Semarak Jambore. Sanitasi Nasional PLUS! Rusunawa Berbasis Kawasan Katalisator Kumuh Kota 25. Mobilisasi Bantuan Cipta Karya untuk Kekeringan

Mobilisasi Bantuan Cipta Karya untuk Kekeringan 2012

19

Ditjen Cipta Karya Fasilitasi CSR Berau Coal di 9 Desa

20

Edisi 7/Tahun X/Juli 2012

Rusunawa Berbasis Kawasan Katalisator Kumuh Kota

25

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Semarak Jambore Sanitasi Nasional

2012

Galeri • SANIRA Tungku Pembakaran Sampah Nir Racun PLUS! lensa ck • Pelantikan Eselon 3 di Lingkungan Ditjen CIpta Karya

daftar isi

Edisi 74Tahun X4Juli 2012

Berita Utama Jambore Sanitasi 4 Semarak Nasional 2012 Beatrix Hendrata, 8 Ilona Duta Sanitasi 2012

9 Apa Kata Mereka ? liputan khusus Pengolah Air Cepat (PAC) 10 Alat ‘AIRMANDIRI’ Solusi Cepat Saat Darurat

4 10

info baru Air Minum Kabupaten 15 KPS Tangerang Menularkan Kepercayaan Pemda kepada Swasta

Bantuan Cipta Karya untuk 19 Mobilisasi Kekeringan 2012 Cipta Karya 20 Ditjen Fasilitasi CSR Berau Coal di 9 Desa

21

21 PLPBK PNPM Perkotaan

Telah Menyasar 429 Kelurahan

Rusun Jamin Penyewa Hingga 22 UU 60 Tahun PU Resmikan SPAM Sumsel 24 Menteri untuk 160 Ribu Jiwa

inovasi Berbasis Kawasan 25 Rusunawa Katalisator Kumuh Kota CSR 29 Tantangan Bidang Cipta Karya

PLUS! Galeri • SANIRA Tungku Pembakaran Sampah Nir Racun lensa ck • Pelantikan Eselon 3 di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

2

22 24 29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Dian Irawati, Fajar Santoso, IlhamSuryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, Desrah, Wardhiana Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Sri Murni Edi K, Desrah, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bagian AdministrasiDjati & Distribusi Indah Raftiarty, Danang Pidekso Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, A. Joni Santoso,Hadi Nurfathiah Dwityo Soeranto, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Kontributor Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, RG. Eko Djuli S, Dedy Nieke Nindyaputri, R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Rina Agustin, Handy B. Legowo, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, HandyMursito, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Djoko N. Sardjiono, Rudi A.M. Arifin, Endang Setyaningrum, Oloan Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Deddy Halasan Sitompul, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Sitti Bellafolijani, M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, Agus Achyar, Ratria Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Susi Simanjuntak, Didik S.Dian Fuadi, AgusMDS Achyar, Ratria Anggraini, Suci Hastuti, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Budi Aswin G. Sukahar,Airyn Saputri, DidikPrastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Wahyu K. Susanto, Putri Suri, Budi Prastowo, Aswin G.Intan Sukahar, Siti Aliyah Junaedi Putri Intan Suri, Wahyu K. Susanto, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Alamat Redaksi Telp/Fax. 021-72796578 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Email Telp/Fax. 021-72796578 [email protected] Email [email protected] website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Nugie dan para duta sanitasi menyanyikan lagu Sanitasi untuk Kehidupan Lebih Baik (Foto: Moch. Indra)

Menuju Kampanye Sanitasi yang Lebih Mapan Kampanye sanitasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dimulai pada tahun 2008 dengan memanfaatkan momentum International Years of Sanitation (IYoS). Pada tahun itu pula, momentum peresmian Denpasar Sewerage Development Program (DSDP) di Bali seolah menambah gaung sanitasi berskala nasional. Meskipun pesan-pesan kampanye sanitasi sudah sering disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, namun metode kampanye yang dilakukan masih sporadis dan berjalan sendiri-sendiri. Pada tahun 2008 ini juga geliat sanitasi mulai nampak dalam kelompok kerja air minum dan sanitasi (AMPL) yang menampung semua kementerian dan lembaga terkait. Memulai tahun 2009, Ditjen Cipta Karya sudah membidik anak-anak sebagai pembawa pesan sanitasi (duta). Pada rentang 2008-2009 ini disebut sebagai tahap launching kampanye Sanitasi. Memulai tahun 2010 hingga 2012 ditetapkan sebagai tahapan pendahuluan (preliminary stage), tahun 2013 establish stage dan selanjutnya menuju mature stage. Tentu saja blue print rencana kampanye tersebut harus dikawal dengan konsisten dan peka terhadap perubahan isu nasional maupun global. Ditjen Cipta Karya masih tetap menyelenggarakan Jambore Sanitasi untuk mencetak para duta sanitasi. Bukan tanpa alasan, para duta tersebut setiap tahunnya semakin memberikan kontribusi positif dengan aksi-aksi nyata di daerah masing-masing. Misalnya, 80% para duta sanitasi sudah melakukan 3R di sekolah dan lingkungan rumahnya, 70% telah melakukan penyuluhan ke sekolah lainnya, 40% pernah diwawancarai media lokal maupun nasional, dan 43% telah melakukan audiensi dengan Pemda setempat. Penyelenggaraan jambore sanitasi bisa disebut memiliki multiplier effect. Tidak saja pasca jambore, bahkan saat penjaringan duta sanitasi di tiap provinsi efek jambore berimbas kepada semangat sekolah-sekolah menengah pertama untuk menggerakkan sanitasi di sekolahnya. Seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Hikmah Boarding School, Kota Bontang. Menurut salah satu gurunya, Rofi’ah, sekolah mereka sekarang sudah memproduksi pin dan sticker dari bahan bekas kertas dan plastik. Lebih hebat lagi, sekolah ini sudah memiliki bank sampah, membuat lubang biofori, dan pupuk kompos. Kreatifitas sekolah itu katanya disebabkan karena panitia menetapkan salah satu kriteria yang memuat poin plus, yaitu sekolah peserta harus memiliki karya dan kegiatan sanitasi. Maka, harapan besar kepada para duta sanitasi bukan sesuatu yang berlebihan. Selamat membaca dan berkarya!

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

3

Sanitasi Nasional 2012 Empat tahun ke belakang, Kementerian Pekerjaan Umum rutin menggelar Jambore Sanitasi untuk menjaring DutaDuta Sanitasi, baik tingkat nasional maupun provinsi. Hingga sekarang sudah ada 620 duta sanitasi terjaring. Ibarat menyemai benih, kita harus sabar memliharanya sebelum panen.

P

emenang Duta Sanitasi 2012 dinobatkan oleh Ibu Herawati Boediono di Istana Wakil Presiden pada akhir Juni 2012 lalu. Meskipun pada tahun sebelumnya penobatan dilakukan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, namun tidak menyurutkan kebanggan anak-anak tersebut bersua dan disambut secara hormat di istana kepresidenan. Kebanggan mereka juga seolah mengkamuflase perasaan apakah akan jadi pemenang nasional atau cukup sebagai duta sanitasi provinsi. Setelah melalui penjurian yang ketat, Panitia Jambore Sanitasi 2012 mengumumkan lima pemenang Duta Sanitasi Nasional tahun ini. Pemenang pertama Duta Sanitasi Nasional diraih Ilona Beatrix Hendrata, siswi Sekolah Menengah Pertama Ipeka Puri Jakarta.

Foto : Danang Pidekso

Semarak Jambore

Foto : Danang Pidekso

berita utama

Semarak gema sanitasi

Pengumuman pemenang dilakukan oleh Ketua Panitia Jam­ bore Sanitasi 2012 Sjukrul Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (29/6) pagi. Pengumuman turut disaksikan langsung oleh Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, ibu Herawati Boediono dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto beserta ibu Lies Djoko Kirmanto. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua I Solidaritas Istri Ka­ binet Indonesia Bersatu, Ibu Djoko Suyanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono serta para Direktur dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Selain Ilona yang berhasil keluar sebagai pemenang pertama, Sjukrul Amin yang juga merupakan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya meng­ umumkan pemenang II yaitu Alin Mangintar dari SMP Negeri 1

berita utama Wonosari, pemenang III Nadhifa Sekar dari SMPN 1 Prabumulih, Sumatera Selatan. Sementara pemenang harapan I ialah Dhea Savitri dari SMP PL Domenico Savio, Jawa Tengah serta pemenang harapan II yaitu Nurfitrah Aliyah Fauzi dari MTsN Model Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemenang duta sanitasi tersebut mendapatkan hadiah yang diserahkan secara langsung oleh Ibu Herawati Boediono bersama Menteri PU. Dalam sambutannya, ibu Herawati Boediono mengaku se­ nang dengan lahirnya para duta sanitasi nasional ini. Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang telah diberikan selama me­ ngikuti Jambore, diharapkan para duta sanitasi mampu meng­ inspirasi lingkungan sekitarnya baik keluarga, teman sekolah dan lingkungannya untuk lebih peduli dan berperilaku lebih baik ter­kait sanitasi. “Untuk mencapai target MDGs Sanitasi tidak cukup hanya mengandalkan sarana dan parasarana sanitasi yang dilakukan Pemerintah, tetapi lebih jauh butuh perubahan perilaku dari seluruh pemangku kepentingannya,” sebutnya. Untuk itu, para duta sanitasi sebagai generasi muda yang berfungsi sebagai agen perubahan diharapkan mampu turut

membantu mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat tentang sanitasi. Sementara Djoko Kirmanto mengatakan, sebagai ikon kampanye, setiap duta sanitasi dipersiapkan untuk me­lakukan penyuluhan mengenai sanitasi di lingkungan rumah, sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. “Melalui duta sanitasi yang sekarang telah mencapai 620 orang (jum­lah duta sanitasi sejak 2008-red), saya harapkan jumlah anak serta masyarakat yang peduli sanitasi akan menjadi berlipat-lipat,” harap Menteri PU. Pemillihan duta sanitasi nasional merupakan puncak kegiatan dari Jambore Sanitasi 2012 yang digelar 24 Juni - 1 Juli di Ja­ karta. Jambore Sanitasi kali pertama diadakan Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya pada 2008 menyambut tahun sanitasi internasional. Tahun ini, kegiatan tersebut diikuti 198 duta sanitasi dari 33 provinsi di Indonesia. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengungkapkan, salah satu hasil penting dari Jambore Sanitasi adalah program kerja duta sanitasi, karena muara kegiatan ini adalah rangkaian tindakan yang konkrit dan bermanfaat dari setiap duta sanitasi di daerahnya masing-masing. “Saya juga berharap agar para kepala daerah dapat meman­faatkan keberadaan duta sanitasi untuk mendukung upaya

Foto : Danang Pidekso

Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono dan Direktur Pengembangan PLP, Sjukrul Amin, memberikan penghargaan khusus kepada duta sanitasi pada malam penutupan.

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

5

Foto : Moch. Indra

berita utama

pem­bangunan sanitasi di daerah masing-masing, khususnya da­ lam kampanye perubahan perilaku peduli sanitasi,” tukasnya.

Penyadaran Usia Dini

Kementerian Pekerjaan Umum sangat menyadari bahwa per­ masalahan sanitasi bukan selalu terkait infrastruktur, tapi peri­ laku masyarakat juga harus ditingkatkan. Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bahkan menyebut Indonesia harus diberikan perhatian khusus dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait, bahkan diharapkan ada pahlawan di bidang ini. Menteri PU mengakui, sanitasi masih merupakan bidang yang relatif tertinggal, untuk itu diperlukan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan penanganan sanitasi di Indonesia. Dari aspek alokasi anggaran, investasi sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun Pemerintah terus meningkat walau belum mencukupi. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono mengungkapkan, pada tahun ini dana sebesar Rp 3 triliun dilalokasikan untuk bidang sampah, air limbah dan drainase perkotaan. Alokasi tersebut baru memenuhi 20 persen dari total kebutuhan dana penanganan sanitasi. Masih minimnya alokasi anggaran Pemerintah, dipersulit dengan buruknya perilaku masyarakat seperti Buang Air Besar (BAB) di lingkungan terbuka. Berdasarkan data United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) pada tahun lalu, ada 26 persen dari penduduk Indonesia yang masih BAB di sembarang tempat. Hal tersebut, juga bertambah pelik dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai yang dilakukan rumah tangga dan industri. Djoko Kirmanto

6

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bersama lainnya turut menyemarakkan sesi gema jambore sanitasi

mengatakan, saat ini tingkat pencemaran air dari 53 sungai di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi sebesar 76,3 persen. ”Bahkan 11 sungai utama tercemar oleh alumunium, padahal sungai utama merupakan sumber air baku, sementara pemulihan kualitas air sungai sangat mahal,” imbuhnya. Melihat semua kondisi tersebut, Ditjen Cipta Karya menye­ lenggarakan Jambore Sanitasi sejak 2008 yang merupakan tahun sanitasi internasional. Hingga tahun ini, peserta Jambore Sanitasi terus meningkat dalam setiap pagelarannya. Menurut Dirjen Cipta Karya, bila pada 2008, acara tersebut diikuti 96 peserta dari 16 provinsi, maka pada 2010 dan 2012, jumlah peserta meningkat masing-masing menjadi 128 dari 32 provinsi dan 198 dari 33 provinsi. ”Pemahaman kepedulian masyarakat terhadap sanitasi dila­kukan melalui kampanye perubahan perilaku melalui anakanak sebagai kelompok yang berpengaruh,” ucap Budi Yuwono. Jambore Sanitasi 2012 yang bertema Peduli Sanitasi, Peduli Masa Depan Air diikuti sebanyak 198 duta sanitasi yang merupakan pemenang lomba karya tulis dan poster tentang sanitasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Selama kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya diberi pengetahuan dan pelatihan terkait sanitasi, namun juga pelatihan teknik penyuluhan dan presentasi, pengembangan kepribadian hingga bertemu dengan Wakil Pre­ siden Republik Indonesia, Boediono. Menteri PU mengatakan, dengan semua pembekalan tersebut 198 duta sanitasi dapat melakukan kampanye perubahan perilaku masyarakat terkait sanitasi menjadi lebih baik. “Perilaku yang mencemari air harus segera ditinggalkan. Pengelolaan sanitasi yaitu sampah, air limbah, dan drainase yang baik harus dimulai sekarang juga. Duta sanitasi nanti akan menjadi Ikon di daerah masing-masing untuk mengkampanyekan peduli sanitasi,” harap­ nya.

berita utama

Pada suatu perbincangan ringan di RRI beberapa waktu sebelumnya, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Sjukrul Amin menjelaskan, dari empat kali gelaran Jambore Sanitasi dimana Duta Sanitasi dipilih, evaluasi selama ini menunjukkan angka yang cukup memuaskan. Misalnya, 80% para duta sanitasi sudah melakukan 3R di sekolah dan lingkungan rumahnya, 70% telah melakukan penyuluhan ke sekolah lainnya, 40% pernah diwawancarai media lokal maupun nasional, dan 43% telah melakukan audiensi dengan Pemda setempat. “Para duta sanitasi diharapkan dapat berperan maksimal dalam menjalankan tugas sebagai duta. Mudah-mudahan tahun ini 100% duta sanitasi dapat berperan sebagai penggiat, motivator dan fasilitator masalah sanitasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat” ujar Sjukrul. Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Karliansyah mengatakan, data dari Kementerian KLH terkait sampah menunjukkan sebanyak 60-80% sampah di Indonesia adalah sampah rumah tangga, sementara sisanya merupakan sampah industri. Hal ini menunjukkan betapa perilaku hidup bersih masih sangat kurang. “Inilah yang menjadi kewajiban para Duta Sanitasi untuk mengajak teman-temannya untuk berperilaku sehat. Saya minta tolong kepada adik-adik semua dapat mengemban tugas ini,” imbuhnya. Untuk menambah motivasi para peserta Jambore Sanitasi, Duta Sanitasi Nasional 2011 Alyarosa juga sedikit bercerita aktivitasnya sebagai duta sanitasi. Menurutnya untuk mengubah perilaku dapat dimulai dari langkah kecil, yaitu mulai dari diri sendiri. Beberapa aktivitas Alya selama sebagai Duta Sanitasi antara lain, mengolah sampah organik di rumah, sebagai anggota OSIS sekolah ia juga membuat lomba bersih dan sehat. Ia juga bercerita tentang kampanye media melalui karya posternya yang berhasil menyabet Juara II dalam Ocean Pals Internasional Poster Contest 2012 di New York, Amerika Serikat. Selain berkarya dalam membuat poster ia juga membuat boneka yang diberi nama “Sani” dan “Tasi” juga membuat lagu tentang sanitasi. Diakhir talkhsow ia pun berkesempatan untuk memamerkan kebolehannya bermain musik. “Saya berharap kepada teman-teman semua dapat melebihi apa yang telah saya lakukan ini,” kata Alya yang disambut teriakan “Siap” oleh para peserta Jambore Sanitasi.

Jago Penyuluhan

Tuntutan sebagai penggiat, motivator dan fasilitator harus dijawab oleh para Duta Sanitasi 2012 dengan membekali dirinya dengan pengetahuan dan pelatihan terkait sanitasi, teknik penyuluhan dan presentasi (public speaking), serta pengembangan kepribadian. Keterampilan dasar tersebut juga menjadi poin penilaian penting dalam pemilihan Duta Sanitasi. “Kita tidak bisa mengandalkan prasarana dan sarana terus karena selain keterbatasan pendanaan pemerintah, ada yang lebih penting lagi adalah kampanye perubahan perilaku. Dan ini harus dilakukan semua orang, termasuk para pelajar seperti Duta Sanitasi ini, mereka jujur katakan apa adanya,” tutur Budi Yuwono. Selain membangun prasarana dan sarana dasar sanitasi, Ditjen Cipta Karya juga sangat concern dengan upaya-upaya pe­ rubahan perilaku dengan memanfaatkan berbagai media. Salah

Foto : Danang Pidekso

Menanti Peran Maksimal

Duta Sanitasi Nasional 2011 Alya Rosa menjelaskan permasalahan sanitasi Indonesia

satunya adalah pemilihan duta sanitasi dari tiap provinsi melalui penyaringan yang ketat dan melibatkan semua sekolah. Tak hanya Cipta Karya, Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan, seperti yang dikatakan Candra Yoga, juga sudah sejak lama mengenalkan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dengan salah satu sasarannya adalah stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan mengkampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah-sekolah dan masyarakat. Bicara keterampilan ini, Duta Sanitasi Nasional 2011 Alyarosa patut dicontoh. Dengan dua boneka buatannya bernama ‘Sani’ dan ‘Tasi’, serta tantangan sanitasi di sekitarnya secara tidak langsung telah merubah gaya hidupnya. Setelah pada 2011 dinobatkan menjadi Duta Sanitasi, ia mulai giat menularkan pengetahuannya tentang 3R (reduce, reuse, recycle), menginspirasi teman sekolah dan lingkungannya membuat bank sampah. “Saya lakukan mulai diri saya sendiri. Kemudian mulai me­ nularkan pengetahuan sanitasi kepada lingkungan. Saya ber­syukur pernah dibekali skill public speaking saat di ajang Jam­bore Sanitasi,” ungkapnya. Tidak ketinggalan, Wamen PU Hermanto Dardak meng­ ha­ rap­kan anak-anak sebagai duta sanitasi mulai bertugas mem­ berikan pemahaman kepada masyarakat. Ia berharap para duta ini dapat meneruskan pesan-pesan sanitasi ke seluruh Indonesia. “Kehadiran anak-anak ini seperti efek snow bowling dimana semakin lama semakin besar. Pesan sanitasi ini semakin lama akan semakin banyak dipahami,” kata Wamen. Lebih lanjut menurut Dardak, ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh para duta sanitasi kedepan. Pertama, terus melakukan kam­ panye publik tentang sanitasi. Kedua, ikut aktif dalam kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh pemkot atau pemkab dalam mensosialisasikan sanitasi. Ketiga, duta sanitasi bisa tampil lewat karya poster maupun tulisan yang dapat memberikan citra positif baik nasional maupun internasional. “Duta sanitasi memiliki tanggung jawab moral untuk meng­kam­panyekan sanitasi, dari yang tidak peduli menjadi peduli sanitasi,” kata Wamen. Sementara itu, pemenang Duta Sanitasi 2012 Ilona Beatrix Hendrata mengaku senang dengan acara ini, menurutnya ke­ giatan ini menambah pengetahuan tentang sanitasi, teman dan juga menyenangakan. “Rangkaian acaranya cukup bagus, kita diberi penyuluhan, hiburan dan juga bernyanyi bersama. Selain itu bisa bertemu dengan orang penting seperti Ibu Herawati Boediono merupakan kesempatan langka,” katanya.(bcr/dvt)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

7

berita utama

Ilona Beatrix Hendrata, Duta Sanitasi 2012

Membuat Bank Sampah

S

ebagai duta, gadis manis berwajah oriental ini pun telah menyiapkan berbagai program sanitasi kedepan. Menurut Ilona hal pertama yang akan dilakukan adalah, meminta izin mengopi posterposter finalis lainnya untuk dipakai berkampanye. “Poster teman-teman akan saya gunakan untuk kampanye di lingkungan RT, sekolah, dan masyarakat. Kalau dulu saya berani menegur tetangga yang buang sampah sembarangan, apalagi sekarang setelah jadi duta sanitasi saya harus lebih berani lagi,” kata siswi kelas 8 SMP Ipeka Puri Jakarta itu. Kedua, ia berjanji pada diri sendiri untuk menerapkan 3R. Untuk reduce, misalnya, ia akan makan sesuai dengan yang ia butuhkan sehingga tidak membuat sampah ( b e r­s i s a ) , membawa wadah sendiri. Untuk reuse, setiap belanja di warung atau pasar swalayan, membawa tas

Juara I Duta Sanitasi Nasional 2012 Ilona Beatrix Hendrata

Foto : Buchori

Rangkaian Jambore Sanitasi 2012 telah usai. Ilona Beatrix Hendrata terpilih sebagai Duta Sanitasi 2012. Karya posternya dengan judul ‘Sanitasi Bersih, Air Sehat, Negara Kuat’ mampu membuat para dewan juri terkesima.

Enam besar pemenang disemat sebagai Duta Sanitasi Nasional oleh Ibu Herawati Boediono

sendiri se­hing­ga tidak menambah sampah plastik. Untuk recycle, ia mem­buat sampah organik di rumah, dari sampah dapur. Ketiga, ia mau mengajak ketua RT dan warga membuat bank sampah di lingkungan tempat tinggal saya, menampung air hujan yang bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Tetapi kalau hujan asam tidak bagus, karena itu pH air hujan diukur dulu, kalau terlalu asam harus dinetralkan dulu. “Kalau dulu saya membuat bank sampah untuk rumah sendiri, sekarang akan saya ajak semua tetangga saya. Saya juga akan galakan tanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan RT maupun sekolah supaya cadangan air tanah banyak,” tambahnya. Putri tunggal pasangan Kandi Hendrata dan Emy Ferianthi ini sedari kecil memang hobi menggambar. Ayahnya yang seorang arsitek memasukkan dia ke les menggambar waktu kecil. Kelas 4 SD ia sudah bisa menggambar, membuat poster, dan melukis. Tetapi untuk melukis ia tidak pernah ikut lomba. Meskipun jago menggambar, gadis yang memiliki hobi ber­ main piano ini bercita-cita menjadi dokter gigi. “Nanti, walau­pun sudah jadi dokter, saya mau mengajari anak-anak lain musik atau menggambar,” katanya. Track record Ilona di dunia poster tidak sembarangan. Bagi Ilona memenangi kompetisi di bidang poster atau menggambar bukanlah yang pertama kali. Ketertarikan pada isu lingkungan membuat ia beberapa kali mengusung tema lingkungan dalam karyanya. Berbagai kejuaraan telah ia menangkan sebut saja Juara I Lomba Poster dengan tema Perdamaian yang diselenggarakan Lions Club (2010), Juara III menggambar mobil masa depan, yang diselenggarakan Toyota Dream Car (2011) dan Juara I menggambar dengan tema Pemanfaatan Sumber Daya dan Budayaku Indonesia, yang diselenggarakan Ary Suta Center (2011 dan 2012).(dvt)

berita utama

Adi Setyawan (Teman Duta Sanitasi)

Herry Freshly Sanitasi)

Apa

(Teman

Duta

Selamat Nadhifa Sekar Amalia yang telah mengharumkan nama sekolah, kota dan provinsi, tapi sayang sekali prestasi setinggi itu hanya disambut dingin ketika mereka pulang. Pemkot, Diknas, dll tidakkah terniat sedikitpun untuk menyambut mereka dengan hangat dan penuh kebahagiaan atas prestasi mereka?

Mikhael M. Simamora (Peserta penjaringan Duta Sanitasi)

Sayang aku tidak masuk ke tingkat nasional. Padahal aku sangat ingin berjuang ke jenjang ini. Perkenalkan aku berasal dari medan peringkat ke 4.

Foto : Danang Pidekso

Sayang Kak Nadhifa tidak keluar sebagai Duta Sanitasi 2012. Padahal dia sudah memberikan penampilan sebaik mungkin demi perlombaan ini.

Para peserta asik menikmati penutupan Jambore Sanitasi 2012

Kata Mereka? Jambore Sanitasi 2012 sudah selesai menyisakan banyak cerita untuk semua peserta dan para pendamping. Tim Redaksi mencoba merangkum komentar para kolega yang masuk di website http:// ciptakarya.pu.go.id. Komentar mereka menanggapi berita redaksi yang ditayangkan di website kami tersebut.

Ati Nurhayati Fauzi (Orang Tua Duta Sanitasi)

Alhamdulillah meskipun belum jadi yang terbaik tapi menjadi duta sanitasi nasional adalah suatu prestasi yg membanggakan. Ini bukan akhir, tapi awal perjalananmu. Maju terus anakku, tunjukkan prestasimu. Hanya satu ucapan mama nurfitrah aliyah fauzi, “kami bangga memilikimu, anakku”.

Bakrowi (Guru Duta Sanitasi)

Selamat untuk para memenang, dan bagi siswa-siswi kami yang belum meraih peringkat, bagi kami kalian sudah meraih kemenangan dengan usaha, karya dan hasil pemikiran untuk masa depan air di muka bumi ini. Selamat menjadi pemenang yang sesungguhnya !!!

Vicky Saherty Yahya (Teman Duta Sa­ ni­tasi)

Bangga dan terharu melihat teman seperjuanganku berhasil meraih Juara 3 tingkat nasional 2012. Capek, ngantuk, badan sakit-sakit rasanya hilang saat mendengar namamu diumumkan. Aku bahagia sekali karena tidak sia-sia Sumatera Selatan mengutus kita. Salam hormat selalu buat mama dan papamu yeah.. Terimakasih atas segala perhatian dan bimbingannya selama kita di Jakarta.

Fonda Rafael (Public Speaking Training)

Kepada adik-adik Duta Sanitasi 2012, kakak mengucapkan selamat idul fitri ya, dan harapan ke depan lakukanlah apa yang sudah kakak ajarkan sehingga kemampuan berkomunikasi kalian dapat semakin berkembang bukan saja pada sisi edukasi tetapi kalian dapat tampil dimanapun dengan penampilan terbaik karena komunikasi akan membentuk kalian menjadi sosok yang lain dan disegani oleh semua lapisan. Amin (bcr/dvt)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

9

liputan khusus

Alat Pengolah Air Cepat (PAC) ‘AIRMANDIRI’

Solusi Cepat Saat Darurat Irman Djaya *)

Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa bersinggungan dengan air (baca; air minum). Realita teknis penyediaan air menjadi air minum barangkali bisa kita sekapati dengan dua pertanyaan berikut: Apakah air tersebut memenuhi syarat kualitas atau tidak? Jika tidak, olah dia. Apakah air tersebut mudah atau sulit diperoleh? Jika sulit, dekatkanlah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) melihat Menbudpar Jero Wacik (kiri) yang memium air dari instalasi penjernih air.

S

ecara garis besar, penanganan penyediaan air minum untuk korban bencana dan atau masyarakat yang terancam hidupnya akibat ketiadaan sumber air minum di manapun sama. Masalah itu adalah bagaimana bagaimana dalam waktu cepat bisa me­nyiapkan ketersediaan air minum yang layak dan mudah di­ lakukan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran pe­ nyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Pada kejadian bencana atau ma­ syarakat di wilayah krisis air pada umumnya, mereka terpaksa meng­gunakan air tergenang atau air sisa yang tidak layak dari segi kualitas. Tulisan ini dirangkum dari beberapa pengalaman menangani upaya penanggulangan darurat penyediaan sarana air minum pada kejadian bencana alam maupun bantuan teknis di daerah permukiman yang mengalami krisis air minum. Gangguan terhadap sumber air seperti air sumur mengering, mata air di pinggir desa menghilang, dan lain-lainnya menyebabkan pen­ duduk terpaksa menggunakan air tergenang yang biasanya masih ada di sekitar mereka. Kualitas air yang mereka gunakan sangat jauh dari kepatutan, atau dengan memanfaatkan debit sungai yang masih tersisa dengan cara menggali lubang di dasar sungai. Informasi dan solusi yang akan penulis sampaikan patut disebarluaskan mengingat saat kejadiannya belum tentu kita

10

semua ada disana. Sementara usaha dan upaya bantuan yang dilakukan mungkin perlu menjadi masukan, khususnya disaat kita baru akan memulainya ditempat dan kejadian lain yang waktu dan terjadinya belum di ketahui.

Penyediaan Air Minum di Lokasi Bencana dan Kebutuhan Mendesak

Penyediaan air minum di lokasi bencana dan kebutuhan mendesak adalah upaya menyediakan air (air minum/air bersih) secara nyata dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat korban bencana dan atau mereka yang memerlukan. Tujuannya agar dapat terhindar dari dampak buruk akibat menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dilihat dari sudut pandang estetika. Sasaran bisa ada di tempat-tempat penampungan, tenda darurat atau yang memilih tetap tinggal bertahan di rumah di lokasi bencana dan atau penduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai, tali air, saluran irigasi, embung/ kolam, dan lainnya. Dengan kata lain, jangan sampai, seteleh terkena bencana mereka tertimpa musibah lain pula. Ibarat istilah, sudah jatuh tertimpa tangga yang berupa gatal-gatal, diare, penyakit kudisan dan penyakit lainnya yang penularannya melalui air. Kita mengetahui, saat ini air dalam kemasan sudah umum dan terdapat di mana-mana. Tak heran jika ada yang mengaitkannya

liputan khusus dengan air keperluan bencana dan mendesak lainnya. Ada sebagian orang yang berpikir, mengapa tidak memanfaatkan air dalam kemasan saja?. Secara sepintas pendapat ini ada benarnya dan begitulah adanya. Namun jika kita menelaah pada kenyataan di lapangan, sepertinya ada yang perlu diluruskan. Masalah ketersediaan air yang layak guna tetap saja menjadi isu krusial yang sering dikeluhkan masyarakat korban. Jika lebih ditelusuri terlihat ada 2 bagian pokok kebutuhan pelayanan air pasca bencana/darurat, yaitu air untuk keperluan air minum dan air untuk menunjang aktivitas hidup lainnya. Jika dimaksudkan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum (baca “air untuk diminum”) sah sah saja dan selayaknya demikian. Namun keperluan air yang diperlukan korban bencana bukan air hanya untuk air minum saja, tetapi juga air untuk memenuhi kebutuhan menunjang aktivitas hidup sehari-hari yang secara hitungan kapasitas jauh lebih besar?. Kita mengetahui, korban bencana di lokasi penampungan sering mengeluhkan air. Jangankan untuk air mencuci peralatan, mencuci pakaian, membersihkan badan, mengambil wudhu apalagi untuk mandi, untuk minum saja sulit. Benar saja, sampai sejauh ini belum pernah terlihat adanya masyarakat korban bencana di tempat penampungan/tenda menuang air dalam

kemasan ke dalam ember dan digunakan untuk mencuci piring/ peralatan atau memandikan anak. Untuk keperluan tersebut, mereka tetap saja menggunakan air yang ada dan bisa dengan mudah dijangkau seperti air banjir itu sendiri. Sangat tidak patut dari segi estetika dan terlebih lagi dilihat dari sisi menjaga kesehatan jika air kemasan untuk mandi. Walaupun air untuk minum aman karena berasal dari air minum dalam kemasan. Namun bagaimana dengan air mencuci piring/ peralatan dapur lainnya yang kita semua tahu bahwa kuman penyakit bisa bersumber dari kontaminasi air pencuci peralatan yang tidak layak guna tersebut. Bagaimana pula dengan air untuk mengambil wudhu? belum lagi dilihat dari kerentanan terjadinya serangan diare, gatal gatal, kudisan, dll.

Penyediaan Air Minum Darurat

Penyediaan sarana air minum pada kondisi bencana alam dan kebutuhan mendesak lainnya sejauh ini diupayakan dengan cara konvensional, yakni droping air melalui Mobil Tangki, me­ nge­rahkan Instalasi Pengolahan Air Mobil (IPA Mobil). Namun dengan memperhatikan keberadaan di lapangan, tidak semua kawasan bencana bisa dijangkau oleh armada mobil tangki yang dikerahkan. Adakalanya lokasi bencana sulit dijangkau melalui transportasi darat akibat sarana jalan terputus karena longsor atau Bapak Menteri Pekerjaan Umum mendapat penjelasan tentang cara kerja Alat PAC AIRMANDIRI menghasilkan air minum dari sumber air permukaan (sungai)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

11

liputan khusus

jembatan runtuh, jalan menuju lokasi bencana terendam banjir, dan faktor lainnya. Pada situasi seperti ini bahkan perlu kehati-hatian untuk tidak salah mengambil keputusan. Sering terjadi, timbul keri­ butan dan pertentangan di lapangan hanya karena persoalan “adu kepentingan perebutan lahan” antara space keperluan penyelamatan manusia untuk mendirikan tenda penampungan yang umumnya berada di tempat ketinggian/badan jembatan dengan keperluan tempat parkir Mobil Tangki Air yang juga perlu diselamatkan dari rendaman banjir akibat maju tidak bisa dan mundur juga terhalang banjir. Begitu juga penyiapan Instalasi Pengolahan Air Mobil (IPA Mobil) sudah umum dilakukan, namun harus benar-benar tepat pengerahannya. Adakalanya karena halangan membawa instalasi mendekat kelokasi bencana. IPA Mobil dipasang dan dioperasikan jauh dari lokasi sebagaimana mestinya dan sering kurang epektif. Namun dari segi pelaksanaan tugas sudah selesai karena perintah sudah dilakukan, IPA Mobil sudah dioperasikan. Dalam rangka mencari solusi dan menambah khasanah peralatan (tools) penyediaan sarana air minum khususnya pada kejadian bencana alam dan atau kebutuhan mendesak yang sesuai, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah mensosialisasikan penggunaan Alat Pengolah Air Minum Cepat AIRMANDIRI (Alat PAC AIRMANDIRI).

Tiga Tahapan

Penanganan penanggulangan kejadian bencana alam umumnya dibagi kedalam 3 tahapan, masa tanggap darurat, masa rehabilitasi, dan masa rekonstruksi. Masa tanggap darurat lebih dititikberatkan pada tindakan yang berhubungan dengan penyelamatan nyawa manusia. Penanganan korban bencana pun tidak boleh ditunda-tunda harus segera dilakukan. Apalagi urusan penyediaan air minum harus segera dilakukan secara cepat dan langsung dapat memberikan pelayanan air minum/air bersih. Artinya pada masa ini petugas/ tim Bencana Alam selayaknya memprioritaskan penyediaan air minum kepada korban dari pada memperbaiki kerusakan Instalasi Pengolahan Air yang rusak, mencari pipa bocor/patah di dalam tanah, membangun intake baru yang roboh , dan lainnya yang diperkirakan memakan waktu cukup lama dan tidak ada kejelasan bisa selesai dalam waktu cepat dan atau kebalikannya bisa

12

Foto Kiri

: Salah seorang Ibu pengungsi korban bencana banjir desa Segaran, Jati Luhur Kabupaten Karawang mengaduk air dengan Alat PAC AIRMANDIRI Foto Kanan : Penampang Alat PAC AIRMANDIRI

menanggulangi kerusakan dengan segera sehingga sarana dapat berfungsi kembali, itu pilihan yang harus dicermati. Pada masa tanggap darurat ini tidak ada halangan me­man­ faatkan air dalam kemasan, begitu juga penggunaan alat alat yang dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan air ber­sih/minum dari air baku terdekat/banjir yang ada. Sedangkan masa rehabilitasi diartikan sebagai tindakan nor­ malisasi yang meliputi perbaikan kerusakan, memperbaiki pipa-pipa terlepas yang masih layak dan bisa difungsikan kem­ bali. Sedangkan tahapan rekonstruksi dapat diartikan kepada pembangunan kembali, pengembangan dan peningkatannya atau bersifat refurbishment.

Alat PAC

Alat Pengolahan Air Minum Cepat adalah alat penjernihan air yang dapat digunakan dalam rangka usaha penanggulangan darurat penyediaan air minum. Dilihat dari aspek kualitas (kesehatan) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat dilakukan siapa saja dengan mudah dan handal menjawab tantangan permasalahan penyediaan air minum yang diperlukan pengguna sesuai karakteristik dan jenis air baku yang tersedia ditempat, khususnya di daerah bencana. Selanjutnya kesatuan teknologi dan rancang bangun alat tersebut di beri nama Alat Pengolah Air minum Cepat Airmandiri (Alat PAC Airmandiri).

liputan khusus Alat PAC Airmandiri direncanakan sedemikian rupa sehingga mudah dan praktis digunakan mengolah air permukaan/sungai menjadi air minum. Bisa digunakan dimana saja, dalam kondisi apa saja dan oleh siapa saja, pria, wanita, orang tua apalagi remaja. Wadah alat berbentuk kerucut terpancung dengan berat total hanya 6 Kg dimaksudkan agar dapat disusun ember dan mudah dimobilisasikan menuju daerah bencana. Konsep Teknologi mengikuti schematic diagram koagulan proses, dimulai dari tahap pembubuhan/pencampuran, pe­nga­ dukan, penggumpalan kotoran dan dilanjutkan proses pe­ngen­ dapan (tanpa penyaringan), ke semua langkah dilakukan secara manual. Sedangkan bahan kimia yang digunakan : PAC/tawas, kapur dan kaporit, juga adalah bahan bahan yang sudah umum dikenal dan tersedia dipasaran/Apotik. Alat PAC Airmandiri terdiri dari sebuah wadah penampung air dilengkapi dengan batang pengaduk (stang pemutar) yang berotasi pada tutup dan sumbu pengaku yang terpasang pada dasar wadah. Bahan 3 in 1 PAC/tawas, kapur dan kaporit yang dikemas didalam plastik masing masing yang disatukan dalam sebuah shaset dan digunakan menggumpalkan kotoran dan sekaligus membunuh kuman penyakit untuk menghasilkan air minum yang aman digunakan masyarakat korban bencana. Alat PAC ini juga bisa digunakan oleh para pencinta alam, Foto Atas

: Salah seorang Ibu pengungsi korban bencana banjir desa Segaran, Jati Luhur Kabupaten Karawang menggunakan air dari Alat PAC AIRMANDIRI untuk wudhu. Foto Bawah : Penggunaan air dari Alat PAC AIRMANDIRI di Desa Cienteung, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

13

liputan khusus

pramuka, keperluan tugas khusus kemiliteran, dan lainnyal. Alat ini dipilih karena memenuhi keperluan mencuci peralatan, mencuci makanan, memasak, sumber air minum, mengambil wudhu, mencuci pakaian, membersihkan badan/mandi, dan seterusnya. Walaupun air yang dihasilkan secara teoritis bisa memenuhi persyaratan air langsung minum karena kuman penyakit telah dibunuh dengan bahan kaporit, dengan kata lain bisa diminum tanpa dimasak namun demikian tetap disarankan untuk merebus air terlebih dahulu hingga 100o C sebelum dikonsumsi. Penggunaaan Alat PAC Airmandiri sangat mudah dan sudah teruji mampu mengatasi kesulitan (Tanggap Darurat) penyediaan air minum secara cepat di lokasi bencana alam khususnya banjir. Contoh penanganan penggunaan Alat PAC AIRMANDIRI antara lain pada bencana banjir yang terjadi di Desa Cieunteung Kecamatan Baleendah, Desa Dayeuh Kolot Kec. Dayeuh Kolot (Kabupaten Bandung), Desa Tirtayasa dan Desa Buyutan Kecamatan Tirtayasa (Kabupaten Serang), Desa Segaran/Cikawo Kecamatan Jatiluhur (Kabupaten Karawang) dan di banyak tempat lain di seluruh nusantara. Umumnya dilakukan oleh para remaja dan ibu-ibu Rumah Tangga. Menurut beberapa liputan media, baik cetak maupun elektronik, bantuan teknik dengan Alat PAC AIRMANDIRI di lokasi bencana ini sangat membantu penyediaan air minum masyarakat korban bencana.

Tata Cara Penggunaan

Dalam wadah polyetilene 200 liter yang telah di isi air sungai/ air banjir bubuhkan ketiga bahan 3 in 1 yang sudah dikemas sedemikian rupa, lalu aduk secara cepat selama 10 detik. Kemudian lanjutkan pengadukan makin lama semakin perlahan dan berhenti

14

Penggunaan air dari Alat PAC AIRMANDIRI di Desa Cienteung, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung

setelah 20 menit. Lihat flok/kotoran menggumpal dan biarkan mengendap sekitar 10 menit. Hasil air layak siap dimanfaatkan melaui kran air yang terdapat sekitar 15 cm di atas dasar wadah. Untuk penggunaan air keperluan air minum, disarankan pengolahan air dilakukan pada malam hari menjelang tidur, sehingga dengan panjangnya waktu yang tersedia untuk pe­ ngendapan kotoran flok akan didapatkan air minum dengan kualitas terbaik. Dalam kenyataannya dengan melakukan tata cara proses sesuai dosis, pencampuran dan pengadukan yang baik dan benar akan didapatkan nilai turbidity (kekeruhan) mendekati angka 0 (nol) mg/liter dan bebas dari kehadiran kuman pathogen. Sesuai pengalaman tim penanggulangan tanggap darurat air minum yang sudah teruji dibeberapa lokasi bencana selama ini mengatasi pelayanan air minum, khususnya di lokasi Bencana Alam Banjir melalui pengerahan penggunaan Alat PAC AIRMANDIRI sudah terbukti sangat membantu. Melaksanakannya juga ternyata tidak sulit. Apa lagi dibarengi ketulusan hati yang ikhlas dengan niat ingin berbagi rasa melalui saling bantu membantu sesama. Insya Allah. *) l Kepala PMU Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Khusus Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum l Pejabat Fungsional Teknik Lingkungan Madya Kementerian Pekerjaan Umum l Anggota Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia (IATPI)

info baru

KPS Air Minum Kabupaten Tangerang

Menularkan Kepercayaan Pemda kepada Swasta Dian Suci Hastuti*)

Tujuh tahun lalu, masyarakat Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare sebagai dampak dari kurangnya akses masyarakat terhadap air minum yang aman di daerah tersebut.

Foto : Moch. Indra

IPA Sepatan Kabupaten Tangerang hasil kerjasama pemerintah swasta (PT Aetra) kapasitas 900 liter per detik mampu melayani 70.000 Sambungan Rumah (SR) untuk lima kecamatan

P

ada 2005 - 2006, PDAM Tirta Kerta Raharja belum dapat mengembangkan jaringan perpipaannya kare­ na keterbatasan dana baik dari Pemerintah Dae­rah maupun dari PDAM sendiri. Disisi lain, intrusi air laut terus terjadi karena adanya pengambilan air tanah yang berlebihan oleh para pelaku industri yang memang banyak terdapat di Kabupaten Tangerang. Sumur air dangkal milik warga pun tercemar. Hal itu yang mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menggandeng pihak swasta. Melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), swasta dapat turut serta dalam pengembangan SPAM di daerahnya. Pada Infrastructure Summit 2006 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, KPS Air Minum Kabupaten Tangerang merupakan salah satu dari 10 paket proyek yang ditawarkan. KPS Air Minum Kabupaten Tangerang ini merupakan KPS pertama di bidang air minum yang mengacu pada Peraturan

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

15

info baru

Infrastructure Summit 2006

25 Tahun

Kontrak Efektif (4 Okt 2009) 2007

Proses Pelelangan dimulai (Pengumuman PQ 21 Des 2007)

2008

Pengumuman Pemenang (4 Feb 2008)

2009 Penandatanganan Kontrak Kerjasama (4 Ags 2008)

2011

2012

Soft LaunchingAir sudah mengalir ke pelanggan (Ags 2011)

Pembangunan IPA SelesaiRencana Peresmian (Juni 2011)

Foto: Dok. BPPSPAM

Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres tersebut di kemudian hari telah dilakukan dua kali perubahan menjadi Perpres No. 13 Tahun 2010 dan Perpres No. 56 Tahun 2011. Proyek KPS ini menjadi salah satu proyek yang diandalkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh Presiden RI. Setelah melalui tahap perencanaan, yaitu penyusunan Pra Studi Kelayakan dan Dokumen Tender, proses pengadaan badan usaha ini diawali dengan pembentukan Tim Pengadaan Badan Usaha Swasta oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tim dibentuk melalui Keputusan Bupati Tangerang No. 342.4/Kep.263Huk/2006 dengan koordinator Badan Penanaman Modal Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim ini didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sampai tepilihnya badan usaha, penandatanganan kontrak, hingga tahap pembangunan sekarang ini.

16

Kontrak Berakhir 2035

Tahap Pengadaan Badan Usaha Swasta (BUS) yang dilakukan oleh Tim Pengadaan

1. Pembentukan Tim Pengadaan BUS melalui Keputusan Bupati Tangerang No. 342.4/Kep.263-Huk/2006, koordinator Badan Penanaman Modal Daerah; 2. Konsultasi Publik, yang dilaksanakan bersama masyarakat, dunia usaha dan DPRD Kab. Tangerang; 3. Prakualifikasi (18 Desember 2006 – 27 Maret 2007), yang diumumkan melalui koran Media Indonesia dan Jakarta Pos pada tanggal 21 Desember 2007; 4. Evaluasi dokumen prakualifikasi (14 hari) dan pada tanggal 23 Maret 2007 dilaksanakan Pengumuman badan usaha yang lolos prakualifikasi dengan Penetapan Bupati Tangerang Nomor 690/23-KPS/2007, yaitu: (1) PT. Tirta Bangun Pacibaja dan Konsorsium, (2) Asian Utilities Pte. Ltd dan Konsorsium, (3) PT. Acuatico-Capitalink dan Konsorsium, dan (4) PT. Dextam; 5. Pelelangan, dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2007. Selanjutnya

info baru PT. Acuatico-Capitalink dan Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor 539/Kep.17-Huk/2008 tertanggal 4 Februari 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum di Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti, Kabupaten Tangerang; 6. Penandatanganan Kontrak Kerjasama, dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2008; 7. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan selesai pada tanggal 4 Oktober 2009, yang berarti kontrak efektif dimulai; 8. Untuk pelaksanaan kerjasama, PT. Acuatico-Capitalink dan Konsorsium selanjutnya membentuk anak perusahaan yaitu PT. Aetra Air Tangerang.

KPS Air Minum Kabupaten Tangerang

Bentuk kerjasama yang diterapkan pada KPS Air Minum Kabupaten Tangerang adalah BOT Penuh (Built, Operate and Transfer), dengan masa konsesi selama 25 tahun. Adapun wilayah konsesi mencakup 5 kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti. Dengan nilai investasi proyek sebesar Rp. 520 Milyar, proyek ini mencakup pembangunan intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 900 liter per detik, jaringan transmisi, reservoir, dan jaringan distribusi untuk sekitar 70.000 sambungan. Hingga Juni 2012, progres pembangunan KPS ini bisa dirangkum dalam fakta sebagai berikut. Produksi air minum IPA Sepatan dengan air baku dari Sungai Cisadane telah siap 900 liter per detik. IPA Sepatan dibangun melalui dua tahap, Tahap I sebesar 350 liter per detik dan Tahap II sebesar 550 liter per detik. Kualitas air yang diproduksi sampai dengan meter air pe­

RINGKASAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bentuk Kerjasama : BOT Penuh (Built, Operate, Transfer) Wilayah Konsesi : 5 Kecamatan (Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, Jayanti) Kapasitas Pengolahan Air: 900 liter per detik Target Pelanggan: Domestik : 70.731 sambungan Industri : 365 sambungan Masa Konsesi: 25 tahun

langgan sudah bisa siap minum (telah diuji laboratorium oleh Sucofindo) sesuai Permenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002, kare­ na menggunakan material food grade. Konsep sustainable development diterapkan melalui Backwash Recycling Process yang mampu menghemat 5% air baku. Teknologi

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

17

Foto: Moch. Indra

info baru

Foto: Moch. Indra

Wapres Boediono dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menanam pohon di area IPA Sepatan Tangerang usai meresmikan IPA tersebut dan SPAM IKK se provinsi Banten

bekerja dengan cara mengolah limbah hasil proses pengolahan air minum pada kolam penampung lumpur (Sludge Holding Tank). Lumpur hasil pengolahan kemudian diendapkan di kolam pengering lumpur (sludge drying bed). Air limbah dari sludge drying bed ini telah memenuhi baku mutu untuk kemudian dialirkan ke sungai. Adapun progres pelayanan, pada sambungan rumah (do­ mestik) telah terdaftar 15.216 sambungan dan sudah ter­sambung

18

sebanyak 5.200 sambungan. Sementara di kelas in­dustri sudah terdaftar 55 sambungan dan baru tersambung 51 sambungan. Tahap pengelolaan telah berjalan, tarif rata-rata yang diber­ lakukan saat ini adalah Rp 4.500/m3 untuk domestik, dan Rp13.200/m3 untuk industri. Adapun tarif yang dikenakan untuk pemasangan sambungan baru adalah sebesar Rp1.200.000 yang dapat dibayarkan selama 6 bulan. Kabupaten Tangerang sangat mendukung adanya KPS ini, salah satunya dengan penerbitan Perda yang menyatakan bahwa bagi industri yang dilalui jaringan perpipaan PT. Aetra Air Tangerang, maka ijin pengambilan air bawah tanah tidak diperpanjang. Sehingga diharapkan industri akan beralih ke Aetra dan dalam jangka panjang dapat mengurangi intrusi air laut. Keberhasilan proyek ini, yang pada saat ini telah menyelesaikan pembangunan intake, jaringan transmisi, IPA, reservoir serta sebagian jaringan distribusi diharapkan dapat memberikan ke­ percayaan pemerintah daerah untuk melibatkan swasta dalam pengembangan SPAM di daerahnya. KPS Air Minum Kabupaten Tangerang ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pe­ ngembangan SPAM dengan skema KPS di daerah lain, sehingga terjadi percepatan peningkatan cakupan pelayanan dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs 2015. *) Kasubag Informasi dan Tata Laksana, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

info baru

Mobilisasi Bantuan Cipta Karya

untuk Kekeringan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyebar 189 unit Mobil Tangki Air (MTA), 378 Hidran Umum (HU), dan satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) mini sepanjang tahun 2012 ini. Konsentrasi penyebaran terbanyak di Pulau Jawa yang berdasarkan curah hujan hingga Juni 2012 di pulau ini memiliki intensitas curah hujan 0-20 mm per hari.

S

elain itu, Ditjen Cipta Karya juga telah menyiapkan alat pengolahan yang bersifat individual atau ru­ mah tangga yang disebut Pengolahan Air Cepat (PAC). PAC ini merupakan pengolahan air dengan mencampurkan serbuk kimia untuk mendapatkan air siap minum. Dengan PAC ini makan kebutuhan air bersih skala rumah tangga dapat dengan cepat terpenuhi.

2012

“Air kotor seperti air got atau air sungai akan menjadi bersih dan siap minum dengan PAC ini. Saat ini kita telah menyebar dan membaginya untuk keperluan air minum,” tambah Danny. Selain penyiapan sarana dan prasarana tersebut, untuk tahun 2012 Ditjen Cipta Karya juga telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berbagai pola. Diantaranya SPAM melalui pola Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Ma­syarakat (PAMSIMAS) di 6280 desa, SPAM untuk Kawasan PPI/ Pelabuhan Perikanan di 205 lokasi dan SPAM untuk Desa Tertinggal di 173 lokasi. Selain itu, Kementerian Perkerjaan Umum juga bekerjasama dengan Kementerian ESDM dalam pengembangan air minum, dimana Kementerian ESDM membuat sumur bor sementara Kemen PU membuat instalasi pengolahan airnya. Sementara itu, untuk penanganan daerah rawan air terutama di Kepulauan Kecil dan Terpencil, Ditjen Cipta Karya saat ini memilliki Kapal Tangki dilengkapi dengan teknologi penjernih air Reverse Osmosis yang berkapasitas 1 liter/detik. Pelayanan tersebut saat ini telah dilakukan di Kupang NTT dengan pelayanan di Pulau atek dan Pulau Dana Provinsi NTT yang merupakan pulau rawan air. Dalam waktu dekat, Menteri PU juga akan meresmikan SPAM Reverse Osmosis di Pulau Mandangin Jawa Timur. RO di Pulau Mandangin dengan menyuling air laut menjadi ari tawar ini berkapasitas 5 liter/detik dengan target pelayanan 20.179 jiwa. Untuk tarif yang dikenakan antara Rp 8.000- Rp 9.000. “Ini merupakan SPAM dengan RO pertama kali yang kita bangun. Jika daya beli masyarakat tinggi maka kedepan SPAM RO ini akan kita bangun di pulau-pulau rawan air yang ada di Indonesia,” tambah Danny. (dvt)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

19

info baru

Ditjen Cipta Karya

Fasilitasi CSR Berau Coal di 9 Desa

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memfasilitasi panandatanganan kerjasama kemitraan multipihak antara PT Berau Coal dengan Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

M

elalui Corporate Social Responsibility (CSR), PT Berau akan memasang 1130 sambungan rumah air minum di sembilan desa dengan manfaat 5.700 jiwa dan juga jaringan drainase sekunder 2.000 m di tiga desa untuk mengurangi genangan banjir seluas 60 hektar. Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dilak­ sanakan di sela-sela pertemuan City Sanitation Summit (CSS) XII dan Rakernas Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) ke-4 di gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Rabu (4/7). MoA ditandatangani oleh Deputy Director PT Berau Coal Ferial Martifauzi, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono, Bupati Berau Makmur HAPK yang diwakilkan oleh Asisten Daerah II, Ketua Umum CFCD (Corporate Forum for Community De­ ve­lopment) Suwandi yang disaksikan oleh Wagub Kaltim Farid Wadjdy, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Ketua Akkopsi Bambang Priyanto. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, langkah PT Berau Coal menjalin kerjasama di bidang sanitasi maupun air

20

minum merupakan kegiatan positif karena membantu masyarakat mendapatkan akses kebutuhan dasar. Langkah ini juga mem­bantu upaya pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Menurut Budi, Ditjen Cipta Karya telah memiliki pedoman, petunjuk serta standar teknis bagi perusahaan yang berminat menyalurkan dana CSRnya bagi pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam program pemberdayaan masyarakat. “Ditjen Cipta Karya akan selalu memberikan fasilitas sepanjang kabupaten/kota menunjukkan semangat dan komitmennya. Ko­ mitmen tersebut terlihat dari peningkatan pelayanan, peme­li­ hara­an infrastruktur yang dibangun serta penerbitkan atu­ran ke­ lembagaan oleh pemda setempat,” kata Budi. Deputi Director PT Berau Coal Ferial Martifauzi mengatakan, MoA tersebut sebagai upaya kepedulian PT Berau Coal kepada masyarakat sekitar wilayah operasainya. MoA yang ditandatangani bersama pemda adalah kesepakatan pelaksanaan Program Com­munity Developmnet perusahaan yang difokuskan kepada pem­ bangunan infrastruktur sanitasi berupa sarana air minum dan drainase yang tersebar di beberapa desa sekitar tambang. “Pembangunan sanitasi dan air minum merupakan program perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan ketersediaan air minum layak yang nantinya akan mening­ katkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Penjaringan Minat

Dalam acara tersebut, Ditjen Cipta Karya melalui Subdit Kerjasama Luar Negeri Dit. Bina Program membuka Klinik Konsultasi bagi perusahaan yang mau mendaftarkan kegiatan CSR untuk difa­ silitasi dengan kabupaten/kota yang membutuhkan. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A Soeranto mengatakan, dalam acara ini pihaknya mengundang 18 perusahaan anggota CFCD di Provinsi. Kaltim untuk mendapatkan penjelasan terkait fasilitasi Ditjen Cipta Karya terhadap program CSR dan juga mendengar pengalaman PT Berau Coal dalam kegiatan CSR nya. “Saya harap dalam forum ini akan ada perusahaan lain anggota CFCD yang menyalurkan dana CSR nya ke kabupaten/kota dalam mendukung tercapainya target MDGs 2015 melalui pembangunan bidang infrastruktur permukiman,” kata Dwityo. (dvt)

info baru

PLPBK PNPM Perkotaan

Telah Menyasar 429 Kelurahan Sejak dirintis tahun 2008 hingga 2011 kegiatan Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) PNPM Perkotaan telah dilaksanakan di 18 provinsi sebagai Pilot Project, dan secara bertahap sudah menjangkau 276 kelurahan.

P

ada tahun 2012 ini, sudah ditetapkan 143 tambahan kelurahan melalui proses seleksi secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan PBL Guratno Hartono pada saat peluncuran PLPBK Kota Pekalongan di Kelurahan Kraton Kidul, Kota Pekalongan, Kamis (19/7). Menurut Guratno, keberhasilan kegiatan PLPBK terletak pada inisiatif pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat untuk lebih kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu menjalin kerjasama sinergis dengan semua pihak. Kapasitas Pemda dan masyarakat yang mampu menjalin kemitraan sinergis dalam penataan lingkungan permukiman itulah yang diharapkan benar-benar mampu mewujudkan kualitas lingkungan permukiman layak huni, aman, tertib, sehat, produktif, berjati diri dan lestari di wilayahnya (living in harmony). “Ini pada hakikatnya adalah cita-cita tentang tatanan per­adaban masyarakat di masa depan,” katanya. Lokasi PLPBK di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dilakukan dengan dua tahap. Tahap I percontohan di enam lokasi kelurahan, dilakukan pada tahun 2008. Tahap II (tahun 2009) dilaksanakan di 151 lokasi kelurahan. Dan di Kota Pekalongan, terdapat tiga lokasi PLPBK yakni Kelurahan Podosugih—sebagai lokasi percontohan (pilot), serta Kelurahan Kramatsari dan Kraton Kidul. Kegiatan PLPBK di setiap kelurahan sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi masyarakat, permasalahan dan potensinya. Acara yang dihadiri oleh Wakil Walikota, Ketua DPRD dan

sejumlah kepala dinas yang ada di lingkungan Kota Pekalongan itu akan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi PLPBK di kelurahan Kraton Kidul, Podosugih dan Kramatsari.

PLBK Tiga Kelurahan

Hasil pelaksanaan kegiatan PLPBK di Kraton Kidul yang digawangi oleh BKM Aji Rasa, selain penataan lingkungan permukiman terpilih sekaligus mengubah bagian dari lingkungan halaman Stadion Kota BATIK, yang semula belum termanfaatkan dengan baik, menjadi Kawasan Kuliner DJADOEL—Djajanan Kraton Ki­ dul. Yaitu, dengan menyediakan tempat berjualan sebanyak 15 titik dan masing-masing titik dimanfaatkan oleh dua penerima manfaat, yaitu seorang penerima yang berjualan di siang hari dan seorang lagi berjualan dari sore hingga malam hari. Di Kelurahan Podosugih, dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga 2011, dengan fokus hasil kegiatan Penataan kawasan di lingkungan Sungai Binatur, dengan tema Binatur River Walk (BRW). Kawasan di lokasi tersebut merupakan lokasi prioritas yang dipilih oleh warga masyarakat Kelurahan Podosugih, yang semula merupakan kawasan kumuh dan rumahnya membelakangi sungai, kini menghadap ke sungai. Selain itu, di sepanjang garis sempadan sungai tersebut telah dibangun akses transportasi memadai, akses terhadap air bersih dan sanitasi (MCK komunal), bahkan sesuai dengan rencana awal ke depan mampu sebagai wisata air. Selain penataan kawasan secara fisik, juga dilakukan pemberdayaan agar hasil PLPBK juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat meliputi pengembangan klaster industri perbengkelan, wisata kuliner dan industri batik. Sementara itu, di Kelurahan Kramatsari, hasil pelaksanaan PLPBK di lokasi ini selain penataan lingkungan di kawasan terpilih, juga disepakati fokus kegiatan sebagai Kawasan Kampung Edu­ kasi. Mengingat wilayah Kelurahan Kramatsari merupakan pu­ sat pendidikan baik umum maupun kejuruan, dengan demikian Kramatsari bisa menjadi kawasan yang memberikan model penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan baik formal maupun non formal. (Irh/dvt)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

21

info baru

UU Rusun Jamin Penyewa

Hingga 60 Tahun

Dalam UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun, pemilik rusun akan mendapat jaminan sewa hingga 60 tahun. Penyewa rusun tersebut akan dijamin secara hukum dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Demikian ditegaskan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono saat Sosialisasi UU Rusun minggu lalu.

22

Rusunawa Sleman

info baru

Rusunawa Kota Kupang

S

KBG ini dipersiapkan untuk Masyarakat Ber­ peng­ hasilan Rendah (MBR) yang harus men­ dapatkan ru­mah, meskipun dia tidak mampu membeli ta­nah­ nya. Masyarakat MBR ini cukup me­ nyewa ba­ rang milik negara berupa tanah atau tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dengan har­ga murah yang ditetapkan oleh pemerintah. “Nantinya akan dibentuk suatu badan yang menerbitkan dan juga mengatur administrasi rumah susun ini. Saat ini Kementerian PU Ditjen Cipta Karya sedang menggodok Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut,” kata Guratno. Ada beberapa hal yang menjadi pembatasan dalam penerbitan SKBG ini, diantaranya, SKBG hanya diberikan kepada pemilik rusun khusus atau umum yang berdiri diatas tanah sewa, tanah Barang Milik Negara atau tanah wakaf. Kedua, SKBG tidak diberikan kepada pemilik bangunan rusun yang telah memiliki sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun. Ketiga, SKBG tidak diberikan kepada pemilih rusun yang berdiri diatas tanah dengan status Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sri Maharani menjelaskan masalah sewa-menyewa bangunan sebenarnya sudah terdapat dalam pasal 44 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), namun UU tersebut cuma me­ ngatur sewa tanah 5 tahun, sedangkan rumah susun bagi MBR membutuhkan waktu sewa lebih lama. “UU Ruman Susun memberi kelonggaran bagi MBR untuk dapat menyewa dalam kurun waktu 60 tahun dengan SKBG untuk kepastian hukumnya. Terkait dengan PP nya saat ini sedang dalam proses penyusunan,” kata Maharani. Seperti kita ketahui, pada tahun 2006 pemerintah men­ canangkan program pembangunan sejuta rumah dan seribu tower rumah susun, namun kendala utama justru terletak pada penyediaan tanah bagi pembangunan rusun, apalagi bagi MBR yang tinggal di perkotaan. Disisi lain sangat ironis, tanah-tanah aset pemerintah (BUMN) serta tanah wakaf yang letaknya diperkotaan masih banyak yang tidur dan tidak optimal dimanfaatkan serta didayagunakan. Oleh sebab itu UU Rusun ini mengatur berbagai bentuk penyediaan tanah bagi rusun, salah satunya dengan mendayagunakan aset tersebut. Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah gencar mensosialisasikan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Selain menerangkan hal di atas, UU Rusun ini bermaksud untuk melindungi hak konsumen baik pemilik maupun penghuni serta keberpihakan kepada MBR.

Peluang Penggunaan Tanah Negara dan Wakaf

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) juga memberikan kemungkinan dimanfaatkannya tanah milik negara (BMN) atau Pemerintah Daerah (BMD), tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak optimal, dan tanah terlantar. Hal ini mendukung salah satu amanat UU tersebut yang mewajibkan penyelenggara rusun komersial untuk menyediakan rusun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai. Demikian salah satu substansi yang dibahas dalam Sosialisasi Tingkat Regional UU No. 20/2011 tentang Rusun di Surabaya (12/7). Sosialisasi ini menyasar 13 kota besar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Guratno Hartono, saat menyampaikan keynote speech Dirjen Cipta Karya, menegaskan agar Pemerintah Daerah segera merumuskan kebijakan lokal dalam penyelenggaraan rusun. “Sosialisasi UU Rusun tidak hanya harus dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya maupun Kementerian Perumahan Rakyat. Asosiasi profesi dan stakeholder lainnya juga memiliki kepentingan ini mengingat banyak aspek dalam UU Rusun yang terkait tugas mereka,” ungkap Guratno. Pemanfaatan tanah di atas juga didukung dengan rencana peraturan menteri dalam negeri tentang optimalisasi tanah negara di perkotaan yang ditargetkan rampung tahun ini. Per­ ma­salahan tanah selama ini disinyalir menjadi penghalang da­lam penyelenggaraan rusun di kota-kota besar. Selain masalah tanah, hal yang mengemuka lainnya dalam UU Rusun tersebut adalah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Pelaku pembangunan harus memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat satu tahun sejak penyerahan. “Setelah P3SRS dibentuk, harus disusun juga AD/ART yang mengatur hak dan kewajiban penghuni. Kemudian daftarkan P3SRS ini ke dinas terkait,” imbuh Kepala Litbang Badan Pertanahan Nasional, Sri Maharani. Menanggapi hak dan kewajiban penghuni rusunawa, Guratno menambahkan, tipe unit Rusunawa yang dibangun sudah di­ desain untuk masa sewa maksimal tiga tahun. Jika satu keluarga sudah memiliki anak lebih dari satu atau berumur lebih dari 10 tahun, maka suasana rumah semakin tidak nyaman. Mereka bisa berpindah ke Rusunami yang tipenya lebih luas. “Idealnya, sewa Rusunawa maksimal tiga tahun, dan perjan­jiannya harus diperbarui setiap tahunnya,” jelas Guratno. (dvt/bcr)

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

23

info baru

Menteri PU

Resmikan SPAM Sumsel

untuk 160 Ribu Jiwa

Menteri PU, Walikota Palembang, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan Dirjen Cipta Karya membuka keran air menandai diresmikannya SPAM Provinsi Sumsel

M

enteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meres­ mikan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karanganyar Kota Palembang dan empat SPAM di Sumatera Selatan (Sumsel) lainnya. Dari kelima proyek ini, sebanyak 32 ribu Sambungan Rumah (SR) atau sekitar 160 ribu jiwa masyarakat Sumsel men­ dapatkan akses air minum perpipaan dari total kapasitas 400 liter per detik. Peresmian digelar di halaman kantor Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Peresmian dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf, Walikota Palembang Eddy Santana Putra, Staf Khusus Presiden bidang Publikasi dan Doku­ mentasi Ahmad Yani Basuki, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan jajarannya, masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat akses aman air minum masyarakat Sumatera Selatan baru mencapai 46 %, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 53,26 %. Dengan jumlah penduduk sekitar 7,5 juta jiwa, berarti yang belum memiliki akses aman air minum sebanyak 3,8 juta jiwa. Sasaran MDGs tahun 2015 bidang air minum provinsi ini adalah 70 %. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2,5 tahun ke depan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel perlu menyediakan tambahan akses aman air minum bagi 1,5 juta jiwa,” ungkap Djoko. Walikota Eddy Santana mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan bantuan untuk mengoptimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Karang Anyar, pipa transmisi, booster pump Alang-Alang Lebar beserta gedung kantor unit pelayanannya (UP), dan kantor UP Karanganyar PDAM Tirta Musi Palembang. “Optimalisasi SPAM Karanganyar yang mampu mengaliri air di tiga kecamatan ini menjadi bagian dari target pelayanan 95 persen pada 2012. Pada tahun ini PDAM baru mampu melayani 93 persen. Meskipun menjadi tiga besar di seluruh Indonesia, namun kami bertekad untuk menggenapkan pelayanan 100 persen pada 2015,” papar Eddy Santana. Djoko Kirmanto menambahkan, meskipun yang sudah dila­

24

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karanganyar Kota Palembang dan empat SPAM di Sumatera Selatan (Sumsel) lainnya. Dari kelima proyek ini, sebanyak 32 ribu Sambungan Rumah (SR) atau sekitar 160 ribu jiwa masyarakat Sumsel mendapatkan akses air minum perpipaan dari total kapasitas 400 liter per detik. kukan Palembang sudah bagus, namun untuk mencapai sasa­ran MDGs 2015, terutama bagi daerah lain, tentu tidak dapat dilakukan dengan upaya yang biasa-biasa saja. Tetapi menuntut kita bekerja lebih keras dan lebih efisien yang tidak hanya meng­andalkan dana APBN dan APBD saja. Dengan demikian perlu disusun strategi yang tepat dengan upaya yang lebih keras, sinergis, berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai alterna­tif pembiayaan.

Penyerahan Excavator dan Pos Damkar

Kota Palembang meraih Pemenang I PKPD PU tahun 2011 Kategori Kota Metro Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Cipta Karya. Atas prestasi tersebut, pada kesempatan yang sama, Menteri PU juga menyerahkan bantuan satu unit excavator untuk operasional TPA Karya Jaya Kota Palembang. Hal ini sekaligus untuk memotivasi pemerintah Kota Palembang supaya tetap memperhatikan sektor sanitasi yang satu nafas dengan pengembangan air minum. Selain excavator, Menteri PU juga secara simbolis menyerahkan satu unit Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) kepada Pemkot Palembang yang telah dibangun Ditjen Cipta karya pada 2011. Bantuan ini sebagai dukungan prasarana dan sarana dasar penanggulangan bahaya kebakaran, khususnya di wilayah Se­ berang Ulu II Kota Palembang yang kerap dilanda kebakaran. “Saya harapkan prasarana dan sarana dasar ini dapat dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Djoko Kirmanto. (bcr)

inovasi

Rusunawa Berbasis Kawasan

Rusunawa Kota Padang

Katalisator Kumuh Kota Arif Darmawan K *)

Mimpi kesejahteraan dan kesuksesan hidup di perkotaan, masih menjadi magnet penduduk desa untuk bermigrasi ke kota. Alhasil, kota-kota besar di Indonesia tidak lepas dari permasalahan seperti meledaknya populasi penduduk, kemacetan jalan maupun permasalahan lingkungan sebagai akibat dari urbanisasi.

P

ermasalahan populasi penduduk erat pula kaitannya dengan kapasitas lahan di perkotaan yang sangat terbatas dan harga jualnya yang cukup mahal, hal ini mengakibatkan beberapa orang tidak memiliki pilihan lain selain bermukim di tempat yang tidak layak dan menjadikannya kawasan permukiman kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, menjadi leading sector dalam usaha pengentasan

kota-kota di indonesia agar terbebas dari kawasan kumuh yang diperkirakan telah mencapai luasan 57.000 Ha. Salah satu inisiasi yang dipercaya menjadi kunci keberhasilan penanganan kawasan kumuh di perkotaan adalah melalui program pembangunan Rusunawa. Rusunawa Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Dalam laporan BPS, angka capaian air minum layak di Indonesia,

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

25

inovasi

Polycentric-decentralization, sebuah penataan kawasan dengan pusat kegiatan yang terintegrasi satu dengan yang lain melalui jalur transportasi yang terhubung dengan baik.

Secara fisik, pembangunan Rusunawa mampu memberikan kon­ tribusi vital dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat MBR yang menghuni kawasan kumuh perkotaan. Lebih dari itu, pembangunan Rusunawa yang bersifat vertikal juga akan berdampak positif terutama pada tersedianya ruang terbuka untuk kegiatan sosial para penghuninya. Terhitung sampai saat ini sudah lebih dari 206 TB Rusunawa telah terbangun, namun pada kenyataannya pembangunan Rusunawa tersebut tidak sedikit menemui kendala dan permasalahan. Dari total terbangun, tercatat baru 60% yang telah terhuni dan atau diserahkan ke Pemda. Ini menyiratkan permasalahan lain diluar dari permasalahan pelaksanaan pembangunan fisiknya.

New Industrial Town, Konsep pembagian beban pusat industri besar di kota ke pusat industri baru yang dapat mengurangi arus komuter dari kawasan permukiman ke pusat kota

26

Fenomena ‘Floating Mass’ Permasalahan pertama yang mungkin jadi penyebab adalah letak Rusunawa yang berada di tempat yang jauh dari pusat kota atau kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari harga tanah di pusat kota / kegiatan yang sangat tinggi. Di lain pihak, MBR yang mayoritas bermatapencaharian di sektor informal, akan merasakan dampak yang sangat signifikan terkait dengan biaya transportasi yang cukup mahal dari lokasi Rusunawa ke pusat kegiatan ekonomi mereka. Alhasil, banyak target group yang memiliki hak untuk menghuni Rusunawa akan melakukan transaksi sewa kedua / menyewakan kembali unit mereka kepada kelompok masyarakat lain diluar target group yang ditetapkan oleh pemerintah. Target group yang melakukan hal ini kemudian berpindah ke lokasi kumuh dimana dia berasal, apabila lokasi tersebut belum dilakukan peremajaan, ataupun dapat berpindah ke lokasi kumuh lain di dalam kota tersebut. Fenomena seperti ini banyak terjadi di kota-kota besar Asia Tenggara seperti Bangkok dan Jakarta, dan disebut dengan Floating Mass. Istilah Floating mass adalah sebuah fenomena yang terjadi pada suatu struktur masyarakat yang memiliki kecenderungan berpindah dari kawasan permukiman kumuh satu ke yang lain,

inovasi

Rusunawa di kota Surabaya tersebar di beberapa kawasan yang bisa diterapkan konsep polycentric-decentralization dan menjadi pusat pusat industri baru (Gambar: Bappeko Surabaya)

Kampung-kampung industri skala kecil sudah diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya, seperti kampung lontong sebagai pemasok utama pusat pusat makanan tradisional di kota Surabaya (Gambar:Surabaya post)

permasalahan seperti ini biasa diakibatkan oleh penanganan kawasan kumuh yang tidak menyentuh aspek sosial ekonomi penghuninya. Selain karena letaknya yang jauh, fenomena floating mass disebabkan pula oleh adanya cultural alienation atau adanya perasaan terasing berada di tempat baru, yang lazim terjadi pada saat orang harus berpindah dari landed housing yang sifatnya horisontal ke dalam Rusunawa yang bersifat vertikal. Melihat fakta seperti ini tentunya kesuksesan pembangunan fisik Rusunawa perlu ditindaklanjuti dengan penganan yang lebih bersifat sosial ekonomi, karena permasalahan kumuh sebenarnya lebih mengacu pada masalah perilaku dari penghuni kawasan kumuh tersebut. Adapun penanganan fenomena ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan yaitu dengan mencari lokasi lahan yang letaknya strategis di tengah kota untuk kemudian dibangun Rusunawa. Harga lahan yang sangat tinggi serta kesesuaian dengan rencana tata ruang tentunya akan menjadi permasalahan utama dari penanganan instan seperti ini. Penanganan kekumuhan melalui pembangunan Rusunawa harus dilihat secara makro, karena jika dilihat dari kapasitas hunian Rusunawa mampu menampung kurang lebih 576 peng­ huni dalam satu Twin Block nya. Apabila dalam satu kota telah terbangun lebih dari 2 TB maka dampaknya akan cukup sig­ nifikan dalam penanganan kawasan kumuh di kota tersebut ji­ka pembangunannya lebih terintegrasi dan terkonsep dengan sek­tor lain sebagai pendukungnya.

menggunakan model yang disebut polycentric decentralization, yaitu mengurangi beban dan peran pusat pusat kota dengan beberapa kawasan baru yang berfungsi sebagai transit dan terhubung dalam suatu koridor terintegrasi satu dengan yang lain. Polycentric decentralization, sebuah penataan kawasan dengan pusat kegiatan yang terintegrasi satu dengan yang lain melalui jalur transportasi yang terhubung dengan baik.

Polycentric Decentralization; Sedikit mereview tentang bagaimana negara maju seperti Jepang mengatasi permasalahan ketergantungan penduduknya terhadap pusat-pusat ekonomi di kota metropolis yang membuat arus komuter dan kepadatan hunian di dekat pusat-pusat ekonominya menjadi sangat tinggi, adalah dengan distribusi peran wilayah penyangga yang terintegrasi dengan baik dengan sistem trans­ portasi dan pembinaan UKM-nya. Adapun model yang digunakan dalam penataan wilayahnya

New Industrial Town; Guna mengurangi ketergantungan terhadap pusat kota yang se­ makin padat, maka dibangunlah kota-kota industri baru yang terintegrasi dari utara ke selatan pantai timur Jepang yang dinamakan Industrial belt. Guna mengurangi mobilitas pekerja dari dan ke pusat industri besar , maka dibuatlah kawasan industri baru dengan skala kecil sebagai pendukung kawasan industri be­ sar yang terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat menekan mo­ bilitas orang /komuter dari kawasan penyangga ke pusat pusat industri besar di kota. Sebagai contoh adalah pabrik mobil kelas dunia TOYOTA yang didukung oleh pabrik-pabrik komponen yang berlokasi di kawasan kota penyangganya. Dalam skala yang lebih kecil kedua konsep penanganan kawasan tersebut mungkin untuk diujiterapkan dalam konsep penanganan kumuh perkotaan di Indonesia dengan instrumen Rusunawa. Ide mendasar adalah dengan mendekatkan posisi pusat kegiatan ekonomi ke tempat yang lebih dekat dengan hunian (Rusunawa) atau di ruang-ruang publik yang dimiliki oleh Rusunawa, dan yang ke dua adalah membuat suatu koridor sistem distribusi yang menghubungkan pusat-pusat industri baru (Rusunawa) dengan pusat industri utama di pusat kota yang terintegrasi dengan jaringan infrastruktur dan jalur transportasi. Dengan begitu, biaya yang diperlukan seseorang dari Ru­ sunawa ke pusat kegiatan bisa diminimalisir, dan di lain pihak tumbuh pusat-pusat industri baru di daerah berdirinya Rusunawa yang mendukung pusat industri utama di pusat kota. New Industrial Town, konsep pembagian beban pusat industri

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

27

inovasi besar di kota ke pusat industri baru yang dapat mengurangi arus komuter dari kawasan permukiman ke pusat kota. Pemanfaatan Ruang Publik; Hal yang bisa dimanfaatkan dari fasilitas yang dimiliki Rusunawa sekarang adalah ruang publiknya. Adapun kegiatan ekonomi yang bisa diberdayakan adalah jenis home industri / industri kecil yang mendukung industri besar. Bila dibina dengan baik dan ada kerjasama semua stakeholder, industri besar seperti industri makanan, industri garmen dapat didukung oleh home industri seperti pengolahan ikan tangkap, keripik sedangkan industri yang mendukung garmen adalah industri tenun atau pemintalan benang. Pemanfaatan ruang publik Rusunawa sebagai pusat kegiatan ekonomi penghuni tentunya akan lebih dirasa manfaatnya dari sekedar dimanfaatkan ruang berkumpul penghuni apabila ada pertemuan mingguan atau acara sosial saja.

Integrasi sistem dan infrastruktur transportasi Pola pemanfaatan ruang publik Rusunawa yang ada di kawasan penyangga kota tentunya perlu didukung dengan konsep pola dis­tribusi yang baik, yang meliputi pola pemasaran produk home industry ke Industri besar serta pola distribusi yang berkaitan dengan jaringan transportasi seperti angkutan kota, stasiun kereta komuter maupun terminal bus yang tentunya berdekatan dengan posisi Rusunawa sebagai suplier barang mentah ke pusatpusat industri di kota. Hal ini pernah diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya dalam peningkatan kualitas permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung produksi nya. Jika model penanganan kampung-kampung produksi berbasis kawasan berhasil diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, tentunya bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pembangunan Rusunawa-Rusunawa Cipta karya yang lebih ber­ basis kawasan dan melalui pendekatan pemberdayaan sebagai katalisator permasalahan kumuh kota-kota di Indonesia. *) PPK Perkotaan, Satker PKPP Provinsi Kepulauan Riau

Rusunawa Ganda Maghfiroh Kelurahan Kelayan Selatan, Kota Banjarmasin

28

inovasi

Tantangan CSR Bidang Cipta Karya

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya seperti air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman menjadi sektor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Muhammad Reva S *)

T

entunya program dan kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan investasi dan pendanaan yang cukup tinggi sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif selain APBN dan APBD. Alternatif ini dapat bersumber dari hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), serta dana-dana yang berasal dari masyarakat dan hasil kerja sama dengan pihak swasta yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Seiring dengan perkembangannya, CSR dimaknai secara beragam. Bisa jadi kondisi di Indonesia berbeda dengan negaranegara lain yang telah mengenal konsep CSR lebih dahulu. Tantangan dan aktivitas CSR perusahaan multi nasional di

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

29

inovasi beragam negara pun mungkin berbeda, namun konsep-konsep yang diterapkan tentu memiliki prinsip yang sama. CSR secara umum dipahami sebagai sebuah komitmen dan tindakan perusahaan dalam mengantisipasi atau menanggulangi dampak lingkungan alam dan sosial yang ditimbulkan dari operasionalisasi mereka. Ada pula beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan CSR sifatnya merupakan sukarela berdasarkan komitmen masing-masing perusahaan. UU PT No.40 tahun 2007 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini CSR bukan hanya sekedar sukarela tetapi dapat dimaknai sebagai sebuah kewajiban, walaupun hal ini masih sering diperdebatkan oleh para pemangku kepentingan khusunya perusahaan-perusahaan. Terlepas dari perdebatan mengenai pemahaman CSR, Direktorat Jenderal Cipta Karya mencoba untuk menggali potensi program CSR perusahaan-perusahaan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur Cipta Karya dan pencapain target MDGs 2015. Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Program, Subdit Kerjasama Luar Negeri (KLN) sedang melakukan kegiatan penyusunan strategi dan inventarisasi pembiayaan melalui CSR. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menyusun strategi kerja sama pembangunan infrastruktur bidang cipta karya melalui pembiayaan CSR, serta daftar program CSR yang sudah dijalankan dan potensial untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang Cipta Karya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Subdit KLN juga telah melaksanakan kegiatan roadshow dalam rangka menggali potensi pendanaan pembangunan cipta karya melalui kerjasama

30

multipihak serta memetakan perusahaan-perusahaan yang memiliki keinginan untuk mendanai pembangunan tersebut. Sampai dengan saat ini sudah terjalin kerjasama dalam pembangunan infrastruktur Cipta Karya antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan CFCD (Corporate Forum For Community Development) dengan dua perusahaan yaitu PT. Adaro dan PT. Berau Coal pada tahun 2012. Kesepakatan ini tertuang di dalam MoA (Memorandum of Agreement). Namun pencapaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Tentunya Direktorat Jenderal Cipta Karya berharap lebih banyak lagi perusahaanperusahaan yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan Cipta Karya melalui program CSR. Berdasarkan dari tinjauan kajian kegiatan CSR, saat ini per­ masalahan pokok yang sering sekali terjadi dalam pelaksanaan program CSR diantaranya meliputi faktor teknis, kelembagaan, pembiayaan serta sumber daya manusia. Pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun perusahaan pelaku CSR memiliki pemahaman dan praktik yang berbeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Jika dilihat secara teknis, saat ini Pemerintah sudah menuangkan kegiatannya dalam dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) sedangkan perusahaan sendiri memiliki dokumen perencanaan yang berbeda-beda dengan target prioritas yang berbeda pula sehingga sering sekali program bidang Cipta Karya yang ditawarkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan program CSR perusahaan. Selain itu, pemerintah hampir tidak pernah memasukkan perencanaan CSR perusahaan sebagai salah satu alternatif sumber dana pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Permasalahan terletak pada komunikasi yang kurang antara pemerintah

inovasi

dengan perusahaan serta kesiapan dokumen perencanaan masing-masing. Lebih lagi, tidak semua Pemerintah Daerah bisa se­ penuhnya menggandeng perusahaan dalam membangun infrastruktur bidang Cipta Karya, hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan memiliki program di bidang tersebut, dan umumnya pe­ru­sahaan hanya melakukan CSR di sekitar wilayah operasinya. Pada aspek kelembagaan, permasalahan terletak pada be­ lum jelasnya kewenangan dan alur koordinasi kerja internal Direktorat Jenderal Cipta Karya itu sendiri, maupun antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Bappeda, Satuan kerja dan dinas terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perusahaan perlu mengetahui dengan pasti, lembaga pemerintah mana saja yang perlu dihubungi ketika mereka ingin bekerja sama. Pemerintah juga saat ini belum memiliki mekanisme yang baku untuk perusahaan bila mereka ingin melibatkan pemerintah dalam kemitraan tersebut. Saat ini perusahaan cenderung lebih banyak melibatkan LSM, warga sekitar, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Dalam aspek kelembagaan perlu diperjelas peran setiap pihak dalam tahap pengkajian kerjasama perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada aspek pembiayaan, semua pihak yang bermitra dalam pembangunan infrastruktur Cipta Karya, perlu turut mebiayai dan/ atau berkontribusi dalam bentuk barang, tenaga, kerja, keahlian, lahan dan lain-lain. Permasalahan terletak pada perbedaan tahun anggaran dan mekanisme pengajuan anggaran antara pemerintah dan perusahaan yang memang perlu dicarikan solusinya. Selain itu dari aspek sumber daya manusia pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah personil di tingkat pusat,

provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kapasitas personil yang dibu­ tuhkan khususnya terkait dengan pemahaman mengenai CSR, kemampuan teknis mengenai perencanaan dan pembangunan infrastruktur, kemampuan komunikasi dan negosiasi serta kemampuan manajerial lainnya. Selain itu, terdapat aspek lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan CSR, yaitu banyak perusahaan yang mengatakan sudah melakukan kewajibannya sehingga enggan melaksanakan CSR. Seperti contoh dengan membayar pajak mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu melaksanakan CSR lagi. Namun untuk konteks di Indonesia, menurut Kiroyan (2008), dunia usaha justru mempunyai tanggung jawab lebih, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dari perusahaan dalam melaksanakan CSR. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan tantangan bagi DJCK dalam pelaksanaan pembangunan melalui program CSR. Tentunya peran DJCK dalam rangka menggali potensi pendanaan lainnya melalui CSR perlu ditingkatkan dengan dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan CSR. Selain itu, hal yang paling penting dilakukan saat ini adalah bagaimana agar seluruh pemangku kepentingan baik dari Pemerintah maupun Perusahaan dapat bersinergi dan duduk bersama dalam memahami konsep, konteks, dan permasalahan pembangunan bidang Cipta Karya, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara proporsional. *) Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri, Direktort Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 7 4Tahun X4Juli 2012

31

galeri

SANIRA Tungku Pembakaran Sampah Nir Racun

Tampak Depan

TUNGKU

Tungku SANIRA adalah teknologi terbaru dalam sistem pengolahan limbah tanpa pembakaran bahan bakar minyak sampai suhu 8000 C dan menggunakan filter asap, serta dengan menyemprotkan air untuk mengura­ngi gas CO2. Tungku SANIRA adalah teknologi hijau untuk memecahkan masalah sampah. Sangat mudah untuk diimplementasikan dan memiliki keunggulan sebagai berikut:

TUNGKU

BLOWER

SICLONE

FILTER UDARA

BLOWER

SICLONE

FILTER UDARA

Tampak Atas

Keunggulan: 1. Teknologi yang digunakan zero waste. 2. Jenis sampah organik dan anorganik dengan ukuran 10-20 cm, kecuali logam kaca. 3. Tidak menggunakan bahan bakar minyak. 4. Luas lahan 5 x 10 meter dengan jarak ke permukiman tidak kurang dari 10 meter. 5. Biaya operasional Rp 15.000 per meter sampah. 6. Hemat energi, daya listrik 6.000 watt. 7. Mampu beroperasi 24 jam. 8. Kecepatan bakar 2 meter kubik per jam dengan kadar air sampah kurang dari 40 persen. 9. Bahan-bahan komponen tungku memakai produk lokal.

SANIRA diciptakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Jl. Panyawungan, Cileunyi Wetan Bandung - 40393 www.puskim.pu.go.id

32

Spesifikasi: 1. Tungku bakar bahan bata api ditutup plat besi ukuran 240x120x120 cm. 2. Bak filter asap bahan plat besi rangka baja ukuran 240x120x120 cm. 3. Cerobong asap bahan pipa besi diameter 6”. 4. Siclone. 5. Instalasi listrik dan air.

lensa ck

Pelantikan Eselon 3 di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

33

seputar kita

Menteri PU dan Dirjen Cipta Karya Terima Penghargaan dari ITB Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima penghargaan Ganesha Prajamanggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung karena dinilai baktinya dalam bidang pekerjaan umum. Penghargaan tersebut diberikan saat sidang terbuka ITB dalam rangka Peringatan 92 Tahun Pendidikan Teknik di Indonesia, Selasa (3/7) di Bandung, Jawa Barat. “Saya sangat bangga dengan penghargaan ini” ujar Menteri PU Penghargaan serupa juga diterima oleh A.R Soehoed yang pernah menjabat menteri perindustrian pada Kabinet Pembangunan III. Sedangkan penghargaan Ganesha Prajamanggala Bakti Utama diberikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono Prawirosudirjo karena baktinya dibidang sanitasi serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Lex Laksamana.

Tiga PDAM Siap Serap Proyek SPAM Jatiluhur Tiga PDAM yaitu PDAM Kabupaten Karawang, PDAM Kota Bekasi dan PDAM Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menyerap air dalam Proyek Pipanisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur yang membawa air 5000 l/detik. Hal tersebut mereka sampaikan dalam acara Workshop Kesiapan Bagian Hilir SPAM Jatiluhur yang diadakan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) di Jakarta, Senin (9/7). Direktur Utama PDAM Karawang Yogi Pratiana menyatakan ketertarikannya kepada SPAM Jatiluhur ini. Menurutnya, cakupan air minum di Karawang saat ini baru mencapai 18,09%, sementara target MDGs yang dipatok oleh Pemerintah adalah 36,6% untuk Kabupaten Karawang. “Untuk menambah cakupan tersebut harapan kami adalah dari SPAM Jatiluhur ini. Mudah-mudahan bisa ditambah lagi jatah kita dari 350 l/detik dari SPAM Jatiluhur menjadi 900 l/detik untuk memenuhi target tersebut,” katanya. (dvt)

Sosialisasi UU Rusun Terus Dilakukan

Kementerian Pekerjaan Umum kembali melakukan so­sia­ lisasi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Setelah April lalu sosialisasi tingkat nasional di Jakarta, kali ini Ke­ menterian PU melalui Ditjen Cipta Karya menindaklanjutinya

34

melalui sosialisasi tingkat regional di Palembang, Kamis (28/6). Sosialisasi ini mengundang 13 kota metropolitan dari unsur Bappeda dan Dinas PU di Provinsi Sumatera dan Jawa. Mewakili Dirjen Cipta Karya, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Guratno Hartono dalam arahannya me­nga­ takan, sosialisasi tingkat regional ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan dari Pemerintah kepada Pe­merintah Daerah agar tercapai kesamaan pemahaman. “Saya harap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan lokal, disamping itu para pemangku kepentingan yang lain juga dapat melakukan pengawasan dan pe­ngen­ dalian,” kata Guratno

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme