Bahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan:
LOKAKARYA NASIONAL KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL (KSPPN)
Jakarta, 18 Desember 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1
OUTLINE I.
LATAR BELAKANG (KONDISI PERKOTAAN) KONDISI APBD SECARA NASIONAL
II.
MEKANISME PEMBIAYAAN PERKOTAAN (APBN KE APBD)
III.
DANA TRANSFER KE DAERAH HIBAH DAERAH PINJAMAN DAERAH OBLIGASI DAERAH
MEKANISME PEMBIAYAAN LAINNYA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (IDF)
KONDISI APBD NASIONAL
TREN PENDAPATAN DAERAH 2009 - 2013 450.000 400.000
Miliar Rupiah
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PAD
2009 62.751
2010 71.852
2011 90.393
2012 112.720
2013 140.302
Dana Perimbangan
284.979
292.281
327.368
380.601
432.697
Lain-Lain Pend. Daerah yg Sah
19.538
22.205
42.132
58.262
79.866
Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu: PAD yang berasal dari potensi daerah, Dana Perimbangan yang berasal dari pusat dan pendapatan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) total pendapatan daerah hampir mencapai dua kali lipat, dimana hal tersebut menunjukkan semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemda. 4
STRUKTUR BELANJA APBD Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% (untuk provinsi di kisaran 20% dan untuk Kab/Kota di kisaran 50%) namun kecenderungannya menurun. Proporsi belanja modal relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2012 dan 2013. Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Lain-Lain Total
2009
Data berdasarkan Perda APBD * Data Konsolidasi non reciprocal account
180,439 79,600 114,598 40,594 415,232
2010 198,562 82,007 96,179 50,110 426,857
2011 229,081 104,221 113,523 48,449 495,274
2012
2013
261,153 122,225 137,438 71,071 591,887
296,540 148,012 175,578 86,953 707,083 5
TREND SILPA TAHUN BERKENAAN 110.000 99.240 100.000 96.990
Miliar Rupiah
90.000 80.446 80.000
71.602
78.312
70.000 60.000
68.883
59.814
62.088
56.574
50.000
52.199
40.000 2008
2009 Dana Pemda di perbankan
2010
2011
2012
SiLPA tahun Berkenaan * 2012 merupakan data perkiraan
SiLPA merupakan dana yang belum tergunakan di tahun sebelumnya, dimana penggunaannya dianggarkan pada tahun berikutnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. SiLPA yang semakin meningkat mengindikasikan semakin besarnya dana pemda yang tidak terserap dalam belanja daerah. 6
PERGERAKAN DANA IDLE PEMDA SECARA BULANAN
Miliar Rupiah
254.000 204.000 154.000 104.000 54.000 4.000 feb Mar Apr May Jun 2009 2010 2011
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec 2012 2013
• Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dari Simpanan Berjangka, Giro dan Tabungan. • Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank) • Dari Grafik disamping terlihat bahwa besaran dana dalam bentuk Simpanan Berjangka mengalami tren yg meningkat secara signifikan
120.000 100.000
Miliar Rupiah
Jan
•Tren dana pemda di perbankan per bulannya mengalami fluktuasi dan mempunyai tren yang hampir sama pada setiap tahunnya. •Terjadi pola peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan bulan agustus disebabkan mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda •Posisi pada akhir Desember 2012 menunjukkan jumlah dana pemda yang idle di bank umum mencapai Rp99,2 triliun dengan peningkatan di tahun 2013
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Simpanan Berjangka
Giro
Tabungan
MEKANISME PEMBIAYAAN PERKOTAAN (APBN KE APBD)
ALUR PENDANAAN MENURUT PRINSIP ‘MONEY FOLLOWS FUNCTION’
PEMERINTAH PUSAT Mendanai kewenangan 6 Urusan
PENDAPATAN
Melalui BA K/L BELANJA PUSAT
APBN
DAERAH
Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
Melalui BA BUN
Dana Vertikal di Daerah Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM dan Jamkesmas Subsidi dan Bantuan
BELANJA
MASUK APBD Hibah dan Dana Darurat
TRANSFER DAERAH
PEMBIAYAAN
Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)
Dana Perimbangan Dana Otsus Pendanaan Lainnya Pinjaman
JENIS DANA DARI APBN KE APBD Dana Bagi Hasil (DBH) DANA PERIMBANGAN
Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)
DANA OTSUS
DBH PPh DBH Cukai HT
Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BRT Dana Otsus ACEH
TRANSFER KE DAERAH
DBH Pajak DBH PBB
Dana Infras Otsus Papua Dana Infras Otsus PaBarat
DBH SDA Kehutanan Pertamb um Perikanan Migas Panas Bumi
Tamb Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru DANA PENYESUAIAN
Bantuan Op Sek (BOS) Dana Insentif Daerah (DID)
HIBAH DAERAH
PINJAMAN DAERAH
Above the Line: Belanja Transfer dan Hibah pada APBN dan Pendapatan pada APBD
Below the Line: Pembiayaan pada APBN dan APBD
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN Dialokasikan Kepada Daerah Tertentu Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Yang Merupakan Urusan Daerah Sesuai Prioritas Nasional
Tujuan DAK: membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
DISTRIBUSI DAK TA. 2013 – 2014 DISTRIBUSI ALOKASI DAK TA 2013 dan 2014 84% 6%
Provinsi Kabupaten Kota
10%
DAERAH
2013
2014
PROVINSI
1,833.38
1,897.68
KOTA
3,287.16
3,466.60
KABUPATEN
26,576.60
27,635.72
31,697.14
33,000.00
TOTAL
(Dalam Miliar Rupiah)
DISTRIBUSI DAK PER SEKTOR NO
BIDANG DAK
2013 ALOKASI (Miliar Rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi Prasarana Pemerintahan Daerah Kelautan dan Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup Keluarga Berencana Kehutanan Sarana Perdagangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Energi Perdesaan Perumahan dan Permukiman Keselamatan Transportasi Darat Transportasi Perdesaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Total
11,090.77 3,101.55 5,373.52 1,614.06 609.91 569.46 481.28 1,812.30 2,542.31 530.55 442.87 539.42 694.7 717 432.49 205.04 221.01 260.77 458.14 31,697.14
(%) 34.99 9.78 16.95 5.09 1.92 1.80 1.52 5.72 8.02 1.67 1.70 1.70 2.19 2.26 1.36 0.65 0.70 0.82 1.45
2014 ALOKASI (Miliar Rupiah)
10,041.30 3,129.90 6,105.76 2,288.96 885.32 829.26 499.74 1,851.91 2,579.56 548.1 462.91 558.46 730.99 754.74 467.94 234.8 235.94 301.34 493.07 33,000.00
(%) 30.43 9.48 18.50 6.94 2.68 2.51 1.51 5.61 7.82 1.66 1.40 1.69 2.22 2.29 1.42 0.71 0.71 0.91 1.49
HIBAH DAERAH
HIBAH DAERAH [PP 2/2012] DASAR HUKUM PP 2/2012 tentang Hibah Daerah; PMK 188/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
PRINSIP HIBAH DAERAH Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik Mekanisme APBN dan APBD Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah 16
MEKANISME HIBAH DAERAH (OUTPUT-BASED)
KEMENKEU [KPA-HPD]
Pengusulan kegiatan dan rincian daerah penerima hibah Rekomendasi penyaluran hibah
Perjanjian Hibah Penyaluran Dana Hibah dari RKUN ke RKUD
K/L TEKNIS
PEMDA [Implementing Agency]
Pelaksanaan kegiatan
Monev & Verifikasi Teknis
[Executing Agency]
PROGRAM DAN OUTPUT: HIBAH TA 2012 - 2014 N KEGIATAN O 1 MASS RAPID TRANSIT (MRT)
SUMBER Pinjaman JICA
WAKTU NILAI HIBAH PELAKSANAAN 2009 - 2014 Rp 5,6 T
DAERAH PENERIMA 1 Pemprov
2
HIBAH AIR MINUM
Hibah AusAID
2012 – 2015
Rp 569,85 M (proses)
100 Pemda
3
HIBAH SEKTOR IRIGASI
Pinjaman World Bank
2012 – 2016
Rp 575 M
4
Hibah dari Pemerintah Jerman (KfW)
2012 – 2014
Rp 61,2 M
5
Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province HIBAH AIR LIMBAH
101 Kab/Kota 14 Provinsi 1 Pemda
Hibah AusAID
2012 – 2015
Rp 45 M
4 Pemda
6
HIBAH SANITASI
Hibah AusAID
2012 - 2015
Rp 209 M (proses)
39 Pemda
7
HIBAH SEKTOR JALAN
Hibah AusAID
2012 - 2015
Rp 122 M (proses)
1 Pemda
TARGET OUTPUT Terbangunnya prasarana MRT untuk koridor lebak bulus-dukuh atas Terpasangnya 300.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum bagi MBR Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani Terlaksananya pengeboran wilayah kerja panas bumi
Terpasangnya 9000 Sambungan Rumah (SR) Pengelolaan Air Limbah bagi MBR Pembangunan sarana persampahan dan air limbah Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi
PINJAMAN & OBLIGASI DAERAH DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
2. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 3. UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH 5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 111/PMK.07/2012 TENTANG TATACARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH 6. PERATURAN PASAR MODAL
SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Pusat Investasi Pemerintah
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH LAIN
LEMBAGA KEUANGAN BANK
PEMERINTAH DAERAH
MASYARAKAT – DALAM BENTUK
OBLIGASI DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI
Lembaga Pembiayaan berbadan hukum Indonesia & berkedudukan di wilayah NKRI
• Berbentuk Obligasi Daerah • Orang pribadi atau badan yang melakukan Investasi di Pasar Modal
JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH JANGKA PENDEK
•Jangka waktu paling lama satu tahun •Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan •Hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas
JANGKA MENENGAH
• Jangka waktu lebih dari satu tahun • Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah • Untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan
JANGKA PANJANG
• Jangka waktu lebih dari satu tahun • Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai persyaratan perjanjian pinjaman • Digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau Memberikan manfaat ekonomi dan sosial
21
PENGENDALIAN DEFISIT APBD Prinsip Dasar
APBN
• APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah • APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
Pendapatan – Belanja
= Defisit
APBD Pendapatan
– Belanja
= Defisit
• Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan menghendaki adanya keseimbangan fiskal
Peraturan perundangan UU 17/2003, UU 33/2004, UU 32/2004, PP 23/2003, PP 58/2005
Menteri Keuangan
Jumlah Kumulatif Defisit Max 3% PDB
Batas Maksimal Defisit APBD & Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
PMK 125/2013
22
OBLIGASI DAERAH KETENTUAN UMUM
Pemerintah daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman.
Obligasi Daerah merupakan efek berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
Penerbitan Obligasi Daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PP 30 Tahun 2011 dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
Kegiatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, dapat berupa kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dan pembiayaan dapat sebagian atau sepenuhnya
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
OBLIGASI DAERAH: PERSYARATAN UMUM Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya
Kumulatif Pinjaman ≤ 75% PU APBD(t-1) Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah
DSCR =
[PAD + DAU + (DBH – DBH DR)] – BW Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
≥ 2,5
Mendapat persetujuan DPRD Audit terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
MANFAAT PENERBITAN OBLIGASI DAERAH Bagi Pemerintah Daerah • • • •
Percepatan pembangunan daerah tanpa tergantung pada dana rutin APBD. Alternatif Pembiayaan bagi pembangunan Daerah. Mendorong penerapan prinsip-prinsip keterbukaan dan tata kelola yang baik. Memperoleh sumber pembiyaan yang lebih murah
Bagi Masyarakat Daerah • Memperoleh manfaat atas fasilitas yg dibangun dari pembiayaan obligasi daerah. • Turut serta dalam pembangunan
Bagi Investor • Alternatif investasi selain SUN dan Obligasi Korporasi. • Memfasilitasi masyarakat untuk membiayai pembangunan daerah.
Bagi Pasar Modal • Diversifikasi instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.
Bagi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal • Peluang memberikan jasa profesi.
KAPASITAS FISKAL DAERAH (HUBUNGAN DENGAN HIBAH DAN PINJAMAN DAERAH)
DEFINISI: Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin
PENGGUNAAN: Pemberian /penerusan hibah kepada pemerintah daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah Penilaian atas usulan pinjaman pemerintah daerah oleh Menteri Keuangan
KATEGORI KAFIS TAHUN 2013 PROVINSI KATEGORI SANGAT TINGGI TINGGI SEDANG RENDAH
JUMLAH 3 6 6 18 33
KABUPATEN KOTA KATEGORI SANGAT TINGGI TINGGI SEDANG RENDAH
JUMLAH 52 68 102 266 488
Catatan: 3 Kabupaten/Kota yang tidak dikategorikan (Belum Menyampaikan Laporan Realisasi APBD per Akhir November) Kategori Kafis untuk Daerah Otonom Baru (DOB) (yang disahkan di tahun 2012 dan 2013) mengikuti kategori Kafis daerah induknya.
MEKANISME PEMBIAYAAN LAINNYA
SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA PERJANJIAN KERJASAMA (BOO/BOT/BOOT)
PERJANJIAN HIBAH / PINJAMAN
Public-Private Partnership
PEMDA (PJPK)
PEMERINTAH PUSAT
APBD
APBN
Hibah Pinjaman Penyertaan Modal Subsidi
Hibah Pinjaman Penyertaan Modal Subsidi
SEKTOR SWASTA
Public-Private Partnership: Joint Venture Konstruksi
Operasional/pelayanan
Subsidi tarif
BUMD
Subsidi bunga
PELANGGAN: • Rumah Tangga (MBR, Non MBR) • Industri
Subsidi bunga Pinjaman
PERBANKAN
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (IDF ) UNTUK MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL Kurangnya penyediaan infrastuktur mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Infrastuktur merupakan prioritas nasional (RPJPN 2005 – 2025)
Terdapat gap antara kebutuhan dan realisasi pembangunan infrastuktur yang cukup besar Pendanaan menjadi salah satu kendala penyediaan infrastruktur.
Diperlukan
ALTERNATIF PENDANAAN untuk percepatan pembangunan infrastuktur daerah
Infrastructure Development Fund (IDF) Pontensi untuk Memperkuat Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Adanya Kendali Pemerintah Terhadap Pola expenditure di Pemda melalui Perjanjian Pinjaman Tidak Membebani APBN karena berupa Pinjaman bukan Belanja Transfer ke Daerah
INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT FUND Pemberian Fasilitas Pinjaman melalui :
Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan pinjaman berfasilitas (Infrastruktur Development Fund)
• Menyiapkan pinjaman dengan Tingkat Bunga yang rendah • Menyiapkan pinjaman dengan Tenor lebih fleksibel dan relatif panjang • Menyiapkan Prosedur pinjaman yang lebih sederhana dan jelas • Menyiapkan tambahan fasilitas guna mendorong kerja sama antar daerah dalam peyediaan infrastruktur • Menyiapkan fasilitas tambahan berupa pemberian Grace Period
INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT FUND (LONG TERM)
SHARE BANK BUMN
SHARE APBD
SHARE APBN
KARAKTERISTIK : SHARE BPD
IDF (SOE) DANA PIHAK LAIN
OBLIGASI IDF
INFRASTRUKTUR DAERAH
• Bertujuan mendorong pembangunan infrastruktur Daerah dengan pinjaman yang mudah, cepat, dan bunga kompetitif. • Struktur Permodalan lebih kuat dengan share dari APBN, APBD dan Bank BUMD/BPD. • Sebagai pemegang saham, maka ownership Pemda lebih kuat. • Adanya share risiko pemberian pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. • Sebagai lembaga mandiri, operasional selanjutnya tidak membebani APBN dan APBD. • Mempunyai akses pendanaan yang lebih mudah ke pasar modal karena IDF diperlakukan sebagai corporate, tidak terikat birokrasi Pemerintah. • Risiko default pinjaman minimize dengan mekanisme jaminan riil cash flow pemerintah daerah.
TERIMA KASIH
33
