BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PAM.MM01.001.01

BUKU INFORMASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2009

Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN

Kode modul PAM.MM01.001.01

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI

1

BAB I KATA PENGANTAR

3

1.1.

Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi

3

1.1.1

Pelatihan berbasis kompetensi

3

1.1.2

Kompeten di tempat kerja

3

1.2.

Penjelasan materi pelatihan

3

1.2.1. Desain materi pelatihan

3

1.2.2. Isi modul

4

1.2.3. Pelaksanaan materi pelatihan

5

1.3.

Pengakuan kompetensi terkini (RCC)

5

1.4.

Pengertian-pengertian

7

BAB II STANDAR KOMPETENSI

8

2.1.

Peta paket pelatihan

8

2.2.

Pengertian unit standar

8

2.2.1

Unit standar kompetensi

8

2.2.2

Daftar unit kompetensi

9

2.2.3

Durasi pelatihan

9

2.2.4

Kesempatan mencapai kompetensi

9

2.3.

Unit kompetensi yang dipelajari

10

2.3.1

Judul unit

10

2.3.2

Kode unit

10

2.3.3

Deskripsi unit

10

2.3.4

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

10

2.3.5

Batasan variabel

11

2.3.6

Panduan penilaian

12

2.3.7

Kompetensi kunci

14

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

15

3.1.

Strategi pelatihan

15

3.2.

Metode pelatihan

15

Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009

Halaman : 1 dari 60



BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

17

4.1

Pengelolaan informasi dan data K3

17

4.1.1

Dokumentasi data K3

17

4.1.2

Komunikasi dan informasi

19

4.2

Penerapan strategi, sistem dan program K3

20

4.2.1

Strategi K3

20

4.2.2

Pengembangan rencana tindakan K3

21

4.2.3

Penerapan tindakan K3

23

4.2.3.1 Operasi dan tindakan

23

4.2.3.2 Alat pelindung diri

24

4.2.3.3 Tanggap darurat

25

4.2.4

Pelatihan K3

25

4.3

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko

27

4.3.1

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko

27

4.3.2

Pengendalian resiko

28

4.3.3

Persyaratan perundang-undangan

31

4.4

Evaluasi pengelolaan K3

33

4.4.1

Pemantauan program K3

34

4.4.2

Evaluasi kepatuhan

35

4.4.3

Penyelidikan insiden

35

4.4.4

Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

36

4.4.5

Audit sistem manajemen K3

37

4.4.6

Tinjauan manajemen

39

BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

41

5.1

Sumber daya manusia

41

5.2

Sumber-sumber perpustakaan

42

LAMPIRAN I

PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

43

PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

56

FORMULIR LAPORAN AUDIT

57


Halaman : 2 dari 60



BAB I KATA PENGANTAR

1.1.

Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi

1.1.1

Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan

merupakan

kumpulan

dari

unsur-unsur

yang

dinamis,

yang

saling

berhubungan/berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan berbasis kompetensi merupakan penjabaran dari rangkaian kegiatan yang disyaratkan dalam standar kompetensi untuk menjawab tuntutan dari setiap kriteria unjuk kerja dalam pencapaian kompetensi kerja. Pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang berkaitan dengan tugas yang dimiliki peserta. Sehingga setelah pelatihan selesai peserta memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan mampu mengisi jabatan/profil pekerjaan yang dibutuhkan. 1.1.2

Kompeten di tempat kerja

Kompetensi adalah menyatunya ketiga aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja atau KSA (knowledge, skill, attitude) yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja yang disyaratkan di tempat kerja. Kompetensi adalah potensi seseorang yang ditampilkan setelah dilatih melalui pelatihan. Adapun ukuran standar kompetensi tersebut dapat diukur dan dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja. Kompeten di tempat kerja adalah seseorang yang telah dapat memenuhi persyaratan jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh pasar/tempat kerja. Tuntutan kualitas tersebut didasarkan pada perangkat bakuan kompetensi (kriteria unjuk kerja). 1.2.

Penjelasan materi pelatihan

1.2.1. Desain materi pelatihan Materi pelatihan merupakan bagian dari suatu program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci rangkaian pencapaian kompetensi kerja.


Halaman : 3 dari 60



Pada materi pelatihan, aspek-aspek kompetensi dalam indikator unjuk kerja diuraikan ke dalam bentuk modul pelatihan, agar dapat dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh peserta

pelatihan.

Modul

ini

didisain

untuk

dapat

digunakan

pada

pelatihan

konvensional/klasikal dan pelatihan individual/mandiri. Yang dimaksud dengan pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan bantuan seorang pelatih atau pembimbing, dengan menggunakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta, dengan menambah unsur-unsur atau sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan pelatih. Selanjutnya dapat dipraktekkan penyelesaian suatu tugas tertentu melalui tahapantahapan latihan yang sistematis. 1.2.2

Isi modul

Modul merupakan uraian terkecil bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis untuk membantu peserta pelatihan menguasai tujuan pelatihan. Modul akan memandu pelatih/fasilitator menyampaikan bahan belajar dalam proses pelatihan yang sesuai secara terinci. Modul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu: a. Buku informasi Buku Informasi adalah sumber pelatihan, baik untuk pelatih maupun untuk peserta pelatihan. b. Buku kerja Buku kerja ini digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktik baik dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan individual/mandiri. Buku kerja diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi : •

Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.

•

Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian kemampuan peserta pelatihan.

•

Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik kerja.


Halaman : 4 dari 60



c. Buku penilaian Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada buku kerja. Buku penilaian berisi : •

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan kemampuan.

•

Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian kemampuan peserta pelatihan.

•

Sumber-sumber yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai kemampuan.

•

Semua jawaban/tanggapan pada setiap pertanyaan yang diisikan pada buku kerja.

•

Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.

•

Catatan pencapaian kemampuan peserta pelatihan.

1.2.3

Pelaksanaan materi pelatihan

Pada pelatihan klasikal, pelatihan akan: •

Menyediakan buku informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.

•

Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan.

•

Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.

•

Memastikan

setiap

peserta

pelatihan

memberikan

jawaban

tanggapan

dan

menuliskan hasil tugas praktiknya pada buku kerja. Pada pelatihan individual / mandiri, peserta pelatihan akan : •

Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama pelatihan.

•

Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku kerja.

•

Memberikan jawaban pada buku kerja.

•

Mengisikan hasil tugas praktik pada buku kerja.

•

Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatihan.

1.3.

Pengakuan kompetensi terkini (RCC)

Jika anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC, recognition of current competency). Berarti anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar kembali. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009

Halaman : 5 dari 60



Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena anda telah: a. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan yang sama, atau b. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama, atau c. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama. 1.4.

Pengertian-pengertian

Profesi Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja, atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan. Standarisasi Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu. Penilaian / uji kompetensi Penilaian atau uji kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan (kriteria unjuk kerja). Pelatihan Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari. Kompetensi Kompetensi

adalah

kemampuan

seseorang

untuk

menunjukkan

aspek

sikap,

pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut di tempat kerja untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang diperlukan pada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku atau pemangku jabatan kerja. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009

Standar

Halaman : 6 dari 60



kompetensi dinyatakan dalam format tertentu, yaitu: (i) unit kompetensi dari jabatan kerja tersebut; (ii) elemen kompetensi dari tiap unit kompetensi, dan (iii) kriteria unjuk kerja untuk tiap unit kompetensi. Sertifikasi kompetensi Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses penilaian/uji kompetensi. Sertifikat kompetensi Sertifikat kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi kepada seseorang yang dinyatakan kompeten, yaitu tenaga kerja trampil atau ahli yang telah menguasai suatu kompetensi tertentu dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian/ketrampilan tertentu.


Halaman : 7 dari 60



BAB II STANDAR KOMPETENSI 2.1.

Peta paket pelatihan

Standar kompetensi kerja sektor air minum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaan. Pada bidang pengelolaan air minum diantaranya meliputi bidang manajemen. Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum, yang dikategorikan dalam: •

Kelompok kompetensi umum, terdiri dari 2 unit kompetensi.

•

Kelompok kompetensi inti, terdiri dari 15 unit kompetensi.

•

Kelompok kompetensi khusus, terdiri dari 2 unit kompetensi.

2.2.

Pengertian unit standar

2.2.1

Unit standar kompetensi

Standar kompetensi Merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan di tempat kerja, disusun dengan pendekatan bidang pekerjaan. Standar kompetensi terbentuk atas sejumlah unit kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Unit kompetensi Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar kompetensi. Setiap unit kompetensi memiliki sejumlah elemen kompetensi. Elemen kompetensi Merupakan bagian terkecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan sejumlah fungsi tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kriteria unjuk kerja (KUK) Merupakan langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam pencapaian elemen kompetensi. KUK mencerminkan kegiatan yang menggambarkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja. Selain itu KUK juga menunjukkan sejauh mana persyaratan elemen kompetensi

dapat diukur berdasarkan pada tingkat yang

diinginkan.


Halaman : 8 dari 60


2.2.2


Daftar unit kompetensi

Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum : A. Kelompok kompetensi umum 1. Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Melaksanakan manajemen umum. B Kelompok kompetensi inti 1. Melaksanakan manajemen mutu 2. Melaksanakan manajemen strategik 3. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia 4. Melaksanakan manajemen aset/barang 5. Melaksanakan manajemen keuangan dan akuntansi 6. Melaksanakan manajemen informasi 7. Melaksanakan manajemen operasi SPAM 8. Melaksanakan manajemen pemeliharaan SPAM 9. Melakukan komunikasi 10. Melaksanakan konseling 11. Melaksanakan negosiasi bisnis 12. Melakukan manajemen bisnis air minum 13. Melakukan manajemen investasi 14. Melakukan manajemen resiko 15. Melaksanakan kemitraan pemerintah badan usaha C Kelompok kompetensi khusus 1. Menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa 2. Melakukan hubungan masyarakat 2.2.3

Durasi pelatihan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan seluruh 19 unit kompetensi adalah 111 JPL, dimana 1 JPL (jam pelajaran) adalah 45 menit. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan unit kompetensi ini adalah 4 JPL. 2.2.4

Kesempatan mencapai kompetensi

Jika anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, pelatih anda akan mengatur rencana pelatihan dengan anda. Rencana ini akan memberikan anda


Halaman : 9 dari 60



kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi anda sesuai dengan level yang diperlukan. Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali. 2.3.

Unit kompetensi yang dipelajari

2.3.1

Judul unit

Judul unit kompetensi: menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 2.3.2

Kode unit

Kode unit: PAM.MM.01.001.01. 2.3.3

Deskripsi unit

Unit ini menjelaskan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 2.3.4

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi yang harus dikuasai dalam unit kompetensi berikut kriteria unjuk kerja terdapat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Elemen kompetensi 1. Mengelola informasi dan data K3

Kriteria unjuk kerja 1.1 Persyaratan sistem pencatatan data diidentifikasi, dikelompokkan dan disimpan dengan baik. 1.2 Sumber informasi dan data K3 diidentifikasi, diakses, dievaluasi dan diterapkan di tempat kerja. 1.3 Catatan akurat dan lengkap dipastikan, terkumpul dan tersimpan dengan baik. 1.4 Informasi dan data disediakan untuk para manajer dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang mudah dipahami.


Halaman : 10 dari 60



Elemen kompetensi

Kriteria unjuk kerja

2. Menerapkan strategi, sistem dan program K3.

2.1 Prioritas K3 ditentukan melalui konsultasi dengan manajer terkait sejalan dengan prosedur konsultasi di tempat kerja. 2.2 Rencana tindakan K3 dikembangkan berdasarkan skala prioritas. 2.3 Kebutuhan pelatihan K3 diidentifikasi dan didokumentasikan. 2.4 Program K3 dipantau tingkat pencapaiannya dan jika perlu di sempurnakan

3. Mengidentifikasi dampak, rencana perubahan dan saran untuk mengendalikan resiko yang timbul

3.1 Bahaya yang timbul diidentifikasi, dan potensi risiko dinilai. 3.2 Rencana perubahan di tempat kerja yang menimbulkan dampak K3 dievaluasi 3.3 Saran-saran untuk mengendalikan risiko dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. 3.4 Perubahan peraturan, standar/pedoman industri terkait diidentifikasi dan diinformasikan dampaknya bagi pengelolaan K3

4. Mengevaluasi efektifitas pendekatan pengelolaan K3

4.1 Sumber informasi dan data K3 eksternal dan internal diakses sebagai bahan evaluasi 4.2 Kebutuhan masukan dari luar untuk evaluasi ditindaklanjuti secara memadai. 4.3 Masukan untuk bahan evaluasi dari pemangku kepentingan dikumpulkan 4.4 Bagian yang perlu ditingkatkan diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindaklanjuti

2.3.5

Batasan variabel

1. Konteks variabel : Unit ini berlaku untuk melakukan perencanaan, melakukan pengusahaan, melakukan penggerakan/pemberian motivasi, melakukan pengendalian dan menetapkan ukuran keberhasilan yang digunakan dalam melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Sumber informasi dan data K3 yang diperoleh dari : 2.1

Perundangan K3 dan sumber lainnya yang relevan.

2.2

Pekerja.

2.3

Konsultan.




2.4


Instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan K3 seperti Depnaker atau instansi teknis lainnya.

2.5

Surat kabar, jurnal, publikasi industri, dll.

2.6

Portal internal.

2.7

Jaringan industri dan asosiasi.

2.3.6

Panduan penilaian

1. Persyaratan umum kompetensi Kandidat yang akan menunjukkan kompetensi dalam unit ini harus mampu memperlihatkan dan memperagakan kemampuan dan keahlian berkaitan dengan implementasi pendekatan sistematik untuk mengelola K3, baik dalam tempat kerja sebenarnya, atau latihan simulasi atau skenario 2.

Pembuktian khusus yang disyaratkan Panduan penilaian ini merupakan acuan dalam melakukan penilaian kompetensi menurut unit kompetensi ini. Panduan ini memuat tinjauan umum mengenai persyaratan penilaian dilanjutkan dengan identifikasi persyaratan khusus yang diperlukan dalam melakukan penilaian.

3. Persyaratan pengetahuan dan pemahaman 3.1

Peran dan tanggung jawab penyelia, pekerja, kontraktor, disainer dan lain-lain menurut perundang-undangan K3.

3.2

Persyaratan perundangan mengenai informasi, data dan konsultasi K3.

3.3

Peran dan tanggung jawab dalam komunikasi dan konsultasi untuk P2K3/komite K3,

manajemen lini, pekerja dan pegawai pengawas/pegawai

penyelia. 3.4

Persyaratan sistem pencatatan K3, kerahasiaan dan peraturan lain yang sesuai.

3.5

Persyaratan tentang kewajiban pelaporan insiden sesuai dengan perundangan yang berlaku.

3.6

Peraturan perundangan

mengenai K3 (undang-undang, peraturan, norma,

standar-standar terkait dan bahan panduan). 3.7

Konsep pengukuran kinerja K3

seperti

indikator kinerja positif (PPIs),

frekuensi kecelakaan (frequency rate-FR) dan tingkat keparahan (severity rateSR). 3.8

Hierarki pengendalian dan pertimbangan dalam memilih tindakan pengendalian yang sesuai.

3.9

Prinsip dan pendekatan sistematik dalam mengelola K3.





3.10 Sumber data dan informasi K3 internal dan eksternal. 3.11 Karakteristik dan komposisi tenaga kerja yang beresiko. 4. Persyaratan keterampilan dan kemampuan 4.1

Kemampuan berhubungan dengan orang dari bermacam

golongan sosial,

budaya, latar belakang etnik dan kemampuan fisik dan mental 4.2

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan personil pada semua tingkat perusahaan dan spesialis K3 dan pihak luar terkait.

4.3

Kemampuan untuk menyiapkan laporan untuk bermacam kelompok sasaran termasuk komite K3 , para manajer dan para penyelia.

4.4

Kemampuan untuk menerapkan perbaikan dan proses perencanaan tindakan berkelanjutan.

4.5

Kemampuan untuk mengatur tugasnya sendiri di dalam waktu yang ditentukan.

4.6

Kemampuan untuk menggunakan keterampilan konsultasi dan negosiasi, terutama

dalam

hubungannya

dengan

pengembangan

rencana

dan

mengimplementasikan dan memantau tindakan yang direncanakan. 4.7

Kemampuan untuk berkontribusi dalam penilaian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola K3 secara sistematik dan dimana perlu mengakses sumber daya.

4.8

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kinerja K3 perusahaan.

4.9

Kemampuan untuk menganalisis informasi dan data yang relevan di tempat kerja dan melakukan pengamatan tugas dan interaksi antar pekerja di tempat kerja, peralatan, lingkungan dan sistem.

4.10 Kemampuan untuk melakukan perhitungan matematika sederhana (seperti persen perubahan), dan membuat grafik di tempat kerja untuk mengidentifikasi kecenderungan dan memahami keterbatasan data. 4.11 Kemampuan untuk menggunakan komputer dasar dan keterampilan teknologi informasi untuk mengakses informasi dan data K3 internal dan eksternal. 4.12 Kemampuan untuk mengenali dan mengembangkan hubungan antar aktivitas yang berbeda di tempat kerja.

5. Hasil kerja yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang mencakup : 5.1

Rencana tindakan tertulis.

5.2

Saran khusus yang diberikan dan diterima.

5.3

Dokumen yang digunakan untuk menginformasikan dan melaporkan kepada orang-orang lain di dalam perusahaan.




5.4


email, surat, laporan dan rekam lain dari proses yang diambil dalam mengelola K3 di wilayah tertentu.

5.5 2.3.7

Studi kasus, simulasi, skenario, permainan peran. Kompetensi kunci

Kompetensi kunci dalam mencapai unjuk kerja yang disyaratkan terdapat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Kompetensi kunci dalam pencapaian unjuk kerja menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Kompetensi kunci

Tingkat

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

Memecahkan masalah

3

Menggunakan teknologi

2





BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 3.1

Strategi pelatihan

Persiapan dan perencanaan pelatihan: Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan

•

tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar anda. •

Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.

•

Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Merencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan anda.

•

Permulaan dari proses pembelajaran: Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas yang terdapat pada tahap

•

belajar. Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan anda.

•

Pengamatan terhadap tugas praktik: Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh pelatih atau orang yang

•

telah berpengalaman lainnya. Mengajukan pertanyaan kepada pelatih tentang konsep sulit yang anda temukan.

•

Implementasi dan penilaian: Penilai

•

akan

mengumpulkan

bukti

dan

membuat

pertimbangan

mengenai

pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas-tugas anda dan sikap anda terhadap pekerjaan. •

Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan dukungan belajar.

•

Anda akan dinilai untuk menentukan apakah anda telah mencapai kompetensi sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.

3.2

Metode pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan. Belajar secara mandiri: Belajar secara mandiri memperbolehkan anda untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




bebas, anda disarankan untuk menemui pelatih setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar. Belajar berkelompok Belajar berkelompok memungkinkan peserta untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, namun sesi kelompok tetap memberikan interaksi antara peserta, pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja. Belajar terstruktur Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar terstruktur ini umumnya mencakup topik tertentu.





BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 4.1

Pengelolaan informasi dan data K3

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang meliputi struktur perusahaan, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pihak manajemen harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap karyawan. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Perusahaan

mempunyai

prosedur

untuk

mengidentifikasi,

mengumpulkan,

mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan K3. b. Undang-undang, standar, dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat. c. Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. d. Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara. e. Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rehabilitasi kesehatan dipelihara. 4.1.1

Dokumentasi data K3

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen K3 dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pencatatan atau pendokumentasian merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan sistem Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




manajemen K3. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan didokumentasikan serta diperbaharui apabila diperlukan. Pendokumentasian sistem manajemen K3 akan mendukung: (i) kesadaran karyawan dalam rangka mencapai tujuan K3, dan (ii) evaluasi terhadap sistem dan kinerja K3. Bobot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan. Apabila unsur sistem manajemen K3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh, maka sistem manajemen K3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan dokumentasi yang ada. Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa, serta laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan. Demikian juga perusahaan harus memiliki prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari tiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang. Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendalian dokumen yang efektif. Catatan K3 mencakup : a. Persyaratan eksternal/peraturan perundangan dan internal/indikator kinerja K3. b. Izin kerja. c. Resiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, alat kerja dan peralatan lain, bahan kimia dan bahan lain, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, serta proses produksi. d. Kegiatan pelatihan K3. e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan. f. Pemantauan data. g. Rincian insiden, keluhan dan tindak lanjut. h. Identifikasi produk termasuk komposisinya. i.

Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.

j. Audit dan peninjauan ulang sistem manajemen K3. Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian untuk: a. Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3. b. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3. c. Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur. d. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




e. Menunjukkan bahwa unsur-unsur sistem manajemen K3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen dan data yang disyaratkan, sebagai berikut: a. Dokumen yang diperlukan tersedia di lokasi kerja. b. Dokumen secara periodik ditinjau, direvisi seperlunya dan disetujui ulang cakupannya oleh personil yang berwenang. c. Dokumen yang relevan versi terakhir tersedia di semua lokasi dimana terdapat kegiatan operasi yang penting, untuk menjaga efektivitas sistem manajemen K3. d. Dokumen dan data kadarluarsa ditarik dari penggunaannya, atau memastikan dokumen dan data kadarluarsa itu tidak akan digunakan e. Dokumen dan data yang disimpan untuk keperluan perundang-undangan dan atau tujuan pengetahuan/referensi diidentifikasi. Dalam pengendalian dokumen, perusahaan harus menjamin bahwa : a. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan. b. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi. c. Dokumen sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang. d. Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu. e. Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan. f. Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami. 4.1.2

Komunikasi dan informasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan sistem manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi karyawan dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan K3. Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan sistem manajemen K3, perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi perusahaan. b. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung di tempat kerja. c. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait.





Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut harus dipenuhi untuk: a. Mengkomunikasikan hasil, sistem manajemen, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan. b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan. c. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada pihak luar yang membutuhkan. Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : a. Partisipasi pekerja dalam hal : − Keterlibatan yang cukup saat identifikasi bahaya, penilaian resiko dan menentukan pengendalian. − Keterlibatan yang cukup saat penyelidikan insiden. − Keterlibatan dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan-kebijakan dan tujuantujuan K3. − Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka. − Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3. Pekerja harus diinformasikan tentang peraturan partisipasinya, termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3. b. Konsultasi dengan kontraktor jika ada perubahan yang berdampak/berhubungan dengan K3 nya. Perusahaan harus memastikan bahwa pihak luar yang terkait telah dikonsultasikan tentang hal-hal K3. 4.2

Penerapan strategi, sistem dan program K3

4.2.1

Strategi K3

Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau manajer, yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, serta kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3.





Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan lingkup sistem manajemen K3 yang telah ditetapkan, yaitu: a. Sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 perusahaan. b. Mencakup komitmen untuk mencegah cidera dan sakit, serta peningkatan berkelanjutan dalam manajemen dan kinerja K3. c. Mencakup komitmen mematuhi paling kurang terhadap persyaratan perundangan dan persyaratan lain yang terkait yang biasa diikuti perusahaan sesuai bahaya K3-nya. d. Memberi kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan K3. e. Terdokumentasi, diterapkan dan dipelihara. f.

Dikomunikasikan ke semua personal yang bekerja di bawah pengendalian perusahaan dengan maksud mereka peduli akan kewajiban K3.

g. Tersedia bagi pihak terkait. h. Dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3-nya relevan dan sesuai untuk perusahaan. Kebijakan K3 tersebut di atas disusun melalui proses konsultasi antara manajer dengan karyawan maupun pihak lain yang terkait dalam penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem K3. Selanjutnya kebijakan K3 harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua karyawan, pemasok dan pelanggan. Perusahaan

harus

membuat,

menerapkan

dan

memelihara

tujuan

K3,

yang

terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam perusahaan. Tujuan harus terukur, dapat diterapkan, dan sesuai dangan kebijakan K3, termasuk komitmen untuk pencegahan cidera dan sakit, untuk memenuhi persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang terkait yang biasa diikuti perusahaan, dan untuk peningkatan yang berkelanjutan. Pada saat membuat dan mengkaji tujuan, perusahaan harus mempertimbangkan persyaratan peraturan dan perundangan, persyaratan lain yang biasa diikuti perusahaan, serta resiko K3 yang mengikutinya. Juga harus dipertimbangkan pilihan teknologi, persyaratan keuangan, operasional dan bisnisnya, dan pandangan pihak terkait yang relevan. 4.2.2

Pengembangan rencana tindakan K3

Perencanaan yang efektif diperlukan guna mencapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran, dan indikator kerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku, serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3. Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan rencana strategi K3 untuk pengendalian potensi bahaya dan resiko K3 yang telah teridentifikasi, yang berhubungan dengan operasi. Penyusunan rencana strategi K3 didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan K3 sebelumnya Dalam rencana tersebut, perusahaan harus menentukan tujuan K3 yang dapat diukur, menetapkan prioritas, dan menyediakan sumber daya. Rencana khusus strategi K3 yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu juga harus disusun. Identifikasi dan penilaian potensi bahaya dan resiko K3 yang berkaitan dengan operasi dilakukan oleh petugas yang kompeten. Peninjauan awal kondisi K3 perusahaan saat ini merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan sistem manajemen K3. Peninjauan awal dilakukan dengan: a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan, standar, dan pedoman yang berlaku. b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3. d. Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3. f.

Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

Dalam penerapan sistem manajemen K3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3 b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3. c. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.





Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga penerapan sistem manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap karyawan dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Seorang manajer harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang memadai. 4.2.3

Penerapan tindakan K3

4.2.3.1 Operasi dan tindakan Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai tujuannya. Program harus dikaji secara rutin dan terencana, dan disesuaikan jika perlu, untuk memastikan

agar tujuan dapat dicapai. Program tersebut harus mencakup

minimum : a. Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan tingkat perusahaan yang relevan ; dan b. Cara dan jangka waktu guna pencapaian tujuan. Perusahaan harus menentukan operasi dan kegiatan untuk menerapkan pengendalian dan mengatur resiko K3 yang berkaitan dengan bahaya yang telah diidentifikasi. Hal ini harus dimasukkan dalam manajemen perubahan. Perusahaan harus membuat, mendokumentasikan,

menerapkan,

memelihara,

dan

menyempurnakan

sistem

manajemen K3 secara berkelanjutan, serta menentukan bagaimana pemenuhan pengendalian K3. Untuk operasi dan kegiatan pengendalian, perusahaan harus menerapkan dan memelihara: a. Pengendalian operasional, yang harus dihubungkan ke dalam seluruh sistem manajemen K3-nya. b. Mengendalikan barang, peralatan dan jasa yang dibeli. c. Mengendalikan kontraktor dan pengunjung. d. Prosedur terdokumentasi, untuk mengatasi situasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3. e. Menentukan kriteria operasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3. Selain itu perusahaan harus membuat, menerapkan serta memelihara prosedur agar karyawan peduli akan :





a. Konsekuensi terhadap K3, baik aktual ataupun potensial, yang diakibatkan dari pekerjaan mereka dan perilaku mereka. b. Keuntungan kinerja K3 yang bisa diperoleh dari peningkatan kinerja personel. c. Peranan dan tanggung jawab karyawan dan kepentingannya dalam memenuhi kebijakan prosedur K3 dan persyaratan sistem manajemen K3, termasuk persyaratan kesiagaan dan tanggap darurat. d. Konsekuensi K3 potensial yang berasal dari suatu prosedur khusus. 4.2.3.2 Alat pelindung diri Karyawan harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran sistem manajemen K3, dan perlu disadarkan terhadap bahaya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, biologis dan psikologis yang mungkin dapat mencederai dan melukai karyawan pada saat bekerja, serta harus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah pada terjadinya insiden. Pengusaha wajib menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang jenis disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masingmasing pekerja. Alat-alat penyelamat dan pelindung diri harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditentukan setiap waktu. Para pekerja dari luar yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat penyelamat dan pelindung diri. Kepala unit/teknik wajib mengawasi bahwa alat-alat tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Berbagai macam alat pelindung diri (APD), yaitu : a. Alat pelindung kepala. b. Alat pelindung wajah/mata. c. Alat pelindung telinga. d. Alat pelindung pernafasan. e. Alat pelindung tangan. f. Alat pelindung kaki. g. Alat pelindung pakaian pelindung. h. Sabuk dan tali pengaman. Pada Tabel 4.1 berikut ini diberikan contoh alat pelindung diri (APD) yang digunakan dalam operasional PDAM.





Tabel 4.1 Contoh penggunaan alat pelindung diri dalam operasional PDAM Lokasi

Potensi Dampak

Pengendalian

Sumber air baku (Intake)

1. Kebakaran 2. Kecelakaan kerja mesin 3. Kebisingan

• • • •

Alat pelindung kepala (helmet) Alat pelindung kaki (sepatu) Alat pelindung pernafasan (masker) Alat pelindung telinga

Instalasi Produksi (Resevoir, unit produksi)

1. Kecelakaan kerja mesin 2. Kebakaran 3. Bahan kimia berbahaya

• • • • • •

Alat pelindung kepala (helmet) Alat pelindung kaki (sepatu) Alat pelindung tangan (sarung tangan) Alat pelindung pernafasan (masker) Alat pelindung pakaian pelindung Alat pelindung telinga

Gudang

1. Kebakaran 2. Bahan kimia

• • • •

Alat pelindung kaki (sepatu) Alat pelindung tangan (sarung tangan) Alat pelindung pernafasan (masker) Alat pelindung pakaian pelindung

4.2.3.3 Tanggap darurat Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur : a. Mengidentifikasi potensi situasi darurat. b. Untuk menanggapi situasi darurat. Perusahaan harus menganggapi situasi darurat yang sebenarnya dan menjaga atau mencegah kerugian yang terkait dengan konsekuensi K3. Saat merencanakan tanggap darurat, perusahaan harus mempertimbangkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, seperti jasa dan pihak terdekat terkait dengan situasi darurat. Perusahaan juga harus secara berkala menguji prosedurnya dapat diterapkan dalam menanggapi situasi darurat, melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan. Bila diperlukan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat dapat direvisi, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya sutuasi darurat. 4.2.4

Pelatihan K3

Penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap karyawan di perusahaan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja karyawan, serta pelatihan. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap karyawan -- yang bekerja di perusahaan yang dapat berdampak pada K3 -adalah kompeten, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai, dan harus menyimpan rekaman bukti terkait dari tiap karyawan tersebut. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3. Untuk itu perusahaan harus memiliki prosedur guna (i) melakukan identifikasi standar kompetensi kerja, serta (ii) menerapkan standar kompetensi kerja melalui program pelatihan. Standar kompetensi kerja K3 dapat disusun dengan cara: a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada. b. Memeriksa uraian tugas dan jabatan. c. Menganalisis tugas kerja. d. Menganalisis hasil inspeksi dan audit. e. Meninjau ulang laporan insiden. Setelah penilaian gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan selesai dilaksanakan, program pelatihan yang terkait dengan resiko K3 dan sistem manajemen K3 harus dikembangkan

sesuai

dengan

hasil

penilaiannya.

Selanjutnya

prosedur

pendokumentasian kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan serta evaluasi efektivitas pelatihan harus ditetapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam strategi pelatihan K3 adalah : a. Lakukan analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3. b. Susun rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan dalam perusahaan. c. Dalam pelatihan harus dipertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahliannya. d. Pelatihan harus dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta terakreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. e. Memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif. f. Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan. g. Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan. h. Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif. Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk (i) tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan (ii) resiko; sebagaimana diuraikan di bawah ini.





a. Pelatihan bagi manajemen dan supervisor : 1) Anggota manajemen eksekutif dan pengurus menerima pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. 2) Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. b. Pelatihan bagi karyawan : 1) Pelatihan diberikan kepada semua karyawan termasuk karyawan baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. 2) Pelatihan diselenggarakan kepada karyawan apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. 3) Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua karyawan. c. Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor : 1) Perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua karyawan dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur K3. 2) Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. Dalam pelatihan keahlian khusus, perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. 4.3 Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko 4.3.1

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Karena itu prosedur untuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko harus ditetapkan dan dipelihara. Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko, dan merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dimana selanjutnya dilakukan pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko. Penilaian resiko merupakan proses menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan : a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya. b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus mempertimbangkan: a. Kegiatan rutin dan non rutin. b. Kegiatan seluruh orang yang mempunyai akses terhadap tempat kerja (termasuk kontraktor dan pengunjung). c. Perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. d. Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan personal di bawah pengendalian perusahaan di tempat kerja. e. Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja di bawah pengendalian perusahaan. Hal ini lebih sesuai untuk bahaya yang dianalisa sebagai aspek lingkungan. f.

Infrastruktur, peralatan dan bahan di tempat kerja, baik yang disediakan perusahaan maupun dari pihak lain.

g. Perubahan ataupun perubahan terencana di perusahaan, baik kegiatannya ataupun bahan. h. Modifikasi sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatan. i.

Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian resiko dan penerapan pengendalian penting .

j.

Rancangan lokasi kerja, proses instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.

Metodologi perusahaan untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko, harus: a. Sesuai dengan lingkup, sifat dan waktunya untuk menjamin lebih bersifat proaktif; dan b. Terdapat identifikasi, prioritas dan pendokumentasikan resiko, dan pelaksanaan pengendalian jika ada. Untuk manajemen perubahan, perusahaan harus mengidentifikasi bahaya K3 dan resiko K3 terkait dengan perubahan dalam perusahaan, sistem manajemen K3, atau kegiatannya, sebelum masuknya perubahan. Perusahaan harus memastikan bahwa hasil penilaian ini dipertimbangkan dalam penentuan pengendalian. 4.3.2

Pengendalian resiko

Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan serta produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan (i) mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan





standar bagi tempat kerja, (2) perancangan pabrik dan bahan, (3) prosedur dan instruksi kerja, untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Dalam menentukan pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan terhadap pengendalian yang ada, harus mempertimbangkan pengurangan resiko berdasarkan hirarki berikut: a. Penghilangan; b. Penggantian; c. Pengendalian teknis; d. Penandaan/peringatan dan/atau pengendalian administratif; e. Peralatan pelindungan personal. Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode : a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higiene dan sanitasi. b. Pendidikan dan pelatihan. c. Pembangunan kesadaran dan motivasi

yang meliputi sistem bonus, insentif,

penghargaan dan motivasi diri. d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi. e. Penegakan hukum. Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Perancangan dan rekayasa. 1) Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2) Menentukan, memberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada personel yang memiliki kompetensi kerja, untuk melakukan verifikasi persyaratan sistem manajemen K3. b. Pengendalian administratif. 1) Dalam

setiap

tahapan

penyusunan

prosedur

dan

instruksi

kerja

yang

terdokumentasi harus mempertimbangkan aspek K3. Rancangan dan tinjauan ulang prosedur hanya dapat dibuat oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana.





2) Personil harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. 3) Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses, atau bahan baku yang digunakan. c. Tinjauan ulang kontrak. 1) Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan. d. Pembelian. 1) Setiap pembelian barang dan jasa, termasuk di dalamnya pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2) Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3. 3) Pada saat barang diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. e. Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana. 1) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui kehandalan prosedur tersebut pada saat menghadapi kejadian yang sebenarnya. 2) Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang. f. Prosedur menghadapi insiden. 1) Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan harus memiliki prosedur meliputi : i) Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik. ii) Proses perawatan lanjutan. g. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat. 1) Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan karyawan yang mengalami trauma.




4.3.3


Persyaratan perundang-undangan

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : a. Mengidentifikasi dan mengakses persyaratan undang-undang yang berlaku dan persyaratan lain yang diacu perusahaan dan terkait dengan bahaya K3. b. Merumuskan bagaimana menerapkan persyaratan undang-undang dan persyaratan lain. c. Memastikan bahwa persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang terkait yang biasa diikuti perusahaan telah dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3. d. Memastikan keterkinian persyaratan undang-undang dan persyaratan lain. e. Mengidentifikasi

perubahan

peraturan

dan

standar/pedoman

industri

serta

menginformasikan dampak perubahan tersebut terhadap pengelolaan K3. f. Mengkomunikasikan persyaratan undang-undang

dan persyaratan lainnya ke

karyawan atau pihak terkait. Berikut diberikan beberapa contoh bagi perusahaan dalam merencanakan manajemen dan pengendalian harus mempertimbangkan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan, antara lain : a. Alat-alat pemadam kebakaran dan perlengkapannya. Alat-alat pemadam kebakaran beserta perlengkapan penyelamatan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri Tenaga Kerja, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan pemerintah atau oleh kepala inspeksi. Pihak perusahaan wajib menyediakan alat pemadam beserta perlengkapan penyelamat yang baik dan siap untuk digunakan setiap saat. Termasuk di dalamnya adalah instalasi air yang permanen dengan tekanan yang diperlukan lengkap dengan hidrant secukupnya, mobil pemadam kebakaran, air dan bahan kimia dalam jumlah yang cukup. Dan apabila diperlukan instalasi permanen untuk pemadam kebakaran dengan bahan kimia. Instalasi pemadam kebakaran yang permanen dilengkapi dengan sistem pemompaan utama harus dilengkapi pula dengan sistem pemompaan yang tidak tergantung pada jaringan pusat tenaga listrik di tempat pengolahan. Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat pemadam kebakaran portable dalam jumlah yang cukup yang jenisnya disesuaikan dengan sifat kebakaran yang mungkin timbul. Pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang bersangkutan harus dapat menggunakan alat tersebut. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009



Pada

tempat-tempat

tertentu

harus

dipasang

alat


komunikasi

yang

dapat

berhubungan langsung dengan stasiun pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran atau kecelakaan. Pada tempat yang mempunyai kemungkinan besar akan timbulnya bahaya kebakaran, harus dipasang sistem alarm sehingga apabila terjadi kebakaran di tempat tersebut dapat segera diketahui. b. Pencemaran lingkungan Pengusaha

wajib

menyediakan

alat-alat

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran lingkungan. 1) Pencemaran darat dan air: i) Kepala teknik wajib berusaha dengan wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran darat dan air yang disebabkan oleh pembuangan sampah industri termasuk air buangan industri. ii) Dilarang membuang air buangan industri yang mengandung kadar zat radio aktif dan bahan kimia yang dapat membinasakan makhluk hidup ke saluran air sungai dan laut. iii) Pembuangan air buangan industri ke saluran air sungai dan laut tidak boleh mengandung : •

Kadar minyak bumi beserta hasil pmurnian dan pengolahannya melebihi jumlah kadar yang ditentukan.

•

Kadar bahan kimia lainnya melebihi jumlah kadar yang ditentukan.

2) Pencemaran udara : i) Kepala teknik wajib berusaha dengan baik untuk mencegah pencemaran udara yang disebabkan oleh pembuangan gas dan bahan-bahan lainnya ke udara. ii) Dilarang membuang gas beracun dan bahan beracun ke udara. iii) Pembuangan gas dan bahan lainnya ke udara melalui cerobong pembakaran tidak boleh mengandung bahan-bahan tertentu melebihi jumlah kadar yang ditentukan. iv) Gas yang mudah terbakar dan tidak terpakai lagi apabila dibuang ke udara harus dibakar. c. Bahan kimia : Perusahaan

yang

menggunakan,

menyimpan,

memakai,

memproduksi

dan

mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengendalian bahan kimia berbahaya meliputi :





1) Penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label. LDKB meliputi keterangan tentang : i)

Identitas bahan dan perusahaan.

ii) Komposisi bahan. iii) Identifikasi bahaya. iv) Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). v) Tindakan penanggulangan kebakaran. vi) Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan. vii) Penyimpanan dan penanganan bahan. viii) Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri. ix) Sifat fisik dan kimia. x) Stabilitas dan reaktifitas bahan. xi) Informasi toksikologi. xii) Informasi ekologi. xiii) Pembuangan limbah. xiv) Pengangkutan bahan. xv) Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. xvi) Informasi lain yang diperlukan. 2) Penunjukkan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. 4.4

Evaluasi pengelolaan K3

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen K3, dan hasil evaluasi harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Oleh karenanya perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan obyeknya. Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi : a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup. b. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, karyawan dan kontraktor kerja yang terkait. c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3. d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden. f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko tugas. Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian. Dan juga pengawas diikutsertakan dalam pelaporan serta penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, dimana pengawas wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada manajemen. Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif. Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan pemusnahan rekaman. Rekaman harus dapat dan tetap terbaca, teridentifikasi dan dapat mudah diperoleh. 4.4.1

Pemantauan program K3

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara teratur. Prosedur ini harus memasukkan : a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. b. Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan tujuan-tujuan K3 perusahaan. c. Pemantauan keefektifan pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan). d. Pengukuran

kinerja

proaktif

yang

memantau

kesesuaian

dengan

program,

pengendalian, dan kriteria operasi K3. e. Pengukuran kinerja reaktif yang memantau terjadinya sakit, insiden (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll) dan bukti historis lainnya akibat rendahnya kinerja K3. f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang mencukupi berikut analisa tindakan perbaikan dan pencegahan. Jika diperlukan peralatan untuk memantau atau mengukur kinerja, perusahaan harus membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan. Rekaman kegiatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan.




4.4.2


Evaluasi kepatuhan

Sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan, perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan secara berkala. Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala tersebut. Frekuensi evaluasi berkala dapat bervariasi sesuai dengan persyaratan peraturan yang diberikan. Perusahaan harus mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang diikuti. Perusahaan dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, ataupun dibuat dengan prosedur yang terpisah. Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala tersebut. Frekuensi evaluasi berkala dapat bervariasi untuk membedakan persyaratan lainnya. 4.4.3

Penyelidikan insiden

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden untuk : a. Menentukan kekurangan dalam program dan strategi K3 yang mendasari, dan faktor lain yang dapat menyebabkan kejadian insiden. b. Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan. c. Identifikasi peluang tindakan pencegahan. d. Identifikasi peluang bagi peningkatan berkelanjutan. e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Penyelidikan harus tepat waktu. Terdapat jenis pelaporan lainnya yang berkaitan dengan perbaikan kekurangan : a. Laporan penyelidikan 1) Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan. 2) Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang dilatih. 3) Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan. 4) Tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan. 5) Tindakan

perbaikan

didiskusikan

dengan

karyawan

di

tempat

terjadinya

kecelakaan. 6) Efektifitas tindakan perbaikan dipantau.





b. Penanganan masalah, 1) Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Karyawan diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah K3 dan menerima informasi kemajuan penyelesaiannya. 4.4.4

Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Perusahaan harus memastikan setiap perubahan penting yang berasal dari tindakan perbaikan dan pencegahan direkam dalam dokumentasi sistem manajemen K3. Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menunjukkan bahwa pemantauan terhadap sistem manajemen telah dilaksanakan dan serta kinerja K3 ditingkatkan. Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani : a. Pelaporan terjadinya insiden. • Terdapat prosedur pendokumentasian yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan. • Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. b. Pelaporan keadaan darurat. • Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu mengenai proses sumber bahaya terhadap K3. c. Pelaporan ketidaksesuaian. d. Pelaporan kinerja K3. e. Pelaporan identifikasi sumber bahaya. Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani : a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan. b. Pelaporan kepada pemegang saham. Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan ketidaksesuaian (aktual dan potensi), untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan. Prosedur harus menentukan persyaratan untuk: a. Mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian serta mengambil tindakan untuk mencegah konsekuensi K3. b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk menghindari terjadi kembali.





c. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menjaga ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang ditunjukkan agar tidak terjadi. d. Mencatat dan mngekomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. e. Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. Ketika tindakan perbaikan dan pencegahan (i) mengidentifikasikan bahaya baru atau (ii) menemukan kebutuhan untuk membuat pengendalian baru atau harus diubah, maka dalam prosedur harus ditetapkan syarat bahwa sebelum tindakan yang diajukan tersebut diterapkan maka ketetapan harus diambil melalui penilaian resiko. Setiap tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab aktual dan potensial suatu ketidaksesuaian harus sesuai dengan masalah dan sebanding dengan resiko K3 yang dihadapi. 4.4.5

Audit sistem manajemen K3

Audit sistem manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metoda yang sudah ditetapkan (peraturan menaker no 5 tahun 1996). Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pimpinan dalam proses tinjauan ulang manajemen. Untuk pembuktian penerapan sistem manajemen K3, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Audit sistem manajemen K3 meliputi 12 unsur di bawah ini, dan dijelaskan lebih rinci pada lampiran I dan II. a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen. b. Strategi pendokumentasian. c. Peninjauan ulang desain dan kontrak. d. Pengendalian dokumen. e. Pembelian. f. Keamanan berkerja berdasarkan sistem manajemen K3. g. Standar pemantauan. h. Pelaporan dan perbaikan keuangan. i.

Pengelolaan material dan pemindahannya.

j. Pengumpulan dan penggunaan data. k. Pemeriksaan sistem manajemen. l.

Pengembangan keterampilan dan kemampuan. Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




Audit sistem manajemen K3 akan memeriksa sebanyak 166 kriteria (terdapat pada Lampiran I), dimana tingkat penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi tiga (3) tingkatan, yaitu: a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria. b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria. c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi untuk tiap tingkatan terdapat pada lampiran II. Keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja diukur sebagai berikut: a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 – 59% dan pelanggaran peraturan perundangan dikenai tindakan hukum. b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 – 84% diberikan sertifikat dan bendera perak. c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85 – 100% diberikan sertifikat dan bendera emas. Program audit harus direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan, berdasarkan hasil penilaian resiko dari kegiatan perusahaan, dan hasil audit sebelumnya. Perusahaan harus membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3 nya dan hasil-hasil yang telah dicapai. Prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada : a. Tanggung

jawab,

kompetensi,

dan

persyaratan

untuk

merencanakan

dan

melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait. b. Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi dan metoda audit. Audit internal sistem manajemen K3 dilaksanakan pada interval waktu yang telah direncanakan untuk : a. Menentukan apakah sistem manajemen K3 : 1) Memenuhi pengaturan manajemen K3 yang sudah direncanakan. 2) Harus terlebih dahulu diterapkan dan dipelihara. 3) Sesuai dengan kebijakan dan tujuan-tujuan perusahaan secara efektif. b. Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen.




4.4.6


Tinjauan manajemen

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 perusahaan, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkelanjutan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Peninjauan harus memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan sistem manajemen K3, termasuk kebijakan dan tujuan-tujuan K3. Rekaman-rekaman tinjauan manajemen harus disimpan. Ruang lingkup tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan, meliputi: a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3. b. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3. c. Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3. d. Evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen K3 sesuai dengan: • Perubahan peraturan perundangan. • Tuntutan dari pihak terkait dan pasar. • Perubahan produk dan kegiatan perusahaan. • Perubahan struktur perusahaan perusahaan. • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi. • Pengalaman yang didapat dari insiden K3. • Pelaporan. • Umpan balik khususnya dari karyawan. Masukan bagi tinjauan manajemen harus mencakup : a. Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya yang biasa diikuti perusahaan. b. Hasil partisipasi dan konsultasi. c. Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk keluhan. d. Kinerja K3 perusahaan. e. Perluasan tujuan-tujuan yang telah dicapai. f. Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. g. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya. h. Perubahan lingkup, termasuk pengembangan persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya dihubungkan dengan K3.





i. Rekomendasi bagi peningkatan. Keluaran dari tinjauan manajemen harus sesuai dengan komitmen perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan dan harus memasukkan beberapa keputusan dan tindakan untuk perubahan yang memungkinkan untuk meningkatkan (i) kinerja K3, (ii) Kebijakan dan tujuan-tujuan K3, (iii) sumber daya, serta (iv) unsur-unsur lain dari sistem manajemen K3. Keluaran yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia bagi komunikasi dan konsultasi.





BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1.

Sumber daya manusia

1. Pelatih Peran pelatih adalah untuk: •

Membantu anda dalam merencanakan proses belajar.

•

Membimbing anda dalam melakukan tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belaja.

•

Membantu anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab pertanyaan anda mengenai proses belajar anda.

•

Membantu anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang anda perlukan untuk belajar anda.

•

Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

•

Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

2. Penilai Penilai bertugas melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan: •

Melaksanakan penilaian apabila anda telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan anda.

•

Menjelaskan kepada anda mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan mendiskusikan rencana pelatihan selanjutnya dengan anda.

•

Mencatat pencapaian / perolehan anda.

3. Teman kerja/sesama peserta pelatihan Teman kerja anda/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Anda juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja Anda dan dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda.




5.2.


Sumber-sumber perpustakaan

Pengertian

sumber-sumber

adalah

material

yang

menjadi

pendukung

proses

pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan pedoman belajar ini. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi : 1. Buku referensi (text book)/ buku manual servis 2. Lembar kerja 3. Contoh form-form check list. Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi. Prinsip-prinsip dalam pelatihan berbasis kompetensi adalam mendorong pada fleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik, atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasi dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada. Buku-buku referensi untuk bahan pelatihan yang telah direkomendasi: •

Undang-undang no. 1 tahun 1970, tentang keselamatan kerja.

•

Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 5 tahun 1996, tentang sistem manajemen K3.

•

Keputusan Menteri Tenaga Kerja no.187 tahun 1999, tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

•

Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 1979, tentang keselamatan kerja.





LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1.

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

1.1

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

1.1.1

Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

1.1.2

Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus.

1.1.3

Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil karyawan.

1.1.4

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tatacara yang tepat.

1.1.5

Apabila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat khusus.

1.1.6

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan.

1.2

Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak

1.2.1

Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan didokumentasikan.

1.2.2

Penunjukkan penanggungjawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.2.3

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya.

1.2.4

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari ahli bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

1.2.5

Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan latihan.




1.2.6


Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.2.7

Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

1.2.8

Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan.

1.2.9

Pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

1.3

Tinjauan ulang dan evaluasi

1.3.1

Hasil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan.

1.3.2

Apabila memungkinkan, hasil tinjauan ulang dimasukkan ke dalam perencanaan tindakan manajemen.

1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen K3.

1.4

Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja

1.4.1

Keterlibatan tenaga kerja dan penjadualan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan.

1.4.2

Dibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahanperubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.3

Sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan telah membentuk P2K3.

1.4.4

Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak.

1.4.5

Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4.6

P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko.

1.4.7

P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.

1.4.8

P2K3

melaporkan kegiatannya

secara teratur

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. 1.4.9

Apabila diperlukan, dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggungjawab keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.





1.4.10 Apabila kelompok-kelompok kerja telah terbentuk, maka tenaga kerja diberi informasi tentang struktur kelompok kerja tersebut. 2.

STRATEGI PENDOKUMENTASIAN

2.1

Perencanaan rencana strategi keselamatan dan kesehatan kerja

2.1.1

Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan operasi.

2.1.2

Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi, yang berhubungan dengan operasi.

2.1.3

Rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat.

2.1.4

Rencana

didasarkan pada

potensi

bahaya

dan

insiden,

serta catatan

keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya. 2.1.5

Rencana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya.

2.2

Manual sistem manajemen K3

2.2.1

Manual sistem Manajemen K3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

2.2.2

Apabila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat.

2.2.3

Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan.

2.3

Penyebarluasan informasi keselamatan dan kesehatan kerja

2.3.1

Informasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja disebarkan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan.

2.3.2

Catatan-catatan informasi keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dan disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja.





3.

PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK

3.1

Pengendalian perancangan

3.1.1

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau perancangan ulang.

3.1.2

Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian sarana produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perancangan.

3.1.3

Petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan verifikasi bahwa perancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.

3.1.4

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

3.2

Peninjauan ulang kontrak

3.2.1

Prosedur yang terdokumentasikan harus mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten.

3.2.3

Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan.

3.2.4

Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan.

4. PENGENDALIAN DOKUMEN 4.1

Persetujuan dan pengeluaran dokumen

4.1.1

Dokumen

keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai identifikasi status,

wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. 4.1.2

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.

4.1.3

Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.

4.1.4

Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.





4.2

Perubahan dan modifikasi dokumen

4.2.1

Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen keselamatan dan kesehatan kerja.

4.2.2

Apabila memungkinkan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya.

4.2.3

Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

5.

PEMBELIAN

5.1

Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa

5.1.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

5.1.2

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

5.1.3

Konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dicantumkan dalam spesifikasi pembelian.

5.1.4

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangkan sebelum pembelian, serta ditinjau ulang sebelum pembelian dan pemakaian sarana produksi dan bahan kimia.

5.2

Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli

5.2.1

Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

5.3

Kontrol barang dan jasa yang dipasok pelanggan

5.3.1

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya. Catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini.

5.3.2

Produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentitikasikan dengan jelas.





6.

KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3

6.1

Sistem kerja

6.1.1

Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai resiko-resiko yang timbul dari suatu proses kerja.

6.1.2

Apabila upaya pengendalian resiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

6.1.3

Terdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem “Ijin Kerja“ untuk tugas-tugas yang beresiko tinggi.

6.1.4

Prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh resiko yang teridentifikasi didokumentasikan.

6.1.5

Kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja.

6.1.6

Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas dan prosedur disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

6.1.7

Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai.

6.1.8

Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan laik pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

6.1.9

Upaya pengendalian resiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses kerja.

6.2

Pengawasan

6.2.1

Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.2.2

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko tugas.

6.2.3

Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

6.2.4

Pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, dan wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus.

6.2.5

Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi.





6.3

Seleksi dan penempatan personil

6.3.1

Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.

6.3.2

Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

6.4

Lingkungan kerja

6.4.1

Perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerahdaerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk.

6.4.2

Terdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk.

6.4.3

Fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.4.4

Rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.5

Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi

6.5.1

Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.

6.5.2

Semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3

Sarana produksi yang harus terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku.

6.5.4

Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yang berkompeten.

6.5.5

Apabila memungkinkan, sarana produksi yang akan diubah harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.

6.5.6

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki.

6.5.7

Terdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi.

6.5.8

Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.

6.5.9

Prosedur persetujuan untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan.





6.6

Pelayanan

6.6.1

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6.6.2

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan.

6.7

Kesiapan untuk menangani keadaan darurat

6.7.1

Keadaan darurat yang potensial (di dalam atau di luar tempat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan.

6.7.2

Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang berkompeten.

6.7.3

Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

6.7.4

Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus.

6.7.5

Instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/menyolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan.

6.7.6

Alat dan sistem keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala.

6.7.7

Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten.

6.8

Pertolongan pertama pada kecelakaan

6.8.1

Perusahaan telah mengevaluasi alat PPPK dan menjamin bahwa sistem PPPK yang ada memenuhi standard dan pedoman teknis yang berlaku.

6.8.2

Petugas PPPK telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7.

STANDAR PEMANTAUAN

7.1

Pemeriksaan bahaya

7.1.1

Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

7.1.2

Inspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya.

7.1.3

Inspeksi mencari masukkan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.




7.1.4


Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi.

7.1.5

Laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.

7.1.6

Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

7.2

Pemantauan lingkungan kerja

7.2.1

Pemantauan lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara.

7.2.2

Pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis.

7.3

Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian

7.3.1

Terdapat

sistem

yang

terdokumentasi

mengenai

identifikasi,

kalibrasi,

pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan. 7.3.2

Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas yang berkompeten.

7.4

Pemantauan kesehatan

7.4.1

Sesuai dengan peraturan perundangan, kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau.

7.4.2

Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

7.4.3

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7.4.4

Perusahaan

menyediakan

pelayanan

kesehatan

kerja

sesuai

peraturan

perundangan yang berlaku. 7.4.5

Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8.

PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

8.1

Pelaporan keadaan darurat

8.1.1

Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.





8.2

Pelaporan Iisiden

8.2.1

Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan.

8.2.2

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

8.3

Penyelidikan kecelakaan kerja

8.3.1

Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan.

8.3.2

Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah dilatih.

8.3.3

Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadual waktu pelaksanaan usaha perbaikan.

8.3.4

Tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan.

8.3.5

Tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya kecelakaan.

8.3.6

Efektifitas tindakan perbaikan dipantau.

8.4

Penanganan masalah

8.4.1

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8.4.2

Tenaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah keselamatan

dan

kesehatan

kerja

dan

menerima

informasi

kemajuan

penyelesaiannya. 9.

PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

9.1

Penanganan secara manual dan mekanis

9.1.1

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

9.1.2

Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten.

9.1.3

Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.

9.1.4

Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran.





9.2

Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan

9.2.1

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9.2.2

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluwarsa.

9.2.3

Terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9.3

Bahan-bahan berbahaya

9.3.1

Perusahaan

telah

mendokumentasikan

prosedur

mengenai

penyimpanan,

penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku. 9.3.2

Lembar Data Bahan yang komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya harus mudah didapat.

9.3.3

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya.

9.3.4

Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang berlaku.

9.3.5

Terdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara aman bahan-bahan berbahaya.

9.3.6

Petugas yang menangani bahan-bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai cara penanganan yang aman.

10.

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

10.1

Catatan keselamatan dan kesehatan kerja

10.1.1 Perusahaan mempunyai

prosedur

untuk

mengidentifikasi,

mengumpulkan,

mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan keselamatan dan kesehatan kerja. 10.1.2 Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat. 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. 10.1.4 Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara. 10.1.5 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rehabilitasi kesehatan dipelihara.




10.2


Data dan laporan keselamatan dan kesehatan kerja

10.2.1 Data keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. 10.2.2 Laporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan. 11.

AUDIT SISTEM MANAJEMEN K3

11.1

Audit internal sistem manajemen K3

11.1.1 Audit sistem manajemen K3 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut efektif. 11.1.2 Audit internal sistem manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan. 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan. 11.1.4 Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. 12.

PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN

12.1

Strategi Pelatihan

12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan. 12.1.2 Rencana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semua tingkatan dalam perusahaan-perusahaan. 12.1.3 Pelatihan

harus

mempertimbangkan

perbedaan

tingkat

kemampuan

dan

keahliannya. 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku. 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif. 12.1.6 Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan. 12.1.7 Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan. 12.1.8 Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.




12.2


Pelatihan bagi manajemen dan supervisor

12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. 12.2.2 Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

12.3

Pelatihan bagi tenaga kerja

12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. 12.3.2 Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. 12.3.3 Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.4

Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor

12.4.1 Perusahan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukan materi kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 12.4.2 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

12.5

Pelatihan keahlian khusus

12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi

atau

kualifikasi

sesuai

dengan

peraturan

perundangan

untuk

melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.





LAMPIRAN II PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

NO.

ELEMEN

TINGKAT AWAL

TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)

TINGKAT LANJUT (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjut)

1.

Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8.

1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.4.2, 1.4.9, 1.4.10

1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2

2.

Strategi pendokumentasian

2.3.1

1 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2.

3.

Peninjauan ulang desain dan kontrak

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2

3.1.4, 3.2.3, 3.2.4

4.

Pengendalian dokumen

4.1.1., 4.1.2, 4.2.1

4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

5.

Pembelian

5.1.1, 5.2.1

5.1.2, 5.1.3

5.1.4, 5.3.1, 5.3.2

6.

Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.7.1, 6.7.3, 6.7.5, 6.8.1, 6.8.2

6.1.4, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.9, 6.6.1, 6.6.2, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.7

6.1.9, 6.7.4

7.

Standar pemantauan

7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1, 7.4.2

7.1.5, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2

8.

Pelaporan dan perbaikan

8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2

8.2.1, 8.3.2, 8.3.5

8.3.3, 8.3.4, 8.3.6

9.

Pengelolaan material dan perpindahannya

9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4

9.1.3, 9.3.5, 9.3.6

6 9.1.4, 9.2.2

10.

Pengumpulan dan penggunaan data

10.1.1, 10.1.2

10.1.3, 10.1.5, 10.2.1

10.1.4, 10.2.2

11.

Audit Sistem Manajemen K3

12.

Pengembangan keterampilan dan kemampuan

11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1, 12.5.1

12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.2


12.1.1, 12.1.7, 12.1.8, 12.3.3




LAMPIRAN III FORMULIR LAPORAN AUDIT

LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TINGKAT PENCAPAIAN

: < AWAL/ TRANSISI/ LANJUTAN >

Nomor

: < No. laporan >

< NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT > < LOKASI >

< NAMA BADAN AUDIT >

DISTRIBUSI LAPORAN: 1. < NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT > 2. < DEPARTEMEN TENAGA KERJA > 3. < NAMA BADAN AUDIT > Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Buku informasi Versi 2009




No. laporan

< No. laporan >

Tgl. laporan

< Tanggal laporan >

< NAMA PERUSAHAAN >

No. pekerjaan

< No. pekerjaan >

RINGKASAN

Halaman


< No. halaman >

< No. audit > < No. distribusi > Auditor

Koordinator

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

2. PELAKSANAAN AUDIT Tanggal : Tempat :

3. TUJUAN AUDIT ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

4. LINGKUP AUDIT ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. TIM AUDITOR Tim Auditor (NAMA BADAN AUDIT) terdiri dari : 1. , Ketua 2. , Anggota

6. WAKIL PERUSAHAAN YANG DIAUDIT 1. , <JABATAN>





No. laporan

< No. laporan >

Tgl. laporan

< Tanggal laporan >

< NAMA PERUSAHAAN >

No. pekerjaan

< No. pekerjaan >

RINGKASAN

Halaman


< No. halaman >


Koordinator

1. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

2. STRUKTUR PERUSAHAAN K3 TEMPAT KERJA

3. JADWAL AUDIT NO

KEGIATAN

1.

PERTEMUAN AWAL

2.

PELAKSANAAN AUDIT

3.

PERTEMUAN AKHIR

WAKTU

KETERANGAN

PERHUBUNGAN

4. LAPORAN PERTEMUAN AUDIT ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________





No. laporan

< No. laporan >

Tgl. laporan

< Tanggal laporan >

< NAMA PERUSAHAAN >

< No. pekerjaan >

RINGKASAN

No. pekerjaan


Halaman

< No. halaman >


Koordinator

5. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA PEMENUHANNYA NO

NO KRITERIA

KRITERIA SESUAI

TIDAK SESUAI MAYOR

MINOR

6. URAIAN KETIDAK SESUAIAN ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

7. LAPORAN PERTEMUAN AKHIR ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________



BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Recommend Documents