RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM
Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M. Suwarnatha.pusku.com Suwarnatha.hol.es
Pendapat orientalis terhadap kedudukan dan peranan Hukum Islam Menurut Rene DavidUniversitas Paris, menyatakan “tidak mungkin orang memperoleh gambaran mengenai Islam sebagai satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya”
Prof. Charles J. Adamdirektur Islamiic Studies Montreal, Canada, menyatakan “Hukum Islam meruapakan subyek yang terpenting dalam pengkajian Islam”karena sifatnya yg menyeluruh meliputi semua bidang kehidupan seorang muslim. Sehingga berbeda dengan law dalam sistem Hukum Eropa
Cristian Snouck Hurgronje
Teori receptie
Politik Islam
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Teori Receptie Menurut Snouck walaupun diterima dalam teori, hukum Islam sering dilanggar dalam praktekdalam masyarakat Islam, hukum Islam tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum adat.
Dalam hukum adat telah masuk unsur-unsur hukum Islam, tetapi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adat, bukan lagi hukum Islam karena telah menjadi hukum adat sehingga hukum Islam tidak perlu dikodifikasi. Kekeliruan analisis snouckmengkaji literatur Islam yang ditulis pada masa kemunduran Islam (fiqh klasik)
Politik Islam Snouck Hurgronje • Urusan ubudiyah/ibadah diberikan kebebasan seluas-luasnya • Urusan muamalah kemasyarakatan menghormati lembaga-lembaga tsb • Urusan politik harus ditolak
Politik Hukum • Politik (Bld. politiek) = beleid = kebijakan (policy). • Politik hukum = kebijakan hukum. • Kebijakan = rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Politik Hukum Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. (Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum).
Legal Policy
Arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. (Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi).
Untuk mencapai tujuan negara
Hukum Islam yang akan diberlakukan
Politik hukum Islam
Bahan Baku Pembentukan Hukum Nasional Sistem Hukum Nasional
Hukum Adat
Hukum Islam
Hukum Barat
Tujuan Negara Politik Hukum Islam
Pancasila
Rechtidee
Tujuan Negara
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Alinea keempat Pembukaan UUD 1945).
Pancasila
Cita Hukum (Rechtsidee)
1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi). 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. 3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi). 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.
Hukum Islam harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun teritorial.
Politik Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam harus membuka jalan/menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Islam harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis.
Politik Hukum Islam
Hukum Prismatik 1. Nilai kepentingan: Antara Individualisme dan Kolektivisme 2. Konsepsi negara hukum: Antara Rechtsstaat dan the Rule of Law 3. Hukum dan masyarakat: Antara Alat Pembangunan dan Cermin Masyarakat 4. Negara dan Agama: Religious Nation State
Apa Kendalanya?
Relasi hukum dan agama. Hakikat hukum Islam: Antara Divine Law (Hukum Tuhan) dan Man-Made Law. Penerapan hukum Islam: Antara Formalisme dan Substansialisme. Suprastruktur politik Indonesia.
