BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Listrik menjadi sesuatu hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung
untuk
mewujudkan
suatu
pembangunan.
Banyak
aktifitas
kesejahteraan mempergunakan listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa. Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN Persero selaku badan usaha milik negara. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah lingkungan dapat
1
2
tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha milik negara, pengelolaan listrik seharusnya semaksimal mungkin, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata dan bermutu. Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. PT.PLN (Persero) yang diberi kuasa untuk mengurusi segala aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan UndangUndang Nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, yang kemudian diperbaharui
melalui
Undang-Undang
Nomor
30
tahun
2009
tentang
Undang-Undang
Nomor
30
tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan. Diterbitkannya
ketenagalistrikan merubah status PT.PLN (PERSERO) yang semula sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (monopoli) menjadi pemegang izin usaha
di
bidang
ketenagalistrikan.
Dikeluarkannya
Undang-Undang
ketenegalistrikan tersebut menjadikan PT.PLN (PERSERO) sebagai salah satu tujuan utama dari pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke waktu, dan sudah seharusnya PT.PLN (PERSERO) melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. PT. PLN (PERSERO) yang memiliki kewajiban untuk menyediakan listrik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dilakukan dengan
3
sistem perjanjian jual beli. Perjanjian Jual Beli yang dilakukan ini dengan PT.PLN (PERSERO) sebagai produsen dan masyarakat atau biasa yang sebagai pelanggannya. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT.PLN (PERSERO) dengan masyarakat pengguna jelas tertuang dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). SPJBTL itu ditanda tangani oleh pelanggan atau pelanggan pada awal pemasangan dengan bentuk format Perjanjian yang sudah ditentukan oleh PT.PLN Persero tersebut. Dalam prakteknya harapan pemerintah itu masih jauh dari kenyataan karena munculnya beragam masalah yang melingkupi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah pemadaman listrik yang sering terjadi di Indonesia. Pemadaman listrik diartikan dengan keadaan ketiadaaan aliran listrik. Padamnya listrik secara otomatis mematikan berbagai aktivitas, terutama bagi masyarakat perkotaan yang mengedepankan peralatan serba elektronik dan menjadi sangat tergantung kepada listrik. Pemadaman listrik dapat diakibatkan karena krisis energi listrik benarbenar terjadi, banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di pelosok tanah air tidak mampu memasok kebutuhan pelanggan yang semakin hari semakin meningkat. Jumlah daya yang disalurkan sebenarnya cenderung stabil, akan tetapi jumlah pengguna atau pelanggan listrik terus meningkat di setiap harinya. Pemadaman dapat diakibatkan oleh gangguan diluar perkiraan manusia, misalnya pohon tumbang dan menjatuhi tiang atau kabel
4
listrik seperti yang pernah terjadi yaitu pemadaman listrik secara bergilir di kota Samarinda karena adanya menara roboh. Kejadian yang terjadi diatas itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna listrik tersebut, baik kerugian materiil maupun immaterial. Di Kota samarinda karena adanya pemadaman listrik itu sampai mengakibatkan kebakaran rumah dan banyak barang warga yang rusak karena adanya pemadaman listrik tersebut. Pemadaman listrik juga dapat diakibatkan oleh pemeliharaan jaringan PT. PLN (Persero) terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya yang harus mendapat perawatan berkala untuk dapat tetap beroperasi sesuai keadaan normal. Peralatan yang digunakan pastinya mengalami pengurangan nilai guna dari ke hari, oleh karena itu perlu dilakukan perawatan secara berkala. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memaparkan lebih jauh dalam suatu penulisan hukum dengan mengambil judul “ Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan antara PT.PLN (Area Samarinda) dengan Pelanggan.” B. Rumusan Masalah 1. Dalam hal bagaimanakah pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) area Samarinda dikatakan sebagai wanprestasi? 2. Bagaimanakah upaya hukum dalam hal pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman di kota Samarinda?
5
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketika PT.PLN (Persero) melakukan pemadaman apakah bisa disebut wanprestasi 2. Untuk mengetahui dan menganalis dalam hal hukum apabila pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman listrik di Kota Samarinda. D. Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni: 1. Aspek Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah
pengetahuan
dan
bahan
pustaka
guna
membantu
perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik. 2. Aspek Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam aktifitas pembuatan perjanjian jual beli tenaga listrik dan juga para pembentuk undang-undang terkait dengan permasalahan yang timbul dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik, khususnya dalam mengevaluasi undang-undang ketenaga listrikan.
6
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan, diketahui terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan salah satu variable dari judul “ Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan antara PT.PLN (Area Samarinda) dengan Pelanggan”. Namun, ada perbedaan-perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu, seperti diuraikan dibawah ini: 1.
Winardi,(2013),melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPBTL) di PT.PLN (Persero) Area Banjarmasin”. Sebagai tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian jual beli listrik, khususnya dikaitkan dengan praktek yang dilakukan oleh PT.PLN area pelayanan dan jaringan Banjarmasin.1
2.
Slamet Djatmiko,(2011),melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Pengembalian Biaya Operasi (Cost Operating Recovery) pada Standar Kontrak Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract Standard) Minyak dan Gas Bumi Pertama Dalam Hubungannya dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian” sebagai tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tujuan
1
Winardi, “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”, Penulisan Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013
7
dari penulisan ini adalah untuk mengetahui substansi klausula “pengembalian biaya operasi” pada standar kontrak perjanjian bagi hasil ditinjau dari segi yuridis dalam hubungannya dengan asas keseimbangan dan mengetahui kemungkinan peran Notaris terhadap pembuatan kontrak perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi antara pertamina dengan perusahaan asing.2 Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan penelitian lainnya yang membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan antara PT.PLN (Area Samarinda) dengan Pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk dilakukan, apabila masih terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis, diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.
2
Slamet Djatmiko, “Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Pengembalian Biaya Operasi(Cost Operating Recovery) pada Standar Kontrak Perjanjia Bagi Hasil(Production Sharing Contract Standard) Minyak dan Gas Bumi Pertama dalam hubungannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011
