Pembangunan Nasional: Arti & Makna Kuliah 4 Pembangunan Regional 2 Maret 2007
Pembangunan Nasional
Arti Pembangunan Kenapa Kita butuh pembangunan Apa yang dibangun Siapa yang melaksanakan pembangunan
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masyarakat
Bagaimana melaksanakan pembangunan Æ Administrasi bagi Pembangunan
PEMBANGUNAN
Proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik Ada pertimbangan nilai (value judgement) – Seers 1969 Ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation) – Riggs 1966 Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a single facet) dari pembangunan – Goulet 1977 Pembangunan lebih luas sifatnya daripada modernisasi, dan modernisasi lebih luas daripada industrialisasi
PEMBANGUNAN
Pertumbuhan (terukur/kuantitatif):
Perubahan
•Pendapatan perkapita
•Sikap (attitude), misal kesadaran hukum
•Konsumsi •Jumlah rumah sakit •Panjang jalan, dlsb
•Kelembagaan/sistem •Partisipasi •Tata nilai (value)
Pembangunan & Keterbelakangan
Pembangunan: perubahan secara gradual, kemajuan melalui sejumlah tahapan yang mengarah pada ekspansi peran negara, peningkatan atau kelengkapan atau keterbukaan terhadap identitas negara
Pembangunan sebagai Sasaran Pembangunan sebagai Proses
Keterbelakangan: kesenjangan pembangunan
Pembangunan sebagai Sasaran
Kebutuhan akan perubahan Menuju konsep baru pembangunan negara
Perspektif ekonomi Perspektif sosial Perspektif politik Pembangunan yang memfokuskan pada manusia (man-centered development)
TUJUAN PEMBANGUNAN
Kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu yang lebih baik atau menghindari keadaan tertentu yang buruk Dipengaruhi oleh:
Preferensi/pilihan nasional Tingkat perkembangan pembangunan negara ybs
Target: perumusan tujuan-tujuan pembangunan dalam bentuk yang lebih terperinci Kebijakan:
Peraturan: melarang pembuatan industri tertentu, memberikan kemudahan berusaha, dlsb. Perbaikan sarana ekonomi sosial, misal jalan
KARAKTERISTIK NEGARA BERKEMBANG
Tingkat kemiskinan/kemelaratan absolut yang luas dan kronis Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran Disparitas/perbedaan pembagian/pemerataan pendapatan Rendahnya tingkat produktivitas pertanian Gap kota-desa Gap kesempatan-kesempatan ekonomi Sistem pendidikan dan kesehatan yang kuno Tergantung pada luar negeri dan salah dalam menerapkan teknologi dan nilai-nilai lembaga
Tingkat kehidupan yang rendah (penghasilan, pendapatan nasional, kemiskinan, kesehatan, pendidikan) Tingkat produktivitas yang rendah Tingkat pertumbuhan populasi dan beban tanggungan yang tinggi Tingginya perkembangan pengangguran dan pengangguran semu Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan produk ekspor (pertanian skala kecil, ketergantungan pada ekspor) Dominasi, dependensi dan vulnerability dalam hubunga-hubungan internasional
TEORI PEMBANGUNAN
Aliran Klasik
Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern
Adam Smith Malthus Ricardo Harrod & Domar Æ Tabungan menyediakan dana pinjaman untuk investasi
Neo Klasik
Teori Tahapan Pembangunan: Rostow (1960) & ChenerySyrquin Redistribution With Growth Basic Human Needs
PENTINGNYA TEORI PEMBANGUNAN
Teori dan model pembangunan ekonomi berusaha untuk menjelaskan dan memprediksikan bagaimana: Pertumbuhan/Tidak Ekonomi dari waktu ke waktu Hambatan terhadap pertumbuhan yang dapat diidentifikasi dan diatasi Pemerintah dapat memulai melanjutkan dan mengakselerasi pertumbuhan dengan kebijakan pembangunan yang tepat
ROSTOW Tahapan pertumbuhan ekonomi: Masyarakat tradisional Prasyarat untuk tinggal landas (tahap transisi) Tinggal landas Dorongan menuju Kedewasaan (maturity) Masa konsumsi masal
Masyarakat tradisional Dikarakteristikan dengan adanya aktivitas ekonomi subsisten yakni output dikonsumsi oleh produsen daripada diperdagangkan; perdagangan melalui pertukaran (barter) dimana barang saling dipertukarkan; Pertanian merupakan industri terpenting dan produksi banyak menggunakan tenaga kerja, dengan menggunakan jumlah modal yang trebatas
Prasyarat untuk tinggal landas (tahap transisi): Prakondisi untuk tinggal landas. Surplus perdagangan timbul dengan dukungan munculnya infrastruktur transportasi. Tabungan dan investasi tumbuh. Munculnya kewirausahaan
Tinggal landas: Industrialisasi meningkat, dengan komposisi pekerja beralih dari tanah (pertanian) ke manufaktur (pabrik). Pertumbuhan dikonsentrasikan pada sebagian kecil wilayah negara dan dalam satu atau dua industri. Institusi sosial dan politik baru berkembang untuk mendukung industrialisasi.
Dorongan menuju Kedewasaan (maturity): Pertumbuhan menjadi bermacam-macam dengan dukungan inovasi teknologi Masa konsumsi masal:
LEWIS
Model perubahan struktural yang menjelaskan bagaimana terjadi transfer (dominasi) pekerja dari ekonomi pertanian kepada ekonomi industri Bagi Lewis, pertumbuhan sektor industri mendorong pertumbuhan ekonomi. Lewis berargumentasi bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan perubahan struktur didalam perekonomian dimana kelebihan tenaga di sektor pertanian tradisional berpindah kepada sektor industri modern
TEORI DEPENDENSI
Dependensi (ketergantungan) merujuk kepada menggantungkan nasib secara berlebihan kepada negara lain. Teori ketergantungan menggunakan teori-teori ekonomi dan politik untuk menjelaskan bagaimana proses perdagangan internasional dan pembangunan domestik membuat sejumlah negara berkembang menjadi lebih bergantung secara ekonomi kepada negara maju
Komoditi yang dijual negara berkembang adalah komoditi bernilai ekonomi rendah, sementara yang dijual negara maju adalah komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga terjadi ketimpangan. Belum lagi adanya proteksi dari negara maju terhadap produk pertaniannya
Teori ketergantungan merujuk kepada hubungan dan jaringan antara wilayah dan ekonomi maju dan berkembang Teori ketergantungan melihat ketertinggalan pembangunan sebagai hasil dari ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara negara maju yang kapitalis dengan negara miskin Negara maju yang berkuasa mendominasi negara miskin melalui
Dalam model ketergantungan ketertinggalan pembangunan disebabkan oleh faktor eksternal (bukan kesalahan negara miskin). Pertumbuhan hanya dapat dicapai dalam sebuah ekonomi tertutup (ekonomi subsisten) dan menggantungkan pada diri sendiri melalui perencanaan Negara-negara maju yang dominan, memiliki keuntungan teknologi dan industri yang dapat memastikan mereka “mengatur permainan” sesuai dengan kepentingan mereka Hanya dengan menghancurkan sistem kapitalis dunia dan redistribusi asset akan membebaskan negara miskin
TEORI KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN
Melibatkan pengembangan secara serempak sejumlah besar industri dalam semua sektor dan wilayah perekonomian Teori Pertumbuhan Keseimbangan (dorongan besar) berargumentasi bahwa sejumlah besar industri tumbuh secara serempak dimana masing-masing menumbuhkan pasar satu sama lainnya
Pemerintah dapat berperan dalam mengkoordinasikan investasi secara serempak melalui perencanaan dan intervensi untuk:
Melatih tenaga kerja Merencanakan dan mengorganisasikan prgram investasi skala besar Memobilisasi keuangan yang dibutuhkan Menasionalisasi industri strategik dan mengambil alih investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan Melindungi industri baru melalui kebiajakan tarif (pajak atas impor) dan kuota (batasan jumlah impor)
TEORI KETIDAK SEIMBANGAN PERTUMBUHAN
Teori ketidakseimbangan pertumbuhan berargumentasi bahwa sumberdaya yang memadai tidak dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk disebarluaskan dengan mengkoordinasikan investasi di semua sektor industri
Administrasi bagi Pembangunan
Perencanaan
Mobilisasi dana pembangunan Penyiapan sumber daya manusia Pemanfaatan Teknologi Penguatan kelembagaan
Pengerahan Sumber Daya Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Penganggaran Pelaksanaan Pembangunan Kartasasmita, 1997
Administrasi bagi Pembangunan
Koordinasi Pemantauan & Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan
Kartasasmita, 1997
Definisi Perencanaan
Sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan atau pilihan-pilihan mengenai alternatif jalan/cara dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai cita-cita/sasaran khusus di masa depan (Conyers dan Hill, 1990)
Elemen Perencanaan
Merencanakan berarti memilih Perencanaan sebagai cara pengalokasian sumberdaya-sumberdaya Perencanaan sebagai cara mencapai citacita/sasaran Perencanaan untuk masa depan
Tipe Aktivitas Perencanaan
Sifat alamiah dari sasaran perencanaan
Perencanaan di masa perang Perencanaan kota dan desa Perencanaan antisiklus Perencanaan pembangunan
Ruang lingkup aktivitas perencanaan Level spasial dari aktivitas perencanaan Level operasional dari aktivitas perencanaan
Perencanaan proyek Perencanaan sektoral Perencanaan wilayah terpadu
Pertimbangan dalam Perencanaan
Perencanaan, perencana, rencana Perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi Konteks politik dari perencanaan Æ akan berpengaruh secara langsung terhadap peran, metode dan organisasi dari perencanaan dan isi dari rencana
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Krisis perencanaan akibat sejumlah masalah utama
Terlalu banyak penekanan pada rencana dan tidak memadainya implementasi Penekanan yang berlebihan pada jangka menengah Kekakuan yang berlebihan Perbedaan perspektif dan komunikasi yang tidak memadai antara politisi, perencana, dan administrator
Perubahan ruang lingkup Perubahan pendekatan yang digunakan
Proses Perencanaan
Rasionalitas dalam perencanaan Ketidakpastian dalam perencanaan Perspektif terkait sifat proses perencanaan (tahapan perencanaan) Pandangan mengenai proses perencanaan
Proses Perencanaan
Kebijakan untuk mengadopsi perencanaan Pembentukan kerangka organisasional untuk perencanaan Merumuskan tujuan spesifik perencanaan Formulasi sasaran Pengumpulan dan analisis data
Proses Perencanaan
Identifikasi seperangkat alternatif tindakan Penilaian terhadap seperangkat alternatif tindakan Pemilihan alternatif yang paling diinginkan/sesuai Implementasi Pengawasan dan evaluasi
Implementasi
Aktivitas yang harus dilibatkan:
Kita harus mengetahui apa yang ingin kita lakukan Sumberdaya yang dibutuhkan harus tersedia Kita harus memiliki kemampuan untuk menggunakan, mengawasi dan mengelola sumberdaya untuk mencapai apa yang kita inginkan Ketika ada pihak lain terlibat untuk mengerjakan tugas spesifik tertentu, kita harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka apa yang dibutuhkan, kapan dan dapat melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kewajiban mereka
Faktor yang mempengaruhi Implementasi Rencana
Sifat dari proses perencanaan Organisasi perencanaan dan implementasi Isi dari rencana Manajemen dari proses implementasi
Pengawasan
Pengawasan dapat menyediakan input kedalam sistem pelaporan internal dengan tujuan untuk menajamkan koordinasi, antisipasi dan diagnosa terhadap permasalahan pada tahapan awal dan kemudian mengambil tindakan koreksi, dan menempatkan saran untuk mengeliminasi masalah dan penyempitan selama implementasi
Laporan reguler Laporan periodik
Evaluasi
Review terhadap kinerja Analisis dampak Penilaian kelayakan Evaluasi institusi
Contoh Indikator dampak untuk pengawasan dan evaluasi Pertanyaan Kunci
Cek untuk
Indikator
Dampak ekonomi Apakah ada perubahan kesempatan kerja yang dihasilkan dari program
Pekerjaan permanen baru dari proyek Peningkatan lapangan kerja di industri pelayanan Kehilangan pekerjaan karena mekanisasi proyek Kehilangan pekerjaan karena kompetisi dari proyek baru
Statistik pekerja,data pajak, data desa
Dampak sosial Sejauhmana proyek menghasilkan keuntungan terhadap kelompokkelompok masyarakat dalam populasi yang berbeda
Dominasi oleh kelompok yang kuat Penjualan kembali sumberdaya yang dialokasikan untuk orang miskin agar lebih sejahtera
Keuntungan dari ukuran penerimaan, pendapatan, besaran rumah, keanggotaan partai Kepemilikan setelah beberapa bulan
Dampak kesehatan Apakah proyek memiliki dampak terhadap ketersediaan air domestik
Polusi terhadap sungai dan sumber air Kekeringan sumber air pada musim tertentu
Inspeksi secara visual Inspeksi visual, informasi lokal, survei hidrologi
Dampak lingkungan Apakah ada dampak terhadap tanah?
Erosi permukaan tanah Perubahan kesuburan tanah
Survey permukaan tanah, data photo udara, penghitungan debu Data tumbuhan, data pemasaran, survey kesuburan tanah, informasi spesies
Sifat Organisasi
Struktur organisasi Prosedur organisasi
Asas dan Tujuan 1 (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. (2)Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
UU 25/2004
Asas dan Tujuan 2 (3)
SPPN diselenggarakan penyelenggaraan negara :
Asas Asas Asas Asas Asas Asas Asas Asas Asas
berdasarkan
kepastian hukum tertib penyelenggaraan negara kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas profesionalitas akuntabilitas efisiensi efektivitas
asas
umum
Asas dan Tujuan 2 (4)
SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL
DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Isi RPJP (20 tahun) NASIONAL
Penjabaran Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD kedalam: • • •
Visi; Misi; Arah Pembangunan Nasional;
DAERAH
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: • • •
Visi; Misi; Arah Pembangunan Daerah;
Isi RPJM (5 tahun) RPJM DAERAH
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional
Isi: 1. 2. 3. 4.
Isi: Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
1. 2. 3. 4.
Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
Isi RKP/D RKP
RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional
Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP
Isi:
Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
1.
2.
3. 4.
• •
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Rencana Kerja Rencana Pendanaan
1. 2.
3. 4. • •
Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra-KL
Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi: 1. 2.
3. 4.
Isi: Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan pembangunan
1. 2. 3. 4.
Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan pembangunan
Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL
Renja-SKPD
Berpedoman pada Renstra KL mengacu pada prioritas pemb. Nasional dan pagu indikatif
Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP
Isi:
Isi: Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan
1. 2.
• •
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat
Kebijakan SKPD Program dan Kegiatan Pembangunan
1. 2.
• •
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat
Alur Perencanaan Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Diacu Dijabar kan
RKP
Nasional Diperhatikan Pedoman
RPJM Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
Diacu
RKP Daerah
Dijabar kan
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Tahapan Perencanaan
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Penyusunan dan Penetapan RPJP 1.
2.
3. 4.
Rancangan Rencana Æ Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional Æ UU, RPJP Daerah Æ Perda)
Penyusunan & Penetapan RPJM (1)
Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusun Rancangan Awal & Rancangan RPJM/D a) b) c) d) e)
Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum nas/da Program prioritas pres/kD Kerangka ekonomi makro/da
(2) (3)
(4)
Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD
Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D 2 bulan setelah pelantikan Pres/KD (5)
Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e) f)
Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Nas/Da Program Prioritas pres/KD Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
(6)
Penetapan RPJM / RPJMD (7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD
3 bulan setelah pelantikan Pres/KD
Penyusunan & Penetapan RKP/D Rancangan Awal & Rancangan RKP/D
Penjabaran RPJM/D
Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Berpedoman pada Renstra-KL/SKPD
MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D
Penetapan RKP/D
RKP April RKPD Maret
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN
Pengendalian & Evaluasi 1 9
9
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pengendalian & Evaluasi 2 9
9
9
Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.
Permasalahan yang timbul
Perbedaan pengaturan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam UU 25/2004 dengan UU 32/2004 Perbedaan pengaturan APBD dalam UU 17/2003 dengan UU 32/2004
UU 25/2004 vs UU 32/2004
Menurut UU 32/2004, RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda. Pada UU 25/2004 hanya RPJPD yang dengan Perda
UU 17/2003 vs UU 32/2004
Berdasarkan UU 32/2004 penyusunan kebijakan umum APBD yang menjadi dasar pembahasan prioritas & plafon anggaran sementara tidak ada. Kepala Daerah yang menetapkan prioritas dan plafon anggaran UU 32/2004 juga mengatur dalam hal rancangan perda perubahan RAPBD diajukan oleh KDh, tidak lagi dibahas dengan DPRd
Permasalahan Lainnya 1
RPJP nasional belum ada padahal jadi acuan RPJPD RPJPD dibuat untuk 20 tahun, masa jabatan KDh 5 tahun. Bagaimana jika KDh baru tidak satu visi dengan RPJPD?
Permasalahan Lainnya 2
RPJM Nasional harus diperhatikan dalam RPJMD. Bagaimana jika KDh tidak satu visi dengan Presiden? Bagaimana hubungan Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota (tidak diatur dalam UU 25/2004, hanya Daerah). Padahal harus ada keserasian pembangunan Nasional-PropinsiKab/Kota.
