Aspek Kelembagaan dalam Pembangunan Regional Kuliah 9 Pembangunan Regional 20 April 2007
Mekanisme Pembangunan Regional
Organisasi dan perencanaan
Sifat alami organisasi
Struktur organisasi Prosedur organisasi
Organisasi perencanaan
Conyers and Hills, 1990
Level operasional aktivitas perencanaan
Perencanaan proyek Perencanaan sektoral Perencanaan wilayah terintegrasi Perencanaan nasional komprehensif
Conyers and Hills, 1990
Level spasial aktivitas perencanaan
Perencanaan dan implementasinya: implikasi secara spasial Sentralisasi dan desentralisasi Pilihan level perencanaan spasial
Conyers and Hills, 1990
Perencana dan badan perencanaan
Perencana profesional
Peran Tipe
Badan perencanaan
Badan perencanaan nasional Unit perencanaan di departemen sektoral Peranan perencana fisik Unit perencanaan berbasis wilayah Konsultan perencana Conyers and Hills, 1990
Perencana dan badan perencanaan
Pendidikan untuk perancanaan
Ruang lingkup dan arahan pendidikan perencanaan Isi kursus perencanaan Tingkatan dan status pendidikan perencanaan Lokasi kursus perencanaan
Perencana dalam masyarakat
Perencana, politisi, birokrat dan masyarakat Pandangan realistik terhadap perencanaan Perencana: inovator, advokator atau birokrat Conyers and Hills, 1990
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Alur UU 25/2004 Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
Rincian APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
RKP Daerah
Dijabar kan
Pedoman
Renstra SKPD
RKA-KL
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Diagram tata cara penyusunan RPJPD Rancangan Visi & Misi
Prediksi Kondisi Umum Daerah Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA
Rumusan hasil kesepakatan & komitmen
Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP Merumuskan gambaran awal
-
- Demografi - Prasarana dan sarana
Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders
Visi - Misi - Arah Pembangunan -
- dll.
Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang
- Visi
Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara
- Misi
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan
Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah
Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah Visi, Misi, dan program KDH Analisis Keuangan Daerah
Rumusan hasil kesepakatan & komitmen stakeholder
dijabarkan
Rancangan Awal RPJMD - Strategi Pemb.Daerah
Prediksi Kondisi Umum Daerah
- Arah kebijakan Umum - Arah kebijakan keuangan daerah
- Geografi
- Program prioritas KDH
-
- Perekonomian daerah - Sosial-Budaya - Prasarana dan sarana - Pemerintahan Umum - dll
diacu
Rancangan Renstra SKPD - Visi, Misi, Tujuan - Strategi, kebijakan - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan
Lokasi Kegiatan Rencana tata ruang
Rancangan Akhir RPJMD Rancangan
- Visi, Misi, Program KDH
RPJMD - Visi, Misi, Program KDH - Arah, kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
- Arah,kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan - Program transisi - Kaidah pelaksanaan
Penetapan Perda ttg RPJMD Peraturan Daerah ttg RPJM Daerah
Penyusunan dan Penetapan RPJM (1)
Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusun Rancangan Awal RPJM/D a) b) c) d)
Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da
(2) (3)
(4)
e) Program Kement/Lembaga / SKPD
Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
Program Kement/Lembaga / SKPD
Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D
(5)
Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e)
Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD
(6)
Penetapan RPJM / RPJMD (7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD
Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da Æ Pagu Indikatif d) Program Kement/Lembaga / SKPD
SEB MenPPN + MenKeu
Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD
MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D a) b) c) d)
Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN
Bappenas/da (4) menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
Perencanaan – Apa Yang Baru? DULU
SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
JADWAL PENYUSUNAN RPJP NASIONAL WAKTU
KEGIATAN Kegiatan penyusunan rancangan Awal RPJP
Dalam RUU-SPPN Pasal 10 Ayat (1)
Dibahas disidang kabinet Musrenbang Jangka Panjang Nasional 6 (enam) bulan setelah Penyusunan Rancangan Akhir UU-SPPN berdasarkan hasil Musrenbang Jangka diundangkan Panjang Nasional
Pasal 11 Ayat (1) & (2) Pasal 12 Ayat (1)
Dibahas disidang kabinet Disampaikan Ke DPR-RI Ditetapkan dengan Undang-Undang Maret 2005
Penetapan RPJP oleh Pemerintah
Pasal 13 Ayat (1)
JADWAL PENYUSUNAN RPJM (1) Minggu IV Oktober s/d I November
II November
III-IV November
Kegiatan Rancangan Awal RPJM Nasional Rancangan Awal RPJM Nasional dibahas di Sidang Kabinet
UU SPPN
Pasal 14 ayat (1)
Penyampaian Rancangan Awal RPJM Nasional ke KL dan Daerah
KL menyusun rancangan Renstra KL dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional
Pasal 15 Ayat (1)
JADWAL PENYUSUNAN RPJM (2) Minggu
Kegiatan
I Desember
Bappenas menyusun Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan bahan Renstra-KL
II-III Desember
Bappenas menyelenggarakan Musrenbang RPJM Nasional
IV Desember-I Januari
Dengan menggunakan bahan hasil Musrenbang Bappenas menyusun Rancangan Akhir RPJM Nasional
UU SPPN
Pasal 15 ayat (1)
Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)
Pasal 18 Ayat (1)
JADWAL PENYUSUNAN RPJM (3) Minggu
Kegiatan
II Januari
III Januari
Rancangan Akhir RPJM Nasional dibahas dalam Sidang Kabinet Menetapkan RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden
RPJM Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal RKP
UU SPPN
Pasal 19 ayat (1)
Pasal 20 Ayat (1)
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (1) Minggu
Kegiatan
II-III Januari
Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan: Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL)
I Februari
Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet
II Februari
III-IV Februari
SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang Prioritas pembangunan nasional Pagu Indikatif KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur
Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (1) UU SPPN
PP No 21/2004 tentang RKAKL Pasal 9 Ayat (1) PP No 21/2004 tentang RKAKL Pasal 9 Ayat (2) Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (2) Minggu I Maret
Kegiatan Penelaahan Renja-KL dalam hal: 9 Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP; 9 Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Dasar Hukum PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3)
II Maret
Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP
III Maret
Musrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD
IV Maret-II April
Musrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan
- Idem -
III April
Menyusun Draft III Rancangan RKP
- Idem -
IV April
Musrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan
- Idem -
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (3) Minggu I Mei
Kegiatan Menyusun Rancangan Akhir RKP
9
II Mei
9
9
Sidang Kabinet membahas RKP dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Kerangka Ekonomi Makro untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN
Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden
Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan
Dasar Hukum UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
UU No 17 Tahun 2003 Pasal 8 PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1)
UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2)
Model Perencanaan di Negara lain
Learning region model
OECD, 2001
Model of local development process
BISER, 2002
BISER, 2002
E-region typologies
BISER, 2002
Keuangan Regional
Mengapa keuangan regional
Pemerintahan Daerah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif Harus mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik Karenanya, harus mendapat dukungan sumbersumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan mereka sendiri maupun yang berasal dari Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat Perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat dan Daerah untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya
Fungsi pemerintah
Fungsi stabilisasi Æ peranan pemerintah dalam mengelola kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan kebijakan fiskal dan moneter Fungsi distribusi Æ peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya atau pendapatan yang diinginkan secara sosial Fungsi alokasi Æ intervensi pemerintah terhadap pasar dalam rangka menjamin bahwa masyarakat akan menerima alokasi sumberdaya seperti yang mereka harapkan yakni untuk sejumlah barang dan jasa tertentu harus dihasilkan dalam jumlah yang memadai
Sasaran perimbangan keuangan
Akuntabel Æ pengambilan kebijakan keuangan daerah harus diputuskan dalam sebuah iklim yang penuh keterbukaan dari para wakil rakyat dan pejabat yang berwenang Adil Æ kebijakan keuangan daerah harus adil baik secara horisontal maupun vertikal. Efektif Æ kebijakan keuangan daerah harus dapat mempertimbangkan penggunaan sumberdaya dengan hasil/keuntungan yang diperoleh, dimana secara umum sumberdaya yang digunakan harus lebih kecil dari manfaat yang diterima Petersen and Strachota, 1991
Faktor pendukung desentralisasi fiskal
Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat; Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah Sidik, 2002
Sumber keuangan pemerintah regional
Pendapatan sendiri Æ pendapatan yang berasal dari pendapatan sendiri dapat berasal dari pajak, penjualan atau jasa, pendapatan non pajak, dan penjualan obligasi daerah Pembayaran dari level pemerintahan yang lain (Pusat, Daerah yang lebih tinggi/Propinsi, atau Daerah setingkat lainnya) Æ transfer antar pemerintahan
Kenapa transfer antar pemerintahan
agar pemerintah yang mendapatkan transfer dapat menyediakan pelayanan tertentu yang tidak dapat dia laksanakan sendiri kalau tidak mendapatkan bantuan dana untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal (equalization) sebagai kompensasi terhadap penyediaan jasa yang telah dilakukan oleh penerima dana transfer yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah yang memberikan transfer dana dalam rangka mengurangi dampak eksternalitas dalam rangka menstimulasi merit goods tertentu yang diproduksi oleh swasta dalam rangka redistribusi pendapatan untuk tujuan politis tertentu Petersen and Strachota, 1991
Peran transfer antar pemerintahan
hibah digunakan untuk memperbaiki eksternalitas yang muncul dari struktur pemerintahan daerah yang ada dan dalam rangka meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal untuk redistribusi eksplisit dari sumberdaya diantara wilayah dan lokalitas yang ada untuk mensubtitusi struktur pajak tertentu, serta sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi makro bagi sektor Pemerintahan Daerah
Fisher, 1996
Jenis dana transfer Kondisi penggunaan
Metode alokasi
Pendamping
Hibah Kategori (penggunaan untuk aktivitas tertentu)
Formula
Lumpsum (tidak diperlukan pengeluaran)
Proyek
Formula
Pendamping Lumpsum (tidak diperlukan pengeluaran)
Tertutup (jumlah hibah terbatas) Batas besarnya hibah
Hibah Umum (tidak ada batasan penggunaan)
Terbuka (tidak ada batas jumlah hibah)
Fisher, 1996
Sharing pendapatan (permasalahan upaya pajak-variabel disesuaikan)
Jenis dana transfer
Hibah kategori (the categorical grant) Æ dikarakteristikan dengan adanya larangan yang ketat terhadap penggunaan dana yang diberikan. Larangan dibuat untuk menjamin bahwa dana dibelanjakan untuk tujuan spesifik yang telah ditentukan. Dalam konteks Indonesia, tipe hibah ini adalah yang kita kenal sebagai specific grant atau dana alokasi khusus Bantuan fiskal secara umum (general fiscal assistance) Æ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan umum dari penerima dana untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai subsidi daerah otonom atau sekarang sebagai dana alokasi umum Fisher, 1996
Jenis dana transfer
Biaya pembayaran kembali (reimbursement costs) Æ biaya yang dibayarkan atas biaya penyediaan pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh pemberi dana. Di Indonesia mungkin lebih tepat untuk dana dekonsentrasi atau dana pelaksanaan tugas pembantuan Block grant Æ hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan Fisher, 1996
UU 33/2004
Pendapatan Daerah
PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan
Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran daerah Penerimaan pinjaman daerah Dana cadangan daerah Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
PAD
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain pendapatan asli daerah yang syah berupa:
hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
Dana perimbangan
Dana bagi hasil Pajak
SDA
PBB BPHTB PPh Pasal 25, 29 dan 21 WPOPDN Kehutanan Pertambangan umum Perikanan Pertambangan minyak bumi Pertambangan gas bumi Pertambangan panas bumi
Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
Lain-lain pendapatan
pendapatan hibah pendapatan Dana Darurat
