Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Jurnal Vol.6 No.2 Desember 2011

ISSN : 1907 - 3941

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

o Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional Denik Iswardani Witarti o Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir Jeanie Annissa

o The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict Ronald Roger Rohrohmana o Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi Cedaw Di Malaysia Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli o NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus: National Council Of Women’s Organizations (NCWO) Di Malaysia Yuni Satia Rahayu o Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia Yusran

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab: Dekan FISIP Pemimpin Redaksi: Rusdiyanta, S.IP, M.Si

Dewan Redaksi: Denik Iswardani Witarti, Ph.D Bambang Pujiyono, MM, M.Si Arin Fithriana, S.IP, M.Si Yusran, S.IP, M.Si

Reviewer Dato’ Dr. Junaidi Abubakar (Universiti Kebangsaan Malaysia) Denik Iswardani Witarti, Ph.D (Universitas Budi Luhur) Dr. Lili Romli (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Sekretariat Samsinar, M.Kom Alamat Redaksi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 Telp. (021) 5853753 Ext. 252

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini merupakan makalah yang terpilih dari Seminar Nasional “Peran NGO Dalam Perlindungan Hak Perempuan” pada tanggal 25 April 2011 dan telah direvisi. Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Denik Iswardani Witarti tentang Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional, Jeanie Annissa tentang Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir, Ronald Roger Rohrohmana tentang The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict, Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli tentang Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi CEDAW Di Malaysia, Yuni Satia Rahayu tentang NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus: national Council Of Women’s Organizations (NCWO) Di Malaysia, Yusran tentang Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca. Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2011 Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Denik Iswardari Witarti

Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional

1-15

Jeanie Annissa

Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir

16-27

Ronald Roger Rohrohmana

The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict

28-36

Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh,

Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi CEDAW Di Malaysia

37-54

Yuni Satia Rahayu

NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus : National Council Of Women’s Organizations (NCWO) Di Malaysia

55-74

Yusran

Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia

75-92

Rashila Ramli

GERAKAN PEREMPUAN MALAYSIA: KAJIAN GERAKAN TRANSNASIONAL Denik Iswardani Witarti [email protected], [email protected] ABSTRACT Feminism and gender issues have become one of the subjects in the study of international relations. The emergence of these issues through a long process and is the result of the struggle of the women's movement across borders. This paper describes and analyzes the developments about the women's movement by using a transnational approach. This approach is able to bridge the local women's issues to be discussed as a global issue of women. It also describes the development of woman’s issues, particularly discussing about the major problems of women in the world. This paper focuses on women's movement in Malaysia as a case study to clarify the phenomenon. This study found that the international women's conference has an important role in building women's networks in order to fight for the rights of women. Finally, this paper concludes that the women's movement has the character and the different problems in each country. Keywords: Transnational issues, Feminism, Social movement, Women movement PENDAHULUAN

2006;

Masuknya isu gender sebagai

Beberapa kajian (Baylis & Smith,

bagian

Burchill,

internasional

2001;

Ticker,

2002)

dalam

studi

tidak

ilmu

hubungan

dapat

dilepaskan

gerakan

perempuan

menyebutkan bahwa pada awalnya ilmu

dengan sejarah

hubungan

merupakan

yang terjadi sejak beberapa abad silam

salah satu cabang ilmu sosial yang

di Eropa. Perjuangan kaum perempuan

sangat maskulin dan patriarkal. Ilmu

dalam menuntut hak-haknya dipelopori

hubungan

awal

oleh Lady Mary Wotrley dan Marquis de

perkembangannya menekankan kepada

Condorcet di Middleburg, sebuah kota di

masalah-masalah high politics misalnya

selatan

keamanan, perang, dan

Mereka

internasional

internasional

di

perdamaian

Belanda

pada

mengkaji

tahun

bahwa

1785.

keadaan

yang dianalisa berdasarkan kepentingan

mayoritas kaum perempuan yang buta

kaum

huruf dan tidak mempunyai keahlian

laki-laki.

Hal

tersebut

terus

mendominasi bahkan ketika pendekatan

merupakan

ekonomi

mereka. Oleh karena itu hal utama yang

politik

perkembangan internasional. dikembangkan

muncul ilmu

dalam hubungan

Konsep-konsep hampir

yang

semuanya

merefleksikan kepentingan laki-laki.

Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

dituntut

penyebab

adalah

ketertinggalan

adanya

perubahan

sistem sosial sehingga memungkinkan wanita

mempunyai

hak

pilih

dalam

pemilihan umum.

1


Namun

perjuangan

mereka

kurang

mendapat dukungan yang maksimal.

Denik Iswardani W

lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional.2

Seabad kemudian gerakan perempuan

Gerakan

feminis

kembali

kembali muncul. Seiring dengan revolusi

berkembang sekitar tahun 1960-an. Kali

industri yang sedang terjadi, perjuangan

ini tidak hanya negara-negara Barat

mereka

kepada

seperti Amerika Serikat dan beberapa

masalah-masalah ketidakadilan dalam

negara Eropa saja yang terdorong untuk

gaji, hak untuk memperoleh cuti haid,

menggalakan kembali gerakan tersebut.

termasuk

Gerakan

lebih

menumpukan

isu

kekerasan

terhadap

1

perempuan.

pada

periode

ini

disebut

sebagai gerakan feminisme Gelombang

Meskipun

berawal

di

Eropa,

Kedua. Gelombang kedua ini dipelopori

tetapi gerakan perempuan mengalami

oleh

perkembangan yang cukup signifikan

Helene

ketika

kelahiran

terjadi

di

Amerika

Serikat.

para

feminis

Cixous

Perancis (seorang

Aljazair

seperti Yahudi

yang

kemudian

Perjuangan wanita di Amerika Serikat ini

menetap di Perancis) dan Julia Kristeva

menandai lahirnya geraka feminisme

(seorang

Bulgaria

yang

kemudian

3

dunia yang dikenal sebagai Feminisme

menetap

Gelombang Pertama. Buku karya Mary

gelombang

Wollstonecraft yang berjudul Vindication

penerbitan buku The Second Sex yang

of the Rights of Women yang diterbitkan

ditulis oleh Simone de Beauvoir’s. Dalam

pada

buku

tahun

1792

telah

menandai

di

Perancis). kedua

tersebut

Feminisme

ditandai

oleh

dinyatakan

bahwa

lahirnya feminisme gelombang pertama.

perbedaan gender bukan berakar dari

Kaum

biologi,

feminis

menumpukan memperoleh

pada

masa

perjuangan politik

untuk

tetapi

diciptakan

memang untuk

sengaja

memperkuat

dan

penindasan terhadap kaum perempuan.

kesempatan ekonomi yang sama bagi

Kaum feminis gelombang kedua lebih

kaum perempuan. Pada masa ini, kaum

radikal

feminis liberal menjadi motor penggerak

merubah setiap aspek kehidupan pribadi,

perjuangan. Keberhasilan utama mereka

ekonomi dan politik.4 Pada tahun 1980

adalah memperoleh hak pilih dalam

gerakan

pemilu pada tahun 1920. Kaum feminis

yang

juga

gelombang ketiga. Kaum feminis pada

berhasil

hak-hak

ini

memenangkan

hak

kepemilikan bagi perempuan, kebebasan

masa

reproduksi yang lebih dan akses yang

2

1

Soenarti Djajanegara. 2000. Kritik Sastra Feminis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1-14 2

dalam

perjuangannya

perempuan dikenal ini

memasuki

sebagai

menginginkan

untuk

fase

feminisme keragaman

Cudd, Ann E & Robin O. Andreasen (ed). 2005. Feminist Theory; A Philosophical Anthology. Blackwell Publishing Ltd. 3 Soenarti Djajanegara, hlm. 1-14. 4 Cudd, hlm. 8 Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Denik Iswardani W


perempuan

(women’s diversity)

keragaman

secara

umum.

atau

Misalnya

(2005)

untuk

menganalisis

memamahami

gerakan

perempuan

suatu

berwarna yang kurang terwakili oleh

strategi lintas nasional (cross- national).

kaum feminis gelombang kedua yang

Pendekatan ini mempunyai hipotesis

didominasi oleh wanita kulit putih yang

bahwa gerakan perempuan di berbeda

berasal dari kelas menengah.

Pertama,

di

mengenai kepentingan perempuan kulit

5

negara.

dan

pendekatan

negara akan menghadapi kesempatan,

Perjuangan gerakan perempuan

kondisi dan tantangan yang berbeda

semakin berkembang di seluruh dunia

juga. Cara-cara yang digunakan gerakan

dan

ketika

perempuan juga akan berbeda, misalnya

untuk memperingati 50 tahun berdirinya

dalam merubah bentuk institusi politik,

Persatuan

merubah praktek politik, dan menggeser

menemukan

momentum

Bangsa-Bangsa

menyelenggarakan

(PBB)

Pertemuan

konfigurasi

kekuasaan

ada.6

yang

Perempuan Sedunia yang menghasilkan

Kedua, pendekatan lintas jangkauan

Deklarasi

(cross-scope) yang sangat dekat dengan

Beijing.

Pertemuan

yang

diselenggarakan di bulan September

kajian

1995 tersebut telah menandai masuknya

Prinsip dasar pendekatan ini adalah

isu-isu

membahas masalah-masalah nasional

gender

sebagai

salah

satu

ilmu

hubungan

internasional.

agenda penting dalam arena politik

secara

internasional. Isu gender berkembang

transnasional

semakin

interaksi satu dengan yang lain, dengan

cepat

seiring

dengan

laju

transnasional.

negara,

media

membantu

internasional untuk membentuk jaringan

penyebaran isu-isu gender ke seluruh

para aktivis, dan mereka mempunyai

dunia.

idea atau nilai-nilai yang berbeda yang

yang

dengan

sebagai

keterbukaan di berbagai bidang terutama massa

dan

didefinisikan

Aktivitas

organisasi

mendorong pembentukannya. METODE PENELITIAN Tulisan penelitian

ini

Kedua

merupakan

kualitatif

hasil

dengan

pendekatan

tersebut

mampu menjelaskan bahwa masalahmasalah

yang

diperjuangkan

oleh

menggunakan data sekunder. Data yang

gerakan perempuan di setiap negara

diperoleh

adalah tidak sama tetapi tetap dapat

dianalisis

dengan

menggunakan dua pendekatan strategi 6

yang dikemukakan oleh Karen Beckwith 5

Dinar Dewi Kania. 2010. Sejarah Feminisme Di Barat. Jurnal Islamia http://uikabogor.academia.edu/DinarKania/Papers/384769/H istory_of_Feminism diakses pada 2 April 2011. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Kriesi, Hanspeter. 1996. The organizational structure of new social movements in a political context. Dalam Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald (ed). Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings, hlm. 152–84. Cambridge: Cambridge University Press. 3


diangkat

dan

dibahas

pada

level

Denik Iswardani W

dilakukan

oleh

suatu

kelompok

internasional. Hal ini semakin didukung

masyarakat disertai program terencana

oleh keterbukaan media massa secara

yang ditujukan pada suatu perubahan

global

atau

yang

dapat

dengan

cepat

sebagai

gerakan

perlawanan.

menyebarkan ide atau masalah-masalah

Apabila mencermati definisi di atas,

yang

menunjukkan

sedang

perempuan

dihadapi.

secara

Gerakan

transnasional

gerakan

sosial

dapat

ini

dilakukan tanpa harus melibatkan massa

pada akhirnya bisa memberi inspirasi

dalam jumlah besar. Gerakan sosial

dan mendorong gerakan perempuan di

mesti memiliki program yang terencana

tempat lain. Untuk mendapatkan analisa

dan memiliki target untuk mencapai

yang lebih terperinci, tulisan ini mengkaji

tujuan

gerakan perempuan di Malaysia.

diperkuat oleh Yanti Muchtar (2000:7-8)

yang

ingin

dicapai.

Hal

ini

yang menyatakan bahwa meskipun tidak DEFINISI GERAKAN PEREMPUAN Karen

Beckwith

mengidentifikasi

(2005:

gerakan

memiliki massa, gerakan perempuan 583)

merupakan suatu gerakan sosial karena

perempuan

mampu menumbuhkan kesadaran baru

sebagai suatu gerakan sosial dimana

di masyarakat.

kaum perempuan yang diorganisasikan

Definisi

mengenai

gerakan

secara terbuka, menjadi aktor utama dan

perempuan secara komprehensif sangat

sebagai

pemimpin,

identitas

gender

tindakan

mereka.Gerakan perempuan

serta

mengklaim

sulit dirumuskan karena mereka tidak

sebagai

asas/dasar

berbicara dalam satu bahasa. Saskia E. Wieringa

(1999:75)

merupakan bagian dari gerakan sosial

gerakan

pada umumnya. Definisi gerakan sosial

menyeluruh dari perbuatan individu atau

menurut David Meyer dan Sidney Tarrow

kolektif

baik secara sadar atau tidak

(1998) adalah “collective challenges to

sadar,

kegiatan,

existing arrangements of power and

organisasi

distribution by people with common

terhadap berkurangnya berbagai aspek

purposes and solidarity, in sustained

subordinasi

interaction with elites, opponents and

sebagai penindasan berdasarkan pada

authorities.”

preferensi kelas, ras, etnik, umur dan

M.

Dahlan

Yacub

Al-Barry

lebih

tegas.

Menurutnya,

yang

sebagai

spektrum

kelompok menaruh

gender

yang

atau

perhatian dipandang

seks.

(2001:92) mendefinisikan gerakan sosial dengan

wanita

mendefinisikan

Definisi lain dikemukakan oleh Kongres

Wanita

Indonesia

(Kowani)

gerakan sosial adalah tindakan atau

(1978:26) yang merumuskan gerakan

agitasi terencana dan terorganisir yang

wanita

4

sebagai

perjuangan

untuk


Denik Iswardani W

memperbaiki


kedudukan

mempertahankan kemerdekaan

wanita,

dan

dengan

KONFERENSI PEREMPUAN SEDUNIA

mengisi

pembangunan.

Gerakan-gerakan semakin

perempuan

mengglobal

dengan

Hal inilah yang membedakan warna

diselenggarakannya

beberapa

perjuangan emansipasi wanita di dunia.

konferensi

mengenai

Ruang lingkup gerakan wanita meliputi

perempuan.

berbagai bidang iaitu bidang pendidikan,

tersebut menjadi ajang penting bagi para

sosial,

dan

pejuang kaum perempuan untuk saling

politik.Sedangkan, Sukanti Suryochondro

bertukar informasi, membangun jaringan

(1984:26)

dan

budaya,

ekonomi

mendefinisikan

gerakan

internasional

Konferensi-konferensi

mengangkat

masalah-masalah

perempuan sebagai usaha kaum wanita

perempuan

melawan

Nations World Conference on Women

penindasan,

untuk

secara

global.

mendapatkan hak dan kedudukan yang

yang

sama dengan kaum lelaki. Definisi yang

September

dibuat

seakan-akan

ajang pertemuan terbesar para aktivis

mewakili daripada kaum feminis liberal,

pejuang wanita secara transnasional.

yang hanya mengutamakan kesamaan

Pada konferensi ini terjadi dua macam

hak dan kedudukannya dengan kaum

pertemuan

lelaki. Hal ini bisa difahami karena

Perempuan Seduania ke 4 yang dihadiri

memang definisi ini dibuat dalam konteks

para utusan resmi dari negara-negara

pasca kemerdekaan.

anggota PBB. Kedua, Pertemuan Forum

oleh

Sukanti

Definisi

yang

pada

bulan

1995 di Beijing menjadi

resmi.

Pertama,konferensi

luas

Organisasi Perempuan Non-Pemerintah

Muchtar

(Forum NGO on Women) yang dihadiri

pendapat

oleh perwakilan NGO perempuan dari

Alvarez. Definisi gerakan perempuan

seluruh dunia. Kedua kelompok peserta

adalah

konferensi ini kemudian menghasilkan

dinsampaikan (2000:8)

oleh

yang

sebuah

lebih

diselenggarakan

United

Yanti

mengutip

gerakan

sosial

dan

politik, yang terdiri dari sebagian besar wanita

dan

7

sebagai

suatu

program

memperjuangkan

aksi.

Alvarez

dalam

tidak saja menjadi arena komunikasi

membuat ini tidak hanya mencakup

para aktivis pada level internasional

organisasi perempuan milik pemerintah

tetapi

saja, tetapi juga termasuk organisasi

mengenai

perempuan milik partai politik atau di

transnasional dan jaringan bagi kaum

keadilan

yang

persetujuan

gender.

Konferensi yang tersebut juga

juga

menimbulkan

pentingnya

kesadaran

sumber-sumber

bawah organisasi massa tertentu atau organisasi yang bergerak tidak saja pada isu wanita. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

7

Murniati A. Nunuk P. 2004. Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM. Magelang:IndonesiaTera, hlm. 8 5


feminis.

Tabel

menunjukkan perempuan

Tabel

1

bawah

beberapa sedunia

di

atas

sebelum

di

konferensi

yang

Beijing,

diselenggarakan rangka

oleh

PBB.

globalisasi

isu

bahwa terdapat

deklarasi

mengenai

persamaan

perempuan

perempuan

keputusan di bidang politik.8

Beijing

merupakan

Konvensi

Perempuan

gender.

diselenggarakan di Mexico menghasilkan

beberapa konferensi atau pertemuan sedunia.

dalam

pernah

menunjukkan

Deklarasi

ini

Denik Iswardani W

Konferensi

di

rangkaian

dari

Sedunia

yang

dalam

pengambilan

Pertemuan Perempuan Sedunia selanjutnya

diselenggarakan

dimulai pada peringatan Tiga Dasawarsa

Copenhagen

tahun

PBB

juga

menghasilkan

ditetapkan sebagai Tahun Internasional

melaksanakan

Perempuan

Elimination

pada

tahun

1975

yang

(International

Women’s

kesadaran

(CEDAW).

memperjuangkan pembangunan,

“keseteraan, dan

perdamaian”.

Convention Of

Discrimination

untuk

1980

All

di yang

kesepakatan

Year). Pada peringatan tersebut muncul perempuan

hak

untuk On

The

Forms

Of

Against

Women

CEDAW secara terstruktur menjelaskan mengenai

konvensi

HAM

yang

Konferensi Perempuan Sedunia pertama 8

6

Murniati A. Nunuk P, hlm. 6 Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Denik Iswardani W


menyebutkan satu demi satu hak-hak

juga muncul di beberapa konferensi

perempuan dan selanjutnya diiringi oleh

internasional

ketetapan-ketetapan

yang

Konferensi Dunia tentang Lingkungan

berkesinambungan dengan implementasi

dan Pembangunan di Rio de Janeiro

konvensi

Dengan

pada tahun 1992. Partisipasi gerakan

terselenggaranya CEDAW, artinya setiap

perempuan juga mewarnai Konferensi

negara di dunia secara de jure gerakan

Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di

perempuan

Wina

tersebut.

telah

mendapatkan

lainnya

tahun

seperti

1993.11

dalam

Konferensi

pengakuan. Namun secara de facto

internasional mengenai Kependudukan

pemerintah di masing-masing negara

dan

tetap masih harus membereskan banyak

diselenggarakan di Kairo pada tahun

persoalan dalam mengimplementasikan

1994 juga sangat penting bagi kaum

CEDAW

9

secara

utuh.

Secara

sederhana,

CEDAW

menyebutkan

bahwa

pelanggaran-pelanggaran

Pembangunan

perempuan

yang

karena

persoalan

kependudukan berkaitan erat dengan fungsi reproduksi perempuan.12

terhadap hak-hak perempuan adalah

Berdasarkan penjelasan di atas

bentuk pelanggaran terhadap hak asasi

tergambar bahwa membangun suatu

10

manusia.

Oleh

karena

itu,

adalah

kerangka kerjasama organisasi pada

sebuah konsekuensi logis jika negara

level

harus

jembatan untuk membicarakan isu-isu

bertanggungjawab

jika

terjadi

pelanggaran HAM di negaranya.

internasional

dapat

menjadi

perempuan yang melintas batas negara.

Konferensi Perempuan Sedunia

Feminisme

dalam

berbagai

bentuk

ketiga berikutnya diselenggarakan di

variasi lokalnya kini dapat dimengerti

Nairobi,

sebagai

dicapai

Kenya. dalam

pengakuan

Kemajuan konferensi

pentingya

penting ini

Hasil

penting

global.

Ini

yaitu

menunjukkan kesuksesan atau hasil dari

membahas

dialog, persetujuan, koalisi dan jaringan

masalah-masalah perempuan di Dunia Ketiga.

fenomena

lain

yang dijalin.13

adalah

Memang feminisme secara umum

mengenai pentingnya jaringan di antara

pada awalnya lebih berasal perspektif

NGO perempuan yang melintas batas

Barat. Perspektif itu kemudian menyebar

negara. Aktivitas gerakan perempuan 11

9

Goran Melander dan Gudmundur A. 1997. The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights Instruments. London : The Hague, hlm. 18. 10 Rebecca J.Cook (ed). 1994. Human Rights of Woman, National and International Perspective,. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, hlm. 634. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Baylis, John & Steve Smith. 2004. The Globalization of World Politics. An Introduction to the International Relations.New York: Oxford University Press, hlm. 683 12 Murniati A. Nunuk, hlm. 8 13 Ferree, Myra Marx & Aili Mari Tripp. 2006. Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights. New York: NYU Press. 7


Denik Iswardani W

ke seluruh dunia dengan berbagai variasi

Hal

tersebut

menyesuaikan dengan masalah-masalah

benturan karena perbedaan situasi social

lokal. Ini merupakan hasil saling belajar

dan budaya masyarakat yang berbeda

dan berbagi mengenai masalah-masalah

dengan negara Barat.

lain secara transnasional.

sering

Rohana

Arifin

menguraikan GERAKAN

PEREMPUAN

DI

MALAYSIA

menimbulkan

(1999)

perbedaan

perjuangan

kaum

dasar

perempuan

di

Malaysia dengan kebanyakan negara

Kaum wanita di Malaysia tidak

Barat.

Perbedaan

utamanya

adalah

suka dipanggil sebagai feminis karena

wanita di Malaysia tidak berjuang untuk

lebih berkonotasi dengan konsep dan

mendapatkan hak memilih. Hak tersebut

praktek yang diimpor dari Barat, dan

telah diberikan berdasarkan konstitusi

kurang sesuai dengan keadaan lokal.

ketika Malaysia mendapat kemerdekaan

Mereka lebih suka menyebut dirinya

dari Inggris tahun 1957. Partisipasi kaum

sebagai pejuang wanita, yang berjuang

perempuan sudah dimulai ketika mereka

melawan segala bentuk ketidakadilan

berjuang bersama-sama dengan kaum

ekonomi dan sosial, dan segala bentuk

pria melawan rezim kolonial di Malaysia.

kekerasan terhadap kaum perempuan. Pada

kenyataannya

14

gerakan

Persamaan hak ketika itu adalah dalam konteks

perjuangan

untuk

meraih

perempuan di Malaysia sangat kuat

kemerdekaan negara, bukan sebagai isu

dipengaruhi oleh feminisme dari Barat.

gender. Setelah tahun 1945, ketika

Gerakan mereka

perjuangan

didukung

oleh

kebanyakan golongan

hanya

elit

dan

menuntut

kemerdekaan

semakin memuncak, kaum wanita di

menengah ke atas yang berpendidikan

Malaysia

tinggi.

dibahas

pendidikan yang lebih baik terutama

adalah berkenaan dengan soal keadilan

untuk anak-anak perempuan meskipun

sosial, kesetaraan, hak kemanusiaan,

hal tersebut belum menjadi agenda

hak wanita, liberalisasi kaum wanita, dan

utama. Selain itu, mereka juga

pelbagai

menuntut adanya perwakilan politik baik

Isu-isu

utama

pendekatan

yang

yang

berpusat

pada kepentingan dan pandangan yang 15

memihak dan membela kaum wanita.

di

juga

tingkat

mulai

pusat

menuntut

maupun

mulai

daerah.

Partisipasi politik kaum perempuan di Malaysia

juga

dipengaruhi

oleh

14

Arifin, Rohana 1999 Arifin, Rohana. 1999. Feminism In Malaysia: A Historical And Present Perspective Of Women’s Struggles In Malaysia. Women’s Studies International Forum, Vol. 22, No. 4, hlm. 417–423. 15 Abd. Rahim Abd. Rashid. 1998. Gerakan Feminisme Di Malaysia. Antara Idelisme Dengan Matlamat. DEWAN BUDAYA, OGOS 1998, BIL 8 8

kemajemukan

etnis

yang

ada

di

JIL 20, M/S 10-11. http://www.sabah.org.my/bm/nasihat/wanita/femini sme.htm diakses pada 13 Maret 2010


Denik Iswardani W

Malaysia.


Mereka

perjuangannya

pada

awal

berupaya

di

Malaysia

pernah

mengalami

untuk

kekerasan domestik dalam perkawinan

memperbaiki posisi etnik mereka sendiri.

mereka. Berdasarkan catatan Polis Di

Bentuk partisipasi politik mereka adalah

Raja

melalui sayap perempuan di masing-

perkosaan terhadap perempuan dan

masing partai politik yang mewakili etnik

anak-anak

mereka. Misalnya, Malaysian Chinese

Malaysia

(PDRM)

pada

tahun

kasus-kasus

2008

semakin meningkat sekitar 10%.

Association (MCA) dan Malaysian Indian

Isu

kekerasan

dalam

juga

16

rumah

Congress (MIC) yang mendirikan sayap

tangga tersebut menjadi perhatian utama

perempuan tahun 1950an dan 1960an.

gerakan wanita di Malaysia terutama

Perbedaan

adalah

mereka yang tergabung dalam JAG

perjuangan kaum wanita di Malaysia

(Joint Action Group). JAG merupakan

berkembang di bawah pengaruh kuat

koalisi

agama

menjadi

perempuan yang memperjuangkan hak

pedoman hidup dan sebagai identitas

perempuan di Malaysia. Pada tahun

mereka. Para aktivis perempuan di

1985, JAG mengawali kampanye anti

Malaysia

dan

kekerasan terhadap wanita. Beberapa

menghindari segala perdebatan yang

kelompok seperti Association of Women

bertentangan dengan tatanan sosial-

Lawyers (AWL), Malaysian Trades Union

budaya atau hirarki keagaamaan yang

Congress – Women’s Section, University

sudah ada. Mengenai hal ini kajian

Women’s

Cecilia Ng (2007) menunjukkan bahwa

Malaya), dan Women’s Aid Organisation

mempolitikkan hal-hal etnik dan agama

(WAO), bergabung dalam Joint Action

telah

Group against Violence Against Women

Islam

lainnya

yang

sangat

semakin

telah

berhati-hati

mempersempit

ruang

gerak perjuangan kaum wanita yang

dari

beberapa

Association

kelompok

(University

(JAG-VAW).17

memang sudah terbatas.

Isu

kekerasan

terhadap

Gerakan perempuan di Malaysia

perempuan di Malaysia dahulu bukan

pada awal kemunculannya menumpukan

merupakan hal yang biasa untuk dibahas

kepada isu kekerasan domestik terhadap

di publik. Dalam rangka International

kaum

Women’s Day, JAG melakukan road

perempuan

dan

anak-anak.

Insiden kekerasan domestik yang biasa

show

terjadi

nasional, dan ternyata mendapat respon

adalah

kekerasan

seksual,

pemerkosaan, perdagangan wanita, dan

yang

penderaan psikologis. Penelitian yang

16

dilakukan oleh Fuziah Salleh (2010) menunjukkan bahwa hampir 50% wanita Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

untuk sangat

melakukan baik.

Ini

kampanye mendorong

Berita Harian, 12 Mei 2009 Joint Action Group against Violence Against Women. 1985. “Proceedings of a Workshop-cumExhibition on Violence Against Women”, 23-24 Maret. 17

9


pembentukan

beberapa

NGO

Denik Iswardani W

seksual,

Sis

untuk

perjuangan

perempuan baru seperti All Women’s

perempuan

Action Society (AWAM), Sabah Women’s

perempuan

Action Resource Group (SAWO). Others

masalah isu ketenagakerjaan. Selain

like

Development

tergabung dalam JAG, kebanyakan NGO

Collective (WDC), Sarawak Women for

perempuan di Malaysia juga bergabung

Women’s

dan

dengan National Council of Women’s

di

Organizations (NCWO). NCWO secara

the

Service

Women’s Penang.

Women’s

Crisis

(SWWS), 18

Centre

(WCC)

19

Islam, di

dan

hak

MTUC

komisi

memgurusi

resmi berdiri pada tanggal 25 Agustus

Sebagai suatu gerakan sosial,

1963 yang bertindak sebagai coordinator

JAG bersifat ad hoc dan informal,

konsultasi dan badan penasehat untuk

dengan keanggotaan yang terbagi dalam

meningkatkan status kaum perempuan

urusan isu-isu khusus. Pada tahun 2005,

dan partisipasinya dalam pembangunan

untuk lebih memperluas koalisi dan

nasional.

NCWO

mempunyai

afiliasi

20

perjuangannya demi keseteraan dan

dengan 125 NGO lainnya. Dengan kata

tidak

lain,

adanya

kehidupan

diskriminiasi

perempuan,

terhadap

jaringan

ini

NCWO

payung

merupakan

bagi

NGO

organisasi perempuan.

berubah namanya menjadi Joint Action

Keberadaan

NCWO

Group for Gender Equality (JAG/GE).

meluasnya

kesadaran

Meskipun belum bersifat formal secara

wanita, kegiatan NGO perempuan tidak

resmi,

memiliki

saja hanya membela kepentingan dan

komposisi yang lebih permanen yaitu

menjaga kebajikan semata-mata tetapi

AWAM, WAO, WCC Penang, WDC,

juga mulai melakukan langkah-langkah

Sisters

komisi

agitasi (penentangan) terhadap undang-

perempuan di Malaysian Trades Union

undang yang diskriminatif terhadap kaum

Congress (MTUC) Women’s Committee.

perempuan.21

jaringan

in

ini

Islam

telah

(Sis),

dan

dan

semakin emansipasi

Mereka mempunyai tujuan yang hampir sama

tetapi

memiliki

strategi

dan

mengkampanyekan isu yang berbeda. AWAM

melakukan

kampanye

anti

perkosaan, WAO untuk anti kekerasan domestik,

WCC

untuk

pelecehan

18

Sejak tahun 2003, organisasi ini lebih dikenal dengan nama Women’s Centre for Change. 19 Ng, Cecilia, Maznah Mohamad and tan, beng hui (2006), Feminism and the Women’s Movement in Malaysia: An unsung (r)evolution, London and New York: Routledge, hlm. 185. 10

20

http://www.ncwomalaysia.org.my/ diakses pada 2 April 2011 21 Makmor Tumin. 2006. Wanita di Malaysia, Perjuangan Menuntut Hak. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Denik Iswardani W


Secara teoritis untuk mencapai

Hal tersebut bisa dikatakan sebagai

tujuannya, gerakan perempuan dapat

bagian

menjalankan sejumlah strategi. Salah

“institusionalisme feminis”

satunya adalah dengan bergabung atau

digunakan untuk memahami mengenai

melembagakan gerakan mereka, bahkan

ide institusionalisme.22

bergabung dengan pemerintah. Karakter

dari

bentuk

baru

yang dapat

Apa yang terjadi di Malaysia

gerakan sosial yang pertama diangkat

menunjukkan

pada tahun 1960an dan 1970an, pada

menjadi

awalnya ditandai dengan kegiatan protes

antara NGO-NGO perempuan dengan

melawan negara dan melawan norma-

pemerintah

norma

memperjuangkan

yang

mempunyai

mendominasi

struktur

,

dan

organisasi

yang

bahwa

NCWO

penghubung

NCWO

sering

komunikasi

dalam

yang

di

usaha

tuntutan

mereka.

sejarahnya

memiliki

longgar. Kini, gerakan-gerakan sosial,

hubungan

termasuk

berkuasa, ternyata lebih mendapatkan

feminisme,

dilembagakan

sebagian

dalam

telah

pemerintahan

dengan

respon

mengartikulasikan

dalam

NGO

praktek

maupun

norma-norma sosial. Hal

ini

perdebatan,

bahkan beberapa pemerhati menyatakan

sosial.

Ide

instiusionalisme

sebagai

secara efektif.

bahwa ini merupakan tanda berakhirnya gerakan

organisasi

bertindak

ketika

kepentingan

perempuan.

payung

menjadi

partai

pemerintah

maupun lembaga non-pemerintah, dan kebijakan,

dengan

NCWO

para

sebagai

perempuan

telah

kelompok

pelobi

23

Organisasi perempuan tersebut akan

lebih

terjamin

keberhasilannya

membawa konsekuensi bahwa gerakan-

dalam memperjuangkan wanita bila mau

gerakan sosial tersebut bergabung atau

berkerjasama dan berhubungan dekat

berkolaborasi

dengan

yang

lebih

mereka

dengan formal.

mesti

menyesuaikan diri

institusi-instusi Konsekuensinya,

menerima dengan

atau

birokrasi

lebih

menjamin

keberhasilan perjuangan wanita. Model seperti

ini

dikenal

dengan

istilah

cara-cara

“femokrat”, yaitu nama yang diberikan

perjuangan lain yang lebih variatif, yang

untuk para kaum feminis yang ditunjuk

bisa

untuk duduk atau mempunyai posisi di

membahayakan

mereka.

Hal

perubahan pergeseran

ini

berkaitan

struktur, yang

perjuangan

tidak

dengan

birokrasi dengan tugas khusus untuk

terjadinya

menghasilkan kebijakan yang lebih baik

nyambung,

perubahan dukungan pemerintah, hingga pemutusan dukungan dana.


22

Andrew, Merrindahl. 2010. Women’s Movement Institutionalization: The Need for New Approaches. Journal Politics and Gender 6(4), hlm. 609-616. 23 Rohana Arifin, hlm. 420. 11


mengenai perempuan.24 gerakan

Denik Iswardani W

Keberhasilan

perempuan

di

Malaysia

Gabungan, kerjasama di

konsolidasi

dan

antara NGO-NGO yang

misalnya, dapat dilihat dari terbentuknya

terwakili dalam NCWO dan JAG telah

Kementrian Wanita dan Pembangunan,

memberikan

lahirnya

Rumah

terhadap gerakan feminisme di Malaysia.

Tangga, Women’s Agenda for Change

Kegiatan NGO-NGO wanita tidak lagi

(WAC) dan Women’s Candidacy Inisiatif

terpusat hanya kepada isu-isu gender

(WCI). Hal ini tidak saja menunjukkan

semata-mata, tetapi berkembang pada

keberhasilan

dalam

isu-isu hak asasi. Dalam perjalanannya

juga

NCWO dan JAG memberikan kontribusi

pengaruh gerakan tersebut terhadap

yang amat besar dalam perjuangan

negara

wanita

Akta

mencapai

Keganasan

suatu

gerakan

tujuannya, dan

memahami ide

tetapi

masyarakat dan

dalam

tujuan gerakan

dan

kontribusi

hak

yang

asasi

besar

manusia

di

Malaysia.

perempuan. Di beberapa kantor pemerintahan

KESIMPULAN

bahkan sudah mempunyai unit khusus

Berdasarkan hasil kajian di atas,

perempuan. Para pegawai perempuan di

tulisan ini menyimpulkan bahwa konsep

pemerintah ini diperbolehkan menghadiri

perjuangan Feminisme Barat apabila

konferensi-konferensi

diterima begitu saja akan berbenturan

sedunia

yang

perempuan

berhubungan

dengan

dengan isu-isu dasar yang dihadapi oleh

perbaikan nasib perempuan. Setelah

kebanyakan

masyarakat

mengikuti

pertemuan-pertemuan

berkembang

seperti

internasional seperti di Wina, Denmark

kemunduran,

dan konferensi Beijing, banyak para

sosial, dan pergeseran kelas. Dalam

anggota parlemen perempuan yang lebih

konteks seperti inilah gerakan wanita

berani bersuara vokal menyangkut isu-

transnasional menjadi jembatan antara

isu perempuan. Para femokrat inilah

masalah-masalah

yang kemudian mempunyai tanggung

regional

jawab

pendekatan

beberapa

untuk

menyelenggarakan

pertemuan

dan

dan

di

negara

kemiskinan,

pemodernan,

lokal,

keadilan

nasional,

internsional. transnasional,

Melalui gerakan

seminar-

perempuan sedunia dapat mengangkat

seminar dengan NGO perempuan untuk

isu-isu lokal perempuan di suatu negara

menciptakan hubungan yang lebih dekat

dan

antara NGO dengan pemerintah.

24 25

membicarakanya

secara

global.

25

Andrew, Merrindahl, hlm. 610. Rohana Arifin, hlm. 421.

12


Denik Iswardani W


Konferensi-konferensi sedunia

yang

menguntungkan

perempuan telah

sangat

perempuan

di

seluruh

dunia

untuk

memperkuat jaringan mereka.

gerakan-gerakan


13


Denik Iswardani W

DAFTAR PUSTAKA

Andrew,

Merrindahl. 2010. Women’s Movement

Ferree, Myra Marx & Aili Mari Tripp.

Institutionalization:

2006.

The Need for New Approaches.

Transnational

Journal

Activism,

Politics and Gender

6(4), hlm. 609-616.

Feminisme Di Malaysia. Antara Idelisme

Women's

Organizing,

And

Dengan

Press. Joint Action Group against Violence

Matlamat.

Against

Women.

1985.

Dewan Budaya, Ogos 1998, BIL

“Proceedings of a Workshop-

8

cum-Exhibition

JIL

20,

M/S

10-11.

http://www.sabah.org.my/bm/na sihat/wanita/feminisme.htm Rohana. Malaysia:

1999. A

Present

Hanspeter.

And

context. Dalam Doug McAdam,

Of

John D. McCarthy & Mayer N. Zald

Women’s Studies International

perspectives

Forum, Vol. 22, No. 4, hlm. 417–

movements:

423.

opportunities,

Baylis, John & Steve Smith. 2004. The

(ed).

framings,

An

Cambridge:

the

Relations.New

York: Oxford University Press

Women’s

Politics

of

Movements.

Perspectives on Politics 3 (3), hlm. 583. Scott.

on

social Political mobilizing

and hlm.

cultural 152–84. Cambridge

University Press. Meyer, David S & Tarrow, Sidney (ed).

Beckwith, Karen. September 2005. The Comparative

Comparative

structures,

Globalization of World Politics. International

The

social movements in a political

Women’s Struggles In Malaysia.

to

1996.

In

Perspective

Introduction

Violence

organizational structure of new

Feminism Historical

on

Against Women”, 23-24 Maret. Kriesi,

diakses pada 13 Maret 2010

Burchill,

Feminism:

Human Rights. New York: NYU

Abd. Rahim Abd. Rashid. 1998. Gerakan

Arifin,

Global

1998. The Social Movement Society: Contentious Politics for a

New

Century.

Lanham,

Maryland: Rowman & Littlefield. Murniati A. Nunuk P. 2004. Perempuan

2001.

International

Theories

of

Relations:

Feminism. New York: Palgrave.

Indonesia

dalam

perspektif

sosial, politik, ekonomi, hukum, dan

HAM.

Magelang:

IndonesiaTera. 14


Denik Iswardani W


Ng, Cecilia, Maznah Mohamad and tan, beng hui (2006), Feminism and the

Women’s

Malaysia:

Movement An

in

unsung

(r)evolution. London and New York: Routledge. Soenarti Djajanegara. 2000. Kritik Sastra Feminis.

Jakarta:

Gramedia

Pustaka Utama. Ticker, Aann. 2002. Feminist Perspective on

International

Relations.

London: SAGE Publications


15

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAN BUDAYA STUDI KASUS: PARLEMEN INDIA DAN MESIR

Jeanie Annissa [email protected] ABSTRACT In the last four decades, woman’s role in the national socio-economic development has been increasing. Woman has a significant contribution in development process instead of being considered as a weak creature. Gender is a discourse of socio-cultural construction that has been explained through dialogue to build better option for woman needs. Gender issues are usually related to development process and culture which then are also connected to socio-economic area thus give impact on woman’s role in politics. This paper discusses issues on woman from political and cultural perspective correlated with national development and politic representation in the case of study of India and Egypt who have strong cultural values. Keywords : Woman, Politic, and Culture

PENDAHULUAN

pembangunan selalu berkorelasi dengan

Tahapan

pembangunan

merupakan suatu karakteristik penting untuk

mengukur

kaum

representasi

perempuan.

pembagian kerja antara pria dan wanita. Dalam

perspektif

budaya,

arah

perempuan selalu termarginalkan untuk

pembangunan seperti tingkat pendidikan,

mendapatkan hak kemandiriannya dalam

perbaikan sosial ekonomi, peningkatan

menentukan pilihan. Perempuan selalu

urbanisasi dan perkembangan nilai-nilai

ditempatkan sebagai makluk yang tidak

modernisasi mengantarkan perempuan

memiliki posisi bargain. Padahal disisi

untuk

dalam

lain, pembangunan meningkatkan posisi

mendapatkan sumber-sumber politiknya.

tawar perempuan dan mensetarakannya

memiliki

Melalui

politik

budaya yang menyinggung persoalan

kemandirian

Pembangunan juga meningkatkan perempuan

untuk

eksistensinya,

menjaga

ekonomi

posisi

pekerjaan seperti

dan

melalui

menjaga

Namun, perspektif budaya juga

pertahanan

memiliki pengaruhnya sendiri. Setiap

tawar

dalam

organisasi

formal,

memiliki

masing-masing,

pengaruh

budaya walaupun

perkembangan pembangunannya setara.

organisasi-organisasi profesional lainnya.

Di suatu negara bisa saja perempuan

Kondisi

secara substansial memiliki kesetaraan

ini

pekerja

negara

ataupun

16

serikat

dengan laki-laki.

terbentuk

karena


Jeanie Annissa

Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik …

dengan laki-laki tetapi di negara lain

kekuatan besar yang bersinergi untuk

kondisi tersebut belum tentu terjadi.

menentang aktivitas politik perempuan

Sementara

berkaitan dengan peraturan representasi

budaya

selalu

dianggap

sebagai sesuatu yang sakral dan penting

minimal.

yang terus-menerus diyakini tetapi sulit

nasional di negara berkembang juga

secara

masih menganggap bahwa kaum lelaki-

langung

untuk

menguji

1

pengaruhnya.

pembangunan

lah yang mendominasi bidang publik

Dalam beberapa penelitian, rasio perempuan

yang

melek

huruf,

dan

bekerja

memiliki

berpendidikan

sedangkan wanita hanya mengurus hal yang

berkaitan

laki-laki

yang

melek

huruf,

dengan

lingkungan

rumah tangga atau domestik.

tingkat kemampuan yang sama dengan rasio

Gagasan

Namun,

seiring

pembangunan,

pertumbuhan

perempuan

mulai

berpendidikan dan bekerja. Asumsinya

mendapat tempat dalam memperoleh

bahwa perempuan dan laki-laki dalam

sumber-sumber yang diperlukan secara

lingkup

politis.

sosial

kesetaraan.

dan

politik

Dengan

memiliki

Ketika

sumber-sumber

politis

demikian

substansial dikuasai, lalu perempuan

meningkat.

membentuk kelompok kepentingan yang

Hipotesanya menunjukan penggambaran

efektif dalam memperoleh haknya yang

bahwa ukuran-ukuran kultur sangat erat

lebih luas.

representasinya

berkaitan

pun

dengan

keterwakilan

Pergeseran

nilai

peranan

perempuan. Penelitian ini memang dapat

perempuan sebagai imbas dari laju

mengidentifikasi

perkembangan

sebab-sebab

pembangunan

bukan

perspektif

budaya

representasi perempuan, tetapi hanya

berarti

berlaku di negara yang sudah maju. Di

terhadap

negara-negara berkembang, tidak ada

Perempuan selalu ditempatkan sebagai

variabel yang signifikan dan mempunyai

mahluk ”nomer 2” dalam segala bidang.

pengaruh yang konsisten.2

Khususnya,

Tingkat

pembangunan

melibas posisi

kaum

perempuan

perempuan.

di

negara-

yang

negara yang sarat akan tingginya nilai

rendah di negara-negara berkembang

budaya dan agama, selalu mendapatkan

sangat

sikap diskriminasi.

mempengaruhi

perempuan

dalam

representasi

berpolitik.

Ada

Di

negara

yang

memiliki

adat

budaya dan agama yang kental seperti 1

Richard, E. Matland, Pengaruh Pembangunan dan Kultur Terhadap Reresentasi Peremuan; dalam buku Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), International IDEA, Jakarta, 1999, hal. 27. 2 Ibid. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

India -Hindu-, memperlihatkan bahwa banyak politisi perempuan mengalami kesulitan dunia

untuk

politik,

berpartisipasi apalagi

dalam

menyamakan 17


jurang

gender.

Persoalan

tanggung

jawab domestik, kurangnya kekuasaan finansial, politik

memuncaknya

dan

ancaman

Jeanie Annissa

dalam

politik

tetapi

juga

meningkatkan kinerja di aspek lainnya.5

kriminalisasi pembinasaan

bidang

Berdasarkan kajian

ini

penjelasan

akan

diatas,

menguraikan

karakter menyebabkan kesulitan yang

menganalisa

meningkat

kedudukan

peranan

wanita

dalam

berpolitik

ditinjau

dari

aspek

bagi

perempuan

untuk 3

menjadi bagian dari kerangka politik.

Banyak dari politisi perempuan di parlemen

India

menyatakan

bahwa,

lebih

lanjut

dan

tentang

pembangunan dan budaya melalui studi kasus di India dan Mesir.

sedikit sekali perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan. Sebagian besar dari

perempuan

METODOLOGI PENELITIAN

yang masuk

Metode

penelitian

ini

dalam kandidat pemilihan dikarenakan

menggunakan metode kualitatif dengan

takut

mengumpukan instrument pengumpulan

kehilangan

suara

pemilih

sedangkan partai tidak mau membuang

data

kandidat laki-laki.4

memberikan

Sejalan dengan itu, Mesir sebagai

berupa

dokumen

yang

dapat

jawaban

dari

inti

6

permasalahan.

Penulisan

ini

hanya

negara yang memiliki adat budaya dan

mendekripsikan informasi dan data yang

agama yang kuat -Islam-, menunjukan

tersedia tanpa pengujian hipotesa yang

adanya tingkat partisipasi perempuan

berkembang. Penelitian dalam penulisan

yang sangat rendah di parlemen. Kondisi

ini dilakukan melalui teknik pengumpulan

ini disebabkan oleh sejumlah faktor

data

meliputi

berupa

jumlah

perempuan

dalam

kepustakaan validitas

(library

research)

data-data

sekunder

anggota parlemen yang masih sedikit,

seperti buku, makalah, dan jurnal dan

minimnya

artikel baik elektronik maupun non-

peran

perempuan

dalam

pembangunan ekonomi dan sosial serta lemahnya

elektronik.

perencanaan strategi bagi

partisipasi perempuan. Perempuan arab,

PEMBAHASAN DAN HASIL

khususnya Mesir telah mengembangkan

Representasi Perempuan Di Parlemen

sejumlah strategi dalam menjalankan

India

mekanisme partisipasi

untuk perempuan,

memudahkan tidak

hanya

India menganut sistem demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik

3

Shirin Rai, Kelas, Kasta dan Gender: Perempuan Dalam Parlemen Di India terdapat dalam buku Perempuan Di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, YJP, Jakarta, 1999, hal. 107. 4 Ibid, hal. 107.

18

multipartai.

majelis

rendahnya

5

Gehan Abu Zayd, Mencari Kekuasaan Politik Perempuan Dalam Parlemen Di Mesir. Yordania, dan Libanon, YJP, Jakarta, 1999, hal. 39. 6 John W. Creswell, Research Design, Jakarta : KIK Press, 2002, hal. 144.


Jeanie Annissa


disebut dengan Lok Sabha (Majelis Rakyat) yang beranggotakan 545 orang, sedangkan

majelis

tingginya

implementasi

prakarsa

politik

yang 9

tanggap gender (gender-sensitive).

disebut

Tuntutan

terhadap

Rajya Sabha (Majelis Negara) yang

perempuan

beranggotakan

Wakil

dengan sistematis sampai terbentuknya

perempuan ada tahun 1991 sebanyak

Komite Status Perempuan Di India atau

5,2 persen dari seluruh anggota Lok

Commitee On The Status Of Women In

Sabha dan 9,8 persen dari seluruh Rajya

India (CSWI). Sebelum adanya CSWI,

250

orang.

7

Sabha.

di

India

representasi

gerakan perempuan

Persentase dibandingkan

ini

lebih

pada

di

India hanya

persoalan

peningkatan

posisi sosial-ekonomi perempuan tetapi

1996,

melalui

dalam

perempuan dalam institusi-institusi politik

perempuan.

khususnya dari kelompok akar rumput

Kecenderungan representasi perempuan

(grass root) harus ditingkatkan melalui

yang rendah dalam lembaga-lembaga

kebijakan

penambahan

perempuan.

10

umum

memperlihatkan persoalan

tahun

tertuju

berjalan

1989.

Pemilihan

parlemen

rendah

tidak

tahun

kemunduran

representasi

politik di negara-negara baru dapat menjadi suatu hal yang mencemaskan untuk keberlangsungan demokrasi. Penyebab

laporan

representasi

kursi

untuk

Di tahun 1988, Rencana Perspektif Nasional

kemunduran

CSWI,

Untuk

Perempuan

ini

mengusulkan kuota 30 persen bagi

disebabkan oleh menguatnya sistem

perempuan yang diperkenalkan diseluruh

kepartaian

tingkatan

yang

marjinalisasi ataupun

politik

mengakibatkan berdasarkan

pengambil-alihan

isu

gerakan

badan-badan

Kelompok-kelompok

pemilihan. perempuan

mendorong partisipasi kelompok akar

berdasarkan isu-isu tunggal. Mayoritas

rumput

gerakan-gerakan perempuan di India

akhirnya

harus berhadapan

diapresiasikan kedalam Amandemen ke-

8

seperti ini.

dengan

pola isu

Di sisi lain, Partai-partai

setempat

mendapatkan

Tuntutan hasil

itu yang

Di tahun 1995, persoalan kuota

masih

menjadi isu polemik ketika perempuan

lemahnya mereka secara organisasional.

dihadapkan dalam perspektif budaya dan

Oleh

agama.

karena

dianggap

dikarenakan

politik.

73 dan 74 dalam konstitusi di India.11

politik di India masih bergantung pada elite

dalam

itu,

sebagai

kondisi

tersebut

perlawanan

atas

Ketika

Rancangan

Undang-

Undang yang berisi tentang isu kuota di

7

Hem Lata Swarup, Niroj Sinha, Chithra Ghosh, Pam Rajput, Women’s Political Engangement In India dalam buku B. Nelson and Chowdhury, Women and Politics Worldwide, London, Yale University Press, hal. 362. 8 Op.Cit, Shirin Rai, hal. 107.


9

Ibid, Shirin Rai. GOI (Government Of India Publication), 1974 dalam tulisan Ibid, Shirin Rai, hal. 108. 11 Ibid 10

19


Jeanie Annissa

parlemen XI pada tahun 1997, beberapa

yang

partai mengajukan sikap keberatannya

menempatkan mereka lebih istimewa

dengan beberapa alasan. Pertama, isu

dan memiliki banyak pilihan daripada

kuota

perempuan yang berasal dari kelompok

yang

tumpang

tindih

bagi

perempuan dan untuk perempuan dari

Sebagian

besar

kelompok

Posisi

kelas

selalu

kelas yang lebih rendah.

kasta yang lebih rendah. Kedua, isu elitisme.

ada.

Kasta

merupakan

ciri

dari

kehidupan publik dan politik di India.

perempuan merasa bahwa isu kasta

Sebagain

dapat memecah belah kaum perempuan.

perempuan berasal dari kasta tinggi.

Banyak yang merasa khawatir mengenai

Namun, bukan berarti korelasi politik

hak-hak istimewa yang akan diberikan

semata-mata dikaitkan dengan kasta.

kepada

Ada

perempuan

elite

dengan

besar

juga

anggota

parlemen

perempuan

yang

menjamin kursi bagi mereka di parlemen,

keterwakilannya

padahal kaum-kaum perempuan elite

tergabung dan aktif dalam pergerakan

inilah yang mendukung adanya jumlah

politik, perjuangan nasional dan gerakan

kuota khususnya dari kelompok akar

anti keadaan darurat. Dengan demikian

12

rumput.

jumlah

Profil perempuan di Parlemen India tahun

1996,

mayoritas

perempuan-perempuan dari

kelas

kelompok sekali

terdiri

yang

menengah, preofesional

memiliki

dari

berasal

perempuan yang

hubungan

sedikit dengan

karena

perempuan

mereka

yang

mampu

mengambil manfaat dari sistem kasta ini masih

sedikit

meskipun

kasta

mempengaruhi profil, loyalitas dan kerja perwakilan dalam parlemen. Representasi parlemen

perempuan

walaupun

penting

dalam dalam

kelompok gerakan perempuan. Sebagian

landasan keadilan sosial dan legitimasi

besar dari mereka memasuki dunia

sistem politik, tidak dapat semudah itu

politik

diterjemahkan

lewat

hubungan

keluarga, gerakan

sebagian

lagi

melalui

mahasiswa

dan

hak-hak

sipil,

dan

representasi perempuan.

ke

dalam

berbagai Tidak

perbaikan kepentingan

hanya

persoalan

sebagian lagi hasil dari prakarsa negara

kasta semata tetapi ditentukan juga

untuk meningkatkan representasi kasta-

dalam

kasta lebih rendah.

13

kemampuan

perempuan

mengelola isu yang berkembang di

Mayoritas perempuan di Parlemen

masyarakat. Sistem yang mempengaruhi

terdiri dari kelas-kelas elite. Peran publik

dan menghambat suatu kelembagaan

mereka seringkali menantang stereotipe

berdampak diajukan

12 13

terhadap perempuan

isu-isu di

yang

parlemen.

Ibid Ibid

20


Jeanie Annissa


Dalam tulisan Shirin Rai14 dikatakan bahwa,

sebagian

besar

anggota

memberikan

kepemimpinan partai.

Melihat pengaruh dan hambatan

yang bermutu tinggi dalam melolokan

yang

kepentingan

parlemen

anggota

dalam

15

parlemen perempuan tidak memiliki isu

Perempuan.

pengaruh

dibebankan

kepada

perempuan

di

India,

parlemen perempuan tersebut hanya

membuktikan

merasa cukup dan sekedar mengisi

menjadi saluran antara kepemimpinan

komite-komite yang berkaitan dengan

partai

ekonomi, hubungan internasional dan

khususnya yang perempuan mengenai

perdagangan.

isu-isu

Mereka

hanya

dan

perempuan,

berarti

perempuan.16

sudah

melakukan

keterwakilan politik perempuan tanpa memberikan pengaruh yang substansial. Isu-isu penting dalam pembahasan gender

dan

representasi

juga

yang

menganggap dengan berada di parlemen mereka

bahwa

anggota

mereka

dapat

anggota-anggotanya

berkaitan

keluarga,

dengan

dan

hak-hak

Saat ini, Majelis Tinggi parlemen India

telah

menyetujui

Rancangan

Undang-Undang yang akan menyisihkan

adalah

sepertiga dari seluruh kursi di parlemen

mengenai konstituensi yang diwakili oleh

nasional serta badan pembuat undang-

perempuan.

Ketika

isu

mengenai

undang untuk para perempuan. RUU ini

perempuan

muncul

di

parlemen,

mengalokasikan sepertiga dari seluruh

perempuan yang berada di parlemen

kursi di parlemen nasional dan legislator

harus

setiap

negara bagian untuk para perempuan.17

kesejahteraan,

RUU ini diloloskan dengan dukungan

kekerasaan terhadap perempuan, serta

186 anggota dari 245 anggota majelis

perlindungan

tinggi.

berpartisipasi

perdebatan.

merupakan

dalam

Isu-isu terhadap isu-isu

perempuan yang

mendapatkan

perhatian

mensinergikan

kinerja

harus

dan

bisa

menentang,

satu

anggota

sementara

yang

beberapa

anggota partai kecil melakukan veto.

perempuan di

parlemen.

Hanya

Sekarang ini, para perempuan hanya memiliki 10 persen kursi dalam

Beberapa perempuan di parlemen

parlemen. Kursi yang disisihkan untuk

memanfaatkan instruksi pimpinan partai

para perempuan ini akan dipilih secara

untuk

sayap

bergilir. Hal ini berarti kaum perempuan

perempuan. Meskipun situasi ini tidak

dalam setiap konstituante di daerah

melibatkan

meningkatkan

diri

status

dalam dan

peranan

perempuan di partai, tetapi banyak dari mereka yang berhasil menjalankan dan 14

Ibid, Shirin Rai, hal. 112.


15

Ibid, Shirin Rai, hal. 113. Rai S.M, Women Negotiating Boundaries Gender, Law and The Indian State, Social and Legal Studies, Vol.4, No.3 Setember 1995. 17 www.bbcindonesia.com “India loloskan UU Persamaan Wanita” diakses 14 April 2011. 16

21


Jeanie Annissa

pemilihan wilayah negara bagian akan

politik dan ekonomi yang terjadi di

memiliki satu wakil. Dengan adanya

Mesir.19

keterwakilan perempuan di tiap daerah

Ekonomi di Mesir, saat ini dicirikan

pemilihan dapat menjadi saluran aspirasi

terutama oleh Program Penyesuaian

dari

Struktural (SAPs-Structural Adjusment

isu-isu

perempuan

yang

berkembang.

Program) yang direkomendasikan oleh

.

IMF yang menimbulkan dampak negatif

Representasi Perempuan Di Parlemen

terhadap

Mesir

didasarkan pada dua unsur utama, yakni:

Anggota parlemen perempuan di

dalam

perempuan

terutama

parlemen

tidak

Kebijakan

ini

pertama, berkurangnya peran negara

Mesir mengungkapkan bahwa 68 persen anggota

perempuan.

bidang di

kesejahteraan

bidang

sosial,

pendidikan

dan

memadai jika dikaitkan dengan tingkat

kesehatan. Kedua, privatisasi industri-

partisipasi politik perempuan. Kondisi ini

industri

disebabkan

mentransformasikan ekonomi ke suatu

meliputi,

oleh masih

beberapa

faktor

sedikitnya

jumlah

milik

Kebijakan-kebijakan tersebut telah

peran perempuan dalam pembangunan

mempengaruhi

ekonomi

kedalam

banyak

tenaga

kerja

sosial

dan

lemahnya

perencanaan strategi bagi partisipasi 18

perempuan.

yang

sistem yang berbasis kekuatan pasar.20

perempuan anggota parlemen, kecilnya

dan

negara,

situasi

perempuan

persoalan. membuat

Migrasi peranan

perempuan bergeser sehingga beban

Suatu fakta bahwa perempuan di

sosial yang dideritanya menjadi besar.

Mesir, kewarganegaraan serta hak-hak

Dalam waktu yang bersamaan, negara

politiknya dijamin dalam Undang-Undang

pun telah mundur dari peranannya untuk

1956, namun lingkungan sosial ekonomi

meningkatkan

di

Situasi

negara

tersebut

telah

berjalan

kesejahteraan

ini

akhirnya

menentang hak-hak politik perempuan

sebagian

tersebut.

memanfaatkan

Nilai-nilai

yang

mendorong

sosial.

dimanfaatkan

golongan

dengan

Islam

sebagai

partisipasi perempuan dalam urusan-

pembenaran program kebijakan melalui

urusan

pelayanan sosial.

dengan akibatnya

publik

saling

nilai-nilai konflik

berdampingan

reaksioner, diantara

dua

dan nilai

Kelompok pelayanan

islam

sosial

membangun hanya

untuk

tersebut hanya menghabiskan waktu dan

mendorong ideologi politik mereka yang

menjadi semakin intensif karena situasi

bermusuhan terhadap perempuan, yang 19

18

Op.Cit, Gehan Abu Zayd,, hal. 39

22

20

Ibid Ibid Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Jeanie Annissa


akhirnya membawa perempuan hanya

sebagai

mengurusi

saja.

menempati posisi bargain. Kondisi ini

Dengan demikian, situasi ini berakibat

terbukti dengan terpilihnya Rawya ’Atiya

pada menurunnya partisipasi ekonomi

sebagai

perempuan

perempuan

pertama kalinya. Situasi ini di dukung

termarginalkan ke dalam bidang-bidang

oleh ideologi sosialis yang mendukung

tertentu yang tidak memiliki posisi-posisi

perempuan

penting.

pemerintahan dan politik. Sesaat setelah

hal-hal

domestik

sehingga

Anggota parlemen terbentuk dalam

itu,

pelayan

sosial

anggota

di

juga

parlemen

dalam

tahun

tetapi

semua

1976

untuk

aspek

ketika

sistem

dua era besar, yaitu: era gerakan

multipartai kembali diterapkan, partisipasi

nasionalis dan era negara satu partai

politik perempuan rendah dan mereka

dalam periode pasca kolonial. Gerakan

dianggap

perempuan

pada

dengan

secara

gerakan

langsung

terkait

nasionalis

yang

dipimpin oleh kalangan laki-laki dan

sama

dengan

umumnya

masyarakat

dikarenakan

kultur

sistem satu partai tidak mendorong adanya pluralitas politik.22

perempuan terdidik yang berasal dari

Ada empat hal yang digunakan

kalangan menengah-atas. Perempuan

untuk

aktif

nasionalis

berpolitik di Parlemen Mesir, yaitu23: (i)

dikarenakan keluarganya terkait dengan

Alokasi kursi sebanyak 30 kursi telah

aktivis politik laki-laki. Perempuan tidak

dicadangkan untuk perempuan sesuai

diberikan akses untuk dapat menduduki

dekrit

jabatan

menominasikan perempuan dalam daftar

dalam

gerakan

pembuatan keputusan. Para

pemimpin

perempuan

memperjuangkan

kebijakan

memudahkan

presiden

tahun

perempuan

1979.

(ii)

tidak

partai. (iii) perempuan mencalonkan diri

yang

sebagai

kandidat

perorangan

dalam

memperlihatkan pemahaman yang benar

pemilihan perempuan. (iv) perempuan

mengenai permasalahan dan kebutuhan

ditunjuk sebagai anggota parlemen oleh

perempuan. Aktivitas politik perempuan

presiden, yang mempunyai hak untuk

hanya melingkupi persoalan amal dan

menunjuk sampai 10 anggota parlemen,

juga memberikan pelayanan sosial.21

proporsinya

Namun, sesudah revolusi tahun 1952,

Mesir

menghapuskan

tunggal. Saat pemilihan tahun 1957, lingkup

peranan

perempuan

Mesir

bergeser. Mereka berpolitik tidak lagi 21

Ibid, hal. 40.


selalu

diberikan

mengenai

kinerja

24

kepada perempuan.

sistem

multipartai dan memberlakukan partai

yang

Analisa perempuan

di

parlemen

Mesir

22

Dahlerup, Drude, From a Small to a Large Minority: A Theory of a Critical Mass Applied to the Case of Women in Scandinavian politics. Dalam Hem Lata Swarup and Sarojini Bisaria, Women, Politics and Religion, Etawah, India A.C Brothers, 1991, hal. 267-303 23 Op.Cit. Gehan Abu Zayd,, hal. 40. 24

Ibid. 23


mengungkapkan

hal.25

beberapa

Pertama, tidak adanya korelasi antara

Jeanie Annissa

tekanan dari konstituante terhadap isuisu lokal.

jumlah anggota parlemen perempuan dengan

jumlah

munculkan. bahwa

Kondisi

kuantitas

menjamin dalam

isu

yang ini

mereka

menjelaskan

perempuan

kemampuan

memunculkan

Partai

perempuan

periode parlementer perempuan masuk

penting

didalam

partai

ideologis

bergantung

yang

pada

perempuan

kuantitatif.

perempuan

Ini

yang

hanya

homogen.

terletak

dan masalah masyarakat dan bertindak

masyarakat.26

secara representatif dengan cara yang

mengungkapkan

perempuan

berbagai

isu

yang

yang

partai secara

Perbedaannya

pada sejarah politik,

interaksi

mereka

dengan

Anggota parlemen Mesir baik lakilaki

partisipasi

–

kesadaran kultur parlementer, serta sifat dan

terbuka dan efisien.

berkuasa

nasional-

terpilih untuk menghadirkan berbagai isu

Ketiga,

keanggotaan

termasuk daftar partai. Namun, dalam

Kedua,

sesuatu

tidak

partai kecuali pada saat-saat perempuan

demokrasi

bukan

Mesir

tidak

isu-isu

representasi

di

memberikan perempuan

yang berkenaan dengan perempuan. Isu

politik

maupun

perempuan

memiliki

kecenderungan untuk mengangkat isuisu

lokal

yang

berkaitan

dengan

meliputi pekerjaan politik, ekonomi dan

kesejahteraan sosial maupun lemahnya

sosial. Kajian ini juga menunjukan bahwa

infrastruktur dan pelayanan publik yang

wilayah

ada

utama

parlemen

perhatian

perempuan

anggota

adalah

isu-isu

di

masyarakat.

Rendahnya

pendapatan dan meningkatnya jumlah

ekonomi yang diikuti dengan persoalan

kemiskinan

sosial

penting terhadap masalah-masalah di

lainnya.

perempuan

Keempat,

anggota

kinerja

parlemen

yang

parlemen

memberikan yang

kemudian

pengaruh berpindah

terpilih berbeda dari kinerja mereka yang

pada isu-isu yang berkaitan dengan

memperoleh kursinya menurut sistem

pelayanan

cadangan

kinerja perempuan anggota parlemen

partai.

atau Dengan

perempuan parpol

suatu

demikian

dipengaruhi

dalam

sistem

kinerja

oleh

masyarakat

daftar

peran

dan juga

merefleksikan masyarakat

Wahbi Azza, Al-Mar’a Al-Misriya wa-l- Ajhiza AlTashri’ya (Perempuan Mesir dan Mekanisme Legislatif), Kairo, Markaz Al-bahuth wa-i- Dirasat Al-Siyasiya, 1995, hal. 17-20. terdapat juga dalam tulisan H. Farida AlNaqash, Perkembangan Partisipasi Politik Perempuan, Kairo, Fakultas Ilmu Politik dan Ekonomi; Universitas Kairo, 1994, hal. 12.

24

Dengan

situasi dan

demikian,

umum

bukan

dalam

kekuasaan

gerakan perempuan yang lebih progresif tetapi

25

sosial.

akibat

tekanan

lemahnya

politik

mekanisme

khususnya

yang

berkenaan dengan kenyataan bahwa partai-partai 26

politik

masih

tetap

Ibid. Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

Jeanie Annissa


membahas isu-isu perempuan sebagai 27

isu-isu

sekunder.

diuraikan

Berikut

karakteristik

ini

perempuan di parlemen, tetapi kondisi

akan

tersebut bergantung pada sikap aktif-

keterwakilan

reaktif perempuan dalam menyuarakan

perempuan parlemen Mesir dalam tiga

isu-isu perempuan di parlemen.

periode.

Jika

ditinjau

dari

jumlah

keterwakilan politik perempuan menurut gambaran tabel, maka dapat dilihat bahwa isu ekonomi dan isu pelayanan sosial dari masa ke masa mengalami peningkatan. Meskipun begitu, jumlah perempuan yang mewakili tidak berarti berbanding

sama

dengan

jumlah

kuantitas isu yang mewakili kebutuhan perempuan. Dengan jumlah keterwakilan politik perempuan yang banyak belum tentu

mampu

kebutuhan

meng-cover

bentuk

perempuan

secara

menyeluruh. KESIMPULAN Keterwakilan

politik

perempuan

dalam parlemen menunjang mayoritas kaum perempuan untuk menyampaikan persoalan

ataupun

isu-isu

yang

Berdasarkan penjelasan tersebut, partai

berkenaan dengan kebutuhan proteksi

politik di Mesir hanya memposisikan

bagi

perempuan dalam persoalan-persoalan

kenyataan politis-realisnya perempuan

domestik, kalau pun mereka terlibat

masih

dalam

Tingkat pendidikan, persoalan kasta,

kancah

pemenuhan parlemen

politik

jumlah melalui

dikarenakan

perempuan daftar

ditinjau 27

bisa

terselesaikan berdasarkan

Walaupun

termarginalkan

dalam

dalam

politik.

di

budaya dan agama menimbulkan konflik

partai.

ataupun hambatan bagi representasi

Penanganan isu perempuan juga belum tentu

perempuan.

walaupun kuantitas

Ibid.

kaum perempuan dalam berpolitik. Dalam

kasus

di

India,

kedudukan perempuan dalam berpolitik masih

harus

persoalan Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011

studi

berhadapan

budaya

dan

dengan

agama-hindu 25


Jeanie Annissa

yang membagi kelompok keterwakilan

menyatakan bahwa mereka perlu belajar

perempuan di parlemen dalam kasta-

mengenai

kasta sosial yang ada di masyarakat,

pembuatan

tanpa melihat kebutuhan konstituante

masalah keagamaan yang relevan untuk

dalam menyampaikan aspirasinya.

mempertahankan hak perempuan.

Kedudukan

perempuan

dalam

posisi

perempuan

dalam

Undang-Undang

dan

Dengan

demikian,

berpolitik di India telah diberikan tempat

perempuan

melalui pemberian kuota 10 persen bagi

terbentuk

kaum perempuan secara keseluruhan

perempuan

baik di majelis rendah maupun tinggi.

pembangunan seperti sosio-ekonomi dan

Walaupun kini telah diloloskan RUU

tingkat pendidikan meningkat. Namun,

kuota perempuan dengan memberikan

situasi ini juga harus didukung dengan

sepertiga kursi parlemen nasional dan

kemampuan

negara bagian tapi hal ini hanya sebuah

dalam membangun interaksi dan kerja

awal

perjalanan

mensuarakan

dalam

kedudukan

jika

berpolitik

dapat

hambatan-hambatan dalam

korelasi

perempuan

dengan

itu

sendiri

perempuan

dalam

sama

organisasi-organisasi

kepentingannya.

Kuota

perempuan, agar isu-isu yang berkenaan

yang diberikan bukan menjadi suatu

dengan

prasyarat

disuarakan demi melindungi hak-hak

bagi

perempuan

jika

perempuan

perempuan di parlemen tidak mampu

perempuan

mengelola atau mencari isu-isu yang

kekerasan sosial.

diperlukan oleh mayoritas kaum wanita. Sejalan dengan itu, studi kasus di

dari

Manfaat perempuan

tetap

lantang

kejahatan

pemberian

ataupun

kuota

bagi

juga

dapat

terlaksana

maksimal

ketika

perempuan

sadar

mengenai

Mesir juga bernasib tidak jauh berbeda.

dengan

Perempuan hanya ditempatkan sebagai

mengetahui

pelayan

bagi

haknya, sehingga bisa memunculkan isu-

masyarakat. Mereka terbatasi lingkup

isu publik yang khususnya berkenaan

berpolitik dalam partai karena dihalangi

dengan wanita. Oleh karena itu wanita

oleh

dapat

sosial

nilai-nilai

dan

budaya

amal

dan

agama.

dan

bertanggung

jawab

dan

Persoalan yang paling mendasar di

menunjukan eksistensinya dalam partai

kalangan perempuan anggota parlemen

politik maupun parlemen tanpa harus

adalah

termarginalkan

masih

minimnya

kebutuhan

pendidikan

dan

akses

informasi.

Kebanyakan

dari

anggota

parlemen

26

peranannya

menjadi

makluk ”nomer 2”.


Jeanie Annissa


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku : Richard,

Rai S.M, Women Negotiating Boundaries

E.

Matland,

Pembangunan

Pengaruh

Gender, Law and The Indian State,

Kultur

Social and Legal Studies,Vol.4,

dan

Terhadap Reresentasi Peremuan;

No.3 Setember 1995.

di

Dahlerup, Drude, From a Small to a

Parlemen Bukan Sekedar Jumlah,

Large Minority: A Theory of a

Bukan Sekedar Hiasan, Yayasan

Critical Mass Applied to the Case

Jurnal

(YJP),

of Women in Scandinavian politics.

International IDEA, Jakarta, 1999,

Dalam Hem Lata Swarup and

hal. 27.

Sarojini Bisaria, Women, Politics

dalam

buku

Perempuan

Perempuan

Shirin Rai, Kelas, Kasta dan Gender: Perempuan Dalam Parlemen Di India

terdapat

dalam

and Religion, Etawah, India A.C Brothers, 1991, hal. 267-303

buku

Wahbi Azza, Al-Mar’a Al-Misriya wa-l-

Perempuan Di Parlemen, Bukan

Ajhiza Al- Tashri’ya (Perempuan

Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar

Mesir dan Mekanisme Legislatif),

Hiasan, YJP, Jakarta, 1999, hal.

Kairo,

107.

Dirasat Al-Siyasiya, 1995, hal. 17-

Gehan Abu Zayd, Mencari Kekuasaan Politik

Perempuan

Dalam

Markaz

Al-bahuth

wa-i-

20. H. Farida Al-Naqash, Perkembangan

Parlemen Di Mesir. Yordania, dan

Partisipasi

Libanon, YJP, Jakarta, 1999, hal.

Kairo, Fakultas Ilmu Politik dan

39.

Ekonomi; Universitas Kairo, 1994,

John W. Creswell, Research Design,

Politik

Perempuan,

hal. 12.

Jakarta : KIK Press, 2002, hal. 144. Hem Lata Swarup, Niroj Sinha, Chithra Ghosh,

Pam

Rajput,

Women’s

Political Engangement In India B. Nelson and Chowdhury, Women and

Artikel On-Line : www.bbcindonesia.com “India loloskan UU Persamaan Wanita” diakses 14 April 2011.

Politics Worldwide, London, Yale University Press, hal. 362. GOI (Government Of India Publication), 1974 dalam tulisan Ibid, Shirin Rai, hal. 108.


27

THE ROLE OF NGO & WOMEN EMPOWERMENT IN THE PEACEBUILDING PROCESS OF ACEH CONFLICT Ronald Roger Rohrohmana [email protected] ABSTRACT With the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) on 15 August 2005 in Helsinki, Aceh has a fair chance to create a fair, just and equal society after decades of protracted conflicts. Parties to this agreement – the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement – have been implementing its clauses with commitment, receiving praise from the international community. However as men have been visible in the peace process, womens empowerment in the peace process has thus been limited. This paper will examine the role of non governmental organizations (NGO) in establishing the status of women's involvement and their participation in developing the Acehnese society and its governance as a part of the peacebuilding process. It expounds the level of women's involvement and deepth of their views which are taken into consideration along with whether the structures that are currently created as a result of the MOU provide equal opportunity for men and women in the peacebuilding process. As a conclusion, considering that women make up the majority of the Acehnese people, this paper underlines that NGO activities in women's empowerment vastly contribute to the peacebuilding process in Aceh. Keywords: NGO, Women Empowerment, Peacebuilding Process

BACKGROUND

have lobbied for the goal of achieving

A historical narrative of violence

sustainable

peace in

conflict

prone

and humanitarian tragedy caused by

areas. Women involvement in peace

conflicts throughout the world has shown

processes can inspire or confirm in

that women, while remaining a minority in

women an awareness of the political

terms

and

dimensions of conflicts and of their own

the

political position. Women have identified

of

perpretrators

being of

combatants conflict,

are

vulnerable majority, often victimized and

working

increasingly suffer the greatest harm.

opportunity to become organized, an

However, taking into account the active

experience that has proved useful in

role of women in peacebuilding the focus

other aspects of peacebuilding.

has then shifted to women as active agents of political change.

for

peace

as

a

unique

The interest of women in becoming involved in peace processes often stems

At the global level, women have

from their experiences in armed conflicts,

long been active in advocating peace.

whether primarily as victims or as armed

Both individually and in groups, women

participants. Women in conflict areas are

28



The Role Of NGO And Womens Empowerment In …

aware of the potential for transformation

relegated to “housekeeping” functions .

and reform in periods of peacemaking

In most cases, the activities of local

and often work intensively to be part of

woman activist were disapproved of, and

this process . Involvement in peace

women were told to stay at home and

processes can inspire or confirm in

take care of their children . Hence,

women an awareness of the political

discrimination

dimensions of conflicts and of their own

gender inequality can persist or deepen

political position. Women have identified

during the period after conflict, thereby

working

unique

limiting the opportunities of women to

opportunity to become organized, an

play significant roles in the design and

experience that has proved useful in

implementation

other

processes .

for

peace

aspects

as

a

of

reconstruction.

postconflict

Women's

against

of

women

and

peacebuilding

peace

In the case of Aceh, little attention

movements often focus on the shared

has been paid to the role that women

social

thus

played in the conflict in Aceh, their

producing greater solidarity across lines

survival efforts or their involvement in

of division.

development

and

active

Acording

the

is

humanitarian tragedy in Aceh, women

experiences

On

the

involvement

of

other

in

women,

hand,

peacebuilding

a

to

historical

are

limitations in specific skills, resources

submission and bear the consequences

and institutional

are

of being the wives and relatives of the

difficult to access in conflict situations.

“enemy”. In contrary, Acehnese women

Local male-dominated groups – even

played strategic roles, generated bright

those devoted to peace - may be

ideas and were able to find unique ways

resistant to the involvement of women.

to survive. They were able to become

Prevailing assumptions about their roles

agents of change in ushering peace. In

in society, particulary in relation to

February 2000, five years before the

decision

MOU had been signed, the first All

making,

assumptions

about

and their

stereotypical areas

victimized

and

challenge for most local actors due to

support, which

vulnerable,

peacebuilding.

suffer

of

Acehnese Women's Congress (Duek

expertise, have been used to exclude

Pakat Inong Aceh) was held. Nearly 500

women from the peace processes. In

women, many of whom suffered the

some cases, women may be invited to

direct consequences of armed conflicts

join existing peace groups, but can then

engaged in discussions that demanded

be denied access to decision-making

the prioritazation of dialogues towards

positions within the organizatios, and

resolving the conflict and for greater


29



women's participation in all political

serve as the guiding questions of this

decision-making. Then in 2005, the

research.

second All Acehnese Women's Congress was held drawing more participants from

UNDERSTANDING NON

different elements of the society including

GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

former

(NGOS)

female

GAM

combatants.

Contributions to this development have largely

occured

the

Literaly, they are transnational, made up

establishment of structures by NGOs in

of individuals or national groups and not

parallel

official

to

the

mandated

through

NGOs have various definitions.

various

with

institutions

the

MOU's

implementation.

representatives

governments.

The

governmental

of

national

term

organizations”

“non (NGOs)

This paper is intended to explore

refers to a large range of organizations in

the role of women in the peacebuilding

the developed or developing world. In

process of conflict prone areas through

addition, it is a subject of ambigous

the

governmental

conceptions . Hence the term, NGO's

organizations (NGO). It expounds the

becomes all over applied to a wide

lessons learned from the peacebuilding

variety of organizations . “Voluntary

process in Aceh, Indonesia which was

organizations,” “nonprofit associations,”

established with the signing of the

“grassroots

Memorandum of Understanding (MOU)

organizations” etc. are often used to

between the Government of Indonesia

describe

(GOI) and the Free Aceh Movement

NGOs . A 1994 United Nations document

(GAM) on 15 August 2005 in Helsinki. As

describes an NGO as;

support

of

non

organizations,”

similar

“peoples

organizations,

i.e.,

men have been visible throughout the peace

process

implementation

and of

the

during

the

MOU,

the

involvement of women has thus far been limited . Issues such as the role of non govermental organizations (NGOs) in empowering

women

in

the

implementation of the MOU along with their views taken into consideration and whether the structures created as a result of the MOU

provide gender

equality in the peacebuilding process will 30

A non-profit entity whose members are citizens or associations of citizens of one or more countries and whose activities are determined by the collective will of its members in response to the needs of the members of one or more communities with which the NGO cooperates . Meanwhile,

Kerstin

Martens

defines NGOs according to the two major controversial interpretations;

tracks the

of juridicial

NGO and

sociological accounts, namely NGOs are Transnasional Vol .6 No.2 Desember 2011


formal


(professionalized)independent

societal organizations whose primary aim

themselves compelled to follow through force of public opinion.

is to promote common goals at the national or international level.

LIMITATIONS

In general, there is no universally accepted

NGOs

WOMEN The Securing Peace document

however the way NGOs functions are

stresses the importance of a broad base

important. NGOs usually function as

of participation of all societal components

agents of international comprehension,

to

as shapers of public opinion, and as

development

pressure groups. NGOs affect national

women brings many benefits to the

governments,

peace

multilateral

institutions,

and

multinational

national

cooperations

of

EMPOWERING

yet,

and

definition

FOR

four

ways;

sustainable

peace

possible.

process.

and

Empowering

Women

informally

monitor the implementation of the peace

setting

agreement through local networks and

outcomes,

activities. Women can be an important

conferring legitimacy, and implementing

ally in monitoring efforts conducted by

solutions .

parties during peace processes.

agendas,

in

make

negotiating

According to Simmons, first, in setting

Furthermore the Securing the

agendas, NGOs through their vast global

Peace document published by UNIFEM

public-relations has the capability in

lists the benefits of empowering women

forcing leaders and policy makers to pay

in the peace process and how women's

attention.

participation

Second,

in

negotiating

can

improve

outcomes, NGOs own the capacity in

maintenance of peace:

designing mulitateral treaties that work.

 Women's

Third, in conferring legitimacy, NGOs through their judgements or assestments play an important role in promoting or withholding

political

and

financial

support. NGOs also play important roles in turning agreements and norm into

organization

the

persistently

advocate for peace.  Women often build a foundation for peace negotiations.  Women

can

build

ties

among

opposing factions.  Women

can

increase

the

reality. Moreover, NGOs increasingly

inclusiveness,

operate

sustainability of the peace process.

outside

existing

formal

frameworks, moving independently to meet their goals and establishing new standards, institutions,

hence and

transparency

and

 Women ofthen complement official peacebuilding efforts.

governments,

corporations


are 31


 Women can foster reconciliation and


involved

in

the

dialogue

processes

provide and example for moving

spaning over five years that finally

society forwards.

culminated in the MOU in August 2005 . A second factor identified is the

 Women often work to sustain the

failure to recognise the need to address

peace agreement on all levels.

women's rights as human rights by In an assestment carried out by

counterparts in the institutions mandated

UNIFEM and later published by the Crisis

by the MOU. The kind of gender-aware

Management

non

conflict resolution mandated by Security

governmental/ non profit organization

Council 1325 was not achieved. This was

from Finland responsible for brokering

mirrored in other political processes as

peace and holding mediations between

well; when Islamic Shari'ah law was

GOI and GAM, in 2006 indicated that

introduced to Aceh, as a part of the Law

women had limited involvement in the

on Governing Aceh (LoGA), women's

peace proses that led to the Helsinki

representatives were not involved . When

Agreement

Women's Policy Network, a local non

Initiative,

(MOU)

a

and

its

implementation. Technical reasons such

governmental

as the presence of Acehnese women

with gender equality issues, campaigned

with the substantial level of political and

for the insertion of gender sensitive

legal knowledge and familiarity has been

provisions to the

indicated as the cause of the limitation.

draft

However a deep assesstment into the

parliament were reluctant to include such

issue would identify the following as

provisions

principal

women's

their focus on women to be negatively

involvement in the peacebuilding process

discriminatory to men. Women were

.

considere only as objects of political

reasons

limiting

First, cultural paradigm in Aceh

have restricted women's involvement in

of

organisation

LoGA,

male

concerned

members

of

because they considered

processes, not active subjects .

the political spehere. Many Acehnese

Third, women's organizations cite

men believe that women do not have a

exhausted capacity as a critical factor

role to play in politics. Interestingly, most

limiting their involvement in implementing

Acehnese women submit to the same

the MOU. Women organizations in Aceh

gender constructions and are therefore

are finding it hard to conduct their

confine themselves from engaging on

grassroots activities and contributing to

political issues . Despite a record of

higher

advocating

fostering

advocacy due to the lack of human

barely

resources. Adding to this is the fact that,

for

reconciliation, 32

peace and women

were

level

policy

discussions

and




while male counterparts in NGOs work

for them. The signing of the Helsinki

full-time, a large number of women

agreement on the 15 August 2005 has

activists contribute only on a part-time

brought a sigh of relief to the battered

basis as they have other, especially

local population and the nation in general

family, obligations . As for financial

after decades of protracted conlflict and

resources, they are not the issue, as

the devastating tsunami disaster in 2004.

donors have channelled more funds than

For Acehnese women, the Helsinki

the organisations capacity can absorb .

peace agreement has a greater meaning. Women feel that with peace in Aceh they

Despite the above limitations, it is

can regain their freedom. Freedom to

important to take into account the

farm, to do business, to work and to

contributions that Acehnese women have

travel . With the new sense of freedom,

made to the MOU's implementation and

women are looking forward to having

to ensuring that women's rights in Aceh

more

are represented in this process.

themselves freely in the peacebuilding

opportunities

process

in

order

to to

express

develop

and

NGO & EMPOWERMENT OF WOMEN

reconstruct Aceh. The urge to voice their

IN ACEH'S PEACE PROCESS

concerns and make decisions on issues

In Aceh's case, NGOs are crucial

relating to health and education are

elements in building peace and justice.

becoming

When

societal

before, the main problem in Aceh's

development of Aceh, it has to be

peace process related to gender issues

underlined that the local NGO has played

is the exclusion of women from the

a pivotal role already through the years

peace process itself. Womens concerns

of conflict. These local NGOs have been

and views were marginally accomodated

actively searching for various ways of

by signatories of the MOU leading to

obtaining peace despite that fact that

specific laws that take women and

many were silenced and shut down .

children into account being neglected.

However

also

During the drafting of the Law on

new

Governance of Aceh for instance, only

generation of Acehnese who have been

two women were involved and out of 15

commited to develop Aceh in a peaceful

gender related issues that was proposed,

and non-violent way. An unargurable fact

only 6 were taken into account in the

that can be obtained from all Acehnese,

draft that was sent to Jakarta . After the

both men and women is that peace and

peace agreement was signed between

the maintenance of peace is a top priority

the government and GAM, attempts were

looking

contributed

this to

at

the

situation the

rise

has of

a


more

intense.

As

stated

33


made

by

women

activist

to


have

 The establishment of regular meeting

women's voices and concerns heard in

and improved communication among

processes like law development and

NGOs, local government, national

distribution of donor assistance. The

government

government also has made efforts to

community.

and

international

address these concerns through the

 The initiation of dialogues between

bureau for Women's Empowerment at

women's groups and key stakeholders

the Governors office. Limited resources,

in the peace process.

however, were seen to be a constraint for the bureau .

 Improved understanding of the MOU and peace process so far among

With the growing urge of voicing their concerns and getting involved in the

women NGOs.  Enhanced capacity of women's NGOs

decision making processes of Aceh,

to

women begun to engage on building

populations about the peace process

women grassroots NGOs coordinated by

and solicit information about womens

single networks such as the Womens

needs.

educate

their

beneficiary

Peace Network. The Woman's Peace Network was established in Desember

Due to the limitations imposed on

2005 with purpose of women's groups

women participate actively and openly in

working

for

the peace process, the constructions of

women to get more information about the

structures in parallel (NGOs) to the

peace process, and above all, to support

various institutions mandated with the

the maintenance of peace in Aceh. It

MOU's implementation, such as the

includes 26 organisations. These NGOs

Womens

under the coordination of larger NGOs

Womens Policy Network, women have

such

Network

been able to assist the implementation of

involved in socialising peace, Women's

the MOU while at the same time ensuring

Policy

that

together

the

more

Womens

Network

closely,

Peace

involved

establishing

gender mainstreaming from a regulatory

Peace

womens

Network

rights

are

and

the

taken into

consideration at the process.

and law point of view have lead to the following developments in gender equility and mainstreaming in Aceh:

CONCLUSION As women represents the majority

 The establishment of more women

of the Acehnese people, they also form

organization networks that are familiar

the majority of the decision makers in a

with women's issues.

democratic system. The empowerment of women in the decision making process in

34



Aceh


would help contribute to the

community related issues should be

peacebuilding process which aims at

established.

creating sustainable peace. As shown in

request funding from the international

this research, the role of NGOs as

community to provide aid for women

parallel institutions of structure mandated

NGOs

by the MOU has enable Acehnese

organisations in Aceh.

women

to

do

their

part

in

or

Government

gender

could

also

mainstreaming

the

implementation of the MOU, thus making a

significant

contribution

to

the

peacebuilding process in Aceh. Due to the limitations imposed on women participate actively and openly in the peace process, the constructions of structures in parallel (NGOs) to the various institutions mandated with the MOU's implementation, such as the Womens

Peace

Network

and

the

Womens Policy Network, women have been able to assist the implementation of the MOU while at the same time ensuring that

womens rights

are taken

into

consideration at the process. Although the presence of NGOs has brought significant change in lives of many

women

in

Aceh

by

having

forwarding their voices and concerns to stakeholders

of

the

MOU,

more

assistance is needed specifically from the

national

international

government

community

to

and

aid

the

activities of NGOs. Training on women's rights

and

programmes

gender should

sensisitive

be

introduced.

Proper representation of women in all organizations

and

bodies

deals

that

decision-making especially


to 35



REFERENCE

Aceh, S . P. (2006, May 25). Womens Involvement in the Aceh Peace Process. (C. M.Initiative,

United

Nations

Development

Fund for Women. Kamaruzzaman, S. (2008) . Agents for

Interviewer)

change : T he role s of women in

Andarlini, S. N. (2000). Women at the

Aceh's peace process. In C.

Peace Table: Making a

Resources, Reconfiguring politics

Difference. New York: The United

: the Indonesia – Aceh peace

Nations Development Fund for

process (pp. 70-71). London:

Women (UNIFEM).

Conciliation Resources.

Ayissi, A . &. (2006) . Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone. United Nations CIDA . (1998). Gender Equality & Pe acebuilding: An Operational Framework. Canadian International Development Agency. Clark, G. (1998) . The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in the Philippines. London: Routledge Press. Corrin, C. (2008). GENDER AUDIT OF RECONSTRUCTION PROGRAMMES

IN

SOUTH

EASTERN EUROPE. New York: The Urgent Action Fund and The World's Commision for Refugee Women and Children. UNIFEM. (2005). Securing the Peace: Guiding Community

the

International

towards

Women's

Effective Participation throughout Peace Processes. New York:

36

Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

PERANAN NGO SEBAGAI REPRESENTASI PEREMPUAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA IMPLEMENTASI CEDAW DI MALAYSIA

Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli [email protected], [email protected]

This article aims to discuss the role of NGOs in the efforts of empowering women in Malaysia through political representation that cross national boundaries. This Political representation happened after the Government of Malaysia ratifies the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and sent it to the CEDAW Committee: The First and The Second Report of Malaysia CEDAW in 2004. Through CEDAW, women NGOs had the opportunity to represent Malaysian woman by including them into NGO Shadow Report CEDAW Malaysia at the 35th session, May 22, 2006. Thus, this paper has three objectives studies, first, is to highlight CEDAW’s system that has enabled NGOs representing women globally. Second, is identify NGOs and played a substantive role. Third, analyzing the strength of NGO’s influence to ensuring the Malaysian Government and the progress of CEDAW’s domestication and women empowerment in Malaysia. Qualitative methods used to conduct interviews with 13 respondents among woman NGOs who has been involved directly and indirectly in the structure of CEDAW. Emphasis was also given to official documents, especially records Conclusion-732 Meeting-35th Session of the CEDAW Committee and Conclusions Comments of the CEDAW Committee. Primary data was obtained through observation and participation by attending 17 meetings, workshops and conventions that related to the women affairs in Malaysia which has been held during 2007 to 2009. This article will apply the social constructivist approach to global politics and upholding the feminist epistemology has been to strengthen the role of NGOs in the context of female political representation across the national border. This article finding that there are at least 30 NGOs showed involved descriptively. In terms of substantive representation, at least 24 roles have played a substantive role in voicing the interests of Malaysian women in the global governance. Keywords: NGOs, Women's Movement, Women Political Rights

PENDAHULUAN

India, bumiputera Sabah dan Sarawak.

Menurut Wanita,

data

Keluarga

Malaysia

pada

Kementerian

dan

tahun

Masyarakat 2010,

kaum

Terdapat

juga

golongan

warganegara asing seperti warganegara Indonesia, Filipina, Thailand, Cambodia

perempuan di Malaysia terdiri dari 49.1%

dan

populasi,

dari

sebanyak

60.4%

Malaysia.

beragama

Islam,

27,738,900 Sebanyak

yaitu

13,614,600

orang 32%

rakyat

Dari

segi

rakyat 19.2%

agama, Malaysia beragama

Buddha, 9.1% beragama Kristian, 6.3%

kebawah, 63.3% berusia 15 hingga 64

Hindu, 2.6% beragama Confusion dan

tahun dan 4.7% berusia 65 tahun keatas.

Toaism, 0.8% agama puak, 0.8% tidak

Perempuan

mempunyai agama dan 0,7% agama

Malaysia

14

Rohingya.

tahun

di

berusia

perempuan

terdiri

dari

berbagai kaum yaitu Melayu, China, Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

lainnya. 37

Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan …

Awal

tahun

1960an,

agenda

pemberdayaan perempuan di Malaysia telah

mulai

ternyata

dijalankan.

Agenda

membuahkan

hasil

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli dan

kemajuan

pemberdayaan

perempuan di Malaysia.

ini dan

dibuktikan dengan tercapainya jumlah

KONSEP

REPRESENTASI

POLITIK

TRASNASIONAL

yang tinggi pada tingkat perempuan yang

Representasi segala

sektor

berbagai aktifitas dalam menyuarakan

serta

pembuat

yang

pendapat

mungkin akan terealisasikan jika tidak

berbagai proses membuat keputusan.

ada

yang

Representasi politik dapat terjadi jika

berupaya mewakili, menyuarakan dan

terdapat aktor yang hadir menyuarakan,

memobilisasi kepentingan perempuan.

mendukung,

Tulisan ini memberi tumpuan kepada

bertindak bagi kepentingan golongan-

pemberdayaan

golongan

perempuan

representasi

politik

kepentingan

dengan

keputusan. Namun, jumlah ini tidak

organisasi

dan

berkaitan

adalah

belajar di universitas, peningkatan dalam pekerjaan

hal

politik

dalam

melambangkan

yang

diwakili.

dan

Konsep

ini

perempuan yang telah dijalankan oleh

adalah kompleks karena ia melibatkan

berbagai NGO perempuan dalam proses

berbagai aktor dan mewakili berbagai

implementasi domestik Convention on

golongan serta masalah. Namun, ia

Elimination

against

seringkali dianggap sebagai konsep yang

Women (CEDAW) di Malaysia. Bentuk

berkaitan dengan struktur dan forum di

representasi politik ini merupakan bentuk

tingkat nasional saja. Menurut Zapplan

representasi yang melintasi batas-batas

(1996), Castiglione and Warren (2004),

negara yang berhasil diwujudkan dengan

Rehfeld (2006, 2009), Urbinati (2003),

adanya ruang dan forum-forum yang

Mansbridge (2005) dan Dovi (2006),

mewakili

transformasi politik global dan domestik

of

Discrimination

perempuan

dalam

tingkat

global.

telah menyebabkan perubahan dalam Maka, tulisan ini mempunyai tiga

objektif

kajian

yaitu

pertama,

bentuk dan sifat konsep representasi politik.

Fenomena

globalisasi

telah

mengetengahkan mekanisme CEDAW

membolehkan berbagai aktor tertentu

yang telah membolehkan NGO mewakili

berpartisipasi di tingkat global terutama

perempuan di tingkat global. Kedua,

dalam isu-isu yang lintas batas politik

mengkaji NGO dan peranan substantif

nasional.

yang

perempuan dapat diwakili oleh berbagai

telah

menganalisis

dimainkan. kekuatan

NGO

Ketiga, dalam

mempengaruhi Pemerintahan Malaysia

aktor

Golongan

yang

berupaya

lemah

seperti

menggunakan

forum global.

dalam memastikan domestikasi CEDAW 38


Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli


Terdapat peningkatan partisipasi pergerakan

sosial

dan

NGO

Dalam tulisan ini, NGO merupakan aktor

telah

yang mewakili kepentingan perempuan

berhasil mempengaruhi rakyat dalam

Malaysia di tingkat global yang telah

menyuarakan

menghantar

tuntutan-tuntutan

memenuhi

dan

demi

Laporan

NGO

Shadow

memperjuangkan

mengenai Laporan Pertama dan Kedua

kepentingan golongan-golongan rakyat

CEDAW Pemerintahan Malaysia (2005).

yang berbeda baik dari segi bangsa,

Aktor-aktor

gender, ketidakmampuan fisik bahkan

perempuan di Malaysia terdiri dari tiga

orientasi

aktor

seksual.

mempengaruhi

Hal

konsep

ini

telah

representasi

yang

utama

berperan yaitu

mewakili

CEDAW-PBB,

Pemerintah Malaysia dan masyarakat

politik ini (Held & Mcgrew 2002; Antrobus

sipil.

2004; Mayo 2005). Representasi politik

kerangka CEDAW yang terdiri dari Pasal

perempuan adalah salah satu bentuk

1 hingga Pasal 30. Satu kerangka,

representasi yang lintas batas negara

struktur dan situasi yang membolehkan

dan menjadi salah satu agenda global

aktifitas representasi berlangsung adalah

karena

dari

CEDAW sebagai forum global yang

populasi dunia (Phillips 1998; Karam

berada dalam ruang sosialisasi politik

1998;

global.

ia

melibatkan

Antrobus

separuh

2004).

Untuk

Hal-hal

yang

diwakili

adalah

menganalisis konsep representasi politik

Zapplan (1999), Dovi (2006),

ini, Dovi (2006) mengetengahkan empat

Urbinati (2006), Mansbridge (2005) dan

komponen utama representasi politik

Castiglione

&

yaitu;

berpendapat

bahwa

1) Aktor

yang

mewakili

organisasi, pergerakan

kali hanya terbatas pada representasi politik formal saja. Oleh karena itu,

yang yang

diwakili

seperti

diwakili

seperti

4) Satu kerangka, struktur dan situasi membolehkan

representasi

kajian

atau agen

pendapat, kehendak atau pemikiran.

yang

teori,

demokrasi dan representasi politik sering

kawasan, rakyat, kaum atau gender. 3) Sesuatu

(2005)

seperti

pemerintahan. 2) Golongan

Warren

berlangsung

aktifitas dalam

konteks politik.

konsep representasi tersebut bersifat sukar dan rumit (elusive) serta hanya digunakan untuk aktor politik negara dalam

konteks

kawasan.

Teori

menjelaskan

yang ini

negara

tidak

dan

berupaya

perkembangan

gerakan

sosial serta organisasi tidak formal yang kini

sering

mewakili

kali

berperanan

golongan-golongan

dalam tertentu

terutama golongan lemah dan minoritas. Selain Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

itu,

hubungan

di

antara 39


representasi

politik

formal

dan

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli diwakilkan dengan ide saja. Perempuan

representasi politik tidak formal ini tidak

perlu

dapat dijelaskan oleh teori dan kajian

perempuan

representasi politik yang terbatas. Maka,

memastikan kebijakan serta keputusan

tulisan ini mencoba mengembangkan

pemerintah sesuai dengan keinginan,

konsep representasi politik ini dengan

kepentingan

menerapkan

Keberadaan representasi deskriptif ini

dan

menganalisis

hadir

untuk

mewakili

secara

dan

kaum

fisik

situasi

perempuan.

representasi politik tidak formal dan

dapat

meluaskan

pada

representasi substantif. Sapiro (1998)

ruang sosialisasi politik global yang tidak

berpendapat bahwa representasi dari

terbatas pada negara dan kawasan.

populasi perempuan diperlukan karena

kajian

Tulisan kepada pandang

ini

representasi

memberi

memastikan

demi

peningkatan

tumpuan

populasi ini mempunyai pendapat dan

sudut

corak pemikiran tersendiri. Golongan

dan

perempuan berupaya memberi kesan

pengaplikasian

dua

representasi

politik

mengukur sejauh manakah keberadaan

proaktif

aktor yang mewakili perempuan dalam

politik dan membuat keputusan yang

ruang kepemerintahan global berperan

lebih seksama dalam negara.

demi

kepentingan

Malaysia.

Dua

perempuan sudut

dalam

institusi,

kepimpinan,

di

Di Malaysia, kepentingan dan

pandang

penjabaran dari representasi deskriptif

representatif politik yang ditumpukan

perempuan

adalah

representasi

perspektif lokal dan nasional oleh Lenore

pandang

(1981), Dancz (1984), Nik Safiah Karim

representasi substantif. Sudut pandang

(1984), Jamilah Ariffin (1984), Rashila

representasi

untuk

Ramli (1998, 1998ª, 1999, 1999a), Saliha

menjawab persoalan berkaitan dengan

Hassan (2005), Sharifah Zaleha Syed

sejauh manakah aktor yang mewakili

Hassan

melambangkan golongan yang diwakili

Mohammad (2001, 2002) dan Lai Suat

dan adakah aktor tersebut mempunyai

Yan (2003, 2004). Ahli-ahli akademik ini

persamaan dari segi rupa, pengalaman

juga mempercayai bahwa representasi

dan situasi kehidupan. Phillips (1998)

deskriptif

mengetengahkan

‘politik

memastikan pembangunan representasi

kehadiran’ bagi mengantikan konsep

substantif. Sudut pandang representasi

representasi tradisional yaitu ‘politics of

substantif merujuk kepada tindakan yang

idea’. Bagi Phillips (1998) golongan

dijalankan oleh aktor yang mewakili

minoritas perlu mempunyai aktor yang

untuk memenuhi kepentingan, kehendak

mewakili secara fisik dan bukan hanya

dan pendukung agenda komunitas yang

sudut

deskriptif

40

pandang

dan

sudut

deskriptif

adalah

konsep

telah

(1998,

diwacanakan

2006),

merupakan

upaya

dari

Maznah

untuk




diwakili. Analisis representasi substantif

Pemerintah Malaysia untuk memastikan

ini merujuk kepada hasil dan usaha yang

diskriminasi

telah dijalankan oleh berbagai aktor

dihapuskan. Pemerintah Malaysia telah

yang mewakili kepentingan golongan

menyiapkan

yang diwakili

2006).

Kedua CEDAW pada tahun 2004 dan

Dalam hal ini, kajian ini menggunakan

mengutus sejumlah besar delegasi untuk

pendekatan ‘hal pribadi adalah politik’

mempresentasikannya pada tahun 2006.

(the

Ini

(Sanbotmatsu

personal

is

political)

yang

terhadap

Laporan

menunjukkan

perempuan

Pertama

bahwa

dan

walaupun

dipopulerkan oleh feminis radikal dan

terdapat limitasi dari segi undang-undang

1

telah diterima oleh aliran feminis lain.

dan status CEDAW sebagai konferensi

Representatif

internasional,

substantif

juga

dinilai

Pemerintah

Malaysia

melalui upaya dan power yang dimiliki

menyetujui kesepakatan kepemerintahan

oleh berbagai aktor yang mewakili dalam

global yang perlu dilaksanakan oleh

mengetengahkan agenda perempuan di

pemerintah

Malaysia

CEDAW. Hal ini merupakan legalisasi

CEDAW.

melalui Maka,

kerangka

kerja

representasi

politik

merupakan

suatu

pemberdayaan

perempuan

terpenting

dalam

CEDAW

negara dalam

yang

meratifikasi

berperan

sebagai

dimensi

mekanisme kepemerintahan global yang

yang

telah mewujudkan representasi politik

memastikan

perempuan di Malaysia yang diwujudkan

domestikasi CEDAW di Malaysia.

dalam

ruang

sosialisasi

politik

kepemerintahan global. CEDAW: Mekanisme Pemerintah Global

Analisis normatif kepemerintahan global dapat digunakan untuk mengukur

Sebagai konferensi internasional,

kekuatan CEDAW sebagai platform dan

CEDAW mempunyai beberapa limitasi

mekanisme

yang disebabkan oleh sejarah hubungan

membolehkan

internasional yang mendukung prinsip

aktor untuk

state-centric.

Malaysia. CEDAW merupakan salah satu

Namun,

keberadaan

global

yang

keberadaan mewakili

telah berbagai

perempuan di

peraturan kepemerintahan global telah

dari sembilan

perjanjian hak asasi

membolehkan CEDAW mempengaruhi

manusia utama yang didukung oleh PBB dan merupakan perjanjian internasional

1

Terdapat berbagai aliran feminis yang dipengaruhi dan mengkritik aliran rasional yaitu feminis liberal, feminis maxis, feminis radikal, feminis poskolonial dan feminis posmodern. Walaupun menyadari kemajemukan pendekatan dan interpretasi feminis, kajian ini lebih tertumpu kepada sasaran utama feminis saja yaitu untuk memastikan tidak ada kesamaan dan kesetaraan perempuan. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

hak

asasi

manusia

yang

terbanyak

diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB yaitu 186 negara dari 192 negara (Womenwatch

DAW,

CEDAW-PBB

2009). Dalam tulisan ini, CEDAW tidak 41


dinilai

hanya

konferensi

sebagai

salah

satu

hak

asasi

internasional

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli (Karl

1995; Womenwatch

2010).

Kedua,

DAW-PBB

prinsip-prinsip

yang

manusia saja, tetapi ia juga merupakan

terkandung dalam CEDAW adalah hasil

salah satu mekanisme global yang telah

dari

mewujudkan

internasional

ruang

sosialisasi

kepemerintahan global.

pengabungan yang

enam

konferensi

terdahulu

yaitu

Convention for the Supression of Traffic

Menurut Dingwerth (2003, 2004),

in Persons and Exploitation of the

terdapat tujuh prinsip utama mekanisme

Prostitution of Others (1949), Convention

kepemerintahan global yang diwujudkan

Concerning Equal Remuneration for Men

melalui

seperti

and Women Workers for Work of Equal

CEDAW yaitu partisipasi, ketermasukan,

Value (ILO) (1951), Convention on the

akauntabilitas, efektifitas, timbal balik

Political

(reciprocity),

dan

Convention Concerning Discrimination in

rasionalitas. Tulisan ini menganalisis

Respect of Employment and Occupation

CEDAW

(ILO)

institusi

internasional

universalitas

sebagai

mekanisme

Rights

(1958),

of

Women

Convention

(1952),

against

kepemerintahan global dari tiga aspek

Discrimination in Education (UNESCO)

yaitu latar belakang CEDAW, Pasal 1

(1962) dan Convention on Consent to

hingga Pasal 16 dan sistem struktur

Marriage, Minimum Age of Marriage, and

CEDAW.

Registration of Marriage (1964). Hal ini menunjukkan

a. Sejarah Terbentuknya CEDAW Sejarah menunjukkan

terwujudnya eksistensi

CEDAW prinsip

merupakan

bahwa konferensi

CEDAW yang

bersifat

universal dari segi aspek-aspek yang mewakili perempuan.

partisipasi dan universalitas. Pertama, CEDAW adalah konferensi internasional

b. Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW.

yang terbentuk dari hasil partisipasi dan jaringan kerja NGO perempuan global2

Pertama, sebagai konferensi hak asasi

manusia

CEDAW

telah

menyiapkan definisi diskriminasi yang 2

Gerakan dan organisasi perempuan global (terutamanya Barat) telah mulai semenjak pendirian League of Nations. Ketika PBB berdiri, gerakan perempuan global ini telah memastikan isi Piagam PBB (1945) mendukung kesetaraan dan keadilan di antara lelaki dan perempuan. Pada tahun 1946, Commission on the Status of Women (CSW) telah didirikan dan menjadi mekanisme utama mempromosi kepentingan perempuan dunia. Usaha pergerakan perempuan global ini semakin menanpakkan hasil apabila Deklarasi Universal Hak Kemanusiaan juga telah mengakui kesetaraan gender (Karl 1995; Womenwatch DAW-PBB 2010). 42

mendukung prinsip universalis. Pasal 1 menyatakan; For the purposes of the present Convention, the term ‘discrimination against women’ shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on basis of equality of men and women, of human rights and Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011



fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Pasal 1 ini telah secara teliti memberi definisi

diskriminasi

dalam

dukungan

yang

termasuk

terhadap

prinsip

universalitas. Hal ini berbeda dengan definisi

yang

telah

dibuat

oleh

perwakilan terhadap perempuan dari kandungan Pasal 1 hingga Pasal 16. Berikut

adalah

The is no clear definition of the term ‘discrimination against women’. However, for practical purposes, it is often interpreted to mean treating women differently to men to detriment women.

dan

Kedua

CEDAW Malaysia 2004)

pasal

dalam

yang

mempunyai

sangat

mendukung

sempit prinsip

ruang

lingkup

dan

tidak

universalitas.

Definisi ini menjadi lebih sempit lagi karena ditambah dengan pernyataan bahwa pemerintah Malaysia mendukung implementasi tradisi dan adat yang notabene nya membedakan peran lakilaki dan perempuan. Ini menunjukkan Pemerintah Malaysia tidak menerima prinsip universalitas yang disebabkan oleh

keberpihakan

mutlak

terhadap

kepentingan adat dan tradisi. Dalam analisis hak asasi manusia, Malaysia mendukung doktrin relativis berbandang doktrin universalis yang didukung oleh CEDAW dan konferensi-konferensi hak asasi manusia lain. Sifat universalitas CEDAW juga dapat dilihat dari segi aspek-aspek

yang

CEDAW

menggambarkan dan

prinsip

masuknya

semua

ini

universalitas golongan

apapun

terhadap

perempuan harus dihapuskan. Tabel 1 menunjukkan ringkasan Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW. Tabel 1 : Ringkasan Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW Artikel Artikel 1

Definisi diskriminasi yang diberikan oleh Malaysia

yang

menunjukkan isi CEDAW. Enam belas

diskriminasi

Permulaan

1

perempuan dalam memastikan bentuk

Pemerintah Malaysia yaitu;

(Laporan

Tabel

Kandungan Artikel Definisi ‘diskriminasi terhadap perempuan’. Artikel 2 Penolakan ‘diskriminasi terhadap perempuan’ dan komitmen untuk menghapuskannya. Artikel 3 Kesamaan dan kebebasan hak perempuan dan laki-laki. Artikel 4 Special measures. Artikel 5 Implementasi tradisi dan stereotype. Artikel 6 Eksploitasi perempuan dan pelacuran. Artikel 7 Kehidupan publik dan politik. Artikel 8 Representasi dalam organisasi internasional. Artikel 9 Kewarganegaraan. Artikel 10 Pendidikan. Artikel 11 Pekerjaan dan hak-hak pekerja. Artikel 12 Kesehatan. Artikel 13 Hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Artikel 14 Perempuan luar kota. Artikel 15 Hak-hak perundangan dan kapasitas perjanjian. Artikel 16 Keluarga dan perkawinan. Sumber: Diolah oleh penulis dari CEDAW (2010)

mencerminkan


43


c. Struktur CEDAW Analisis

struktur

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli oleh berbagai aktor global lain terutama

dan

mekanisme

agen-agen PBB dan NGO bagi agenda

CEDAW dapat dibagi menjadi dua, yaitu

perempuan. Keterlibatan Perhimpunan

analisis struktur melalui jaringan dasar

Agung PBB, ECOSOC dan CSW telah

global dan sistem penyerahan dan ruang

dinyatakan dalam Pasal 21 CEDAW. Ia

lingkup

CEDAW

menyatakan bahwa laporan pengambilan

melalui jaringan global dengan Negara-

keputusan dan pergantian ketua CEDAW

negara anggota PBB, agen PBB dan

dilakukan pada setiap Sidang Umum

konferensi-konferensi

PBB

CEDAW.

internasional.

Struktur

perempuan

Jaringan

ECOSOC

mengenai

global

aktifitas, serta saran yang berasaskan

menjadikan isi CEDAW salah satu dasar

penelitian laporan-laporan dan maklumat

penting dalam membuat keputusan dan

yang

resolusi seperti di konferensi-konferensi

anggota.

perempuan sedunia. Selain itu, CEDAW

diteruskan ke CSW oleh Majelis Umum

juga

politik,

PBB. CSW merupakan komponen PBB

dan

yang bertanggungjawab merancang dan

penyelidikan. Gambar 1 menunjukkan

menjadikan CEDAW sebagai sebuah

jaringan global CEDAW,

konferensi

mendapat

pembentukan,

dasar

melalui

sokongan pembiayaan

diperoleh

dari

Laporan

negara-negara tersebut

internasional.

akan

Keterlibatan

agen-agen PBB yaitu OHCHR, UNIFEM Gambar 1: Jaringan Dasar Global

dan INSTRAW adalah berdasarkan misi,

CEDAW.

prinsip dan objektif yang berlandaskan isi CEDAW. DAW dan OSAGI adalah dua badan

yang bertanggungjawab dalam

melaksanakan dokumentasi, menerima dan

membuat

laporan.

CEDAW.

Semenjak tahun 2009, tugas ini telah dipindahkan ke OHCHR. Gambar 1 juga menunjukkan 186 negara-negara anggota PBB yang telah Sumber: Sharifah Syahirah (2011)

meratifikasi CEDAW. Sebagai konferensi internasional, ratifikasi dari 186 negara

Gambar 1 menunjukkan keberadaan

anggota

berbagai aktor yang mempunyai jaringan

terbesar berbanding dengan konferensi-

dasar global dengan CEDAW. Jaringan

konferensi hak asasi manusia lain. Ini

dasar global termasuk prinsip, visi misi

menguatkan

dan pasal-pasal CEDAW telah didukung

melalui jaringan dasar global. Dalam

44

merupakan

sistem

ratifikasi

yang

kepemerintahan


Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli konteks

Malaysia,


negara-

CEDAW. NGO bertugas menyiapkan

negara anggota PBB ini dapat dilihat

laporan NGO Shadow jika pemerintah

ketika

mengeluarkan

para

peranan

anggota

penambahan

laporan

resmi.

Dalam

pengecualian

konteks Malaysia, terdapat dua NGO

dibuat

oleh

utama yaitu NCWO dan JAG yang

Pemerintah Malaysia. Pasal 23 hingga

terlibat secara langsung dalam proses

Pasal 30 telah menyatakan mengenai

ini. Proses penyerahan dan pembuatan

status, jaringan kerja dan hubungan

laporan ini

konferensi dengan negara-negara yang

regional dan global seperti IWRAW-Asia

telah meratifikasinya. Ciri rasionalitas

Pasifik.

dapat dilihat melalui Pasal 23 yang

‘mediator’

menyatakan tidak ada provision dalam

kepentingan dan prosedur yang perlu

konferensi yang boleh menentukan yang

diikuti oleh NGO dan negara anggota

mana yang lebih sesuai untuk mencapai

apabila

kesamaan

mempresentasikan

kebijakan

dan

membantah

yang

telah

antara

laki-laki

dan

juga

NGO

melibatkan

ini

berperan

dalam

sudah

NGO

sebagai

menjelaskan

bersedia laporan

untuk masing-

perempuan yang mungkin terkandung

masing. Dalam sesi ke-32 pembuatan

dalam

laporan

perundang-undangan

negara

CEDAW,

para

pembuat

anggota dan konferensi internasional,

keputusan CEDAW yang sudah satu

perjanjian atau persetujuan yang dibuat

suara kemudian saling menyetujui untuk

untuk

Ciri

mengkaji dan memperincikan peranan

akauntabilitas juga didukung oleh Pasal

NGO sebagai salah satu pendukungnya

24 yang menyatakan bahwa negara-

(IWRAW-Asia

negara

untuk

sistem kepemerintahan melalui jaringan

yang

dasar global CEDAW adalah berasaskan

negara

tersebut.

anggota

mengambil

berjanji

semua

langkah

diperlukan di tingkat nasional dengan maksimal

untuk

mencapai

Pasifik

2010).

Maka,

prinsip partisipasi dan universalitas.

hak-hak

Sistem

sepenuhnya yang telah dibahas dalam

pembentukan

laporan

CEDAW

konferensi.

mendukung

semua

prinsip

rasionalitas, partisipasi, akauntabilitas,

kepemerintahan

global.

transparansi dan timbal balik didukung

menerangkan mengenai pemilihan pihak-

oleh Pasal 25, Pasal 26 hingga Pasal 30.

pihak pemegang keputusan CEDAW

Prinsip

Keberadaan

universalitas,

NGO

nasional,

pakar

global CEDAW dapat dilihat melalui

universalitas.

partisipasi

pemegang

penyerahan dan

dalam

sistem

pembuatan laporan


dan

Pasal

17

yang terdiri dari dua puluh tiga orang

regional dan global dalam jaringan dasar

NGO

penyerahan

yang

memenuhi Pemilihan

keputusan

prinsip

pihak-pihak

CEDAW

perlu

mencakupi wakil dari setiap benua. 45



Melalui penyerahan dua jenis laporan

menggalakkan

yaitu resmi dan shadow menunjukkan

yang

sistem

prinsip

representasi tidak resmi memainkan

akuntabilitas. Sesi tidak formal bersama

peranan. Kekuatan prinsip transparansi

NGO mendukung pandangan alternatif

dalam kepemerintahan telah menjadikan

dan usaha untuk mengurangkan sifat

perbedaan status resmi dan tidak resmi

state-centric

konferensi

ini

memaparkan

sistem

ini

CEDAW

mendukung

internasional

kepemerintahan

berlaku

tidak

mewakili

aktifitas dengan

membolehkan

menghalangi perempuan

representasi

NGO

dari

untuk

perspektif

yang mementingkan prinsip

apapun melalui Laporan Shadow. Zaitun

partisipasi, timbal balik dan rasionalitas,

Kassim (2007), Ivy Josiah (2007) dan

sedangkan sesi tanya jawab di antara

Rozana

pemerintahan dengan pemimpin CEDAW

walaupun waktu yang diberikan untuk

yang disaksikan oleh NGO menunjukkan

NGO

sistem

CEDAW

ini

mendukung

ciri-ciri

Isa terbatas,

(2007)

menyatakan

pemimpin-pemimpin

seringkali

mempercepat

akuntabilitas, transparansi dan timbal

Laporan Shadow dalam sesi soal jawab

balik. Ciri-ciri transparansi juga dapat

dengan pemerintahan. Dalam konteks

dilihat

Malaysia,

melalui

usaha

memasukkan

kajian

ini

tersebut

berkaitan dengan laporan CEDAW dalam

menunjukkan struktur CEDAW yang

satu wadah dengan dokumentasi DAW

telah berupaya kepada NGO untuk

dan OHCHR. Dokumentasi dan bahan-

mewakili perempuan di tingkat global.

dilihat

dalam

NGO

regional

seperti

IWRAW-Asia Pasifik. Walaupun, status

resmi

CEDAW kepada

Gambar

hal

semua dokumentasi dan transkrip yang

bahan mengenai CEDAW juga bisa

berlaku.

mendapati

2

Gambar 2 juga menunjukkan peranan dua aktor utama lain yang terlibat yaitu Pemerintah Malaysia dan

memberi partisipasi

pemerintahan negara dan status tidak

agen PBB Division for the Advancement of

Women

(DAW)

serta

pemimpin

CEDAW.

resmi kepada NGO. Namun, sistem ini

46




Gambar 2: Struktur dalam Laporan Pelaksanaan CEDAW

Sumber: IWRAW-Asia Pasifik (2010)

Setelah

Pemerintah

Malaysia

perempuan di Malaysia. Dua dokumen

menyerahkan laporan resmi, pihak DAW

dari pihak NGO ini diteliti oleh pemimpin

telah menjadwalkan sesi perumusan

CEDAW

dan

informasi

memasukkan

laporan

resmi

tabel

tersebut

sesi

serta

ke

dalam

dan

dibandingkan

dalam

Pemerintahan

dengan

laporan

Malaysia.

resmi Setelah

dokumentasi DAW. Kemudian, satu Pre-

penelitian ini, satu persatu isu-isu kritis

sessional Working Group Pemimppin-

mengenai

pemimpin

diserahkan pada 10 Februari

CEDAW

diadakan

untuk

perempuan

di

Malaysia 2006

meneliti laporan resmi. Dalam sesi ini,

kepada pihak Pemerintahan Malaysia

Pemimpin CEDAW telah menguraikan

untuk dijawab dan diserahkan kembali

isu-isu perempuan yang perlu dijelaskan

kepada pemimpin CEDAW dalam tempo

dengan

enam minggu.

lebih

mendalam

oleh

Pemerintah Malaysia. Pada masa yang

Pada

bulan

Mei

2006,

sama, NGO di Malaysia telah membuat

Pemerintah Malaysia dan NGO telah

laporan

hadir untuk membahas laporan. NGO

dengan

NGO Shadow isu-isu

dan

penting

sejalan

mengenai


terlebih

dahulu

membahas

Laporan 47


NGO

Shadow

kepada

pemimpin

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli Memorandum

on

The

Concluding

CEDAW hari kedelapan sesi ke-35 yaitu

Comments from Committee for the

22 Mei 2006. Kemudian pada 24 Mei

Convention on the Elimination of All

2006, delegasi Pemerintah Malaysia

Forms of Discrimination against Women

yang

Tahir

(CEDAW) to the Ministry of Women,

kepada

Family and Community Development,

Pemimpin CEDAW. Sesi pembahasan

Malaysia dengan mengetengahkan isi

dan perumusan yang disertakan dengan

kandungan

sesi

CEDAW (2006). Proses penyerahan dan

diketuai

membahas

oleh

laporan

tanya

jawab

Faizah resmi

tersebut

telah

Kesimpulan

berlangsung selama 5 jam 20 menit

pembahasan

yaitu dari jam 10 pagi hingga 1 siang

Kedua CEDAW Malaysia (2004) dan

dan 3 petang hingga 5.20 petang. Ketika

Laporan NGO Shadow (2005) telah

sesi ini berlangsung, enam wakil NGO

menunjukkan besarnya kekuatan NGO

juga turut hadir sebagai pemerhati dan

dalam memastikan Pemerintah Malaysia

pencatat

mendomestikasi CEDAW di Malaysia.

tindakan

susulan

bagi

Laporan

Pemimpin

Pertama

dan

pelaksanaan CEDAW yang dinyatakan oleh

delegasi

Pemerintah

Malaysia.

BERBAGAI EKSISTENSI NGO:

Selepas sesi tersebut pada 31 Mei

ANALISIS REPRESENTASI

2006,

DESKRIPTIF

Pemimpin

CEDAW

telah

membuat kesimpulan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Malaysia untuk merumuskan tindakan selanjutnya di tingkat nasional. Hasil dan kesimpulan ini

juga

telah

dimasukkan

dalam

dokumentasi DAW demi memudahkan pihak mana saja terutama NGO yang mengetahui

pasal-pasal

yang

perlu

digunakan untuk meneliti Pemerintah Malaysia

selepas

menghadiri

sesi

pembahasan tersebut. tersebut dilaksanakan pada 8 Maret

menyerahkan

memorandum

yang telah mewakili perempuan dalam usaha mendomestikasikan CEDAW di Malaysia. Pada tingkat awal, IWRAWAsia Pasifik yang telah berperanan dalam memberi penerangan kepada NGO

lokal

setelah

mengenai

ratifikasi

proses-proses

CEDAW

oleh

Pemerintahan Malaysia. Terdapat dua sesi pertemuan yang telah diadakan oleh NCWO dan WAO untuk memberi

Sesi Susulan dari pertemuan 2007, NGO di Malaysia yang

Tulisan ini mendapati berbagai NGO

telah

penerangan kepada NGO perempuan mengenai

CEDAW.

Sesi

ini

telah

dihadiri oleh 30 orang aktivis perempuan

kepada

menteri KPWKM mengenai pelaksanaan CEDAW 48

di

Malaysia yang bertajuk Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011



dari NGO.3 Dua sesi penerangan ini

Shanthi

telah dikelola oleh IWRAW-Asia Pasifik.

Malaya (UM).

Setelah

dua

sesi

telah disiapkan untuk dibahas dengan 28 masyarakat sipil yang terdiri dari kalangan NGO perempuan, aktivis, ahli akademik, agen pemerintahan dan parti politik. NCWO telah diwakili oleh lima orang ahlinya yaitu Prof Madya Dr. Kiranjit Kaur4, Puan Sri Prof Dr. Fatimah Hamid Don, Prof Madya Dr. Norma Mansur5, Dr. Hamidah Karim dan Usha Pillay. WAO juga telah diwakili oleh Ivy Josiah, Wathshlah Naidu, Jaclyn Kee, Lee Shook Fong and Mah Xian Shen. Dari JAG, sebanyak 10 orang terlibat yaitu Nik Noraini (SIS), Zarizana Abdul Aziz (WCC), Zaitun Kassim (WCI), Cecilia Ng (WDC), Lynn Oh (WCC), Manohari

Subramaniam

(AWAM),

Angela Foo (SAWO), Anne Lasimbang (PACOS),

Gill

Raja

(SWWS)

dan

Margaret Bedus (SWWS). Selain itu dari ahli

akademik

universitas

juga

yang

terdapat terlibat

tiga

secara

langsung yaitu Datin Dr Rashidah Shuib dari Universitas Sains Malaysia (USM), Dr. Hew Cheng Sim dari Universitas Malaysia Sabah (UNIMAS) dan Dr.

dari

Universitas

Selain itu, wakil NGO lain yang

tersebut,

Laporan NGO Shadow Malaysia (2005)

Thambiah

terlibat

adalah

Catherine

Arumanayagam (WAKE), Colin Nicholas (COAC),

Shellatay

Devadason

(Methodist Women Organization) dan Bathmavathi

Krishnan

Confederation

of

(Malaysian

Disable

Persons).

Terdapat empat wakil dari Tenaganita yaitu

Maslina

Bathmalashanee

Abu

Hassan,

Muniandy,

Aegile

Fernandez dan Dr. Irene Fernandez. Terdapat tiga wakil dari partai politik yaitu YB Chong Eng (DAP), Priscillia Yap (MCA) dan Haezreena Begum (Puteri UMNO). Terdapat juga wakil dari agen-agen pemerintahan yang terdiri dari tiga wakil dari Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yaitu Dr Rokiah Talib, Salbi

Ranting

dan

Che

Aloha

Bt

Sulaiman, seorang dari FELDA yaitu Sarifah Yusof, tiga orang dari Jabatan Pertanian yaitu Dr. Husna Sulaiman, Zaliha

Othman

dan

Redza

Baba,

seorang dari RISDA yaitu Maimun Teop Kamarudin dan seorang dari FELCRA yaitu

Azizah

Hashim.

Gambar

3

menunjukkan 28 aktor dari masyarakat sipil yang telah menyiapkan Laporan NGO Shadow (2005);

3

Lihat Annex I dalam Laporan NGO Shadow mengenai Laporan Permulaan dan Kedua Kerajaan Malaysia (2005). 4 Prof Madya Dr. Kiranjit Kaur merupakan dosen di Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. 5 Prof Madya Dr. Norma Mansur merupakan dosen di Universiti Malaya. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

49



Gambar 3: Kemajemukan Aktor Dalam Menyiapkan Laporan NGO Shadow (2005)

Melalui jumlah individu dan organisasi

Jumlah partisipasi masyarakat sipil yang

yang berpartisipasi dalam menyiapkan

terdiri

Laporan NGO Shadow (2005), dapat

akademik,

dilihat jumlah representasi deskriptif dari

pemerintahan menunjukkan sistem dan

segi jumlah perempuan dari berbagai

mekanisme

kaum dan organisasi yang mempunyai

mewujudkan berbagai aktor mewakili

tujuan khusus untuk aspek-aspek yang

perempuan di Malaysia dalam ruang

mewakili

kepemerintahan

perempuan

di

Malaysia.

dari

berbagai partai

NGO,

politik

CEDAW

telah

global.

agen

berhasil

Keterlibatan

Kemudian, pada Sesi ke-35, masyarakat

deskriptif

sipil telah diwakili oleh enam delegasi

masyarakat sipil ini disebabkan oleh

yaitu Dr.Hamidah Karim (NCWO), Zaitun

kerangka

Kassim (SIS), Ivy Josiah (WAO), Vizla

merangkumi berbagai aspek perempuan

Kumaresan (WAO), Meera Samanther

dan

(WAO) dan Zarizana Abdul Aziz (WCC).

mempunyai aspek khusus seperti bagi

Dua

golongan perempuan asing.

dari

enam

delegasi

ini

telah

berbagai

dan

ahli

setiap

CEDAW aktor

aktor

yang yang

dalam

telah terlibat

membahas laporan NGO Shadow yaitu Dr. Hamidah Karim dan Zaitun Kassim.

50




PERANAN SUBSTANTIF

telah dibahas. Peranan masyarakat sipil

Melalui analisis peranan substantif yang

melalui

dimainkan oleh NGO dalam beberapa

terutamnya

fase

NCWO, WAO, JAG dan ahli akademik

utama

dalam

kepemerintahan

kerjasama NGO

berbagai

aktor

perempuan

yaitu

CEDAW, terdapat sekurang-kurangnya

menunjukkan

24 tindakan dan peranan substantif yang

dalam mengkoordinasi dan bekerjasama

telah

dalam

dijalankan

oleh

NGO

untuk

mengumpulkan

mewakili perempuan di Malaysia di

menyiapkan

tingkat

(2005).

global.

Fase-fase

tersebut

kesungguhan

Laporan

Terdapat

mereka

data

dan

NGO

Shadow

juga

usaha

adalah; Empat fase ini telah menyiapkan

pengumpulan dana bagi pihak-pihak

platform kepada NGO perempuan untuk

yang menghadiri sesi pembahasan oleh

mengetengahkan pandangan, kritikan

WAO dan NCWO. Peranan masyarakat

dan

sipil

cadangan

pelaksanaan

mereka

kerangka

mengenai di

penting mengenai status perempuan di

Malaysia. Tabel 2 menunjukkan peranan

Malaysia telah membantu Pemimpin

substantif yang telah dimainkan oleh

CEDAW

masyarakat

kelemahan pelaksanaan

sipil

perempuan

CEDAW

dalam mengetengahkan isu-isu

terutamanya

dalam

NGO

memastikan

domestikasi CEDAW di Malaysia.

untuk

lebih

memahami CEDAW

di

Malaysia. Masyarakat sipil juga telah mengkritik dan membantah setengah kandungan laporan pemerintah. Entitas

Tabel

2

:

Peranan

Substansif

Berbagai Aktor dari Tiga Entiti Utama

ini

juga

telah

bertindak

melobi,

mempengaruhi dan mencetus keraguan mengenai laporan

setengah

isi

pemerintah.

terdapat

usaha

kandungan

Di

Malaysia,

mobilisasi

dan

meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Malaysia mengenai CEDAW seperti penyerahan memorandum dan bengkel mengenai CEDAW. Terdapat beberapa kerjasama dengan berbagai Sumber: Sharifah Syahirah (2011)

pihak khususnya masyarakat sipil yang telah

Dari

Tabel

2,

terdapat

sekurang-

kurangnya 24 peranan dan tindakan yang telah diketahui melalui analisis peranan aktor melalui empat fase yang


dijalankan

oleh

Pemerintahan

Malaysia yang diprakarsai oleh KPWKM dalam

memastikan

CEDAW

di

Malaysia.

pelaksanaan Pemerintahan

Malaysia juga telah menjanjikan dan 51



menyokong kerangka CEDAW seperti

dalam mewakili perempuan di Malaysia

menyatakan kesiapan untuk melihat

dalam tingkat global. Secara deskriptif,

kembali pengecualian bagi Pasal 5 (a)

terdapat berbagai NGO perempuan dan

dan Pasal 7 (b).

aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil yang terlibat dalam mewakili perempuan

KESIMPULAN Pembahasan

di tulisan

ini

telah

Malaysia

untuk

perlaksanaan

memastikan

CEDAW.

menunjukkan bentuk baru representasi

representasi

politik yang telah melintasi batas-batas

bahwa

negara.

kemudian

memainkan peranan dan bertindak demi

diwujudkan karena disebabkan oleh

kepentingan dan kehendak wanita di

perkembangan kepemerintahan global

Malaysia

yang

fenomena

kerangka CEDAW. Maka, representasi

globalisasi. Representasi ini bertujuan

lintas batas negara ini telah memberi

untuk mewakili golongan yang telah

ruang kepada NGO untuk terlibat secara

dipinggirkan dalam representasi formal

deskriptif dan substantif, Ia juga telah

di

kaum

memperkuat suara dan kepentingan isu

perempuan. Analisis CEDAW sebagai

dan golongan yang telah dipinggirkan

mekanisme

dalam

Representasi

dihasilkan

tingkat

ini

oleh

nasional

seperti

kepemerintahan

global

menunjukkan bahwa sistem konferensi

subtantif

Analisis

NGO

perempuan

dengan

negara

kepentingan

menunjukkan

seperti kaum

telah

berlandaskan

isu

dan

perempuan.

ini telah membolehkan NGO berperanan

52




DAFTAR PUSTAKA Antrobus, Peggy. 2004. The global women’s movement: origin, issues and strategies. Kuala Lumpur: SIRD. Dingwerth, Klaus. 2003. The democratic legitimacy of global public policy networks: analysing the world commission on dams. Global Governance Working Paper No . http://www.glogov.org [6 April 2007] Dingwerth, Klaus. 2004. Democratic governance beyond the state: operationalising an idea. Global Governance Working Paper No 14 December 2004 http://www.glogov.org [6 April 2007] Dovi, Suzanne. 2006. Political Representation. Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu [2 Januari 2006] Karam, Azza (pnyt.). 1998. Women in parliament: beyond numbers. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). 2004. Dasar 30% Tingakat Pembuat Keputusan Wanita. Malaysia: KPWKM Malaysian Government. 2006. Introduction of combine initial and second period report to the committee on the elimination of discrimination against women (CEDAW) by Datuk Faizah Tahir, secretary general of the Ministry of Women, Family and Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Community Development Malaysia, 24 May 2006. New York: UN-DAWN. Rashila Ramli, Lubi, Elisa Tita & Djanaeva, Nurgul (pnyt.). 2005. Seethings and seatings: strategies for women’s political participation in Asia Pacific. Ching Mai: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2005. NGO Shadow Report on Combined initial and second periodic reports of States parties: Malaysia (CEDAW). http://www.un.org/womenwatch/d aw/ [20 Mei 2006] United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2006. Summary record of the 732nd meeting, 35th Session Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 May 2006, at 10a.m. New York: DAWN. http://www.un.org/womenwatch/d aw/ [28 April 2007] United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2006. Summary record of the 732nd meeting, 35th Session Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 May 2006, at 3p.m. New York: DAWN. 53


http://www.un.org/womenwatch/d aw/ [28 April 2007] United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2006. Concluding

54

Syarifah Syahirah Bt Syed Sheikh Rashila Ramli Comment of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Malaysia. http://www.unorg/womenwatch/daw/ [20 Mei 2006]


NGO DAN PERKEMBANGAN GERAKAN WANITA STUDI KASUS : NATIONAL COUNCIL OF WOMEN’S ORGANIZATIONS (NCWO) DI MALAYSIA

Yuni Satia Rahayu [email protected] ABSTRACT This study aims to explain the development of women's movement in Malaysia done by NCWO. This study is a qualitative research using descriptive analysis techniques, and library research in data collection. This study found that the NCWO is an important women's movement NGO in Malaysia. NCWO in its development have achieved some important progress in the fight for women's rights. Some important areas such as education, health, family, children, violence, media, and disenfranchised rights showed positive results. So, the development of the women's movement through the NGO showed a positive progressive. Keywords:

Social Movements, Movement Organizations, and NCWO.

Woman’s,

Non-Governmental

PENDAHULUAN

proses panjang. Bermula dari gerakan

A. Latar belakang

yang berlangsung di kalangan wanita elit

dan

Kesenjangan posisi antara pria

di

wanita

perempuan kemudian meluas hingga ke

secara

fundamental

Eropa,

perjuangan

terbentuk melalui konstruksi sosial yang

Amerika

terbangun dalam masyarakat. Terutama

mulanya

pada sistem masyarakat yang patriarkhi,

menampakkan hasil signifikan karena

lingkungan sosial dan budaya tanpa

tidak

disadari

stigma

pemerintah. Setelah bertransformasi ke

tentang superioritas kaum pria. Secara

Amerika Serikat, barulah gerakan wanita

otomatis

mulai dikenal (Melander, 1997: 18).

telah stigma

menciptakan itu

telah

mampu

Serikat

(AS).

gerakan

gerakan

Di

wanita

mendapat

belum

tanggapan

Melalui

yang marjinal. Berangkat dari realita

Non-Governmental Organization (NGO)

seperti ini, wanita-wanita yang berpikir

AS yang bernama National Organization

maju berupaya memperjuangkan hak

for Women (NOW), gerakan wanita telah

asasi mereka agar dapat menjadi mitra

berhasil

sejajar bagi kaum pria.

penting di PBB. Dimana,

perhatian

terhadap

kemudian

berlangsung

di

wanita dunia

tidak

yang muncul

dengan begitu saja, melainkan melalui Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

menjadi

yang

dari

menggeser wanita sebagai kelompok

Gerakan

perjuangan

Eropa,

topik

gerakan

direalisasikan

PBB

diprakarsai

pembicaraan

wanita dalam

bentuk

Convention on the Elimination of All 55

NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita …

Yuni Satia Rahayu

Forms of Discrimination Against Women

membebaskan

(CEDAW) (Cook, 1994: 634). Setelah

ketertindasan oleh kaum pria dalam

terlelenggaranya konvensi wanita tingkat

segala dimensi kehidupan.

dunia yang pertama itu, gerakan wanita semakin

meluas

internasional.

di

Selain

wanita

dari

kondisi

Walaupun tidak dapat dikatakan

kalangan

mutlak, namun secara mayoritas, aktor

kondisi

pergerakan wanita pada setiap negara

itu,

internasional yang berdinamika, juga

didominasi

berpengaruh terhadap gerakan wanita.

Governmental Organization). Mulai dari

Awal

gerakan feminis yang terjadi di Eropa,

tahun

1980-an

–

dimana

munculnya

fenomena

globalisasi

membuat

gerakan

wanita

mendapatkan

dilakukan

momentum

pentingnya.

Malaysia

membuka

peluang

aktor-aktor

baru

dalam

NGO

(Non-

Amerika Serikat, dan Asia secara umum,

kian

Globalisasi munculnya

–

oleh

oleh

NGO.

Termasuk

sebagai bagian dari

di

Asia,

gerakan wanita juga didominasi oleh perjuangan

NGO.

lingkungan global, dan feminisme yang

Council

Women’s

diperjuangkan oleh kalangan NGO dari

tercatat sebagai NGO pergerakan wanita

berbagai negara termasuk salah satu

yang terbesar dan

aspek yang diperhitungkan. Hasilnya,

pula di Malaysia.

of

NCWO

(National

Organizations)

berpengaruh besar

gerakan feminisme yang sebelumnya terkesampingkan, berdiferensiasi

selanjutnya menjadi

B. Perumusan masalah

gerakan

Gerakan

wanita

yang

feminisme global yang menyita perhatian

berlangsung di berbagai negara muncul

masyarakat

internasional,

melalui

mempengaruhi

proses

dan

pengambilan

kebijakan di tingkat negara.

perkembangan

yang

memiliki ciri khas tersendiri pada masingmasing

Gerakan wanita di tiap negara

proses negara.

Kendati

demikian

perkembangan gerakan wanita baik di

memiliki karakteristik yang berbeda-beda

negara

sesuai

seperti halnya Malaysia, berhubungan

dengan

kondisi

internalnya

maju

ataupun

masing-masing. Perbedaan adat, budaya,

dengan

agama

dilakukan NGO-NGO baik di tingkat

mayoritas,

kesejahteraan mempengaruhi

dan

dan

tingkat

pembangunan

maupun

sosial

yang

yang

berafiliasi

motif

dengan NGO yang berada di lingkungan

pergerakan wanita di setiap negara.

global. Oleh karena itu perkembangan

Akan tetapi dari perbedaan-perbedaan

gerakan wanita di Malaysia juga dapat

motif pergerakan tersebut terdapat satu

dikatakan berhubungan dengan upaya-

kesamaan

upaya gerakan wanita yang dilakukan

56

perbedaan

domestik

pergerakan

berkembang

fundamental,

yakni


Yuni Satia Rahayu

oleh

NGO


Malaysia,

sepertihalnya

gender

dan

seks.

Seks

adalah

NCWO. Berdasarkan uraian di atas,

perbedaan biologis

maka masalah yang difokuskan dalam

kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan,

penelitian

mengenai

dan oleh karenanya secara permanen

gerakan

berbeda. Adapun gender, perbedaan

ini

bagaimana

adalah

perkembangan

wanita melalui NGO NCWO di Malaysia.

(perbedaan jenis

yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan

C. Tinjauan pustaka Gerakan

perilaku (behavioral differences) yang

wanita

bukanlah

dikonstruksi oleh manusia melalui proses

terminologi tunggal yang berdiri sendiri,

sosial

namun dibangun oleh gagasan secara

(Sandilands,

teoritis, yakni feminisme.

seperti inilah yang dianggap mendasari

Pemikiran

feminisme

diimplementasikan

selanjutnya

dalam

bentuk

kultural

yang

1999: 10).

panjang Konstruksi

perbedaan perlakuan antara pria dan wanita.

gerakan wanita yang bertujuan untuk merubah perlakuan diskriminatif yang

dan

Pemikiran

feminis

diaktualisasikan

melalui

gerakan

1

diterima wanita selama ini. Sedangkan

perempuan. Sarah (1982) menyebutkan

gerakan wanita, pada dasarnya adalah

bahwa

bagian dari pergerakan sosial yang

perjuangan kaum wanita sebagai bagian

terjadi dalam lingkungan masyarakat sipil.

dari

Mayoritas aktor dari gerakan wanita yang

memperjuangkan

berlangsung di dunia adalah NGO.

dengan kaum pria. Gerakan wanita tidak

Jackson

masyarakat

merupakan

sipil

persamaan

untuk haknya

bermaksud untuk mengungguli kaum

mengkaji bahwa gerakan wanita identik

pria. Namun lebih tepatnya merupakan

dengan

upaya

terminologi

Feminisme

adalah yang

pembebasan sosial,

Jones

wanita

(1998)

ideologi

dan

gerakan

memposisikan

pemikiran

berisikan

wanita

budaya,

feminisme.

dan

atau tentang

dari

konstruksi

agama

perempuan

pencapaian

sebagai

mitra

eksistensi

sejajar

berinteraksi

pada

kehidupan

(Sarah,

pria

wanita dalam

semua

aspek

1982:

702).

yang pada

kelompok nomor dua (Jackson dan 1

Jones: 1998). Namun Sandilands (1999) berupaya untuk memberikan pencerahan. Menurutnya, pembebasan perempuan dalam

pemikiran

feminisme

menghendaki adanya pemisahan antara Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Terdapat beberapa istilah yang mengacu pada pergerakan kaum feminis, seperti: gerakan wanita, gerakan perempuan, gerakan feminis, kesetaraan gender, dan beberapa istilah yang bersinonim lainnya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah gerakan wanita.

57


Pada

dasarnya

gerakan

wanita

Yuni Satia Rahayu

muncul menjadi salah satu aktor yang

merupakan bagian dari gerakan social

dipertimbangkan

yang

pembuatan kebijakan di tingkat lokal dan

terjadi

masyarakat

dalam

sipil.

lingkungan

Gerakan

sosial

dalam

internasional. Aktor

proses

merupakan

berkaitan dengan aksi organsiasi atau

komponen

kelompok civil society dalam mendukung

berperan

atau

sosial

kualitas pergerakan dalam mencapai

(Jenkins dan William, 2006). Untuk

keberhasilan. Stetson dan Maszur (2003)

menjelaskan

secara

menentang

perubahan

gerakan

wanita

yang

gerakan penting

umum

wanita

untuk

yang

menentukan

mengidentifikasi

aktor

merupakan bagian dari gerakan sosial,

yang menjadi komponen gerakan wanita

Sijatmiko (2006) memberikan spesifikasi

dalam 4 kelompok, yaitu (a) jejaring

untuk

nasional

mempermudah

gerakan

sosial

masyarakat.

mengidentifikasi

yang

Gerakan

/

terjadi

dalam

organisasi

sosial

terbagi

(termasuk

organisasi perempuan NGO

payung;

(b)

independen

perempuan);

(c)

dalam dua bagian. Pertama, Old Social

organsiasi internal (misalnya kelompok

Movement. Pergerakan sosial jenis ini

perempuan dalam serikat buruh, sayap

memfokuskan isu pada hal-hal yang

perempuan dalam partai politik, aktor-

berkaitan dengan metari dan biasanya

aktor individu maupun kelompok pakar);

terkait dengan satu kelompok misalnya,

dan (d) kelompok-kelompok akar rumput

petani dan buruh. Kedua, New Sosial

(Stetson

Movement. Gerakan sosial ini lebih

keempat komponen itu, NGO menjadi

berkaitan dengan masalah ide atau nilai

fokus utama dalam penelitian ini.

seperti

gerakan

Maszur,

2003).

Dari

atau

Menurut Bastian (1997), NGO

lingkungan (Sujatmiko, 2006: xv). Dari

adalah bagian dari civil society. Sebagai

penjelasan ini dapat dicermati bahwa

bagian dari masyarakat sipil, NGO dapat

gerakan

mendorong perubahan sosial melalui

wanita

feminisme

dan

adalah

bagian

gerakan sosial dengan bentuk

dari New

Sosial Movement. Semenjak globalisasi,

pemberdayaan

politik

(commnunity

empowering), penguatan arus bawah, perkembangan

New

Sosial

era

dan peningkatan pendapatan ekonomi.

Movement

Kinerja NGO ditandai dengan perubahan

seolah mendapatkan momentum yang

sosial,

tepat karena dalam globalisasi banyak

meningkatkan

bermunculan ragam bentuk baru dalam

sipil.

pola hubungan antar kelompok dalam

masyarakat, sebagai pelaku perubahan,

lingkungan

domestik

melalui

lingkungan

global.

58

negara NGO

dan

kemudian

dimana

mandatnya

kesadaran

Perubahan

penataan

adalah

masyarakat

difokuskan

organisasi

pada

dan

metodologi secara bersama (Bastian, Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yuni Satia Rahayu


1997: 8). PBB (2007) mendefinisikan

gerakan wanita, gerakan sosial, dan

NGO sebagai organisasi swasta yang

NGO) tersebut. Sinerji diantara semua

kegiatannya

untuk

aspek itulah yang mampu membuat

membebaskan penderitaan, memajukan

gerakan wanita bertransfomasi dari satu

kepentingan kaum miskin, melindungi

ke wilayah ke wilayah lainnya, dan dari

lingkungan,

pelayanan

gerakan

menangani

Demikian

dasar

ditujukan

menyediakan

masyarakat,

atau

marjinal

ke

pula

ranah

halnya

global. dengan

pengembangan masyarakat. Istilah NGO

perkembangan

ini diterapkan pada organisasi non-profit

Malaysia

yang

aktivitas dan peran dari NGO. NGO di

bebas

dari

pemerintah.

NGO

gerakan

yang

tidak

telah

wanita

di

terlepas

berupaya

dari

merupakan organisasi yang berbasis

Malaysia

melakukan

nilai secara keseluruhan atau sebagian

pergerakan sosial

tergantung pada lembaga donor dan

NCWO adalah diantara NGO gerakan

pelayanan yang sukarela. Jadi, prinsip

wanita yang terpenting di Malaysia.

secara aktif, dan

altruisme dan voluntarisme ditetapkan sebagai defenisi karakter kuncinya. NGO

D. Tujuan penelitian

meliputi semua organisasi yang berada

Penelitian ini bertujuan untuk:

di

 Menjelaskan tentang gerakan wanita

luar

struktur

atau

jalur

formal

pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau bagian dari birokrasi pemerintah (Bastian, 2007: 8-9).

di Malaysia.  Menjelaskan tentang NCWO sebagai NGO

Peran

NGO

dalam

mencapai

keberhasilan

gerakan

wanita

tidak

berlangsung

dalam

proses

yang

sederhana.

Perjalanan

NGO

dalam

yang

berperan

aktif

dalam

pergerakan wanita di Malaysia.  Menjelaskan perkembangan gerakan wanita

melalui

NGO

NCWO

di

Malaysia.

mempengaruhi pembuatan kebijakan tak terlepas dari situasi dan kondisi yang

E. Metode Penelitian

terjadi di lingkungan internasional. Oleh

Penelitian ini termasuk dalam

karena itu, dinamika yang berlangsung

jenis

dalam dunia internasional pada dasarnya

Alwasilah (2002) penelitian jenis ini

turut mengkonstruksi signifikansi peran

dilakukan

NGO

sebab-akibat

baik

bagi

lingkungan

internal

negara maupun lingkungan global. Dari penjelasan di atas, dapat dicermati pada

adanya

beberapa

bentuk aspek

penelitian dengan dari

kualitatif. melihat

Menurut hubungan

gejala-gejala

yang

diteliti dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif terfokus

inter-relasi

pada fenomena tertentu yang tidak

(feminisme,

memiliki generalisasi dan perbandingan,


59


Yuni Satia Rahayu

tetapi memiliki validitasi internal dan

feminisme

karena

pemahaman yang konseptual.

pertama kali memperjuangkan gerakan

Teknik analisis yang digunakan

perempuan

secara

adalah deskriptif analitik, yang pada

terorganisir.

Kaum

dasarnya

mempelopori

dan

berusaha untuk

menjawab

negara

itu

yang

terstruktur feminis

dan

di

AS

menyelenggarakan

pertanyaan bagaimana. Artinya, temuan

konvensi perempuan yang pertama di

ataupun hasil penelitian ini hanya akan

dunia. Konvensi yang diselenggarakan di

memberikan

ataupun

Seneca Falls pada tahun 1848 inilah

gambaran tentang masalah yang telah

yang dianggap sebagai awal munculnya

dirumuskan sebelumnya.

gerakan perempuan. Bahkan, konvensi

deskripsi

Dalam

penelitian

ini

penulis

itu dianggap pula sebagai Women’s

menggunakan teknik pengumpulan data

Great Rebellion. Namun tahun pasca

studi kepustakaan atau library research,

Perang Dunia I, wanita AS cenderung

dimana

kembali

data-data

dikumpulkan

dan

pendukung

dengan

merujuk

ke

semenjak

lingkungan

saat

itu

kepada buku-buku, jurnal, artikel, dan

kembali

berita-berita dan berbagai media yang

(Djajanegara, 2000).

relevan dengan penelitian ini. Data-data yang

digunakan

domestik,

gerakan

mengalami

masa

wanita

stagnansi

Sekitar tahun 1960-an gerakan

merupakan

data

feminis kembali berkembang, namun kali

dikumpulkan

dan

ini dengan skala yang lebih luas karena

dengan

tidak hanya negara-negara Barat seperti

kerangka pemikiran yang digunakan.

AS dan beberapa negara Eropa saja

Dalam

data-data

yang terdorong untuk menggalakkan

menggunakan

kembali gerakan tersebut. Melalui NGO

sekunder

yang

dianalisa atau dikaji

sesuai

mengumpulkan

tersebut, penulis

juga

fasilitas

dengan

internet

informasi-informasi

mengambil

yang

bernama

National

relevan

Organization for Women (NOW) yang

laporan

didirikan tahun 1966 oleh Betty Friedan

tahunan dan sumber-sumber lain yang

di Amerika Serikat, persoalan gerakan

berkaitan dengan permasalahan ini.

perempuan

berhasil

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

terhadap

yang

perempuan

penelitian,

serta

dibawa

ke (PBB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun

A. Gerakan wanita di Malaysia

Amerika Serikat membentuk Student For

Gerakan

di

sebenarnya

A Democratic Society (SDS). Lembaga

sudah bermula pada tahun 1785 di

ini berhasil mengadakan konvensi di Ann

Eropa. Namun dunia lebih mengenal AS

Arbor

sebagai

Chichago

60

pelopor

wanita

1967, gerakan feminisme

penting

gerakan

dan

kemudian

kemudian

(Djajanegara,

di

2000).


Yuni Satia Rahayu

Untuk


memasukkan

gerakan

pergerakan-pergerakan wanita maupun

wanita ke tingkat internasional, aktifis

pergerakan

sosial

feminis

internasional

yang

berupaya

pembahasan

memasukkan

tengah

Dunia semakin

masalah

dalam memasuki era globalisasi telah

dalam

memunculkan NGO sebagai kekuatan

agenda Hak Asasi Manusia (HAM).

tersendiri yang berpengaruh signifikan.

Perjuangan

mendapatkan

Di tingkat global, NGO menjadi salah

momentum penting dan masuk dalam

satu aktor internasional yang mampu

pembahasan internasional pertama kali

mempengaruhi

pada Convention on the Elimination of All

pengguliran isu-isu tertentu. Demikian


pula halnya dengan wilayah domestik

(CEDAW) PBB. CEDAW

(Ticker,

diskriminasi

tentang

lainnya.

perempuan

wanita

ke

merupakan

keputusan

1997:

611).

melalui

NGO

semakin

bagian dari konvensi HAM PBB yang

berkembang dan menjadi salah satu

diselenggarakan tahun 1979. Secara

kelompok yang dapat mempengaruhi

sederhana, pesan yang dapat ditangkap

proses pengambilan kebijakan.

dari

konvensi

yaitu:

Gerakan wanita di Malaysia dapat

pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-

juga ditelisik seperti halnya gerakan

hak wanita adalah bentuk pelanggaran

wanita

terhadap

lingkungan

HAM

CEDAW

(Cook:

1994,

634).

yang

berlangsung

global

dalam

seperti

yang

Konvensi CEDAW PBB adalah tonggak

digambarkan di atas. Gerakan wanita di

awal

Malaysia sebenarnya telah berlangsung

sekaligus

merupakan

bentuk

legitimasi international terhadap upaya

sejak

perjuangan

pendudukan

gerakan

wanita

seluruh

lama,

bahkan Jepang.

sebelum masa Akan

tetapi

negara di dunia. Selain itu, konvensi

gerakan-gerakan tersebut masih terpisah

tersebut

dalam kelompok-kelompok

juga

menjadi

cikal

bakal

dengan

dan

perkembangan gerakan wanita secara

belum

global (Antrobus, 2004:17-18).

sehingga hasil pencapaian gerakannya

Pola pergerakan wanita secara

terorganisir

kecil

baik,

pun belum begitu signifikan. Gerakan

global dipengaruhi oleh sistem dan geo-

perempuan

politik dominan yang berlangsung di

mengalami perubahan setelah gerakan

dunia internasional. Pada dekade 1980-

wanita menjadi isu global. Oleh karena

an, NGO sudah mulai muncul dan

itu, gerakan wanita yang berlangsung di

berpengaruh

pergerakan

lingkungan global memberikan pengaruh

perempuan di tingkat global. Selanjutnya,

tersendiri terhadap gerakan wanita di

pada dekade 1990-an, peranan NGO

Malaysia.

terhadap

di

Malaysia

barulah

menjadi semakin kuat dirasakan dalam Transnasional Vol .6 No.2 Juni 2011

61


Yuni Satia Rahayu

Perkembangan pergerakan wanita di

meningkatkan dukungan politik terhadap

Jepang secara umum dapat dijelaskan

pemerintah

sebagai berikut:

Semenanjung

tentara

Jepang

Tanah

di

Melayu

dan

Singapura (Dairiam, 2006: 3-8). a.

Zaman pra-pendudukan Jepang Menurut tinjauan sejarah, NGO

c.

Pasca

pendudukan

Jepang

hingga kemerdekaan 1957

gerakan perempuan telah bermunculan

Sesudah

pendudukan

Jepang,

sebelum zaman pendudukan Jepang.

kesadaran politik yang menyeluruh di

Pada

kalangan

awal

munculnya

gerakan

masyarakat

Melayu

dalam

perempuan di Malaysia, jumlah NGO

menentang penubuhan Malayan Union

masih sedikit, dan masing-masing NGO

secara

memiliki

membangkitkan

matlamat

kegiatan

yang

tidak

langsung

juga

kesadaran

telah

politik

di

berbeda-beda. NGO pada masa itu

kalangan perempuan. Perempuan tidak

adalah

Christian

hanya hadir dalam rapat-rapat umum

Women

tetapi juga mengambil bahagian dalam

Teacher’s Union (MWTU), Malay Ladies

berbagai musyawarah dan unjuk rasa.

Association

Manifestasi kesadaran politik perempuan,

Young

Association

Women’s

(YWCA), (MLA),

Malay Chinese

Ladies

Association of Singapore, Khalsa Diwan

terutama perempuan Melayu diwujudkan

Selangor,

dengan

dan

bagian

atau

sayap

membentuk

NGO

seperti

perempuan Kesatuan Melayu Singapura

Angkatan Perempuan Sedar (AWAS)

(KMS) (Tumin, 2006: 3-8).

yang dipimpin oleh Aishah Ghani (Cecilia, 2006).

b.

Zaman pendudukan Jepang

perempuan”

Pada zaman pendudukan Jepang, NGO

pergerakan

merupakan

pada

Parti

”sayap

Kebangsaan

Melayu Malaya (PKMM). Pada masa itu

tidak

juga muncul NGO perempuan China

berkembang independen (Manderson,

yang berhaluan kiri yakni Women’s

1980:52).

Jepang

Federation di bawah pimpinan Lee Kin

memprakarsai NGO perempuan antara

pada bulan Mei 1946, namun NGO ini

lain: (a) Kor Perkhidmatan Buruh (KPB)

berhaluan

tahun

keberadaannya (Tumin, 2006: 3-8).

Pada

1949;

perempuan

AWAS

masa

(b)

Kor

itu

Perkhidmatan

Sukarela Perempuan Melayu (KPSWM); (c)

Malayan

Operative

Reconstruction

Association

(MRCA);

komunis

Untuk

gerakan

perempuan membentuk NGO All Malaya

dan

Women’s

Federation

memiliki

Namun

sayangnya,

Semenanjung

organsiasi

itu

62

politik

dilarang

Co-

Malayan Welfare Association (MWA). organisasi-

”diperalatkan”

bidang

dan

untuk

Singapura

(AMWF),

sebelas cabang di Tanah (Dancz:

seluruh

Melayu 1987,

dan

dan 101).


Yuni Satia Rahayu


Perkembangan signifikan adalah saat

pimpinan

terbentuknya

Ibu

NAWIM merupakan NGO yang aktif

UMNO (diketahui Puteh Mariah) pada

mengambil bagian dalam isu-isu isu-isu

September 1949 untuk bersama-sama

kemajuan masyarakat di tingkat akar

dengan

UMNO

rumput (Tumin, 2006: 3-8).

National

Organizations) meningkatkan

Pengaruh kesadaran emansipasi

status orang-orang Melayu seterusnya

perempuan yang semakin meningkat

menuntut

(Padaonkar,

dan

Ibu

kerja

Pertubuhan

(The

United

kemerdekaan

1993).

Pendirian

sangat

berperan

gerakan

Kaum

penting

perempuan

Malay

UMNO

keperluan yang

Abdul

Majid).

membangun

lebih

luas

jaringan

mendorong

terhadap

beberapa pemimpin NGO perempuan

dan

memicu

manggabungkan NGO perempuan yang

NGO-NGO

gerakan

ada di bawah satu kelompok (Dancz,

perempuan

bermunculannya

Kaum

Khamsiah

yang

tersebar

hampir

1987:139).

Keinginan

itu

diseluruh wilayah Malaysia (Sri Susayati,

dimusyawarahkan oleh Kaum Ibu UMNO,

1978: 25).

dan

akhirnya

pada

Agustus

1963

beberapa NGO besar menggabungkan d.

Tahun-tahun awal kemerdekaan

diri dengan membentuk National Council

sampai 1980

of Women’s

Organizations

(NCWO).

Kemerdekaan yang dicapai pada

Berdirinya NCWO merupakan langkah

telah

dan

terpenting dari gerakan perempuan di

peluang yang lebih luas pada gerakan

Malaysia karena jangkauan kerjanya

perempuan di Malaysia. Di tahun-tahun

tidak lagi sekedar meningkatkan taraf

awal

kehidupan perempuan saja, namun mula

1957

memberikan

kemerdekaan

gerakan

ruang

pengaruh

“emansipasi

dan

perempuan”

berani

mengambil

langkah-langkah

semakin berkembang melalui berbagai

menentang

Undang-Undang

kerajaan

kegiatan. Pada tahun 1960, langkah

yang selama ini diskriminatif terhadap

yang lebih sistematik dilakukan dengan

perempuan (Tumin, 2006: 3-8).

mendirikan Women’s Teanhers Union of the Federation of Malaya (WTU)

di

e.

Tahun 1980 sampai sekarang

bawah pimpinan F.R. Bhupalan pada Maret

1960.

masa

ini

gerakan

merancang

perempuan di Malaysia semakin meluas

pergerakan perempuan dengan lebih

dan kesadaran perempuan di dalam

terstruktur dan sistematis. Selain itu di

masyarakat juga tumbuh semakin pesat.

tingkat

National

Pada masa ini feminisme sudah menjadi

Association of Women’s Institute of

agenda global, dimana setiap negara

Malaya (NAWIM) tahun 1960 (di bawah

harus

nasional

WTU

Pada

didirikan


menyelaraskan

dan

mengikuti 63


Yuni Satia Rahayu

kecenderungan yang ada agar sejalan

wanita

dengan lingkungan global. Pada masa ini,

kecenderungan

NCWO

NGO

sebagai

NGO

perempuan

semakin

menjadi

utama.

Berbagai

yang membawa

maklumat

terbesar di Malaysia banyak memberikan

gerakan wanita bermunculan dalam

kontribusi dan capaian-capaian yang

berbagai dimensi, mulai dari rasial,

signifikan (Cecilia, 2006).

religi, dan kelompok-kelompok ide.

Dari wanita

perkembangan

di

Malaysia

gerakan NGO

masih terpecah-pecah tersebut pada

menjadi aktor penting

akhirnya dipersatukan dalam satu

yang berjuang melalui pergerakan sosial.

wadah. Beberapa NGO melebur diri

Pergerakan sosial yang dilakukan NGO

menjadi ”satu payung” dan mulai

terangkum dalam gerakan wanita yang

mengorganisasikan

bertujuan

perempuan secara terarah, yang

tampak telah

tersebut,

Pergerakan yang tersebar luas dan

untuk

mengupayakan

penghapusan segala bentuk diskriminasi

pergerakan

dikenal dengan NCWO.

terhadap wanita. Apapun nama dan

National Council of Women’s

bentuknya, pesan yang dibawa NGO-

Organizations

NGO dalam gerakan wanita di Malaysia

tahun 1960 dan diresmikan pada 25

itu tetaplah sama, yakni menggeser

Agustus 1963. Kamsiah Abdul Majid

posisi

mereka

termarjinalkan

(NCWO)

didirikan

yang

semula

(Presiden WI) merupakan Presiden

menjadi

lebih

pertama NGO ini. NCWO adalah

diperhitunkan dalam setiap sendi-sendi

sebuah

kehidupan berkeluarga dan bernegara.

penting dalam mengetengahkan isu-

Sungguhpun

isu wanita (gender) di Malaysia.

demikian

dapat

badan

yang

dikemukakan bahwa NCWO merupakan

Sebagai

NGO yang penting dalam pergerakan

memayungi sejumlah besar (kira-kira

wanita di Malaysia dalam era globalisasi,

dua pertiga) NGO wanita yang aktif

tatkala NGO mulai menjadi aktor penting

di Malaysia, banyak isu gender dari

yang

berbagai perspektif telah diartikulasi

dipertimbangkan

dalam

dunia

internasional.

badan

berperan

sebagai

NGO

gerakan

wanita di Malaysia

melalui

pembentukan NGO-NGO gerakan 64

pendirian

yaitu antara tahun 1960

hingga 1961 dan 1962 hingga 1963.

Gerakan wanita di Malaysia dimanifestasikan

belakang

NCWO dapat dibagi dalam dua tahap,

a. Terbentuknya NCWO

yang

yang

melalui NGO ini (Tumin, 2006 : 24). Latar

B. NCWO

penting

Pada tahap yang pertama, usahausaha

untuk

pendirian

NCWO

banyak dilakukan oleh pemimpin Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yuni Satia Rahayu


pemimpin tertinggi YWCA, terutama

Sifat

NCWO

yang

non-

F.R. Buphalan. Pada tahap kedua,

political, non-religious, non-comunal

usaha-usaha mendirikan NGO ini

dan hanya fokus pada isu-isu gender

banyak dilakukan oleh pemimpin-

membuka kesempatan luas NGO

pemimpin tertinggi Kaum Ibu UMNO,

wanita dari berbagai latar belakang

khususnya Fatimah Hashim (Ketua)

yang berlainan (agama, etnik, dan

yang

kecenderungan

terlibat

mengambil

menggabungkan

inisiatif

menganggotai

NGO

ini.

perempuan yang berasal dari partai-

Kepemimpinannya

yang

rentas

partai politik di bawah satu kelompok

politik telah menjadikan NGO ini

yang bernama NCWO ini tersebut

memiliki

(Tumin, 2006 : 28).

representatif terhadap isu-isu yang

Tahun perubahan

kelompok

politik)

1970-an

corak

terjadi

aktivitas

NGO

status

dan

imej

yang

berkaitan dengan kepentingan dan kemajuan

perempuan.

Faktor

perempuan di Malaysia dari yang

keseimbangan

sebelumnya

“tradisional”

kepemimpinan dan keanggotaannya

menjadi “modern”. Perkembangan

semakin memperkuat imej dan sifat

semakin

bersifat

pesat

meningkatnya

etnik

dalam

lagi

setelah

pluralitas tersebut (Tumin, 2006 : 24).

pengaruh

gerakan

NCWO memayungi 76 afiliasi

feminisme global, khusunya pasca

organisasi

Persidangan Perempuan Sedunia

1993).

Pertama tahun 1975 di Mexico City

terbentuk dengan semangat untuk

yang

Tahun

menghentikan ketidaksetaraan upah

Perempuan. Selain itu penetaan

yang di terima kaum perempuan di

tempo 1976-1985 sebagai Dekade

Malaysia.

Perempuan

pertama kali oleh Women Teacher’s

ditetapkan

sebagai

juga

mempengaruhi

semakin

strategi

pendekatan NGO

perempuan

dan di

Union.

perempuan

NCWO

Isu

(Dairiam,

pada

ini

mulanya

dikemukakan

Ketidaksetaraan

merupakan

upah

permasalahan

yang

Malaysia dalam mengetengahkan

sangat penting yang menggerakkan

isu-isu perempuan dalam era 1980-

perempuan kaum urban dan kelas

an (Tumin, 2006 : 22). NCWO yang

menengah di Malaysia. Lahirnya

dibangun atas dasar kemajemukan,

NCWO

mampu

kecenderungan

merespon

kondisi

di

juga

didasari

oleh

global

yang

lingkungan global secara efektif dan

mencoba

positif.

terhadap

hak-hak

perempuan

(Mohamad,


mendapatkan

perhatian pekerja 2002). 65


b. Tantangan

NCWO

dalam

melakukan pergerakan

Yuni Satia Rahayu

seperti

NCWO

berbagai

tantangan.

mendapat

Sejumlah lebih dari setengah

menghadapi

populasi (50,39 persen) di Malaysia.

Tantangan-

perempuan sudah seharusnya ikut

tantangan itu berasal dari beberapa

berpartisipasi

unsur, yakni situasi sosial, politik,

pengambilan keputusan baik dalam

dan budaya di lingkungan internal

level keluarga, sosial dan publik

Malaysia.

NGO

dengan hak hak politik yang setara

dapat dikatakan relatif mengalami

(Azizah, 2002). Namun banyak yang

kesulitan dalam menghadapi situasi

beranggapan bahwa budaya sosial

internal tersebut.

dalam masyarakat Malaysia masih

NCWO

Malaysia

sebagai

dalam

setiap

adalah

negara

didominasi oleh kaum pria. Pria

konstitusional

yang

merasa terancam oleh keberadaan

demokrasi

kaum perempuan jika perempuan

negaranya

menempati posisi yang tinggi dalam

terbagi sekitar 65 persen keturunan

masyarakat. Hal ini tercermin dalam

Melayu, 26 persen keturunan China,

jumlah perempuan Malaysia pada

dan

kekuasaan politik tingkat atas di

monarki mengikuti

sistem

parlementer.

7

Warga

persen

keturunan

India.

Malaysia adalah salah satu contoh

Malaysia

bentuk masyarakat plural. Dengan

etnis

keberagaman

patriakhi merupakan persoalan yang

yang

ada,

secara

(Kim:

Melayu

2005). dan

India

Islam

sosial masyarakat patriarkhi lebih

agama

terbesar

dengan Malaysia

mengutamakan

(Mohamad, 2002). Ini merupakan

pertimbangan

tantangan pertama bagi

mengambil

NCWO.

ini.

yang

mendasari

sebagai

masalah

Dominasi

politik dan sosial lebih didominasi mayoritas

pria penting

Secara sebagai dalam

keputusan-keputusan,

Pada dasarnya NGO merupakan

baik di lingkungan keluarga, sosial,

kelompok kepentingan yang tumbuh

terlebih lagi publik (Azmawati dan

subur

Wahab, 2005).

di

negara-negara

yang

demokratis, karena suara-suara dari kelompok

66

belum

tempat yang terlalu strategis.

Dalam melakukan gerakan wanita,

NGO

kepentingan

turut

Angapan agama dan budaya setempat

merupakan

tantangan

membangun mekanisme (sebagai

tersendiri bagi pergerakan NCWO.

input)

pembuatan

Dalam masalah budaya ini, faktor

kebijakan. Namun dalam bentuk

yang menghambat partispasi aktif

kerajaan,

perempuan Malaysia dalam bidang

dalam

proses

kelompok

kepentingan


Yuni Satia Rahayu


politik adalah: (a) diskriminasi sosial

berpartisipasi

yang terjadi secara tidak sadar atau

penting

membudaya

keputusan.

terhadap

peran

dan

memiliki

dalam

arti

pengambilan

Apabila

perempuan

perempuan dalam domain publik, (b)

berhasil menerobos tantangan di

keterbatasan waktu dalam berkarir

atas,

yang

berikutnya

harus

diimbangi

oleh

maka

tantangan

juga

harus

yang

dihadapi.

kebutuhan domestik rumah tangga,

Ketika seorang perempuan sudah

(c) anggapan budaya dan agama

beraktivitas di luar rumah, dan ketika

bahwa

seharusnya

sebagian perempuan Malaysia telah

berada di rumah saja, (d) batasan

berada pada posisi yang tinggi di

struktural di dalam setiap partai di

masyarakat,

Malaysia

tidak

dihadapkan dengan tangung jawab

perempuan

kodrati mereka, baik sebagai istri,

berada pada level tertentu (Keong,

maupun sebagai ibu dari anak-anak

2004,

pandangan

mereka (Azizah: 2002). Oleh karena

struktural yang telah terbentuk ini,

itu, tanpa pengertian dan dukungan

perempuan

memiliki

dari kaum pria, gerakan wanita juga

persoalan,

seperti

perempuan

dibentuk

untuk

memperbolehkan

17).

Dalam

beberapa kurangnya

mereka

mengalami

kesulitan

kuantitas dan kualitas dari berbagai

mengimplementasikan

faktor,

capaian pergerakannya.

kurangnya

pendukung,

organisasi

pengaruh

pribadi

harus

Contoh

dalam

tujuan dan

sederhana

untuk

kesulitan

wanita

keluarga, dan kurangnya dalam hal

memperlihatkan

keuangan (Ramli dan Hasan, 1998).

untuk tampil di publik adalah ketika

Persoalan di atas memang

wanita berada di parlemen. Mereka

begitu struktural. Namun NCWO

mengalami

harus

dalam

mampu

organisasinya kondisi

mencapai di

tujuan

tengah-tengah

fundamental

beberapa menjalani

hambatan rutinitasnya

sebagai aktor penting dalam politik

yang

Malaysia (Cecilia, 2006), seperti: (a) Beban ganda. Wanita di parlemen

menyempitkan

peluang

untuk

memposisikan

perempuan

setara

Malaysia

biasanya

menemui

dengan pria. Sementara, subjek dan

kesulitan dalam mengekspresikan

objek gerakan perempuan adalah

pendapat karena dianggap kurang

perempuan itu sendiri.

kuat keberadaanya dan juga mereka

Kondisi telah

secara

membuat

mengalami

struktural

harus

perempuan

jawab

kesulitan

untuk


memikul domestik

beban rumah

tanggung tangga

beserta segenap permasalahan karir 67


yang dihadapi. Namun keberadaan

strata

wanita yang lebih muda lebih bisa

pemimpin

diterima

merupakan keturunan dari orang

keberadaanya

karena

sosial.

Di

Malaysia

wanita

para

biasanya

dianggap lebih fleksibel; (b) Partai

yang

Politik.

yang

terhormat (orang besar kampung)

ditetapkan, partai politik di Malaysia

(Pandokar, 1983). Para wanita ini

biasanya mempersulit keterlibatan

biasanya terlanjur menikmati status

wanita.

Dalam

kebijakan

Secara

dikatakan

berpendidikan,

dan

dapat

sosial yang tinggi dikarenakan latar

partai

politik

belakang keluarga, sehingga para

mempertahankan

pemimpin

wanita

perilaku dan aturan konservatif, dan

jumlahnya

tidak

mengabaikan

perubahan

merupakan

yang

di

terjadi

kaya

general

bahwa

cenderung

radikal

mayarakat;

ini,

walaupun

banyak,

bagian

hanya

dari

para

(c)

pemimpin pria. Di beberapa bagian

kurang

merupakan istri dari suami mereka

mendukung. Wanita dalam parlemen

yang mempunyai jaringan yang luas

dan perwakilan wanita lainnya dalam

di masyarakat. Sehingga, partispasi

berbagai macam pertemuan masih

wanita

juga mendapatkan tindak kekerasan

Malaysia

digambarkan

hanya

seksual

sebagai

pengikut,

bukan

dianggapnya peran serta wanita dan

berdasarkan

kemampuan

dilecehkan

membuat suatu kebijakan sebagai

Lingkungan

yang

dalam

kesempatan

bentuk

dalam sidang

tidak

berbagai parlementer.

dalam

sosial

politik

di

mereka

pemimpin (Dairiam, 1993).

Tidak ada tindakan yang efektif guna

Berbagai persoalan politik,

menghilangkan permasalahan ini,

sosial dan budaya Malaysia yang

baik dari anggota parlemen wanita

sangat

maupun laki laki. Selain itu juga

merupakan tantangan yang relatif

anggapan bahwa ”panggung” politik

berat bagi NCWO dalam melakukan

adalah

pergerakan

wilayah

pria,

membuat

kompleks

wanita

tersebut

di

Malaysia.

wanita sering kali merasa tidak

Sebabnya, tantangan itu berkenaan

percaya diri yang disebabkan oleh

dengan

hiprokasi dan “dirty game” dalam

struktural yang secara fundamental

politik yang dilakukan oleh pria.

telah menjadi ”darah daging” dalam

Hal lain yang menjadi faktor penghambat keterlibatan

68

Yuni Satia Rahayu

partisipasi wanita

baik

dan

kehidupan tetapi,

persoalan-persoanal

masyarakatnya. perkembangan

Akan situasi

dalam

gerakan wanita di lingkungan global

lingkungan politik dan sosial adalah

dan usaha keras NGO yang salah Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yuni Satia Rahayu


satunya adalah NCWO, gerakan

juga merupakan Menteri dalam kabinet.

wanita

tetap

Hal ini membuat NCWO bukan hanya

tingkat

mempunyai kedekatan dengan dengan

di

Malaysia

menunjukkan

adanya

keberhasilan. Keberhasilan itu salag

pemerintah,

satunya dapat dilihat dari peranan-

cerminan elit dari model consociational-

peranan yang disumbangkan oleh

democratic

NCWO

pengaturan partai

sebagai

NGO

gerakan

wanita yang terbesar di Malaysia.

gerakan

wanita

melalui NGO NCWO Keberadaan peranan

NCWO

gerakan

yang

sebagai

diadopsi koalisi

dari

(Mohamed,

tengah

tantangan

yang

dihadapi NCWO dalam gerakan wanita di Malaysia, NCWO tetap melakukan

signifikan

perkembangan

juga

2002). Di

C. Perkembangan

tetapi

memiliki

pergerakan dan memainkan peranan

terhadap

penting bagi kemajuan wanita-wanita di

wanita

di

Malaysia.

Beberapa

bentuk

Malaysia. Kedekatan NCWO dengan

perkembangan gerakan wanita melalui

dengan sayap wanita dari Partai UMNO

NGO NCWO di Malaysia adalah sebagai

(Kaum Ibu UMNO) – partai pemerintah

berikut (Kim, 2005):

yang sangat berpengaruh pada masa itu

a.

Pendidikan

– sangat strategis untuk mencapai tujuan

Di bidang pendidikan, pergerakan

gerakan wanita oleh NCWO. Selain itu

wanita

NCWO

“payung”

menunjukkan perkembangn yang positif.

berbagai

NCWO peranan melalui keberhasilannya

kepentingan golongan wanita sangatlah

melakukan berbagai pencapaian, seperti

pluralis, sehingga lebih menjadi pilihan

pengajuan

bagi wanita lintas agama dan lintas etnis.

agar terciptanya suatu edukasi formal

Keberadaan NCWO dapat menyatukan

yang terkonsentrasi kepada penguasaan

berbagai

kemampuan dasar pada tahun 1975.

sebagai

yang

organisasi

mengakomodir

suara

wanita

dalam

melalui

memorandum

menyampaikan isu-isu wanita kepada

Pengajuan

masyarakat dan kerajaan (Cecilia, 1990).

diimplementasikan

NCWO

telah

berkembang

NGO

NCWO

pendidikan,

itu

akhirnya oleh

Menteri

Pendidikan Malaysia melalui penerapan

menjadi “kendaraan” bagi wanita menuju

kurikulum

legislatif yang menyetujui perubahan

sekunder baru yang diterapkan pada

akan

tahun 1980-an.

diterapkannya

kesetaraan

akses

kesetaran upah, perempuan

akan

pendidikan

NCWO

primer

melakukan

dan

pengajuan

pekerjaan pelayanan publik, dan hak-hak

proposal pendidikan untuk membentuk

pernikahan. Beberapa pemimpin NCWO

pola


pendidikan

baru

dimana 69


dijadikannya bahasa

bahasa Inggris

kedua

di

Malaysia.

Yuni Satia Rahayu

sebagai

aspek lain yang ada dalam keluarga.

Melalui

NCWO telah berkontribusi besar dalam

perkembangan teknik mengajar pada

membawa

tahun 1979 yang mendapat perhatian

perempuan dan anak anak. NCWO pada

khusus

tahun

dari

Malaysia,

Menteri bahasa

pendidikan Inggris

di pun

perubahan

1963

hukum

terhadap

mengajukan

yang

lebih

penegakan

kuat

terkait

diaplikasikan dalam aktivitas pengajaran

permasalahan pembayaran uang pasca

yang diresmikan pada tahun 1990-an.

perceraian terhadap perempuan dan

NCWO juga terus menekankan akan

anak

pentingnya pendidikan berbasis sains

pemerintah

dan teknologi, dan pendidkan moral yang

Women and Children (Enforcement of

efektif

Maintenance) ACT, 1968.

melalui

NCWO

Education

yang

direalisasikan kedalam

The

NCWO

Commites and Commition.

oleh Married

mengangkat

permasalahan terkait hukum pernikahan b.

Kesehatan

untuk Non-Muslim pada tahun1963 yang

NCWO melalui The Commition

direalisasikan oleh pemerintah Malaysia

Health

menekankan

kedalam The Law Reform (Marriage and

permasalahan kesahatan yang dialami

Divorce) ACT, 1976 Comes Into Forces.

Malaysia

NCWO juga mengangkat permasalahan

On

seperti

terus

:

(a)

kurangnya

kebutuhan akan dokter suster, dan ahli

hukum

medis lainnya, (b) transparansi terhadap

perempuan ditujukan kepada pengadilan

privatisasi

Syariah

perusahaan

asing

yang

keluarga

pada

Islam.

tahun

Meminta

1970,

bergerak dalam masalah kesehatan, (c)

direalisasikan

mendorongnya formulasi National Health

kedalam Islamic Family Law (Federal

Policy yang mengatur berbagai kebijakan

Teritorry) ACT,1984.

akan

permasalahan

Malaysia

seperti

kesehatan

pemerintah

yang

Malaysia

di

perlakuan terhadap

d.

Anak

orang cacat dan korban kekerasan, (d)

Hak-hak

terhadap

anak-anak

kesadaran akan pencegahan pribadi

diperjuangakan dengan sangat aktif oleh

terhadap suatu penyakit, (e) keamanan

NCWO.

penggunaan obat dan lain-lain, dan (f)

anak-anak telah diberikan perlindungan

pembentukan Malaysian Aids Council.

legal yang lebih baik agar terindar dari

Melalui

perjuangan

NCWO,

penyiksaan, eksploitasi dan ditelantarkan. c.

Keluarga Berhubungan dengan penerapan

hukum atas pernikahan, perceraian dan 70

Selain itu NCWO juga berperan dalam mengupayakan perawatan yang lebih baik

terhadap

anak

yang

memiliki


Yuni Satia Rahayu


keterbelakangan dan anak yang lahir di

Menteri Informasi bahwa setiap iklan

luar

dengan

pernikahan,

yang

kesemuanya

dimasukkan ke dalam Undang-Undang.

merek

produk

rokok

dan

kegiatan yang disponsori oleh rokok di TV nasional akan dikenai hukuman

e.

Kekerasan

selama 6 tahun.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pemerkosaan dan

kekerasan

Tempat tinggal

adalah

NCWO secara konsisten terus

permasalahan sosial yang terus dilawan

menekankan tentang kebutuhan akan

oleh

terkait

tempat tinggal murah bagi kelompak

lainnya. Hampir semua rekomendasi

pendapatan rendah. NCWO mencatat

yang mereka ajukan ke pemerintah

bahwa developer perumahan swasta

diterima dan

lebih

NCWO

perilaku

domestik,

g.

dan

organisasi

usaha untuk

negatif

merubah

membangun

bangunan

dapat

biaya tinggi seperti kondominium. Ketika

dikatakan sukses, walaupun masih celah

tekanan terjadi terhadap mereka oleh

dalam hukum yang berlaku dan kurang

pemerintah dan media untuk membuat

sempurnanya implementasi dari hukum

bangunan

tentang kekerasan di Malaysia. Dalam

biasanya membuat bangunan dengan

hal

berhasil

kualitas buruk. NCWO terus mendorong

kekerasan

pemerintah dalam melakukan dukungan

ini

masyarakat

tertarik

NCWO

memperjuangkan

juga

masalah

biaya

rendah

mereka

dalam rumah tangga, dengan keluarnya

terhadap pembangunan rumah

Akta Keganasan Dalam Rumah Tangga.

layak

terhadap

mendorong f.

Media

di

Malaysia

menggambarkan imej wanita,

miskin

diberikannya

dan

hukuman

kepada developer yang tidak menaati

NCWO terus berusaha merangkul media

rakyat

yang

pencegahan

positif

untuk tentang

eksploitasi

fisik

peraturan.

NCWO

juga

berusaha

mencegah

kenaikan

eskalasi

harga

rumah, terutama rumah dengan kategori budget rendah.

wanita dalam periklanan, pelarangan film

Gerakan wanita melalui NGO

porno dan literatur pornogrfi. NCWO juga

NCWO

mengajukan beberapa proposal kepada

perkembangan

Menteri

Malaysia yang

perkembangan pergerakan berlangsung

membahas tentang bahaya rokok, agar

dalam dua sisi. Pertama dalam sisi

memberikan

internal

Informasi

di

batasan

kepada

media

di

Malaysia yang

Malaysia,

mengalami

positif,

dimana

capaian-capaian

Malaysia tentang iklan produk rokok.

NCWO dalam perkembangan gerakn

Hasilnya adalah pengumunan dari deputi

wanita


begitu penting

dalam upaya 71


Yuni Satia Rahayu

meminimalisir berbagai bentuk perlakuan

secara

diskriminatif terhadap kaum wanita di

kehidupan

Malaysia. Pada sisi ekternal, jaringan

Masyarakat Malaysia yang patriarkhi

dan afiliasi yang dibangun NCWO di

membentuk lingkungan politik, sosial,

lingkungan regional dan internasional,

dan budaya yang tidak berpihak pada

dapat mengangkat martabat perjuangan

wanita,

gerakan wanita di Malaysia. Kedua sisi

mengunggulkan

ini semakin mengarahkan pada realita

pria. Berbagai perubahan status wanita

bahwa sebagai NGO gerakan wanita,

akan

NCWO mengalami perkembangan yang

terjadinya ”benturan” dan beban bagi

positif

wanita

dan

relatif

memperjuangkan

berhasil

gerakan

dalam

wanita

di

fundamental

membangun

masyarakat

dan

Malaysia.

hanya dan

semata

mengedepankan mengakibatkan

itu

sendiri

setelah berkiprah

layaknya pria.

Malaysia.

Kendati demikian, NCWO tetap melanjutkan

KESIMPULAN NCWO merupakan NGO gerakan

dan

bahkan

berupaya

meningkatkan

pencapaian-pencapaian

hak

dalam

wanita

perkembangan

wanita tersebesar di Malaysia yang

pergerakannya. Pada perkembangannya

merupakan

NCWO

gabungan

dari

berbagai

telah

mampu

memunculkan

NGO yang sebelumnya terpecah-pecah

teobosanterobosan

dan

memperjuangkan hak kaum wanita di

berjalan

Penggabungan dalam

”satu

kelebihan

sendiri-sendiri. beberapa

payung”

tersendiri.

ini

NGO memiliki

NCWO

bersifat

baru

dalam

Malaysia dalam beberapa bidang penting seperti

pendidikan,

keluarga,

anak,

media, dan lain-lain seperti yang telah

pluralistik karena memiliki keanggotaan

dijelaskan

dari berbagai etnik, agama dan isu

gerakan wanita di Malaysia melalui

dalam pergerakan wanita. Dikarenakan

perjuangan

NCWO

mencapai kemajuan-kemajuan signifikan

merupakan

gabungan

dari

beberapa NGO denga keunggulan dan

sebelumnya.

NGO

NCWO

Akhirnya,

berhasil

dalam pergerakan wanita di Malaysia.

spesifikasi masing-masing, maka NCWO menjadi lebih komprehensif dan memiliki beragam sumber daya serta dukungan. Dalam

perjalanannya

memperjuangkan

gerakan

wanita,

NCWO menghadapi berbagai tantangan yang relatif luar biasa. Tantangan itu merupakan 72

bentuk

struktural

yang Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yuni Satia Rahayu


DAFTAR PUSTAKA

Antrobus, Peggy, The Global Women’s

Djajanegara,

Soenarti,

Kritik

Movement: Origins, Issues and

Feminis,

Strategies, New York: Palgrave,

Pustaka Utama, 2000.

2004.

Jackson,

Azizah, Wan, “Women in politics : Reflections

from

Malaysia

“Power

Patriarchy:

and

Women's

Programmes

on

dan

Malaysian

Kim,

Wang

Lay,

Ways

the

Global

Age.

International

Conference; Media and Society in

Media

Asia-Transformation

Communication,

People's

Republic of China, 2005. Politik,

Paper

pada

the

Conference

and

on

Communication: Globalization

and Cultural Identities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Putrajaya,

Bastian, Indra, Akuntansi untuk LSM dan Partai

Seeing

Magazines in

pada the 14th AMIC Annual and

of

Women: Sketches of Women in

dipresentasikan

Beijing,

Jones,

New York: New York University

Television” Paper dipresentasikan

Transition.

Jackie

Press, 1998.

Azmawati, Azman, Azwan, dan Juliana Wahab

Stevie

Gramedia

Contemporary Feminist Theories,

International” IDEA, 2002.

Abdul

Jakarta:

Sastra

Yogyakarta:

Erlangga, 2007.

2005. Maznah, Mohamad, “From Nationalism to Post-Developmentalism ; the

Catriona, Sandilands, The Good-Natured

Intersection of Gender, Race,and

Feminist, Minneapolis: University

Religion

of Minnesota Press, 1999.

Macalester International Vol. 12..

Cecilia, Ng, Mazmah Mohammad dan

in

Padaonkar, Latika, Women in Politics :

Tan Beng Hui Feminism and the

Australia,

women’s movement in Malaysia,

Philippines,

2006.

Philadelphia:

Dairiam,

Shanthi,

“The

struggle

for

women Right’s in Malaysia : A Review

and

Appraisal

of

Malayasia”,

India,

Thailand University

of

Pennsylvania Press, 1994. Rallonza, Louders ,Veneration, “Women and the Democracy Project: A

Women’s Activism in the Eighties

Feminis

Take

and Nineties, Canadian Woman

Political

Participation

Studies, Cahiers De La Femme,

Philippines”,

Volume 15, Nomor 2.

Political


Malaysia,

on

dalam

Women’s in

the

Women’s

Participation

and

73


Yuni Satia Rahayu

Representation in Asia, Kazuki

Boli

ed.,

California:

Iwanaga ed., Copenhagen: NIAS

University Press, 1999.

Stanford

Press, 2008. Tickner,

J.,

Ann,

“You

Just

Understand:

Don't

Troubled

Engagements between Feminists and IR Theorists”, International Studies Quarterly, Vol. 41, No. 4. Desember, 1997. Tumin, Makmor, Perempuan di Malaysia, Perjuangan Menuntut Hak, Kuala Lumpur:

Penerbit

Universiti

Malaya, 2006. Sarah, Elizabeth, “Finding A Feminist Historical Framework: A Review of Feminism in Europe”, Women Stidies International Forum, Vol. 5, No. 6, 1982. Sujatmiko, Iwan, Gardono, “Gerakan Sosial

dalam

Masyarakat”

Dinamika

dalam

Gerakan

Sosial Wahana Cevil Society bagi Demokratisasi,

Darmawan

Triwibowo ed., Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006. Sylvester,

Christine,

International

Feminist

Relations:

An

Unfinished Journey, Cambridge: Cambridge

University

Press,

2004. Thomas, George M. dan John Boli, “INGOs and the Organization of World Culture” dalam Constructing World Culture : International Nongovernmental Organizations Since 1875, John

74


PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP GERAKAN WANITA DI INDONESIA Yusran [email protected] ABSTRACT As part of the social sciences, the discipline of international relations have developed continuously according to the dynamics that take place in the international. Fundamental issues such as perspectives, theories, and concepts were also shifting. This paper aims to clarify the influence of feminism on feminist movements that occurred in Indonesia. Writing that uses qualitative methods, found that the entry of feminism into the realm of international relations to give effect to the countries in the world, especially in addressing the feminist movements that take place in their respective countries. Thus, it can be concluded that the feminist movement that occurred in Indonesia is inseparable from the influence of the feminist movement at the global level. Keywords:

Feminism, Non-Government Organization, and the Feminist Movement in Indonesia.

PENDAHULUAN Studi

ilmu

Hubungan

masyarakat

yang

terus

perubahan

dengan

mengalami

dimensi

yang

Internasional (HI) merupakan salah satu

melewati batas negara akan memberikan

bagian dari ilmu sosial dengan

pengaruh

area

tersendiri

studi yang interdisipliner dan heterogen.

perkembangan

Wilayah

sebaliknya, perubahan substansi dalam

kajiannya

menyangkut

sangat

orang-orang

luas beserta

kebiasaan-kebiasaannya yang melintasi 1

batas negara. Dewasa ini HI merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan 2

yang sedang tumbuh.

HI

dapat

pula

HI.

terhadap

Demikian

memberi

pula

pengaruh

terhadap sikap negara-negara di dunia dalam menyikapi persoalan tertentu. Adalah

gerakan

feminisme

Artinya, masih

sebagai contohnya. Berbagai persoalan

berada dalam proses perkembangan dan

seputar perkembangan feminisme pada

belum mencapai bentuk final. Dengan

perjalanannya tidak sekedar menjadi

demikian, dinamika yang terjadi dalam

persoalan bagi negara-negara tertentu saja – Eropa dan Amerika – yang

1

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse, International Relations 2006-2007 Edition, (New York: Prisscilla McGeehon, 2007), 3. 2 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 2. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

mengawali munculnya pemikiran dan pergerakan ini. Lebih lanjut, feminisme telah melintasi batas-batas negara dan menghadirkan

“tugas”

baru

bagi 75


pemerintah

negara-negara

di

dunia.

Yusran

wanita.4 Ide utama pemikirannya dalam

Selain itu, feminisme juga menjadi topik

rangka

perbincangan penting dan turut pula

antara dua jenis manusia: pria dan

mengkonstruksi disiplin ilmu HI yang

wanita. Sandilands mengatakan bahwa

sedang

pemikir

berada

perkembangan. Sylverster, termasuk

dalam

dalam

“Feminisme

dalam masalah seks secara kodrati tidak

hubungan

perlu dipermasalahkan, tetapi yang perlu

kajian

internasional yang kontemporer” . ini

menghendaki

pemisahan gender dan seks.5 Artinya,

3

Tulisan

feminisme

persamaan

Christine

Sehingga,

mengatakan:

masa

memperjuangkan

merupakan

diperhatikan adalah dari segi gender telaah

(sifatnya).6

mengenai gerakan feminisme. Secara

Dalam

perkembangannya

spesifik tulisan ini membahas tentang

feminisme terbagi atas berbagai jenis

pengaruh feminisme global. Selanjutnya

aliran pemikiran berdasarkan gelombang

pandangan-pandangan yang ditemukan

kemunculannya yang terkadang saling

dalam tulisan ini akan lebih dikhususkan

kontroversial satu sama lainnya, namun

lagi untuk menelaah pergerakan feminis

memiliki

yang

Pada

Pertama, feminisme gelombang pertama

dasarnya, selain upaya yang dilakukan

terdiri dari: (a) Feminisme Liberal, yang

masyarakat Indonesia secara internal,

menekankan pada hak individu; (b)

respon pemerintah terhadap gerakan,

Feminisme Radikal, yang terfokus pada

serta capaian gerakan feminis tentunya

permasalahan ketertindasan perempuan;

tak

terjadi

di

terlepas

internasional

Indonesia.

tujuan

Feminisme

akhir

yang

sama.

dari

pengaruh

dunia

(c)

Marxis/Sosialis,

yang

merupakan

objek

menekankan pada permasalahan kelas

substansial dalam ilmu HI. 4

FEMINISME

DALAM

TATANAN

KONSEPTUAL Feminisme yang

mulanya

adalah

pemikiran

dikembangkan

oleh

kalangan Eropa Barat dan kemudian meluas

ke

AS.

Kajian

feminisme

terkandung dalam filsafat humaniora dan mencerminkan

3

sifat

dasar

seorang

Christine Sylverster, Feminist International Relations: Unfinished Journey (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 9. 76

Elizabeth Sarah, “Finding A Feminist Historical Framework: A Review of Feminism in Europe”, Women Stidies International Forum, Vol. 5, No. 6, 1982, 702. 5 Catriona Sandilands, The Good-Natured Feminist (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999). 8. 6 Seks adalah perbedaan biologis (perbedaan jenis kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan, dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Adapun gender, perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku (behavioral differences) yang dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari masa ke masa. Misalnya, wanita itu dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Konstruksi seperti inilah yang dianggap mendasari perbedaan perlakuan antara pria dan wanita. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


sebagai penyebab utama perbedaan

dari

fungsi dan status perempuan. Kedua,

manusia terhadap ligkungan atau alam.7

feminisme gelombang kedua yang terdiri

ketidakadilan

yang

dilakukan

Implementasi

pemikiran

dari: (a) Feminsime Eksistensial, yaitu

feminisme dilakukan melalui gerakan

feminisme yang melihat ketertindasan

pembebasan wanita yang dikenal juga

perempuan dari beban reproduksi yang

dengan beberapa istilah lain, seperti

ditanggung oleh perempuan, sehingga

gerakan gender, gerakan wanita, atau

tidak mempunyai posisi tawar degan laki-

gerakan feminis – dimana seluruhnya

laki; dan (b) Feminisme Gynosentris,

memiliki pengertian yang sama. Gerakan

yaitu

feminis yang terjadi dalam masyarakat

feminisme

ketertindasan

yang

memandang

perempuan

dari

terformat dalam bentuk gerakan sosial

dan

masyarakat sipil (civil society movement

menyebabkan

– selanjutnya baca: gerakan sosial).

perbedaan fisik antara laki-laki perempuan,

yang

perempuan lebih inferior dibandingkan

Gerakan

laki-laki.

feminisme

dikatakan sebagai “motor” penggerak

gelombang ketiga yang terdiri dari: (a)

gerakan wanita, dimana pada mulanya

Feminisme

hanya

berlangsung di tingkat akar

rumput

(grass

feminisme

Terakhir

adalah

Post-Modernis, yang

menggali

yaitu

persoalan

sosial

inilah

root

yang

society)

dapat

hingga

alienasi perempuan, seksual, psokologis,

menyebar luas menjadi agenda global

dan sastra bertumpu pada bahasan

yang

sebagai suatu sistem; (b) Feminisme

kalangan internasional seperti sekarang

Multikultural,

ini.

melihat

yaitu

feminisme

ketertindasan

yang

diperbincangkan

intensif

di

perempuan

M. Diani dan I. Bison yang dikutip

sebagai “satu definisi” dan tidak melihat

oleh Sujatmiko, mengartikan gerakan

ketertindasan terjadi dari kelas, ras,

sosial

preferensi

dengan orientasi konfliktual yang jelas

sosial,

umur,

agama,

sebagai

lawan

bentuk

sosial

aksi

kolektif

pendidikan, kesehatan,dan sebagainya;

terhadap

(c) Feminisme Global, menekankan pada

8

dan

politik

tertentu.

J.

Craig

ketertindasan dalam konteks perdebatan

Jenkins

antara feminisme di dunia yang sudah

mengemukakan bahwa gerakan sosial

Sementara dan

William

Form,

maju dengan feminisme di dunia yang sedang

berkembang;

dan

(d) 7

Ekofeminisme, yaitu feminisme yang berbicara

tentang

ketidakadilan

perempuan dalam lingkungan, berangkat


Stevie Jackson dan Jackie Jones, Contemporary Feminist Theories (New York: New York University Press, 1998). 8 Iwan Gardono Sujatmiko “Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat” dalam Gerakan Sosial Wahana Cevil Society bagi Demokratisasi, Darmawan Triwibowo ed., (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006), vii.

77


muncul

dari

aspek-aspek

tradisional

yang

membawa

perubahan

bernilai

diupayakan sosial

semua

bidang

dan

untuk

dinomorduakan oleh kaum pria dalam

dalam

bidang

masyarakat terhadap tujuan perubahan yang

dalam

Yusran

diinginkan.9 Dari pendapat ini

sosial,

ekonomi,

pekerjaan,

pendidikan, dan politik khususnya – terutama

dalam

masyarakat

yang

terlihat bahwa isu-isu yang dimunculkan

bersifat patriarki. Gerakan feminis lahir

dalam gerakan sosial adalah nilai-nilai

dari

mendasar yang ada dalam lingkungan

berupaya

masyarakat

jelasnya,

terhadap ideologi penindasan atas nama

persoalan-persoalan

gender, pencarian akar ketertindasan

sipil.

merupakan mendasar dialami

Lebih

secara

tradisional

masyarakat

(atau

sebuah

ide

yang

melakukan

diantaranya

pembongkaran

yang

perempuan, sampai upaya penciptaan

bersifat

pembebasan perempuan secara sejati.11

bottom-up).

Sehingga, tujuannya adalah menuntut

Gerakan sosial yang cenderung

keadilan dan pembebasan wanita dari

inklusif ini terbagi dalam dua bentuk.

kungkungan

Pertama, “Old Social Movement” yakni

struktur kehidupan lainnya.

gerakan sosial yang memfokuskan pada

agama,

Gerakan

budaya,

sosial

–

dan

termasuk

isu yang berkaitan dengan materi dan

gerakan feminis didalamnya – berkaitan

biasanya terkait dengan satu kelompok

dengan aksi organsiasi atau kelompok

misalnya, petani dan buruh. Kedua,

civil society dalam mendukung atau

“New

Sosial Movement” yang lebih

menentang perubahan sosial. Gerakan

berkaitan dengan masalah ide atau nilai

tersebut juga menujukkan pentingnya

seperti

para aktor organisasi civil society seperti

gerakan

lingkungan.

10

feminisme

atau

Dari pembagian bentuk ini,

Ormas,

Ornop

(NGO),

komunitas,

bahwa gerakan feminis adalah bentuk

Secara umum, Stetson dan Maszur

New Sosial Movement.

(2003)

mengakhiri terhadap

masa-masa kebebasan

pemasungan

wanita.

Secara

umum kaum wanita merasa dirugikan

membagi

dan

Universitas.12

maka secara eksplisit dapat disebutkan

Gerakan feminis ditujukan untuk

Media

Organsiasi

komponen

gerakan

feminis ke dalam empat kelompok, yaitu (1) jejaring nasional atau organisasi payung;

(2)

organisasi

wanita

independen (termasuk NGO wanita); (3) organsiasi internal (misalnya kelompok

9

J. Craig Jenkins dan William Form, “Social Movement and Social Change” dalam Thomas Janoski dkk. (ed.), The Handbook of Political Sociologi: States, Civil Societies, and Globalization (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 31. 10 Op.Cit, Sujatmiko, hlm xv. 78

11

Jane L. Parpart dan Marysia Zalewski, Rethinking The Man Question: Sex, Gender and Violence in International Relations (New York: Zed Books, 2008), 3. 12 Op.Cit, Sujatmiko, xxiv. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


wanita

dalam

serikat

buruh,

sayap

perempuan dalam partai politik, aktor-

MUNCULNYA GERAKAN FEMINISME DI DUNIA

aktor individu maupun kelompok pakar); dan

(4)

kelompok-kelompok

akar

rumput.13

Gerakan

feminis

telah

terjadi

sejak beberapa abad silam yang bermula di Eropa pada Era Pencerahan. Lady

Dari penjelasan di atas terlihat

Mary Wotrley dan Marquis de Condorcet

bahwa salah satu komponen penting

merupakan

dalam gerakan feminis adalah NGO

melakukan upaya perjuangan hak wanita

sebagai aktornya. PBB mendefinisikan

di Middleburg, sebuah kota di selatan

NGO atau

organisasi

Belanda pada tahun 1785. Karena tidak

suasta yang kegiatannya ditujukan untuk

mendapat dukungan yang maksimal,

membebaskan penderitaan, memajukan

gerakan ini kemudian seolah terhenti.15

kepentingan kaum miskin, melindungi

Gerakan feminis muncul kembali sekitar

lingkungan,

satu abad kemudian, bertepatan dengan

dasar

LSM sebagai

menyediakan

masyarakat,

pelayanan

industrialisasi

setelah

pengembangan masyarakat. Istilah NGO

terjadinya

revolusi

industri.

ini diterapkan pada organisasi non-profit

Ketidakpuasan atas kondisi ketidakadilan

yang

NGO

terhadap wanita ketika itu dituangkan

merupakan organisasi yang berbasis

oleh Simone de Beauvoir, seorang filsuf

nilai secara keseluruhan atau sebagian

Perancis dalam karya pertamanya yang

tergantung pada lembaga donor dan

berjudul The Second Sex. Dua puluh

pelayanan yang sukarela. Jadi, prinsip

tahun setelah kemunculan buku itu,

altruisme dan voluntarisme ditetapkan

barulah pergerakan wanita di Barat

sebagai defenisi karakter kuncinya. NGO

mengalami kemajuan pesat.16

dari

menangani

Mereka

meningkatnya

bebas

atau

pelopornya.

pemerintah.

meliputi semua organisasi yang berada di

luar

struktur

atau

jalur

formal

Gerakan

awal

telah

di

Eropa.

Namun

pemeruntah dan tidak dibentuk oleh atau

perkembangannya

belum

begitu

bagian dari birokrasi pemeintah. Sebagai

signifikan. Pergerakan yang berpusat di

bagian dari masyarakat sipil, NGO dapat

Eropa

14

mendorong perubahan sosial.

berlangsung

feminis

ini

kemudian

merambah

ke

Amerika dan berkembang sejak publikasi John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women, pada tahun 1869. Setelah berlangsung di AS, gerakan

13

Ibid, 100. Indra Bastian, Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), 8-9. 14


15

Soenarti Djajanegara, Kritik Sastra Feminis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 1-14. 16 Ibid.

79


wanita

memasuki

Yusran

momentum

Mystique yang ditulis oleh Betty Friedan

perkembangan pesat dalam sejarah.

(ahli sosiologi dan aktivis feminisme)

Perjuangan wanita di AS menandai

pada tahun 1963 berdampak luas bagi

lahirnya gerakan feminisme gelombang

gerakan wanita di seluruh dunia. Sukses

pertama di dunia. Namun sekitar tahun

dengan

1920-1930 wanita AS cenderung kembali

kemudian mendirikan suatu organisasi

ke

wanita

lingkungan

bersaing bidang

domestik,

dengan politik

mengalihkan

kaum

tidak pria

maupun

dalam

bisnis,

perhatian

ke

ikut dan

bidang

tulisannya,

yang

Betty

Friedan

bernama

National

Organization for Women (NOW) tahun 1966.

Organisasi

non-pemerintah

ini

cukup berpengaruh, dan merambat ke bidang.19

kesejahteraan wanita dan anak yang

segala

meliputi

dan

jangkauan kerja dan pengaruh di level

kesehatan. Semenjak masa itu, gerakan

nasional. NOW merupakan NGO feminis

wanita

terbesar di dunia. Prestasinya dalam

bidang

seolah

pendidikan

mengalami

masa

17

stagnansi.

NOW

memiliki

perjuangan wanita di dunia, berhasil

Gerakan

feminis

kembali

membawa persoalan wanita ke PBB, dan

berkembang sekitar tahun 1960-an. Kali

NOW juga merupakan organisasi aktifis

ini tidak hanya negara-negara Barat

feminis yang terbesar di PBB.20

seperti AS dan beberapa negara Eropa

Gerakan

feminis

gelombang

saja yang terdorong untuk menggalak

kedua terutama yang terjadi di AS telah

kembali gerakan tersebut. Gerakan pada

berhasil

periode ini disebut sebagai gerakan

seluruh dunia. Walaupun secara spesifik

feminisme

perjuangan

Gelombang

Kedua.

membuatnya

kaum

bergaung

feminis

ke

banyak

Gelombang kedua ini dipelopori oleh

dilakukan oleh individualis kulit putih

para feminis Perancis seperti Helene

untuk

Cixous

masing-masing, namun

(seorang

Yahudi

kelahiran

menuntut

haknya

di

negara

mereka juga

Aljazair yang kemudian menetap di

mengarahkan

Perancis) dan Julia Kristeva (seorang

penelitiannya

Bulgaria yang kemudian menetap di

dunia ketiga, seperti Afrika, Asia, dan

18

Perancis).

perhatian pada

dan

wanita-wanita

di

Amerika Selatan.

Gerakan feminisme gelombang kedua yang berlangsung di AS ternyata lebih keras gaungnya

ketimbang di

Eropa. Terbitnya buku The Feminine 17 18

Ibid. Ibid.

80

19

Diperoleh dari http://www.now.org/ diakses tanggal 12 April 2011. 20 Jennifer Tripp, ”National Organization for Women”, diperoleh dari http://learningtogive.org/papers/paper200.html diakses tanggal 12 April 2011. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


Hal itu menjadikan gerakan feminis 21

semakin di kenal di dunia.

CEDAW PBB adalah

tonggak

awal

sekaligus merupakan bentuk legitimasi international terhadap upaya perjuangan

PENGARUH

FEMINISME

GLOBAL

TERHADAP

NEGARA-NEGARA

DI

gerakan

feminis

seluruh

negara

di

dunia.24

DUNIA

Pola pergerakan wanita secara Munculnya gerakan feminis di

global dipengaruhi oleh sistem dan geo-

tingkat internasional dan terbentuknya

politik dominan yang berlangsung dalam

feminisme

dari

HI. Pada dekade 1980-an, NGO sudah

kontribusi perjuangan wanita di negara

mulai muncul dan berpengaruh terhadap

maju. NGO perjuangan wanita di negara

pergerakan wanita di tingkat global.

maju, terutama NOW AS, telah berhasil

Selanjutnya,

membawa persoalan wanita sebagai

peranan NGO menjadi semakin kuat

pembahasan

dirasakan dalam pergerakan-pergerakan

global,

Perjuangan

tak

terlepas

penting

PBB.

1990-an,

maupun

momentum penting dan masuk dalam

lainnya.

Dunia

pembahasan internasional pertama kali

memasuki era globalisasi ketika itu, telah

pada Convention on the Elimination of All

memunculkan NGO sebagai kekuatan


tersendiri yang berpengaruh signifikan.

(CEDAW) PBB. CEDAW

merupakan

Di tingkat global, NGO menjadi salah

bagian dari konvensi HAM PBB yang

satu aktor internasional yang mampu

diselenggarakan tahun 1979. Dengan

mempengaruhi

terselenggaranya seluruh

de

jure

negara

mendapatkan

mendapatkan

dekade

wanita

secara

wanita

di

pada

pergerakan internasional

keputusan

sosial sedang

melalui

CEDAW,

artinya

pengguliran isu-isu tertentu, termasuk

pergerakan

wanita

feminsme. Demikian pula halnya dengan

di

dunia 22

wilayah

domestik.

NGO

semakin

Secara

berkembang dan menjadi salah satu

sederhana, pesan yang dapat ditangkap

kelompok yang dapat mempengaruhi

dari

proses pengambilan kebijakan.25

konvensi

pengakuan.

telah

CEDAW

adalah,

pelanggaran-pelanggaran terhadap hakhak wanita adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

23

Konvensi

21

Djajanegara, 1-14. Goran Melander dan Gudmundur A, The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights Instruments, (London : The Hague, 1997), 18. 23 Rebecca J.Cook (ed)., Human Rights of Woman, National and International Perspective, 22


Berbagai internasional

perkembangan secara

komprehensif

memberikan atmosfir positif terhadap

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), 634. 24 Peggy Antrobus, The Global Women’s Movement: Origins, Issues and Strategies, (New York: Palgrave, 2004), 17-18. 25 Ibid, 135. 81


Yusran

gerakan feminis. Masuknya feminisme

PENGARUH

dalam agenda HI memberikan pengaruh

TERHADAP GERAKAN FEMINIS DI

kepada negara-negara di dunia. Hampir

INDONESIA

seluruh negara di dunia berupaya untuk membangkitkan pentingnya

kesadaran

gerakan

kesinambungan penghargaan

terhadap

FEMINISME

Secara

GLOBAL

internal

Indonesia

mengenal beberapa tokoh perempuan

feminis

bagi

seperti R.A. Kartini, Tjut Nyak Dien, dan

pembangunan

dan

beberapa

terhadap

HAM

tokoh

lainnya

yang

telah

serta

disebut sebagai tonggak pergerakan

menyesuaikan dengan lingkungan global

perempuan di Indonesia. Namun pada

maupun internasional.

kenyataannya pergerakan mereka belum

Keberhasilan negara maju dalam

melembaga dalam bentuk-bentuk yang

mengangkat gerakan feminis menjadi

terorganisir

agenda

belum

global

signifikan

menjadi

bagi

inspirasi

kemunculan

dengan

memberikan

rapih,

sehingga

hasil

signifikan.

dan

Menurut Murniati, “Kemajuan penting

perkembangan gerakan-gerakan feminis

dalam gerakan feminis di Indonesia

di negara-negara sedang berkembang.

dimulai setelah adanya gerakan feminis

Kehadiran ribuan utusan dari negara-

di lingkungan eksternal yang muncul

negara

pada

berdasarkan pemikiran-pemikiran besar

yang

di

sedang

konvensi

berkembang

wanita

terselenggara, kesadaran

se-dunia

dunia”26. Oleh

karena itu

dapat

menunjukkan

bentuk

ditegaskan bahwa peningkatan gerakan

keseriusan

mereka

feminis di Indonesia tak terlepas dari

dan

dalam upaya menuntut haknya. Selain

kondisi

itu pertumbuhan NGO-NGO gerakan

berlangsung di tingkat internasional.

feminis

yang

kuatnya

signifikan

pengaruh

menujukkan

Jika

dilihat

feminis dari

yang

sejarahnya,

global

tonggak gerakan feminis di Indonesia

terhadap negara-negara di dunia. Tidak

baru dimulai pada permulaan abad ke-

hanya negara-negara maju, eksistensi

20, yaitu mula dibentuknya gerakan

feminisme

telah

secara modern. Hal ini dikarenakan

terhadap

bentuk gerakan tersebut ditandai oleh

pergerakan feminis di negara-negara

tumbuhnya organisasi-organisasi wanita

berkembang, termasuk Indonesia.

yang diikuti oleh proses perkembangan

memberikan

di

feminisme

gerakan

tingkat pengaruh

global

organisasi-organisasi

gerakan

26

A. Nunuk P. Murniati, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), xiii. 82


Yusran


kebangsaan Indonesia pada waktu itu.27

Indonesia. Selain itu, NGO berperan

Selain itu, perhatian secara akademik

penting

dan

Indonesia,

terorganisir

feminis

di

terhadap

Indonesia

gerakan

dimulai

saat

dalam

secara

gerakan

karena

feminis

gerakan

terorganisir

baru

di

feminis dilakukan

munculnya Pusat Studi Wanita (PSW)

setelah terbentuknya gerakan feminis

awal

secara modern yakni melalui organisasi.

tahun

adalah

1970-an,

NGO

dimana

di

Dalam perjalanannya, organisasi

adalah

perempuan Indonesia untuk pertama

implementasi yang dilakukan delegasi

kalinya mengikuti Kongres Perempuan

wanita

mengikuti

Internasional di Lahore, Januari 1931.

World Women’s Conference di Mexico

Pada kongres itu perempuan Indonesia

tahun 1975. Pemikir-pemikir wanita di

mulai mengetahui ternyata organisasi

Indonesia

perempuan

Indonesia.

gerakan

PSW

Munculnya

Indonesia

feminis PSW

setelah

berupaya

kecenderungan

untuk

yang

mengikuti

negara

lain

tidak

di

mengesampingkan masalah politik, dan

lingkungan global. Setelah tiga tahun

bahkan mulai menggiring masalah politik

diperbincangkan, lobi mereka terhadap

menjadi

pemerintah

mengikuti

akhirnya

terjadi

di

mendapatkan

persoalan utaman. Semejak kongres

itu,

selanjutnya

respon dengan dimasukkannya wanita

kongres perempuan yang berlangsung di

dan pembangunan di dalam Rencana

internal

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)

masalah politik dan partisipasi bersama

28

laki-laki untuk melawan penjajah, dan

III pada 1978-1983.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan

bahwa

lingkungan

NGO29

berkonstribusi

gerakan

besar

feminis

di

terhadap Indonesia.

pun

mulai

memikirkan

semakin

tumbuh

30

berkembang.

internasional secara langsung maupun tidak

Indonesia

Pada masa Orde Baru (Orba), walaupun berkembang namun gerakan feminis

tidak

dapat

leluasa

karena

Perkembangan feminis di lingkungan

“terkungkung” oleh kondisi rezim yang

internasional

sepenuhnya berada dalam pengawasan

efektifitas pemerintah

turut pergerakan di

mempengaruhi dan

lingkungan

reaksi internal

27

Sulistyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti, Buku Panduan tentang Gender di Parlemen (Jakarta: Sekjen DPR RI dan UNDP, 2003), 9. 28 Nahiyah Haidi “Country Institutional Report: Indonesia”, dalam Women’s/gender studies in Asia-Pacific Thailand, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2004, 73. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

29

NGO wanita yang muncul saat itu adalah Istri Sedar. Organisasi Istri Sedar itu selanjutnya berganti nama menjadi Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) di tahun 1940, dan selanjutnya beruban menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) tahun 1954 dengan anggota lebih dari satu juta orang di tahun 1961. Sayangnya organisasi ini terpecah dua akibat adanya pengaruh PKI. Pergantian rezim Orde Lama (Orla) menjadi Orde Baru (Orba) membuat Gerwani juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 30 Op.cit, Murniati, 17-19. 83


Yusran

dan kontrol pemerintah. Akan tetapi,

kemunculan NGO perempuan terjadi

gerakan perempuan yang berlangsung di

ketika berbagai

tingkat global ternyata tidak mampu

berada dalam kontrol ketat pemerintah.

memasung gerakan perempuan yang

Semangat

berada dalam kontrol penuh pemerintah

Indonesia yang sudah ada sejak zaman

Orba. Tahun 1978 PBB mendorong

penjajahan

pemerintah Indonesia untuk membentuk

padam dalam diri kelompok perempuan

Kementerian Urusan Wanita. Walaupun

di Indonesia, meskipun berada dalam

kementerian ini kurang bekerja secara

“pasungan” rezim Orba yang sangat

efektif, tapi dampak positifnya mampu

berada dalam kontrol ketat pemerintah.

memberi

pengaruh

perempuan

di

gerakan

gerakan

masyarakat

perempuan

Belanda,

rupanya

di

tidak

bagi

gerakan

Namun kondisi itu dapat dilalui oleh NGO

Indoensia.

Terlebih

wanita di Indnonesia.32

setelah berlangsungnya CEDAW yang

Masa

Orba

dapat

dikatakan

pertama, pemerintah “terpaksa” harus

kendala bagi gerakan feminis Indonesia.

membuka pintu kebebasan bagi wanita

Hal

hingga akhirnya Indonesia meratifikasi

menggunakan

CEDAW melalui keluarnya UU No 7

Kesejahteraan Keluarga) sebagai wadah

tahun

pengesahan

satu-satunya gerakan perempuan dalam

konvensi mengenai penghapusan segala

pembangunan di masyarakat. Ketika

bentuk

organisasi

1984,

tentang

diskriminasi

terhadap

itu

terjadi

karena PKK

perempuan

independen,

dengan

besar

gerakan

dikoordinasi dan dipayungi oleh Kowani

feminis Indonesia di masa Orba. Pasca

(Korps Wanita Indonesia), tak ada lagi

CEDAW, di pertengahan dekade 1980-

pergerakan

an berbagai NGO bermunculan kembali,

benar independen untuk menentukan

dan mulai melakukan gerakan feminis di

sendiri langkah-langkah dan agenda-

segala

agenda perjuangannya. Dua organisasi

aspek

perjuangan

kehidupan,

seperti

pribadi

(Pendidikan

perempuan. CEDAW berkontribusi relatif terhadap

status

pemerintah

perempuan

politik, dan budaya, advokasi, litigasi,

ditentukan oleh hierarki sosial yang

dan

ditentukan oleh suami mereka (jabatan

mengenai

masalah

perempuan.

Sejarah perempuan membuktikan

31

Ibid, 20-21.

84

pengurus

benar-

itu,

31

dan

yang

perburuhan, pertanian, sosial, ekonomi,

informasi

ketua

perempuan,

intinya

suami sangat menentukan posisi dalam pergerakan Indonesia peran

NGO.

kaum

kepengurusan dua organsasi ini). Dalam

telah

Kowani, bahkan para pengurus intinya

Bahkan,

berasal

32

dari

organsiasi

perempuan

Ibid, 22. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


dependen yang sistem keanggotaannya

maratifikasi

itu

desakan PBB dalam mendorong lahirnya

permanen.

Kementerian Urusan Perempuan (1978),

atas dasar status mereka sebagai istri. Untungnya, tidak

situasi

seperti

berlangsung

Dominannya

pembahasan

Indonesia. Apalagi setelah Indonesia

33

persoalan

CEDAW

hingga

(1981)

kemudian

atas

Indonesia

seputar gender di lingkungan global

mengesahkan

memberikan pengaruh tersendiri bagi

Undang Nonor 7 Tahun 1984 tentang

gerakan feminis di Indonesia. Ketika

penghapusan segala bentuk diskriminasi

dunia

pada perempuan.35

dan

tergabung

negara-negara dalam

PBB

yang

berlakunya

Undang-

sudah

Wawasan dan tujuan pergerakan

membicarakan Gender and Development

dalam NGO36 tersebut secara umum

(GAD), Indonesia masih berputar-putar

mengikuti suara pergerakan wanita di

34

dalam Women in Development (WID) .

tingkat internasional yakni masyarakat

Situasi

yang

di

lingkungan

internasional

demokratis

dan

berkeadilan

membuat Indonesia “dipaksa” untuk turut

gender. Berbagai NGO wanita yang

mengikuti

tersebar luas di

cara

pandang

GAD.

seluruh

Pergerakan pemikiran GAD terakumulasi

Indonesia

dalam Kongres Perempuan Se-dunia

kerja yang luas, koneksi dengan NGO di

yang diselenggarakan PBB setiap lima

tingkat

tahun

aktivitas

sekali.

Kongres

perempuan

tersebut

bagian di

memiliki

internasional, yang

dan

aktivitas-

dilakukan

untuk

jaringan

sangat

tersebut memiliki imbas yang sangat

komprehensif

memperjuangkan

nyata dalam aktifitas dan pemikiran para

persoalan-persoalan

aktivis NGO gerakan perempuan di

Beberapa materi yang diperjuangkan

perempuan.

dan dikembangkan NGO dalam proses pendampingan dirancang sesuai dengan 33

Ibid, 23. 34 Ada tiga istilah keterlibatan wanita dalam pembangunan. Women in Development (WID), Women and Development (WAD) dan Gender and Development (GAD). WID menganggap perempuan sebagai masalah karena tidak mampu bersaing dengan laki-laki, dan oleh karena itu harus dilakukan peningkatan potensi, posisi perempuan masih sangat marjinal. WAD setingkat lebih memperhatikan posisi perempuan, dan telah berfokus pada hubungan perempuan dan pembangunan yang melihat laki-laki kelas bawah di dunia ketiga juga tertindas oleh struktur masyarakat internasional yang tidak adil. Sedangkan pemikiran tentang GAD muncul dari teori sosial yang dikemukakan Frederich Engels yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki peranan penting dalam pembangunan dan saling ketergantungan. Pendekatan GAD ini muncul dari cara pandang holistik. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

kondisi

dan

perempuan

kebutuhan

Indonesia,

penyesuaian-penyesuaian gerakan

wanita

di

serta

kaum dengan agenda

lingkungan

35

Ibid. NGO wanita yang muncul pada tahap ini: Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Kalyanamitra, Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP), Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar (KPS), RUMPUN, Yayasan TjutNja’ Dien, Lembanga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yayasan Kesejahteraan Fatayat, WCC dan WIC Suara Nurani Perempuan Yabinkas, KAKAK, YLKI, dan masih banyak lagi. 36

85


Yusran

internasional, terutama pada program-

dalam ekonomi, sosial, ketenagakerjaan,

program yang diselenggarakan PBB.

perempuan

Pada awalnya berbagai NGO gerakan

perempuan

di

Indonesia

di

pedesaan,

kependudukan

masalah

dan

kesehatan

reproduksi perempuan, pendidikan bagi

berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak

perempuan,

jelas arah dan tujuannya. Keruntuhan

perempuan, perdagangan perempuan,

rezim Orba yang berganti menjadi rezm

situasi perempuan di daerah konflik,

reformasi

apresiasi

situasi perempuan di kawasan Afrika,

tersendiri terhadap gerakan perempuan.

Asia dan Pasifik, dan banyak lagi. Dalam

Jaringan kerja NGO gerakan perempuan

pertemuan-pertemuan

di

dicanangkan

memberikan

Indonesia

makin

menunjukkan

meningkat, dan

bahwa

kekerasan

terhadap

tersebut

program

juga

bersama,

gerakan

kesepakatan internasional, dan bahkan

perempuan di Indonesia telah bangkit

instrumen hukum yang harus dipatuhi

kembali.

oleh

Peningkatan

jaringan

kerja

negara-negara

peserta

NGO yang berproses dan berkelanjutan

penandatangan.

bukan saja dengan menjalin jaringan

pertemuan

internasional, melainkan lebih penting

terpenting adalah: (a) ICPD (Konferensi

dari itu adalah jaringan kerja secara

Internasional tentang Kependudukan dan

nasional, untuk secara serentak berjuang

Pembangunan Kairo-Mesir (1994), (b)

37

menegakkan keadilan gender.

Di

dan

penting

pertemuantersebut,

yang

Beijing 1995, (c) Beijing Plus Five (New

Ada begitu banyak pertemuan

York, 2000), (d) Beijing Plus Ten (New

internasional – yang diselenggarakan

York, 2005), dan (e) jaringan regional

PBB – yang memberikan pengaruh

seperti APWLD (Asia Pacific Forum on

terhadap gerakan feminis di Indonesia.

Women, Law and Development) yang

Pertemuan tersebut diawali oleh Seminar

setiap tahun mengadakan pertemuan.38

tentang

Peningkatan

partisipasi

Sebagai

perempuan Asia dalam kehidupan publik

Bangsa-Bangsa

di Bangkok pada tahun 1957, dan

komunitas

dilanjutkan oleh banyak pertemuan besar

terikat dalam berbagai kesepakatan dan

di berbagai kota di dunia sampai hari ini.

hukum

Isu yang diagendakan sangat beragam,

Indonesia

di

negara

antaranya

adalah

keikutsertaan

anggota

Perserikatan

dan

warga

internasional,

internasional. menyatakan

Indonesia

Apalagi

sebagai

penandatangan,

dan

meratifikasinya,

itu

politik perempuan, hak-hak perempuan

berkewajiban

memastikan

37

38

86

bila

diri

perempuan dalam pembangunan, hak

Op.cit, Murniati, 30.

dari

berarti

Indonesia bahwa

Ibid. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


prinsip-prinsip

dari

dan

peran penting feminisme global, telah

itu

menghasilkan banyak pencapaian bagi

terakomodasi dalam berbagai peraturan

gerakan feminis di Indonesia. Kesemua

perundangan

diimplementasikan

itu sangat sulit dilepaskan dari peran-

dalam kehidupan nyata. Bila ratifikasinya

peran NGO berbasis feminis yang ada

melalui

pada

kesepakatan

hukum

internasional

dan

Undang-Undang,

itu

berarti

berbagai 40

Konvensi Internasional, menjadi sumber

masyarakat.

hukum

gerakan

nasional,

dan

kedudukannya

kelompok

dalam

Secara legal, perjuangan

feminis

Indonesia

yang

setara dengan Undang-Undang. Apabila

dipengaruhi oleh situasi internasional

ada Konvensi yang belum diratifikasi

telah memberikan hasil (pencapaian)

oleh Indonesia, maka sebagai negara

dalam berbagai bentuk peraturan hukum

anggota PBB, Indonesia tetap terikat

(Undang-Undang/ UU), seperti berikut:

secara moral untuk menjujung tinggi

1.

prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut. Berikut

ini

adalah

Konstitusi UUD 1945, Pasal 27 (2), UU No. 7/1984 yang meratifikasi

beberapa

Konvensi

CEDAW

(Penghapusan

hukum, dan kesepakatan internasional

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

terpenting,

Perempuan).41

yang

mengikat Indonesia

dalam gerakan feminis: (a) Deklarasi

2.

UU

No.

3/1997

tentang

Umum Hak Asasi Manusia (1948), (b)

Perlindungan Anak, UU No. 39/1999

Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan

tentang Hak Asasi Manusia, (Pasal

(1956), (c) Deklarasi Anti Kekerasan

45

terhadap

perempuan

Perempuan

(1993),

(d)

Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi atau Platform for Action (2005), (e)

menyebutkan

hak

sebagai

hak

asasi asasi

manusia). 3.

UU No. 23/2000 tentang Peradilan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Anak, Instruksi Presiden No. 9/2000

Diskriminasi terhadap Perempuan atau

tentang Pengarusutamaan Gender

CEDAW

dalam

(1979),

Internasional Pekerja

(f)

Perlindungan

Migran

Keluarganya

Konvensi

(g)

Nasional.

Hak-hak

dan

(1990),

Pembangunan

Anggota Konvensi

Palermo (2000), (h) Deklarasi Millenium Development Goals (MDG’s).39 40

Berdasarkan

pengaruh

situasi

internasional yang telah memunculkan

39

Ibid. 12-15.


Ester Mariani GA, “Partisipasi Politik Perempuan: Antara Kewajiban dan Perjuangan, Bina Darma, No. 54, Maret 1997, 94. 41 Sali Susiana, Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Kajian, Vol 13, No. 3, September 2008, 2 87


4.

UU No. 12/2003 tentang Pemilu,

untuk menempati kursi di parlemen

Pasal 65 (1) yang mengatur kuota

pusat maupun daerah.

politik perempuan dalam parlemen.42 5.

UU

No.

23/2004

Penghapusan

6. 7.

Kekerasan

MPR, DPR, DPD, dan DPRD.43

dalam

Beberapa UU di atas merupakan

Rumah Tangga.

hasil

UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi

Indonesia. Jika menelaah UU tersebut

Kovenan Hak Sipil Politik.

satu per satu, akan terlihat “benang

UU No.13/2005 tentang Ratifikasi

merah”

Kovenan

kesamaan persepsi bahwa pengaruh

Hak

Ekonomi

Sosial

UU

No.

UU

17/2006

No.

tentang

13/2006

No.

tentang

pada

internasional

satu

dan

NGO

sebagai salah satu aktor pergerakan, besar

keberhasilan

Pidana

terhadap

gerakan

feminis

di

PENUTUP

Perdagangan Orang. tentang

membawa

di

tentang

Tindak

Kapolri

feminis

Indonesia.

21/2007

Pemberantasan

11. Peraturan

yang

gerakan

berkontribusi

Perlindungan Saksi. 10. UU

(capaian)

lingkungan

Kewarganegaraan. 9.

14. UU No.27 Tahun 2009 Tentang

tentang

Budaya. 8.

Yusran

Dari tulisan di atas penulis dapat No.

10/2007

Pembentukan

Unit

menjelaskan awalnya

bahwa gerakan feminis

terjadi

di

Eropa

dan

AS.

Pelayanan Perempuan dan Anak

Feminisme

(PPA) dari

Resor

bentuk pergerakan sosial yang semakin

(Polres) ke atas. Dalam hal ini

meluas dan dilakukan oleh beberapa

ditegaskan bahwa PPA harus ada

elemen dasar dalam masyarakat sipil,

dalam unit kepolisian.

termasuk

NGO.

dilakukan

NGO

tingkat Polisi

12. Peraturan

Presiden

2005

tentang

No.

7/tahun Rencana

diimplementasikan

feminisme internasional

Nasional,

marjinal,

yang

jelas

menyebut

Pergerakan berhasil

masuk

Pembangunan Jangka Menengah

dalam

dan

membawa

ke dari

feminisme

yang

tatanan pergerakan

bertransformasi

agenda kesetaraan dan keadilan

membentuk feminisme global. Esksisnya

gender.

feminisme global memberikan pengaruh

13. Terakhir adalah UU Pemilu No.

terhadap

negara-negara

10/2008 yang memberikan peluang

Pengaruh

itu

lebih

Indonesia,

dan

besar

kepada

perempuan

juga

di

dunia.

merambah

membentuk

ke

gerakan

42

Nani Saptarini, ”Perempuan dan Politik Lokal”, Wacana, ELSPPAT, Edisi 30/VIII, 18. 88

43

Irianto dan Hendrastiti, 10. Transnasional Vol.6 No.2 Desember 2011

Yusran


feminis Indonesia yang membawa pesan

feminis awal yang berlangsung di Eropa

dan tujuan pergerakan relatif sama

dan AS.

dengan feminisme di lingkungan global. Selain

itu, secara

gerakan

feminis

di

tidak langsung Indonesia

pada

dasarnya juga terkait dengan gerakan


89


Yusran

DAFTAR PUSTAKA Haidi, A.

Acker,

Brooke

dkk.,

Feminist

Methodologies for International

Nahiyah

“Country

Institutional

Report: Indonesia”, dalam Women’s/gender studies in Asia-Pacific

Relations, New York: Cambridge

Thailand, UNESCO

University Press, 2006.

Pacific

Antrobus, Peggy, The Global Women’s Movement: Origins, Issues and

Regional

Asia

and

Bureau

for

Education, 2004.

Irianto, Sulistyowati dan Titiek Kartika

Strategies, New York: Palgrave,

Hendrastiti,

2004.

tentang Gender di Parlemen,

Bastian, Indra, Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, Yogyakarta: Erlangga, 2007.

Buku

Panduan

Jakarta: Sekjen DPR RI dan UNDP, 2003. Jackson,

Stevie

dan

Jackie

Jones,

Burchill, Scott, Theories of International

Contemporary Feminist Theories,

Relations : Feminism, New York :

New York: New York University

Palgrave, 2001.

Press, 1998.

Connell,

R.W.

dan

James

Messerschmidt, Masculinity:

W.

Jenkins, J., Craig dan William Form,

“Hegemonic

“Social Movement and Social

Rethinking

the

Change” dalam Thomas Janoski

Concept”, dalam Gender and

dkk. (ed.), The Handbook of

Society, Vol. 19, 2005.

Political Sociologi: States, Civil

Cook, Rebecca J. (ed)., Human Rights of Woman,

National

International Instruments,

and

Perspective, (London

:

The

Hague, 1997), 18. Djajanegara,

Soenarti,

Feminis,

Kritik

Jakarta:

Sastra

Gramedia

Joshua

Pavehouse, Relations

90

S.

dan

Globalization,

Press, 2005. Jennifer, Tripp, ”National Organization Women”,

diperoleh

dari

http://learningtogive.org/papers/p aper200.html Linklater, Andrew, International Relations

C.

Volume:

International

Political

2006-2007

and

Cambridge: Cambridge University

for

Pustaka Utama, 2000. Goldstein,

Societies,

Jon

Critical

Concepts

Science

in

Critical

Edition,

Concepts in Political Science,

New York: Prisscilla McGeehon,

Volume IV, New York: Routledge,

2007.

2000.


Yusran


Mariano, Ester, GA., “Partisipasi Politik Perempuan: Antara

Kewajiban

dan Perjuangan, Bina Darma, No. 54, Maret 1997.

Susiana,

Sali,

New

dalam

Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008

York:

Zed

Banyu,

dan

Books, 2008. Perwita,

Anak,

Agung,

Yanyan

”Keterwakilan

Perempuan

Relations,

Mochamad

Pengantar

Ilmu

Yani,

Hubungan

Internasional, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

Sandilands, Catriona, The Good-Natured

DPD, dan DPRD”, Kajian, Vol 13,

Feminist, Minneapolis: University

No. 3, September 2008.

of Minnesota Press, 1999.

Saptarini, Nani, ”Perempuan dan Politik

Sarah, Elizabeth, “Finding A Feminist

Lokal”, Wacana, ELSPPAT, Edisi

Historical Framework: A Review

30/VIII, 18.

of Feminism in Europe”, Women

Keohane,

Robert

0.,

Dichotomy:

“Beyond

Conversations

between

International

Relations

and

Feminist

Theory”, International Studies Quarterly, J Stor, Vol. 42, No. 1. Maret, 1998. Melander, Goran dan Gudmundur, A, The

Raoul

Wallenberg

Compilation of Human Rights, Philadelphia:

University

of

Pennsylvania Press, 1994. Murniati, A., Nunuk, P., Perempuan Indonesia

dalam

Perspektif

Stidies International Forum, Vol. 5, No. 6, 1982. Steans, Jill,

Gender and International

Relations:

an

Introduction,

Cambridge: Polity Press, 1998.

Sujatmiko, Iwan, Gardono, “Gerakan Sosial

dalam

Dinamika

Masyarakat” dalam Gerakan Sosial Wahana Cevil Society bagi

Demokratisasi,

Darmawan Jakarta:

Triwibowo Penerbit

ed.,

Pustaka

LP3ES, 2006. Sylverster,

Christine,

Feminist

Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum

International

dan HAM, Magelang: Yayasan

Unfinished Journey, Cambridge:

Indonesia Tera, 2004.

Cambridge

Parpart,

Jane,

L.,

dan

Marysia

Relations: University

Press,

2004.

Zalewski, Rethinking The Man

Ticker J. Ann, Feminist Perspective on

Question: Sex, Gender and

International Relations, London:

Violence

in

International


SAGE

Publications,

2002.

91


Yusran

----------, Gender in International Relations Feminist Perspectives on Achieving Global

Security,

New

York

:

Columbia University Press, 1992.

----------, “You Just Don't Understand: Troubled

Engagements

between Feminists and IR Theorists”,

International

Studies Quarterly, Vol. 41, No. 4, Deember, 1997.

92


PENULIS

Denik Iswardani Witarti, Ph.D adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Jeanie Annissa, S.IP, M.Si adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Ronald Roger Rohrohmana, S.IP adalah Staf FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

DR. Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh dan Rashila Ramli adalah Dosen senior ilmu politik di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia. Pada tahun 2011, memperoleh gelar Ph.D dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selama ini aktif bergiat dalam politik, pada tahun 2001-2004 menjabat selaku EXCO Pergerakan Puteri UMNO dan Pengerusi Biro Pendidikan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Kini, terlibat aktif dalam beberapa NGO seperti National Council of Women Malaysia (NCWO) dan organisasi akademik seperti

Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM), Southeast Asia Women Studies

(Malaysia) (SAMA), dan anggota International Movement for A Just World (JUST) and Asian Association of Women’s Studies (AAWS), dan Director, Institute of Occidental Studies,Universiti Kebangsaan Malaysia and Associate Professor Faculty of Social Science and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yuni Satia Rahayu, SS, M.Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sendang menyelesaikai S3 di Program Studi Ilmu Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejak tahun 2005 - sekarang menjabat sebagai Direktur Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta.

Yusran, S.IP, M.Si adalah Dosen dan Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain. Ruang Lingkup Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional. Bahasa Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa. Bentuk Naskah Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3 cm dari Atas dan Kiri kertas, Kanan dan Bawah kertas berjarak 2,5 cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom. Isi Naskah Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instasi: Abstrak ( 100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan ( berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian ( alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada). Judul Karangan dan Nama Pengarang Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel dan Gambar Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,… dst). Daftar Pustaka Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain. Alamat Redaksi Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Recommend Documents