transparansi
1
1. pengertian, landasan hukum, ruang lingkup 2. persyaratan & prosedur izin prinsip penggabungan penanaman modal 3. penilaian permohonan & penerbitan izin prinsip penggabungan penanaman modal
2
pengertian izin prinsip penggabungan penanaman modal izin prinsip yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan
3
landasan hukum uu no. 25/2007 tentang penanaman modal uu no. 40/2007 tentang perseroan terbatas perpres no. 76/2007 jo. no. 36/2010 tentang bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal perpres no. 27 /2009 tentang ptsp perka bkpm no. 5 /2013 tentang pedoman & tata cara permohonan penanaman modal 4
ruang lingkup izin prinsip penggabungan
penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan ke dalam 1 perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang akan bergabung 5 5
penanam modal izin usaha,
izin prinsip & izin prinsip perluasan
izin prinsip penggabungan
izin pelaksanaan pusat & daerah
perubahan & pengesahan akta penggabungan perusahaan
izin usaha penggabungan 6
alasan penggabungan antara lain : ekonomis teknis administrasi
menguasai pemasaran efisiensi penggunaan dana efisiensi bahan baku efisiensi produksi peningkatan standarisasi kualitas memudahkan pengawasan manajemen lebih sederhana
7
prosedur permohonan
hal-hal yg perlu diperhatikan
hal-hal yg perlu Diperhatikan (1) Perusahaan-perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus telah memiliki Izin Usaha (atas sebagian atau seluruh IP/Surat Persetujuannya) Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan masih memiliki IP/IP Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, maka perusahaan yg meneruskan kegiatan dapat mengajukan permohonan IP/IP Perluasan atas proyek tsb. Dalam perusahaan yg meneruskan kegiatan masih memiliki IP/IP Perluasan yg belum memiliki IU, dapat langsung ditampung dlm
IP Penggabungan Perusahaan
Perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.
11
hal-hal yg perlu Diperhatikan (2)
IP Penggabungan Perusahaan harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan beserta Pengesahan dari
Kementerian Kum HAM paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IP Penggabungan. Dengan adanya penggabungan perusahaan, maka semua
perizinan, hak dan kewajiban yg telah diperoleh perusahaan yg
akan menggabung akan diteruskan oleh perusahaan penerus Perusahaan penerus, wajib mengajukan permohonan Izin
Usaha
dalam rangka penggabungan perusahaan kepada PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya. 12
TIDAK MEMENUHI SYARAT MERGER
PT. CAHAYA MENTARI IU IP W IP PERLUASAN 1 PERUSAHAAN PENERUS (SURVIVING COMPANY)
PT. BOTAK SENG IU IP X IP PERLUASAN 2
PT. REZEKI LANCAR IP Y IP Z
MERGING COMPANY
IP PENGGABUNGAN IU + IP W + IP PERLUASAN 1 SELANJUTNYA DIAJUKAN IP PERLUASAN IP X + IP PERLUASAN 2 13
Penjelasan Permohonan Izin Prinsip Penggabungan diselesaikan dalam 10 hari kerja 14
penilaian permohonan meneliti : 1. kebenaran pengisian formulir permohonan 2. kelengkapan persyaratannya
1. 2. 3. 4.
penilaian
aspek hukum bidang usaha aspek teknis produksi aspek ekonomi permodalan perusahaan aspek administrasi kelengkapan dokumen yang wajib dilampirkan pada waktu menyampaikan dokumen permohonan 15
ketentuan bidang usaha
permohonan izin prinsip penggunaan disesuaikan berdasarkan Perpres nomor 36/2010 & ketentuan sektoral 16
bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan (perpres nomor 36/2010) tertutup
20 bu
bidang usaha penanaman modal
terbuka dengan persyaratan
274 bu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
dicadangkan untuk umkmk kemitraan kepemilikan modal asing lokasi tertentu perizinan khusus modal dalam negeri 100 % kepemilikan modal asing serta lokasi perizinan khusus & kepemilikan modal asing 9. modal dalam negeri 100% & perizinan khusus 10. persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara asean 17
sumber pembiayaan berasal dari modal sendiri atau pinjaman dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri perbandingan modal sendiri & pinjaman harus diperhatikan (Lihat di RUPS penggabungan)
19
penyertaan dalam modal perseroan
untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diberikan kebebasan mengadakan perubahan kepemilikan saham
20
jadwal waktu penyelesaian proyek penggabungan (1 tahun sejak IP Penggabungan terbit)
Jika tidak dilaksanakan IP Penggabungan batal demi hukum 21
data pendukung izin prinsip penggabungan NO. 1.
DARI Masing-masing perusahaan
KELENGKAPAN DATA 1. 2. 3. 4. 5.
IP, IU & perubahannya Akta Pendirian & perubahannya Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham /RUPS Diketahui Notaris Tanda Terima LKPM Periode Terakhir Rekapitulasi Data Proyek Kesepakatan Penggabungan Rekapitulasi Data Proyek Sesudah Menggabung
2.
Perusahaan-perusahaan yang Bergabung
1. 2.
3.
Perusahaan Penerus
Direksi/Pimpinan perusahaan menandatangani permohonan di atas materai & stempel atau Surat Kuasa asli bermaterai 22
hasil penilaian permohonan : 1. aspek administrasi 2. aspek hukum
membuat nota dinas kepada pimpinan ptsp
memberikan rekomendasi kepada pimpinan ptsp bahwa terhadap proyek penanaman modal tersebut layak diberikan izin prinsip penggabungan penanaman modal menyampaikan naskah penetapan/surat keputusan izin prinsip penggabungan penanaman modal (sesuai format pada lampiran V B perka bkpm nomor 5/2013 ) untuk ditandatangani
23
Contoh penomoran izin prinsip penggabungan dibuat sesuai dengan pedoman yaitu : no. urut surat / kode wilayah ptsp penerbit/ izin prinsip penggabungan/ status/ tahun contoh
23/3324/IP-PP/PMDN/2013 ( 3324 =Kabupaten Kendal)
24
sekian 25
