BAB VII TINJAUAN KHUSUS ( SAFETY PROGRAM PADA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN MADISON PARK)

Bab VII Tinjauan Khusus

BAB VII TINJAUAN KHUSUS ( SAFETY PROGRAM PADA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN MADISON PARK) 7.1 Pendahuluan Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan, dan pertambangan. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi terutama di bidang pekerjaan umum merupakan kegiatan konstruksi yang spesifik dan komplek sehingga memerlukan sumber daya yang besar, melibatkan tenaga kerja yang banyak dan peralatan berat yang tidak sedikit. Hal ini tentu tidak terlepas dari peluang-peluang kecelakaan dan potensi bahaya yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Apalagi patut diakui jika hingga saat ini kecelakaan kerja di bidang konstruksi masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah. VII- 1

http://digilib.mercubuana.ac.id/


Adanya kemungkinan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab tergganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehata kerja (K3) di lokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan – perusahaan besar melalui Undang - undang Ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2.1% saja dari 15000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3. Minimnya jumlah itu sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana kompensasi atau santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat diabaikannya Sistem Manajemen K3, yang besarnya mencapai lebih dari 190 milyar rupiah di tahun 2003, jelaslah bahwa masalah K3 tidak selayaknya diabaikan (Warta Ekonomi, 2 Juni 2006). Pada tinjauan khusus ini akan dibahas tentang penerapan K3 dan bagaimana tindakan penanganan terhadap resiko K3 pada kegiatan proyek pembangunan Apartemen Madison Park. Proyek pembangunan Apartemen Madison Park didirikan di kawasan Jakarta Barat terdiri dari 1 tower dan fasilitas lengkap. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT.Totalindo Eka Persada sebagai kontraktornya. Pembangunan VII - 2



Apartemen Madison Park merupakan bangunan tingkat tinggi yang sangat beresiko dalam hal kecelakaan kerja. Pembanguan teknologi tinggi dan metode pelaksanaan yang tidak akurat serta kurang teliti dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

7.2 Definisi SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan , tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produkif. (Permen PU, 2008). Pemahaman tentang SMK3 yang benar dari semua aspek sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi dimana diharapkan produksi meningkat

dengan

meminimalkan

atau

mengurangi

kecelakaan

bahkan

meniadakan kecelakan (zero accident). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu objek penting yang perlu diperhatikan daam sistem manajemen perusahaan, karena menyangkut kegiatan atau aktifitas – aktifitas yang melindungi dan memelihara sumber daya manusia.

VII - 3



7.3 Prinsip Dasar SMK3 dalam Perundang - Undangan Prinsip dasar SMK3 dalam perundang – undangan sudah ada sejak tahun 1970 terlihat dalam Peraturan Undang – undang Republik Indonesia No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahkteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Sedangkan pada undang – undang No. 13 tahun 2003 terdapat prinsip dasar SMK3 yang diatur dalam pasal 87 tentang ketenagakerjaan yang diantaranya berisi : 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setelah itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang SMK3 dan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi demi tercapaianya keamanan K3, maka ditetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/2008 yang tercantum dalam ayat – ayat (a), (b) dan (c) sebagai berikut :

VII - 4



1. Ayat

(a)

menyatakan

penyelenggaraan

bahwa

pekerjaan

dalam

konstruksi,

rangka

mewujudkan

penyelenggaraan

tertib

pekerjaan

konstruksi wajib memenuhi syarat – syarat keamanan, keselamatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. 2. Ayat (b) menyatakan bahwa agar penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi bidang Pekerjaan Umun dapat terelenggara secara optimal, maka diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan bidang Pekerjaan Umum. 3. Ayat (c) menyatakan bahwa pekerjaan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permen PU Nomor :09/PRT/M/2008 tentang pedoman SMK3 konstruksi bidang PU tercantum elemen – elemen yang harus dilaksanakan oeh Penyedia Jasa sebagai berukut : 1. Kebijakan K3 Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntu partisipasi dan kerja sama semua pihak. Kebijakan K3 menggarisbawahi hubungan kerja manajemen dan karyawan dalam rangka pelaksanaan program K3 yang efektif. VII - 5



2. Perencanaan K3 Perusahaan yang membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan juga memuat tujuan, sasaran dan indikator kerja yang diterapkan. (Sastrohadiwiryo,2001). Adapun bagian – bagian perencanaan adalah sebagai berikut : 1) Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaiannya, 2) Pemenuhan Perundang – undangan dan Persyaratan lainnya, 3) Sasaran dan Program. (Permen, 2008). 3. Penerapan K3 Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterpakan. Adapun kualifikasi yang tercantum daam Permen No.9 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1) Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban. 2) Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian. 3) Komunikasi, Keterlambatan dan Konsultasi. 4) Dokumentasi 5) Pengendalian Dokumen. VII - 6



6) Pengendalian Operasional. 7) Kesiagaan dan Tanggap Darurat. (Permen, 2008) 4. Pemeriksaaan dan Evaluasi Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, mamantau dan mengevauasi kinerja SMK3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan identifikasi tindakan perbaikan. Seperti terdapat pada pasal 10 Permen PU tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal materi penyeenggaraan SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa, PPK wajib menyediakan acuannya. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ialah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Berikut adalah bagian peraturan dalam setiap evaluasi atau pengukuran kinerja SMK3 terdiri dari 4 bagian yaitu : 1) Evaluasi Kepatuhan. 2) Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. 3) Pengendalian Rekaman. 4) Audit Internal. (Permen, 2008) 5. Tinjauan Manajemen (Permen, 2008)

VII - 7



Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK3 secara berkala

untuk

menjamin

kesesuaian

dan

keefektifan

yang

berkisinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Ruang lingkup tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi impikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. (Sastrohadiwiryo, 2001). 7.4 Pengendalian Risiko Pengelolaan atau pengendalian risiko didasarkan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan dalam tahap penilaian risiko. Risiko dapat dikelola sendiri oleh Perusahaan dengan melakukan usaha pencegahan dengan melakukan usaha pencegahan dan pengendalian bahaya (safety management) yang baik. Resiko dapat dikelola dengan melakukan berbagai teknik dan pilihan teknologi yang tersedia, biaya, efektifitas dan efisiensi terhadap operasi menyeluruh. Pengendalian resiko merupakan upaya pencegahan kecelakaan kerja yang terdiri dari 5 hierarki.

Gambar 7. 1 Teknik Pengendalian Risiko VII - 8



1) Eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja.

Gambar 7.2 Teknik Eliminasi Bahaya 2) Substitusi, yaitu sumber bahaya diganti (substitusi) dengan bahan, sistem atau alat lain yang sifat bahayanya lebih rendah. Sumber bahaya masih ada tetapi instensitasnya berkurang.

Gambar 7.3 Teknik Substitusi 3) Isolasi, yaitu sumber bahaya diisolir. Sumber bahaya masih ada tetapi intensitasnya berkurang atau hilang sama sekali.

Gambar 7.4 Teknik Isolasi

VII - 9



4) Engineering, yaitu melakukan perubahan atau modifikasi terhadap desain peralatan, proses dan layout. Bahaya dikelola secara teknis seperti: a. Menjaga jarak yang aman b. Penggunaan sistem pengaman dan pelindung. c. Proses tertutup.

Gambar 7.5 Menjaga Jarak Aman Bahaya Sumber bahaya dijaukan sampai batas yang aman. Semakin jauh dari sumber bahaya semakin kecil paparan bahaya yang diterima. 5) Administrasi, yaitu cara kerja yang aman dengan melakukan pengontrolan dari sistem administrasi. Bahaya dikelola melalui pendekatan administrasi seperti : a) Pengaturan waktu kerja (shiff kerja). b) Prosedur kerja aman (SOP). c) Rotasi. d) Pemilihan / seleksi pekerja. VII - 10



6) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK). Alat pengaman diri merupakan alat perlindungan bagi pekerja yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir dampak atau akibat yang terjadi. Sedangkan alat pengaman kerja merupakan alat bantu dalam proses pelaksanaan proyek. Alat pengaman ini berupa rambu – rambu peringatan terkait dengan potensi bahaya di dalam proyek dan lingkungan sekitarnya.

Gambar 7.6 Alat Pengaman Diri (APD)

Gambar 7.7 Rambu Larangan

VII - 11



Gambar 7.8 Rambu Peringatan

Gambar 7.9 Rambu Kewajiban 7.5 Manfaat Pelaksanan K3 a. Bagi Kontraktor Pada

dasarnya

antara

K3

dengan

laba

memiliki

keterkaitan

sehinggakelihatannya seperti kurang manusiawi, namun perhatian terhadap K3 justru akan menguntungkan kontraktor dan juga bagi tenaga kerja konstruksi karena tenaga kerja yang cedera tentu akan menderita fisik dan juga menderita financial. Kontraktor yang mengabaikan K3 juga akan menderita dari segi biaya langsung, misalnya waktu yang terbuang akibat kecelakaan, perbaikan peralatan, penyewaan akibat peralatan yang rusak dan masih banyak lagi kerugian tak terasuransikan yang ditanggung oleh Kontraktor tersebut. b. Bagi Tenaga Kerja Konstruksi Tenaga kerja konstruksi akan memperoleh haknya bila mengikuti program asuransi, namun jika tenaga kerja tersebut telah cacat, biasanya tidak VII - 12



mampi lagi menggunakan keterampilannya di lingkungan usaha jasa konstruksi, maka ia pun harus terpaksa beralih kegiatan dengan keterampilan yang lebih rendah dan ini berarti ia akan menerima upah yang lebih rendah dari yang diperoleh sebelum cacat. c. Bagi Pemberi Kerja / Konsumen Kecelakaan yang serius dapat mengakibatkan penundaan yang tidak dapat diatasi lagi. Bila hal itu terjadi, maka proyek produksi memerlukan revisi. Pemberi tugas terkadang terpaksa untuk mendatangkan peralatan serta mesin – mesin baru untuk dipasang akibat penundaan, yang lebih lanjut mengakibatkan dampak berantai yang dapat menciptakan penderitaan bagi pemberi kerja. Hal demikian tidak perlu terjadi dalam Kontraktor dapat melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan selamat, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dan secara khusus bagi pemberi kerja. 7.6 Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Kontruksi Kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 1) Kecelakaan Umum Adalah kecelakaan yang terjadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan seperti kecelakaan pada waktu hari libur / cuti atau kecelakaan di rumah. 2) Kecelakaan Akibat Kerja

VII - 13



Adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja di Perusahaan. Kecelakaan karena pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Kecelakaan di industri konstruksi termasuk kecelakaan akibat kerja. Industri konstruksi sangat rawan terhadap kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan karena sifat – sifat khusus konstruksi yang tidak sama dengan industry lainnya yaitu : a) Jenis pekerjaan atau kegiatan pada industry konstruksi pada setiap proyek sangat berlainan (tidak standar), sangat dipengaruhi oleh bentuk atau jenis bangunan,

lokasi

dan

situasi

lingkungan

kerja

serta

metode

pelaksanaannya. b) Pada setiap pekerjaan konstruksi terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang seringkali dilaksanakan secara simultan dengan tujuan untuk mencapai target waktu yang tepat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara pemilik dan pelaksana proyek. c) Masih banyaknya kegiatan konstruksi yang menggunakan tangan (manual), yang mungkin tidak dapat dihindari. d) Teknologi yang menunjang kegiatan konstruksi selalu berkembang dan bervariasi mengikuti laju perkembangan kegiatan konstruksi dan tergantung dari jenis – jenis pekerjaannya. e) Banyaknya pihak – pihak yang terkait atau ikut ambil bagian dan berperan aktif untuk terlaksananya kegiatan konstruksi.

VII - 14



f) Tingkat pengetahuan (knowledge) dari pekerja kontruksi yang beragam atau tidak merata, baik untuk pengetahuan teknis praktis maupun tingkat manajerial khususnya dalam pengetahuan peraturan atau perundangan yang berlaku.

7.7 Penetapan Sasaran K3 Hal yang sangat penting dalam pembuatan program kerja K3 proyek adalah penetapan sasaran atau target K3 proyek. Sasaran atau target K3 yang direncanakan akan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan proyek pada aspek K3. Sasaran atau target K3 pada proyek pembangunan Apartemen Madison Park adalah sebagai berikut : a) Zero Accident (kecelakaan fatal) b) Meningkatkan kepedulian tentang K3 kepada seluruh pekerja. c) Pada pelaksanaan proyek tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. d) Wajib menggunakan alat pelindung diri dan alat keamanan lainnya. e) Material ditumpuk rapi sesuai dengan jenisnya. f) Proyek bersih, rapi, dan sehat. g) Meningkatkan hasil produksi yang lebih baik. VII - 15



7.8 Saffety Program K3 Proyek Apartemen Madison Park Beberapa bentuk kegiatan K3 yang dilakukan pada proyek pembangunan gedung Apartemen Madison Park antara lain :

Gambar 7.10 Gambaran Umun Saffety Program Proyek Apartemen Madison Park a) Safety Induction Pengarahan atau pendekatan kepada pekerja baru termasuk karyawan serta pengarahan tentang K3, house keeping dan ketertiban proyek. Kegiatan ini dilakukan dan ketertiban proyek. Kegiatan ini dilakukan pada awal pelaksanaan proyek atau setiap ada pekerja yang baru masuk.

VII - 16



Gambar 7.11 Pelaksanaan Safety Induction di Proyek Apartemen Madison Park b) Safety Talk Penjelasan atau pengarahan singkat tentang K3 dan kondisi proyek kepada seluruh pekerja sebelum memulai pekerjaan. Hal ini penting agar pekerja mengetahui kondisi bahaya atau risiko yang ada pada pekerjaan yang dihadapi. c) Safety Meeting Pertemuan atau rapat K3 diperlukan untuk membahas masalah yang terjadi dan tindakan pencegahannya serta melaporkan kecelakaan yang terjadi dan langkah – langkah perbaikannya.

VII - 17



Gambar 7.12 Pelaksanaan Safety Comite Meeting d) Safety Patrol Inspeksi K3 atau safety patrol, dilakukan untuk pengawasan dan mengontrol kegiatan di lapangan apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. e) Training K3 Pelatihan K3 bagi karyawan dan petugas K3.

Gambar 7.13 Pelaksanaan Safety Training VII - 18



f) Pemasangan Rambu – rambu Pemasangan rambu – rambu K3 sangat penting untuk memberikan peringatan bagi pekerja akan bahaya atau resiko kecelakaan kerja selama berada dan bekerja di proyek. Rambu – rambu ini juga untuk mengingatkan karyawan dan pekerja agar menjaga keselamatan dan membuat lingkungan kerja menjadi bersih dan teratur.

Gambar 7.14 Pemasangan Rambu – rambu K3 Semua program K3 yang dibuat adalah dalam upaya pencegahan kecelakaan atau menekan jumah kecelakaan yang terjadi seminimal mungkin (zero accident). g) Railing Tepi Tangga Untuk pengamanan di tiap lantai yang menandakan tepi lantai dan lubang terbuka di lantai dipasang railing dengan tambang kuning dan dipasang kelambu setinggi 1 meter untuk mencegah terjadinya bahaya jatuh, benda jatuh dan sampah jatuh.

VII - 19



Gambar 7.15 Railing Tepi Tangga h) Penutupan Void Untuk mengamankan dari benda jatuh maka tiap void ditutup dengan menggunakan plywood atau jaring pengaman untuk menangkap benda jatuh dari pekerjaan pembongkaran di lantai atasnya dan dilakukan setiap lima lantai mulai dari lantai bawah.

Gambar 7.16 Penutupan Void dengan Net

VII - 20



Gambar 7.17 Penutupan Void dengan Kayu i) Terminal Terminal dipasang untuk menaikkan atau menurunkan material selama proses struktur dan finishing agar pengangkutan dan penuruan dengan material dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Gambar 7.18 Terminal

VII - 21



j) Pembongkaran 

Pengaman Bongkaran Tepi Lantai Untuk mengamankan pekerjaan pembongkaran di daerah tepi lantai, pembongkaran harus mengajukan ijin (Permit) dan menggunakan jarring pengaman yang melindungi seluruh daerah bongkaran khususnya daerah tepian agar tidak ada benda jatuh sebagai pengaman pertama dan safety deck sebagai pengaman ke dua apabia masih memungkinkan adanya benda jatuh.

Gambar 7.19 Pengaman Bongkaran Tepi Lantai k) Safety Deck (Net) Safety deck dipasang untuk menahan benda jatuh dari lantai atasnya agar tidak mengenai orang yang berada di bawahnya. Safety net di pasang 3 lantai dari VII - 22



lantai teratas agar benda jatuh dapat tertangkap safety net dan fixes safety deck untuk lantai terbawah untuk mencegah benda jatuh dari kegiatan finishing.

Gambar 7.20 Safety Net l) Akses Kerja Disediakan akses kerja bagi para pekerja yang hendak naik ataupun turun dengan menggunakan tangga scaffolding temporary atau dengan passenger Hoist yang dilengkapi dengan shelter tempat orang menunggu sehingga aman.

VII - 23



Tangga Scaffolding Temporary

Gambar 7.21 Tangga Scaffolding Temporary m) Pekerjaan Tepian Untuk pekerjaan pembesian di tepian lantai dipasang tag line atau temporary hand rill dari tambang plastic / dadung sebagai pengaman kerja.

Gambar 7.22 Pekerjaan Tepian

VII - 24



n) Tabung APAR Tabung APAR duitempatkan di setiap lokasi yang berisiko untuk timbulnya api atau kebakaran agar penangguangan dapat segera tertangani sedangkan untuk di area tower disediakan tabung APAR setiap 1 lantai mulai dari basement dan penempatannya di lokasi – lokasi yang mudah terihat serta terjangkau. Jenis tabung disesuaikan dengan jenis api yang mungkin timbul dan bahan bakar penyebabnya.

Gambar 7.23 Tabung APAR o) Kotak P3K Penempatan kotak P3K disediakan di site klinik dan disetiap pos jaga agar setiap terjadi kecelakaan yang sifatnya kecil dapat segera di beri pertolongan pertama dan tercatat untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensinya.

VII - 25



p) Equipment Inspection Melakukan pemeriksaan terhadap setiap peraatan yang di gunakan di dalam proyek mulai dari kelayakan operasi, safety equipment yang disyaratkan dan ijin penggunaan yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

Gambar 7.24 Equipment Inspection q) Kebersihan dan Kesehatan 

Kebersihan a. Untuk menjaga kebersihan lingkungan proyek disediakan Tenaga kebersihan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. b. Untuk fasilitas sanitari disediakan sarana MCK di lapangan.



Kesehatan a. Jamsostek b. Penyediaan fasilitas clinic on site. VII - 26



c. Fogging atau penyemprotan nyamuk di area proyek dan barak sebagai salah satu program kesehatan dan pengendalian ingkungan.

Gambar 7.25 Fogging di Area Proyek c. Pembersihan Dilakukan aktifitas pembersihan dan perapian di dalam dan area sekitarproyek serta barak untuk menunjang kebersihan proyek.

Gambar 7.26 Pembersihan Area Proyek

VII - 27



d. Pemeriksaan Kesehatan Staff dan Pekerja Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Jamsostek yang dilakukan di proyek 1 tahun sekali.

Gambar 7.27 Pemeriksaan Kesehatan Staff dan Pekerja e. Pemeriksaan ID Pekerja dan APD Dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap pagi antara petugas K3 dan security di pintu masuk pekerja mulai dari penggunaan APD sampai dengan ID pekerja.

Gambar 7.28 Pemeriksaan ID Pekerja dan APD VII - 28



f. Ketertiban dan Keamanan Untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan proyek di aktifkan security internal untuk menertibkan pekerja yang keluar masuk tanpa ID card dan APD yang disyaratkan serta melakukan patrol lapangan untuk mencegah terjadinya kegiatan criminal dan tindakan yang tidak aman di dalam lingkungan proyek.

Gambar 7.29 Pemeriksaan Tamu 7.9 Panitia Pembina K3 (P2K3) Proyek Apartemen Madison Park 1. Struktur organisasi k3 Penerapan K3 proyek dan pembentukan panitia Pembina K3 proyek maka diperlukan struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab yaitu :

VII - 29



KETUA P2K3 Oriza Sativa

WAKIL KETUA P2K3 M.Dahlan

SEKERTARIS Surya Saputra

ANGGOTA 1. Heri 2. Tio

ANGGOTA 1. Budi 2. Zulfikar

ANGGOTA 1. Agus 2. Iwan

Gambar 7.30 Struktur Organisasi P2K3 Proyek Apartemen Madison Park 2. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat Didalam penerapan K3 proyek dan pembentukan Tim Tanggap Darurat di proyek maka diperlukan struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab yaitu :

Ketua Safety Officer

Koordinator P3K

Koordinator Evakuasi

Koordinator Anti Huru Hara

Gambar 7.31 Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat

VII - 30


Koordinator Pemadam Kebakaran


Personel yang bertanggung jawab atas terwujudnya pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut : a. Safety Officer Tugas dan tanggung jawab Safety Officer adalah : 1. Memberikan pengarahan kepada seluruh pekerja yang berada di lokasi atau area proyek, tentang pentingnya : 

Mengenakan APD selama di dalam area dan disesuaiakan dengan kebutuhan kerjanya.



Mematuhi rambu – rambu yang dipasang di area sebagai pedoman.



Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Mengamati, memeriksa dan melakukan tindakan disetiap area kerja terhadap : 

Personil yang berada di area proyek, apakah mereka sudah memakai APD?



Personil yang berada di area proyek, apakah sudah memenuhi aturan K3?



Alat atau peralatan yang digunakan pekerja, apakah sudah memenuhi persyaratan keselamatan? VII - 31





Area atau lokasi yang digunakan untuk bekerja ataupun dilalui personil, apakah sudah aman, tidak ada ada lubang – lubang yang membahayakan?

3. Petugas Safety Officer berhak menindak lanjuti para pelaku yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut : 

Memberi peringatan



Memberlakukan sanksi denda



Mengeluarkan pelaku dari area proyek

4. Petugas Safety Officer adalah merupakan bagian dari security system, sehinnga harus berkoordinasi dengan anggota dan koordinator dengan security. 5. Mengetahui prosedur penanganan keadaan darurat.

b. Koordinator dan Petugas P3K Tugas dan tanggung jawab petugas P3K adalah : 

Membantu coordinator tim tanggap darurat dalam menjalankan manajemen K3



Mempelajari situasi dan kondisi bila setiap saat diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. VII - 32





Membuat hubungan yang baik dengan pihak terkait seperti Rumah Sakit, Dokter dan Tim medis.



Menggunakan

peralatan

yang

ada

saat

memberikan

pertolongan. 

Membawa Korban ke Rumah Sakit yang di rujuk



Melaporkan kepada atasan kejadian kecelakaan tersebut, baik kronologis terjadinya kecelakaan maupun kondisi terakhir korban.



Siaga dan tanggap atas kondisi yang ada.

c. Koordinator dan Petugas Evakuasi Tugas dan tanggung jawab petugas evakuasi adalah : 

Membantu coordinator tim tanggap darurat dalam menjalankan manajeman K3.



Mempelajari situasi dan kondisi bila saat diperlukan untuk melakukan evakuasi.



Melaksanakan evakuasi bila terjadi keadaan darurat kecelakaan kerja, kebakaran, ancaman bom dan huru-hara.



Selalu mendahulukan keselamatan jiwa dari pada keselamatan barang / material. VII - 33






d. Koordinator dan Petugas Anti Huru – Hara Tugas dan tanggung jawab petugas huru – hara adalah : 

Membantu koordinator tim tanggap darurat dalam menjalankan manajeman K3.



Mempelajari situasi dan kondisi bila setiap saat diperlukan untuk melakukan pengamanan atas terjadinya huru – hara.



Melokalisir tindakan huru – hara agar tidak meluas.



Menyidik timbulnya huru – hara.



Melakukan tindakan persuasif untuk meredakan huru – hara tersebut.



Menghubungi atau meminta bantuan pihak berwajib untuk mengatasi kondisi bila tidak dapat diatasi sendiri.



Melaporkan kepada atasan kejadian huru – hara tersebut, baik kronologis terjadinya huru – hara tersebut maupun kondisi akhir.




e. Koordinator dan Petugas Pemadam Kebakatan Tugas dan tanggung jawab petugas pemadam kebakan adalah : VII - 34





Membantu coordinator tim tanggap darurat dalam menjalankan manajemen K3.



Mempelajari situasi dan kondisi bila seyiap saat diperlukan pada

waktu

ada

bahaya

kebakaran

untuk

melakukan

pemadaman api. 

Melakukan pemeriksaan atas alat pemadam api yang tersedia.



Melaksanakan tindakan pemadaman apabila terjadi indikasi kebakaran.



Selalu mendahulukan keselamatan jiwa dari pada keselamatan barang atau material.



Siap dan tanggap atas kondisi yang ada.

Berikut adalah struktur organisasi Tim Tanggap Darurat di Proyek Apartemen Madison Park, prosedur tanggap darurat dan flow koordinasi dengan pihak luar.

VII - 35



KETUA Surya

WAKIL KETUA Oriza Saiva

ANGGOTA 1. Supri 2. Agus

KETUA REGU EVAKUASI

KETUA REGU FIRE FIGHTING

KETUA REGU P3K

M.Dahlan

Zulfikar

Iwan

ANGGOTA 1. Tio 2. Jatmiko

ANGGOTA 1. Anwar 2. Toro

Gambar 7.32 Struktur Organisasi Tim Keadaan Darurat dan P3K Proyek Apartemen Madison Park

VII - 36



Gambar 7.33 Prosedur Tanggap Darurat Untuk Kecelakaan Kerja

Gambar 7.34 Flow Koordinasi dengan Pihak Luar VII - 37



VII - 38


BAB VII TINJAUAN KHUSUS ( SAFETY PROGRAM PADA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN MADISON PARK)

Recommend Documents