BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama, karena itu peranan sektor pajak sangat besar, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, akan tetapi PBB akan menjadi penerimaan daerah, karena sebagian besar dana bagi hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya dan 10% diserahkan ke Pemerintah Pusat (Kas Negara). Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 yang menggantikan PP No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah terlihat bahwa persentase untuk Daerah Kabupaten/Kota lebih besar dibandingkan daerah provinsi. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya kemauan politik dari Pemerintah untuk merealisasikan terwujudnya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah otonom, terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2) Dana Perimbangan. 3) Lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Universitas Sumatera Utara
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, sedangkan dana perimbangan yang berperan dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Sebagai pelaksana pembangunan di daerah yang berdasar atas asas desentralisasi, Pemerintah Kota Medan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas, sebagai berikut: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak, yakni; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam yakni; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 2) Dana Alokasi Umum (DAU). Besarnya DAU didasarkan atas formula. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (bottom-up). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 33 Tahun 2004, pengalokasian dana bagi hasil dari PBB adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut: a. 16,20% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi, b. 64,80% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan c. 9% untuk biaya pemungutan. 2) Sebesar 10% bagian pemerintah pusat, dari penerimaan PBB tersebut dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota. b. 35% dibagikan secara insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Adapun alur penerimaan PBB dan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
Gambar 1.1. Alur penerimaan dan alokasi DBH PBB Menurut Guritno Mangkusubroto (1989) menyatakan bahwa penerimaan PBB di Indonesia bersumber dari 5 (lima) klasifikasi, yaitu: 1) Sektor perdesaan, yang meliputi tanah untuk pekarangan, tanah untuk ladang, tanah untuk sawah, tanah tambak, tanah untuk ladang garam dan lain-lain yang ada di perdesaan. 2) Sektor perkotaan, yang meliputi tanah dan bangunan di kota-kota besar maupun kecil yang dapat dipandang sebagai kota, seperti ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan sebagainya. 3) Sektor perkebunan, yang meliputi tanah beserta bangunan yang dipergunakan untuk keperluan perkebunan, seperti tanah dan bangunan untuk pabrik serta untuk tanaman perkebunan. 4) Sektor perhutanan, yang meliputi tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha perhutanan, seperti tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk menimbun kayu, dan tanah hutan yang belum menghasilkan. 5) Sektor pertambangan, yang meliputi tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk pertambangan, misalnya tanah yang dibor untuk mendapatkan minyak, gas bumi, biji besi serta bangunan yang dibangun di sekitar tempat pemboran yang dipergunakan untuk keperluan usaha pertambangan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Sumber penerimaan PBB pada penelitian ini adalah pada sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang mana obyeknya adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak oleh karena itu yang dipentingkan adalah obyeknya sehingga keadaan dan status orang atau badan yang dijadikan subyek pajak tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, oleh karena itu pajak ini disebut pajak yang obyektif. Walaupun disebut pajak yang obyektif tetapi dipungut dengan surat penetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. Oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Namun kenyataannya Pemerintah menetapkan standar ganda, NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) ditetapkan sebesar 20% dan 40%. Persentase 40% berlaku untuk obyek pajak perumahan dan bagi wajib pajak perorangan yang NJOP (tanah dan bangunan) lebih besar atau sama dengan 1 (satu) milyar rupiah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk obyek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh PNS, anggota ABRI atau pensiunan (termasuk janda/dua) yang penghasilannya semata-mata dari gaji atau pensiunan. Bagi wajib pajak ini berlaku persentase NJKP sebesar 20%. Berarti masih ada unsur subyektif karena pemerintah bukan hanya melihat obyeknya tapi juga subyeknya. Tingkat pelayanan sebagai upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan kas negara khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Universitas Sumatera Utara
Perkotaan (PBB P2) di Kota Medan, maka KPP Pratama se-Kota Medan memberikan pelayanan-pelayanan, yaitu: 1) Layanan cetak salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). 2) Layanan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan seluruhnya. 3) Layanan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagian, meliputi; a.
Balik Nama SPPT PBB.
b.
Pemecahan SPPT PBB.
c.
Penimbulan/data baru SPPT PBB.
d.
Pembetulan SPPT PBB (Nama dan Alamat Wajib Pajak).
4) Layanan pengurangan besarnya PBB terhutang. 5) Layanan pengajuan keberatan atas PBB terhutang. Berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan PBB P2 terhadap target penerimaan PBB P2 Kota Medan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Namun dilihat dari realisasi penerimaan PBB P2 masih ada yang di bawah target yaitu tahun 2001 dan tahun 2007. Sedangkan penerimaan PBB P2 yang paling besar terjadi pada tahun 2004, yaitu realisasi penerimaan sebesar 123% atau 23% melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Untuk perkembangan realisasi penerimaan PBB P2 terhadap target penerimaan PBB P2 Kota Medan tersebut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
140
123,37
120
118,97
102,66
100,71
100
102,49
101,8
95,81
100,59
107,14 101,45
94,6
80
60
40
20
0 2000
2001
2002
2003 Penerimaan 2004 2005 2006 PBB P2
2007 Target 2008
2009
2010
Gambar 1.2. Perkembangan persentase realisasi penerimaan PBB P2 terhadap target penerimaan PBB P2 Kota Medan tahun 2000-2010 Sumber data: Dipenda Kota Medan, tahun 2011. Guna meningkatkan penerimaan PBB P2 tersebut perlu menganalisa faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan PBB P2, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat disusun stategi yang tepat agar peningkatan penerimaan PBB P2 dapat dicapai dengan efektif. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa penerimaan PBB P2 di Pemerintah Kota Medan perlu diteliti. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB P2, yaitu jumlah wajib pajak, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB), inflasi, tingkat suku bunga dan investasi.
Universitas Sumatera Utara
Wajib pajak/subyek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, antara lain: pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, penyewa. Jumlah wajib pajak dalam penelitian ini adalah jumlah subyek pajak yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang ada dalam basis data di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan KPP Pratama se-Kota Medan, bahwa perkembangan jumlah wajib pajak yang meningkat berpotensi akan meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dari pihak masyarakat, baik jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan cermin dari pendapatan masyarakat, semakin tinggi PDRB perkapita, kemampuan masyarakat untuk membayar PBB semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB. PDRB perkapita ADHB untuk wilayah Kota Medan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Hal ini mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Naiknya inflasi akan meningkatkan nilai harga tanah, sehingga nilai jual obyek pajak juga akan meningkat. Naiknya nilai jual obyek pajak akan meningkatkan penerimaan PBB. Tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perubahan dari tingkat suku bunga Bank Indonesia akan sangat mempengaruhi
Universitas Sumatera Utara
pencapaian stabilitas inflasi. Naik turunnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Naiknya tingkat suku bunga akan menurunkan keinginan meminjam dana dalam membayar kredit perumahan sehingga dapat menurunkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan sebaliknya. Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik. Sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui dana dari luar wilayah. Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya, dilihat dari luasnya wilayah, jumlah penduduk, aktivitas industri dan perdagangan barang dan jasa. Saat ini Pemerintah Kota Medan sedang berusaha pula untuk memperbesar luas wilayahnya. Melihat kondisi ini peluang bisnis di berbagai bidang seperti bidang industri, pariwisata, perbankan dan lain-lain akan semakin menjanjikan keuntungan bagi para investor lokal maupun asing. Sejak tahun 2000 penanaman modal (investasi) di Kota Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh faktor-faktor ekonomi yang dimiliki, tetapi didukung juga oleh faktor-faktor non ekonomi, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna penyusunan tesis ini, maka disusun tesis ini
Universitas Sumatera Utara
dengan judul: “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan”.
1.2. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan ini sebagai berikut: Apakah jumlah wajib pajak, PDRB perkapita ADHB, inflasi, tingkat suku bunga dan investasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan jumlah wajib pajak, PDRB perkapita ADHB, inflasi, tingkat suku bunga dan investasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan.
1.4. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini, diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut: 1) Sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang untuk peningkatan penerimaan PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
2) Dapat meningkatkan wawasan keilmuan tentang PBB P2 di Kota Medan. 3) Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan kepustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti kembali atas masalah-masalah yang releven dengan penelitian ini. 4) Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian-penelitian ini adalah penelitian replikasi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sitanggang (2001), dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan pendapatan perkapita secara keseluruhan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas (independen) yaitu jumlah wajib pajak, PDRB perkapita ADHB, inflasi, tingkat suku bunga dan investasi, sedangkan variabel terikat (dependen) adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Medan. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1. Perbedaan penelitian No.
Kriteria
1.
Judul Penelitian
2.
Variabel Penelitian
3.
Tempat Penelitian
Peneliti terdahulu Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
Variabel Terikat: Penerimaan PBB Variabel Bebas: - Jumlah surat penagihan, Jumlah wajib Pajak, Dana Prasarana Pembangunan dan PDRB perkapita
Daerah Istimewa Yogyakarta
Peneliti sekarang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan
Variabel Terikat: Penerimaan PBB P2 Variabel Bebas: Jumlah wajib Pajak, PDRB perkapita ADHB, Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Investasi
Pemerintah Kota Medan
Universitas Sumatera Utara
