Hukum Acara Pidana Pertemuan XXVIII & XXIX Malahayati, S.H., LL.M. (c) 2014 Malahayati
1
Topik Landasan Hukum Asas Hukum Acara Peradilan Pidana Kewenangan Pengadilan Pemeriksaan Pembuktian Putusan Pengadilan Pelaksanaan Putusan Ganti Rugi dan Rehabilitasi
(c) 2014 Malahayati
2
Pengertian
Hukum Acara Pidana : Keseluruhan
aturan hukum yang menentukan cara bagaimana alat-alat negara menerapkan aturan-aturan hukum pidana terhadap kasuskasus yang konkrit
Tujuan : Untuk
mencari kebenaran materiil terhadap peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana (c) 2014 Malahayati
3
Landasan Hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berlaku sejak 31 Desember 1981 yang menggantikan HIR (Het Herziene Inlands Reglement)
(c) 2014 Malahayati
4
Asas Hukum Acara Peradilan Pidana
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum (Equality Before the Law) Perintah tertulis dalam melakukan upaya paksa (dwang mindellen) Praduga tak bersalah (Presumption of Innocent) Peradilan Terbuka untuk Umum (Public Hearing) Asas Opportunitas (Opportuniteik Beginzel) Asas Legalitas (Nullum Delictum Noela Poena Sine Previa Legi Poenale) (c) 2014 Malahayati
5
Kewenangan Pengadilan
Pengadilan Negeri Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penagkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding Mahkamah Agung Mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi
(c) 2014 Malahayati
6
Pemeriksaan Pemeriksaan Biasa (psl 152-202) Pemeriksaan Singkat (psl 203-204)
Pemeriksaan
perkara yang menurut penuntut umum mudah pembuktian dan penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana
Pemeriksaan Cepat (psl 205-210) Pemeriksaan
untuk tindakan pidana ringan yang diancam pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 3 bulan atau denda tidak lebih dari Rp. 7.500.- atau tindak pidana penhinaan 7 (c) 2014 Malahayati ringan
Pembuktian Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) (c) 2014 Malahayati
8
Alat Bukti
Alat bukti yang sah (Pasal 184): Keterangan
saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa
Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (c) 2014 Malahayati
9
Putusan Pengadilan
Bentuk atau isi putusan hakim pidana (pasal 191-192 KUHAP): Putusan
Bebas (Vrisjpraak), bila dakwaan penuntut umum tidak terbukti; Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvervolging), bila dakwaan terbukti tetapi ada alasan yang menghapuskan pidana; Penjatuhan Pidana (Veroordeling), bila dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan (c) 2014 Malahayati
10
Pelaksanaan Putusan Putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya tidak dilakukan di depan umum
(c) 2014 Malahayati
11
Ganti Rugi (Psl 95) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan Tuntutan ganti rugi diputus di sidang praperadilan
(c) 2014 Malahayati
12
Rehabilitasi (Psl 97) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Permintaan rehabilitasi oleh tersangka diputus oleh hakim praperadilan.
(c) 2014 Malahayati
13
Evaluasi dan Tugas
Buatlah Bagan tentang Proses Peradilan Pidana!
(c) 2014 Malahayati
14
