BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tulungagung. 2. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan system jaringan prasarana wilayah yang terintregrasi dan membentuk sebuah sistem. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.. 4. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2 (1) Dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dalam sebuah forum. (3) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi yang menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadukan dan mensikronkan perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ.
Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : a. Urusan pemerintahan di bidang kebina margaan; b. Urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat; c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ; dan d. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Bagian Kedua Penyelenggara LLAJ Pasal 4 Penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan oleh penyelenggara LLAJ yang meliputi : (1) Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Resort. (2) Pemerintah Daerah, dalam hal ini terdiri dari : a. SKPD yang membidangi Perhubungan Darat; b. SKPD yang membidangi Kebinamargaan; c. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Teknologi LLAJ; dan d. SKPD yang membidangi Perencanaan. Bagian Ketiga Forum LLAJ Pasal 5
(1) Untuk mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronkan perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ di Kabupaten, dibahas dalam Forum yang disebut Forum LLAJ. (2) Forum mempunyai tugas mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronkan perencanaan dan permasalahan LLAJ di Kabupaten. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum berfungsi : a. pengkoordinasian perencanaan penyelesaian permasalahan LLAJ sesuai dengan tugas pokok penyelenggaraan jalan;
b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ; c. perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ.
Bagian Keempat Keanggotaan Forum Pasal 6 (1) Keanggotaan Forum terdiri dari : a. unsur Pembina, terdiri dari : 1. Bupati; 2. Kepala Kepolisian Resort. b. unsur Penyelenggara, terdiri dari : 1. SKPD yang membidangi Perhubungan Darat; 2. SKPD yang membidangi Kebinamargaan; 3. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Teknologi LLAJ; 4. SKPD yang membidangi Perencanaan; dan 5. Satlantas Kepolisian Resor. c. unsur Akademis d. unsur Masyarakat (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf c dan huruf d dapat ditunjuk oleh pemarakarsa dari salah satu unsur penyelenggara sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
BAB III MEKANISME KERJA FORUM Pasal 7 (1) Setiap instansi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelanggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat menjadi pemrakarsa pelaksaan pembahasan dalam forum. (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalandalam forum melalui instansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggarakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) memerlukan keterpaduan antar instansi penyelanggara lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungi instansi. (4) Dalam hal ini instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum. Pasal 8 (1) Dalam pelaksanaan pembahassan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum. (2) Dalam pelaksaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum. (3) Dalam pelaksaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), forum dipimpin oleh Instansi Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksaan pembahasan. Pasal 9 (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahaan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Pelaksaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperbolehkan kesepakatan. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan Instansi Pemerintah Daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
(5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 10 (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
untuk
(3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
BAB IV KEANGGOTAAN FORUM Pasal 11 (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten, keanggotaan forum terdiri atas; a. Bupati; b. Kepala kepolisian resor; c. Badan usaha milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; d. Assosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten; e. Perwakilan perguruan tinggi; f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. (3) Dalam pembahasan forum, bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan SatuanKerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan : a. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Jalan; c. Perindustrian; dan d. Penelitian dan pengembangan. (4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor. Bagian Kelima Dukungan Adminitrasi Pasal 12 Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memperoleh dukungan administratif dari secretariat daerah kabupaten.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG,
SYAHRI MULYO
