BAPPENAS 1

BIRO HUMAS DAN TU PIMPINAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1

PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenasbertanggung jawab sebagai penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini menunjukkan Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sentral dalam proses penyusunan rencana dan anggaran pembangunan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, hingga evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 menyebutkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mempunyai empat peran utama,yaitu: sebagai pengambil kebijakan/ keputusan (policy maker), think-tank, koordinator, dan administrator. Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan mengupayakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. Sejalan dengan hal di atas, di era keterbukaan informasi ini, tuntutan akan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) juga semakin menguat. Hal ini tercermin dari keinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi, terutama menyangkut pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Hal ini kemudian dilegitimasi pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Indonesia adalah salah satu dari 75 negara yang memiliki Freedom of Information Act, dan keberadaan UU KIP ini semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pengesahan UU KIP merupakan bentuk penegasan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak publik untuk memperoleh informasi adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang terbuka dan transparan. Secara garis besar UU KIP yang terdiri dari 64 pasal ini mencakup empat hal utama, yaitu: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; serta (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Sebagai salah satu Badan Publik, Kementerian PPN/Bappenas harus membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi yang menjadi haknya. Kementerian PPN/Bappenas juga harus siap melayani dengan baik apabila terjadi permintaan informasi dari publik yang sangat masif. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, maka dalam UU KIP telah diatur sanksi pidananya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi sangat penting untuk dijadikan kegiatan tersendiri bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik yang merupakan amanat UU KIP yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian PPN/Bappenas dan masuk dalam salah satu tupoksi di bagian hubungan masyarakat khususnya sub-bagian hubungan antar lembaga dan pelayanan informasi publik.


2

PELAKSANAAN PID A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Pemberlakuan keterbukaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional tercantum pada pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights – ICCPR) tahun 1966. Aturan ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam wilayah kedaulatan hukum nasional, keterbukaan informasi publik secara konstitusional diatur dalam Pasal 28 F BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Sebagai wujud kepatuhan kepada konstitusi dan beberapa aturan pelaksanaan lainnyadalam hal pemenuhan dan keterbukaan informasi publik, seperti: PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Kementerian PPN/Bappenas mengimplementasikan UU KIP dengan terlebih dahulu membuat dasar hukum pembentukan struktur PPID melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 1. Struktur PPID Kementerian PPN/Bappenas


3

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU KIP, PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Berdasarkan struktur PPID di atas, Menteri PPN/Kepala Bappenas bertindak sebagai Pengarah; Pimpinan Unit Kerja Eselon I bertindak sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; dan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam menjalankan tupoksi dalam hal pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, PPID Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh Sekretariat PPIDdan Person in Charge Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja Eselon II (PIC PID UKE II) yang telah ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II untuk menghimpun informasi dan dokumentasi di setiap unit kerja. Gambar 2. Peranan Sekretariat PPID dan PIC PID UKE II

Dalam menjalankan tupoksinya,Panduan bagi petugas pelayanan informasi publik didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik yang kemudian direview secara berkala dan dimutakhirkan apabila diperlukan dan sudah tidak sesuai. Selain SOP tersebut, petugas pelayanan informasi publik juga diberikan panduan berupa kode etik dan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP tersebut ditetapkan oleh masingmasing PIC PID UKE II Kementerian PPN/Bappenas. DIP bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabilaterjadi perubahan status informasi,yang berkaitan dengan sifat informasi,baik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, maupun dikecualikan,dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan informasi publikdari unit kerja terkait.


4

B. PELAYANAN PEMOHON INFORMASI DAN DATA Untuk meminta informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi Kementerian PPN/Bappenas, pemohon wajib: 1. Mengisi formulir permintaan informasi, yang dapat dilakukan di tempat pelayanan, atau surat permohonan dapat dikirimkan via pos ke alamat: Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Gedung TS2A, Lantai 2 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telp./Fax. +62 21 31928277 2. Mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di depan ruangan Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. 3. Menyampaikan formulir permintaan informasi atau pengaduan melalui laman (www.ppid.bappenas.go.id) atau surel ([email protected]). 4. Menyampaikan permintaan informasi melalui telepon. Gambar 3. Proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Selanjutnya, Sekretariat Pelayanan Informasi Publik akan memilah permintaan informasi dan pengaduan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemohon yang datang langsung mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan; b. Pemohon melalui surat, faksimile, laman dan surel mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia. c. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan.


5

Kemudian, Unit Pelayanan Informasi akan menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus (informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Sekretariat, atau belum termuat dalam DIP) maka Formulir Permintaan Informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik. Untuk memproses permintaan informasi, Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan PIC PID di UKE II terkait, melalui disposisi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi. Apabila informasi sudah terkumpul, Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon. Untuk pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima formulir pengaduan, Tim Sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, maka dapat mengajukan pengaduan ke atasan PPID. Biaya pelayanan informasi dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi/bahan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi. Gambar 4. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro Meninjau Ruang Sekretariat PPID

Guna memberikan pelayanan prima pada pemohon informasi yang berkunjung langsung, PPID Kementerian PPN/Bappenas menyediakan ruang khusus PPID yang bersih dan nyaman, serta dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan, antara lain:rak informasi, telepon, fax, komputer, printer, televisi, maupun meja dan kursi yang diperuntukkan untuk layanan informasi. Adapun pelaksanaan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi pada PPID Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan setiap hari kerja pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.


6

Tuntutan pelaksanaan good governance di era keterbukaan informasi publik yang dengan mudah dan cepat mendapat layanan informasi yang akurat memacu Kementerian PPN/Bappenas untuk selalu dapat menjalankan tupoksi dengan baik dan selalu berinovasi untuk mengembangkan layanan informasi. Tahun 2016, PPID Kementerian PPN/Bappenas selalu memutakhirkan konten informasi di laman www.bappenas.go.id, laman www.ppid.bappenas.go.id, maupun unit kerja yang memiliki laman khusus, menyesuaikan ketentuan UU KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Diharapkan dengan makin baiknya konten dan lengkapnya informasi pada laman Kementerian PPN/Bappenas, PPID, dan unit kerja yang memiliki laman, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mencari dan mengunduh informasi-informasi publik, seperti dasar hukum yang berkaitan dengan Kementerian PPN/Bappenas, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), laporan keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas dan dapat berpartisipasi lebih baik lagi dalam proses berbangsa dan bernegara. Tabel 1. Klasifikasi Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas 2016

Publikasi tidak hanya dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, PPID Kementerian PPN/Bappenas juga turut berpartisipasi pada setiap acara yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, seperti dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI), Hari Hak untuk Tahu yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi Pusat, serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.


7

C. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID Tahun 2016, PPID Kementerian PPN/Bappenas total menerima 64 (enam puluh empat) permohonan informasi, dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) berasal dari individu/perorangan, 1 (satu) berasal dari badan hukum, dan 6 (empat) berasal dari badan publik. Semua permohonan informasi tersebut terfasilitasi, sehingga tidak ada yang mengajukan keberatan ke atasan PPID dan sengketa ke Komisi Informasi Pusat. Tabel2. Jumlah Pemohon Informasi Per Bulan 14 12 10 8 6 4 2 0

Jan

Badan Publik

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

2

Badan Hukum

Sep

Okt

Nov

1

2

1

3

10

4

Des

1

Kelompok Orang Individu

6

3

1

6

6

6

2

6

4

Sementara itu, mekanisme permohonan para pemohon informasi, 34 (tiga puluh empat) melalui media elektronik (e-mail, telepon, dsb), 27 (dua puluh tujuh) dilakukan dengan datang langsung ke PPID Kementerian PPN/Bappenas, dan 3 (tiga) melalui surat resmi. Tabel3. Mekanisme Permohonan Informasi Per Bulan 14 12 10 8 6 4 2 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Datang Langsung

1

2

1

2

4

2

2

4

2

2

3

2

Elektronik

5

1

4

2

4

1

2

2

9

2

2

Surat Resmi

2

1

Kemudian, untuk jenis informasi yang dimohonkan pemohon informasi sangat bervariasi. Sebagian besar informasi terkait bidang infrastruktur, dokumen perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, kajian-kajian yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, serta dana hibah dan pinjaman yang berasal dari luar negeri.


8

Tabel4. Jenis Informasi Yang Diminta Per Bulan 14 12 10 8 6 4 2 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Terkait Badan Publik

Jun

Jul

1

Kegiatan dan Kinerja Badan Publik

4

4

Laporan Keuangan

1

1

Informasi Lain

1

6 1

Ags

Sep

1

Okt

Nov

Des

4

4

3

3

2

1

3

2

2

1

2

2

3

7 1

1

1

1

1

Dari keseluruhan jumlah permohonan informasi, 5 (lima) diberikan sebagian, dikarenakan informasi dan data yang dimiliki memang hanya sebagian, selebihnya tidak ada dan/atau berada di badan publik lain. 46 (empat puluh enam) diberikan seluruhnya, dan 13 (tiga belas) ditolak karena tidak dikuasai. Tabel5. Pelayanan Permohonan Per Bulan 14 12 10 8 6 4 2 0 Diberikan seluruhnya

Jan

Feb

6

3

Diberikan sebagian

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

5

5

5

2

2

1

10

3

4

1

1

2

3

1

2

2

1

Ditolak karena dikecualikan Ditolak karena tidak dikuasai

2

1

1

1

Seperti tahun 2014 dan 2015, di tahun ini Biro Humas dan TU Pimpinan juga melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan publik di Kementerian PPN/Bappenas. Setelah dilakukan tabulasi, terdapat kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik di Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2014 sebesar 84,00 persen dengan 16 Indikator. Tabel 6.Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik 2016 = 84,00% 90.00% 88.00% 86.00% 84.00% 82.00% 80.00% 78.00% 76.00%


9

PENUTUP A. CAPAIAN 1. Peringkat ke-8 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori badan publik kementerian. Gambar 5. Kementerian PPN/Bappenas Menerima Piagam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2016

2.

Pembaharuan informasi berkala, serta merta, setiap saat dalam laman PPID. Gambar 6. Tampilan Laman PPID Kementerian PPN/Bappenas


10

3. 4. 5. 6.

Penyusunan DIP oleh masing-masing PIC UKE II. Perbaikan/renovasi ruangan Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas. Pelayanan 64 (enam puluh empat) permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 5 hari kerja. Tidak ada keberatan maupun sengketa informasi.

B. KENDALA 1. Pemahaman terhadap UU KIP belum merata di seluruh UKE II Kementerian PPN/Bappenas. 2. Pengelolaan database seluruh informasi publik di tiap UKE II rata-rata masih dilakukan secara manual. C. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi di Kementerian PPN/Bappenas. 2. Revisi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih secara eksplisit menjelaskan struktur organisasi, kewenangan, dan tugas pokok dan fungsi para pelaksana PPID (Atasan PPID, PPID, arsiparis, tenaga IT, tenaga pelayan informasi). 3. Pedoman pelayanan informasi publik secara umum (waktu pelayanan, biaya pelayanan, sop pelayanan informasi, alur koordinasi dengan PIC UKE II, dll) dituangkan dan diatur dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. 4. Terus memperbaharui isi informasi dan konten pada laman PPID Kementerian PPN/Bappenas.


11

LAMPIRAN A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2016 Tabel 7.PelayananInformasi Publik 2016 No 1.

Nama Pemohon

2.

Henricus Bayu Hendrawan Aisyah Nur Aroufi

3.

Shinta Aryani

4. 5.

Hotman DL Tobing Hotman DL Tobing

6.

Yuli Fazriyani)

7.

Evita Ayu

8.

Jimris Fernando

9.

Lavenia Lauri Gricella

10. 11.

Sekretariat Wakil Presiden Agus Triarso

12.

Dina Caroline

13.

Tulus Sitorus

14.

Tendy Lesmana S

15.

Busman

16.

Realino Oscar Artama

17.

Rizki Amelia

18.

Busman

Informasi Yang Diminta Penyediaan infrastruktur berupa KSPI di 2015 Penyebaran kuesioner

Unit Kerja Pusdatinrenbang

Biro Humas dan TU Pimpinan Infrastruktur Indonesia 2016Direktorat 2020 dan strategi pengembangan Transportasi infrastruktur Indonesia Buku RPJMN 2015-2019 Sekretariat PPID Jumlah bantuan ADB untuk Direktorat perluasan kalimalang Transportasi Program Dekonsentrasi Direktorat Nasional, Data Indeks Alokasi Kemajuan Pembangunan Daerah Pendanaan 2008-2014 Pembangunan Public Private Partnership, 10 Biro Humas dan buku TU Pimpinan Jurnal Pembangunan, Paket Biro Umum Ekonomi Jokowi Jilid 1-10, dan Buku RPJMN 2015-2019 Peta Besar Rencana Struktur Direktorat Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Ruang dan dan Karimun berdasarkan Pertanahan Perpres No. 87 Tahun 2011 Buku RPJMN 2015-2019 dan Biro Umum RKP 2016, 10 buku Daftar pengadaan barang dari Direktorat DAK Otonomi Daerah Hibah AID Fortrade Bilateral Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral SK Tim Kader Anti Narkoba Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas Areal konsesi pertambangan di Direktorat Indonesia Sumber Daya Energi, Mineral, Pertambangan Pemenang APN dan MDGs Sekretariat PPID 2016 Master plan reklamasi teluk Sekretariat PPID jakarta dan Giant Sea Wall Data seputar PPID Kementerian Sekretariat PPID PPN/Bappenas Hasil kesepakatan Sekretariat PPID Musrenbangnas Provinsi Sulawesi Tengah


Waktu Proses 5 hari 1 hari 6 hari 1 hari 17 hari 1 hari

2 hari 1 hari 2 hari

9 hari 2 hari 3 hari 1 hari 2 hari

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

12

19. 20.

Sindhunata Hargyono Siti Sujatini

21.

Dian Fitriyani Agustin

22.

Frans Julius Wenas

23.

Faris Ady Nugroho

24.

Yopih

25.

Supanggung

26.

Doddy Ismunandar Bahari

Katalog arsip dan informasi Kerjasama pemerintah dan swasta dalam mewujudkan smart city Pertimbangan penentuan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD tahun 2009 Daftar nama, jabatan, alamat & nomor telpon kantor Menteri, Pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas Data Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kabupaten di Provinsi Banten tahun 20132014 Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Data Indeks Pembangunan Desa untuk seluruh desa di Indonesia Tabel Input-Output InterRegional (IRIO) terbaru

27.

Firman Bima

Penyebaran kuesioner skripsi

28.

Moch. Nadir

29.

Sunandar

30.

Mansur Chisni

31.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah NKRI

32.

Reja Hidayat

Bantuan pemeriksaan eksternal maupun internal Koperasi KUB Mandiri Bersama di Lebak, Banten Data kebutuhan/realisasi pendanaan infrastruktur tahun 2015-2016 baik Pemerintah (APBN/APBD), BUMN dan swasta. Data prakiraan anggaran untuk RPJMN 2009-2019 Dana APBD dan APBN Kabupaten tahun anggaran 2016 Sumatera Utara untuk pembangunan Paparan bonus demografi

33.

Hesrudin Gaffar

Surat keterangan dari Kementerian PPN/Bappenas yang menyatakan bahwa pegawai dengan nama Suryo Buharja bukan merupakan PNS Kementerian PPN/Bappenas, serta surat keterangan yang menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan pagar bandara kertajati majalengka dan

Pusdatinrenbang Direktorat KPSRancang Bangun Plt. Direktur Pendidikan

5 hari 1 hari

Sekretariat PPID

2 hari

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Sekretariat PPID)

5 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Direktorat Transportasi, Pengembangan Wilayah dan Kawasan, EKPD, EKPS Sekretariat PPID

1 hari

Direktorat Transportasi

4 hari

Direktorat Transportasi Sekretariat PPID

4 hari

Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Biro Sumber Daya Manusia dan Direktorat Transportasi

1 hari


1 hari

1 hari

6 hari

2 hari

6 hari

1 hari

13

pembangunan gedung Kementerian PPN/Bappenas di jalan proklamasi tidak ada Data dana bantuan pembangunan (ODA) per masing-masing sektor dan sub sektor yang diterima Indonesia dari negara donor/partner periode 1995-2014 Jasa konsultan tenaga ahli Data perkembangan belanja modal belanja barang APBN 2004-2016

34.

Dina Caroline

35. 36.

Mardana Andi Ibnu Rusli

37.

Hesti Kusumaningrum

38.

April Lokita Sulasmi

39.

Mas Nadir

40.

Mas Nadir

41.

BPKP

42.

Henny Kurniawaty

43.

Dewi Erowati

44.

Jefri Tamba

45.

Tony Hidayat

Data target pertumbuhan sektor industri tahun 2017

46.

Riefky Rachmad Fadillah

Kerjasama Indonesia dan Timor Leste dalam skema KSST

47.

Disbun Kalbar

Informasi mengenai undangan workshop rangkaian musrenbang tahun 2016 (penipuan)

Informasi lelang/tender di pemerintahan Peningkatan ekspor non migas, peningkatan iklim investasi, dan reformasi fiskal

Tindak lanjut atas pemberitaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah Tindak lanjut atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah Kontrak kerja para pegawai kontrak di Kementerian PPN/Bappenas Data produktivitas sektor ekonomi dan data ICOR masing-masing sektor ekonomi Dokumen penyiapan rencana awal dan penyempurnaan rancangan awal RPJMN 20042009 Blue print dan grand design KSST

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral.

11 hari

Sekretariat PPID Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Sekretariat PPID

1 hari 1 hari

Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Sekretariat PPID

6 hari

Sekretariat PPID

2 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Biro Humas dan TUP

3 hari

Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Sekretariat PPID

5 hari


1 hari

1 hari

5 hari

1 hari

6 hari

1 hari

14

48.

Semuel Dola

49.

Mas Nadir

50.

Faisal Akbar Minraya

51. 52.

Mirna Saraswati Pebriansyah Wanapi

53.

Mohamad Soleh

54.

Badan Pemeriksa Keuangan

55.

Maulana Rizal Ibrahim

56.

Pemkab Musi Rawas

57.

Herry Herdiansyah

58.

Indra

59.

Mas Nadir

60.

Nur Hikmah Setianingrum Wahudi

61. 62.

Novy Sartika Putri Sari Dewi

63.

Fahmi Adha

Informasi mengenai undangan workshop rangkaian musrenbang tahun 2016 (penipuan) Tindak lanjut atas pemberitaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah Nilai PDRB nominal dan riil seluruh Kabupaten-Kota, tingkat pendidikan penduduk usia kerja Kabupaten-Kota, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Kota (dari tahun 1995-2015) Buku RPJMN 2014-2019 Daftar kerjasama IndonesiaTiongkok di bidang infrastruktur yang ditandatangani 2014-2016 Kebutuhan ideal infrastruktur, pariwisata, dan sarana kesehatan dan prasarana lainnya di Makassar Cascading target RPJMN bidang pendidikan ke Kabupaten/Kota, Kebijakan/strategi evaluasi kinerja, capaian bidang pendidikan per tahun, data PHLN yang dikelola Kemendikbud atau disalurkan langsung ke Kabupaten/Kota, alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBN 20112016 Alamat kantor beberapa direktorat di Kementerian PPN/Bappenas Pelaksanaan SDG's dan indikator SDG's untuk daerah Data PPID Kementerian PPN/Bappenas Indeks persepsi penanganan korupsi Tindak lanjut atas pemberitaanpemberitaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah Data-data profil PPID Kementerian PPN/Bappenas Data penanggulangan kemiskinan PNPM - ICDD Phrase I & II, program pengentasan kemiskinan kluster II, Hubungan kerjasama pemerintah Indonesia dan IDB Group Jalur Sutra Maritim Tiongkok

Sekretariat PPID

1 hari

Sekretariat PPID

2 hari

Sekretariat PPID

8 hari

Sekretariat PPID Sekretariat PPID

1 hari 7 hari

Sekretariat PPID

7 hari

Direktorat Pendidikan dan Agama

3 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Sekretariat PPID

2 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Sekretariat PPID

1 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Sekretariat PPID

1 hari

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Direktorat Pertahanan dan Keamanan; Direktorat Pendanaan Luar

5 hari


1 hari

1 hari

15

64.

Herfita Rizki Hasanah Gurning

Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan

Negeri Multilateral dan Bilateral Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur


1 hari

16


17

BAPPENAS 1

Recommend Documents