:?
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAIT BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR
II
TAHI]N
2O1O
TENTANIG
JAMINAI\I IGSEHATAI{ DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN PAICAK BHARA'T BUPATI PAKPAKBHARAT,
Menimbang
:
a.
MOU / Perjaqiian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT
ASKES (Persero) Cabang Karo tentang Program Jaminan
Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMII);
Nama- nama yang tertampung dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat maka perlu di tetapkan progfam Jaminan Kesehatan Daerah,
yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan; d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'oa dan
huruf "b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Pakpak Bharat
Mengingat
:
1.
Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Propinsi Sumatera UAra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan LemlaranNegara Republik IndonesiaNomor 4272); 2.
Undang-undang Nomor
32 Tatrun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Pemerintahan Daerah
(
Nomor 32 Tahun 2004
tentang
kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844); J.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat datr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.
Undang-undang Nomor
40 Tahun 20M tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tamtqhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republft IndonesiaNomor 5063 ); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7.
38 Tahun 2007 tsntang Pembagiaa Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintahan Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
5 Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
BharatNomor 58); 9.
Keputusan Menteri Kesehatan Penugasan
R[ Nomor 1241/IvIenkes/SKD02004
tentang
PT. Askes (Persero) dalam pengelola Program Pemeliharaan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; 10.
Keputusan Menteri Kesehatan
R[ Nomor
56rVIenkes/SWU2005 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin (JPK-MM); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor
2 Tahun 2010
tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 @erita Daerah Kabupaten Pakpak Bharut Tahun 2010 Nomor2);
Memperhatikan
:
t.
Perjar{ian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT.
Askes (Persero) Cabang Karo Nomor 24IPKS/0410,
Nomor
415-411338fN12010 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyamkat Umum
(PJKMU) di Kabupaten Pakpak Bharat; 2.
Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Salak dengan PT.
Askes (Persero) Cabang Karo Nomor
23/PKS/0310, Nomor
445.460alRSUD/IIy2010 tentang Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lar{utan (RJTL), dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) bagi Masyarakat Umum di Kabupaten Pakpak Bharat yang terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat umum
(PJKMU); 4n^-^./
ME MU TU MENETAPKA}T
:
S
KAN:
PERATURAN BI]PATI TENTANG JAMINAN KESEHATAI\I DAERAH (JAMKESDA) I(ABUPATEN PAKPAI( BHARAT BAB
I
KETENTUAI\I T]MTIM
Plssl
I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharag 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat JAMKBSMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskia dan atau tidak mampu;
7.
Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah banhran Pemerintah Kabupaten
untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak B,haraf. yang belum
memiliki Jaminan Kesehatan;
8. Rumah Sakit Umum
Daerah selanjutnya disingkat RSt
D
adalah Rumah Sakit milik Pemerintalt
Kabupaten Pakpak Bharat;
9.
Puskesmas adalah Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah bekerjasama dalam Program JAMKESDA; 11. Rawat Jalan Tinglat Pertama (RJTP) adalah Petayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan
jaringannya termasuk Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos Pelayanaa Terpadu (Posyandu)
12. Rawat Inap Tingkat Pertama
GffP)
adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas pada
kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan; 13. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
(RffL)
adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit
Umum Daerah berdasarkan rujukan dari hrskesmas; 14. Rawat Inap Tingkat Lanjutan
AmL)
adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit
Umum Daeratr berdasarkan rujukan dari Puskesmas, dimana kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan;
15. Gawat Darurat adalah suatu kondisi dimana pasien tiba-tiba dalam keadan gawat, atau akan menjadi
gawat karena mengancam nyawa atau anggota badanaya sehingga memerlukan penanganan segerq
lA^Jt/
BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2
(1)
Maksud
dari
Jaminan Kesehatan Daerah
ini
adalah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang pembiayaannya disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten
(2)
.
Tujuan dari Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang
memiliki KTP Pakpak Bharat
atau
masyarakat Pakpak Bharat yang terdaftar didalam Kartu Keluarga dan belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan baik dari Pemerintah, Swasta, atau Asuransi Kesehatan Pribadi.
(3)
Jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) meliputi
:
A. Program Gakin/ Askeskin/Jamkesmas PemerintahKabupaten B. Pegawai Negeri Sipil C. D.
Askes Prima
E.
Askes Komersial
F.
Jamsostek
G.
ASABRT(TNr-POLRT)
H.
Yakes Telkom/PlN/Pertamina/KPS
I.
Orang atau Badan yang telah menjadi peserta assuransi kesehatan swasta lainnya
J.
Orang yang mendapatkan tunjangan kesehatan dari tempat kerja.
Askes Sosial Pensiunan/Veteran
BABIII LAKSANA PELAYANAN KESEHATAI\T Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar Pasal 3 Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang meliputi
a.
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
pelayanan
b.
:
&IfP) di Puskesmas dan Jaringannya baik, berupa kegiatan
kesehatan di Dalam Gedung dan Luar Gedung;
Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak
memiliki kemampuan perawatan lanjutan dilahrkan rujukan ke Rumah sakit yang memberikan Pelayanan Program Jamkesda;
c. d.
Pelayanan Pertolongan Persalinan (dalam Bentuk Paket persalinan); Pelayanan
Obat ,!f*.
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Tingkat
Lanjut
Pasal4 Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut meliputi
a.
:
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingftat Lanjut (RITL);
b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL); c. Pelayanan Obot. Pasal5 Pelayanan Kesehatan tingkat Lanjut yang dimaksud pada pasal 4, harus berdasarkan rujukan PPK asal ke ppK Jaringan JAMKESDA (Rumah Sakit Pemerintah)
Pasal 6
Untuk mendapatkal pelayanan kesehatan tingkat Ianjut yang dimaksud pada pasal 5, peserta harus menuljukan kartu JAMKESDA dan surat rujukan dari PPK asal
PasalT
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang dimaksud pada pasal 6, peserta mendapatkan kelas/kamar perawatan yakni kelas
III Bagian Ketiga Pelayanan Gawat Darurat Pasal E
Pada keadaan Gawat darurat (emergency). seluruh PPK wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta JAMKESDA walaupun PPK tersebut tidak sebagai PPK jaringan
JAMKESDA, selanjutuya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jmingan JAMKESDA untuk penanganan lebih lanjut
Pasal9 Setelah peflrnganan kegawatdaruratan dan peserta memerlukan rawat inap, sementara identitas kepesertaannya
belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi berkas
BAB tV PESERTA JAMKESDA
Prsel 10 Peser&a Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) adalah masyarakan Kabupater Pakpak Bharat yang tidak
termasuk didalam peserta Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan telah ditetapkan dalam SK Bupati
l/+t^r-
BAB V PEMBIAYAAI\T Pasal 1I
(1) (2)
Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
Biayayang ditimbulkan sebagai akibat adanya Jaminan Kesehatan Daerah ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pakpak Bharat melalui satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
(3)
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat per
jiwanya sebesm Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan untuk satu tahun per jiwanya sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(4)
Sistem pengolalaan dana JAMKESDA Kabupaten Pakpak Bharat adalah Sistem Fee Based dimana PT. Askes (Persero) sebagai pengelola dana PJKMU.
Pasal 12 Penetapan
tarif pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA DI RSUD di dasarkan pada tarif kesepakatan
Rumah Sakit dan di klaim langstmg ke PT. Askes @ersero)
BAB YI KETENTUAI\I PEI\IUTI}P Pasal 13
Program Jaminan Kesehatan Daerah
ini akan dievaluasi
setiap akhir tahun Anggaran Program Jaminan
Kesehatan Daerah dan akan dilaksanakan penyesuaian apabila ada petunjuk teknis yang terbaru yang dikelumkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan
di
padatangg;al a
Salak
zt AWuv
z-Dlo
: PA R A F
vr iJ, '.,
BT'PATI PAKPAK BHARA'T,
sEt( t.. KA.SI
I
i
A5
j,,,
[ : H I.:,TIAN
KAEAG / K,qHID KASIJBSAG /KASI
MAKMURBERASA
Diundangkan di Salak pada tanggal zz A?Plt 1-Dla SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
; (itt,t{{ \l .: -'*-*-****"";
GATDI WARTEA MAIIIK BERTTA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BIIARAT TAHT]N
NOMOR
ll
2O1O
rD4ol
16
