Salah Siapa? Rusunawa Mangkrak, Belajar Mengelola Air dari Negeri Singa. Jambore Sanitasi 2013 Agendakan Rekor Muri

Belajar Mengelola Air dari Negeri Singa

Jambore Sanitasi 2013 Memantapkan Tekad Agendakan Rekor Muri Jalankan PAMSIMAS II

14

22

26

Edisi 05/Tahun XI/Mei 2013

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Rusunawa Mangkrak,

Salah Siapa ? SEPUTAR KITA • Petugas Humas Cipta Karya Dibekali Cyber Public Relations • Warga Cipta Karya Bicara di ‘Pecha Kucha’

daftar isi Berita Utama Mangkrak, 4 Rusunawa Salah Siapa ?

Edisi 054Tahun XI4Mei 2013

4

9 Bermimpi Green Building

untuk Rusunawa Kota Malang

liputan khusus Mengelola Air 14 Belajar dari Negeri Singa

info baru

7

Arsitek 18 RUU Kembali Diwacanakan Pengelolaan 20 Kualitas Rumah Negara Golongan III Perlu Ditingkatkan

Sanitasi 2013 22 Jambore Agendakan Rekor Muri Tekad 26 Memantapkan Jalankan PAMSIMAS II

18 20

inovasi bidang PU dan 29 SPM Penataan Ruang

Masih Jadi Tugas Berat Pemda

22

31 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Melalui Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (SMK)

29 2

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected]

Siapa Berharap Rusunawa Mangkrak ? Penulis berita utama di edisi Mei 2013 ini mengulas dengan gamblang permasalahan penghunian Rusunawa. Semua pihak yang terkait tentu saja tidak mau disalahkan secara langsung, sementara cibiran masyarakat masih saja menyertai proses pembangunan, alih status, hibah, sampai penghunian. Jika perhatian kita tertuju pada lingkaran setan yang disebut penulis dalam ulasannya itu, kita akan semakin bingung menentukan sikap. Sebaiknya, kita patut mengapresiasi langkah pimpinan daerah yang berhasil merangkul dewan, LSM, dan masyarakat untuk segera memproses penghunian Rusunawa yang sudah dibangun meskipun statusnya belum dihibahkan. Alasannya, kebutuhan hunian di wilayahnya sudah sangat urgent. Artinya, kepentingan masyarakat yang diutamakan ketimbang tarik ulur aturan. Mungkin ada yang berpikir mengapa pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, tidak membangun Rusunawa sekaligus prasarana dan sarana dasar lainnya seperti instalasi air minum, listrik, jalan, dan lainnya. Tapi, di mana letak sinergi dan tanggung jawab pemerintah daerahnya? Target membangun Rusunawa hingga 2014 masih kurang 67 Twin Block (TB). Tapi pemerintah tidak hanya pusing dengan masalah membangun, tapi bagaiman nasib 40 persen Rusunawa yang sudah dibangun berstatus mangkrak, belum dihuni, rusak, menjadi rumah hantu, dan sebutan lain dari masyarakat. Apapun masalah yang terjadi, jangan lupakan tentang mimpi-mimpi masyarakat kota untuk mendapatkan hunian layak. Bahkan, masyarakat Kota Malang tak sekedar membutuhkan Rusunawa yang biasa, tapi Rusunawa yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan kawasan lingkungan yang ‘hijau’, dan tentu saja kenyamanan dalam membina rumah tangga. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Rusunawa Kima Daya Makassar (Foto : Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

3

berita utama

Rusunawa Mangkrak,

Salah Siapa ? TH. SM Respati *) & Christ Robert Marbun **)

…………“Rusunawa mangkrak, sudah sekian tahun belum juga dimanfaatkan”, …………“Rusunawa menjadi rumah hantu karena kosong dan gelap gulita”, …………“Rusunawa rusak berat karena komponen bangunannya hilang “, …………”Rusunawa menjadi kumuh setelah dihuni setahun “

berita utama

S

uara miring masyarakat itu harus kita terima sebagai fakta. Permasalahan sebenarnya bisa jadi lebih dari itu, masih ada setumpuk komentar dan bahkan caci maki lainnya bisa ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah dianggap tidak mampu dan tidak mau merencanakan dengan baik pembangunan Rusunawa sehingga sekitar 40 persen Rusunawa terbangun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, Rusunawa yang sudah dihunipun banyak yang mengalami degradasi kualitasnya, rusak dan bocor. Ini memberi kesan telah terjadi perpindahan kumuh, dari horisontal menjadi kumuh vertikal. Lingkaran setan permasalahan penghunian Pemerintah menjadi bulan-bulanan karena ketidakmulusan pe­ nyelenggaraan Rusunawa. Terutama pada tahap pemanfaatan atau penghunian yang semestinya sudah menjadi tugas Peme­ rintah Daerah. Lingkaran setan permasalahan yang membuat Pemerintah Daerah tidak segera memanfaatkan sebagian karena asset berupa Rusunawa tersebut belum dihibahkan. Karena asset masih berupa Barang Milik Negara (BMN), maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemda tidak dapat menganggarkan APBD untuk penyambungan listrik dan air atau pendukung apapun untuk membuat Rusunawa tersebut layak dihuni. Di sisi lain, hibah harus melalui tahapan sebagaimana yang

Pengguna barang (Kemen. PU) l

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Per­ bendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pe­mindah Ta­ngan­ an Barang Milik Negara/Daerah. Jadi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pemanfaatan atau penghunian adalah karena proses hibah yang membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. Waktu enam bulan tersebut adalah masa pemeliharaan oleh kontraktor setelah ba­ ngunan Rusunawa selesai dan layak fungsi. Pada kenyataannya, proses hibah membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Semakin lengkaplah kendala percepatan pemanfaatan Rusunawa. Rusak sebelum dihuni Keterlambatan penghunian yang melebihi enam bulan setelah bangunan layak fungsi, sedangkan proses hibah belum selesai memberi imbas lain. Ada kecenderungan besar bangunan akan rusak. Jika tidak ada penjagaan yang cukup ketat, maka komponen bangunan seperti meter air, meter listrik, bahkan kosen serta pintu dan jendela bisa raib diambil orang. Kasus itu terjadi hampir di seluruh Rusunawa yang belum terhuni. Proses hibah, kenapa begitu lama? Jika ditanya dari hati ke hati, siapa sih yang sebenarnya ingin memperlambat proses hibah? Tidak seorangpun yang ingin

Pengguna barang (Kemen. PU)

Mengajukan usulan alih status dengan disertai persyaratan dokumen

l

Pengelola Barang (Kemen. Keuangan)

Penghapusan BMN yang dialihstatuskan dari Daftar Pengguna

l

Pengelola Barang (Kemen. Keuangan)

Menerbitkan keputusan penetapan status kepada pengguna barang baru

l Serah terima BMN kepada pengguna Barang baru yang dituangkan dalam BAST

Prosedur ALIH STATUS, atas Rusunawa kement PU yang dibangun diatas tanah Negara seperti di atas tanah Perguruan Tinggi Negeri

mengajukan usulan hibah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan

PENGELOLA BARANG (KEMEN KEUANGAN)

l

PENGGUNA BARANG (KEMEN PU)

melakukan penelitian dokumen administrasi l menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah l

l

PENGELOLA BARANG (KEMEN KEUANGAN)

Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima hibah yang dituangkan dalam BAST

l

Menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna

PENGGUNA BARANG (KEMEN PU)

Prosedur HIBAH BMN, atas Rusunawa kement PU yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

5

berita utama (Kementerian Keuangan), adapun dokumen yang diperlukan adalah : 1. Sertifikat tanah. 2. Ijin Mendirikan Bangunan(IMB). 3. Permohonan Pernyataan Menerima Rumah Susun. 4. Kartu Indentitas Barang atau KIB. 5. DIP/DIPA pembangunan Rusunawa. 6. Laporan Hasil Audit berupa Rincian Barang yang akan dihi­ bahkan. 7. Copy Dokumen Kontrak Pengadaan.

memperlambat, baik pejabat dan staf dari Kementerian Keuangan, ataupun dari Kementerian PU dalam hal ini dari PBMN-PU, Setditjen Cipta Karya, apalagi Direktorat Pengembangan Permukiman. Tapi memang tahapan dalam semua proses tersebut butuh waktu dan keseluruhannya sudah diatur secara jelas. Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Kekayaan Negara dengan gigih dan cermat mencari jalan agar proses hibah dapat dilakukan cepat. Demikian pula Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Setjen PU dan Ditjen Cipta Karya juga mempersiapkan lebih awal persyaratan-persyaratannya. Upaya tersebut memang membuahkan hasil, beberapa Twin Block (TB) Rusunawa sudah dihibahkan dan dialihstatuskan. Secara rinci prosedur tersebut diatas dapat dilihat berupa tahap-tahap sebagai berikut : Tahap pengajuan usulan Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengguna Barang disertai dengan penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan. Kemudian Peng­guna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang

RUSUNAWA TERBANGUN TA 2003-2012 2003-2009

195,5 TB

2010-2011

40 TB

2011-2012

70 TB

TOTAL

305,5 TB

RUSUNAWA TERHUNI TA 2003-2012 151,5 TB (77,5 %)

Tahap Persetujuan Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Pengguna Barang. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang sekurang-kurangnya memuat: • Kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang. • Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru. Tahap Penghapusan, Penetapan Status Penggunaan dan Serah Terima: • Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna ber­ pedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara yang diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan ke­ pada Pengguna Barang baru. • Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Peng­ guna Barang baru, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

RUSUNAWA BELUM TERHUNI TA 2003-2012

KETERANGAN

44 TB (22,5 %)

- 19 TB berada di DKI 14 diantaranya sudah dihibahkan, da segera diperbaiki dan dihuni - 11 TB dalam proses penghunian - 14 TB dalam tahap penyambungan PLN dan PDAM

13 TB (32%)

27 TB (68 %)

5TB (7,1 %)

65 TB (92,9%)

27 masih dalam dalam proses penyambungan PLN dan PDAM 65 masih dalam dalam proses penyambungan PLN dan PDAM

TOTAL 169,5 TB (55,48 %)

TOTAL 136 TB (44,52 %)

Daftar Pemanfaatan Rusunawa (laporan Satker PKPPS per 17 Mei 2013)

6

berita utama Tahap Pencatatan • Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan do­ kumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan pe­netapan status penggunaannya. • Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan dalam Daftar Barang Milik Negara. Banyak Pemerintah Daerah yang dapat menyikapi dengan cara tersendiri sehingga Rusunawa segera dapat dimanfaatkan meskipun status Rusunawa belum dihibahkan Apakah memanfaatkan Rusunawa yang belum dihibahkan adalah pelanggaran yang nantinya dapat dijerat pasal-pasal yang membuat pejabat ketakutan untuk menerobosnya? Tapi tidak semua hal tersebut terjadi, karena sekitar 55% Rusunawa terbangun sudah dihuni. Lalu bagaimana pejabat Pemda me­ nyikapinya?. Sebagian besar kota yang sudah memanfaatkan Rusunawa adalah mereka yang melihat kebutuhan kota dan warga masyarakat sebagai hal yang sangat penting dan menempatkannya menjadi prioritas utama. Di samping itu, komunikasi dengan berbagai pihak berjalan lancar, misalnya dengan DPRD, LSM, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang punya kepedulian dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyrakat yang selama ini tinggal di permukiman tidak layak. Namun apakah kota/kabupaten yang begitu semangat membenahi permukiman kumuh lewat penyelenggaraan Ru­su­ nawa ini mengabaikan peraturan? Jawabnya adalah tidak. Mereka meminimalkan kemungkinan temuan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun memang bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Bahkan beberapa kepala dinas kota/ kabupaten dan UPT mengatakan bahwa yang bersangkutan diobok-obok pemeriksa sehubungan keberaniannya meman­faat­ kan Rusunawa sebelum dihibahkan. Berkat upaya bersama, kini proses hibah sudah mulai berhasil. Laporan per tanggal 17 Mei 2013, jumlah Rusunawa yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah (tahun 2003 sampai 2011) adalah sebanyak 213,5 TB, dengan rincian: - 41 TB proses sudah selesai, bangunan telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah - 3 TB berkas hibah berada di Sekretariat Negara (Setneg) untuk dimintakan persetujuan Presiden RI - 150,5 TB berkas hibah sudah berada di Kementerian Keuangan - 19 TB berkas hibah masih harus dilengkapi persyaratannya, (masih di Ditjen Cipta Karya) - Sedangkan 16 TB Rusunawa telah dialihstatuskan ke Ke­ menterian Pendidikan dan Kebudayaan. Masih tersisa ber­kas 6 TB Rusunawa di Kementerian Keuangan. Disediakan dana APBN untuk memperbaiki Rusunawa yang rusak namun segera dihuni Beberapa kota sudah mengajukan kesediannya untuk segera memanfaatkan bangunan Rusunawa. Namun kendalanya ada­ lah bangunan Rusunawa sudah tidak layak huni (komponen bangunan hilang, pipa yang bocor dan lain sebagainya). Hal

tersebut akan ditanggulangi dengan dana optimalisasi dari APBN dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Singkat kata, dana optimalisasi ini akan dikucurkan pada Rusunawa yang diyakini benar-benar segera dihuni dengan ja­ minan surat pernyataan dari walikota/bupati. Kumuh Vertikal yang mengganggu Ketika masalah Hibah sudah mulai terpecahkan, masalah pe­ meliharaan dan perawatan bangunan masih saja belum terolah dengan baik, sehingga perpindahan kumuh horizontal ke kumuh vertikal menjadi permasalahan tersendiri. Ketika para peneliti dari Puslitbang PU menemukan banyaknya Rusunawa yang menjadi sangat kumuh dan tidak layak huni, mereka menyimpulkan bahwa penyiapan personil pengelola dan penyiapan adaptasi para penghuni itu perlu dilakukan dan dilanjutkan secara terus me­ nerus dengan cara pembinaan. Penelitian yang berupa Pedoman Penyiapan Pengelola dan Penghuni Rumah Susun Sewa telah diterbitkan berupa Surat Edaran Menteri PU No 07/SE/M/2013, yang secara resmi diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2013. Jika ditilik lebih dalam lagi, masih ada hal yang tidak kalah mendasar, yaitu pendanaan. Jika perhitungan riil belanja untuk pemeliharaan dan pe­ rawatan gedung diterapkan dan dibebankan keseluruhannya ke­pada penghuni melalui tarif sewa, maka minimal warga harus membayar sekitar 350 ribuan per bulan di luar listrik dan air. Sedangkan penghuni Rusunawa PU adalah mereka yang miskin, mana mungkin menyisihkan uang sebanyak itu setiap bulannya. Untuk itu subsidi memang harus dialokasikan, untuk itu UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diamanatkan di pasal 57 ayat 3 yang berbunyi biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah dapat disubsidi oleh pemerintah.

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

7

berita utama BAGAN ALIR PROSES USULAN ALIH STATUS/HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Berdasarkan : • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006



• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 • Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 NILAI YANG DIHIBAHKAN Tanah/Bangunan s/d Rp. 1 M Selain Tanah/ Bangunan s/d Rp. 500 jt

USULAN

Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja)

REKOMENDASI TEKNIS

Pengguna Barang Eselon I (Direktur Jenderal)

(s/d Rp. 250 jt untuk Alih Status)

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL

USULAN PERSETUJUAN

oleh Satuan Kerja dengan melibatkan unsur : • Direktorat Teknis • Pusat PBMN • Bagian Umum • Bagian Hukum

Dari Satuan Kerja ke KPKNL setempat

BERITA ACARA HIBAH

KEPUTUSAN PENGHAPUSAN

Antara Satuan Kerja dengan Penerima Hibah

Satuan Kerja

oleh Satuan Kerja dilanjutkan Rekonsiliasi dengan KPKNL setempat

Antara PB Eselon I dengan Penerima Hibah

PB Eselon I

oleh Satuan Kerja dilanjutkan Rekonsiliasi dengan KPKNL setempat

Antara PB K/L dengan Penerima Hibah

PB K/L

oleh Satuan Kerja dilanjutkan Rekonsiliasi dengan KPKNL setempat

Disetujui Ditolak

Proses Ulang

Tanah/Bangunan Rp. 1 M s/d 2,5 M Selain Tanah/ Bangunan Rp. 500 jt-Rp. 1M

Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja)

Pengguna Barang Eselon I (Direktur Jenderal)

(Rp. 250 jt-Rp. 1 M untuk Alih Status)

oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan unsur : • Direktorat Teknis • Pusat PBMN • Bagian Umum • Bagian Hukum • Satuan Kerja

Dari PB Eselon I ke Kanwil DJKN

oleh PB K/L dengan melibatkan unsur : • Direktorat Teknis • Pusat PBMN • Bagian Umum • Bagian Hukum • Satuan Kerja

Dari PB K/L ke Menteri Keuangan

Disetujui Ditolak

Proses Ulang

Tanah/Bangunan di atas 2,5 M Selain Tanah/ Bangunan

Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja)

di atas Rp. 1 M

Pengguna Barang Eselon I (Direktur Jenderal)

Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal a.n. Menteri)

ADMINISTRASI PENGHAPUSAN

Disetujui

Ditolak

Proses Ulang

Perlu kepedulian, pemahaman, kemauan dan kemampuan serta kerja keras dari semua pihak Meskipun benang kusut sudah mulai dapat diurai, namun belum sepenuhnya penyelenggaraan Rusunawa ini dapat berjalan mu­ lus sebagaimana harapan kita semua. Tantangan dan ujian ba­ gi Direktorat Jenderal Cipta Karya masih senantiasa ada. Selain kita harus mempunyai sistem pembinaan penghunian dan pengelolaan bangunan yang baik dan dilakukan secara terus

menerus, kita masih ada tugas yang cukup berat dalam mencapai target RPJMN 2010-2014 dengan membangun 250 TB. Untuk mencapai maksud dan tujuan secara optimal, memang perlu ke­ pedulian yang tinggi, pemahaman, kemauan dan kemampuan serta kerja keras dari semua pihak. Bagaimana sebaiknya penyelenggaraan Rusunawa ke depan? Rusunawa masih dibutuhkan banyak kota/kabupaten yang pu­ nya masalah dengan permukiman kumuh. Namun di lain pihak kesulitan menyediakan lahan matang dan permasalahan paska konstruksi juga dikeluhkan oleh banyak Pemda. Mendengarkan keluhan berbagai pihak dan menerima hujatan dari pihak-pihak yang tidak terpuaskan, mengharuskan kita menata kembali penyelenggaraan Rusunawa secara keseluruhan, permasalahan yang di luar kemampuan dan jangkauan harus dikomunikasikan dengan baik dengan pihak terkait, dan yang paling penting adalah penentuan target yang disesuaikan dengan kenyataan ke­tersediaan lahan, dan fokus atau konsentrasi penyelenggaraan Rusunawa digeser pada pembinaan pengelolaan dan pe­ man­ faatan/ penghunian. *) Pejabat Fungsional Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan **) Kasubdit Peningkatan Permukiman Wilayah 1, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

8

berita utama

Bermimpi Green Building untuk Rusunawa Kota Malang Desianna Sinukaban*) & Astri Paramitha **)

Green environment merupakan sebuah totalitas dari penanganan aspek lingkungan kawasan sehingga menjadi kawasan yang memiliki karakter sebagai sustainable development. Salah satu konsep green environment adalah bangunan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah green building.

G

reen building merupakan suatu bangunan yang memiliki konstruksi yang dirancang dan dibangun sebagai urban/komunitas/bangunan sehat dengan efisiensi sumber daya berdasarkan prinsip ekologi. Pembangunan Rusunawa dapat mengacu pada konsep green building, dimana penerapannya dapat berhasil bila didukung oleh semua stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat mentransformasi cara berfikir, gaya hidup dan perilaku. Penyelenggaraan Rusunawa dengan konsep green building

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

9

berita utama

Gambar 1. Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Brantas Terciptanya kawasan kumuh di Bantaran Sungai Brantas Kota Malang yang diakibatkan oleh Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan lapangan pekerjaan yang sedikit, mengakibatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses hunian yang layak. dengan program Rusunawa Green yang ditujukan untuk me­ nanggulangi kawasan kumuh yang sangat bergantung pada se­ luruh stakeholder, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan sehari-hari. Tahapan Pembangunan Rusunawa yang mengacu pada kon­ sep green building berkelanjutan dapat dilakukan dengan ke­ bijakan sebagai berikut : 1. Perencanaan a. Penetapan Kawasan oleh Pemerintah Daerah Peran Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota dengan mendorong Pemerintah Kota dalam penyusunan RTRW dan RPJMD. Pemerintah Kota harus mempunyai Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), dimana SPPIP merupakan turunan dari produk pena­ taan ruang (RTRW), serta hasil review produk perencanaan jangka menengah (Renstrada, RPJMD). SPPIP merupakan skenario pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang diacu oleh sektor-sektor, termasuk pelayanan air minum/bersih, PLP, kebijakan transportasi makro. SPPIP memuat kawasan dan kawasan prioritas untuk segera ditangani termasuk kawasan permukiman kumuh melalui penyusunan profil kumuh. Pemerintah daerah berkewajiban dalam pengadaan tanah dan menyediakan lahan matang sesuai dengan Kasiba dan Lisiba yang tertuang dalam PP 80 Tahun 1999 dan PP No. 36 Tahun 2005, dengan pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebu­ tuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung. b. Penentuan Tingkat Predikat Pembangunan Rusunawa Green ini perlu ditentukan tingkat predikat mana yang akan dicapai sehingga dari tahap pe­ rencanaan desain seperti posisi bangunan yang mem­ per­ timbangkan cahaya matahari dan arah mata angin, unsur-

10

unsur perencana desain gedung, yaitu arsitektur, interior, lansekap, struktur, mekanikal elektrikal, dan sipil yang akan dilakukan dapat memenuhi kategori dan kriteria dalam pen­ capaian tingkat predikat. Kategori yang dimaksud adalah : (1) Tepat Guna Lahan atau Appropriate Site Development, (2) Efisensi dan Konservasi Energi atau Energy Efficiency and Conservation, (3) Konservasi Air atau Water Conservation, (4) Sumber dan Daur Hidup Material atau Material Resource and Cycle, (5) Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang atau Indoor Health and Comfort, (6) Manajemen Gedung dan Lingkungan atau Building and Environment Management. Adapun kriteria yang dimaksud adalah: (a) Kriteria Prasyarat, yaitu kriteria yang ada disetiap kategori dan harus dipenuhi sebelum dilakukannya penilaian lebih lanjut berdasarkan kri­ teria kredit dan kriteria bonus, (b) Kriteria Kredit, yaitu kriteria yang ada di setiap kategori dan tidak harus dipenuhi, karena pemenuhan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan gedung tersebut, (c) Kriteria Bonus, yaitu kriteria yang hanya ada pada kategori tertentu yang memungkinkan pemberian nilai tambahan. Dengan terpenuhinya kategori dan kriteria diatas maka Rusunawa Green yang akan dibangun dapat disertifikasi dengan pencapaian tingkat predikat yang ada dalam Greenship untuk gedung terbangun versi 1.0 tahun 2011 yaitu: (i) Platinum dengan persentase 73%, Nilai Minumun 83, (ii) Gold dengan persentase 57%, Nilai Minumun 66, (iii) Silver dengan persentase 46%, Nilai Minumun 53, (iv) Bronze dengan persentase 35%, Nilai Minumun 41. c. Pembentukan Tim Desain yang Terintegrasi baik dari Pe­me­ rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rusunawa Green yang akan dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota agar pembangunan tersebut dapat terintegrasi dengan baik.

berita utama

Gambar 2. Rencana Kebijakan yang dapat di ambil Pemeruntah dalam mengubah Bantaran Kali Brantas menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum sehingga Bantaran Kali Brantas dapat kembali kepada fungsinya, dengan memindahkan masyarakat ke Rusunawa dengan konsep Green dan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang tinggal di landed housing bersedia tinggal dengan hunian yang vertikal dan hidup dengan pola green practice dan dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain disekitarnya dalam menciptakan green environment.

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

11

berita utama

Dalam hal ini Pemerintah Pusat membentuk tim perencana desain, unsur-unsur perencana desain gedung, yaitu arsitektur, interior, lansekap, struktur, mekanikal elektrikal, dan sipil yang terintegrasi. Pemerintah daerah dalam tahap perencanaan melakukan tinjauan terhadap : (1) Penanganan tata guna lahan; (2) Pola jaringan jalan, perkerasan, pedestrian, transportasi; (3) Penanganan penghijauan kawasan; (4) Penanganan sistem air bersih; (5) Penanganan sistem air limbah; (6) Penanganan drainase kawasan; (7) Penanganan persampahan; (8) Pe­na­ nganan perilaku melalui pengelolaan kawasan yang me­ngacu pada konsep green environment. Dengan demikian Ru­sunawa yang terbangun dapat memenuhi kriteria dan kate­gori dalam pencapaian tingkat predikatnya. d. Sosialisasi Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menso­ sialisakan program tersebut kepada masyarakat. Dimana ma­ syarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh yang akan dipindahkan ke hunian yang vertikal dengan pola hidup green. Selain itu juga sosialisasi juga dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas sebagai badan pengelola yang akan dibentuk. 2. Pembangunan Penyelenggaraan pembangunan Rusunawa Green dilakukan se­ suai dengan tahapan yang telah diatur dalam perencanaan. 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusunawa yang telah diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum selama ini memiliki 99 unit per satu twin blok, dimana terdiri dari 96 unit hunian, 2 unit ruang difable dan 1 unit ruang pengelola. Rusunawa memiliki UPTD yang bertugas sebagai badan pengelola penghunian, petugas operasional dalam pemeliharaan Rusunawa dan juga diharapkan dapat memantau pola hidup green, misalnya sistem pembuangan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), penggunaan listrik dan air dengan hemat bagi setiap penghuni dan mensosialisasikannya kepada penghuni yang baru.

permukiman squatters di bantaran Kali Brantas Kota Malang semakin tidak terkendali sehingga tercipta kawasan kumuh dan rawan akan bencana banjir. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak dapat mempunyai akses untuk tinggal di permukiman yang layak huni. Rusunawa ini merupakan salah satu rangkaian penyediaan hu­ nian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan menangani kawasan permukiman kumuh. Pem­ ba­ ngunan Rusunawa di Kota Malang diharapkan dapat me­ngatasi permasalahan kawasan kumuh di sekitar bantaran Kali Brantas Ko­ ta Malang. Dengan kebijakan penyelenggaraan Rusunawa Green diha­ rapkan masyarakat Kota Malang diharapkan dapat menjawab permasalahan kawasan kumuh di bantaran Sungai Brantas, dan mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau yang dapat di­ nikmati oleh masyarakat umum, dan mengembalikan bantaran kali tersebut pada fungsinya. Selain itu juga penyelenggaraan Ru­ sunawa Green dapat mengubah pola pikir masyarakat yang ting­ gal di landed housing untuk bersedia tinggal di hunian vertikal dan hidup dengan pola green practice sehingga dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain disekitarnya dalam menciptakan green environment. Dimana tujuan penyelenggaraan Rusunawa Green adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Rusunawa dapat menanggulangi masalah ke­ kumuhan di bantaran Sungai Brantas di Kota Malang 2. Penyelenggaraan Rusunawa dengan konsep green building di Kota Malang merupakan salah satu alternatif hunian yang baik bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 3. Konsep green dalam bangunan gedung diharapkan dapat men­­­jaga keberlanjutan lingkungan. 4. Masyarakat Kota Malang dapat hidup dengan green practice atau tindakan ramah lingkungan. 5. Diharapkan sebagai pilot project yang dapat menciptakan green environment yang berkelanjutan dan dapat menularkan kawasan-kawasan lainnya di sekitar Kota Malang serta Jawa Timur pada umumnya.

4. Sertifikasi Proses sertifikasi green building antara lain : (1) Pendaftaran atau Registration, (2) Pengambilan Data/Penilaian Pendahuluan atau Preliminary/Assessment (PA), (3) Penilaian atau Assessment, (4) Ser­ tifikat atau Certified Project.

Manfaat dari penerapan konsep green dalam bangunan gedung yaitu : a. Aspek lingkungan : (a) Efisiensi penggunaan sumber daya, meliputi tanah, energi, air dan material, (b) Optimalisasi area hijau dalam lahan gedung sehingga tersedia media resapan air tanah, (c) Mengurangi emisi CO2. b. Aspek ekonomi : (a) Kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di green enviroment meningkat, sehingga dapat bekerja dengan baik, (b) Biaya operasional murah yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, (c) Jarak tempuh tem­ pat tinggal dan lokasi kerja dekat, sehingga dapat meng­hemat biaya transportasi. c. Aspek sosial : Dengan konsep green dapat mengubah pola hidup masyarakat berubah kearah green practice.

Kenapa Kota Malang… ? Adanya kemauan dari Pemerintah Kota Malang yang mengusul­ kan pembangunan Rusunawa dengan konsep Green Builiding se­ ba­gai perbaikan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan Kali Brantas Kota Malang, dimana terdapat pertumbuhan bangunan non permanen, semi permanen maupun yang permanen serta

Kendala Pembangunan Rusunawa Green Building… Pembangunan dengan konsep Green Building masih terdapat beberapa kendala, selain memerlukan banyak sekali kajian dan studi untuk penerapannya serta pencapaian terhadap tingkatan predikat terhadap Rusunawa Green Building untuk tingkat bron­ ze sekalipun masih sulit untuk diterapkan. Rating yang disusun

12

berita utama dan tolak ukur standar pencapaiannya dapat dimulai dari yang mudah. Tentu ini lebih sederhana dibanding sistem rating lain di luar negeri, yang sudah lebih dahulu berkembang dan diakui re­ putasinya. Disini terdapat lima tingkat kesulitan dari rating yang diterapkan, yaitu : 1. Rating yang untuk pencapaiannya relatif mudah dan tanpa biaya besar 2. Rating yang untuk pencapaiannya relatif mudah tapi terdapat hambatan dalam penerapannya 3. Rating yang untuk pencapaiannya relatif sulit, butuh biaya besar, tetapi bila dilakukan memiliki dampak lingkungan yang signifikan 4. Rating yang untuk pencapaiannya relatif sulit, butuh biaya besar, dan teknologi yang tersedia belum cukup maju untuk mencapai dampak lingkungan yang signifikan 5. Rating yang cukup untuk proses penialiannya relatif sulit dilakukan. Untuk mencapai tingkatan tertentu, maka tentu diperlukan pen­ capaian minimum. Semakin tinggi peringkat yang diinginkan, semakin banyak nilai yang harus dicapai. Pencapaian nilai minimum ini mencerminkan seluruh rangkaian baik dari perencanaan salah satunya desain dan tata letak, untuk pembangunan Rusunawa Green Building yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada saat ini mungkin hanya bisa menerapkan pola green building dari segi tata letak bangunan terhadap matahari dan arah angin, sehingga pemakaian energi listrik dapat lebih efisien ka­ rena Rusunawa yang dibangun saat ini masih Rusunawa dengan prototype. Selanjutnya penyiapan bahan bangunan/material ba­ ngunan, pembangunan dan teknologinya serta berlanjut hing­ga pengoperasian dan pemeliharaannya, misalnya terdapat sis­­tem

pembuangan dan daur ulang terhadap air bekas atau air lim­­bah, sistem daur ulang sampah, dan lain-lain. Dengan semua kriteria yang dipersyaratkan untuk men­ dapatkan tingkatan predikat, maka ada baiknya sembari mem­ per­siapkan segala persyaratan setiap tahapnya, Kementerian Pe­ kerjaan Umum dan Pemerintah Kota dalam hal ini Pemkot Malang mempersiapkan terlebih dahulu pemahaman terhadap UPT dan juga penghuni bagaimana hidup dengan pola green practice, misalnya mulai melakukan pemilahan pada saat pem­bua­ngan sampah, penggunaan listrik dan penggunaan air. Green building untuk hunian vertikal ini merupakan keharusan dan tidak bisa lagi ditunda, sayangnya belum banyak dukungan terutama dalam kebijakan pembiayaannya, sehingga keraguan dalam pelaksanaannya masih saja terjadi terutama karena harga satuan yang pasti lebih tinggi dari pelaksanaan sebelumnya dan jika tidak didukung kebihakan khusus akan berdampak pada anggapan pelanggaran terhadap ketentuan. Namun demikian upaya untuk menerapkan konsepsi green building sudah menjadi agenda penting yang pasti akan dilaksanakan dengan kajian yang matang dan aman baik dari segi administrasi maupun teknis. Green building untuk Rusunawa Malang yang saat awal masih sekedar impian, tapi dengan kemauan dan semangat serta dukungan dari para penentu kebijakan maka impian tersebut akan jadi kenyataan. Selain dukungan dari para penentu kebijakan (Pe­merintah Pusat dan Pemerintah Daerah), juga kerjasama yang terjalin baik dengan seluruh pihak termasuk penghuni. Dan tidak hanya Kota Malang, mungkin mimpi-mimpi akan Rusunawa Green dapat diwujudkan diseluruh Indonesia. *) & **) Staf Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

13

liputan khusus

Belajar Mengelola Air dari Negeri Singa

Dian Suci Hastuti *)

Diantara negara-negara di Asia, Phnom Penh Water Company (PPWSA) saat ini terkenal sebagai penyelenggara air minum yang mampu bangkit dari keterpurukan menjadi salah satu yang terbaik di Asia. PPWSA mampu menurunkan NRW dari 72% menjadi 5.85% dalam waktu kurang dari 20 tahun.

Intake Spingsprings Desalination Plant yang memproduksi 136000 m3 per hari.

14

I

ndonesia juga boleh berbangga dengan PDAM Palembang yang mulai dikenal di Asia sebagai salah satu PDAM yang sedang bangkit. PDAM Palembang dikenal mampu membuat pelanggannya mau membayar dengan senang hati, sehingga collection rate-nya saat ini mencapai 98%. Kebangkitan PPWSA diawali dari leadership pemimpinnya. Kisah sukses PDAM Palembang juga diawali dari leadership pe­ mimpinnya. Sedangkan Singapura mengawali kesuksesan da­lam pengelolaan air yang terintegrasi berkat kepemimpinan Lee Kuan Yew. Pembelajaran pengelolaan air minum dari berbagai Negara di Asia diwadahi dalam Temasek Foundation Water Leadership Programmen yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 6 – 17 Mei 2013. Ini merupakan program kerjasama antara Lee Kuan Yew School of Public Policy – National University of Singapore, Temasek Foundation, dan Public Utility Board (PUB).

liputan khusus Program yang diselenggarakan selama dua minggu merupakan angkatan yang keempat. Peserta pada angkatan keempat ini terdiri dari 43 orang dari 10 negara, yaitu Indonesia, India, Nepal, Philipina, China, Mongolia, Timor Leste, Kamboja, Pakistan, dan Korea. Indonesia merupakan merupakan peserta terbanyak, ter­ diri dari dua grup yang masing-masing beranggotakan lima orang yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (Badan Pen­dukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), PAM Jaya, Badan Regulator DKI Jakarta, PDAM Palembang, Bappeda Kabupaten Bandung, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kesehatan Kabupaten Bandung dan PDAM Kabupaten Bandung. Pembelajaran Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia, dan air merupakan sumber daya yang semakin lama semakin kritis ke­

tersediaannya, sehingga perlu adanya kebijakan yang mem­per­ tim­bangkan multi sektor dan dari berbagai perspektif. Kebijakan pengelolaan air sangat terkait dengan kebijakankebijakan sektor lain, misalnya pertanian, energi dan listrik, ling­ kungan, investasi, dan lain-lain. Di Indonesia, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara lang­ sung, air seringkali menjadi komoditas politik. Pengelolaan air minum di dunia, pada umumnya dilakukan oleh sektor publik. Namun, pada tahun 1990-an Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu pilihan dalam pengelolaan air minum. Hal ini dipicu oleh kenyataan bahwa pada umumnya sektor publik kurang efisien dan tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Akibatnya terjadi lingkaran setan (vicious cycle) yang semakin memperparah kondisi utilitas air minum. Setelah satu dekade berlalu, ditemukan banyak proyek PPP di dunia, dalam hal ini konsesi, mengalami kegagalan. Pada umum­

Para Peserta dari Indonesia yang terdiri dari 2 tim masing-masing 5 orang

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

15

liputan khusus

nya swasta tidak mampu memenuhi investasi yang diharapkan untuk mencapai target cakupan pelayanan yang disepakati. Pada umumnya swasta pun enggan melayani masyarakat miskin. Meskipun demikian, ada pula PPP yang dinilai cukup berhasil, yaitu di Manila dengan pihak swasta Manila Water. Disinilah diperlukan regulasi yang kuat dari Pemerintah agar PPP dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, mengingat sifat bisnis air minum yang monopoli. Dalam air minum, kita da­ pat menerapkan economic regulation (regulasi ekonomi) untuk mengendalikan lingkungan bisnis monopoli ini. Regulasi ekonomi merupakan aturan dan institusi yang me­ ngatur, memonitor, menjalankan dan mengubah tarif dan standar pelayanan yang diijinkan untuk diterapkan oleh pe­nye­lenggara air minum. Dengan adanya regulasi ekonomi, re­gulator dapat mengendalikan kenaikan tarif pada level yang wajar, sehingga tarif tidak terlalu tinggi, namun operator tetap mam­pu menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan. Regulasi ter­sebut juga harus me­ mastikan bahwa tarif tidak terlalu rendah, sehingga pelanggan tetap dapat menghemat pemakaian air sesuai ke­butuhannya. Selain itu, salah satu yang dipelajari adalah penurunan nonrevenue water (NRW). Secara teknis, program penurunan diawali dengan perhitungan water balance, sehingga dapat diketahui kehilangan sistemnya, baru kemudian dapat ditentukan rencana penangannya. Namun penurunan NRW tidak semata-mata ma­ salah teknis, namun ada dimensi-dimensi lain yang mungkin akan menjadi kendala. Materi penurunan NRW diselingi dengan role play bagaimana suatu kota (dengan para stakeholdernya) menangani sebuah operator air minum dengan NRW yang sangat tinggi sehingga tidak mempunyai dana untuk melakukan per­ baikan.

16

Foto Bawah : Para pesertaTemasek Foundation Water Leadership Programme Foto Kanan Tengah : Penyampaian Project Tim Indonesia I Foto Kanan Bawah : Paparan oleh Ek Sonn Chan tentang reformasi yang dilakukan selama kepemimpinannya di Phnom Penh Water Company (PPWSA) Foto Kiri Bawah : Simulator Marina Barrage yang berfungsi sebagai reservoir air tawar dan pengendali banjir

liputan khusus Selain itu, dalam Integrated Water Resource Management juga merupakan salah satu topik yang dipelajari. Studi kasus yang dipelajari adalah Sungai Gangga yang melalui 3 negara yaitu Nepal, India dan Bangladesh. Belajar dari Pengalaman Singapura Singapura merupakan negara-kota dengan luas wilayah 700 km2 dan jumlah populasi 4,7 juta jiwa. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi mencapai 100%. Dalam hal pengelolaan air, Singapura dapat dikatakan sangat maju. Dalam 40-50 tahun, Singapura mam­ pu mengubah dari kondisi krisis air (sehingga harus membeli dari Malaysia) hingga menjadi negara-kota berkecukupan. Pengelolaan air di Singapura mulai dari sumber air, air minum, sampai dengan pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu oleh satu institusi, yaitu Public Utility Board (PUB). PUB yang saat ini berusia 50 tahun, merupakan badan pemerintah dibawah Ke­ menterian Lingkungan dan Sumber Daya Air. Dalam pengelolaan air, Singapura menganut tiga prinsip, yaitu menangkap setiap tetesnya, mengumpulkan setiap tetesnya, dan menggunakan setiap tetesnya lebih dari sekali. Saat ini Singapura mengklaim sebagai negara yang pertama mampu menutup sik­ lus air, mulai dari sumber air, mengumpulkan, menjernihkan air dan menyuplai air minum, mengolah air limbah dan mengubah menjadi NEWater, dan mengumpulkan air hujan. Singapura mem­ punyai 4 sumber air utama, yaitu sumber air lokal, impor dari Malaysia, desalinasi, dan pengolahan air limbah. Khusus untuk instalasi desalinasi dan reklamasi air menjadi NEWater dikelola dengan mekanisme PPP, dengan modality DBOO (Design, Built, Operate, Own), dan dengan masa kerjasama 20-25 tahun. Modality ini dipilih mengingat teknologi desalinasi dan pengolahan NEWater merupakan teknologi tinggi yang di­ perkirakan sudah akan beralih ke teknologi lain dalam 20-25 tahun mendatang. Tarif air minum dan air limbah di Singapura diatur oleh Ke­ menterian Lingkungan dan Sumber Daya Air. Tarif yang di­ke­na­kan adalah tarif Full Cost Recovery (FCR). Struktur tarif meng­gunakan increasing block tariff dengan dua blok tarif untuk konsumsi domestik. Untuk konsumsi 1-40 m3, tarif air minum total adalah S$1,52/m3 (sekitar Rp.12.000/m3) dan dan untuk konsumsi >40m3, tarif air minum total sebesar S$2,03/m3 (sekitar Rp.16.000/m3). Se­ mentara untuk pemakaian non-domestik sebesar S$1,52/m3 (sekitar Rp.12.000/m3). Tarif pengolahan air limbah domestik se­ besar S$0,28/m3 (sekitar Rp.2.200/m3) ditambah S$2,80/sarana sanitasi (sekitar Rp.22.000/m3). Penggunaan struktur tarif ini mampu mengurangi konsumsi air dari 176 liter/orang/hari pada tahun 1994 menjadi 153 liter/orang/hari menjadi 2011. Sistem Pembelajaran Salah satu yang juga menarik dari Temasek Foundation Water Leadership Programme ini adalah prosesnya, dari persiapan program, pembelajaran selama dua minggu, dan adanya mo­ nitoring terhadap peserta. Program ini terkesan dipersiapkan dengan sangat baik. Persiapan dilakukan dari saat peserta mem­ buat dan mengirimkan aplikasi, kemudian seleksi peserta melalui wawancara. Metode pembelajaran selama dua minggu di kelas sangat bervariasi, kuliah dan diskusi yang menarik dari pengajar yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang air minum khususnya di Asia, game simulasi, studi kasus, dan lainlain. Para peserta yang merupakan praktisi di bidang air minum

Tips menghemat pemakaian air di NEWater Visitor Centre

membuat diskusi berkisar pada permasalahan-per­ masalahan yang ditemui di lapangan. Selain itu juga terdapat sesi kun­jungan lapangan yang memperkaya wawasan peserta tentang pe­nga­ laman Singapura dalam pengelolaan air. Pada akhir program, peserta diminta menyampaikan team project description yang merupakan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing grup selama setahun men­ datang. Project tersebut diharapkan merupakan ide dari hasil pembelajaran selama 2 minggu, dan hasilnya akan dimonitor oleh penyelenggara. Masing-masing peserta juga mempunyai tugas untuk menyebarkan ilmu yang telah diperoleh kepada rekanrekan kerja maupun kepada stakeholder lain di bidang air minum di negaranya. *) Kasubag Informasi dan Ortala, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

17

info baru

RUU Arsitek Kembali Diwacanakan Sektor properti Indonesia yang tengah berada di puncak keperkasaannya dipandang sebagai peluang besar bagi arsitek Indonesia untuk menunjukkan keahliannya. Arsitek nasional semestinya dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

P

eluang tersebut mutlak harus dimanfaatkan. Karena potensi nilai atau tarif konsultasi arsitektur lebih dari Rp 5 triliun dari total nilai proyek properti yang dikembangkan hingga kurun 2015 mendatang, yaitu saat pasar bebas ASEAN diberlakukan. Pasar bebas ini seolah karpet merah bagi lancarnya “invasi” arsitek asing mengambil “periuk nasi”. Di sisi lain, hal itu sekaligus lampu kuning yang membahayakan eksistensi arsitek Indonesia.

18

Foto Atas : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Guratno Hartono menjadi narasumber dalam dialog RUU Arsitek di Balak Kartini akhir Mei lalu. Foto Bawah : Arsitektur dengan pendekatan kearifan lokal dalam Penataan Kawasan Pasar Ngasem Yogyakarta oleh Ditjen Cipta Karya

Saat ini saja, sudah banyak firma arsitektur asal Singapura yang beroperasi di Indonesia. Belum lagi gerilya yang dilakukan beberapa firma dari Spanyol, Amerika Serikat, dan Australia. Untuk itu, diperlukan proteksi menyeluruh dan strategis guna mempertahankan daya saing dan daya tawar (bargaining position) arsitek Nasional berupa Undang-Undang Arsitek. Namun, hingga kini arsitek nasional bekerja dan berkarya tanpa dinaungi kekuatan payung hukum sebagai pendukung

info baru eksistensi mereka. Pasalnya, DPR RI tak kunjung mengesahkan RUU Arsitek yang sudah bolak-balik dikonsultasikan. Lama tidak berdengung, rancangan Undang-Undang Arsitek kembali diwacanakan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Arsitek Untuk Bumi” yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia di Balai Kartini Jakarta, akhir Mei lalu. Seminar sehari tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya; Anggota IAI yang juga Pimred Majalah ArchitectsPlus Budi A Sukada, Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Medi Herlianto, Budayawan Taufik Razen dan Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur PBL Guratno Hartono. Dalam kesempatan tersebut, Guratno menyambut baik wacana tentang penyusunan RUU Arsitek ini. Guratno menjelaskan, ter­ dapat dua undang-undang yang terkait dengan RUU Arsitek. Pe­ r­tama adalah UU Jasa Konstruksi yang mengatur pengguna jasa konstruksi. Kedua adalah UU Bangunan Gedung yang mengatur pembangunan gedung dimana didalamnya memerlukan peran arsitek yang harus bertanggung jawab atas bangunan yang di­ rancangnya. “Untuk itu undang-undang ini sangat penting,” kata Guranto. Lebih lanjut menurutnya, sejak diwacanakan 2008 lalu pe­ merintah dalam hal ini Ditjen Cipta Karya KemenPU telah me­ nindaklanjutinya dengan membuat Daftar Inventarisasi Ma­salah (DIM) yang merupakan salah satu rangkaian dari pe­nyu­sunan UU. RUU ini merupakan inisiatif dari DPR, sehingga dalam prosesnya akan menjadi lebih mudah. Untuk itu, Guratno berharap kegiatankegiatan seminar seperti dapat diperbanyak untuk memperkaya rumusan draf RUU supaya lebih baik. “Perlu adanya roadshow dan sosialisasi untuk menambah pengayaan dalam materi RUU Arsitek. Secara informal mungkin itu yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendapatkan RUU yang berkualitas,” kata Guratno. Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

mengatakan, pihaknya sangat mendukung RUU Arsitek untuk menjadi undang-undang. Namun, posisi RUU Arsitek saat ini tidak masuk dalam prioritas tahunan pembahasan UU di DPR. “Mengapa tidak masuk? Saya pikir karena arsitek maupun asosiasi-asosiasi arsitek di Indonesia saat ini kurang komunikasi dengan DPR. Sementara di DPR banyak sekali RUU yang juga prioritas untuk dibahas,” kata Sonni. Dia menambahkan, seharusnya dari pihak arsitek harus per­ banyak konsolidasi serta mengirimkan inisiator untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Selain itu, hal penting yang harus dapat dijawab oleh perwakilan arsitek adalah apa kepentingan dari UU Arsitek tersebut. Sebab, UU harus mementingkan semua golongan masyarakat. Bukan satu golongan saja. “Kami akan upayakan untuk jadi prioritas tahunan. Karena kami berharap dengan adanya UU Arsitek bisa lebih menggairahkan profesi arsitek di Indonesia, sebab ada payung hukum dan penghargaannya, tidak hanya sekadar urusan sertifikasi,” jelasnya. Menurut Budi A Sukada, sebelumnya RUU Arsitek pernah masuk dalam 10 besar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun seiring dinamika perpolitikan saat itu RUU Arsitek turun menjadi urutan ke 140. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada arsitek di Indonesia terutama di daerah untuk kembali menggaungkan kembali pembentukan RUU Arsitek ini. “Dulu ada anggota DPR yang berasal dari arsitek, sekarang sudah pindah. Untuk itu mari kita dorong kembali agar RUU Arsitek ini menjadi prioritas,”kata Budi. Sementara itu, Budayawan Taufik Razen mengingatkan agar unsur-unsur arsitek tradisional jangan dilupakan dalam RUU Arsitek nantinya. Ia melihat saat ini bangunan-bangunan yang ada di Indonesia kurang memasukkan kearifan lokal di dalamnya. (Teks : Danang/berbagai sumber)

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

19

Kualitas Pengelolaan Rumah Negara Golongan III Perlu Ditingkatkan Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

R

umah adalah kebutuhan dasar bagi manusia, apalagi bagi yang telah berkeluarga. Mahalnya harga rumah adalah kendala utama yang mempengaruhi daya beli Pegawai Negeri. Laju pertumbuhan harga ru­ mah yang melebihi pertambahan penghasilan me­ reka membuat harapan untuk bisa memiliki hunian yang layak tak lebih dari mimpi belaka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang perumahan. Untuk mem­bang­ kitkan semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah dan Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi. Jika ditarik ke belakang kebijakan untuk memenuhi ke­ butuhan perumahan bagi pegawai negeri telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Melalui Burgerlijke Woningregeling (BWR) staatsblad 1934 Nomor 147 dan Undang- Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negara kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Di­ rektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ingin memastikan pengelolaan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan dengan tertib, mempunyai kepastian hukum, transparan, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mempunyai kepastian nilai. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, rumah negara ter­ masuk dalam barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Demikian disampaikan Direktur PBL, Guratno Hartono, saat membuka Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara

20

http://u.indo.fm/i/6O4do.jpg

info baru

golongan III hari ini (23/4) di Batam. Sosialisasi dan Workshop ini diikuti oleh pejabat yang bertugas mengelola Rumah Negara di instansi vertikal (SKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan 10 (sepuluh) dinas teknis provinsi yang membidangi Rumah Negara di wilayah Sumatera. Dikatakan, dinamika pengaturan nasional yang mengatur rumah Negara semakin berkembang. Hal itu ditandai dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di­namika tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian ter­ hadap dua hal, yaitu peraturan pelaksanaan pengelolaan, dan juga penyesuaian pada aspek kelembagaan dan organisasi pe­nge­lo­ laan. “Peningkatan kualitas pembinaan penatausahaan dan pe­ ngelolaan Rumah Negara menjadi sangat penting dan mendesak, bukan hanya karena adanya dinamika perubahan pe­ngaturan, tetapi terlebih karena terkait dengan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para penghuni rumah negara golongan III,” ujar Guratno. Dijelaskan, berdasarkan peraturan tersebut di atas, Direktorat PBL, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah ditunjuk Menteri Pe­ kerjaan Umum (selaku Pengguna Barang Rumah Negara Go­ longan III) sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk mengelola dan mengadministrasikan Rumah Negara Golongan III yang ber­ada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Guratno menambahkan, rumah negara digolongkan statusnya menjadi tiga, yaitu Rumah Negara Golongan I, II, dan III. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut. Hak penghunian rumah golongan ini terbatas selama pejabat bersangkutan memangku jabatan. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mem­ punyai hubungan yang tak terpisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri, dan apa­bila pegawai besangkutan telah berhenti atau pensiun rumah tersebut dikembalikan kepada negara. Sementara Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang disewa beli oleh penghuni yang memenuhi syarat. “Kami memandang perlu untuk melakukan peningkatan kua­ litas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan Rumah Ne­gara, peningkatan pemahaman, kesadaran dan kemampuan pe­tugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk me­ning­katkan kom­ petensi dalam menunjang layanan yang akan di­berikan,” pung­­kas Guratno. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat

info baru Jenderal Cipta Karya mengakhiri rangkaian sosialisasi dan workshop pengelolaan Rumah Negara Golongan III. Gabungan acara yang diawali di Batam (23/4) dilanjutkan di Denpasar (20/5) untuk kemudian diakhiri di Makassar (28/5). Dalam rangkaian akhir di Makassar ini juga secara khusus mengundang narasumber dari Direktrorat Jenderal Kekeyaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang memaparkan penatausahaan asset dan Pene­rima­ an Negara Bukan Pajak (PNBP) Rumah Negara golongan III. Dalam arahan pada penutupan workshop dan sosialisasi ter­ sebut, Kasubdit Pengelolaan Pembangunan Gedung dan Rumah Negara (PGRN) Dit. PBL, J. Wahyu K., menyimpulkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara Golongan III. Pertama, kurangnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Provinsi yang membidangi rumah Negara. Kedua, masih ada ketidakselarasan persepsi mengenai teknis ad­ ministrasi pengelolaan yang mempengaruhi mutu layanan Ru­ mah Negara. Ketiga, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Ba­ rang Milik Negara berupa Rumah Negara Golongan III dan PNBP Rumah Negera dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pe­kerjaan Umum. Melatih 37 Tenaga Pelaksana bidang PBL Selain sosialisasi pengelolaan rumah Negara, dalam rangkaian acara tersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melatih 37 tenaga pelaksana bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan di wilayah timur Indonesia. Pembinaan teknis tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pe­ mrograman, konstruksi, sampai dengan tahap pemanfaatan hasil konstruksi. “Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jum­ lah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya,“ ujar Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono saat mem­ buka Pembinaan Teknis Tenaga Pelaksana bidang Penataan Ba­ ngunan dan Lingkungan, di Denpasar (20/5).

Foto Kanan Atas & Bawah : Suasana Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III. Foto Kiri Bawah : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono memberikan sambutan dalam Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III.

Guratno menambahkan, kualifikasi dan kinerja konstruksi yang belum sesuai harapan itu tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pe­ manfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang di­ harapkan. Di sisi lain menurutnya, kesadaran hukum dalam pe­ nye­ lenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, ter­ masuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penye­dia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini untuk dapat me­ wujudkan ba­ ngunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Dalam acara pendidikan dan pelatihan ini, selain diberikan materi mengenai pelaksanaan pengawasan konstruksi di la­ pangan, juga akan diberikan evaluasi dan ujian sebagai tolok ukur pengetahuan dan kemampuan serta kompetensi yang telah di­ peroleh para peserta selama pendidikan dan pelatihan ini. (Teks : Buchori)

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

21

info baru

Jambore Sanitasi 2013

Agendakan Rekor Muri Jambore Sanitasi 2013 akan digelar akhir Juni nanti di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Hingga akhir Mei ini, proses seleksi duta sanitasi sedang berlangsung secara bertahap di tiap provinsi. Berdasarkan laporan terakhir, sudah 25 Provinsi dari 33 provinsi telah selesai memilih calon-calon Duta Sanitasi untuk bertarung di tingkat Nasional.

22

S

ama dengan proses tahun sebelumnya, setiap pro­ vinsi mengirimkan enam siswa, 3 siswa untuk jua­ra lomba poster dan 3 siswa untuk juara karya tulis. Para juara juga dituntut mampu mempresentasikan karya­ nya dalam rangka penyuluhan tentang sanitasi. Tahun ini, tema yang diusung yaitu “Bersama Kita Peduli Sanitasi dan Air Minum”. Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya telah menyiapkan 10 Agenda dalam rangka Jambore Sanitasi nanti. Salah satu agenda yang menarik yaitu pemecahan Rekor Muri untuk “Pementasan Musik dengan Atribut Topi Daur Ulang terbanyak”. Acara ini akan diikuti oleh 198 Duta Sanitasi 2013, 1500 anak SD dari sekolah swasta terkemuka dan sekolah negeri se-Jakarta dan 250 anak sanggar seni (anak SD).

info baru

para Duta Sanitasi. Dalam ke­ Secara rinci agenda sempatan ini juga akan di­ tersebut adalah; pertama, nobatkan Duta Sanitasi Na­ workshop dan talkshow. Ke­ Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sional 2013. giatan ini bertujuan untuk Keempat, kunjungan ke mempersiapkan peserta da­ peserta dalam menjalankan tugasnya sebagai Kementerian Pendidikan dan lam menjalankan tugasnya Duta Sanitasi di daerah masing-masing. Selain Kebudayaan. Inti dari acara se­bagai Duta Sanitasi di dae­ itu acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan ini adalah kunjungan dan rah masing-masing. Selain silaturahmi dengan Menteri itu acara ini juga bertujuan pemahaman Duta Sanitasi mengenai peran Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan pe­ ma­ vital sanitasi dan kualitas air dalam kehidupan untuk mendapatkan pesan haman Duta Sanitasi me­ dan pembekalan dari menteri. ngenai peran vital sanitasi dan serta pentingnya mengkampanyekan pesan Kelima, kerja lapangan kualitas air dalam ke­hidupan kepedulian sanitasi. di Tanjung Pasir Kabupaten serta pentingnya meng­­kam­ Tangerang. Kegiatan ini me­ru­ panyekan pesan ke­pe­du­lian pakan aksi para duta sanitasi sanitasi. dalam melakukan pe­nyuluhan Kedua, pemilihan Duta Sa­ di lapangan yang berkaitan nitasi Nasional. Acara pun­cak tingnya Jambore Sanitasi ini akan diikuti oleh 198 anak-anak ting­katan SMP dengan upaya penyadaran masyarakat terhadap pen­ dari 33 provinsi seluruh Indoensia yang merupakan pemenang sanitasi. Lomba Poster dan Lomba Karya Tulis serta Penyuluhan Jambore Keenam, pentas kesenian daerah. Pentas kesenian ini di­ Sanitasi tingkat provinsi. Para peserta akan dinilai oleh Tim Juri. bawakan oleh peserta dari masing-masing provinsi. Disalurkan Penobatan Duta Sanitasi Nasional rencananya akan dilakukan oleh untuk menyalurkan jiwa seni yang terkait sanitasi, serta me­ meriahkan acara makan malam. Dalam pentas ini akan dipilih Ibu Negara Ani Yudhoyono. Ketiga, silaturahmi dengan Ibu Ani Yudhoyono. Dalam acara se­jumlah pentas terbaik oleh peserta untuk tampil kembali pada ini akan ada penyampaian pesan sanitasi oleh Ibu Negara dan malam penutupan jambore.

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

23

info baru Ketujuh, wisata dan aksi simpatik di Ancol. Bekerja sama dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol, konsep kegiatan berupa kampanye perilaku peduli sanitasi. Para duta akan dibagi dalam kelompok untuk melakukan Gerakan Ancol Bersih dan Adviser buang sampah. Kedelapan, Gema “Indonesia Peduli Sanitasi”. Dalam acara inilah akan ada pemecahan rekor Muri untuk “Pementasan Musik dengan Atribut Topi Daur Ulang”. Dalam acara ini juga dimerihakan oleh Bazaar produk daur ulang dan display program SIKIB. Kesembilan, Pameran Sanitasi. Pameran ini akan diikuti oleh beberapa stakeholder baik pemerintah maupun swasata. Tujuan acara ini adalah untuk memberikan informasi dari masing-masing daerah mengenai keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam kepedulian mereka terhadap sanitasi dan air minum. Selain itu juga sebagai sarana edukasi bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai praktek - praktek pengelolaan sanitasi untuk mencapai ketahanan air dan penyehatan lingkungan. Kesepuluh, Media Writing Contest. Kegiatan ini telah di­ laksanakan sejak tahun 2010. Tujuan kegiatan ini adalah men­ dorong partisipasi kalangan jurnalis dalam melakukan kam­panye perubahan perilaku yang berkaitan dengan sanitasi melalui karya tulis jurnalistik. Tema yang diangkat yaitu “Peduli Sanitasi dan Air Minum Untuk Mewujudkan Permukiman Layak Huni”. Dewan Juri berasal dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Ahli Bahasa, Wartawan Senior dan Aliansi Jurnalis Independen. Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi dalam konferensi pers ke­gia­­tan Jam­bore Sanitasi 2013 di Gedung PU Jakarta mengatakan, Jam­­bo­­re Sanitasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk

Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi saat memberikan penjelasan kepada wartawan terkait Jambore Sanitasi 2013

mendorong percepatan pencapaian MDGs 2015. Jambore Sanitasi merupakan kegiatan community outreach untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku ma­syarakat terhadap sanitasi. “Sejak 2008, Jambore Sanitasi sudah menciptakan sebanyak 680 duta sanitasi dan air minum dari siswa di tingkat SMP. Dari 680 duta tersebut, sekitar 82 % sudah menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di sekolahnya masing-masing. Sekitar 70 % sudah mengampanyekan ke sekolah-sekolah lain. Sebanyak 48 % sudah ke tingkat kota dan kabupaten dan sebanyak 40 persen telah diwawancarai oleh sejumlah media,” jelas Imam S. Ernawi. Ia menambahkan, Jambore Sanitasi ini merupakan kegitan non reguler dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dengan cara mendayagunakan generasi muda sebagai agen perubahan. Para generasi muda ini dibekali dengan pemahaman tentang tingkah laku yang pro terhadap sanitasi untuk menjadi Duta-Duta Sanitasi. “Kalau program-program re­ guler itu berupa pembangunan fisik sarana infrastruktur, jam­ bore sanitasi ini merupakan kegiatan non reguler yang intinya mensosialisasikan tentang sanitasi kepada masyarakat,” kata Imam. Jambore Sanitasi 2013 merupakan pelaksanaan Jambore ta­ hun ke-5 yang mengangkat tema “Bersama Kita Peduli Sanitasi dan Air Minum. Sebanyak 198 Duta Sanitasi Provinsi dan 66 Pen­ damping dari 33 Provinsi akan mengikuti acara ini. Seleksi Duta Sanitasi di Provinsi Seleksi Duta Sanitasi yang diadakan di tiap provinsi bekerjasama dengan SIKIB (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu) dalam rangkaian acaranya. Di tiap provinsi para anggota SIKIB ini me­ mantau, memberi arahan kepada para calon-calon Duta Sa­nitasi dan mencanangkan Gerakan Indonesia Berserri (Bersih Se­­hat Ra­ mah Lingkungan, Rapi dan Indah). Pencanangan Gerakan Berserri ini ditandai dengan pe­man­­ cangan papan slogan “Gerakan Indonesia Berserri” oleh Ibu-ibu anggota SIKIB. Di Provinsi Bangka Belitung, Ibu Nafsiah Dahlan

24

Iskan mengatakan, pemilihan kungan sekitarnya (ke­ luarga Duta Sanitasi Provinsi Bangka dan sekolah) dan masyarakat Be­ litung serta pemancangan se­ suai dengan ilmu dan “Siapapun yang terpilih menjadi duta biarlah papan slogan Gerakan In­ pengalaman yang telah bukan menjadi predikat saja tetapi yang donesia BerSeRRi ini bertujuan didapat selama me­ngi­kuti terpenting penerapan perilaku hidup bersih untuk meningkatkan kegiatan Jambore merupakan. kepedulian ma­sya­rakat dan sehat dilingkungannya dan dapat ditularkan Ibu Meike mengajak para terhadap ling­ kungan dan siswa-siswi untuk senantiasa kepada teman-temannya. Walau nantinya tidak peduli terhadap lingkungan kesehatan demi terciptanya Indonesia yang Bersih, Sehat, sekitar agar Indonesia terpilih menjadi duta sanitasi tahun ini, namun Ramah lingkungan, Rapi dan BerSeRRi (Bersih Sehat Rapi anak-anak tidak boleh kecewa tetapi tetap Indah. “Kegiatan Gerakan Ra­mah Lingkungan Indah) ini Indonesia BerSeRRi melalui menjadi duta bagi diri sendiri dan lingkungannya,” mampu terwujud di tahunperan penting anak – anak tahun yang akan datang khu­ se­bagai agen perubahan dan susnya di Provinsi Sulawesi peran perempuan sebagai Utara. Umi Usman, Istri Wakil Menteri Pertanian penggerak masyarakat, “ung­ Di Kupang NTT, Ibu Umi kapnya. Usman selaku Istri Wakil Di Provinsi Gorontalo, Menteri Per­tanian menjelaskan selain meninjau pemilihan bahwa Gerakkan Indonesia Duta Sa­nitasi disana, Ibu Lies Djoko Kirmanto didampingi Direktur BerSeRRi (GIB) di­laksanakan secara Nasional untuk mewujudkan PPLP Kementerian PU Djoko Mursito dan ibu-ibu SIKIB melakukan Indonesia yang Bersih, Sehat, Ramah Lingkungan, Rapi & Indah peletakkan batu pertama pembangunan MCK di Dusun Tahu­ bertujuan untuk memotivasi dan memberikan dorongan lito, Desa Botugo Bungo, Kec. Kwandang, Gorontalo Utara. kepada masyarakat agar semakin peduli dalam menyehatkan Pembangunan MCK tersebut sangat diperlukan karena buruknya lingkungannya. sanitasi didearah tersebut, rata-rata masih belum mempunyai Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya WC di rumah dan masyarakat masih ada yang Buang Air Besar bersama dan tindakan nyata dengan sasaran lokasinya mencakup Sembarangan (BABS). “Bangunan SANIMAS ini nantinya akan seluruh fasilitas Publik seperti Rumah Sakit, sekolah, bantaran kali, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada lagi yang BABS rumah ibadat, obyek wisata, ruang terbuka hijau, dll. (Buang Air Besar Sembarangan), lingkungan menjadi sehat “, ujar “Siapapun yang terpilih menjadi duta biarlah bukan menjadi Duta Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 di depan ibu-ibu predikat saja tetapi yang terpenting penerapan perilaku hidup SIKIB sebelum dimulainya acara peletakkan batu pertama. bersih dan sehat dilingkungannya dan dapat ditularkan kepada Di Manado, Ibu Meike Suswono berharap dengan terpilihnya teman-temannya. Walau nantinya tidak terpilih menjadi duta sa­ Duta Sanitasi 2013 maka mampu menciptakan agen perubahan nitasi tahun ini, namun anak-anak tidak boleh kecewa tetapi te­tap perilaku masyarakat khususnya dalam pembangunan bidang menjadi duta bagi diri sendiri dan lingkungannya,” katanya. sanitasi dan mampu me­nyampaikan pesan sanitasi ke­pada ling­ (Teks : Danang)

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

25

info baru

Memantapkan Tekad

Jalankan PAMSIMAS II Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya secara resmi memulai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tahap kedua dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, Rabu 29 Mei 2013.

P

rogram PAMSIMAS II akan dilaksanakan secara me­ nyeluruh di 32 Provinsi dengan sasaran 219 ka­ bupaten/kota. Pada tahap awal di tahun 2013 ini, PAMSIMAS II akan dilaksanakan di 96 Kabupaten /Kota yang sudah siap. Sedangkan untuk 123 kabupaten/ kota lainnya sedang dalam proses persiapan, dan diharapkan tahun 2014 sudah dapat dimulai pembangunan fisiknya. “Program PAMSIMAS ini akan terus didorong untuk menjadi arus utama dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang berkelanjutan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum

26

Djoko Kirmanto saat membuka Rakornas PAMSIMAS II yang di­ hadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat, para Bu­­ pati dan Walikota beserta jajarannya. Djoko Kirmanto juga menyatakan sudah banyak bukti menunjukkan bahwa akses air minum dan sanitasi menjadi

info baru kunci dari derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Be­ berapa kejadian luar biasa seperti penyakit diare, typhus, kolera dan penyakit sejenisnya, merupakan dampak langsung akibat rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan layak. Data BPS pada akhir tahun 2011 menunjukkan akses aman air minum secara nasional telah mencapai 55,04%, dan akses sanitasi 50,04%. Ini berarti hampir separuh bangsa Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa masih cukup rentan terpapar penyakit seperti di atas. Sementara sasaran jangka menengah yang perlu diwujudkan sesuai dengan target MDGs tahun 2015 adalah capaian akses aman air minum sebesar 68,87 % dan sanitasi yang layak sebesar 62,41%. Artinya ada gap yang cukup besar, yaitu sekitar 13% untuk akses aman air minum, dan sekitar 12% untuk sanitasi yang layak. Program PAMSIMAS ini secara nyata telah meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi. Pada pelaksanaan PAMSIMAS I yang dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, capaian akses aman untuk air minum sebanyak 5,09 juta jiwa atau setara 2,1% penduduk Indonesia, sedangkan untuk sanitasi yang layak capaiannya sebanyak 5,81 juta jiwa atau setara dengan 2,4% pen­ duduk Indonesia. Djoko Kirmanto juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah ka­bu­paten/ kota maupun dari masyarakat. Unjuk kerja yang baik ini, dia meminta seluruh pihak untuk mempertahankan dan terus me­ ningkatkan pelaksanaan PAMSIMAS. Sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kota

yang telah melaksanakan PAMSIMAS I dengan baik, Pemerintah telah menyediakan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) pada tahun anggaran 2013 yang dapat digunakan untuk pengembangan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang telah dibangun sebelumnya melalui PAMSIMAS. Sebanyak 16 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai penerima hibah dengan total bantuan sebesar Rp 11,2 Miliar. Demikian pula untuk desa-desa yang memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan PAMSIMAS I, disediakan pula Hibah Insentif Desa (HID) untuk optimalisasi dan pengembangan pe­ layanan air minum dan sanitasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Optimis Capai Target MDG’s Sanitasi dan Air Minum Djoko Kirmanto menyatakan optimis target capaian Millenium Development Goals (MDG’s) di tahun 2015 untuk air minum dan sanitasi dapat tercapai. “Untuk mencapai MDG’s di tahun 2015, sanitasi harus mencapai angka (layanan) 62,41 persen sedangkan pelayanan air minum 68,87 persen ini berarti air minum tinggal 13 persen dan sanitasi 12 persen. Saya optimis 2015 bisa terkejar,” kata Djoko kepada beberapa awak media. Diketahui bahwa saat ini Data BPS di akhir tahun 2011 me­ nunjukkan akses aman air minum secara nasional telah men­ca­pai 55,04 persen dan akses sanitasi 50,04 persen. Sebelumnya, Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Di­ rektorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU Danny Sut­ jiono menjelaskan bahwa program Pamsimas merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target MDG’s di sektor air minum dan sanitasi, khususnya untuk wilayah pedesaan dan

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

27

info baru daerah pinggiran perkotaan yang belum dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan pelaksanaannya berbasis sum­ ber daya masyarakat. “Pelaksanaan program pamsimas I yang didukung oleh dana pinjaman bank dunia sebesar USD 137,5 juta, hibah pemerintah Australia USD 46,4 juta dan pemerintah Indonesia sendiri sebesar USD 101 juta telah dimulai dari 2008,” tambah Danny. Danny mengatakan bahwa hingga tahun 2012, yang me­ rupakan akhir dari pelaksanaan fisik program pamsimas I, pem­ bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis ma­ syarakat telah dilakukan di 6.855 desa. “Yang terdiri dari 6.262 desa yang dibangun dengan dana bersama Pamsimas, dan 593 desa implikasi yang dibangun sendiri oleh dana pemerintah kab/kota yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Pamsimas ini,” tambah Danny. Hasil dari program Pamsimas tersebut, Danny mengatakan telah memberikan akses aman air minum untuk 5,69 juta jiwa atau setara 2,1% dari penduduk Indonesia serta sanitasi yang layak sebanyak 5,81 juta jiwa atau setara 2,4 % penduduk Indonesia. Asosiasi SPAMS ‘Tirta Nusantara Lestari’ Pada acara yang sama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan “Tirta Nusantara Lestari”. Forum Asosiasi SPAMS Perdesaan ber­ anggotakan asosiasi SPAMS dari 102 kabupaten/kota dan 1 provinsi (Sumatera Selatan), dan diketuai oleh Sardi. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya kukuhkan Saudara-Sau­ da­ra sebagai Dewan Pengurus Pusat Aosisasi Pengelola Sistem

28

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi “Tirta Nusantara Lestari”,” ucap Djoko Kirmanto di hadapan 12 pengurus DPP SPAMS Perdesaan. Sebelumnya, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono menjelaskan, kinerja Badan Pengelola Sa­ rana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) yang baik tidak hanya mampu memelihara prasarana dan sarana yang ada, namun diharapkan mampu mengembangkan prasarana tersebut secara mandiri. “Dengan memperhatikan tantangan dan strategi tersebut maka keberadaan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan baik di tingkat pusat dan provinsi menjadi cukup penting agar penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan dapat terus ber­ kelanjutan,” kata Danny. Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Imam Santoso Ernawi dalam evaluasinya meminta agar pembinaan ke­ pada masyarakat pengelola air minum dan sanitasi di per­ desaan lebih ditingkatkan, terutama pada tahap pengelolaan. “Ke­ lompok masyarakat pengelola perlu mendapat bimbingan yang intensif untuk administrasi, penerapan tarif, serta operasi dan pemeliharaan, sehingga pelayanan air minum dapat ber­ke­ lanjutan,” katanya. Ia juga meminta komitmen pembiayaan untuk BLM dan rep­ likasi Pamsimas oleh pemerintah kabupaten/kota perlu di­ per­ tahankan konsistensinya, sehingga ke depan, sasaran pro­gram da­­­pat dicapai lebih baik. Mengenai pelaksanaan program Pamsimas di kawasan yang sulit air baku, seperti di kawasan pantai dan kawasan lahan gambut, ia mengharapkan terus dicari inovasi teknologi tepat guna untuk pelaksanaannya, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara merata di setiap kawasan permukiman di Indonesia. (Teks : Buchori)

inovasi

SPM bidang PU dan Penataan Ruang

Masih Jadi Tugas Berat Pemda Sunarjo *)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan bersamaan dengan era reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang secara implisit merupakan embrio kebijakan SPM.

S

PM bidang Pekerjaan Umum telah diwadahi dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wa­jib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sebagai sebuah kebijakan, SPM sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan menteri terkait. Hingga saat ini SPM masih mencari bentuk dan sosialisasi yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun upaya ini sangat diperlukan guna menyamakan pemahaman antara perumus kebijakan, pelaksana di lapangan yang tentunya disesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

29

inovasi berbagai bidang pembangunan di daerah. SPM juga diharapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM, khususnya di Bidang Cipta Karya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai peran penting untuk mewujudkan per­ mukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Lingkup pe­ na­ nga­nan bidang Cipta Karya tidak hanya mencakup di per­kotaan namun juga meliputi perdesaan. Diharapkan pula pem­bangunan Ditjen Cipta Karya dapat mengisi dan berperan da­lam pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kota, baik pada pola ruang (Bangkim dan PBL), maupun struktur ruang (Air Minum dan Sanitasi) sehingga per­ mukiman yang layak huni dan berkelanjutan dipandang se­bagai suatu entitas. Permasalahan Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar daerah terkait dengan implementasi/pelaksanaan kebijakan stan­ dar pelayanan minimal, antara lain : 1. Jenis pelayanan dan indikator yang ditetapkan belum ber­ dasarkan pembagian kewenangan yang jelas sehingga su­lit diimplementasikan dan diukur; 2. Belum samanya pemahaman dan belum sinerginya upaya im­ plementasi pelaksanaan SPM; 3. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM; 4. Masih kurangnya pelaksanaan sosialiasi dan pengembangan kapasitas dari Kementerian PU dengan Kementerian Dalam Negeri kepada daerah, termasuk kepada Bappeda dan DPRD dalam penerapan SPM di daerah; 5. Masih lemahnya komitmen daerah dalam rangka mencapai progress SPM Bidang Pekertaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

SPM bidang Cipta Karya SPM bidang Cipta Karya berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2010 terdiri dari empat jenis pelayanan dasar, yaitu : (i) air minum; (ii) penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan); (iii) penataan bangunan dan lingkungan; dan (iv) penanganan permukiman kumuh perkotaan, serta mencakup delapan indikator pencapaian dan ditargetkan pada tahun 2014. Dalam implementasi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Pe­ nataan Ruang di lapangan sebagian besar kabupaten/kota me­ ngalami kesulitan. Mereka kesulitan memperoleh data, alat ukur, atau karena belum memahami benar tentang indikator yang ingin dicapai. Karena itu dipandang perlu untuk disosialisasikan secara berkelanjutan kepada Pemda guna mendorong pe­nyu­ sunan progres SPM. SPM juga merupakan alat perencanaan dan pemrograman bagi daerah yang didasarkan atas pencapaian

30

Tindak Lanjut 1. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dan bekerja sa­ ma dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong dae­rah agar segera dapat menyusun laporan pencapaian SPM Bi­dang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2013 ini mem­­programkan untuk memfasilitasi daerah kabupaten/kota dalam rangka menyusun laporan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 3. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Biro Hukum juga akan segera memfinalkan review Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih mudah dipahami/sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat di­ pertanggungjawabkan. 4. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Ke­men­ terian Dalam Negeri dalam rangka melakukan sosialisasi dan peningkatan pengembangan kapasitas daerah dalam rangka untuk mengimplementasikan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke daerah, baik di provinsi mau­pun ka­ bupaten/kota. *) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

inovasi

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Melalui Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Melly Septiani *)

Dalam PerMen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, pada tingkat mikro instansi, program ketujuh yang akan dilaksanakan adalah Program Penguatan Akuntabilitas. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemda. Salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan K/L untuk penguatan akuntabilitas tersebut adalah pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) organisasi yang bertujuan untuk mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

K

eberhasilan suatu organisasi terletak pada sumber daya manusianya yang secara terus menerus mem­ bentuk proses serta budaya yang secara bersamasama meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja SDM menjadi pen­ting gu­ na mencapai tujuan organisasi yang tergambar dalam rencana strategis organisasi tersebut. Salah satu konsep yang umum dipakai oleh berbagai perusahaan atau organisasi saat ini dalam mengendalikan dan meningkatkan kinerja adalah SMK. SMK adalah sistem manajemen yang berfokus pada kinerja SDM dan dirancang untuk mewujudkan tujuan organisasi tanpa mengabaikan tujuan individu, sehingga tujuan organisasi dan tujuan pegawai dapat terwujud selaras. Dari berbagai sumber dinyatakan bahwa berdasarkan definisinya Manajemen Kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performa SDMnya. Dalam manajemen kinerja, kemampuan SDM sebagai kon­ tributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara atasan dan bawahan yang lebih berdasarkan kesepakatan dibandingkan instruksi (Manajemen Partisipatif ). Namun demikian, perlu diingat bahwasanya SMK hanyalah alat untuk membantu pengambilan keputusan un­tuk perbaikan kinerja, jadi sepatutnya tidak mengabaikan ki­ nerja proses perbaikan. SMK yang dirancang haruslah bersifat dinamis dalam menghadapi perkembangan ataupun perubahan ling­ kungan organisasi.

SMK dalam Konteks Reformasi Birokrasi SMK sendiri sebenarnya bukan hal baru bagi instansi pemerintah. Sistem manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan sendiri adalah merupakan sistem perencanaan, pemrograman, pe­ngang­ garan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang ter­ integrasi antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SMK ini merupakan suatu siklus perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan evalusi kinerja serta pelaporan kinerja yang merupakan basis penilaian kinerja organisasi. Namun demikian, SMK ini belum meng­kaitkan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasinya. Kemudian, dengan dikeluarkannya PerMen PAN dan RB No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dapat disampaikan bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, diharapkan pada akhir tahun 2014 telah ada sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. SMK menjadi penting dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena merupakan instrumen operasionalisasi Renstra dengan menyediakan alat untuk me­ ngukur dan menilai, memantau kinerja, serta menyelaraskan an­ tara kinerja individu, unit kerja dan organisasi. Seperti tergambar dalam bagan 1, dalam konsep SMK yang baru, baik organisasi maupun individu/pegawai akan me­miliki siklus kinerja yang sama yang dimulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran, evaluasi hingga pelaporan kinerja. 1. Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dari manajemen kinerja, mulai dengan perumusan visi dan Misi organisasi, perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran dan fungsi-fungsi unit organisasi hingga uraian jabatan, sasaran kinerja dan rencana tindakan kinerja setiap orang di masingmasing unit organisasi. 2. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pada individu/pegawai, rencana kinerja ini berisikan uraian jabatan dan uraian tugasnya serta sasaran kinerja dari jabatan individu teraebut. Seperti halnya pada organisasi, masing-masing individu juga memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada IKU organisasi (PerMen PAN dan RB No 25/2012). 3. Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

31

inovasi PERENCANAAN STRATEGIS

KPJM

RENSTRA

RKP

PERENCANAAN KINERJA

RENJA

PBK RKA

LAKIP

Laporan Kinerja

AKUNTABILITAS

PELAPORAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA DAN PELAKSANAAN

Laporan Keuangan

Dokumen PK

Evaluasi Renja

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Evaluasi Kinerja satker (Dalam konteks PBK)

Pengukuran Kinerja (Dalam konteks LAKIP) Pengukuran Kinerja (Dalam konteks PBK)

Bagan 1 Sistem Manajemen Kinerja (Konsep Lama)

Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada PerMen PAN dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan bahwa salah satu komponen penilaian LAKIP baik untuk level Kementerian/Lembaga ataupun untuk level Unit Kerja Eselon I adalah terkait implementasi pe­ ngukuran dengan sub komponen sebagai berikut: a. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang (mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi) b. Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi (individu telah memiliki indikator (alat ukur) yang menggambarkan kinerjanya) c. Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan d. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi (pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat). PerMen PAN dan RB ini menunjukkan pentingnya pengukuran terhadap kinerja individu yang terkait dengan pencapaian kinerja organisasi bahkan hingga mensyaratkan perlunya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengukuran kinerja in­ dividu dan organisasi.

tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Pada individu, pernyataan tekad ini tercerminkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ditandatangani bersama dengan atasan langsung in­ dividu tersebut. 4. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 5. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan in­ ter­ pretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, ke­­bijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada pe­ raturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pe­langgan, dan pihak ketiga lainnya. 6. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mem­ presentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung-jawabkan.Pelaporan kinerja merupakan wujud dari akuntabilitas bagi se­ tiap instansi yang harus mempertanggungjawabkan setiap ang­­ garan yang telah dialokasikan pada unit organisasi. Laporan Kinerja akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi/individu dalam pencapaian hasil kinerja dibandingkan dengan kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun.

Tantangan Pelaksanaan SMK di Instansi Pemerintah Pada mulanya, pelaksanaan SMK banyak dilakukan oleh organisasi swasta, namun demikian SMK saat ini sudah mulai dilaksanakan dibeberapa instansi pemerintah. Tercatat Kementerian/Lembaga yang sudah melaksanakan SMK adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Berbeda dengan struktur birokrasi organisasi swasta, pelaksanaan SMK pada instansi pe­ merintah memiliki tantangan-tantangan khusus diantaranya: a. Secara umum, struktur organisasi pada instansi pemerintah cukup besar dengan aktivitas yang bermacam-macam. Hal ini menyebabkan diperlukan ketelitian dalam menghubungkan kinerja individu dengan kinerja organisasi terutama jika indikator kinerja organisasi bersifat kualitatif. b. Budaya Kerja di instansi pemerintah masih menganut pa­ radigma lama (project oriented, Asal Bapak Senang dan se­ bagainya), yang dapat menjadi kendala dalam menjadikan individu paham tentang pentingnya SMK bagi keberlanjutan jalannya organisasi. c. Pemilihan penggunaan metode pengukuran kinerja yang tepat, yang bisa menjabarkan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi. Menjadi tantangan tersendiri dalam me­ nentukan metode pengukuran yang tepat, mengingat saat ini banyak metode yang tersedia dengan berbagai ke­ung­ gungulan dan kekurangannya masing-masing. d. Penggunaan sistem teknologi informasi yang user friendly yang dapat diakses oleh masing-masing individu sebagai penilaian mandiri. e. Menghubungkan SMK ini dengan semua upaya reformasi birokrasi (area perubahan lainnya) sehingga bisa bersinergi dalam mencai tujuan organisasi.

Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2012 Dalam perkembangan selanjutnya, kinerja individu telah menjadi salah satu syarat penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kondisi Pelaksanaan SMK di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Pelaksanaan SMK di lingkungan Ditjen Cipta Karya saat ini masih menggunakan konsep SMK yang lama (bagan 1), dimana belum

32

inovasi Penetapan Kinerja

INDIVIDU/PEGAWAI

ORGANISASI

Perencanaan

TUSI

RPJM

RKP

Renstra

Renja

Perencanaan Kinerja

IKU

Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Pegawai

Rencana Kinerja Tahunan

Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

DIPPA

Pengukuran Kinerja

Evaluasi

Komitmen Pimpinan Untuk Melaksanakan Rencana Kinerja dalam Bentuk Dokumen PK

Pelaksanaan Kinerja

Hasil dan Pelaporan

RKAKL

Feedback

IKU

Komitmen Pegawai Untuk Melaksanakan RKT dalam Bentuk Standar Kerja Pegawai (SKP)

Penilaian Kinerja Pegawai

Monitoring Kinerja Pegawai

Evaluasi

Hasil Kinerja Pegawai

Feedback Bagan 2 Sistem Manajemen Kinerja (Konsep Baru)

ada keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Dari sisi kinerja organisasi, pelaksanaan siklus kinerja belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan pelaporan kinerja yang ada (LAKIP) belum menjadi feed back bagi perencanaan kinerja yang ada. Sementara dari sisi kinerja individu, pelaksanaan siklus kinerja belum sepenuhnya berjalan. Saat ini, siklus kinerja individu di lingkungan Ditjen Cipta Karya baru sebatas penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah mendasarkan pada analisa jabatan. Sementara monitoring, pengukuran serta evaluasi kinerja terhadap individu belum dimulai. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, selain memiliki tan­ tangan-tantangan yang sama, penyusunan SMK di lingkungan Ditjen Cipta Karya tahun 2013 pun memiliki tantangan lain yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: a. Belum ada pedoman penyusunan SMK tingkat Kementerian Pekerjaan Umum yang dapat mengatur keseragaman pe­nyu­ sunan SMK pada tingkat eselon 1 b. Struktur organisasi Ditjen Cipta Karya yang besar (satuan kerja hingga kab/kota) dengan aktivitas bermacam-macam (AM, PLP, Bangkim, PBL) c. Indikator kinerja Ditjen Cipta Karya yang sulit terukur (ber­ kurangnya kawasan kumuh, berkurangnya luas genangan dan sebagainya), serta d. Terdapat beberapa Eselon II yang tidak memiliki IKU organisasi (Dit Bina Program, Seditjen dan BPPSPAM) Manfaat Manajemen Kinerja yang Efektif Terlepas dari adanya kemungkinan kesulitan dalam pelaksanaan

SMK, manajemen kinerja yang efektif akan memberikan ke­ untungan yang besar bagi organisasi terutama instansi pe­me­ rintah khususnya bagi Ditjen Cipta Karya, dimana: a. SMK akan memberikan tujuan dan sasaran yang jelas bagi organisasi serta proses yang benar dalam mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan membahas tujuan dan sasaran tersebut b. SMK akan menjadi integrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh Pimpinan Organisasi dengan tujuan masingmasing pegawai c. SMK memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan organisasi d. Pengembangan ’budaya kinerja’, yang prioritas utamanya ter­ letak pada hasil daripada hanya pada aspek kosmetik fungsi organisasi, seperti penyesuaian terhadap prosedur standar. e. SMK memberikan ruang bagi pelaksanaan dialog yang ber­ kelanjutan antara Pimpinan dengan Pegawai. f. Organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan, serta g. SMK dapat mendorong pengembangan pribadi pada individu/ pegawai. Sumber Tulisan: Dari berbagai sumber khususnya Bahan Tayang Pokja Akuntabilitas (Solo – 12 November 2012) *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 05 4Tahun XI4Mei 2013

33

seputar kita

Petugas Humas Cipta Karya Dibekali Cyber Public Relations

Peserta USDRP Belajar Pengelolaan Pasar ke Mayestik dan BSD

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum membina sekitar 70 petugas kehumasan di lingkungannya untuk mendukung kampanye publik dengan pelatihan kehumasan di era cyber (Cyber Public Relations). Mereka akan menjadi tim kerja publikasi di masing-masing unit berkontribusi dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya lewat media cyber untuk mengangkat citra Ditjen Cipta Karya. Workshop yang digelar di Palembang, 22-24 Mei 2013 ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah, mewakili Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya. Peserta berasal dari unit kerja eselon 2 Ditjen Cipta Karya, Satuan Kerja Strategis, dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Pro­ vinsi seluruh Indonesia. (Teks: Buchori)

Peserta program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) belajar pengelolaan pasar dari Pasar Mayestik, Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD) dan PD Pasar Jaya Jakarta. Selain mendapatkan pengalaman langsung mengenai pengelolaan pa­ sar dari para pelaku di lapangan, peserta juga juga akan mengun­ jungi langsung pasar-pasar tersebut. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara On The Job Training (OJT) Pengelolaan Infrastruktur USDRP yang di­seleng­ garakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU mulai hari ini, Selasa (21/5) hingga lusa kedepan. Peserta berasal dari 9 ka­ bupaten/kota penerima program USDRP. Seperti kita ketahui, saat ini seluruh bangunan yang dibangun melalui USDRP telah selesai dan beberapa sudah dioperasikan. Namun, berdasarkan pengamatan CPMU USDRP, beberapa pasar yang dibangun telah menurun kualitasnya. (Teks: Danang)

Warga Cipta Karya Bicara di ‘Pecha Kucha’ Para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyambut an­ tusias ajang Pecha Kucha yang diselenggarakan di Ruang Sapta Taruna (15/5). Pada Pecha Kucha perdana ini, Ditjen Cipta Karya menjaring konsep Peringatan Hari Habitat Dunia 2013. Pecha Kucha adalah forum presentasi yang berasal dari Jepang di bidang seni, desain, dan arsitektur yang dikemas sederhana dengan teknik 20 slide tayangan dalam 20 detik. Ditjen Cipta Karya berencana menggelar Pecha Kucha setiap bulan dengan tema-tema yang dibawakan berkaitan dengan inovasi, teknologi, rancangan pengembangan dan hasil pem­ bangunan, hot topic dan lain-lain di bidang Cipta Karya. “Pecha Kucha harus terus terselenggara setiap bulan. Nanti pengaturannya perlu dikembangkan apakah memakai kursi atau lesehan. Topiknya pun harus memicu munculnya ideide kreatif karyawan Ditjen Cipta Karya. Intinya, yang dibahas

34

adalah dari kita oleh kita dan untuk kita,” tanggap Dirjen Cipta Karya Imam Ernawi di depan ratusan peserta. (Teks: Buchori)

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Semua orang Memimpikan

Hunian Layak