BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI REPUBLIK INDONESIA
AGENDA
A B
C
• GAMBARAN UMUM • HASIL PEMERIKSAAN • USULAN PERBAIKAN
2
POSISI STRATEGIS HUTAN INDONESIA BAGI DUNIA
Hutan Indosesia berada pada posisi ke-8 dari luasan hutan dunia dan posisi ketiga untuk luasan hutan Tropis, namun juga posisi ketiga dari sisi % forest loss
PROPORSI KAWASAN HUTAN(HEKTARE) (Desember 2013) Hutan Konservasi 26,922,970.77 , 22%
14,403,402.16 , 12%
22,624,322.27 , 19%
29,321,260.81 , 24% 28.124.686,74 ; 23%
Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi yang Dapat dikonversi
4
PERKEMBANGAN HUTAN KONSERVASI Tahun
HK (Ha)
2009
23,557,928.57
2010
23,078,461.57
2011
23,894,979.57
2012
22,847,372.57
2013
22,624,322.27
5
PERKEMBANGAN HUTAN LINDUNG Tahun
HL (Ha)
2009
30,858,195
2010
30,871,673
2011
30,981,177
2012
28,723,436
2013
29,321,261
6
PERKEMBANGAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS Tahun
HPT (Ha)
2009
21,971,592
2010
21,881,989
2011
21,997,754
2012
25,822,345
2013
26,922,971
7
PERKEMBANGAN HUTAN PRODUKSI Tahun
HP (Ha)
2009
36,669,243
2010
35,787,632
2011
36,788,953
2012
28,756,887
2013
28,124,687
8
IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK INFRASTRUKTUR 2008 - 2014 25 22 20
20
19
15
15 12
10 6 5 0
2 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 9
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK INFRASTRUKTUR 2008 - 2014 (Hektar) 300,000 Tahun
250,000
2008 2009
Luas IPPKH
200,000
2010 150,000 2011 100,000
2012 2013
50,000 2014 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Luas Kawasan Hutan (Ha)
128.44 254,361.54 26,818.56 64,133.03 315.40
2,079.36 24.10 347,860.43
RENCANA PEMERINTAH MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
Pembangunan 25 Ruas Tol sepanjang 1000 km Pembangunan 50 bendungan, rehabilitasi irigasi, dan pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru hingga akhir periode pemerintahan pada 2019
KASUS PERAMBAHAN HUTAN / PELANGGARAN HUKUM TAHUN 2008 S.D. 2012
80
75
72
70 60
50
58 52
40
39
30 20
10 0 2008
2009
2010
2011
2012
Total 12
KASUS PERAMBAHAN HUTAN / PELANGGARAN HUKUM TAHUN 2008 S.D. 2012
TA 2010 TA 2011
Laporan Keuangan 1 1
TA 2012 TA 2013 TA 2014 Total
TA
16 -
Tujuan Tertentu 1
1 1 1
8 1 2
1 -
5
27
2
Kinerja
Jumlah 17 2 9 3 3 34
13
PEMERIKSAAN KINERJA & PDTT BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2010-2014 Tahun
Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
2010
Pengelolaan Hutan Mangrove pada 16 Provinsi
Kinerja
2011
Pengelolaan PNBP, Rekening Pembangunan Hutan (RPH) daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan, dan Lingkungan Kehutanan
PDTT
2012
Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada 7 Provinsi
Kinerja
2012
Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi
Kinerja
2013
Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan
Kinerja
2014
Pemantapan Kawasan Hutan
Kinerja
2014
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Hutan Konservasi dan Lindung
Kinerja 14
HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2010-2014 Temuan Pemeriksaan
11%
5% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan
36 Temuan
Pelaksanaan
267 Temuan
Monev
16 Temuan
Perencanaan
84%
15
HASIL PEMERIKSAAN PERENCANAAN Temuan Perencanaan
No
Temuan Pemeriksaan
Perencanaan tidak sesuai ketentuan 1.
6% 25%
Peraturan/SOP Belum Lengkap Perencanaan Tidak Sesuai Ketentuan
Peraturan/SOP perencanaan belum lengkap 1.
Perencanaan Tidak Tepat Sasaran/Program
69%
1
Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak didasarkan pada Rencana Pengelolaan, Rencana Teknis dan Rencana Tahunan (sudah ditindaklanjuti)
2
Alokasi Anggaran Kebun Bibit Rakyat (KBR) melebihi Luasan Lahan Kritis (sudah ditindaklanjuti)
25 Temuan
Peraturan/SOP Belum Lengkap
9 Temuan
Perencanaan Tidak Tepat sasaran
2 Temuan
Belum Adanya Standar Biaya untuk Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan (sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi)
Perencanaan tidak tepat sasaran Program
Temuan Perencanaan
Perencanaan Tidak Sesuai Ketentuan
Perencanaan Prioritas Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kawasan Konservasi/Lindung Belum Sesuai dengan Permenhut (sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi)
HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN (Aspek Keuangan) Temuan Pelaksanaan
5% 3%
Kurang Volume
Jenis Temuan
Temuan Nilai (Rp)
Tindak Lanjut
Aspek Keuangan
21%
Denda Keterlambatan
5%
34%
Penatausahan Aset tetap PNBP/Pajak kurang dipungut/disetorkan
33%
Bukti tidak sah
Kurang Volume
Denda Keterlambatan Penatausahan Aset tetap
31 7 50
PNBP/Pajak kurang dipungut/ disetorkan
51
Bukti tidak sah
7
Pemborosan
4
Pemborosan
Jumlah
150
Sebagian telah ditindaklanjuti Sebagian telah 8,50 M ditindaklanjuti Sebagian telah ditindaklanjuti Sebagian telah 452,83 M ditindaklanjuti Sebagian telah $1,58 Juta ditindaklanjuti Sebagian telah 20,10 M ditindaklanjuti 31,68 M
8,78 M
Sebagian telah ditindaklanjuti
HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN (Aspek Pengelolaan Kehutanan) Kegiatan tidak sesuai ketentuan
3%
Temuan Pelaksanaan Jenis Temuan
Temuan
Nilai (Rp)
Tindak Lanjut
Aspek Pengelolaan Kehutanan Pelaksanaan Kegiatan/program tidak efektif
15%
Kegiatan tidak sesuai ketentuan
50
Sebagian telah ditindaklanjuti
46
Sebagian telah ditindaklanjuti
18
Sebagian telah ditindaklanjuti
3
Sebagian telah ditindaklanjuti
43%
39%
Kegiatan pemanfaatan/pengguna an Kawasan Hutan Tanpa Ijin
Penyelesaian lahan tukar menukar
Pelaksanaan Kegiatan/program tidak efektif
Kegiatan pemanfaatan/ penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Ijin Penyelesaian lahan tukar menukar Jumlah
117
HASIL PEMERIKSAAN MONEV No
Pengendalian Tidak Dilaksanakan/Belum Optimal
Pelaporan Belum Tertib/ Belum Lengkap
Pengendalian Tidak Dilaksanakan/Belum Optimal Monitoring dan evaluasi atas Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi/Lindung Belum Optimal (belum ditindaklanjuti) 2 Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penanaman bibit Kebun Bibit Rakyat belum optimal (sudah ditindaklanjuti) Pelaporan Belum Tertib/ Belum Lengkap 1
1.
Pelaporan atas Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN-GRK) Belum Optimal (sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi)
2.
Pelaporan kegiatan Kebun Bibit Rakyat belum tertib (sudah ditindaklanjuti)
Temuan Pemeriksaan Pengendalian Tidak 13 Temuan Dilaksanakan/Blm Optimal
Pelaporan Belum Tertib/ Belum Lengkap
3 Temuan
Temuan Pemeriksaan
TEMUAN SIGNIFIKAN (1) TA 2010
LHP LK Kementerian Kehutanan TA. 2009
Pengelolaan Hutan Mangrove
Temuan Pemeriksaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tidak Melakukan Kewajibannya Sesuai dengan Permenhut No.P. 56/MenhutII/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
Tindak Lanjut Kemenhut memberikan teguran kepada Pemegang IPPKH dan memerintahkan untuk melakukan pembayaran PNBP-PKH sebesar Rp1.92 Milyar dan denda keterlambatan sebesar Rp193.,52 juta.
Realisasi Rehabilitasi Hutan Mangrove Kab./Kota Batam, Bintan, Karimun, Natuna,Tanjung Pinang, Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Sergai, Papua Barat Belum Mendukung Pencapaian Target Nasional
Kemenhut meminta Bupati /Walikota lebih proaktif dalam memperoleh informasi mengenai sasaran kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang telah ditetapkan dalam renstra dan memprioritaskan program kegiatan rehabilitasi hutan mangrove
TEMUAN SIGNIFIKAN (2) TA 2011
LHP Pengelolaan PNBP, RPH, DBH SDA
Temuan Pemeriksaan
Tindak Lanjut
Faktor Pengali dalam Penghitungan PKH Kurang Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan Hidup
Telah ditindaklanjuti dgn diterbit PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Faktor pengali kategori dalam penghitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan berupa semula 2x tarif menjadi 7x kali tariff
Pelanggaran Eksploitasi Hutan Oleh PT BC Senilai Rp8.,556 milyar
DPEH sebesar Rp8.55 milyar telah disetor ke kas negara
Terdapat 115 Perusahaan Pertambangan di Kawasan Hutan Belum Memiliki Izin Menteri Kehutanan.
Kemenhut telah menertibkan perusahaan yang belum berizin namun belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi
TEMUAN SIGNIFIKAN (3) TA
LHP
2012 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2013
Mitigasi Perubahan Iklim
Temuan Pemeriksaan
Tindak Lanjut
Penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat belum sepenuhnya efektif untuk mengurangi lahan kritis, lahan tidak produktif dan lahan kosong
Kemenhut menerbitkan juklak/juknis tetntang KBR
Metodologi Perhitungan Perkiraan Penurunan Emisi GRK Bidang Kehutanandan Lahan Gambut Belum Memadai
Kemenhut menyusun perhitungan penurunan emisi GRK untuk masing-masing kegiatan dan bersama-sama dengan KLH dan Bapenas mengkaji ulang penetapan angka target penurunan emisi dalam Lamp. Perpres No. 61 Tahun 2011
TEMUAN SIGNIFIKAN (4) TA
LHP 2014 Pemantapan Kawasan Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Hutan Konservasi dan Lindung
Temuan Pemeriksaan
Tindak Lanjut
Realisasi Kegiatan Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan Periode Tahun 2010-2014 Tidak Seluruhnya Mencapai Target
Belum ditindaklanjuti
Hasil Kegiatan RHL Tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Lampung Seluas 5.125 Ha Belum Efektif Mengurangi Lahan Kritis
Belum ditindaklanjuti
TEMUAN PENGGUNAAN/ PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (1)
Kegiatan pemanfaatan/penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Ijin
Terdapat Tujuh Perusahaan Melakukan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung Tanpa IPPKH**
Pembukaan Kawasan Hutan oleh CP G. Ltd. Tanpa IPPKH*
Terdapat 115 Perusahaan Pertambangan di Kawasan Hutan Belum Memiliki**
PT PGE dan CGI Ltd. Melakukan Usaha Pemanfaatan Energi Panas Bumi (Geothermal) di Kawasan Hutan Konservasi CA Kamojang, TWA Kawah Kamojang dan CA Gunung Papandayan Tanpa Izin Menteri Kehutanan**
Terdapat Tanah Bersertifikat Seluas +119,52 ha yang Berlokasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi**
Terjadi Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi untuk Dijadikan Lahan Pertanian dan Lapangan Golf**
Kawasan Hutan CA Leuweung Sancang menjadi Lokasi Peledakan Amunisi Afkir** 24
TEMUAN PENGGUNAAN/ PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (2)
Tukar menukar Lahan Penyediaan Lahan Kompensasi Seluas ± 2.544,38 Ha di Jatim Belum Dipenuhi oleh Para Pemegang IPPKH * Lahan Pengganti Tukar-menukar Kawasan Hutan Seluas +176,50 Ha di
Jabar Bermasalah dan Tidak Jelas Luasannya** Lahan Pengganti Tukar-menukar Kawasan Hutan di Jabar Seluas +2.753,80 ha Belum Ditetapkan Fungsinya** Proses Tukar-menukar Kawasan Hutan Tidak Jelas dan Terdapat
Penyerobotan Kawasan Hutan Konservasi Seluas +256,77 ha untuk Pemukiman dan Villa**
25
LAIN-LAIN PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN
Penetapan Zonasi Taman Nasional Meru Betiri tanpa Berdasarkan Penataan Batas**;
Terdapat Kawasan Hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Seluas +876,03 ha yang Belum Ditunjuk oleh Menteri Kehutanan Sebagai Kawasan Konservasi**;
Kebijakan Menteri Kehutanan Merubah Fungsi Kawasan Hutan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Matang**
26
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT STATUS PENYELESAIAN REKOMENDASI Belum Ditindaklanjuti
2% 5%
27%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah Tindak Lanjut Belum Sesuai Dengan Rekomendasi Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi
66%
Status Penyelesaian Rekomendasi per 31/12/2014 Sesuai/ Selesai
Belum Sesuai/Selesai
796
323
Belum Tidak Dapat Ditindaklanjuti ditindaklanjuti 27
62
Jumlah Rekomendasi
1.208
UPAYA PERBAIKAN • SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI DENGAN PEMDA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA • PENYEDIAAN SDM DENGAN KUALITAS DAN KUANTITAS YANG MEMADAI
• PENYUSUNAN PERATURAN/SOP YANG MEMADAI • PELAKSANAAN DAN EVALUASI SOP • KOMPUTERISASI SISTEM • EVALUASI DAN PENGAWASAN • PENYUSUNAN ACTION PLAN
PROGRES PERMOHONAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN SARANA PENUNJANGNYA (Juni 2015) Pinjam pakai: ± 93,73 ha
Untuk pembangunan PLTA Jatigede a.n. PT. PLN (Persero) seluas ± 58,3 Ha
Persetujuan prinsip Nomor S. 251/Menhut-II/2014 seluas ± 58,3 ha
Sarana penunjang Waduk Jatigede a.n. Menteri PU dan PR seluas ± 73,01 ha
telah menyediakan lahan kompensasi seluas ± 120 Ha
KAWASAN HUTAN YANG DIMOHON DAN DIREKOMENDAS I TIMDU: ± 1.361 HA
Telah ada Dispensasi IPPKH seluas seluas 52,78 Ha
Persetujuan prinsip seluas ± 73,01 Ha
Telah menyediakan lahan kompensasi seluas 64 Ha Kekurangan lahan kompensasi ± 9,01 ha
Persetujuan prinsip I: ± 120,27 ha KH yang dimohon: ± 1.267,27 ha
TMKH : ± 1.267,27 ha a.n. Menteri PU dan PR
Persetujuan Prinsip II : ± 1.020 ha
Telah diberikan dispensasi TMKH = ± 128,67 ha (120,27 ha + 8,4 ha)
Belum mendapat persetujuan Prinsip : ± 127 ha, karena calon lahan pengganti belum tersedia
Lahan Pengganti: ± 1.267,27 ha
Persetujuan prinsip I : ± 121,13 ha (28,84 ha + 92,29 ha) Persetujuan Prinsip II : ± 1.020 ha Kekurangan lahan pengganti: ± 126,14 ha
TERIMA KASIH
