonomi internasional.

kapabilitas militer. Tetapi juga diartikan

Gilpin juga menjelaskan bahwa saat ini

bahwa

merupakan masa transisi dari masa yang

melindungi

panjang internasionalisme liberal menuju

sumber-sumber alam, ekonomi demi

suatu merkantilisme. Merkantilisme itu

keberlangsungan hidup suatu bangsa.

serta

mulai

Robert

pemeliharaan

kemerdekaan

militer

menurut

kepentingan

sendiri merupakan suatu paham yang cenderung

lebih

mengedepankan

kepentingan

ekonomi

agar

dan

keamanan

bangsanya

akan

ada

dengan

jaminan

akses-akses

dan

untuk

terhadap

Menurut Coulombis dan Wolfe, politik luar negeri merupakan sintesis

dapat

dari tujuan kepentingan nasional dengan

menjaga keselamatan suatu negara.

power dan kapabilitas. Tujuan politik luar

Singkatnya neo-realisme adalah paham

negeri untuk mewujudkan kepentingan

yang mengakui adanya integrasi antara

nasional.

politik

gambaran atas keadaan negara di masa

internasional dengan ekonomi

internasional (Martin Griffits, 2001 : 15). Neo-realisme digunakan dalam tulisan

ini

bagaimana

untuk Amerika

menggambarkan Serikat

sebagai

Tujuan

tersebut

memuat

mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan (Soeprapto, 1997 : 187). Sedangkan menurut James N. Rosenau,

politik

luar

negeri

adalah

kekuatan yang dominan di dalam sistem

bagian dari sistem politik nasional dan

internasional memiliki kepentingan yang

diartikan sebagai keseluruhan sikap dan

besar

aktivitas

44

di

kawasan

Timur-Tengah.

dimana

suatu

masyarakat



internasional

yang


terorganisasi

kepentingan

negara.

mencoba menanggulangi masalah serta

nasional

memetik keuntungan dari lingkungan

ekonomi dan politik (Soeprapto, 1997 :

internasionalnya, dengan memperoleh

144).

masukkan

dari

maupun

lingkungan

internal

dukungan

baik

maupun

eksternal

yang

bisa

Kepentingan

berupa

Kepentingan

kepentingan

nasional

menurut

berupa

K.J. Holsti terbagi tiga, yakni dalam hal

yang

tujuan jangka pendek, menengah dan

tuntutan

selanjutnya menjadi output politik luar

panjang.

negeri setelah melalui proses konversi

jangka

(Teuku May Rudy, 1993).

sebagai jenis kepentingan yang untuk

Konsep digunakan tentang terhadap

politik

untuk

Kepentingan pendek

dapat

tujuan

digambarkan

luar

negeri

mendasari

analisis

bersedia

Amerika

Serikat

sebesar-besarnya. Dalam tujuan jangka

kebijakan

pengembangan

nuklir

Iran.

mencapainya

dalam

kebanyakan

melakukan

menengah,

tujuan

pihak

pengorbanan

utama

tidak

suatu

Penjabaran kebijakan Amerika Serikat

pemerintahan

dapat

dicapai

tersebut akan termanifestasi pada politik

dengan kekuatan sendiri, negara harus

luar negeri yang dijalankannya terhadap

berinteraksi dengan negara lain. Tujuan

Iran.

jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi

Konsep Kepentingan Nasional

politik

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan

nasional

atau

ideologi

internasional,

aturan

terakhir yang

sistem

mengatur

adalah

hubungan dalam sistem itu dan peran

kemampuan minimal suatu bangsa untuk

negara tertentu di dalamnya (Holsti,

melangsungkan kehidupannya dengan

1988 : 142-147).

cara melindungi identitas fisik, politik, kultural

dari

gangguan

negara

lain

(Mas’oed, 1990 : 190). Joseph

Konsep digunakan

kepentingan untuk

nasional

menganalisis

kepentingan nasional Amerika Serikat di

Frankel

merumuskan

Timur-Tengah, khususnya terhadap Iran

kepentingan nasional sebagai aspirasi

yang meliputi kepentingan politik dan

dari suatu negara yang diwujudkan

ekonomi. Di samping itu, pengejaran dan

secara

pencapaian

operasional

dalam

upaya

mencapai suatu tujuan yang spesifik.

Amerika

Salah

merefleksikan

satu

cara

operasionalisasi

kepentingan

Serikat

di

peran,

nasional

Timur-Tengah dominasi

dan

kepentingan nasional dapat dilakukan

identitas Amerika Serikat di kawasan

negara melalui sarana diplomasi yang

Timur-Tengah,

mengandung

dalamnya.

arti

memperjuangkan


termasuk

Iran

di

45


Propaganda

kontemporer dewasa ini (Morissan dkk,

Propaganda menurut Harold D. Laswell


adalah

mempengaruhi

teknik

untuk

Konsep media massa digunakan

manusia

untuk menjelaskan tentang peran media

memanipulasikan

dalam percaturan politik global dewasa

kegiatan

dengan

2010 : 1).

representasinya. Definisi lainnya yakni

ini.

propaganda adalah semata-mata kontrol

dikarenakan daya jangakaunya yang

opini yang dilakukan melalui simbol-

luas. Atas dasar itulah, Amerika Serikat

simbol

memanfaatkan

media

menyampaikan pendapat yang konkrit

melancarkan

politik

dan akurat, melalui sebuah cerita, rumor,

terhadap Iran.

yang

mempunyai

arti,

atau

Media

menjadi

amat

penting

massa

untuk

propaganda

laporan gambar-gambar dan bentukbentuk lain yang bisa digunakan dalam

PEMBAHASAN

komunikasi sosial (Nurudin, 2001 : 10).

A. Kontroversi Teknologi Nuklir Iran

Teori

propaganda

digunakan

Denyut

aktivitas

nuklir

Iran

untuk menjelaskan tentang upaya-upaya

berawal sejak masa pra revolusi Islam.

yang dilakukan Amerika Serikat untuk

Tahun 1956, disahkan pendirian Pusat

membentuk citra negatif Iran di dunia

Atom Universitas Tehran yang kemudian

internasional

disusul dengan terjalinnya perjanjian

media

melalui

massa

pemberitaan

pemberitaan

internasional.

Melalui

kerjasama

nuklir

Iran

dan

Amerika

menyudutkan

Serikat. 11 tahun kemudian, Amerika

tersebut, diharapkan dunia internasional

Serikat mengoperasikan sebuah reaktor

mendukung

berkapasitas 5 megawatt untuk riset dan

Serikat

yang

di

langkah-langkah

untuk

mengisolasi

Amerika Iran

dari

komunitas internasional.

kegiatan akademi Universitas Tehran. Pada tahun 1971, Rezim Syah Pahlevi menjalin sejumlah kontrak nuklir lain

Konsep Media Massa

dengan

beberapa

negara

Eropa,

Menurut Denis McQuail, media

termasuk pembangunan reaktor Bushehr

massa memiliki sifat atau karakteristik

dengan Jerman dan reaktor Darkhoin

yang mampu menjangkau massa dalam

dengan

jumlah besar dan luas, bersifat publik

kerjasama dan kontrak tersebut terhenti

dan mampu memberikan popularitas

setelah rezin Pahlevi terguling oleh

kepada siapa saja yang muncul di media

Revolusi Islam. Negara-negara Barat

massa.

tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan

Karakteristik

media

massa

tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan 46

politik

Prancis.

Namun

semua

Iran1.

masyarakat Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



Iran tetap memajukan proyek

“given Iran’s behavior to date we do not

nuklirnya dengan kemampuan sendiri di

expect them to comply but we are

tengah tekanan Amerika Serikat dan

dealing with all of these provocations and

Barat.

concerning actions taken by Iran in close

Dengan

kemandiriannya,

merampungkan

Pabrik

Iran

Uranium

Di

concert with our closest

Isfahan. Selain itu, Iran membangun

allies and partners”3 (kami tidak akan

mega

untuk

tunduk pada kebijakan Iran tetapi kami

pengayaan uranium. Program nuklir Iran

akan berurusan dengan provokasi Iran

digunakan

dan

instalasi

nuklir

untuk

Natanz

pembangkit

tenaga

memusatkan

perhatian

untuk

listrik. Sehingga Iran telah menunjukkan

tindakan yang akan diambil terhadap

kemandirian

energi

Iran dengan sekutu dan rekan-rekan

pembangunan

teknologi

melalui nuklir.

kami).

Sementara pembangunan nuklir Iran

Sementara pihak Iran pun tidak

tengah berjalan, pemimpin Iran saat ini,

tinggal diam dalam perang pernyataan

Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan

tersebut.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali

Komandan Garda Revolusi Iran, Yahya

Khamenei

pembangunan

Hakim dikutip dari kantor berita Iran

tujuan damai

ISNA menyatakan: “Amerika, Inggris dan

teknologi

mendukung nuklir

untuk

sebagai hak dari negara yang berdaulat. Teknologi

nuklir

Iran

menjadi

Pada

16

Januari

2007,

rezim Zionis (Israel) adalah poros kejahatan

terhadap

dunia

Islam

dan

wacana serius bagi Amerika Serikat

seluruh umat manusia.”4 Pernyataan

untuk

nuklir

tersebut berupaya menyerang balik atas

menjadi propaganda bagi para aktor

tuduhan poros kejahatan dunia yang

kedua

Dalam

dituduhkan

Bush

Harian Washington Post tanggal 31

Sementara

Pemimpin

Januari 2001, Presiden George W. Bush

Ayatullah Khomeini pada 20 Maret 2012

mengatakan dirinya tidak menginginkan

dikutip

negara yang diktator dan menyatakan

melontarkan

perang

pembangunan

melucutinya.

negara

Maka

yang

melawan

isu

terlibat.

terorisme.

Bush

dari

kepada

kantor

Iran.

Spiritual

berita

Reuters

pembelaan nuklir

bahwa untuk

menyatakan: “At some Point, We may be

mempersenjatai

the only ones left. That’s okay with me.

mempunyai senjata nuklir dan tak akan

2

We are America”

diri.

Iran,

”Kami

tak

(Hanya kami yang

membuat satu pun senjata seperti itu.

dapat melindungi. Untuk saya bukan

Namun, untuk menanggapi serangan

masalah karena kami bangsa Amerika).

musuh—demi mempertahankan diri, baik

Sementara baru-baru ini, Menteri Luar

dari AS atau rezim Zionis—kami akan

Negeri Hillary Clinton menyatakan :

melakukan serangan balasan setimpal.”5


47


B. Kebijakan

Politik

Luar

Negeri

Amerika Serikat Terhadap Iran Mengetahui

kebijakan


ancaman ekstrimis dan membendung kekuatan Iran.8

Luar

Kebijakan luar negeri Amerika

negeri Amerika Serikat menjadi analisa

Serikat memiliki perhatian lebih terhadap

dalam upaya propaganda yang dilakukan

kebangkitan

terhadap Iran. Iran dianggap Amerika

program nuklir. Kebijakan mempengaruhi

Serikat berpengaruh secara regional di

Iran

6

Timur Tengah.

Aspek

lainnya yang

Iran,

terutama

merupakan

rasional.

dalam

kebijakan

9

yang

Washington

dianggap Amerika Serikat, Iran sebagai

mempertimbangkan

poros kejahatan dunia karena memiliki

mengenai

program nuklir Iran. Iran memiliki peran

Amerika Serikat. Kepentingan nasional

sebagai

Amerika

produsen

energi

dengan

keuntungan

kesepahaman

Serikat

berupaya

meredam

kekuatan

dunia dalam tingkatan empat besar.

satunya memusatkan perhatian terhadap

Selain itu Iran mendukung terorisme dan

Iran. Perlakuan standar ganda dilakukan

aktor non negara.

Iran turut serta

Amerika Serikat terhadap Iran melalui

membantu teroris dan kelompok militan

sekuritisasi isu nuklir yang mengancam

di Irak dan Afganistan, Hizbullah di

keamanan

Libanon,

potensi Iran yang dilirik oleh Amerika

dan

membantu

7

Timur

dan

memproduksi minyak mentah ekspor di

Hamas,

di

Iran

internasional.

Peta politik di Timur Tengah

dibanding

Serikat untuk memperluas hegemoninya.

menciptakan

Iran dianggap kontra terhadap Barat

panjang di Irak.

sementara Arab Saudi menjadi sekutu bagi Barat. Iran dan Arab Saudi terlibat

penyebarluasan

langsung pengaruh

Beberapa

1. Iran dapat melakukan upaya lebih

menjadi agenda penting bagi Amerika

persaingan

salah

Serikat:10

kelompok teroris Palestina.

dalam

Tengah,

2. Iran

dapat

negara

lain

dalam

perdamaian

jangka

membantu

stabilisasi

dengan Afganistan.

dalam

3. Iran yang stabil dan aman tidak

dalam

memerlukan lagi kambing hitam yang

kebijakan terkait Lebanon dan proses

mungkin

dapat

menghentikan

perdamaian Israel-Palestina. Kedudukan

ancaman untuk Israel.

Saudi Arabia sebagai pemimpin spiritual,

4. Iran dapat menjinakkan kelompok

tidak sebagai penguasa politik baik

militan seperti Hamas dan Hizbullah,

kedudukan dalam Islam Sunni maupun

sehingga

komunitas

keamanan

muslim

transnasional.

berkontribusi Israel, 11

membantu

Pemimpin Arab memperkuat solidaritas

stabilisasi

Libanon

Pan-Arab sebagai upaya menumpas

dramatis

memperbaiki

48

untuk

dan

secara peluang




dengan

musuh yang mengancam keamanan

negara-negara tetangganya di jazirah

militer.14 Hal tersebut terkait dengan

Arab.

kebijakan politik luar negeri Iran yang

perdamaian

antara

Israel

5. Rekonsiliasi antara Iran dan Amerika Serikat

secara

meyakinkan

memperbaiki

hubungan

dapat antara

Amerika Serikat dan dunia Muslim. 6. Iran akan menjadi kurang tertarik untuk mengajak kekuatan Rusia di Tengah12,

Timur

hal

ini

sanagat

mengalami

perubahan radikal

pasca

kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. Pada

tahun

2010

Departemen

Pertahanan Nuclear Posture Review AS mengumumkan

perubahan

jaminan

keamanan yang negatif karena ancaman keamanan dari Iran.15

dihindari oleh Amerika Serikat. 7. Iran merupakan musuh Al Qaeda dan akan

bekerjasama

dalam

C. Propaganda

internasional untuk memeranginya.

dunia dan 16% gas alam. Amerika

Serikat

tidak

13

Jika

menguasai

Serikat

Melalui Media Massa

usaha

8. Iran memiliki 7% dari sumber minyak

Amerika

Media menduduki peran yang sangat

penting

dalam

proses

penyebaran pesan. Salah satu media yang

biasanya

digunakan

propaganda

dalam

ladang minyak tersebut, maka Rusia

kegiatan

dan Cina yang akan memperluas

massa.

pengaruhnya.

adalah jangkauannya yang luas. Peran

Keunggulan

adalah

media

media

massa

9. Infrastruktur minyak Iran memerlukan

media massa dalam propaganda bisa

modernisasi dengan biaya milyaran

dikatakan sangat efektif.16 Media secara

dolar. Perusahaan Amerika Serikat

signifikan berpengaruh terhadap dunia

secara

politik berfungsi sebagai saluran politisi

ideal

tepat

untuk

mendudukinya. 10.

dan

Iran tidak akan merasa terancam

oleh

Amerika

Serikat

apabila

negarawan

Hubungan dipersepsikan

nuklir.

propaganda

Serikat

merumuskan

mencegah

tujuan

Iran

untuk

membangun

memperluas

pengaruhnya. Bahkan dalam konteks

melakukan kompromi mengenai isu

Pengambil kebijakan di Amerika

untuk

Internasional

dapat

menjadi dimana

konteks

media

massa

dipahami sebagai alat yang potensial bagi kekuatan negara.17 Dunia

penyiaran

mengalami

persenjataan nuklir, menghalangi Iran

fenomena ‘CNN Effects’ pada tahun

menggunakan

1990an

senjata

nuklirnya.

terkait

Perang

Teluk

yang

Kepentingan nasional Amerika Serikat

melibatkan pembuat kebijakan, aktor

untuk mempertahankan tanah air dari

politik global hingga media besar yang


49


melibatkan

beberapa

negara

besar.

Sehingga media tersebut diberi label global.18

media

Dalam

setiap


Asia

memberi

pernyataan

Iran.19

tentang

dapat

mengimbangi

kesenjangan arus informasi dari media Barat. Propaganda

pemberitaan CNN seringkali menuliskan senior official bagi narasumber yang

belum

media

AS

yang

terhadap

dilakukan

Iran

dengan

pemberitaan yang bersifat tendensius.

Persepsi dan pemahaman terhadap Iran

Pemberitaan

dipengaruhi oleh kerja akademik Barat

negatif

dan terutama dipengaruhi pula oleh

mengenai pemberitaan Iran terkesan

berita

korsepondensi

provokatif. Salah satu contohnya berita

internasional dari program CNN, BBC,

media cetak bertajuk “Iran, perceiving

Fox dan sebagainya. Media merupakan

threat from West, willing to attack on

senjata yang memiliki kekuatan dalam

U.S. soil, U.S. intelligence report finds”

mempengaruhi perilaku negara maupun

pada

sensasi

individu.

20

melebar

luas

perkembangan

merupakan media

bentuk

berita

Barat

harian

Inggris

Ledakan

media

maupun massa

Prancis. saat

ini

31

Iran.

The

stigma Headline

Washington

Januari

2012.

Post Dalam

pemberitaan tersebut, ambisi Iran dalam pengembangan nuklir merupakan hal yang membahayakan.21

seperti media yang berasal dari Amerika Serikat,

memberi

terhadap

tanggal

Kantor berita internasional yang

yang

Selain itu contoh lainnya, pada media elektronik maupun online yang dimiliki CNN, pemberitaan terhadap Iran

menyajikan propaganda dan laporan

seringkali

suatu peristiwa. Propaganda dianggap

pemberitaan yang diangkat berupaya

sama pentingnya dengan peristiwa itu

membangun

sendiri.Kelebihan

yaitu

mengenai Iran. Dalam pemberitaan CNN

memiliki teknologi yang mumpuni juga

tanggal 21 February 2012 yang bertajuk

kualitas sumber daya manusia yang

“Iran

tersebar

menempatkan Iran sebagai negara yang

di

media

seluruh

Barat

penjuru

Sehingga akses untuk

dunia.

mendapatkan

agresif

tidak

opini

Threatens

yang

berimbang.

publik

Preemptive

akan

Konteks

negatif

Action”

menggunakan

berita tidak mengalami kendala berarti.

serangan yang mengancam kepentingan

Sementara karena kekurangmampuan

nasionalnya.22 Kemudian pada tanggal 4

dalam mengumpulkan berita luar negeri

Juli 2012 dengan tajuk berita Televisi

di negara-negara Arab, para wartawan

CNN “Iran threatens Missile Strike On

Arab lebih banyak menyandarkan pada

US bases in Middle East” memberitakan

kantor-kantor berita. Sehingga media

Iran berupaya meluncurkan pelurunya

massa di jazirah Arab ataupun media di

kepada target yang tepat yaitu kepada

50




Israel dan pangkalan Amerika Serikat.23

Amerika Serikat terhadap Iran melalui

Hal tersebut berdasarkan pernyataan

berbagai kebijakannya.

pejabat

berupa

Maka kebijakan politik luar negeri

tulisan tanpa ada pernyataan lisan yang

Amerika Serikat berupaya menaklukkan

disampaikan

Iran dengan berbagai cara.

Maka

Iran,

namun

oleh

hanya

pihak

keakuratan

berwenang.

beritanya

belum

memenuhi prinsip cover both side.

melakukan lobi kepada PBB dalam pemberian ekonomi,

KESIMPULAN

Seperti

embargo

dan

menempatkan

sanksi

pangkalan

militer di kawasan Timur Tengah hingga

Kebijakan

Politik

luar

negeri

menyebarluaskan

pengaruh

kepada

Amerika Serikat mencerminkan sebagai

negara-negara di jazirah Arab. Promosi

kekuatan

unipolar.

Sebagai

negara

kebijakan luar negeri Amerika Serikat

adidaya,

Amerika

Serikat

memiliki

dilakukan media massa Barat khususnya

keinginan untuk menjadi negara yang

media-media di Amerika Serikat.

superior. Sehingga ketika negara lain mengembangkan

postur

persenjataan

Propaganda dilakukan oleh pihak media

dengan

menempatkan

militer maupun teknologi nuklir dianggap

pemerintah, elit politik Amerika Serikat

sebagai

politik

sebagai narasumber utama. Namun,

Amerika Serikat berdasarkan ideologi

media-media Amerika Serikat seringkali

yang dianutnya, sehingga negara yang

bertindak tidak adil dalam pemberitaan

memiliki ideologi yang berbeda menjadi

menyangkut Iran. Penggalan pernyataan

ancaman.

dari pihak Iran tidak akurat karena

ancaman.

Kebijakan

Iran

merupakan

negara

mengalami

pergumulan

sejarah

yang dan

seringkali pernyataan yang disiarkan bukan

pernyataan

proses yang menempatkannya menjadi

kebenarannya

negara yang disegani di kawasan Timur

seringkali

Tengah.

provokatif

Selain

itu,

Iran

memiliki

lisan

sehingga

diragukan. memberitakan

dan

bersifat

Media secara tendensius

karakteristik yang unik karena memiliki

terhadap Iran. Agenda setting media

prinsip berseberangan dengan Amerika

Amerika

Serikat

internasional.

menempatkan Iran sebagai aggresor,

Walaupun Iran dianggap sebagai bagian

sebagai negara yang memiliki nafsu

poros kejahatan dunia, namun Amerika

berperang

Serikat mengakui keunggulan Iran dalam

nuklirnya.

dalam

politik

Serikat

menggunakan

seolah-olah

teknologi

hal teknologi nuklir, sumber daya alam dan pengaruh Iran di Timur Tengah. Hal tersebut dapat terlihat dari ‘ketakutan’ Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

51


1

publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1597 /603. Diakses pada 19 April 2012.

2

William Blum. Some Thouhts that Occupy My Mind. Hal. 61. Target Iran, Lies. Propaganda. Provocation. ColdType. Januari 2012. http://www.coldtype.net/Assets.12/PDFs/0112.C oldType.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

3

Tom Burghardt. Empires Don`t Apologise. Hal. 27. Target Iran, Lies. Propaganda. Provocation. ColdType. Januari 2012. http://www.coldtype.net/Assets.12/PDFs/0112.C oldType.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

4

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/200 7/01/16/2571/Poros-Kejahatan-Itu-BernamaInggris,-Israel-dan-Amerika. Diakses pada 19 April 2012.

5

http://internasional.kompas.com/read/2012/03/22/ 04080355/Iran.Mengancam.Balik. Diakses pada 19 April 2012.

6

7

8


Policy. CSR Report for Congress for Members and Committees of Congress. 13 January 2010. Hal. 34. http://fpc.state.gov/documents/organization/1372 59.pdf. Diakses pada 19 April 2012. 12

Persepsi Rusia terhadap ancaman dan kebijakan terkait nuklir Iran tergantung oleh sejumlah faktor. Pada Januari 1995, Rusia telah menandatangani perjanjian untuk membangun infrastruktur nuklir di Bushehr dan menyediakan bantuan program nuklir bagi masyarakat sipil Iran. Moskow memelihara kerjasama untuk program nuklir secara legal, tepat dan tidak ada ancaman proliferasi. Pengiriman bantuan dari Rusia ke Bushehr selesai pada Januari 2008, tetapi rekator belum mulai dioperasikan. Iran : Regional Perspectives and U.S. Policy. CSR Report for Congress for Members and Committees of Congress. 13 January 2010. Hal. 44. http://fpc.state.gov/documents/organization/1372 59.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

13

Dalam sektor energi, Iran telah bergabung bersama Suriah, Venezuela dan Malaysia untuk membangun kilang minyak bersama di Homs. Iran : Regional Perspectives and U.S. Policy. CSR Report for Congress for Members and Committees of Congress. 13 January 2010. Hal. 31. http://fpc.state.gov/documents/organization/1372 59.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

14

Iran`s Nuclear Future. Critical US Policy Choices. RAND. 2011. Hal. 9. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/mon ographs/2011/RAND_MG1087.pdf. Diakses pada 30 April 2012.

15

Iran`s Nuclear Future. Critical US Policy Choices. RAND. 2011. Hal. 21. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/mon ographs/2011/RAND_MG1087.pdf. Diakses pada 30 April 2012.

16

Nurudin. Komunikasi Propaganda. Remaja Rosdakarya. Bandung. (2002). Hal. 35.

17

Brian White, Richard Little & Michael Smith. Issues in World Politics. Palgrave. New York. (2001). Hal. 214.

Kepentingan keamanan nasional dalam mempertahankan tanah air dari musuh potensial yang mengancam sehingga memungkinkan superioritas militer yang besar. Iran`s Nuclear Future. Critical US Policy Choices. RAND. 2011. Hal. 10. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/mon ographs/2011/RAND_MG1087.pdf. Diakses pada 30 April 2012. Iran : Regional Perspectives and U.S. Policy. CSR Report for Congress for Members and Committees of Congress. 13 January 2010. Hal. 1-3. http://fpc.state.gov/documents/organization/1372 59.pdf. Diakses pada 19 April 2012. Iran : Regional Perspectives and U.S. Policy. CSR Report for Congress for Members and Committees of Congress. 13 January 2010. Hal. 5. http://fpc.state.gov/documents/organization/1372 59.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

9

Iran`s Nuclear Future. Critical US Policy Choices. RAND. 2011. Hal. 10. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/mon ographs/2011/RAND_MG1087.pdf. Diakses pada 30 April 2012. 10 Stephen Kinzer. RESET. Iran, Turkey, and America`s Future. ST. Martin`s Griffin. New York. (2010). Hal. 208. 11 Dukungan Iran kepada kaum Syiah Lebanon menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Hizbullah dibiayai dan dukungan militer .Lebanon beraliansi dengan Iran untuk menekan Israel dan Amerika Serikat. Iran merupakan aktor yang regional yang berpengaruh di Lebanon dan merefleksikan prioritas kebijakan Lebanon. Iran : Regional Perspectives and U.S. 52

18

Ibid. Hal. 222.

19

Tom Burghardt. Empires Don`t Apologise. Hal. 28. Target Iran, Lies. Propaganda. Provocation. ColdType. Januari 2012. http://www.coldtype.net/Assets.12/PDFs/0112.C oldType.pdf. Diakses pada 19 April 2012.

20

Nassef M. Adiong. The US and Israel Securitization of Iran’s Nuclear Energy. http://www.iranoworld.ir/2nd/Papers/F23Adiong.pdf. Diakses pada 19 April 2012. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012


21

http://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/iran-is-prepared-to-launch-terroristattacks- in-us-intelligence-reportfinds/2012/01/30/gIQACwGweQ_story.html. Diakses pada 27 Juli 2012.

22

http://news.blogs.cnn.com/2012/02/21/iranthreatens-preemptive-action/ Diakses pada 27 Juli 2012.

23

http://www.youtube.com/watch?v=W3f4qrqagn. Diakses pada 27 Juli 2012.



53



DAFTAR PUSTAKA

BUKU : Brian White, Richard Little & Michael

Nurudin.

(2001).

Komunikasi

Smith. (2001). Issues in World

Propaganda.

Politics. New York : Palgrave.

Remaja Rosdakarya.

Burchill, Scott and Linklater, Andrew.

Soeprapto,

R.

Bandung

(1997).

:

PT.

Hubungan

(1996). Theories of International

Internasional,

Relations.

dan Perilaku. Jakarta : PT. Raja

New York : St.

Martin’s Press. Inc.

Grafindo Persada.

Deutch, Karl W. (1978). The Analysis of Internastional Jersey : Griffits,

Relations.

New

Prentice-Hall Inc.

Martin. Pemikir

(2001).

Lima

Studi

Jakarta

:

Untuk

Analisis.

Jakarta : Erlangga.

Pengantar

Studu

Internasional.

Hamid. (2010). Teori Komunikasi Bogor

:

Ghalia

Indonesia.

Hubungan

Internasional. Bandung

:

Angkasa. Mas’oed,

Mochtar.

Kejahatan-Itu-Bernama-Inggris,Israel-dan-Amerika.

Diunduh

cle/view/1597/603. Diunduh pada 19 April 2012. http://www.coldtype.net/Assets.12/PDFs/ 0112.ColdType.pdf. Diakses pada

May Rudy, Teuku. (1993). Teori, Etika Kebijakan

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasi

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/arti

Morissan, Andy Corry Wardhani, Farid

dan

WIB.

pada 19 April 2012.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Massa.

http://www.rakyatmerdeka.co.id Diunduh

onal/2007/01/16/2571/Poros-

Jackson, Robert and Sorensen, George.

Hubungan

INTERNET :

pada 20 Juli 2012 pukul 14.00

Holsti, K.J. (1988). Politik Internasional :

(2005).

Turkey, and America`s Future.

Puluh

Raja Grafindo Persada.

Kerangka

Stephen Kinzer. (2010). RESET. Iran,

New York : ST. Martin`s Griffin.

Hubungan

Internasional.

Sistem, Interaksi

19 April 2012. http://internasional.kompas.com/read/20 12/03/22/04080355/Iran.Menganc am.Balik. Diakses pada 19 April

(1990).

Ilmu

2012.

Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.

Jakarta

:

LP3ES. 54




http://www.rand.org/content/dam/rand/pu bs/monographs/2011/RAND_MG 1087.pdf. Diakses pada 30 April 2012. http://fpc.state.gov/documents/organizati on/137259.pdf. Diakses pada 19 April 2012. http://www.washingtonpost.com/world/na tional-security/iran-is-prepared-tolaunch-terrorist-attacks-in-usintelligence-reportfinds/2012/01/30/gIQACwGweQ_ story.html. Diakses pada 27 Juli 2012. http://news.blogs.cnn.com/2012/02/21/ira n-threatens-preemptive-action/ Diakses pada 27 Juli 2012. http://www.youtube.com/watch?v=W3f4q rqagn. Diakses pada 27 Juli 2012.


55

PEMBENTUKAN DAN PRAGMATISME PEMBANGUNAN IDENTITAS NASIONAL DI WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS STUDI KASUS: HONG KONG–MACAO

Jeanie Annissa [email protected]

This paper describes the development issues of national identity in Hong Kong and Macao border region. This paper uses a qualitative methodology to collect data through literature research. This study concluded that there was strength of local identity in the special administrative region or Two Special Administrative Regions (SARS) which enhance the development of national identity in the border region. PENDAHULUAN

dalam

Pembangunan identitas nasional

istilahnya

Administrative

Two

Regions

Special (SARs).

1

di wilayah perbatasan merupakan topik

Identitas nasional dari wilayah SARs ini

utama

telah

yang

perlu

mendapatkan

terbentuk

melalui

arah

yang

perhatian. Perbedaan kesejahteraan dan

berbeda. Identitas lokal Hong Kong

ketimpangan pembangunan tanpa sadar

dibentuk melalui penyatuan nasional,

memiliki

sedangkan Macao identitasnya terpusat

kekuatan

persoalan

untuk

identitas

mengikis

nasional

yang

dalam

bentuk

warisan

berdampak pada kedaulatan Negara.

Keberhasilan

Berdasarkan

maka

nasional dalam pendefinisian Negara di

kajian tentang pembangunan identitas

kedua wilayah SARs tersebut, tidak

nasional menjadi isu utama di wilayah

terlepas dari usaha elite politik dan juga

perbatasan. Pengambilan objek wilayah

warisan nilai-nilai post-colonial.

didasari indikator laju perkembangan

nilai pendidikan kolonial dan media

pembangunan ekonomi dan kekuatan

massa

pengaruh

terjadi.

kekuatan identitas lokal. Dalam era post-

tersebut

kolonial, identitas nasional dalam kedua

memiliki kekuatan identitas kearifan lokal

wilayah SARs ini telah dibentuk melalui

yang

cara-cara

Selain

itu,

situasi

tersebut,

kebudayaan kedua

didasarkan

yang

wilayah

kepada

persoalan

sejarah. Hong Kong merupakan wilayah

pembangunan

budaya.

juga

yang

turut

identitas

2

Nilai-

mempengaruhi

berbeda

meskipun

mereka menjalankan aturan yang sama sebagai wilayah yang merdeka. Oleh

yang memiliki perbatasan dengan Macao. 1

Kedua wilayah tersebut merupakan area dua wilayah administrasi khusus atau 56

Bill, KP Chou, Building National Identity in Hongkong and Macao, East Asian Policy, Publication of East Asian Institute, Mica (P) 109/02/April-June 2010, Singapore, hal. 73. 2 Ibid Bill KP Chou, hal. 73-74 Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Jeanie Annissa

Pembentukan Dan Prakmatisme Pembangunan Identitas Nasional …

karena itu, upaya pemimpin politik dan

dan artikel baik elektronik maupun non-

pertimbangan

elektronik.

terhadap

pragmatis

identitas

masyarakat

dapat

diterima

diantara komunitas China-Hongkong.

3

HASIL

PENELITIAN

DAN

Dengan demikian, faktor sejarah, media

PEMBAHASAN

massa, dan campur tangan elite menjadi

a. Pembentukan Identitas Nasional di

tiga

indicator

yang

Perbatasan Hong Kong -Macao

mempengaruhi identitas

Identitas nasional terbentuk secara

nasional di wilayah perbatasan Hong

alamiah yang terjadi sebagai akibat

Kong -Macao.

pembagian sejarah dan budaya yang

pertumbuhan

pembangunan

berkembang didalam komunitas yang METODOLOGI PENELITIAN Penulisan metode

ini

dekriptif

Deskriptif

menggunakan

dan

adalah

terdapat di wilayah perbatasan. Identitas

eksplanasi.

metodologi

yang

nasional mampu menguatkan integrasi wilayah

territorial

dan

pengelolaan

stabilitas sosial. Kondisi fundamental

tentang

pemerintahan

objek penelitian pada satu masa tertentu

meningkatkan

dengan cara mengumpukan data berupa

serta promosi pembangunan nasional

kata-kata, gambar dan bukan angka-

dan melaksanakan kesejahteraan publik.

menghasikan

4

angka.

pengetahuan

Metode

penelitian

ini

Sebenarnya,

yang kapasitas

modern, pemerintah

periode setelah perang

menggunakan metode kualitatif dengan

dunia kedua, banyak bentukan koloni

mengumpukan instrumen pengumpulan

yang

data

independen.

berupa

dokumen

yang

dapat

berkembang

menjadi

Pembangunan

wilayah identitas

inti

nasional menjadi sebuah tugas penting

Penulisan ini hanya

yang harus diciptakan di wilayah yang

mendekripsikan informasi dan data yang

baru merdeka dengan beragam garis

tersedia tanpa pengujian hipotesa yang

pertimbangan seperti etnik, agama dan

berkembang.

bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh

memberikan permasalahan.

jawaban 5

dari

Penelitian

dalam

penulisan ini dilakukan melalui teknik

Carlson,

pengumpulan data kepustakaan (library

merupakan suatu tanda yang membatasi

research)

data-data

bagian wilayah yang paling luar yang

sekunder seperti buku, makalah, jurnal

dikuasai oleh suatu Negara, sehingga

berupa

validitas

bahwa

batas

(boundary)

batas merupakan pemisah unit regional 3

Ibid Bill KP Chou, hal.74 4 LJ. Moleong, Metodologi Peneitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1998, hal. 6 5 John W. Creswell, Research Design, Jakarta : KIK Press, 2002, hal. 144. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

geografi secara fisik, social dan budaya.6 6

Si Hayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik, PT. Refika Aditama, bandung, 2007, hal.45. 57


Jeanie Annissa

Selanjutnya, Anthony, D. Smith juga

penerapan sistem pendidikan “British”

menggambarkan

identitas

nasional

dalam system pendidikan lokal. Saat itu,

Collective

Cultural

pelajar menggunakan instruksi dalam

mengandung

bahasa inggris dengan alasan untuk

berbagai elemen dasar, seperti adanya

kemajuan karir dan kualitas pendidikan,

kekhasan bahasa, sentimen-sentimen,

walaupun masih terdapat depolitisasi

dan

dalam

sebagai

A

Phenomenon

yang

simbolisme

yang

merekatkan

sebuah komunitas yang mendiami teritori

penerapan

sistem

pendidikan

mereka.

7

tertentu. Dengan demikian pemaknaan

Modifikasi

sistem

batas tidak hanya diartikan garis tegas

berbasis

sebuah wilayah dalam peta tetapi juga

mengembangkan

persoalan karakter budaya yang berbeda

kerja

sehingga

budaya, sejarah dan politik. Buku-buku

membentuk

nilai

identitas

nasional dengan nilai yang berbeda pula. Kekuatan identitas nasional juga dipengaruhi

dari

niai-nilai

dalam

yang

Inggris

pendidikan

daripada

cenderung

hanya

produktifitas

tingkat

memahami

disediakan

apresiasi

berdasarkan

model

syllable dan tidak dipublikasikan tanpa sepengetahuan

pemerintah.

Materi

kurikulum pendidikan dan media massa.

sejarah China juga diselipkan yang

Pengaruh pendidikan dan media massa

relevansinya

dapat

masyarakat

China dan Hong Kong. Diskusi persoalan

tentang apa yang diketahui masyarakat

politik, bendera dan simbol Negara

mengenai

dan

dalam sistem pendidikan juga dilarang

keyakinan. Selama era kolonial, sistem

sampai pemindahalihan ke China tahun

pendidikan dan media massa di Hong

1997.

mendoktrinisasi

kekayaan

alam,

pada

Diawal

Kong dan Macao dikendalikan oleh

persoalan

tahun

politik

1980-an,

China. Di tahun 1950, sekolah Pro-

kewenangan

Beijing mengalami nilai-nilai sentimen

pemindahalihan

nasionalisme

perang

sistem politik demokratik. Pendidikan

dingin, mental dan ketakutan terhadap

politik menjadi kian relevan dengan

nilai komunisme memaksa pemerintah

banyaknya

Hongkong

menggunakan kurikulum lama, sehingga

China.

untuk

Setelah

menutup

beberapa

dipersiapkan

untuk

kebebasan

dalam

guru

yang

sekolah dan menerapkan kepada pelajar

berpotensi

nilai-nilai ideology pengendali pasar yang

kontroversi politik. Di sisi lain, pendidikan

saat

Aspek

di Macao juga mengalami depolitisasi,

pendidikan utilitarian menekankan nilai

tetapi dengan alasan yang berbeda.

itu

berada

di

Barat.

mengajarkan

mendidik

persoalan

Tidak seperti Hong Kong yang sangat 7

Anthony D, Smith, Nasionalisme:Teori, Sejarah, dan Ideologi, Erlangga, Jakarta, 2002, hal. 6. 58

keras

mengendalikan

kurikulum


Jeanie Annissa

pendidikan,


Macao

lebih

mendekati

Pencitraan

yang

ditampilkan

media

adopsi nilai-nilai kebebasan. Tiap-tiap

massa Hong Kong ditafsirkan sebagai

sekolah diizinkan untuk mengkeasikan

pembentukan identitas yang kuat oleh

kurikulum

Macao.

sejarah dan mendikusikan

politik dan ideologi mereka masingmasing.

Destinasi

pendidikan

yang

Kemunculan identitas Hong Kong, diakibatkan

dari

pertumbuhan

gerak

paling diminati adalah China, Taiwan,

ekonomi di akhir tahun 1961 sehingga

Portugal, dan wilayah yang mengadopsi

masyarakat siap berkompetensi dalam

sistem pendidikan British (dalam hal ini

mempersiapkan ekonomi global. Dengan

UK dan Hongkong), sistem pendidikan

kesiapan

dan kurikulum mengalami koeksistensi di

pembangunan ekonomi melalui upaya

Macao.

mengendalikan

Nilai

ideologi

dikesampingkan

dalam

politik perbedaan

kurikulum.

sebagian enggan

Sehubungan dengan itu, media

Hong

bergabung

nasional

China,

diberikan

pembangunan

kesuksesan

penggunaan

terhadap

pasar

masyarakat

massa juga memainkan peranan dalam identitas,

Kong

membuat Hong

Kong

dengan

identitas

khususnya

setelah

kebebasan.

Disisi

pertumbuhan

lain,

ekonomi

film sangat ampuh untuk mengutuk

Macao

sejarah nasional ataupun regional yang

kasino memberikan dampak yang kurang

berkembang di masyarakat sehingga

positif

dapat

lokal. Keberhasilan ekonomi di Macao

membentuk

sebuah

identitas

melalui

terhadap

legalisasi

perjudian

kebanggan

identitas

komunitas. Hong Kong adalah pusat dari

hanya

tradisi

film-film.

masyarakat kaya dan persoalan korupsi

Masyarakat Hong Kong terhubung kuat

dalam sektor publik. Tanpa adanya

dalam kesan sinematik. Dampak media

kekuatan

massa di dua wilayah sangat berbeda.

Macao lebih rapuh untuk menerima nila

Jika media massa Hong Kong lebih

identitas

menekankan kontribusi pada formasi

masyarakat Hong Kong. Kondisi ini

identitas

terlihat

perkembangan

lokal,

melakukan

maka

formasi

Macao

identitas

nasional

dari

lokal,

China

banyaknya

sekelompok

masyarakat

daripada

masyarakat

sama.

Macao yang lebih bangga beridentitas

Perkembangan film di Macao hampir

China daripada Macao. Berikut ini akan

tidak

diuraikan dalam tabel.

berkembang

yang

tidak

menimbulkan

dalam

seni

sinematografi. Masyarakat Macao lebih sering

menyaksikan

film

ataupun

program televisi Hong Kong daripada program

televisi

lokal.

Banyaknya


59


Tabel 1. Identifikasi China dan Macao8

Jeanie Annissa

nasional Macao terhadap China masih

Bangga

Bangga

mengalami

menjadi

menjadi

halnya jika dilihat dari indikator wilayah

orang China

orang Macao

Hong Kong. Di tahun 1997 hingga 2002

1991

66,9%

53,6%

kondisi kebanggan identitas nasional

1999

74,1%

38,8%

sebagai

2006

79,5 %

65,8%

mengalami

Tahun

Sumber : Yu Chun Lu Guomin, Dazhong Zhengzhi Wenhua, (Popular Political Culture) dalam HuangShaolun, Yang Yuwan, Yun Baoshan, Zheng Hongtai (ed), Aomen Shehui shilu: Cong zhibiao yanjiu kan shenghuo sushi (Macao Society: A Quantity Analysis of Quality of Life), Hong Kong, Institute of Asia Pasific Studies, The Chinese University of Hong Kong, 2007, hal. 306.

Tabel 2. Deklarasi identitas Nasional Masyarakat Hong Kong9 Tahun

pasang

warga

surut.

Hong

banyak

Berbeda

Kong

tidak

perubahan

yang

besar. Tetapi di tahun 2007, prosentasi mengalami penurunan mencapai 7,6 %. Dalam pejelasan selanjutnya, kita lihat bagaimana

Hong

Kong

semakin

10

mengidentifikasi China . Jika ditinjau dari formasi sejarah Negara di Eropa, Rokkan11 berpendapat bahwa,

pusat

kekuatan

berdasarkan

territorial

“I am a

“I am a

dibangun

persoalan

Hong

Chinese”

ekonomi, sumber teknologi, dan warisan budaya ataupun agama yang secara

Konger” Dec 1997

35,8%

18,2%

negatif, terkait dengan formasi Negara

Dec 2002

31,1%

29,7%

dan integrasi nasional. Kekuatan pusat

Dec 2007

23,5%

27,2%

Sumber : HKU POP Site, www.hkupop.hku.hk/ dalam bentuk polling dengan pertayaan “ you would identify yourself as a Hong Kong citizen/ Chinese Citizen/ Hong Kong Chinese Citizen/ Chinese Hong Kong Citizen ? ”

wilayah territorial cenderung sebagai Negara kuat. Hong Kong merupakan pusat wilayah territorial yang kuat. Beijing

seringkali

khawatir

tentang pengawasan terhadap wilayah Hong

Kong.

Dalam

menghadapi

Dari gambaraan tabel tersebut

pimpinan mahasiswa dalam pergerakan

dapat diketahui bahwa rasa kebanggaan

pelajar tahun 1989, saat meningkatnya

identitas masyarakat Macao mengalami

penyerangan

tingkatan yang fluktuatif dari tahun 1991

pemilihan legislatif, pemilihan gubernur,

hingga tahun 2006. Dengan kata lain,

dan

kebanggan

identitas nasional, diartikan kekuasaan

8

terhadap

nilai

identitas

Dapat dilihat juga penjelasannya dalam tulisan Bill, KP Chou, Building National Identity in Hongkong and Macao, East Asian Policy, Publication of East Asian Institute, Mica (P) 109/02/April-June 2010, Singapore, hal. 76. 9 Dapat dilihat dalam Ibid, Hal. 76 60

China

10 11

tingkat

sebagai

Pro-Beijing

distrik.

dalam

Pembangunan

sesuatu

hal

yang

Ibid, hal. 76 Ibid, hal. 76 Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Jeanie Annissa


penting12 Sesaat setelah pemindahalihan

menugaskan bidang pers pendidikan

kekuasaan,

Tung

untuk

menekankan

persoalan

Chee

Hwa

pendidikan

mengkompilasi

buku

melalui

subjek "pendidikan moral dan warga

nasional yang dimiliki oleh sejarah dan

negara"

ke

sebuah

penerbit

yang

budaya China.

berbasis di Beijing. Melalui tindakan

Kurikulum mata pelajaran sejarah

tersebut, maka isi dari buku teks akan

direvisi

menyatu dengan ideologi beijing dan

juga

untuk

meningkatkan

komponen pada hubungan kontemporer

interpretasi resmi patriotisme.14

Cina dan Cina-Hong Kong serta untuk memperkuat

konsepsi

bahwa

diluncurkan untuk memberikan saran

Hong Kong tergantung pada China.

bagi guru sekolah mengenai pendidikan

Silabus sejarah di tingkat SMP menyoroti

patriotik, seperti prosedur mengibarkan

kontribusi China untuk pembangunan

bendera

Hong Kong dan transisi Hong Kong

kebangsaan

untuk

China.

sekolah Macao telah disubsidi untuk

keberhasilan Hong Kong adalah hasil

mengatur pendidikan wisata ke China

dari kebaikan pemerintah China, seperti

bagi siswa sekolah. Melalui wisata ini,

pemberian

siswa

menjadi

murah

dan

siswa

Sebuah pusat situs web pendidikan

bagian

pasokan air

dari

bahan

bersih,

pangan

modal

dan

nasional

dapat

dan

dimainkan.

berkunjung

saat

lagu

Sejak

2004,

ke

"basis

patriotik" China - yakni sebuah situs

kewirausahaan dari China setelah 1949.

bersejarah

Sebaliknya, kontribusi Hong Kong untuk

tentang invasi China dalam menghadapi

modernisasi China itu tidak disebutkan.

imperialis barat dan yang menunjukan

Kondisi ini mencerminkan penerapan

superioritas budaya China dan kemajuan

doktrin terhadap keluhuran China dalam

ilmu pengetahuan, dan / atau terkait

pemberian

dengan prestasi partai komunis China.

bantuan

terhadap

Hong

Kong.13

menggambarkan

Hingga Januari 2009, lebih dari 18.000

Di macao, pemerintah SAR telah mengadakan dan mensubsidi asosiasi masyarakat

yang

perjalanan studi wisata.15

mengadakan

Di Macao, siaran televisi saluran

perayaan hari nasional dan pendirian

TDM mengikuti contoh dari pemerintah

hari Macao, serta kegiatan mengutuk

Hong Kong untuk memproduksi film

"gerakan separatis" di Tibet dan Taiwan.

pendek dengan menggunakan latar lagu

Untuk menghasilkan bahan mengajar

kebangsaan China. Film Dokumenter

dan membaca, maka biro pendidikan

yang diproduksi oleh saluran televisi

12

14

13

untuk

mahasiswa telah berpartisipasi dalam

Ibid, hal. 77 Ibid, hal. 77


15

Ibid, hal. 77. Ibid, hal. 77. 61


Jeanie Annissa

China disiarkan untuk menyebarkan citra

pembentukan identitas masyarakat Hong

positif dari China. Dukungan publik untuk

Kong yang belum tercapai. Leung dan

hukum keamanan negara yang disahkan

lee18 menunjukkan bahwa identitas lokal

pada 2009 merupakan indikasi dari

bertahan setelah upaya serah terima.

perasaan seluruh wilayah patriotik. Pada

Bahasa Kanton menjadi lebih umum

Oktober

Macao

digunakan di antara elit politik dan bisnis.

mengeluarkan draf perjanjian keamanan

Mandarin tidak pernah mendapatkan

untuk

eksekutif

status yang sama seperti bahasa Inggris

Edmund Ho mengatakan bahwa RUU itu

yang terjadi di era kolonial. pasukan Pro

ditujukan untuk melindungi "kedaulatan

Beijing dan media massa di Hong Kong

negara, dan unifikasi, integritas dan

menyesalkan

keamanan wilayah negara". Meskipun

Hong Kong tidak memiliki rasa identitas

kemungkinan

asasi

China yang kuat. Leung Chung Yin,

diterima di

Convenor non-resmi anggota Dewan

2008,

pemerintah

konsultasi.

Kepala

melanggar

hak

manusia, tetapi RUU tetap

16

seluruh wilayah dukungan publik.

Eksekutif

bahwa,

Hong

banyak

Kong

orang

menunjukkan

Sebuah survei yang dilakukan oleh

bahwa, orang muda kebanyakan menulis

serikat umum asosiasi lingkungan sosial -

menggunakan "Inggris" dalam bentuk-

sebuah

bentuk

asosiasi

Pro-Beijing-

aplikasi

menyatakan

responden

itu

Hong Kong tidak menggunakan istilah

walaupun hampir 50 persen dari seluruh

Beijing-terpusat "di China" tapi "kembali

responden masih banyak yang belum

ke China", hal ini menyiratkan warisan

mengerti. Sementara itu, pemerintah

kolonial bahwa China dianggap sebagai

menerima 657 surat dari individu selama

wilayah asing.19

RUU

surat

yang

masyarakat,

97

dikirim persen

kelompok menyatakan

17

pejabat

Namun, data survei menunjukkan

periode pengesahan RUU tersebut. Dari 127

banyak

Li

menemukan bahwa lebih dari 90 persen mendukung

bahwa

pekerjaan.

gambaran yang kontras. Program opini publik

di

Universitas

Hong

Kong,

menemukan bahwa orang Hong Kong

mendukung RUU tersebut.

menyebut diri sebagai orang China b. Pragmatisme

Pembangunan

pada tahun 1997 menjadi 34,4 persen

Identitas Nasional Dampak

meningkat dari 18,6 persen responden

untuk

membangun

pada

2008.

Mereka

yang

adanya

mengidentifikasi diri mereka sebagai

efektivitas konsensus kebijakan pada

seorang Hongkongers turun dari 34,9

16

18

identitas

17

nasional

Ibid, hal. 77. Ibid, hal. 78.

62

adalah

19

Ibid, hal. 78. Ibid, hal. 78. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Jeanie Annissa

persen


menjadi

21,8

persen

pada

Tobacco Hong Kong yang dimiliki Sing

periode yang sama. Pada bulan april

Dao perusahaan berita yang mengelola

2003, 57,1 persen dan 31,9 persen

sebuah surat kabar China, Sing Dao

responden dalam survei lain mengklaim

Daily dan surat kabar Inggris Hong Kong

bahwa mereka Hongkongers dan China.

standar harian.22

Pada bulan Oktober 2008, persentase turun menjadi 51,6 persen sedangkan 20

yang kedua naik menjadi 37,0 persen. Menariknya,

pertimbangan

Lai menunjukkan bahwa laporan berita

dari

mungkin

media

telah

massa

disensor

tertentu

oleh

pihak

berwenang China dan dianggap anti-

pragmatis dari pemerintah dan rakyat

China.

membentuk identitas nasional dari dua

disuruh menyempurnakan tulisan kritik

wilayah SAR dengan cara yang berbeda.

mereka

Di Hong Kong, pragmatisme membantu

Wartawan dari daratan ditunjuk untuk

untuk menumbuhkan identitas China.

posisi senior sementara mereka yang

Beberapa media massa lokal diambil alih

kritis

oleh konglomerat dengan investasi besar

dipaksa mengundurkan diri. Laporan-

di daratan China dan terkooptasi oleh

laporan berita negatif, seperti korupsi

penguasa. Misalnya, diakuisisinya Koran

pemerintah China

Wa –berita pagi China Selatan yang

terutama laporan 1989 mengenai insiden

menggunakan

Lapangan Tiananmen yang dikatakan

bahasa

Inggris-

oleh

Editor

memiliki

Robert Kuok dari perusahaan berita

orang

Murdoch tahun 1993.

terhadap

terhadap

seorang kebangsaan China Malaysia 21

dan

China.

dipecat

dan

atau

kebrutalan -

keterkaitan

Kong

dengan China.

senior

pemerintah

Beijing

banyak Hong

wartawan

dari

dengan

identifikasi

Jika laporan negatif

Bisnis Kuok di China mencakup

tentang China dapat diminimalisir, maka

perusahaan botol untuk Coca Cola,

masyarakat Hong Kong mungkin suatu

kepemilikan

hari akan menjadi lebih bersedia untuk

50%

dunia

pusat

perdagangan dari Beijing, penyulingan

merangkul identitas China.23

minyak dan properti komersial. Sebelum

Di

Macao,

serah terima, ia diundang untuk menjadi

membentuk

penasihat masalah Beijing-Hong Kong.

dengan cara lain. Kerja keras baik di

Pada tahun 2003, Charles Ho-pendiri

sektor

anggota komite dari kongres nasional

mengembangkan ekonomi telah sengaja

dari konferensi konsultatif politik rakyat

dibudidayakan melalui identitas lokal

China

dan

CEO

British

identitas

pragmatisme

publik

dan

rakyat

swasta

Macao

dalam

American 22

20

Ibid, hal. 79. 21 Ibid, hal. 79 Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

23

Ibid, hal. 79 Ibid, hal. 79

63


peninggalan

budaya.

Setelah

serah

selesai,

Jeanie Annissa

tampilan

benteng

akan

terima, pemerintah SAR ditentukan untuk

sepenuhnya diawasi dan masyarakat

menggunakan

sebagai

tidak lagi dapat melihatnya dari kejauhan.

daya tarik wisatawan selain wisata area

Rencana pembangunan memprovokasi

judi dan wisata seks, sehingga untuk

protes massa kampanye publik "seperti

mendiversifikasi

demonstrasi, kampanye tanda tangan

warisan

kota

ekonomi

berbasis

kasino, dan meningkatkan kampanye

dan

promosi pada warisan tersebut. Pada

memprotes

tahun 2005, "Kota Bersejarah Macao"

Hasil

dengan

dikirim

perwakilan

Portugis

dan

seminar

diselenggarakan rencana

komplain ke

untuk

pembangunan.

masyarakat

UNESCO.

tersebut

Setelah

itu,

arsitektur China itu tertulis di Situs

perwakilan UNESCO pergi ke Macao

Warisan Dunia UNESCO. Pada tahun

untuk menyelidiki dan memperingatkan

2009,

pemerintah

Beijing

perlindungan hukum warisan baru untuk

menghancurkan

tampilan

menyesuaikan dengan praktek terbaik

Segera setelah itu, pemerintah Macao

internasional perlindungan warisan.

mengumumkan

pemerintah

meluncurkan

akan

untuk benteng.

menurunkan

Promosi kampanye seluruh wilayah

ketinggian proyek hingga di bawah 90

berpusat pada kekhasan warisan budaya

meter. Kantor penghubung mengikuti

dan peningkatan dimensi lokal identitas

dan menurunkan kantor pusat baru untuk

Macao

88 meter, dengan tiga lantai kurang dari

yang

dibuktikan

dengan

pelestarian gua benteng. Benteng yang merupakan

pengelompokan

proyek yang direncanakan.24

benteng,

Kampanye massa di Benteng Guia

kapel, dan mercusuar. Benteng dan

bukan hal yang lumrah bagi masyarakat

kapel dibangun antara 1622 dan 1638.

Macao. Orang Macao jarang turun ke

Mercusuar, dibangun antara 1864 dan

jalan atau secara terbuka dihadapkan

1865, adalah salah satu mercusuar yang

kepada pihak berwenang karena ukuran

paling awal di sepanjang pantai China itu.

kecil kota dan kontrol yang luas akibat

Pada bulan agustus 2006, pemerintah

dari otoritas atas sumber daya politik,

SAR mengumumkan telah menyetujui

peluang usaha dan bahkan kepentingan

proyek-proyek konstruksi di samping

pribadi. Protes terbuka biasanya hanya

atas bukit. Proyek-proyek termasuk di

berkisar masalah mata pencaharian,

beberapa bangunan bertingkat tinggi

persaingan untuk pekerjaan dari pekerja

diukur lebih dari 100 meter, termasuk

migran dan tempat tinggal bagi para

kantor

kantor

anak yang lahir di daratan Macao.

dari

Kampanye untuk pelestarian Benteng

pusat

penghubung

baru pusat

dari (wakil

pemerintah Beijing di Macao).Setelah 64

24

Ibid, hal. 80 Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Jeanie Annissa


Guia berbeda dari protes masa lalu,

menghubungkan identitas lokal dengan

mereka adalah yang terkait dengan

yang nasional.25

melestarikan

memori

kolektif

atas

warisan sejarah. Warisan telah secara bertahap

menjadi

identitas

KESIMPULAN

umum

bersama orang Macao.

Hong Kong dan Macao merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah administrative khusus di

c. Kebangkitan

nilai

Identitas

Nasional

China. Hong

Kong dan Macao adalah wilayah yang saling

berbatasan,

namun

memiliki

Bangunan identitas nasional telah

upayah pembangunan identitas nasional

di agendakan kedua pemerintah SAR

yang berbeda antar satu sama lain.

untuk integrasi lebih lanjut. Dengan

Hong

kekuatan

menggunakan pembangunan ekonomi

negara

dan

tindakan

Kong

lebih

cenderung

pemerintah diharapkan dapat memupuk

dan

rasa kepemilikan China. Generasi muda

pendidikan,

direndam dalam upaya anti China, dan

menunjukan

diajarkan untuk mencintai China. Mereka

nasionalnya melalui warisan kebudayaan

akan lebih menerima China daripada

yang dikembangkan.

orang tua mereka atau kakek-nenek

Situasi ini tidak terlepas dari peran dan

mereka

pengaruh

yang

secara

pribadi

telah

pengawasan

terhadap

sedangkan

bidang

Macao

apresiasi

sejarah

lebih

identitas

wilayah

tersebut.

mengalami penderitaan di bawah rezim

Walaupun kedua wilayah tersebut dalam

komunis.

wilayah China tetapi latar belakang

Identitas

membentuk

berkembang di lebih dari satu arah.

sejarah

Sementara wilayah administratif SAR

penerapan

berupaya

mengembangkan

kebangsaan. Hong Kong yang lebih

identitas negara yang tergabung dalam

mendekati penggunaan pola Inggris dan

keidentitasan China, hanya saja identitas

menggunakan

lokal Macao berpusat pada warisan

berbasis

budaya

secara

pembangunan dianggap dapat merusak

tersembunyi. Ikatan emosional dengan

nilai identitas nasional mereka terhadap

warisan budaya dapat ditelusuri kembali

China.

ke

membatasi dan mengawasi peran bidang

untuk

yang

upaya

ke

muncul

pemerintah

mendiversifikasi kasino

telah

ekonomi

dalam

warisan

untuk

membuat

perbedaan

pembangunan

metoda

Barat

Oleh

identitas

pendidikan

untuk

karenanya,

berbasis

pendidikan

di

budaya,

menghindari

krisis

Hong

dalam

Kong

identitas

upaya

China

untuk nasional

walaupun hal ini bertentangan dengan logika ekonomi rakyat Hong Kong yang Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

25

Ibid, hal. 80.

65


masyarakatnya. peningkatan nasional

Selain

pembangunan juga

penanaman

itu,

dilakukan

doktrin

sejarah

upaya

membatasi dan mengawasi secara ketat

identitas

di bidang pendidikan. Macao juga tidak

melalui

menanamkan doktrinisasi melalui bidang

melalui

sinematografi.

bidang sinematografi. Sedangkan

dalam

Tetapi,

masyarakat

Macao telah dijejali dengan film-film konteks

Macao,

Hong Kong yang banyak menanamkan

pembangunan identitas nasional lebih

nilai-nilai

didasarkan

identitas

pada

Jeanie Annissa

warisan

kekayaan

patriotik

dan

kebanggaan

ke-China-annya.

budaya melalui pengembangan wisata

demikian,

budaya dan tidak hanya menekankan kepada

tidak

langsung

masyarakat

mengalami

koneksi

dan

pembangunan

identitas

prostitusinya yang selama ini melabeli

dengan China.

Macao.

66

wisata

Pemerintah

perjudian

Macao

secara

Dengan

nasionalnya

tidak


Jeanie Annissa


DAFTAR PUSTAKA

Bill, KP Chou, Building National Identity in Hongkong and Macao, East

LJ.

DATA ELEKTRONIK : HKU POP Site, www.hkupop.hku.hk/

Asian Policy, Publication of East

dalam

Asian

(P)

pertayaan “ you would identify

109/02/April-June 2010, Singapore.

yourself as a Hong Kong citizen/

Moleong,

Chinese

Institute,

Mica

Metodologi

Kualitatif,

Peneitian

Bandung,

Remaja

bentuk

polling

Citizen/

Hong

dengan

Kong

Chinese Citizen/ Chinese Hong Kong Citizen ? ”

Rosda Karya, 1998. John W. Creswell, Research Design, Jakarta : KIK Press, 2002. Sri Hayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik,

PT.

Refika

Aditama,

bandung, 2007. Anthony D, Smith, Nasionalisme:Teori, Sejarah, dan Ideologi, Erlangga, Jakarta, 2002. Yu Chun Lu Guomin, Dazhong Zhengzhi Wenhua, (Popular Political Culture) dalam

HuangShaolun,

Yuwan,

Yun

Baoshan,

Yang Zheng

Hongtai (ed), Aomen Shehui Shilu: Cong

Zhibiao

Yanjiu

Kan

Shenghuo Sushi (Macao Society: A Quantity Analysis of Quality of Life), Hong Kong, Institute of Asia Pasific Studies, The Chinese University of Hong Kong, 2007.


67

ISU LINGKUNGAN HIDUP DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL R.M. Aria Ranggakusumah [email protected]

ABSTRACT After cold war era and globalization, a non-traditional or low politics issue became main issue with common and conventional issue on international relation, such war, military threat, and other high politics issue. How a climate change and others environmental issue can affect a human security? Did global warming could create a conflict? In this journal, the writer tries to explore and understand the process and connection of environmental issue became a human security problem. The writer hopes this journal could give some explanation and understanding about Environmental Security. Keywords: Environmental Security, Climate Change, Kyoto Protocol, Human Security PENDAHULUAN

Isu yang saat ini sedang ramai masyarakat

dibicarakan adalah masalah lingkungan.

internasional setelah usai perang dunia II

Hal ini terkait dengan beragamnya isu

dan sejak berakhirnya Perang Dingin

lingkungan yang muncul. Jika keamanan

banyak terjadi perubahan. Isu-isu yang

internasional dan ekonomi global adalah

muncul dalam hubungan internasional

dua isu utama tradisional dalam politik

tidak lagi hanya berkisar pada masalah

dunia dalam Hubungan Internasional,

konvensional seperti keamanan, perang,

maka

dan militer atau yang biasa disebut

lingkungan hidup telah muncul sebagai

sebagai isu high politics. Pembicaraan

isu

dan perdebatan sudah tidak lagi hanya

Internasional1. Permasalahan lingkungan

berkisar pada perebutan kekuasaan dan

yang

wilayah

memprihatinkan

Konsentrasi

terlibat.

antar

negara-negara

yang

konsentrasi

dan

Namun

saat

utama

ini

ketiga

semakin

dapat

dalam

lama sudah

dikatakan

Hubungan

semakin

menjadi

isu

keamanan

transnasional

pembicaraan yang menjadi masalah-

terimplikasi

terhadap

masalah

yang

nasional, regional dan global. Hal ini

sekarang

berkaitan

ini

adalah

yang keamanan

dengan

isu-isu

non-

karena segala sesuatu yang berasal dari

atau

isu-isu

non-

masalah internal dari suatu negara yang

tradisional. Isu-isu low politics seperti

berdampak kepada negara lain (cross-

ekonomi rakyat dan mikro, Hak Asasi

border).

konvensional

Manusia

(HAM),

feminisme,

dan

lingkungan menjadi isu-isu yang lebih diperhatikan. 68

1

Gareth Porter & Janet brown, Global Environtmental Politics, (U.S : Westview Press Inc, 1991), hal 2 Transnasional Vol .6 No.2 Juni 2011

R.M. Aria Ranggakusumah

Isu Lingkungan Hidup Dalam Studi HI …

Masalah-masalah yang

terjadi

lingkungan

antara

lain

seperti

konferensi "Human

internasional

Environment"

mengenai

di

Stockholm,

kebakaran hutan, penangkapan ikan

Swedia4. Pada tahun 1989, negara-

dengan bahan peledak, penebangan

negara yang tergabung dalam Group of

hutan

Seven (G7) yaitu Amerika Serikat (AS),

dengan

pembuangan

sembarangan,

limbah

di

laut,

dan

Kanada,

Inggris,

sebagainya. Saat ini isu pemanasan

Perancis,

dan

global dan perubahan iklim atau lebih

pertemuan di Paris untuk membicarakan

dikenal dengan istilah Global Warming

tentang masalah lingkungan. Pertemuan

menjadi isu-isu yang hangat dibicarakan.

besar selanjutnya merupakan pertemuan

Global warming memiliki arti kenaikan

berkala Konferensi Perserikatan Bangsa-

suhu rata-rata bumi di atmosfir, bumi dan

Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup

lautan. Dengan meningkatnya suhu rata-

dan Pembangunan di Rio de Janero,

rata bumi sebesar 0.6 derajat celcius di

Brasil

abad ke-20 ini, menyebabkan berbagai

pertemuan

macam masalah, seperti mencairnya

lingkungan hidup yang pertama dalam

lapisan es di Antartika yang berpengaruh

sejarah5. Kemunculan isu lingkungan ini

terhadap ketinggian air laut, perubahan

memang berasal dari kondisi lingkungan

tingkat curah hujan, erosi ekosistem

di

sampai

kekeringan

di

2

daratan.

pada

Jepang, Italia

1992,

mengadakan

dan

tingkat

Jerman,

merupakan

global

negara-negara

mengenai

industri,

namun

Isu

pertimbangan untuk mengatasi masalah

lingkungan ini pada awalnya merupakan

lingkungan ini adalah dampak yang

isu yang dimunculkan oleh negara-

muncul di seluruh kawasan didunia6.

negara besar yang mulai memperhatikan

Sejak

masalah

Kemudian,

menilai bahwa perlindungan lingkungan

perhatian negara-negara besar tersebut

hidup menjadi tanggung jawab bersama

terhadap

dan perlindungan lingkungan hidup tidak

lingkungan.

isu

lingkungan

ini

pada

itu,

masyarakat

akhirnya mendapatkan perhatian yang

terlepas

besar

ekonomi dan sosial.

dari

media,

yang

kemudian

menjadi salah satu topik yang paling diperhatikan di dunia politik3. Isu lingkungan hidup menjadi

dari

aspek

internasional

pembangunan

Kesadaran ini muncul dengan pertimbangan bahwa ancaman masalah lingkungan

akan

berdampak

pada

agenda penting masyarakat internasional

masalah lain seperti kesehatan manusia,

di forum regional dan multilateral sejak

keseimbangan

tahun

4

1972

setelah

pelaksanaan

2

Anonim, http://timeforchange.org/definition-forglobal-warming-what-is-global-warming 3 Gareth Porter… Op.Cit.,hal 1 Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

habitat

dan

masalah

Robert Jakson & George Sorensen, Pengantar Studi hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hal 324 5 Ibid. 6 Gareth Porter… Op.Cit.,hal 2 69



ekonomi. Sehingga, kesadaran akan

security dan berupaya untuk memahami

ancaman

keamanan

masalah

membawa

anggapan

ini

nasional

lebih

mendalam

bahwa

dan/atau mendasar melalui keamanan

bisa

manusia. Berdasarkan konsep human

diselesaikan jika hanya pada kebijakan

security, pandangan keamanan lebih

satu

terpusat

masalah

pada

lingkungan

lingkungan

negara

membutuhkan

ini

tidak

saja global

sehingga environmental

movement untuk dapat menyelesaikan masalah

lingkungan

Sebagai

tambahan,

7

secara

pada

dibutuhkan

manusia

demi

yang

stabilitas

lebih

nasional,

regional dan global. Sehingga acuan

efektif .

utama dalam isu kemanan seharusnya

ketergantungan

lebih menitikberatkan kepada keamanan

antara lingkungan dan aspek politik luar

manusia. Terdapat empat kemungkinan

negeri seperti keamanan, pencegahan

yang

konflik dan migrasi sekarang sedang

konsentrasi keamanan secara tradisional

ramai diperdebatkan secara global.

dengan beberapa penyebab tekanan,

dapat

konflik POTENSI

KONFLIK

DALAM

ISU

dan

perubahan

direlasikan

kepada

instabilitas.

Pertama,

lingkungan

telah

LINGKUNGAN SEBAGAI ANCAMAN

menyebabkan konflik dan ketegangan

KEAMANAN

dibeberapa tempat di dunia. Kedua, Dalam

lingkungan

dalam

Internasional,

kita

mengkaji

isu

Hubungan tidak

dapat

meningkatnya

perubahan

lingkungan

memungkinkan timbulnya konflik antar negara.

Ketiga,

instabilitas

melepaskan keterkaitan isu lingkungan

menyebabkan

dengan

dapat

dan keempat, perubahan lingkungan

muncul . Buruknya keadaan lingkungan

dapat lebih meluaskan efek buruk pada

yang

human security, seperti konflik etnik,

potensi

konflik

yang

8

disebabkan

oleh

masalah

lingkungan memiliki pengaruh secara

permasalahan

langsung terhadap human security. Hal

populasi,

ini karena manusialah yang mengalami masalah

bencana

alam

kelangkaan

tekanan makanan,

Isu lingkungan ini pada akhirnya dapat

pemikir

Hubungan

ketegangan

mencoba

untuk

mengaitkan

langsung

antara

masalah

dengan

perbatasan,

kesenjangan, dan lain-lain .

berkurangnya sumber daya alam. Para

lingkungan

lingkungan,

9

dan

Internasional

kerusakan

dapat

membawa yang

pada

konflik

akhirnya

dan dapat

secara

mengancam pada masalah keamanan

kerusakan

dibeberapa tempat didunia, misalnya

konsep

human 9

7 8

Gareth Porter… Loc.Cit. Robert Jakson… Op.Cit.,hal 325.

70

Bob Sugeng Hadiwinata, Environmental Security in Southeast Asia: Challenges for ASEAN, (Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, vol.1, no. 3, 2005) hal. 177-191. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012



pertentangan dalam mendapatkan air

memiliki kelangkaan air, negara-negara

dan

wars),

tersebut menggantungkan ketersediaan

penguasaan sumber air dan makanan

air pada sungai yang melalui negara

tertentu oleh kelompok tertentu (ethnic

mereka

warfare), dan perpindahan penduduk ke

negaranya. Potensi konflik dapat muncul

tempat yang menjanjikan untuk bisa

disini ketika ada beberapa negara yang

bertahan. Dari dampak-dampak yang

bergantung pada sumber air yang sama

ditimbulkan tersebut dapat mendorong

ketika masalah kelangkaan air mulai

pada pertentangan politik, ketegangan

muncul. Contohnya adalah mengenai

antar etnis, instabilitas sosial, kemudian

kelangkaan sumber daya alam yang

meluas pada instabilitas regional dan

menimbulkan konflik internasional adalah

kawasan.

makanan

(resource

di

luar

teritorial

dapat

dikatakan

perselisihan atas sumber air di Timur

lingkungan

sebagai

Tengah11. Konflik sumber air di Timur

sebuah/bagian dari ancaman terhadap

Tengah bukanlah isu baru, melainkan

masalah security.

sudah ada di wilayah tersebut dalam

bahwa

Sehingga

ataupun

isu

Resource

Wars

terjadi

ketika

waktu

yang

lama.

Kawasan

Timur

manusia, kelompok manusia, ataupun

Tengah sangat kering dan konflik atas

negara-negara,

dalam

sumber air di kawasan itu bermula dari

memperebutkan sumber daya tertentu,

abad ketujuh sebelum Masehi. Sekarang

seperti persediaan air, minyak, kayu,

isu

mineral, dan sebagainya10. Perubahan

Arab/Israel. Lembah sungai Jordan yang

iklim

warming

relatif kecil dimiliki bersama oleh Suriah,

memunculkan

Israel, Jordanis, dan Lebanon, tidak ada

konflik, misalnya dalam persediaan air.

sumber air lainnya. Liga Arab berupaya

Walaupun sangat jarang negara-negara

untuk mengambil alih sungai Jordan dari

terlibat dalam perang karena masalah

Israel

persediaan air, namun, potensi konflik

merupakan salah satu faktor utama

terhadap

dalam perang antara Israel dan negara-

bersaing

akibat

memungkinkan

global untuk

masalah

ini

tidak

pernah

ini

menjadi

diawal

1960.

Tindakan

telah

masalah

dimenangkan Israel. Lebih dari sepertiga

signifikan di beberapa bagian di dunia.

suplai air di Israel saat ini berasal dari

Hal ini terkait dengan meningkatnya

wilayah yang dikuasai sejak perang

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan

1967. Sumber air di Timur Tengah

indutrialisasi. Di beberapa negara yang

merupakan contoh tentang bagaimana

satu

1967

itu

negara

salah

pada

dari konflik

menurun. Kelangkaan air dan makanan menjadi

Arab

bagian

yang

10

Michael T. Klare, Global Warming Battlefields : How Climate Change Threatens Security, (Current History, vol. 106 no.703, 2007) hal 357.


11

Robert Jakson… Op.Cit.,hal 324 71



kelangkaan lingkungan hidup yang dapat

misalnya dengan meningkatnya jumlah

memperburuk konflik antar negara.

pengungsi dari Meksiko ke AS semakin

Selanjutnya, sebagai

hasil

ethnic

dari

bentuk

warfare

meningkatkan

konflik

pengangguran,

tingkat dan

kriminalitas,

sebagainya.

Hal

lingkungan. Ethnic Warfare adalah suatu

yang sama terjadi pula di Eropa dimana

kondisi

adanya

banyak pengungsi yang datang dari Sub-

pemerintahan yang eksis atau otoritas

Sahara Afrika ke Eropa karena masalah

yang kuat, sehingga menyebabkan suatu

kekurangan air dan rusaknya agrikultur

persaingan di dalam suatu negara dalam

akibat pemanasan global.

dimana

tidak

mengontrol sumber daya alam yang potensial12. Hal ini terkait dengan tidak

KETERLIBATAN NEGARA DAN MNC

adanya kontrol dari pemerintah yang

DALAM

berkuasa yang dapat mengendalikan

HIDUP

sumber daya alam yang dimiliki dalam satu

negara,

sehingga

terjadi

MASALAH

Perubahan

LINGKUNGAN

iklim

yang

terjadi

tidaklah semata-mata merupakan proses

penguasaan sumber daya oleh satu

alam

kelompok

ketiga

Keterlibatan aktor negara dan MNC

perpindahan

dapat menjadi konsentrasi pembicaraan

penduduk ke tempat yang menjanjikan

dalam permasalahan ini. Negara dengan

untuk

mendahulukan

tertentu.

adalah

Dampak

perpindahan

bisa

bertahan

atau

migrasi.

yang

Buruknya keadaan alam yang dapat

dari

mengancam

kegiatan

mendorong migrasi

ke

menjanjikan.

kehidupan

manusia

terjadinya tempat Misalnya,

gelombang yang bagi

segi

tidak

memiliki

kepentingan

ekonomi,

akan

produksi

mendapatkan

untuk

keuntungan

sebab.

nasional, memacu dapat negara

lebih

melalui perdagangan. Kegiatan produksi

negara

tersebut tidak lepas dari meningkatnya

kepulauan yang terancam “tenggelam”

polusi

sebagai

konsekuensinya.

akibat pemanasan global, penduduknya

Sehingga ini dapat menyebabkan efek

akan berpindah ke daerah atau negara

rumah kaca dan pemanasan global

lain yang lebih aman. Arus perpindahan

seperti yang telah terjadi.

ini sangat mungkin terjadi tidak hanya

Seperti yang sudah disinggung

dalam kapasitas jumlah penduduk yang

diatas, kegiatan produksi dan eksploitasi

sedikit, tapi juga dalam jumlah yang

MNC di negara-negara lain berkontribusi

besar. Arus migrasi ini pada akhirnya

besar terhadap terjadinya fenomena ini.

memiliki dampak bagi negara lain yang

MNC merupakan aktor non-negara yang

menjadi

berpengaruh karena memiliki dampak

12

tempat

tujuan

pengungsi,

langsung terhadap kondisi lingkungan Michael T. Klare… Op.Cit.,hal 359

72




global. Keberadaan MNC di negara-

rumah

negara berkembang telah mendorong

Gases/GHGs) minimal 5,5 % dari tingkat

untuk melakukan pembangunan, aktifitas

emisi tahun 1990, selama tahun 2008

produksi dan konsumsi yang mendorong

sampai tahun 2012.14 Hanya saja tidak

terjadinya polusi udara, penggunaan

semua pihak, baik negara maupun MNC

sumber daya alam yang berlebihan dan

meratifikasi

perusakan

menganggap

lingkungan

akibat

dari

kaca

(Green

peraturan

House

ini.

dengan

Mereka

meratifikasi

kegiatan yang dilakukan. Kebijakan dari

Protokol Kyoto maka akan berdampak

pemerintah pusat dimana MNC tersebut

pada penurunan produktifitas dan dapat

berasal

mempengaruhi

akan

aktifitas

mempengaruhi

dan

dilakukannya.

13

segala

kegiatan

yang

MNC merupakan cermin

perekonomian

penurunan sampai

penurunan

keuntungan apabila mereka menjalankan

dari suatu negara yang mendukung

perjanjian

terhadap

Protokol Kyoto yang harus menurunkan

perjanjian

lingkungan

internasional atau sebaliknya yang tidak

tingkat

emisi

tercantum

gas

dalam

CO2

dalam

15

mendukung.

menjalankan kegiatannya.

Karena itu sangatlah diperlukan adanya

yang

sebuah

ini

merupakan

suatu

mengenai

permasalahan dan dilema yang dihadapi

lingkungan hidup agar dapat melindungi

oleh komunitas internasional yang peduli

lingkungan

terhadap

hidup

peraturan

Hal

serta

membatasi

lingkungan

dan

berharap

pembatasan

adanya perubahan atas kekhawatiran

kewenangan pihak-pihak yang dianggap

terhadap negara-negara di Kawasan

dapat menyebabkan sebuah kerusakan

Pasifik

lingkungan, pihak-pihak disini bukan saja

diperlukan lebih lagi kesadaran moral

terbatas pada MNC tetapi juga pada

dari suatu negara untuk melakukan

negara sebagai actor utama dalam

komitmen bersama dalam menjaga alam

hubungan

lingkungan sekitar yang tidak hanya

pergerakan

sampai

internasional.

Salah

satu

Selatan.

peraturan ini adalah Protokol Kyoto.

ditempati

Protokol Kyoto berisikan tentang usaha

sekarang saja.

memperkuat

kembali

pengupayaan

masyarakat dunia secara kolektif untuk mewajibkan

negara-negara

maju

mengurangi

oleh

Penolakan

Dengan

manusia

demikian

pada

beberapa

saat

pihak

tersebut, khususnya negara, terhadap

industri 14

untuk

emisi

13

gas

Nurul Isnaeni and Wardoyo, Isu Lingkungan Hidup Global: Tantangan Kebijakan Luar Negeri dan Negosiasi Multilateral, (Global Jurnal Politik Internasional, vol.9, no.2, 2007) hal 225-251. Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Yulita, “Protokol Kyoto Atasi Pemanasan Global”, http://www.energiterbarukan.net/index.php?option =com_content&task=view&id=81&Itemid=81, 2007 15 W Groot, “Perhatian Terhadap Iklim: Konferensi di Nairobi” http://www.ranesi.nl/tema/detakbumi/perhatian_th p_iklim061106, 2006 73



hukum lingkungan internasional tersebut,

memperbaiki

dapat diartikan bahwa suatu negara

Menurut Malanczuk, dari sudut pandang

masih mengedepankan kepada tujuan

penurunan kualitas lingkungan, negara

negara (national interest) dari pada untuk

maju

berperan serta aktif dalam menjaga dan

permasalahan tersebut, sehingga perlu

memelihara

dibedakan tingkat tanggung jawabnya

lingkungan

hidup

yang

keadaan

berkontribusi

merupakan tempat tinggal bagi seluruh

dengan

masyarakat dunia tidak hanya sekarang

berkontribusi

lingkungan.

besar

negara-negara 16

besar

terhadap

yang terhadap

tidak hal

saja. Dalam isu global warming bukan

tersebut .

hanya penduduk negara tersebut yang

charge, tax, resource using fees dan

merasakan perubahan lingkungan yang

emission trading, yang harus ditanggung

menjadi

negara-negara

tidak

baik,

tetapi

juga

Seperti

adanya

tersebut.

pollution

Seharusnya

berdampak kepada seluruh penduduk

negara-negara maju tersebut menjadi

bumi,

pelopor dalam melawan perubahan iklim

terutama

negara-negara

kepulauan.

yang terjadi. Sehingga, hal ini akan

Namun,

dalam

perkembangannya, maju

lainnya

meratifikasi

beberapa

telah

negara

menyetujui

Protokol

yang peduli akan lingkungan

dan

Disamping

itu,

harus

ada

dengan

komitmen dari negara-negara maju untuk

berjanji mengurangi emisi gas buangnya,

meningkatkan pendanaan dan transfer

seperti

sebelumnya

teknologi ke negara-negara yang sedang

menolak untuk melakukan pengurangan

berkembang.17 Dengan demikian akan

persentase emisi gas buang yang dapat

memberikan dampak positif bagi negara

berpengaruh terhadap makin parahnya

tersebut

global

meningkatkan kualitas lingkungan alam.

Australia,

warming.

Kyoto

terbentuk sebuah rezim internasional

yang

Dengan

demikian

dan

digunakan

untuk

tercermin bahwa isu moralitas terhadap

Namun

dampak kerusakan lingkungan menjadi

kesuksesan

suatu hal yang penting yang dapat

memajukan struktur untuk perlindungan

membujuk

lingkungan

suatu

mendukung

negara

program

dalam

pemeliharaan

lingkungan.

pada

kenyataannya,

dalam

negara-negara

global,

maju,

ternyata

membuat

dispensasi

yang

terhadap

perkembangan

tidak nyata

ekonomi

Di dalam principle ‘Common But Differentiated Responsibilites’ of State yang tercantum dalam The Convention on Climate Change, diperlukan peranan penting 74

dari

negara

maju

untuk

16

Malanczuk, Modern Introduction To th International Law 7 ed, (London, Routldedge, 1997) 17 C Reus-Smit, The Politics Of International Law st 1 ed, (United Kingdom, Cambridge University Press, 2005) Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012


negara-negara


selatan.18

di

Hal

ini

peranan untuk mempengaruhi negara

menunjukan bahwa, komitmen yang ada

dan

pada

mendukung apa yang terkandung dalam

negara-negara

maju

tersebut

belum sepenuhnya terjalankan. Terdapat yang

dapat

perwujudan

peran

dijadikan dari

masyarakat

internasional

untuk

hukum lingkungan internasional melalui

negara contoh

kesadaran

maju

penyadaran

terhadap perbaikan

dari

dan

keadaan tersebut. Salah satu contohnya

akan

adalah GreenPeace. Organisasi yang

pentingnya menjaga lingkungan, seperti

dibentuk

yang telah dilakukan Jerman dengan

lingkungan ini mengkampanyekan perlu

mengembangkan kebijakan Renewable

dan

Energy Law of 2000, dan di amandemen

lingkungan dari kegiatan yang dapat

pada tahun 2004. Jerman mendorong

merusaknya.

individu

dan

perusahaan

untuk

oleh

sangat

kepedulian

penting

Meskipun

untuk

menjaga

berbagai

perjanjian

menginvestasikan pada energi alternatif

internasional

yang baru. Begitupun dengan Brazil

penanganan masalah-masalah ini, dapat

dengan mempromosikan energi alternatif

menjadi

dengan

peranan norma-norma lokal dan nilai-

menggunakan

ethanol

dari

tumbuhan gula yang tidak menyebabkan

telah

akan

lebih

serius

efektif

jika

dalam

terdapat

nilai lokal dan peranan dari civil society.

polusi yang membahayakan lingkungan seperti sumber energi dari minyak.19

PEMBENTUKAN

Dengan demikian terdapat beberapa

INTERNASIONAL SEBAGAI BENTUK

contoh

PENANGANAN ISU LINGKUNGAN

pengimplemantasian

beberapa

negara

pemerintahannya

atas guna

dari

KERJASAMA

kebijakan

Berkaitan dengan beragamnya

mengurangi

isu lingkungan yang ada sekarang ini

penggunaan sumber energi yang berasal

membuka

dari fosil yang berdampak buruk pada

bermunculan rezim lingkungan, termasuk

polusi udara.

diantaranya

Non-Governmental Organization

masalah

peluang

bagi

banyaknya

berkonsentrasi pemanasan

pada global21.

dan Civil Society juga menjadi aktor yang

Dibentuknya rezim pemanasan global

penting

membantu

dilatarbelakangi oleh berbagai riset di AS

perlindungan

dan Eropa pada tahun 1950-an sampai

dalam

terealisasikannya 20

lingkungan alam . Mereka mempunyai

1980-an

yang

menemukan

tingkat

kerusakan yang cukup signifikan pada 18

Malanczuk… Loc.Cit W Yang, Promotion of Good Practices; Environmental Law and Policy Compliance and Enforcement, (Bangkok, Environmental Diplomacy Course, 2008) 20 C Reus-Smit… Loc.Cit 19


lapisan ozon akibat beberapa senyawa kimia hasil aktivitas harian manusia. 21

Robert Jakson… Op.Cit.,hal 327 75



Fenomena kerusakan ozon inilah yang

pertama kali dikenalkan pada tahun

mendorong lahirnya cikal bakal rezim

1970, tapi konsep ini baru diperkenalkan

pemanasan

Vienna

secara resmi ketika dan setelah 1987

Convention for the Protection of the

World Commission on Environment and

Ozone

Development

global

Layer

yaitu

pada

tahun

1985.

(juga

dikenal

sebagai

Kemudian, pada tahun 1987 dibentuk

Brundtland

Montreal Protocol on Substance that

kerjasama internasional sudah dibuat

Deplete

dan dicoba untuk direalisasikan untuk

the

Ozone

terobosan

lebih

Layer lanjut

sebagai Vienna

Commission).

mencegah

terjadi

Beberapa

lebih

buruk

lagi

Convention. Selanjutnya, pada tahun

keadaan seperti sekarang ini. Proses

1992

Nations

kerjasama tentang isu lingkungan hidup

Climate

ditandai dengan terbentuknya United

dibentuk

Framework

United

Convention

Change

(UNFCCC).

akhirnya,

rezim

global

Sampai

tentang

mengalami

kemapanan

on

pemanasan

sebuah

tingkat

Protokol

Kyoto

Nation

Conference

Environment

on

pada

the

tahun

Stockhlm-Swedia,

Human 1972

dikenal

di

sebagai

Konfrensi

Stockholm,

berhasil disepakati pada tahun 1997.

permulaan

dari

Negara-negara

internasional yang serius dalam isu

Protokol

ketika

pada

ini

yang

meratifikasi

proses

kerjasama

untuk

lingkungan hidup. Pada tahun 1992

mengurangi emisi/pengeluaran karbon

diselenggarakan The United Nations

dioksida dan lima gas rumah kaca

Conference

lainnya,

dalam

Development (UNCED) yang diadakan

perdagangan emisi jika mereka menjaga

pada tanggal 3-14 juni di Rio de Janeiro,

jumlah atau menambah emisi gas-gas

Brazil. Konferensi tersebut disebut juga

tersebut, yang telah dikaitkan dengan

sebagai Earth Summit, lebih dari 170

pemanasan global.

delegasi hadir dalam konferensi tersebut.

atau

berkomitmen

merupakan

bekerja

sama

Sekarang ini banyak yang sudah mulai

untuk

melakukan

development,

sustainable

yang

pembangunan

artinya

berkelanjutan

(yang

Konferensi perjanjian

on

Environment

tersebut yang

and

menghasilkan mengikat

2

para

anggotanya, perjanjian tersebut adalah : 1. The

Framework

Convention

on

dalam hal ini lingkungan global) di mana

Climate Change. Perjanjian ini juga

segala kemudahan yang didapat dari

dikenal

lingkungan

dapat

Convention,

dalam

dinikmati untuk satu generasi saja, tetapi

menjelaskan

betapa

dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

perhatian terhadap pemanasan global

Konsep

dan

76

ini

tidak

sustainable

hanya

development

sebagai

menuntut

The

Climate

perjanjian

ini

mendesaknya

agar

Negara



melakukan


"stabilization

of

development

tersebut

bisa

berjalan

greenhouse gas concentrations in the

dengan baik dan sesuai dengan Agenda

atmosphere at a level that would

21.22

prevent

dangerous

anthropogenic

Pada

tahun

1997

dihasilkan

interference with the climate system."

Protokol Kyoto, yang berisi

Anggota dari The Climate Convention

binding targets for 37 industrialized

setuju

emisi

countries and the European community

greenhouse gases, mainly carbon

for reducing greenhouse gas (GHG)

dioxide (CO2) and methane (CH4).

emissions .These amount to an average

2. The

untuk

membatasi

Convention

on

it sets

Biological

of five per cent against 1990 levels over

Diversity,yang juga dikenal sebagai

the five-year period 2008-2012. Protokol

The Biodiversity Treaty. Konvensi ini

Kyoto

merupakan

menjelaskan mengenai definisi dari

dalam

usaha

keaneka ragaman hayati yang harus

mengimplementasikan prinsip dan tujuan

dilindungi. Serta menjelaskan hak

dalam

berdaulat bagi para Negara anggota

sebelumnya pernah dibentuk. Perbedaan

untuk pemanfaatan keanekaragaman

antara Protokol Kyoto dengan konvensi

hayati yang terdapat dalam wilayah

yang sebelumnya adalah, kalau dalam

Negara

tersebut.

Negara

konvensi

tersebut

juga

bertanggung

bertujuan

Tetapi

harus

sebuah

untuk

konvensi

yang

–

terobosan

merespon

konvensi

sebelumnya

untuk

dan

yang

hanya

encouraged

jawab untuk melakukan konservasi

industrialised countries saja. Tetapi kalau

dalam

protocol Kyoto bertujuan untuk commits

rangka

sustainable

development.

industrialised countries to stabilize GHG(

Selain menghasilkan 2 konvensi

Green House Gasses ) emissions.

tersebut, Earth Summit juga mengasilkan sebuah kesepakatan lagi yaitu Agenda 21.

Kesepakatan

tersebut

PENUTUP

bertujuan

Perlindungan

dan

pelestarian

untuk memberi petunjuk atau bimbingan

akan lingkungan alam harus didukung

dalam

sustainable

dari segala pihak, yaitu individu sampai

kesepakatan

negara. Perkembangan lingkungan yang

melakukan

development.

Dalam

tersebut tetap memberi perhatian yang tinggi

terhadap

pertumbuhan

pembangunan

ekonomi

melalui

dan cara

sustainable development. PBB sebagai organisasi peranan

internasional penting

agar

memiliki sustainable


22

Revisiting Sustainable Development: Russian Cultural and Scientific Traditions and the Concept of Sustainable Development Author(s): J. D. Oldfield and D. J. B. Shaw Source: Area, Vol. 34, No. 4 (Dec., 2002), pp. 391-400 Published by: Blackwell Publishing oh behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20004270 77



kerjasama

terkandung didalamnya dan memberikan

internasional dan tanggung jawab untuk

sanksi tegas terhadap siapa saja yang

mencapai segala apa yang ditujukan

melanggar. Hal ini dikarenakan, kegiatan

oleh aktor-aktor tersebut agar tidak

yang

terjadi ketimpangan dengan lingkungan.

tersebut

Serta diperlukan kesadaran dari semua

banyak di seluruh dunia. Kapasitas dari

pihak

mengurangi

segi hukum dan faktor legal merupakan

pengeksploitasian sumber daya alam

keterbatasan untuk menegakkan hukum

secara

internasional tersebut. Sehingga dalam

baik

membutuhkan

untuk

berlebihan

dan

mengurangi

menyangkut

lingkungan hidup

orang

hal ini diperlukan suatu law-enforcement

tingkat polusi. Peran serta negara dibutuhkan untuk

membahayakan

melakukan

perlindungan

yang

memaksa

setiap

aktor

untuk

mematuhi peraturan yang ada di dalam

lingkungan sehingga dapat menciptakan

perjanjian

lingkungan yang baik untuk seluruh

tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya

bumi. Dengan mengemban tanggung

implementasi, kontrak sosial antar aktor-

jawab

aktor

atas

selarasnya

bumi

yang

dan

lingkungan

paksaan

internasional

dari

hukum

menuntut adanya kerjasama antara aktor

lingkungan dari tingkat nasional. Sarana

negara

pendidikan dan kesadaran publik sangat

dan

non-negara

guna

tercapainya keseimbangan lingkungan

diperlukan

yang

semakin

kontribusi pada berjalannya kewajiban

melalui

dan peraturan-peraturan yang ada. Dari

semakin

hari

mengkhawatirkan pengimplementasian

dalam

perjanjian

dan hukum lingkungan internasional. Perjanjian

dan

internasional

yang

berkaitan

lingkungan,

mendukung

perjanjian internasional

untuk

dan yang

yang

hukum sudah

memberikan

lingkungan terbentuk,

konfrensi

masih diperlukan perkembangan agar

dengan

dapat mencakup semua aspek dalam

berjalannya

hukum lingkungan internasional.

hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan

internasional

hendaknya

dapat menjalankan segala apa yang

78




DAFTAR PUSTAKA

Institute of British Geographers)

Bob Sugeng Hadiwinata, Environmental Security

in

Southeast

URL:

Challenges for ASEAN, (Jurnal

http://www.jstor.org/stable/20004

Ilmiah Hubungan Internasional,

270 Michael

vol.1, no. 3, 2005) C

Stable

Asia:

Reus-Smit,

The

Politics st

International Law 1

T.

Klare,

Battlefields

Of

Change

ed, (United

Global

Warming

How

Climate

:

Threatens

Security,

Kingdom, Cambridge University

(Current History, vol. 106 no.703,

Press, 2005)

2007)

Gareth Porter & Janet brown, Global

Robert Gilpin, Global Political Economy:

Environtmental Politics, (U.S :

Understanding The International

Westview Press Inc, 1991)

Economic

Order,

(United

Kingdom,

Princeton

University

Malanczuk,

Modern

Introduction

To

th

Press, 2001)

International Law 7 ed, (London,

Robert Jakson & George Sorensen,

Routldedge, 1997) Michael

Powles,

(Canberra,

Pasific

Pengantar

Futures,

Pandanus

Internasional,

Books,

hubungan

(Yogyakarta

:

Pustaka Pelajar, 2005)

2006) Revisiting

Studi

Sustainable

Development:

The

United

Nation

of

Framework

Russian Cultural and Scientific

Convention on Climate Change

Traditions and the Concept of

2008, The United Nations Climate

Sustainable

Change Conference in Poznań,

Development

Author(s): J. D. Oldfield and D. J.

1-12 December 2008.

B. Shaw Source: Area, Vol. 34,

W Yang, Promotion of Good Practices;

No. 4 (Dec., 2002), pp. 391-400

Environmental Law and Policy

Published

Compliance

by:

Blackwell

and

Enforcement,

Publishing oh behalf of The Royal

(Bangkok,

Geographical Society (with the

Diplomacy Course, 2008)


Environmental

79

Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani Kejahatan Korupsi Di Indonesia

Yusran

KERJASAMA INDONESIA-UNCAC MENANGANI KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA

Yusran [email protected]

ABSTRACT Globalisation has brought a new dimension to International Relations. Criminal acts such as corruption that previously were regarded more as domestic issues, now has been categorized as a transnational criminal act and one of most discussed issues in International Relations. The spread of corruption and measures of combating corruption has become an issue that is dealt by the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). This gives an opportunity for countries to cooperate with one another to combat corruption. Indonesia as one the corrupt country’s in the world has taken the initiative of joining the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as a measure to combat the spread of corruption in Indonesia. This research which is conducted in the qualitative method has shown that the relations between Indonesia and the UNCAC has shown significant developments. UNCAC also is of great significance to Indonesia. As a positive impact of the partnership, Indonesia has been able to harmonise several laws and regulations relating to corruption. Apart from that, the role of the United Nations through the UNCAC has assisted Indonesia in establishing extradition treaties with other countries. The harmonization of law and regulations relating to corruption along with the establishment of extradition treaties and agreements are the initial steps towards combating corruption effectively. This research will be end with a conclusion by the writer stating that although measures to combat corruption is not at its maximum level, however the established cooperation between Indonesia and the UNCAC has shown development towards measures to combat corruption in the future. Keywords: International Cooperation, International Institution, Corruption, and the United Nations Convention and Corruption (UNCAC).

PENDAHULUAN Dewasa

ini

korupsi korupsi

sudah

bukan

merupakan

mengalami

permasalahan nasional suatu bangsa

perubahan dimensi. Kejahatan korupsi

saja, tetapi sudah menjadi permasalahan

bukan hanya persoalan dalam negeri

internasional (Utama, 2003). Tindakan

suatu negara saja, melainkan sebuah

korupsi

fenomena

negatif yang termasuk dalam salah satu

transnasional

(Bull

dan

merupakan

Newell: 2003, 235). Dalam alinea ke

bagian

empat

transnasional

Mukadimah

Convention menyatakan 80

Against bahwa

United

Nations

Corruption,

kelompok

bentuk

isu

(transnational

aktifitas

kejahatan crime).

juga

Perilaku korupsi secara masif yang

permasalahan

terjadi di suatu negara sedikit banyaknya Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Yusran


dapat memberikan dimensi tersendiri

semakin meluas dan merambah pada

pada

lembaga

sistem

gangguan

global

terhadap

–

misalnya

Legislatif

dan

sistem

Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi

tingkat

salah satu faktor penghambat utama

kemiskinan. Korupsi pada prakteknya

pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

dapat

Ketidakberhasilan

keuangan

dan

meluasnya

merusak

demokratis

stabilitas

Eksekutif,

tatanan

yang

sistem

tengah

semakin

memberantas

pemerintah

korupsi

juga

semakin

berkembang pesat di lingkungan global.

melemahkan citra pemerintah di mata

Praktek

masyarakat

korupsi

amat

mengganggu

dalam

kepentingan publik. Lebih jauh lagi,

pemerintahan

kerugian

bentuk

yang

ditimbulkan

akibat

yang

pelaksanaan tercermin

ketidakpercayaan

dalam

masyarakat,

perilaku korup dapat mengganggu hak

ketidakpatuhan

asasi

besarnya

hukum, dan bertambahnya jumlah angka

dapat

kemiskinan absolut. Apabila tidak ada

ditimbulkannya, maka pemberantasan

perbaikan yang berarti, maka kondisi

korupsi

tersebut akan sangat membahayakan

orang

implikasi

lain.

Akibat

negatif

kini

telah

yang

termasuk

dalam

agenda global.

kesatuan

United Nation Office on Drugs

masyarakat

dan

terhadap

persatuan

bangsa

(Bappenas: 2005).

and Crime (UNODC) merupakan salah

Masifnya

kondisi

korupsi

di

satu departemen dari dewan sosial dan

Indonesia

ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa

perhatian

(PBB) yang memiliki komitmen untuk

Indonesia

menangani masalah kriminal dan obat-

perbaikan yang signifikan agar praktek

obatan terlarang. Khusus penanganan

korupsi

masalah

UNODC

bahkan diatasi. Selain rakyat di tingkat

Nation

domestik, masalah korupsi di Indonesia

korupsi,

menyelenggarakan Convention (UNCAC). menjadi

United

Against UNCAC

kerangka

inilah

relatif

masyarakat

dapat

juga

yang

internasional.

kerjasama

bagi

luas.

segera

Rakyat

perhatian

Untuk

itu,

adanya

diminimalisir,

mengundang

persoalan

menyita

menginginkan

Corruption kini

sangat

mengatasi

pemerintah

Indonesia

negara-negara di dunia dalam upaya

yang

pemberantasan korupsi.

melakukan pemberantasan korupsi kini

dunia

sudah

berkomitmen

untuk

Sebagian besar negara-negara di

tengah memulai upaya-upaya. Di tingkat

mengalami

domestik,

persoalan

korupsi

pemerintah

melakukan

(Trentmann: 2004, 24). Di Indonesia

berbagai

sendiri, korupsi sudah menjadi fenomena

penerbitan regulasi-regulasi. Di tingkat

yang sangat mencemaskan, karena telah

internasional


perubahan

aturan

pemerintah

dan

Indonesia 81


melakukan

kerjasama

dengan

Masalah

Yusran

korupsi

mulai

ramai

departemen PBB yang berkonsentrasi

dibicarakan di tingkat internasional di

untuk

awal

menangani

terutama

masalah

UNCAC.

korupsi

Penelitian

ini

era

1990-an.

Pada

awalnya,

pembahasan masalah korupsi adalah

bertujuan untuk mengetahui bagaimana

masalah

kerjasama

oleh

segelintir kelompok penguasa di suatu

pemerintah Indonesia dengan UNCAC

negara. Agenda pemberantasan korupsi

untuk menangani masalah korupsi di

dikategorikan

Indonesia.

bentuk gerakan-gerakan radikal dan anti-

yang

dilakukan

yang

sosialisasi

popular

bagi

dan dipandang sebagai

pemerintah. A. KORUPSI: ISU KEJAHATAN

tidak

Akan

tetapi

media

yang

pasca dilakukan

YANG MEMBUTUHKAN

Transparency

International

(Non-

PENANGANAN DAN KERJASAMA

Gevernmental

Organization)

yang

INTERNASIONAL

berkonsentrasi

Korupsi dapat dipahami sebagai

terhadap

isu

korupsi

beserta informasi data-data korupsi dan

tingkah laku individu yang menggunakan

kerugian

wewenang dan jabatan guna mengeruk

terjadi hampir di seluruh negara-negara

keuntungan

merugikan

di dunia, sejak saat itu pembahasan

kepentingan umum dan negara. Korupsi

mengenai isu korupsi mulai menjadi

merupakan gejala salah pakai dan salah

agenda perbincangan (Kennedy dan

urus dari kekuasaan, demi keuntungan

Roudometof: 2002, 2) .

pribadi,

pribadi, salah urus terhadap sumbersumber

kekayaan

negara

dengan

yang

diakibatkannya

yang

Meluasnya dimensi korupsi dari nasional

menjadi

internasional

tak

menggunakan wewenang dan kekuatan-

terlepas dari globalisasi. Perubahan pola

kekuatan formal untuk memperkaya diri

dan kebiasaan masyarakat internasional

sendiri (Kartono: 1983, 9). Menurut

akibat fenomena globalisasi yang dialami

Transparency International (TI) korupsi

dunia,

adalah perilaku pejabat publik, baik

perubahan efek yang ditimbulkannya.

politikus atau politisi maupun pegawai

Dengan globalisasi kemudian dikenal

negeri, yang secara tidak wajar dan tidak

pula istilah transnasional yang terjadi

legal memperkaya diri atau memperkaya

karena berbagai kemudahan melakukan

mereka yang dekat dengannya, dengan

mobilitas akibat globalisasi (Kennedy

menyalahgunakan

publik

dan Roudometof: 2002, 2). Globalisasi

mereka

telah membawa implikasi tersendiri yakni

yang

dipercayakan

kekuasaan kepada

diikuti

pula

oleh

perubahan-

(http://korup.wordpress.com/korupsi-

terciptanya wilayah publik internasional

adalah/).

(Crack: 2008, 12). Tindakan korupsi

82


Yusran

pada


dasarnya

memang

berdimensi

domestik, namun keberadaan globalisasi dapat menjadikan

keresahan masyarakat global terhadap korupsi.

korupsi sebagai

Transparency International (TI),

masalah global. Jika korupsi tersebut

merupakan

terjadi lintas negara oleh expatriate

kemasyarakatan yang memfokuskan diri

karena mudahnya mobilisasi di era

melawan korupsi dengan menyertakan

globalisasi, maka korupsi juga dapat

seluruh masyarakat ke dalam sebuah

dimasukkan dalam salah satu kelompok

koalisi internasional yang kuat dalam

kejahatan

rangka

transnasional.

Selain

itu,

sebuah

membasmi

organisasi

efek

buruk

dari

karena akibat yang ditimbulkannya bisa

korupsi yang berimbas kepada kaum

berdampak global, maka korupsi dapat

lelaki, perempuan dan anak-anak di

pula dikategorikan sebagai salah satu

seluruh

bentuk kejahatan internasional.

Transparency International adalah untuk

Korupsi dengan

sangat

kaidah

bertentangan

masyarakat

dunia.

Misi

utama

dari

menciptakan sebuah lingkungan yang

sipil

bersih dari praktik korupsi. Transparency

internasional yang ada dalam sistem

International berpusat di Berlin, Jerman

global. Dalam sistem global, transparasi

dan mempunyai cabang di 99 negara.

dan

Transparency International konsentrasi

akuntabilitas

merupakan

aspek

terpenting dalam menjalin hubungan

terhadap

internasional. Komunitas internasional,

dan

negara, dan aktor bisnis memerlukan

menjadi salah satu isu penting di dunia

sistem ckntrol yang baik untuk mencapai

internasional

kesinambungan

statistik

(Jang:

2006,

167).

persoalan-persoalan

berhasil

membawa

melalui

isu

korupsi korupsi

publikasi

dampak

data

korupsi

yang

Dengan tindakan korupsi, transparansi

dipublikasikannya di media (Tahiliani:

dan akuntabilitas akan sulit tercapai.

2007).

Selain itu tindak kejahatan korupsi amat dekat

dengan

pencucian

uang.

Korupsi memang merupakan isu yang relatif

Pencucian uang merupakan kejahatan

Akan

yang

berkembang

merugikan

lintas

keuangan

baru dalam dunia global.

tetapi,

isu pesat

itu

langsung

dan

fenomenal

internasional (Nordstrom: 2997, 168).

karena merupakan masalah yang sangat

Oleh karena itu masyarakat sipil global

kompleks bagi negara-negara di dunia.

menginginkan

Akibat konsistensi dari

adanya

penanganan

Transparency

terhadap masalah korupsi. Transparency

International sebagai NGO pertama yang

International-lah

mengangkat

yang

dapat

dikatan

sebagai pihak yang pertama merespon

kesadaran bahwa


masalah

korupsi

masing-masing

korupsi

merupakan

dan

negara “penyakit 83


Yusran

kronis”

secara

yang

dapat

merusak

menghalangi

perkembangan

pembangunan,

maka

isu

dan

tujuan

dan

maksimal, karena merupakan instrumen

kejahatan

korupsi secara cepat berposisi sebagai

pelaksanaannya

penting

Korupsi

juga

menjadi

hubungan

antar

masyarakat di lingkungan internasional.

salah satu isu penting dalam hubungan internasional.

dalam

Institusi

internasional

mengupayakan pencapaian tujuannya

agenda pembicaraan dalam pertemuan-

dengan

pertemuan

internasional,

internasional. Kerjasama internasional

termasuk PBB. Dengan luasnya akibat

adalah bentuk hubungan yang dilakukan

yang ditimbulkan oleh korupsi yang

oleh suatu negara dengan pihak lain di

dapat melintasi negara, maka butuh

lingkungan eksternalnya (negara atau

penanganan

dan

institusi) yang bertujuan untuk memenuhi

masyarakat

kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan

berskala

menjangkau

yang

terstruktur

seluruh

melakukan

internasional. Oleh karena itu, institusi

negara-negara

internasional

internasional meliputi kerja sama di

dipandang

lebih

efektif

di

kerjasama

sosial,

Kerjasama

untuk menangani persoalan-persoalan

bidang

lintas nasional atau yang lebih dikenal

keamanan, kebudayaan, dan ekonomi,

dengan instilah transnasional tersebut.

berpedoman pada politik luar negeri

Institusi internasional seperti PBB

politik,

dunia.

pertahanan

masing-masing. Atau dalam pengertian

yang menaungi UNCAC, merupakan

lain,

non-state

hubungan yang dilakukan antar negara

actor

yang

mampu

kerjasama

memberikan pengaruh kuat terhadap

yang

kebijakan nasional. Alternatif kebijakan

suatau

yang

dikeluarkan

internasional

sekelas

melintasi negara.

internasional

batas-batas

adalah

teritorial

Hubungan

yang

oleh

institusi

dilakukan dalam bentuk kerjasama bisa

PBB

biasanya

dilakukan dalam segala aspek, dan

memiliki konsekuensi carrots and sticks

kerjasama

(terdapat imbalan untuk negara-negara

negara dengan negara, tetapi bisa juga

yang melaksanakan, dan sanksi bagi

negara dengan individu atau organisasi

yang melanggar). Institusi internasional

pemerintah

juga memiliki power untuk memonitor

(Friedman, dkk: 2005, 2003).

dan menekan negara-negara yang tidak

internasional

maupun

tidak

saja

non-pemerintah

Kondisi lingkungan global saat ini

melaksanakan kesepakatan yang telah

memunculkan eksistensi

diratifikasi bersama (Day: 2007, 140).

society. Global civil society merupakan

Dengan

salah

koordinasi

internasional,

dari

institusi

persoalan-persoalan

internasional diharapkan dapat mencapai 84

satu

diperhitungkan

global civil

komponen dalam

yang hubungan

internasional (Lipchutz: 2004, 175-76). Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Yusran


Dari hal ini dapat dipahami bahwasanya

tersebut akan sangat membahayakan

efektifitas kerja institusi internasional

kesatuan

dapat terbantu oleh global civil society.

(Bappenas: 2004).

Upaya

institusi

internasional

dan

persatuan

bangsa

seperti

Di Indonesia jenis praktek korupsi

UNCAC melalui kerjasama internasional

sudah merambah hampir ke semua

yang

sektor yang menyangkut kepentingan

dilakukannya,

memerlukan

dukungan dari masyarakat internasional.

public (Pope: 2003, 34).

Berhubungan dengan permasalahan ini,

yang

global civil society dapat diharapkan

International

membantu

paraktek

korupsi

mengefektifkan kerjasama internasional

Indonesia

dapat

yang dilakukannya untuk menangani

berikut:

institusi

persoalan

internasional

korupsi

membahayakan

yang

bagi

pembangunan

B. KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA

menjadi

di

Indonesia

fenomena

sudah

yang

sangat

mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif,

Legislatif

dan

Yudikatif.

Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan

di

Indonesia.

Ketidakberhasilan memberantas

pemerintah

korupsi

juga

semakin

melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat pemerintahan bentuk

dalam yang

pelaksanaan tercermin

ketidakpercayaan

ketidakpatuhan

dilakukan

Transparency

Indonesia

tentang

yang dilihat

terjadi pada

jenis di tabel

sangat

tersebut.

Korupsi

Hasil survei

dalam

masyarakat,

masyarakat

terhadap

hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Tabel 1 Jenis Korupsi di Indonesia Jenis Sektor dan Alokasi Korupsi Manipulasi • Pengadaan barang uang negara dan jasa konstruksi • Pekerjaan umum • Pengadaan dan jasa militer • Pengadaan barang dan jasa pemerintah Suap dan • Polisi dan peradilan pemerasan • Pajak dan bea cukai • Perizinan Politik uang Partai politik dan DPR Kolusi bisnis • Militer dan polisi via koperasi dan yayasan • Yayasan koperasi pegawai pemerintahan Sumber : Transparency International Indonesia, 2003

Banyaknya

bentuk-bentuk

praktek korupsi di Indonesia seperti yang disebutkan

di

atas,

memperlihatkan

bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia amatlah besar. Selain itu, dari

85


tabel

jenis-jenis

korupsi

di

Yusran

atas

besar di sektor ekonomi (Bull dan

memperlihatkan bahwa praktek korupsi

Newell: 2003, 243). Korupsi merusak

di di Indonesia sudah berada dalam

pembangunan

kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

menyebabkan distorsi dan inefisiensi

Korupsi sudah terjadi di berbagai aspek

pembangunan. Bisnis negara baik di

terpenting

tingkat domestik maupun internasional

penyelenggaraan

negara.

karena

Korupsi juga terjadi secara komprehensif

akan

di berbagai lini. Jika praktek korupsi

hambatan. Korupsi yang dilakukan oleh

terus menerus terjadi tanpa adanya

penyelenggara negara otomatis akan

perbaikan yang sangat signifikan, maka

memotong anggaran-anggaran dari pos-

berbagai dampak kerugian akan semakin

pos yang seharusnya kepada pos-pos

dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

yang tidak seharusnya ada. Korupsi

Kejahatan

gangguan

dan

jelas

akan membuat peraturan-peraturan yang

memberikan dampak negatif (kerugian)

sudah dibakukan oleh negara dalam

bagi

bentuk

suatu

korupsi

mengalami

korupsi

negara.

Namun

selain

regulasi

menjadi

dapat

dampak yang telah disebutkan di atas,

dinegosiasikan bahkan ditunda demi

secara umum dampak negatif korupsi

kepentingan

dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni

kelompok yang berkuasa.

material, immaterial, dan irisan antara keduanya.

Dampak

material

segelintir

orang

atau

Korupsi juga membawa dampak

berupa

pada penciptaan ekonomi biaya tinggi.

aspek-aspek yang berhubungan dengan

Karena korupsi menyebabkan inefisiensi

masalah ekonomi dan kesejahteraan

dan pemborosan dalam ekonomi. Hasil

rakyat.

Dampak

immaterial

berupa

penelitian yang dilakukan oleh Prof.

masalah-masalah

psikologis

bangsa

Shang-Jin-Wei

,

guru

besar

pada

akibat korupsi. Dampak gabungan antara

Kennedy School of Government, Harvard

material dan immaterial adalah praktek

University yang dikutip oleh Jeremy

korupsi yang berefek langsung baik sisi

Pope

material maupun immaterial.

kenaikan satu angka tingkat korupsi

Pertama, dampak korupsi dari

(2003)

berkorelasi

menunjukkan

dengan

turunnya

sebesar

investasi

yang berhubungan langsung dengan

Karena memburuknya korupsi di suatu

masalah ekonomi dan pembangunan.

negara

Kendala melanjutkan pembangunan dan

menyebabkan kenaikan tingkat pajak

kerugian ekonomi adalah konsekuensi

marginal perusahaan asing. Dalam segi

yang sangat nyata dari praktek korupsi.

pembangunan,

Akibatnya negara mengalami kerugian

menimbulkan efek negatif pada sektor-

penerima

16

total

segi material. Dampak material adalah

86

asing

bahwa

investasi

korupsi

persen.

akan

akan


Yusran


sektor publik (Bahrin: 2004). Dana-dana

ekonomi akibat korupsi akan semakin

yang

jelas dirasakan.

seharusnya

dialokasikan

untuk

pembangunan berbagai macam bentuk fasilitas

publik

diselewengkan

untuk

Kerugian

ekonomi

merupakan

salah satu dampak negatif korupsi yang

kepentingan segelintir orang. Akibatnya

dapat

pembangunan

menjadi

Meskipun tidak akan menemukan angka

terkendalanya

yang pasti, namun setidaknya dapat

terkendala.

infrastruktur Dengan

dipetakan

secara

statistik.

pembangunan infrastruktur publik, akan

diperkirakan

menimbulkan

langsung kerugian negara yang paling

efek

domino

terhadap

kemajuan

dan

masyarakat.

Dengan

aspek-aspek pembangunan

kondisi semacam ini, maka kerugian negara

dan

masyarakat

di

dirasakan

dengan

Indonesia

jelas.

Dampak

secara

material

sangat besar seperti terlihat pada tabel berikut:

sektor

Tabel 2 Perkiraan Kerugian Indonesia Akibat Korupsi Jenis kekayaan negara yang dikorupsi Jumlah pertahun (Dalam triliun rupiah) Ikan, pasir dan kayu yang dicuri senilai 9 miliar dolar AS Rp 90 Pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tetapi tidak Rp 240 masuk ke kas negara Subsidi kepada perbankan yang tidak pernah akan sehat Rp 40 Kebocoran dalam APBN sebesar 20 % dari 370 triliun Rp 74 Jumlah kekayaan negara yang dikorup pertahun Rp 444 Sumber : Laporan Pemberantasan Korupsi oleh Kwik Kian Gie, Kompas, 25 Oktober 2003 Dari tabel di atas dapat terlihat

Kedua, dampak korupsi dari segi

jelas betapa besarnya kerugian materi

immaterial. Korupsi di Indonesia dewasa

yang dialami negara akibat praktek

ini

korupsi.

akan

patologi sosial (penyakit sosial) yang

rakyat

sangat berbahaya yang mengancam

disebut

semua aspek kehidupan bermasyarakat,

memberikan efek langsung terhadap

berbangsa dan bernegara, baik yang

kemunduran ekonomi dan penurunan

dilakukan secara perorangan maupun

kesejahteraan

secara kolektif. Pada era Orde Baru,

Kerugian

itulah

ditanggung

oleh

Indonesia.

Korupsi

yang

mayoritas bisa

rakyat.

Dapat

sudah

merupakan

korupsi

bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,

tersembunyi. Tetapi pada era reformasi,

maka akan banyak persoalan ekonomi

di

yang dapat teratasi.

sembunyi muncul korupsi gaya baru

samping

dalam

yang

bentuk

dilakukan

bentuk

dibayangkan, jika dana yang dikorupsi itu


masih

suatu

dilakukan

perampasan

secara

secara

atau

87


pengurasan

keuangan

yang

ranah politik. Terdapat beberapa aspek

dilakukan secara kolektif oleh kalangan

kerugian material dan immaterial pada

legislatif dengan dalih studi banding,

korupsi yang dilakukan di bidang politik.

tunjangan hari raya, uang pesangon dan

Aspek pertama adalah partai politik.

sebagainya di luar batas kewajaran

Korupsi dapat mengakibatkan pengaruh

secara lebih terbuka. Korupsi jenis ini

buruk pada kondisi finansial partai politik,

hampir

akibatnya tujuan partai politik untuk

terjadi

di

negara

Yusran

seluruh

pelosok

Indonesia (Bahrin: 2004). Jika

korupsi

menampung dan menyalurkan aspirasi menjadi

rakyat menjadi terkendala karenanya

penyakit sosial dalam masyarakat, dan

(Bull dan Newell: 2003, 243). Selain itu

masyarakat menganggap bahwa korupsi

korupsi

adalah

maka

perubahan orientasi orang-orang yang

bahaya yang besar akan mengancam

ada di dalamnya. Kader partai yang

kesinambungan pembangunan negara.

seharusnya memikirkan pengembangan

Korupsi yang telah merajalela tersebut

ideologi dan aspirasi rakyat menjadi

mempunyai dampak yang merugikan

kehilangan

dan merusak tatanan dalam kehidupan

memikirkan

bermasyarakat

mendatangkan keuntungan diri semata.

tindakan

sudah

yang

lazim,

berbangsa

dan

juga

akan

mengakibatkan

idealisme

dan

hanya

aspek-aspek

yang

bernegara. Di sisi internal, masyarakat

Aspek kedua adalah pada sistem

mengalami penyakit sosial, sementara di

kepartaian. Dengan adanya tindakan

tingkat

korupsi

korupsi,

negara.

mengami

internasional

akan

praktek

menurunkanpencitraan

sistem

kepartaian

disorientasi

akan yang

Nama baik dan martabat bangsa akan

mengakibatkan implikasi negatif yang

rendah di dunia internasional karena

cukup besar bagi sistem politik negara.

aparat negaranya mengurusi negara

Aspek

dengan

penyelenggaraan

perilaku

korup.

Predikat

ketiga

pada

pemilihan

umum.

Adanya

di kawasan Asia Tenggara dan salah

umum hanya akan terselenggara atas

satu negara terkorup di dunia merupakan

dasar

citra

keuntungan

menurunkan

sangat imej

mamalukan Indonesia

dan dalam

pergaulan internasional. Dampak

membuat

saat

Indonesia sebagai negara yang terkorup

yang

korupsi

adalah

kepentingan pribadi

pemilihan

mendapatkan atau

kelompok

semata, bukan atas dasar kepentingan rakyat. Aspek keempat adalah bagi

adalah

yang

sistem politik itu sendiri. Korupsi akan

material

dan

menimbulkan instabilitas politik negara,

terjadi

dari

karena praktek korupsi sangat identik

aktifitas porupsi yang merambah pada

dengan benturan kepentingan pejabat

berhubungan immaterial.

88

ketiga dengan

Dampak

ini


Yusran


level atas di suatu negara (Bull dan

penanganan

Newell: 2003, 243).

sesegera mungkin.

Buruknya

komprehensif

dengan

akibat

yang

Di mata internasional, tidak dapat

menjadikan

korupsi

dipungkiri bahwa Indonesia dipandang

sebagai salah satu isu yang diperhatikan

sebagai salah satu negara terkorup di

dunia internasional. Dalam pandangan

dunia. Pandangan ini diperkuat oleh hasil

masyarakat

korupsi

penelitian yang dilakukan oleh berbagai

yang

entitas asing seperti, antara lain, Political

berkaitan dengan pelanggaran terhadap

and Economic Risk Consultancy (PERC)

hak asasi manusia. Praktek korupsi yang

yang diumumkan pada Bulan Maret

dilakukan seseorang akan memberikan

Tahun

dampak

lain.

menempatkan Indonesia dengan tingkat

Anggaran yang seharusnya ditujukan

skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10.

untuk mencanai pembangunan justru

Sedangkan dari sumber

dinikmati oleh orang atau kelompok yang

International

tidak berhak. Pelayanan publik yang

Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia

seharusnya mudah menjadi sulit akibat

pada tahun 2003 menempati posisi yang

kekurangan

cukup memperihatinkan, yaitu 1.9

ditimbulkannya

merupakan

internasional, bentuk

kerugian

kejahatan

bagi

orang

infrastruktur

pungutan-pungutan

ataupun

yang

tidak

2002.

Penelitian

(TI)

tersebut

Transparency

Indonesia,

Indeks

dan

peringkat 122 dari 133 negara yang

seharusnya. Oleh karena itu korupsi

disurvai.

bersinggungan langsung dengan hak

Indonesia menjadi 2.0 dan menduduki

asasi manusia. Selain itu, korupsi juga

urutan

merupakan ”musuh” utama bagi negara

disurvai. Semakin rendah IPK, semakin

demokrasi (Bull dan Newell: 2003, 243).

parah tingkat korupsinya. Keadaan ini

Kerugian-kerugian akibat korupsi

mempersulit kinerja politik luar negeri

seperti

disebutkan

di

atas

adalah

Pada

137

dialami

masyarakat

Berdasarkan

praktek

korupsi

masih

saja

terus

146

dalam

memajukan

jika

dari

Indonesia

konsekuensi yang mau tidak mau harus Indoensia

tahun

2004,

negara

melindungi

kepentingan data

diperoleh

yang

dan

nasional.

terakhir

Komisi

IPK

yang

Pemberantasan

berlangsung. Masifnya tindakan korupsi

Korupsi pada tahun 2005, menurut data

di Indonesia memang telah terkemuka di

Political

hadapan dunia internasional. Hal itu

Consultancy,

terjadi karena mudahnya penyebaran

urutan pertama sebagai negara terkorup

informasi di era globalisasi saat ini.

di Asia (Annisa: 2007). Dengan kondisi

Korupsi Indonesia saat ini sudah menjadi

seperti

bahaya

selayaknya

latent

yang

membutuhkan


Economic

ini

Indonesia

Indonesia melakukan

and

Risk

menempati

memang pembenahan 89


Yusran

yang komprehemsif agar praktek korupsi

internasional karena hampir terjadi di

yang

semakin

sebagian besar negara di dunia dengan

menyengsarakan masyarakat nasional

tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena

dan mengganggu kesinambungan dalam

itu, upaya PBB melakukan kerjasama

tatanan internasional.

pengentasan

terjadi

tidak

korupsi

mendapat

sambutan yang baik serta dukungan C. KERJASAMA INDONESIA-UNCAC MENANGANI MASALAH KORUPSI

penuh

United

PBB yang merupakan organisasi tingkat

global

sipil

Against

Nations

Corruption

Convention

atau

disingkat

dan

UNCAC, yaitu Konvensi PBB tentang

bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip

anti korupsi telah ditandatangani untuk

kerjasama

pertama kalinya di Merida, Meksiko pada

sebagai

di

masyarakat

internasional.

DI INDONESIA

internasional

dari

internasional,

“pusat

dianggap

pemerintahan”

dunia

tanggal 9 September 2003 oleh 133

semenjak akhir Perang Dunia II. PBB

negara.

memiliki banyak unit dan berdinamika

ditandatangani oleh 138 negara, dan

sesuai dengan situasi dunia internasional

disahkan

(Joachim

21).

melingkupi wilayah pribadi dan publik

yang

untuk penanganan masalah korupsi baik

diselenggarakan PBB memiliki pengaruh

di tingkat domestik maupun internasional

yang kuat pada masyarakat sipil global.

(Annisa:

Konvensi PBB dapat menjadi salah satu

melalui Resolusi Majelis Umum 58/4

wahana terpenting dalam pembentukan

pada 31 Oktober 2003 (UNCAC, 2004,

dan

2).

dan

Locher:

2009,

Konvensi-konvensi

penataan

sistem

internasional

Hingga

oleh

2007).

UNCAC

saat

38

ini

negara.

UNCAC

merupakan

sudah

UNCAC

terbentuk

salah

satu

(Friedmann: 2005, 69). PBB memiliki

bentuk upaya kerjasama preventif dalam

otoritas dan skala yang luas dalam

penanganan masalah korupsi (UNCAC,

meyelesaikan persoalan-persoalan yang

2004, 9). Selain memiliki role of law

menjadi

tersendiri

isu

dan

pembahasan

dalam

menangani

msalah

masyarakat internasional. Tindakan PBB

korupsi, UNCAC juga membuka dan

merupakan salah satu bagian besar dan

menginginkan kerjasama yang seluas-

penting

hubungan

luasnya bagi negara-negara yang ingin

efektif

berkonsentrasi terhadap penyelesaian

dalam

dinamika

internasional

yang

menangani

isu-isu

(Sandler:2004,

96).

merupakan salah satu meresakan 90

dapat

internasional Isu

masalah korupsi (UNCAC, 2004, 30).

korupsi

UNCAC memiliki maksud dan

pesoalan yang

tujuan umum, yaitu untuk memajukan

masyarakat

sipil

dan meningkatkan atau memperkuat Transnasional Vol.7 No.1 Juni 2012

Yusran


tindakan

pencegahan

pemberantasan

korupsi

dan

yang

lebih

tentang

tanggal

memfasilitasi,

beberapa

mendukung

UNCAC

2003

melalui rapat paripurna DPR RI pada

efisien dan efektif; untuk memajukan, dan

Pengesahan

20

Maret

2006.

implikasi

Terdapat

UNCAC

bagi

kerjasama internasional dan bantuan

Indonesia; (1) Menjadi dorongan kuat

teknis dalam mencegah dan memerangi

terhadap negara lain termasuk yang

korupsi, terutama pengembalian aset;

dianggap

serta

pengembalian aset hasil korupsi dari

meningkatkan

akuntabilitas

dan

integritas

manejemen

dan publik

non-kooperatif

Indonesia;

(2)

Langkah

dalam

pemerintah

dalam pengelolaan kekayaan negara

Indonesia untuk mengembalikan aset

(Annisa: 2007). Pokok pikiran yang

hasil korupsi di negara lain menjadi

mendorong

bagian

lahirnya

Penyusunan

konvensi,

Konvensi

yaitu

Perserikatan

dari

internasional;

Bangsa-Bangsa yang diawali sejak tahun

kemampuan

2000

Umum

sendiri

dalam

menghormati

di

mana

Perserikatan

Majelis

Bangsa-Bangsa

agenda

kerjasama

(3) Mewujudkan Indonesia

korupsi

memberantas

dengan

UNCAC

tetap

2003

dalam

sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor

perspektif

55/61 pada tanggal 6 Desember 2000

Menempatkan Indonesia sebagai salah

memandang

satu negara yang memiliki komitmen

perlu

instrumen

hukum

antikorupsi hukum

dirumuskannya

secara

internasional

global.

internasional

Instrumen

tersebut

amat

kedaulatan

pemberantasan

NKRI;

korupsi

(4)

melalui

kerjasama internasional. (5) Langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis

diperlukan untuk menjembatani sistem

di

hukum yang berbeda dan sekaligus

jaminan perlindungan hukum terhadap

memajukan

pelaku bisnis (Undang-Undang Republik

upaya

pemberantasan

tindak pidana korupsi secara efektif.

akhirnya

pembahasan

untuk

diterima

sidang

Perserikatan

Bagi

Indonesia,

konvensi

ini

memiliki arti penting tersendiri terhadap

akhir

upaya penanganan korupsi yang tengah

disampaikan

dan

giat dilakukan, seperti: (1) Meningkatkan

Majelis

Umum

Bangsa-Bangsa

Indonesia

kerjasama

konvensi

internasional

khususnya

dalam melacak, membekukan menyita, dan

(Atmasasmita: 2003). Di

memberikan

naskah

menyepakati

Konvensi

sebelum

dengan

Indonesia Nomor 7 Tahun 2006: 2006).

Butuh waktu hampir dua tahun untuk menyelesaikan

Indonesia

mengembalikan

aset-aset

hasil

korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

internasional ini telah disahkan dalam

(2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

internasional dalam mewujudkan tata


Meningkatkan

kerjasama

91


pemerintahan

yang

baik;

(3)

Meningkatkan kerjasama internasional

Yusran

menyulitkan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia (Pratomo: 2008).

dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi,

Hingga tahun 2007, Indonesia

bantuan hukum timbal balik, penyerahan

telah mengadakan perjanjian ekstradisi

narapidana, pengalihan proses pidana,

dengan

dan kerjasama penegakan hukum; (4)

perjanjian tersebut disepakati secara

Mendorong terjalinnya kerjasama teknik

bilateral.

Perjanjian

dan

dalam

dimaksud

terdiri

pencegahan dan pemberantasan tindak

ekstradisi

pidan

diratifikasi

pertukaran

korupsi

informasi

di

bawah

payung

tujuh

negara,

dari

(1)

yang

perjanjian

Malaysia,

dengan

yang

Undang-Undang

kerjasama pembangunan ekonomi dan

Nomor

bantuan teknis pada lingkup bilateral,

Philipina diratifikasi dengan Undang-

regional,

Undang Nomor 10 tahun 1976, (3)

dan

Harmonisasi

multilateral;

peraturan

(5)

perundang-

dengan

tahun

seluruh

ektradisi

dengan

9

dan

1974,

Thailand

(2)

dengan

diratifikasi

dengan

undangan nasional dalam pencegahan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1978,

dan

(4) setelah berlakunya Undang-Undang

pemberantasan

tindak

pidana

korupsi sesuai dengan konvensi ini

Nomor

(Undang-Undang

menandatangani

Republik

Indonesia

Nomor 7 Tahun 2006: 2006).

dengan

Diantara beberapa arti penting kerjasama

1

Indonesia-UNCAC

tahun

1979,

perjanjian

Australia

Indonesia ekstradisi

diratifikasi

dengan


dalam

(5) dengan Hongkong diratifikasi dengan

penanganan korupsi di Indonesia, peran


PBB

perjanjian

(6) dengan Korea Selatan ditandatangani

ekstradisi Indonesia merupakan salah

tahun 2001, dan (7) dengan Singapura

satu

ditandatangani tanggal 27 April 2007

dalam

hal

mendukung

terpenting

bagi

Indonesia.

Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana

seorang

ditahan

oleh

tersangka suatu

(Sinaga: 2009).

kriminal

Terlaksananya

beberapa

pemerintah

perjanjian ektradisi tersebut tak terlepas

diserahkan kepada pemerintahan lain

dari dukungan dan upaya PBB. Terkait

untuk

dengan

menjalani

persidangan

atau,

upaya

Indonesia

yang

tersangka tersebut sudah disidang dan

berkerjasama dengan

ditemukan

menangani masalah korupsi, PBB juga

bersalah,

menjalani

hukumnya. Ekstradisi sangat penting,

telah

sebab selama ini banyak koruptor yang

memperbaiki

pindah negara untuk menghindari proses

pembaruan perjanjian. Pembaruan yang

peradilan.

dilakukan

92

Hal

ini

pada

akhirnya

mendorong

UNCAC dalam

terkait

Indonesia

dan

untuk

mengadakan

dengan

aset-aset


Yusran


koruptor.

PBB

mendorong

upaya

Indonesia

untuk

mendesakkan

pembaruan perjanjian ini sebagai reaksi

keinginannya kepada Singapura agar

atas persoalan korupsi yang dialami

segera meratifikasi konvensi antikorupsi

Indonesia terutama pada kasus BLBI

dan perjanjian ekstradisi. Semua ini

(http://www.politikindonesia.com).

dilakukan agar para koruptor, penjahat

Selanjutnya,

turut

fiskal maupun moneter Indonesia, tidak

upaya

lagi menjadikan negara tersebut sebagai

Indonesia melakukan penyempurnaan

“surga” pelarian (Suryokusumo: 2010,

perjanjian

105).

membantu

dalam

PBB

juga

mendorong

ekstradisinya

dengan

Singapura. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya korupsi

tersangka

yang

dan

Kerjasama

Indonesia

dengan

terdakwa

UNCAC juga efektif dalam mendorong

diri

upaya

melarikan

ke

perjanjian

ekstradisi

antara

beberapa

negara

Singapura. Selain itu para koruptor juga

Indonesia

menyimpan

dalam

lainnya. Saat ini Pemerintah Indonesia

sana.

telah

aset-asetnya

berbagai

bentuk

Koruptor

yang

investasi melarikan

di diri

dan

dengan

mengarah

pada

disepakatinya

perjanjian ekstradisi dengan pemerintah

menyimpan asetnya di Singapura sangat

Swiss,

banyak mulai dari kasus-kasus kecil,

agreement-nya. Namun karena adanya

hingga kasus-kasus besar yang sangat

hubungan bilateral yang baik, pengertian

merugikan negara dalam jumlah yang

antara kedua negara, dan kesamaan

besar.

persepsi dalam masalah korupsi sebagai Semula,

ada formal

perjanjian

angota UNCAC, maka kedua negara

ekstradisi Indonesia dan Singapura telah

sepakat bahwa pemerintah Swiss akan

ditandatangani pada 2007, namun baik

membantu

RI maupun Singapura masih belum

memberikan informasi pelacakan aset-

melaksanakan dengan baik perjanjian

aset koruptor asal Indonesia. Sementara

tersebut. Dengan upaya penyempurnaan

itu dengan pemerintah China Indonesia

yang dicapai pada tahun 2009, masing-

telah memiliki dasar hubungan yang

masing pihak baik PBB, Singapura, dan

sangat baik dan telah merundingkan

terutama Indonesia dapat mendorong

suatu

upaya Indonesia dalam memberantas

perjanjian

korupsi.

tersebut

PBB

tersendiri

meskipun

meskipun belum

memiliki

penting

perjanjian yang belum

dengan

ekstradisi. telah

cara

Namun

dirumuskan

memasuki

tahap

penyempurnaan

penandatanganan (Suryokusumo: 2010,

perjanjian ini, karena forum perundingan

109). Dari beberapa perjanjian ekstradisi

UNCAC

yang telah diratifikasi dan yang akan

efektif

dalam

arti

Indonesia

merupakan dan

sebagai

sarana wahana


sangat bagi

diupayakan

oleh

Indonesia,

terlihat 93


bahwa

usaha

tersebut

mendapat

dukungan penuh dari PBB.

Yusran

timbal balik (mutual legal assistance), melakukan

upaya

penelusuran

aset

Sejauh ini kerjasama Indonesia

melalui perbankan dari negara lain, dan

dengan UNCAC telah memberikan hasil

lain sebagainya. KPK dan UNCAC telah

yang positif bagi Indonesia. Terutama

merumuskan

pada

pemberantasan

konferensi

UNCAC

yang

standar

operasional

korupsi

bersama

diselenggarakan di Bali tahun 2008 lalu,

beberapa negara yang turut meratifikasi

Indonesia berhasil meloloskan usulan

UNCAC. Standar operasional sangat

dan keinginannya terhadap kerjsama

dibutuhkan untuk penanganan korupsi

Indonesia-UNCAC,

terutama

megenai

pengembalian aset atau Asset Recovery

Asset

merupakan

Meskipun

Recovery

persoalan

pengembalian

tersulit

ini bagi

aset

(Bappenas: 2005).

(http://www.indonesia.go.id). Sebelumnya,

untuk

dapat

memberikan

hasil positif bagi Indonesia, namun masih terdapat

faktor-faktor

penghambat

Indonesia, karena akan berhubungan

pelaksanaannya.

dengan

dan

penghambat atau permasalahan tersebut

berbagai macam peraturan konvensional

antara lain: Pertama, Pengaturan Hukum

lainnya dalam upaya mengembalikan

Nasional tidak Menunjang Keberlakuan

aset negara yang dibawa laari ke luar

UNCAC di Indonesia secara penuh.

negeri oleh para koruptor.

Semenjak UNCAC di adopsi oleh Majelis

perjanjian

Selama

ekstradiksi

setelah

Umum PBB berdasarkan resolusi 58/ 4

UNCAC,

tanggal 31 Oktober 2003, dan ratifikasi

melakukan

banyak

yang dilakukan Indonesia pada tanggal

kemajuan

dalam

18 April 2006. Sayanganya, hingga saat

upayanya memberantas korupsi. Komisi

ini pemerintah belum membentuk suatu

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir

peraturan

pelaksana

secara

keberlakuan

UNCAC

Indonesia Indonesia perubahan

kurun

waktu

Faktor-faktor

meratifikasi sudah serta

tidak

langsung

berdasarkan

terhadap di

Indonesia.

UNCAC ini menandakan bahwa terdapat

UNCAC menyediakan sarana kepada

perubahan atas kemauan yang konkrit

para

dalam

Dalam

melakukan

memberantas

korupsi.

negara

korban

kerja

untuk

sama

dapat

internasional

pelaksanaannya,

Indonesia

sudah

dalam upaya pengembalian aset, tetapi

melaksanakan

ketentuan-ketentuan

setiap negara peserta harus mempunyai

UNCAC secara umum sebagai proses

suatu peraturan nasional yang dapat

pengembalian

memberlakukan

aset

yang

dilakukan

UNCAC

tersebut.

Indonesia, seperti melakukan kerja sama

Permasalahannya di sini adalah ratifikasi

bilateral,

Indonesia

94

melakukan

bantuan

hukum

terhadap

UNCAC

tidak


Yusran


menjadikan

penerapan

proses

(norma dan sanksi yang bersifat deterent

pengembalian aset menjadi terlaksana

dan efektif); (3) Memelihara etika dan

secara maksimal.Hal itu terjadi karena

norma-norma hubungan antar lembaga

Indonesia belum memiliki pengaturan

negara

khusus mengenai proses pengembalian

perundang-undangan yang berlaku; (4)

aset yang didasarkan atas kerja sama

Memperkuat pengawasan masyarakat ke

internasional.

dalam

Kedua, belum adanya kemauan

melalui

ketentuan

peraturan

birokrasi

Ombudsman/LSM)

(Komisi

(5)

Menciptakan

politik pemerintah yang kuat terhadap

kepercayaan masyarakat dan pelaku

upaya pemberantasan korupsi. Proses

pasar terhadap integriti dan akuntablitas

pengembalian aset sebagai salah satu

penyelenggara

upaya

2003).

pemberantasan

memerlukan

Tindakan dan hasil nyata yang

pemerintah negaranya. Kemauan politik

menunjukkan kemajuan Indonesia dalam

pemerintah merupakan faktor

menangani masalah korupsi dari hasil

menentukan

kuat

(Atmasasmita,

dari

yang

dukungan

korupsi

negara

dalam

utama berhasil

kerjasama

denga

UNCAC

adalah

tidaknya suatu upaya pemberantasan

adanya

korupsi di suatu negara, khususnya

yang mendorong upaya strategis untuk

terhadap proses pengembalian aset.

mengatasi masalah korupsi (harmonisasi

Contoh nyata adalah dalam proses

regulasi sebagai bentuk kemajuan dalam

hukum

Presiden

kerjasma Indonesia-UNCAC dapat dilihat

Soeharto, di mana hingga saat Soeharto

pada lampiran). Harmonisasi regulasi

meninggal pun belum ada satu aset pun

yang dilakukan Indonesia dapat dilihat

(hasil

jelas dari pasal demi pasal yang terdapat

kasus

tindak

mantan

pidana

korupsi)

yang

berhasil dikembalikan (Utama: 2003). Penanganan

masalah

korupsi

harmonisasi

dalam UNCAC. Harmonisasi itu tercipta sebagai

bentuk

oleh UNCAC dilakukan secara preventif.

kerjasama

Bagi Indonesia, tindakan preventif dalam

sedang

kerjasama

Kendatipun

Indonesia-UNCAC

regulasi-regulasi

aktualisasi

peanganan dilakukan

korupsi (Jasin:

haromonisasi

dari yang 2004). sudah

memberikan keuntungan tersendiri yakni:

dilakukan, hal yang terpenting adalah

(1) Memperkuat pembentukan Desain

implementasi dan pengawasan yang

Besar Pemberantasan Korupsi jangka

ketat agar kerjasama yang berlangsung

panjang;

(2)

mencapai hasil yang positif dan tidak sia-

kepatuhan

birokrasi

terhadap

Menciptakan dan

masyarakat

ketentuan

perundang-undangan

sistem

sia.

peraturan yang


berlaku 95


mengatasi

Yusran

persoalan

korupsi

yang

merupakan salah satu bentuk kejahatan D. PENUTUP

transnasional,

Korupsi di Indonesia kini sudah berada

pada

tahap

yang

merupakan

berefek isu

Indonesia

global,

dan

internasional

ini,

membutuhkan

kerjasama

mengkhawatirkan. Indonesia termasuk

dengan pihak eksternal terutama melalui

dalam kelompok negara terkorup di

kerjasama internasional.

dunia.

Status

tentunya

Pada level internasional, usaha

terhadap

penurunan

yang sedang digiatkan Indonesia saat ini

dalam

pergaulan

adalah kerjasama dengan The United

internasional. Di sisi internal, dampak

Nations Convention Against Corruption

kerugian yang timbul akibat korupsi

(UNCAC).

sudah dapat dirasakan di tengah-tengah

diharapkan

masyarakat dengan indikasi kelambanan

korupsi di Indonesia berjalan lebih efektif

pembangunan

minimnya

dan segera menujukkan titik terang

infrastruktur. Korupsi juga sudah sudah

penyelesain yang signifikan. Kerjasama

menjadi bahaya latent dan dianggap

Indonesia-UNCAC memiliki arti penting

sebagai

tersendiri

berkonsekuensi imej

Indonesia

ini

dan

hal

yang

lumrah

dalam

Melalui

merupakan

memerlukan

harapan

penanganan

yang

penanganan

bagi

masyarakat. Oleh karena itu Indonesia

kerjasama

masalah

Indonesia

salah untuk

ini,

karena

suatu

tumpuan

“menyembuhkan”

komprehensif dan efektif agar segera

Indonesia dari “penyakit kronis” yang

keluar

bernama korupsi.

dari

persoalan

yang

sangat

merugikan bangsa dan negara ini. Masifnya Indonesia

tidak

praktek hanya

Sejauh ini sudah terdapat banyak

korupsi

di

menimbulkan

kemajuan

dari

kerjasama

yang

terselenggara. Kemajuan yang relatif

keresahan bagi masyarakat Indonesia

fundamental

saja, namun juga menaruh perhatian

regulasi-regulasi yang telah dilakukan

masyarakat sipil internasional. Meskipun

oleh pemerintah Indonesia. Harmonisasi

di

telah

dilakukan untuk menysuaikan kerangka

program

tindakan Indonesia dengan rule of law

pengentasan korupsi, namun tampaknya

yang telah disepakati dalam UNCAC.

program-program

Selain itu, peran PBB dalam upaya-

tingkat

nasional

melakukan

Indonesia

berbagai

tersebut

berjalan

sangat lamban. Buktinya, hingga saat ini

upaya

posisi Indonesia sebagai salah satu

ekstradisi

negara terkorup di dunia tidak juga

terutama

kunjung mengalami pergeseran. Untuk

Singapura,

96

adalah

harmonisasi

penyempurnaan yang

dilakukan

dengan

perjanjian Indonesia

Australia

memberikan

dan

secercah


Yusran

harapan


pemberantasan

kemajuan yang ada sangat diharapkan

korupsi di Indonesia. Meskipun upaya

dapat membawa Indonesia keluar dari

penanganan korupsi dalam kerangaka

persoalan

kerjasama Indonesia-UNCAC berjalan di

negatif bagi bangsa dan negara.

tengah

bagi

upaya

berbagai

kepentingan

dan

ketidaksesuaian),

kendala

korupsi

yang

berdampak

(benturan

berbagai namun


bentuk berbagai

97


Yusran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cambridge

Bull, Martin, J. dan James L. Newell,

2004.

Corruption

In

Contemporary

“Civil

Society

Organizations In The United

Macmillan, 2003.

Nations”

And

Transnational

Public

dalam Transnational

Activism In The UN and the EU Jutta

Joachim

Spheres. New York: Palgrave

Locher,

Macmillan. 2008.

Routledge, 2009.

Dai, Xinyuan

International Institutions

Governmentality.

New

York:

Nordstrom,

Friedman, Elisabeth, Jay, Sovereignty, Democracy, And Global Civil Society: State-Society Relations

ed.

And

Birgit

New

York:

Carolyn, Global Outlaws

Crime, Money, And Power In The

Routledge, 2004.

Contemporary

World.

London: University Of California Press, 2007. Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi

Elemen

Sistem

Albany: State University Of New

Integritas

Nasional.

Jakarta:

York Press, 2005.

Kerjasama

At

UN

Yong,

World

Suk

Conferences.

“Transparent

Transparency

Antara Internastional

Accounting As A World Societal

Indonesia Dan Yayasan Obor

Rule” dalam Globalization And

Indonesia, 2003.

Organization.

Oxford:

Oxford

Kartini, Jakarta:

Pathologi Edisi

Baru.

Sosial. CV.

Rajawali Press, 1983.

Communities Across Borders: Immigrants

Transnational

Cultures.

Nations, 2004. Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Pidana Internasional:

Kennedy, Paul, dan Victor Roudometof,

New

Sandler, Todd, Global Collective Against Corruption. New York: United

University Press, 2006. Kartono,

Karen,

Press,

Politics. New York: Palgrave

Crack Angela M. Global Communication

Jang,

Mingst,

University

Ekstradisi,

Jakarta: Tatanusa, 2010. Trentmann, Frank, “The Problem With

And

Civil Society Putting Modern

New

European History Back Into

York: Routledge, 2002.

Contemporary Debate”, dalam

Lipschutz, Ronnie, Global Civil Society

Exploring Civil Society, Marlies

And Global Action. Cambridge:

Glasius, dkk., ed.

Routledge:

New York, 2004. 98


Yusran


http://www.karmayog.org/redire

United Nations Office On Drugs And Crime,

United

Convention

ct/strred.asp?docid=16337

Nations

And

National

Romli

Atmasasmita,

Policies. New York: Cambridge

Korupsi

University Press, 2007.

UNCAC”.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

“Pencegahan

Dalam

Perspektif 2003

http://www.governance-

Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

indonesia.com/donlot/bab%202

Pengesahan

%20mj%20-

United

Nations

Convention Against Crruption.

%20pencegahan.ppt Utama Paku ”Terobosan UNCAC Dalam

2003. INTERNET

Pengembalian

http://nurannissa.multiply.com/journal/ite

Melalui

Aset

Korupsi

Kerjasama

m/6/ratifikasi_uncac_-

Internasional”

_revisi_uu_-

http://www.hukumonline.com/be

_upaya_pemberantasan_korup

rita/baca/hol19356/terobosan-

si_di_indonesia

uncac-dalam-pengembalian-

Jasin Moch.”UNCAC – Konvensi PBB Pemberantasan

Korupsi”

aset-korupsi-melalui-kerjasamainternasional

http://kormonev.menpan.go.id/d ata/documentcenter/pencegaha n%20korupsi.ppt R.H. Tahiliani, “TII-CMS India-Corruption Study

“2007,

diperoleh


dari

99

PENULIS

Denik Iswardani Witarti, Ph.D, Tubagus Erif Faturahman, S.IP, M.Si dan Tulus Yuniasih, S.IP, M.Soc.Sc adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Fahlesa Munabari, MA dan Surya Satria Manda adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta, dan mahasiswa sarjana tingkat akhir Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur. Makalah yang di tulis ini merupakan hasil dari penelitian dengan topik yang sama yang didanai oleh LPPM Universitas Budi Luhur, Jakarta. Ica Wulansari, S.IP, M.Si dan Doddy Wihardi, S.IP adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta. Jeanie Annissa, S.IP, M.Si adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

R.M. Aria Ranggakusumah, SH, M.Si adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Yusran, S.IP, M.Si adalah Dosen dan Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain. Ruang Lingkup Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional. Bahasa Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa. Bentuk Naskah Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3 cm dari Atas dan Kiri kertas, Kanan dan Bawah kertas berjarak 2,5 cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom. Isi Naskah Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instasi: Abstrak ( 100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan ( berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian ( alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada). Judul Karangan dan Nama Pengarang Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel dan Gambar Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,… dst). Daftar Pustaka Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain. Alamat Redaksi Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Recommend Documents