Sanimas dan TPS-3R Wujudkan Sanitasi Layak 100%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Edisi

05 Tahun XV Mei 2017 Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Sanimas dan TPS-3R Wujudkan Sanitasi Layak 100%

daftar isi

Edisi

05/Tahun XV Mei 2017

04 08

24

13

15 04

berita utama

08

liputan khusus

28 17

Duta Sanitasi Kampanyekan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Banjar

18

Provinsi Bengkulu Terima Rp. 11,2 Miliar Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi

PLBN Skouw, Embrio Kota Baru Perbatasan

19

Cipta Karya Dukung Layanan Air Minum RSUD M. Yunus Bengkulu

Cipta Karya Dukung Infrastruktur di 10 KSPN

20

Direktur PPLP dan Pangdam Jaya Tandatangani Kerja Sama Pembangunan SPAL Domestik

Cipta Karya Tangani Kumuh Perkotaan dengan Program Slum Alleviation

21

Kota Samarinda Mantapkan Komitmen Sebagai Kota Hijau

13

Cipta Karya Ikut Meriahkan Peringatan 2 Abad Kebun Raya Bogor

22

Cipta Karya Wujudkan Gerakan 100-0-100 Tahun 2019

14

Cipta Karya Lakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PUPR di Bogor

23

Wali Kota Gorontalo Resmikan Pemanfaatan Sanimas Smart Kota Gorontalo

Cipta Karya Siapkan Trainer Program KKN Tematik

15

Ditjen Cipta Karya Dukung Infrasrtuktur Keolahragaan

24

TPS-3R Padang Serai Bengkulu Beri Manfaat Sosial Ekonomi Masyarakat

Cipta Karya Gelar Workshop Kota Bersejarah dan Analisis Dampak Pusaka

16

Kementerian PUPR Bantu Pasokan Air Bersih​

25

10

12

Sanimas dan TPS-3R Wujudkan Sanitasi Layak 100%

info baru

02|Edisi 05Tahun XV

inovasi

Aplikasi Proses Anaerobik Fase Tunggal pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)

28

PBL Bengkulu Lengkapi Infrastruktur Kawasan Wisata Suban

30

sebaiknya anda tahu

32

lensa CK

33

34

4 Ide Kreatif Memanfaatkan Kembali Sampah Sekitarmu Menteri PUPR Kunjungi Jakabaring Palembang Pelantikan Eselon II dan Sertijab Direktur Pengembangan SPAM

seputar kita

Cipta Karya Siapkan Pembangunan TPA Regional Banjarbakula

editorial Melibatkan Masyarakat Menuju Akses Sanitasi Layak Pelindung Sri Hartoyo Penanggung Jawab Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Dwityo A. Soeranto, Adjar Prajudi, Rina Farida, Dodi Krispratmadi, Muhammad Sundoro Pemimpin Redaksi Mardi Parnowiyoto Penyunting Redaksi Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Rizqiah Darmawiasih Bagian Administrasi & Distribusi Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Kontributor Sri Murni Edi K, Taufan Madiasworo, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Marsaulina Pasaribu, Didiet A. Akhdiat, Boby Ali Azhari, Prasetyo, Ade Syaiful Rachman, Sandhi Eko Bramono, Kusumawhardani, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Airyn Saputri Harahap, Meinar Manurung Alamat Redaksi Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

http://ciptakarya.pu.go.id

T

idak terkontrolnya pertumbuhan penduduk yang terjadi dengan cepat di perkotaan maupun perdesaan berpengaruh pada tuntutan akan kesiapan infrastruktur baru khususnya yang berkaitan dengan kesehatan yaitu sanitasi. Kondisi ini berdampak juga terhadap beban bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani permasalahan sanitasi ini. Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana menjadi tidak seimbang dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang ada. Dari sinilah pemerintah mulai menyadari keterlibatan masyarakat menjadi hal yang strategis bagi keberhasilan berbagai program yang dicanangkan. Dalam hal sanitasi, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan program pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dengan pola Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R) menjadi pencetus program sanitasi yang tolak ukur keberhasilannya berdasarkan kemauan dan peran serta masyarakat. Sanimas adalah program penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di permukiman padat, kumuh, dan rawan sanitasi di perkotaan. Setelah melalui uji coba pelaksanaan selama beberapa tahun dengan hasil yang memuaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dalam mendukung replikasi dan pe­ ngembangan pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat secara nasional melalui program Sanimas. Penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat pada program ini, menjadikan masyarakat selaku aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas air limbah komunal, dengan tujuan agar infrastruktur yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. TPS-3R merupakan program infrastruktur pengelolaan sampah pada penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Program ini memfasilitasi masyarakat untuk mengurangi sampah yang dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya, melalui kegiatan reduce (merubah pola hidup konsumtif), reuse (menggunakan kembali sampah) dan recycle (mendaur ulang melalui pembuatan kompos, barang lain, waste to energy dan lain-lain). Program Sanimas berperan untuk merubah perilaku masyarakat melalui promosi PHBS, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pembangunan TPS-3R berperan dalam mengurangi beban pemrosesan akhir sampah di TPA sampah, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar TPS 3R, menambah penghasilan bagi sektor informal melalui penjualan produk samping olahan TPS 3R, serta membantu menciptakan kondisi zero waste di suatu kawasan permukiman. (Teks: Redaksi)

@ditjenck @ditjenciptakarya Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya [email protected]

Cover : IPAL Kebun Keling Kota Bengkulu

Tahun XVEdisi 05 |03

berita utama

Sanimas dan TPS-3R S

Wujudkan Sanitasi Layak 100%

Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan Gerakan 100-0-100 dengan melakukan pembangunan melalui tiga pilar, diantaranya membangun sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainase lingkungan. 04|Edisi 05Tahun XV

elain itu, untuk mencapai 100% akses sanitasi layak pada akhir tahun 2019 juga dilakukan pembangunan berbasis masyarakat seperti program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R). Kegiatan Sanimas merupakan pemberian dana bantuan pemerintah, sebagai bentuk inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan Sanimas adalah pena­ nganan air limbah rumah tangga. Dengan Sanimas, masyarakat memilih sendiri pra­ sarana dan sarana air limbah permukiman yang sesuai, membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta ikut aktif menyusun rencana aksi dan melakukan pembangunan fisik maupun membentuk Kelompok Peman­ faat dan Pemelihara (KPP) untuk melak­ sanakan pengelolaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Sedangkan, kegiatan pembangunan TPS-

3R merupakan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan ma­ syarakat, termasuk untuk masyarakat ber­ peng­ hasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan sampah dengan infrastruktur TPS-3R lebih menekankan kepada cara pe­ ngurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area per­ kantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain). Dengan dilaksanakannya kegiatan 3R ini selain dapat meningkatkan nilai guna sam­pah, diharapkan juga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pem­ rosesan Akhir (TPA) sampah. Kegiatan Sanimas dan TPS-3R bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan ke­ butuhan masyarakat, dengan tujuan me­ ning­­ katkan kualitas sumber daya air dan ling­­kungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, serta men­­dukung pencapaian universal akses sani­ tasi pada tahun 2019. Kunci sukses program Sanimas dan TPS3R adalah adanya keterlibatan pihak-pihak terkait di sektor air limbah dan persampahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sampai dengan legislatif terkait kon­

sistensi penganggaran dana APBD guna ke­ berlanjutan program Sanimas dan TPS-3R. Pelaksanaan kegiatan berbasis masyara­ kat ini, dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik itu APBN, APBD, DAK, maupun melalui sumber pendanaan lainnya. Pada tahun 2017 ini melalui pendanaan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR me­

laksanakan pembangunan Sanimas di 126 lokasi dan TPS-3R di 75 lokasi, yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa urusan wajib bersifat pelayanan dasar, termasuk di dalamnya bidang sanitasi, adalah tugas Pemerintah Daerah.

Tahun XVEdisi 05 |05

“Namun kami sadar bahwa urusan sanitasi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat, tidak terkecuali untuk program Sanimas dan TPS-3R ini. Peran dan dukungan tidak cukup dari Kementerian PUPR saja, namun juga diharapkan datang dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan tentunya dari Pemerintah Daerah,” ujar Sri Hartoyo. Dukungan besar khususnya diharapkan datang dari Kementerian Kesehatan, yaitu peningkatan peran serta sanitarian untuk dapat bekerjasama dengan para pelaksana Sanimas dan TPS-3R di daerah dalam me­ la­ kukan upaya pemicuan atau promosi ke­ se­ hatan untuk menumbuhkan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, khususnya dalam memfasilitasi kelembagaan paska konstruksi, dalam hal ini kelompok swadaya masyarakat yang mengelola pra­ sarana. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ada­lah peran serta Pemerintah Daerah dalam men­dukung pengelolaan (pengoperasian dan pemeliharaan) infrastruktur yang terbangun. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Harto­ yo menjelaskan, peran Pemerintah Dae­ rah sangat diperlukan mulai dari proses peren­ canaan, pelaksanaan, operasional dan pe­ meliharaan infrastruktur Sanimas dan TPS-

06|Edisi 05Tahun XV

3R. Peran tersebut dapat diwujudkan mela­lui penyediaan lahan, penyiapan kelembagaan, pengalokasian biaya operasional dan pe­me­ liharaan serta pendampingan dan pe­ nga­ wasan terhadap keberlanjutan infra­ struk­ tur Sanimas dan TPS-3R terbangun. Selain itu, peran swasta juga diharap­ kan mampu memberikan kontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat, selama tidak me­ ngikat.

Bantuan swasta (peran swasta) dalam membantu masyarakat melalui KPP terkait pemeliharaan sarana dapat berupa pendanaan operasional dan pemeliharaan atau pengembangan jaringan, peningkatan akses sanitasi maupun peningkatan kapasitas KPP berupa keterampilan, pengetahuan pengelolaan sarana sanitasi dan bantuan teknis pengembangan usaha. Mengingat cukup banyaknya lokasi pembangunan infrastruktur Sanimas dan TPS-3R yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini, maka diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat berperan aktif dalam progam Sanimas di setiap tahapannya, sam­ pai dengan keberlanjutan infrastruktur Sa­ nimas dan TPS-3R terbangun. Direktorat Jenderal Cipta Karya menga­ dakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Sanimas dan TPS 3R Tahun Anggaran 2017 di Bali, Selasa (23/05/2017). Peran dan fungsi masingmasing pihak dalam pelaksanaan Sanimas dan TPS-3R ini diwujudkan dalam PKS an­ tara Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) dengan Pemerintah Daerah (Bupati/Wali Kota), dimana hal ini dilakukan sudah sesuai de­ngan peraturan perundang-undangan yang me­ngatur tentang Perjanjian Kerja Sama. Kegiatan penandatanganan PKS ini dimak­­ sudkan untuk mendukung komitmen ber­­ sama antara Pemerintah Pusat dan Pe­ me­ rintah Daerah melalui pembagian tugas

dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Sanimas dan TPS-3R sehingga pelaksanaan program menjadi semakin sinergis, efektif, dan berkelanjutan. Dengan dilakukannya PKS tersebut akan memicu komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap program infrastruktur berbasis ma­ syarakat yang sudah dilaksanakan di masingmasing daerah. Selanjutnya akan ada pembelajaran yang didapat dari sharing knowledge/kisah suk­ ses untuk diterapkan baik di tingkat pusat, Pemerintah Daerah, pengelola Sanimas dan TPS 3R serta dapat menciptakan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah da­

Muara Enim, Kabupaten Lingga, Ka­ bupaten Belitung, Kota Metro, Kabu­ pa­ ten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebak, Ka­ bupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Ka­­bupaten Sumenep, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Katingan, Kota Ban­­jarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Buton, Ka­bupaten Konawe Selatan, Kabupaten Ko­nawe, Kabupaten Wakatobi, Kota Gorontalo, Kabupaten Ende, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Semarang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bum­bu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Tual, dan Kota Halmahera Barat. (Teks: Pub PLPBM/bns) lam mereplikasikan pada daerahnya masingmasing. Selain itu, diharapkan masing-masing pi­ hak dapat memenuhi hak dan kewajiban­nya sehingga keberfungsian dan keberlanjutan dari program Sanimas dan TPS-3R terbangun dapat terlaksana dengan baik. “Saya harap infrastruktur Sanimas dan TPS-3R yang nantinya di bangun dapat diman­ faatkan dan berkelanjutan untuk pe­ ning­ katan pelayanan sanitasi layak kepada ma­syarakat,” harap Sri Hartoyo. Adapun 46 kabupaten/kota yang mela­ kukan PKS yaitu, Kota Sabang, Kabu­ paten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kota Banda Aceh, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kabupaten Em­pat Lawang, Kabupaten Pagaralam, Ka­ bu­ paten Tahun XVEdisi 05 |07

liputan khusus

PLBN Skouw,

Embrio Kota Baru Perbatasan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang terletak di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Selasa (9/5/2017).

08|Edisi 05Tahun XV

P

LBN merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang yang keluar masuk batas wilayah negara. Pem­ bangunan PLBN Skouw yang merupakan pos perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, dimulai sejak 18 Desember 2015.

Presiden Jokowi menyatakan, daerahdaerah perbatasan tidak boleh dilupakan karena merupakan beranda terdepan Indo­ nesia. “Daerah perbatasan tidak boleh dilu­ pa­­kan karena merupakan beranda-be­ran­

da terdepan Indonesia. Oleh karena itu ha­ rus menjadi kebanggaan kita semuanya, ke­banggaan masyarakat Papua, kebanggaan In­donesia,” ujar Presiden Joko Widodo. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha­ dimuljono menjelaskan, dengan bero­ pe­­ rasinya gedung PLBN Skouw ini dapat me­­­­­ ning­ katkan kualitas pelayanan lintas ba­ tas negara, keamanan, dan kesejahteraan ma­ syarakat. “Saya harap juga dapat menciptakan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kota baru pada kawasan perbatasan Skouw, Kota Jayapura, Papua,” harap Menteri Basuki. Basuki mengungkapkan, salah satu du­ kungan di kawasan PLBN Skouw yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sungai Wutung dengan debet air sebesar 50 liter/detik dan baru dimanfaatkan 40 liter/detik untuk melayani 577 sambungan rumah (dengan rincian Moso 94 SR, Skouw Sae 158 SR, Skouw Mabo 144 SR, Skouw Yambe 102 SR, dan Skouw sepanjang jalan poros 79 SR). Selain itu, juga dibangun Ground Water Tank (GWT) dengan kapasitas 500 m3, Reservoir Intake dengan kapasitas 750 m3, serta pembangunan septik tank komunal di Moso 1 unit, Skouw Sae 6 unit, Mabo 8 unit, dan Yambe 8 unit. Basuki menambahkan, Rumah Tangfa me­­rupakan rumah pesisir di daerah Skouw, yang memiliki atap dengan bentukan perisai dan dua ruang panjang untuk masyarakat berkumpul. Sementara itu Suzana Wanggai mewakili Provinsi Papua menyampaikan apre­ siasinya atas pembangunan kawasan per­batasan Skouw. Konsep desain bangunan utama PLBN Terpadu Skouw di Papua mengadopsi ba­ ngunan Rumah Tangfa. Rumah Tangfa meru­

pakan ciri rumah pesisir. Sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai sirkulasi. Biasanya masyarakat menggunakan Rumah Tangfa tersebut untuk bersosialisasi, bernyanyi, dan mengerjakan kerajinan tangan. Desain Rumah Tangfa dianggap lebih cocok diterapkan di daerah Skouw dari pada Rumah Honai dan Rumah Manokwari karena letak Skouw pada daerah pantai membutuh­ kan bangunan yang memiliki sirkulasi udara dan cahaya maksimal. Sedangkan Rumah Honai dan Rumah Manokwari bersifat lebih tertutup karena merupakan rumah dataran tinggi. PLBN Skouw terdiri dari 3 zona yakni, zona inti berupa bangunan utama seluas 3.622 m2, bangunan pemeriksaan terpadu seluas 213 m2, dan klinik seluas 335 m2 lalu zona sub inti berupa mess pegawai seluas 1.749 m2, dan zona pendukung berupa gedung serba guna seluas 672 m2, dan juga wisma Indonesia seluas 620 m2, pasar perbatasan seluas 3.680 m2, serta pos PAMTAS TNI seluas 1.900 m2.

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasa­ ma Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang turut mendampingi Menteri PUPR dalam kunjungan tersebut me­ nyampaikan apresiasinya atas pemba­ngu­nan kawasan perbatasan Skouw. “Sebelumnya Skouw merupakan daerah tertutup, namun dengan dibangunnya PLBN Skouw, kini telah banyak masyarakat yang datang tidak hanya dari Kota Jayapura tetapi dari berbagai daerah untuk foto-foto dan wisata, terutama pada hari libur,” kata Suzana. Pihaknya telah melakukan antisipasi-an­ ti­ sipasi lainnya dengan koordinasi yang baik antar semua pihak, terutama pengelola per­ batasan dan unsur-unsur terkait. “Sekarang ini, teman-teman dari unsur pelayanan, saatsaat libur cukup kewalahan ketika wisatawan lokal sampai mancanegara datang melihat, tapi perlu diingat harus masuk satu pintu, agar pengawasan lebih baik,” ungkap Suzana. Dikatakan Suzana, megahnya bangunan PLBN Skouw paska direnovasi telah menarik kedatangan wisatawan, hingga membuat kapasitas parkiran kendaraan roda empat tak mencukupi. Sebagian kendaraan terpaksa memarkirkan kendaraannya di bibir ruas ja­ lan cek poin satu gedung tersebut. Dari data yang ada di Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif 122 Tombak Sakti sebagai pos pertama sebelum masuk ke areal PLBN Ter­ padu Skouw ini, tercatat di luar hari pasar setelah gedung tersebut selesai dibangun, pengunjung mencapai 300-500, bahkan di hari libur tembus hingga di atas 1.500 peng­ unjung. (Teks: Fatimah/Qadri-Randal Papua/bns)

Tahun XVEdisi 05 |09

liputan khusus

Cipta Karya Dukung Infrastruktur di 10 KSPN Sesuai amanah RPJMN 2015-2019 di bidang pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki tugas untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan terpenuhinya akses aman air minum, sanitasi yang layak, dan mewujudkan kawasan tanpa permukiman kumuh, khususnya di perkotaan.

D

alam mendukung pengembangan sektor kepariwisataan, Direktorat Jen­ deral Cipta Karya berkomitmen pula mendukung penyediaan infrastruktur per­ mukiman di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 3 tahun 2016 ten­ tang Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional. Direktorat Jenderal Cipta Karya meng­ gelar Penandatanganan Naskah Kese­ pa­ katan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Dukungan In­ frastruktur Permukiman pada Tujuh KSPN, Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Minahasa Utara, dan Kerjasama Kemitraan dalam Bidang Pengembangan

10|Edisi 05Tahun XV

Penyehatan Lingkungan Permukiman, di Ja­ karta, Senin (29/05/2017). Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo men­ je­ laskan, penandatanganan kesepakatan ber­ sama untuk dukungan infrastruktur KSPN ini sangat penting, karena di samping mem­ bangun pengembangan pariwisata, juga da­ pat meningkatkan daya tarik ekonomi mau­ pun lingkungan. Adapun penandatanganan KSB kali ini adalah untuk KSPN Borobudur, KSPN Moro­ tai, KSPN Labuan Bajo, KSPN Wakatobi dan sekitarnya, KSPN Kepulauan Seribu dan sekitarnya, KSPN Danau Toba dan sekitarnya, serta KSPN Bromo-Tengger-Semeru. “Dukungan infrastruktur permukiman Ditjen Cipta Karya diarahkan untuk mem­ bantu Pemerintah Daerah dalam peme­ nuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas lingkungan pen­ dukung destinasi wisata,” tutur Sri Hartoyo. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melakukan kesepakatan bersama dengan PT. Meares Soputan Mining dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, se­ bagai acuan pelaksanaan kemitraan mul­ ti pihak dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di wilayah per­ desaan di Kabupaten Minahasa Utara. Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga pe­ nandatanganan kesepakatan bersama de­ ngan Universitas Prasetiya Mulya dan Bina Ekonomi Sosial Terpadu (BEST) dalam rangka kemitraan bidang PPLP untuk mendukung keberlanjutan operasional dari infrastruktur sanitasi terbangun melalui pola berbasis masyarakat (Sanimas dan TPS-3R). “Kami sangat menghargai kepedulian badan usaha dalam upaya pembangunan

prasarana publik demi kesejahteraan masya­ rakat. Kami harap kerja sama ini dapat ditingkatkan tidak hanya di bidang sistem penyediaan air minum, namun di bidang Cipta Karya lainnya,” tutur Sri Hartoyo. Sebelumnya, telah ditandatangani juga 3 (tiga) naskah KSB dan PKS penyelenggaraan dukungan infrastruktur permukiman pada KSPN Pantai Selatan Lombok, KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN Tanjung Lesung, di Bali, Selasa (23/05/2017). “Selain menjadi tujuan wisata tentu wi­ layah tersebut akan menggerakkan per­eko­ nomian warga setempat,” ujar Sri Hartoyo. Sri Hartoyo menambahkan, saat pem­ bangunan dimulai maka kesiapan/readiness criteria dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menandatangani KSB dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut nantinya harus menyiapkan kelembagaan, lahan, pe­ ren­ canaan teknis, dan juga kesiapan untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun. Pemerintah Pusat menyiapkan angga­ ran pembangunan infrastruktur kawasan berkisar 50 miliar-100 miliar rupiah per kawasan. Dana tersebut murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunannya dilaksanakan ber­ tahap dan sebagian sudah mulai pada tahun

Pemerintah Pusat menyiapkan angga­ran pembangunan infrastruktur kawasan berkisar 50 miliar-100 miliar rupiah per kawasan. ini. Adapun infrastruktur kawasan sebagai pendukung pariwisata antara lain sarana dan prasarana publik. Sri Hartoyo mengharapkan, dengan di­ tan­datanganinya KSB dan PKS sama KSPN

ini dapat membangun komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangu­ nan infrastruktur tersebut serta dipelihara dan dikelola dengan baik, sehingga dapat berkelanjutan. (Teks: bns)

Tahun XVEdisi 05 |11

info baru

Cipta Karya Tangani Kumuh Perkotaan dengan Program Slum Alleviation Urbanisasi yang terjadi saat ini tidak terkendali sehingga mengakibatkan tida seimbangnya pelayanan prasarana dan sarana dengan jumlah penduduk. Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan kumuh di perkotaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penanganan perkotaan dan perdesaan harus menggunakan pendekatan hubungan antar kawasan perkotaan dan perdesaan (urban-rural linkage).

H

al tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Slum Alleviation pada Kawasan Permukiman Per­ kotaan dan Perdesaan Tahun 2017, di Jakarta, Senin (22/05/2017). Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan

12|Edisi 05Tahun XV

tujuan antara lain, sebagai penguatan pe­ mahaman dan pengetahuan pelaku pro­gram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID), sosialisasi mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah program KOTAKU, so­ sialisasi konsep serta rencana program RSID, dan melengkapi persyaratan readiness criteria kepada para pemangku kepentingan di lokasi kandidat program RSID. Sri Hartoyo menjelaskan tahun 20152019 ini pemerintah berkomitmen untuk mengurangi permukiman kumuh dan me­ nyediakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan di perkotaan difokuskan pada pen­­cegahan dan peningkatan kualitas per­ mu­ kiman kumuh perkotaan. Selain itu, se­ bagai upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan sekitarnya serta mengurangi laju urbanisasi, maka perlu dila­ kukan pembenahan standar pelayanan mi­ nimal infrastruktur permukiman per­ de­ saan di kawasan peri-urban. “Sebagai perwujudan komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman ku­muh perkotaan dan pemenuhan standar pela­ yanan minimal di perdesaan, Ditjen Cipta

Karya Kementerian PUPR melaksanakan program KOTAKU yang terdiri atas National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Sedangkan di kawasan peri-urban, akan dilaksanakan program RSID. KOTAKU sebagai platform kolaborasi penanganan kumuh di wilayah perkotaan telah dimulai sejak tahun 2015 dan RSID saat ini sedang dalam tahap penyiapan program,” tutur Sri Hartoyo. Lanjut Sri Hartoyo sesuai dengan arah kebijakan Ditjen Cipta Karya, bahwa semua pembangunan permukiman dilakukan de­ ngan membangun sistem, fasilitasi peme­ rintah daerah menjadi nakhoda, dan pem­ berdayaan masyarakat, maka dirasa perlu melakukan koordinasi untuk KOTAKU dan RSID. Sri Hartoyo berharap dari rapat ini diha­­­­silkan beberapa hal yaitu dapat ter­ bangunnya pemahaman di antara pelaku pro­ gram KOTAKU dan RSID, pemahaman ten­­­tang mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah program KOTAKU tahun 2017, pemahaman mengenai konsep dan ren­ ca­ na program RSID, serta terpenuhinya per­ syaratan readness criteria dari lokasi kandidat program RSID. (Teks: ari)

info baru

Cipta Karya Ikut Meriahkan Peringatan 2 Abad Kebun Raya Bogor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya ikut berpartisipasi dalam rangka hari jadi yang ke-200 alias dua abad, Kebun Raya Bogor (KRB), Kamis (18/5/2017), di Bogor, Jawa Barat.

B

entuk partisipasi Ditjen Cipta Karya yaitu dengan mendirikan booth pa­ meran yang bertujuan untuk mem­ berikan informasi kepada masyarakat ten­ tang hasil pembangunan yang telah dica­pai oleh Ditjen Cipta Karya khususnya me­ ngenai kebun raya yang ada di Indonesia seperti Kebun Raya Baturaden, Kebun Raya Pontianak, dan Kebun Raya Balikpapan. Kebun Raya Bogor genap berusia 200

tahun. Peringatan 2 abad ini dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya mantan Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri PUPR yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Adjar Prajudi, Walikota Bogor Bima Arya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menkominfo Rudiantara. Kebun Raya Bogor sendiri mengadakan serangkaian acara dalam rangka peringatan

200 tahunnya. Kegiatan itu di antaranya penandatanganan Prasasti 2 Abad, Peluncuran Perangko 2 Abad Kebun Raya Bogor, Pameran Perkebunrayaan (18-21 Mei 2017), KRB 200K Run (20-21 Mei 2017), Kegiatan Pendidikan Lingkungan (19-21 Mei 2017), Sepeda Santai 2 Abad KRB (20 Agustus 2017), Seminar Internasional, Festival Seni dan Budaya, Harmoni dalam Seni, Lomba Fotografi Kebun Raya, Lomba Olahraga Antar Kebun Raya, dan kegiatan lainnya. ( Teks: ari) Tahun XVEdisi 05 |13

info baru

Cipta Karya Lakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PUPR di Bogor L

okasi yang dikunjungi antara lain Kantor Bappeda Provinsi Bogor, Taman Ekspresi, Taman Sempur, Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, dan Sanimas Rangga Gading yang terdapat di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Baby Setiawati. “Upaya perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang semakin langka akan jauh lebih efektif ketika dilakukan dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah proses perwujudan revitalisasi Taman Sempur, di Bogor, yang merupakan best practice bagi pengadaan RTH di kota-kota Indonesia karena prosesnya yang sejak awal berangkat dari prakarsa masyarakat,” tutur Rina. Rina mengungkapkan keberadaan Taman Sempur merefleksikan seluruh taman yang ada di Kota Bogor. “Taman Sempur untuk keluarga, Taman Sempur untuk berolahraga. Mari kita jaga dan kita rawat bersama-sama karena taman ini bisa langsung dinikmati oleh masyarakat hanya saja hendaknya ta­ man ini dilengkapi dengan toilet serta jalur pedestrian bagi para penderita difabilitas agar mereka juga bisa menikmati taman ter­ sebut,” ujar Rina.

14|Edisi 05Tahun XV

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta dokumentasi hasil kegiatan infrastruktur PUPR yang responsif terhadap seluruh kelompok masyarakat seperti untuk anak-anak, orang tua, wanita, dan lansia, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin melakukan kunjungan lapangan di beberapa lokasi di Kota Bogor, Rabu (10/05/2017).

Sementara dalam kunjungannya ke Sa­ nimas Rangga Gading Rina menjelaskan, tu­ juan pembangunan Sanimas ini adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam sanitasi dan pola hidup bersih, meningkatnya peran dan kapasitas masyarakat dalam pem­ bangunan dan perencanaan sanitasi yang berkelanjutan serta masyakat memiliki sis­ tem pengolahan air limbah secara komunal yang baik berpikir pentingnya akan hidup bersih dan mempunyai wawasan lingkungan yang baik. Dalam kunjungan lapangan kali ini se­ lain ingin memonitoring infrastruktur hasil kegiatan Kementerian PUPR sekaligus da­lam rangka mengajak Pemerintah Daerah un­tuk

me­ nindaklanjuti Pengarusutamaan Gender (PUG) PUPR di daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Baby Setiawati di sela-sela kunjungannya ke Kota Bogor. “Tujuan dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dan permukiman telah responsif gender, ar­ tinya tidak adanya kesenjangan antara la­ ki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pem­­­­bangunan infrastruktur PUPR dan per­­­­mukiman serta dalam meningkatkan par­­­­tisipasi dan ikut mengontrol proses pem­­­­bangunan infrastruktur PUPR dan per­ mu­kiman,” tutur Baby. (Teks: ari)

info baru

Ditjen Cipta Karya Dukung

Infrasrtuktur Keolahragaan Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo menghadiri Indonesia Sport Expo dan Forum (ISEF) di Tangerang, Banten, Rabu, (18/05/2017).

D

alam sambutannya Sri Hartoyo me­ ngungkapkan bahwa dalam waktu de­ kat akan digelar perhelatan olahraga Asian Games di Indonesia, hal tersebut me­ ngulang kembali penyelenggaran Asian Ga­ mes 56 tahun lalu di Gelora Bung Karno. ”Pembangunan sarana infrastruktur keo­ lah­ragaan ini bisa untuk sekaligus menata bangunan dan lingkungan sedemikian rupa menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP) yang fungsional untuk olahraga yang dapat digu­ nakan oleh kita semua,” ujar Sri Hartoyo. Lebih lanjut, Sri Hartoyo menjelaskan bahwa dalam pembangunan infrastruktur keolahragaan di samping membangun tempat

pertandingan, bisa sekaligus menampilkan bangunan cagar budaya. Di Indonesia pem­ bangunan infrastruktur keolahragaan saat ini semakin maju dan sudah menjadi industri, dan semakin berkembang menjadi disiplin ekonomi olahraga. Pada gilirannya nanti bidang olahraga ini mempunyai kon­tribusi untuk pembangunan nasional, dan hal ter­ sebut adalah peluang untuk semua dalam menyambut bidang olahraga ini. “Saya sangat memberi penghargaan de­ngan adanya pameran olahraga ini bisa me­­majukan olahraga kita dan berkembang men­jadi disiplin ekonomi olahraga,” tutup Sri Hartoyo. (Teks: dewi) Tahun XVEdisi 05 |15

info baru

Kementerian PUPR

Bantu Pasokan Air Bersih​ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya kerahkan pasokan air bersih bagi korban banjir bandang di Dusun Nipis, Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

T

im tanggap darurat Ditjen Cipta Karya bersama Staf Ahli Menteri Bidang Tek­ nologi dan Industri menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk investifasi kondisi lapangan selain itu, juga diturunkan 2 unit excavator dan 1 dump truck untuk evakuasi korban dan pembersihan material banjir, 1 unit mobile Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk mengolah air sungai sebagai air baku, 5 unit Hidran Umum (HU), 100 jerigen dengan ukuran 20 m3. TRC juga melakukan pencarian sumber air bersih yang kemudian didapat berada 500 meter dari titik droping air untuk kemudian diolah menjadi air baku. Penanganan Bencana Longsor Luwu Timur Bencana alam pun melanda Dusun Harapan makmur, Desa Maliwowo, Kecamatan Ang­ kona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada minggu (12/5/2017). Bencana Longsor di Dusun Harapan dikarenakan in­ tensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari sebelumnya. Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga mengirimkan ban­ tuan berupa 1 unit Mobil Tangki Air (MTA)

16|Edisi 05Tahun XV

dan 5 (HU) dengan kapsitas 2000 liter. MTA tersebut disediakan guna memenuhi ke­ butuhan air bersih pada posko komando bencana, sedangkan 2 HU akan dipasang di posko komando dan sisanya yakni 3 unit HU akan di drop sementara di kantor PDAM Malili. Tim investigasi dibentuk guna menjaga kemungkinan terjadi longsor susulan yang terdiri dari TNI, POLRI, Kementerian PUPR, tim geologi yang telah melakukan survei di sekitar lokasi lereng yang longsor. Bencana longsor juga mengakibatkan

korban jiwa dan luka-luka serta me­ ngakibatkan kerusakan sawah, kebun dan rumah milik warga sehingga sebanyak ku­ rang lebih 400 orang penduduk harus me­ ngungsi ke rumah kerabatnya. Penanganan darurat telah dilakukan Kementerian PUPR berkoordinasi dengan tim gabungan dari Dinas PU, BNPB, BPBD, TNI, Kepolisian, Basarnas, Dinas Kesehatan, Damkar, PMI dan relawan lainnya. Dilokasi penampungan juga didirikan dapur umum dan pemberian pelayanan kesehatan. ( Teks: kompuck)

info baru

Duta Sanitasi Kampanyekan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Banjar Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Kampanye dan Edukasi Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman di Desa Tambak Baru Ilir Kabupaten Banjar, Senin(08/05/2017).

K

ampanye dihadiri oleh puluhan warga dan perangkat desa serta Duta Sanitasi 2016 sebagai pemateri. Kepala Seksi Sanitasi dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar Syahidan, mengatakan kampanye edukasi ini sangat penting dila­ kukan apalagi terkait perilaku hidup bersih dan sehat dimana perilaku masyarakat ha­ rus diubah sehingga agen perubahan ha­ rus mampu menyosialisasikan baik terkait kebiasaan buang air besar dan cuci tangan yang benar. Hadirnya Duta Sanitasi dan Satker PSPLP

di desa ini kiranya bisa memberi pe­ nge­ tahuan pada warga Desa Tambak Baru Ilir mengingat masih tingginya buang air besar sembarangan di sungai-sungai dengan jam­ ban terapung dan pola hidup yang masih kurang peduli pada sanitasi dan kesehatan lingkungan. “Kegiatan ini sekaligus meng­ ingatkan amanat Bupati Banjar tentang peng­­ hapusan jamban terapung sehingga pen­cemaran bakteri pada sungai dapat dia­

tasi. apalagi saat ini musim pancaroba ten­ tu penyebaran penyakit karena buang air besar sembarangan dapat berpotensi tinggi,” terang Syahidan. Kasatker PSPLP Provinsi Kalsel Rio Fra­ nata menjelaskan kampanye ini sebagai aksi praktis bagi para Duta Sanitasi di Provin­ si Kalsel sehingga pengetahuan yang di peroleh melalui kiprah mereka sebagai Duta Sanitasi dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat dan memaksimalkan Duta Sanitasi sebagai agen perubahan terkait penyehatan lingkungan. “Kita juga sudah merencanakan program Sanimas berupa pemasangan IPAL Komunal pada tahun ini di Desa Tambak Baru Ilir, yang rencananya akan dipasang sekitar 100 SR. Sebelumnya pada tahun 2013 kita sudah membangun MCK plus. Semoga melalui kam­ panye dan pembangunan infrastruktur ini, perilaku buang air besar sembarangan dan jamban terapung yang banyak terdapat di sungai Kabupaten Banjar bisa kita hilangkan diganti dengan pola hidup sehat,” jelas Rio. (Teks: HRD KALSEL/ari) Tahun XVEdisi 05 |17

info baru

Provinsi Bengkulu Terima Rp. 11,2 Miliar Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi Sebanyak 4 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengikuti Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahun 2017 dengan total dana hibah sebesar Rp. 11,2 miliar. Kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

D

alam rapat koordinasi yang dilak­ sanakan oleh Central Projecy Mana­ jemen Unit (CPMU) beberapa wak­ tu lalu di Bengkulu, Kepala Dinas Peker­ jaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Beng­ kulu dalam sambutannya yang diwa­ kil­ kan oleh Kasi Pelaksanaan PLP dan Air Minum Bidang Cipta Karya, Rasiwan me­ ng­ ungkapkan, apresiasinya untuk pro­ gram hibah yang diterima oleh Provinsi Beng­kulu. Rasiwan berharap keberhasilan pelaksanaan program di 4 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 ini, dapat me­ micu minat Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk meningkatkan kepedulian dalam melaksanakan kewajibannya di bi­ dang penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. “Dengan adanya program hibah air mi­ num dan sanitasi ini diharapkan mampu meningkatkan akses air minum layak se­ jum­ lah 4.375 Sambungan Rumah dan peningkatan akses limbah domestik sejumlah 200 rumah melalui pembangunan tangki septik. Untuk itu kami mohon bantuan dan arahan dari pihak CPMU agar pelaksanaan

18|Edisi 05Tahun XV

kegiatan program hibah air minum dan sa­ nitasi yang ada di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Rasiwan. Sementara Ketua CPMU Hibah Air Mi­ num dan Sanitasi, Chandra RP. Situmorang berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu melalui PPK Randal, Satker Air Minum, dan Satker PLP untuk dapat mendorong kabupaten/kota untuk dapat masuk dalam program hibah air minum dan sanitasi sehingga jumlah kabupaten/kota penerima dana hibah dapat terus bertambah setiap tahunnya. “Pada tahun 2017 ini lingkup program

hibah air minum dan sanitasi di perluas dalam penanganannya sehingga kami ber­ harap PPK Randal, Kasatker Air minum dan Kasatker PLP dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam menyiapkan readiness criteria yang diperlukan. Bagi kabupaten/kota yang belum siap dapat segera menyiapkan dari sekarang agar dapat mengakses program hibah,” ungkap Chandra. Chandra juga menjelaskan proses veri­ fikasi untuk program hibah air minum dan sanitasi dilakukan berdasarkan kesesuaian data baseline dan spesifikasi teknis Sam­ bungan Rumah serta kinerja pengelola di lapangan. ( Teks: Memo/Indah/Randalbkl/ari)

info baru

Cipta Karya Dukung Layanan Air Minum RSUD M. Yunus Bengkulu Dalam rangka memberikan layanan air minum di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Bengkulu membangun jaringan sistem penyediaan air minum untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Provinsi Bengkulu.

H

al tersebut diungkapkan oleh Kasatker PSPAM Provinsi Bengkulu, Eko Kuncoro, Jumat (26/05/2017) di Bengkulu. Eko menerangkan bahwa kegiatan tersebut me­ ru­ pakan kegiatan lintas kementerian ber­

dasarkan surat dari Setditjen Kemenkes RI pada tahun 2013 yang meminta dukungan infrastruktur air minum di kawasan RSUD tersebut.

“Berdasarkan identifikasi, diperoleh da­ ta bahwa pasokan air yang kurang lancar di RSUD M. Yunus yang dikarenakan ja­ ringan perpipaan yang lama sudah tidak mampu lagi melayani kawasan rumah sakit sehingga dipandang perlu untuk dilaku­kan penambahan jaringan dan menambah suplai air minum.” ungkap Eko. Sementara PPK Pengembangan SPAM Satker PSPAM Provinsi Bengkulu Prayit­ no meng­ ungkapkan, pembangunan jaringan SPAM ini meliputi pekerjaan jaringan per­ pipaan distribusi kepada masyarakat, support ground reservoir dan tower dengan me­man­ faatkan sumber air dari instalasi IPA Nelas untuk 600 sambungan baru. Selain di RSUD M. Yunus, pada tahun 2017 ini Satker PSPAM Provinsi Bengkulu juga memberikan dukungan air minum untuk RSUD di 2 kabupaten lainnya, yaitu RSUD Hasanuddin Damrah di Kabupaten Bengkulu Selatan dan RSUD Curup di Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian di tahun 2018 direncanakan akan diberikan dukungan la­ yanan air minum bagi RSUD Kabupaten Muko-Muko dan Kaur. (Teks: MDHP/Indah/randalbkl/ari) Tahun XVEdisi 05 |19

info baru

Direktur PPLP dan Pangdam Jaya Tandatangani Kerja Sama Pembangunan SPAL Domestik

D

odi menjelaskan, pembangunan Ins­ talasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik yang ditargetkan selesai pada Oktober 2017 ini akan dibangun di Rindam Jaya yang memiliki kapasitas 250 m3/hari dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 301 sambungan, sedangkan IPAL Domestik di Yonkav-7/PS berkapasitas 125 m3/hari dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 194 sambungan. “Kami harap dengan pembangunan IPAL Domestik dan jaringan perpipaan air limbah di 2 titik lokasi tersebut, maka permasalahan sanitasi khususnya sektor air limbah di ka­ wasan komplek TNI AD dapat tertangani. Diwharapkan setelah pembangunan IPAL Domestik dan jaringan perpipaan air limbah selesai, TNI AD dapat mengoperasikan serta memelihara IPAL Domestik dan jaringan perpipaan air limbah tersebut,” ujar Dodi. Dodi menghimbau, pembangunan IPAL Domestik dan jaringan perpipaan air limbah harus dibangun dengan mutu kualitas yang baik dan dilaksanakan tepat waktu dengan menerapkan Sistem Manajemen Ke­ se­ la­ matan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan

20|Edisi 05Tahun XV

kons­ truksi berkelanjutan. Selain itu, so­ sia­ lisasi kepada warga komplek TNI AD perlu dilaksanakan secara berkala baik pada saat pembangunan IPAL Domestik, juga pada saat pasca konstruksi. Sosialisasi tersebut ber­ tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi keinginan warga dalam menyambung dan keinginan warga membayar tarif (untuk biaya peng­ operasian dan pemeliharaan IPAL dan ja­ ringan perpipaannya) dan juga peme­ liha­ raan di masing-masing bak kontrol di lahan rumah. “Sarana sanitasi layak akan meningkat­ kan derajat kesehatan para anggota dan keluarga TNI AD. Dengan pembangunan sanitasi yang layak dapat mencegah ter­ja­ dinya pen­ cemaran lingkungan yang meru­ pakan sumber penyakit,” tutur Dodi. Sementara, Mayjen TNI Jaswandi menga­ takan, ke depan kerja sama seperti ini dapat ditindaklanjuti bukan hanya di Rindam dan Yonkav-7, namun pada satuan-satuan yang lain karena masalah limbah merupakan ma­ salah yang sangat penting. “Saya harap dalam menjalankan kerja

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi dengan Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta Mayjen TNI Jaswandi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Jaya/Jayakarta dan Batalyon Kavaleri-7 (Yonkav-7) / Pragosa Satya di Jakarta, Jumat (26/05/2017).

sama ini harus melihat pada tiga hal, yaitu selesai tepat waktu dan tepat sasaran, tidak berujung pada hukum dan dapat bermanfaat bagi keluarga besar Kodam Jaya. Kerja sama ini memiliki nilai ibadah yang sangat luar biasa karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri sendiri maupun lingkungan,” harap Mayjen TNI Jaswandi. (Teks: bns)

info baru

Kota Samarinda Mantapkan Komitmen Sebagai Kota Hijau Pemerintah Kota Samarinda bersama Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengadakan acara Grand Festival Samarinda beberapa waktu lalu di Taman Samarendah Kota Samarinda.

S

aya mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan bukan hanya sebatas seremonial aksi penanaman pohon saja, namun kegiatan ini juga kita jadikan momentum kepedulian kita dalam mewujudkan Kota Samarinda hijau dipandang mata, bersih dirasakan lingkungannya dan sehat semua warganya,” ungkap Wali Kota Samarida yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Kota Samarinda Heri Suryansyah. Pada acara tersebut juga dilakukan pe­ nyerahan piagam yang telah ditan­datanga­ni oleh Walikota Samarinda kepada Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pe­

rumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen Kota Samarinda sebagai Kota Hijau (Green City). Lalu acara dilanjutkan dengan penandatanganan span­ duk kosong sebagai komitmen bahwa Samarinda Kota Hijau, yang diikuti oleh seluruh peserta. Heri menambahkan, tahun 2017 Kota Samarinda tercatat sebagai salah satu ang­ gota baru Program Pengembangan Kota Hijau atau P2KH. Kota Samarinda sebagai salah satu kota yang mempunyai minat untuk mengikuti program pengembangan kota hijau sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wali Kota. Program pengembangan kota hijau selaras dengan visi Kota Sa­ marinda yaitu sebagai kota metropolitan

yang berdaya saing dan berwawasan ling­ kungan. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu tatakelola dan kepemimpinan dan ke­ lem­bagaan kota yang mantap, sistem yang ter­integrasi, sehingga terciptalah smart city dimana muaranya menuju green city. Sementara Kasatker Penataan Ba­ ngu­ nan dan Lingkungan Provinsi Kali­ man­ tan Timur Hairinuddin menuturkan agar pe­lak­ sanaannya lebih terarah dan ter­ organisir dengan melibatkan secara langsung Peme­ rintah Kota/Kabupaten. Program pengem­ bangan kota hijau ini telah disambut de­ ngan baik oleh kota/kabupaten yang telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kua­litas lingkungan dan kualitas ruang per­ kotaan termasuk Kota Samarinda. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini ada­ lah untuk pencanangan penanaman pohon untuk komunitas-forum kota hijau yang telah dibentuk pada saat FGD pertama yang lalu. Harapan dari kegiatan ini adalah se­ moga acara ini sukses dan berjalan sesuai dengana apa yang dicita-citakan, sesuai dengan yang ada di program pemerintah PBL untuk menghijaukan kota. “Selain itu dari kegiatan ini juga diha­ rapkan supaya nantinya pemerintah dapat menghimpun dan memfasilitasi lebih banyak lagi komunitas yang ada di Samarinda, se­ hingga dapat membantu pemerintah da­lam mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Hijau,” tutur Hairinuddin. (Teks: Umi/Randal-Kaltim/ari) Tahun XVEdisi 05 |21

info baru

Cipta Karya Wujudkan

Gerakan 100-0-100 Tahun 2019 Dalam mewujudkan Gerakan 100-0-100, Kementerian PUPR akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

B

erbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan air minum dan sanitasi di Indonesia perlu disikapi bersama untuk peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi ke depan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mocham­mad Natsir saat membuka Rembuk Nasional PUPR di Jakarta, Kamis (18/05/2017). Natsir mengatakan, untuk memenuhi capaian Gerakan 100-0-100 diperlukan suatu terobosan antara lain berupa peningkatan upaya Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, memperbanyak upaya pembangunan waduk sebagai bagian penting dalam penyediaan air baku untuk air minum, mengurangi tingkat kehilangan air, serta sertifikasi pengelola untuk kinerja yang lebih baik. “Forum ini diharapkan dapat menjadi forum pertukaran informasi antar pemangku kepentingan di bidang air minum dan sanitasi, serta diskusi dalam merumuskan permasalahan, tantangan, dan solusi ke depan guna mewujudkan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak bagi ma­ syarakat. Kami berharap masukan dari para

22|Edisi 05Tahun XV

ahli maupun praktisi untuk dapat mem­ berikan solusi dalam penyediaan la­yanan dasar air minum dan sanitasi,” harap Natsir. Sementara Dirjen Cipta Karya yang diwakili Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin menjelaskan, program untuk mendukung Gerakan 100-0-100 di bidang air minum antara lain membangun SPAM Regional, SPAM perpipaan, SPAM di kawasan khu­ sus, SPAM berbasis masyarakat, dan memfasilitasi SPAM PDAM dan non PDAM. Sedangkan untuk bidang sanitasi, Ditjen Cipta Karya membangun sistem pengelolaan

air limbah terpusat skala regional, skala kota, skala kawasan, membangun sistem pe­ ngelolaan air limbah berbasis masyarakat, dan air limbah setempat skala kota. “Diharapkan, dengan meningkatkan ker­ ja sama pemerintah dengan badan usaha, membangun waduk sebagai upaya pe­ nyediaan air baku untuk air minum, me­ ngurangi kehilangan air, dan sertifikasi pe­ ngelola untuk kinerja yang lebih baik mam­pu mewujudkan 100% akses aman air mi­num dan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019,” ujar Rina. (Teks: bns)

info baru

Wali Kota Gorontalo Resmikan Pemanfaatan Sanimas Smart Kota Gorontalo Walikota Gorontalo Marten Taha meresmikan pemanfaatan IPAL Komunal tahun 2016, di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Minggu (21/5/2017).

S

aya memberikan apresiasi kepada Warga Kelurahan Libuo, terutama ke­ pada warga yang menghibahkan ta­nah­ nya untuk Pembangunan Sanimas. De­ ngan terbangunnya fasilitas ini dapat me­ ning­ katkan kesadaran dan pemahaman ma­ sya­ rakat akan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata Marten.

Pembangunan IPAL Komunal ini meru­ pakan wujud program Sanimas dan dibangun atas kerja sama masyarakat dengan Satuan Kerja PSPLP Provinsi Gorontalo yang dilak­ sanakan secara swakelola oleh Ke­ lompok Swadaya Masyarakat (KSM) Smart Kelurahan Libuo. Marten juga menghimbau fasilitas yang sudah dibangun ini tetap dipelihara dan dira­ wat agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Untuk itu, diha­rap­ kan KSM dapat berperan serta dalam me­­ ngoperasikan dan memelihara sarana ini agar tetap berfungsi dengan baik. Sanimas Kelurahan Libuo di bangun tahun 2016 dengan menerima bantuan pe­merintah yang dananya bersumber dari APBN senilai Rp. 400 juta, dan bersifat swakelola dengan layanan 48 KK atau setara dengan 240 jiwa, dengan pemanfaatan sebagai air oulet IPAL untuk budidaya ta­ naman sistem aquaphonic dan kolam ikan mas. (Teks: Randal Gorontalo/ari) Tahun XVEdisi 05 |23

info baru

TPS-3R Padang Serai Bengkulu Beri Manfaat Sosial Ekonomi Masyarakat Tempat Pengolahan Sampah dengan Pola Reuse, Reduce, Recycle (TPS-3R) Padang Serai Kota Bengkulu yang dibangun pada tahun 2015 melayani 1.373 KK yang tersebar di 5 RW dan 21 RT Kelurahan Padang Serai Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beroperasi 3 kali dalam seminggu.

D

ikelola oleh KSM Bersih Lestari dengan dibantu 4 orang karyawan melakukan pengangkutan sampah ke rumah-ru­ mah warga dan fasilitas umum meng­gu­na­kan 4 unit motor roda 3.

Kegiatan TPS-3R ini memang baru se­ batas pengangkutan dan pemilahan sam­pah yang bernilai ekonomi, sedangkan sam­pah organik dibuang ke TPS sementara yang berlokasi tak jauh dari TPS-3R. “Dana operasional kita masih minim, kita masih berusaha untuk mencari dana stimulan dari Pemerintah Kota Bengkulu guna me­ ngolah sampah organik menjadi polybag dan masih terus mengusahakan bantuan ken­daraan roda 4 untuk pengangkutan sam­ pah ke TPA Air Sebakul, mengingat jum­lah

24|Edisi 05Tahun XV

timbulan sampah yang banyak dan jarak tempuh yang cukup jauh ke TPA,” tutur Ketua LPM Padang Serai Abriyanto. Dalam perkembangannya pemanfaatan

bangunan TPS-3R tidak sekedar untuk tem­ pat pemilahan sampah. Warga sekitar ber­ latih campur sari di setiap sabtu malam, sedangkan pada minggu sore ruang kantor yang kini memiliki perpustakaan mini, menjadi ruang belajar bagi anak-anak sekitar TPS-3R dengan dibantu oleh dua orang tenaga pengajar sukarela. Ketua KSM Bersih Lestari Miftahul Huda mengatakan, perpustakaan yang ada menjadi sarana belajar bagi anak-anak di sekitar sini sekaligus media untuk mengenalkan pengolahan sampah kepada anak-anak. Di tempat terpisah, Kepala Satker PSPLP Provinsi Bengkulu Azwar mengatakan, akan mengadakan evaluasi pemanfaatan bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dalam waktu dekat. “Saya mendukung apapun itu kegiatan positif yang memberikan nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat di TPS-3R selama itu tidak merubah fungsinya sejak awal yakni sebagai TPS, mengingat pentingnya keberadaan TPS-3R untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan pada program pemerintah,” tambah Azwar. (Teks: Indah/ Memo/ Randal Bengkulu/ari)

inovasi

Aplikasi Proses Anaerobik Fase Tunggal pada Tempat Pengolahan Sampah

Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Ade Putra Firmansyah *)

Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri akan memberikan dampak pada peningkatan kuantitas dan perubahan karakteristik sampah yang dihasilkan.

P

eningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri akan mem­ be­ rikan dampak pada pening­katan kuan­ titas dan perubahan karakteristik sam­ pah yang dihasilkan. Implementasi pada TPS 3R Implementasi TPS 3R telah diatur dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Re­ publik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana TPS 3R merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pe­ milahan, penggunaan ulang, dan pen­dauran ulang skala kawasan. Pada tahun 2015,

Tampak Luar TPS 3R di Kota Bogor

Tahun XVEdisi 05 |25

inovasi Pada TPS 3R ini, proses pengolahan sampah dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah tercampur pada awal proses. Direk­torat Pengembangan Penyehatan Ling­­ kungan Permukiman, melalui Satuan Ker­ ja Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, telah membangun 10 unit TPS 3R dengan konsep green waste to energy, yang menerapkan proses anaerobik fase tunggal, sehingga gas bio sebagai salah satu produk samping proses, dapat dihasilkan dan dimanfaatkan. Penerapannya telah dila­ kukan, termasuk pada 3 unit TPS 3R eksisting

Pemanfaatan Sampah Anorganik Yang mempunyai Nilai Ekonomis melalui Bank sampah

biokonversi menjadi gas metana (CH4) yang memiliki nilai kalor.

Pengukuran Produksi Gas Bio

yang ditingkatkan kapasitasnya, yaitu di Kota Bogor, dengan lokasi di Kelurahan Bubulak, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Rangga Mekar, Kelurahan Bantarjati, Kelu­ rahan Menteng, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Kayu Manis, dan Kelurahan Ken­ cana. Pada TPS 3R ini, proses pengolahan sampah dilakukan dengan melakukan pemi­ lahan sampah tercampur pada awal pro­ ses. Sampah anorganik yang masih dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis (sekitar 20 % dari total sampah tercampur) dikerja samakan untuk dijual melalui Bank Sampah. Sedangkan sampah organik (sekitar 50 % dari total sampah tercampur), sebagian dio­ lah dengan proses aerobik untuk menjadi kompos padat, dan sebagian lagi diolah pada reaktor proses anaerobik fasa tunggal,

26|Edisi 05Tahun XV

untuk menjadi kompos cair-kompos padatgas bio. Gas bio menjadi salah satu solusi alternatif dalam memanfaatkan potensi sampah organik, sebagai produk proses

Kinerja Bioproses Parameter yang mempengaruhi kinerja bioproses untuk proses anaerobik fase tung­ gal adalah laju alir sampah or­ ganik, ka­ rak­ teristik kimia (rasio C/N) karak­ te­ ristik fisika sampah organik (ukuran par­ tikel), temperatur, pH, dan karakteristik mik­roorganisme. Gas bio umumnya me­ng­ an­dung 50-60 % gas metana, yang me­ru­ pakan bahan bakar dengan kerapatan ka­ lor cukup tinggi, yaitu sekitar 4.800-6.700 Kkal/m³. Sebagai perbandingan, gas metana murni memiliki kerapatan energi mencapai 8.900 Kkal/m³. Proses dimulai dengan penguraian sam­ pah organik oleh mikroorganisme anae­ robik dalam ketiadaan oksigen terlarut

Pemanfaatan Gas Bio untuk Kompor

inovasi Gas bio umumnya mengandung 50-60 % gas metana, yang merupakan bahan bakar dengan kerapatan kalor cukup tinggi, yaitu sekitar 4.800-6.700 Kkal/ m³. Sebagai perbandingan, gas metana murni memiliki kerapatan energi mencapai 8.900 Kkal/m³.

Pemanfaatan Gas Bio untuk Lampu Penerangan

Pemanfaatan Kompos Padat pada Perkebunan

(kondisi anaerobik). Mikroorganisme anae­ robik mencerna sampah organik me­ la­ lui degradasi anaerobik menjadi mate­ rial yang lebih stabil, sementara gas bio ter­­ ben­tuk, dengan dominasi gas metana dan gas karbon dioksida. Kompos padat dan kompos cair juga akan dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit, karena dido­

minasi untuk proses pembentukan gas bio. Agar penguraian anaerobik terjadi secara optimal, maka temperatur dan pH perlu untuk dijaga. Adapun temperatur yang cocok untuk proses ini adalah antara 30-400 C (untuk rentang mesofilik) dan 60-800 C (untuk rentang termofilik), sedangkan pH adalah pada kisaran netral, yaitu 6,5-7,5.

Hal yang juga tidak kalah penting keti­ ka mempertimbangkan penerapan proses anae­ robik fase tunggal adalah karakteris­ tik sampah organik yang akan diolah, se­ cara khusus yaitu yang memiliki tingkat biodegradabilitas tinggi, sangat disaran­ kan khususnya sampah yang mengandung amilum (monosakarida atau disakarida), dengan ukuran sampah 2,0-2,5 cm. Laju alir sampah organik juga harus diatur agar tidak terlalu tinggi, sehingga kinerja proses dapat berjalan optimal. Dengan waktu detensi mencapai 120-180 hari pada reactor anaerobik fase tunggal, maka gas bio akan terbentuk secara maksimal. Gas bio mulai dapat digunakan pada hari ke 4-5 setelah reaktor terisi penuh, dan mencapai puncak pada hari ke 20-25, untuk dapat digunakan untuk penerangan, memasak, bahkan meng­ gerakkan mesin. Terlepas dari proses pengolahan sampah yang terpilih, faktor yang sangat penting dalam keberhasilan TPS 3R adalah peran aktif pengelola dan partisipasi masyarakat, untuk menjamin keberlanjutan pasca kons­ truksi. Pembinaan secara menerus ke­ pada pengelola, khususnya Pemerintah Dae­ rah yang akan dibantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai wujud peran partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi motor utama dalam keberhasilan dan keberlanjutan program TPS 3R yang diterapkan. *) Staf fungsional (sektor persampahan) di Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: adhe_pf@ yahoo.com Tahun XVEdisi 01 |27

inovasi

PBL Bengkulu Lengkapi Infrastruktur Kawasan Wisata Suban T Kawasan wisata Air Panas Suban Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tak hanya memancarkan aura keindahan dan kesejukan, tetapi juga merupakan kawasan bersejarah dengan adanya peninggalan batu megalithikum yang lebih dikenal dengan batu menangis di dalamnya.

28|Edisi 05Tahun XV

erletak di jalan lintas Curup, Lubuk Linggau dengan jarak tempuh sekitar 6 km dari Kota Curup (Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong) atau sekitar 90 km dari Kota Bengkulu. Objek wisata yang memiliki luas sekitar 30 ha dan dibuka untuk umum sejak tanggal 1 November 1967 ini, selalu menjadi destinasi utama warga Bengkulu dan sekitarnya ketika hari libur. Objek wisata yang terdapat di kawasan Suban antara lain kolam pemandian air panas yang disediakan bagi pengunjung wisata untuk mandi di sana. Konon ka­ barnya kolam air panas yang bersumber secara alami dari perut bumi ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit bila kita mandi di sana. Selain kolam air panas,

di areal objek wisata ini juga terdapat dua air terjun yang terletak terpisah, masyarakat sekitar sebut dengan Air Terjun Suban. Walau ketinggian air terjun kurang lebih 15 m, namun memberikan pemandangan yang indah untuk dinikmati. Hal yang unik dan tidak kalah menariknya di objek wisata ini adalah adanya peninggalan sejarah yang mempunyai cerita legenda tersendiri yaitu Batu Tri Sakti dan Batu Menangis. Sesuai dengan amanat UU tentang Bangunan Gedung tahun 2002, penataan bangunan kawasan wisata air panas Su­ ban bertujuan agar terselenggaranya pem­­ bangunan sesuai dengan fungsinya, me­ menuhi persyaratan keselamatan, kese­hatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien

dalam penggunaan sum­ber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Sedangkan sesuai arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau dokumen pe­ ngaturan kawasan, tujuannya yaitu untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pada tahun 2016 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Bengkulu melalui dana APBN sebesar 5,8 miliar rupiah melakukan Penataan kawasan wisata Suban Air Panas Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penataan kawasan tersebut meliputi pem­bangunan infrastruktur penunjang an­ tara lain : 1. Pembangunan gazebo, digunakan se­ bagai tempat wisatawan beristirahat dan makan bersama keluarga saat ber­ kunjung. 2. Pembangunan amphitheatre, digunakan sebagai tempat pertunjukan seni atau­ pun diskusi oleh pelajar yang datang; 3. Pembangunan kios, digunakan seba­ gai tempat masyarakat sekitar untuk menjual jajanan khas atau oleh–oleh Kota Curup; 4. Pekerjaan pedesterian; 5. Pembangunan ruang bilas; 6. Pembangunan aula pertemuan yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang rapat atau pertemuan. Kepala Satker PBL Bengkulu, Melky Rusera berharap dengan adanya pem­ ba­

Meskipun masih dalam masa peme­liharaan, infrastruktur penunjang yang telah dibangun tersebut sudah dapat diman­faatkan oleh wisatawan yang datang. ngunan infrastruktur penunjang di ka­ wa­ san wisata Air Panas Suban ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Bengkulu. “Adanya penataan Kawasan Air Panas Suban (Batu Menangis) pada tahun 2016, diharapkan dapat menjadi destinasi wisata yang bertaraf nasional maupun inter­

nasional sehingga dapat mendatangkan PAD bagi Provinsi Bengkulu pada umumnya dan khususnya Kabupaten Rejang Lebong ser­ ta menambah pertumbuhan ekonomi ma­syarakat,” ungkap Melky Meskipun masih dalam masa peme­ liharaan, infrastruktur penunjang yang telah dibangun tersebut sudah dapat diman­ faatkan oleh wisatawan yang datang. Salah seorang wisatawan, Lidia, meng­ungkapkan sering berkunjung ke Suban pada hari libur “Dengan adanya infrastruktur penunjang seperti Ruang Bilas, pengunjang tidak perlu lagi mengantri ketika sudah selesai bertamasya di kolam air panas, selain itu gazebo yang ada sangat membantu pe­ ngunjung saat akan beristirahat dan me­ nikmati bekal tamasyanya” ungkap Lidia. Setelah pelaksanaan Penataan Bangu­ nan Kawasan Wisata Air Panas Suban se­ lesai, maka aset berupa Barang Milik Ne­ gara (BMN) tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemkab Rejang dengan mekanisme proses serah terima yang diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Teks: MDHP/Indah/Randalbkl) Tahun XVEdisi 05 |29

sebaiknya anda tahu

4

Ide Kreatif Memanfaatkan Kembali

Sampah Sekitarmu

Kerajinan Tangan dari Kaleng Bekas Berbentuk Tempat Tissue Bahan dan Peralatan yang Digunakan • Kaleng susu • Pemotong kaleng • Kuas • Cat Cara Membuat Kerajinan Tangan dari Kaleng Bekas Berbentuk Tempat Tissue 1. Siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan 2. Bersihkan kaleng terlebih dahulu 3. Lubangi tutup kaleng untuk tempat mengambil tissue (lihat gambar) 4. Berikan warna dan sedikit sentuhan seni agar tempat tissue terlihat lebih indah 5. Tempat tissue dari kaleng bekas siap untuk digunakan

(Sumber : www.satujam.com)

Kerajinan Tangan dari Kaleng Bekas untuk Tempat Peralatan Dapur Bahan dan Peralatan yang Dibutuhkan • Kaleng bekas • Papan kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan • Pemotong kaleng • Paku • Palu • Cat • Kuas Cara Membuat Kerajinan Tangan dari Kaleng Bekas Berbentuk Tempat Peralatan Dapur 1. Siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan 2. Cat kaleng dan berikan sedikit sentuhan seni agar terlihat indah 3. Paku papan kayu ke tembok dapur 4. Paku kaleng ke papan kayu 5. Tempat peralatan dapur dari kaleng bekas siap untuk digunakan

30|Edisi 05Tahun XV

Kerajinan Tangan dari kardus Bekas untuk Rumah Kucing Bahan dan Peralatan yang Dibutuhkan • Kardus bekas • Gunting/pisau • Lem Cara Membuat Kerajinan Tangan dari Kardus Bekas untuk Rumah Kucing 1. Siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan 2. Potong kardus membentuk lingkaran. Setiap lingkaran kardus memiliki ukuran yang berbeda (hanya lingkaran bagian bawah yang memiliki ukuran sama) 3. Susun lingkaran tersebut hingga berbentuk setengah bola 4. Beri lem pada setiap tumpukan kardus 5. Kemudian potong bagian tengah untuk pintunya 6. Kerajinan tangan dari kardus bekas untuk rumah kucing siap untuk digunakan

(sumber : blogoinformasi.com)

Pot dari Botol Bekas

Bahan dan Peralatan yang Dibutuhkan • Botol bekas • Alat potong seperti cutter dan gunting • Cat dan kuas • Kertas untuk pola • Tali Cara Membuat Kerajinan Tangan Botol Bekas untuk Pot Tanaman 1. Siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan 2. Buat pola untuk desain botol sesuai yang diinginkan 3. Potong botol bekas sesuai pola yang kita buat di kertas 4. Beri gambar dan warna agar pot dari botol bekas ini terlihat menarik 5. Tambahkan tali pada kedua sisi pot 6. Kerajinan tangan dari botol bekas untuk pot tanaman siap digunakan

(sumber : caramembuatonline.blogspot.com)

Tahun XVEdisi 05 |31

lensa CK

Menteri PUPR Kunjungi

Jakabaring Palembang

32|Edisi 05Tahun XV

Pelantikan Eselon II dan Sertijab Direktur PENGEMBANGAN SPAM

Tahun XVEdisi 05 |33

seputar kita Cipta Karya Siapkan Pembangunan TPA Regional Banjarbakula Dalam rangka pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula, Senin (15/05/2017) stakeholder terkait memantau lokasi tapak pembangunan yang berada di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Banjarbaru. Kasatker PSPLP Provinsi Kalsel Rio Franata mengatakan pembangunan TPA Regional ini telah mendapat dukungan dari seluruh stakeholder terkait di Provinsi Kalsel, hingga telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan PCM (Pre Construction Meeting). (Teks: HRD KALSEL/ari)

Cipta Karya Siapkan Trainer Program KKN Tematik Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan kegiatan Training of Trainers Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Senin, (22/05/2017) di Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman me­ ngenai konsep KKN Tematik infrastruktur permukiman yang responsif gender dan penyamaan presepsi mengenai proses pendampingam dan evaluasi dalam rangka memastikan output kegiatan masing-masing kelompok mahasiswa. (Teks: dewi)

Cipta Karya Gelar Workshop Kota Bersejarah dan Analisis Dampak Pusaka Ditjen Cipta Karya melaksanakan Work­ shop Heritage Urban Landscape and Heritage Impact Assessment (Lansekap Kota Bersejarah dan Analisis Dampak Pusaka) di Jakarta, Senin (15-19/05/2017). Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo meng­ ungkapkan, Program Penataan dan Peles­ tarian Kota Pusaka (P3KP) diinisiasi pada tahun 2012 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi bersama Badan Pelestarian Pusaka Indo­ nesia (BPPI) sebagai upaya nyata dalam me­ lestarikan aset-aset pusaka bangsa yang ter­ sebar di berbagai kota di Indonesia. “Kota pusaka yang dimaksud di sini adalah kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya atau yang diduga cagar budaya, aktif me­ lakukan upaya-upaya pelestarian, serta

34|Edisi 05Tahun XV

memiliki kelembagaan yang mendukung upa­­ya tersebut. Sampai tahun ini, total 57 kabupaten/kota telah bergabung dalam pro­ gram ini, dan berkomitmen menciptakan arah pengembangan kota yang mendukung

pelestarian cagar budaya seperti melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan de­ ngan cara yang tepat dengan menghargai kaidah-kaidah pelestarian,” tutur Sri Hartoyo. (Teks: ari)

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Menunaikan

Ibadah Puasa Ramadhan 1438 H

www.ciptakarya.pu.go.id

@ditjenciptakarya

Ditjen cipta karya

@ditjenck

Ditjen cipta karya