Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pada pasal 1 angka (4) bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/ atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/ lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Penyelenggaraan
asas
tugas
pembantuan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-1
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber
daya
manusia
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian meningkatkan
Tugas
efisiensi
Pembantuan dan
dimaksudkan
efektivitas
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Sebagaimanayang diamanatkan dalam Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan memiliki diskripsi sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-2
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
-
Merupakanbelanja kementerian/ Lembaga pusat;
-
Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada Daerah dan/ atau desa;
-
Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD;
-
Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
-
SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/ lembaga;
-
Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah;
-
Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik;
-
Tidak memerlukan dana pendamping;
-
Saldo Kas dikembalikan ke kas umum negara.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-3
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara Nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom kepada Desa meliputi sebagian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-4
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
tugas dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas Pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas Pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan sebagai wilayah Administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan rincian tugas pembantuan yang diterima antara lain adalah : 1.
Pengembangan agribisnis dengan kegiatan antara lain integritas tanaman ternak, kompos, dan biogas yaitu pembinaan dan pengembangan pupuk; peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, penguatan modal usaha kelompok, pembinaan dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-5
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
pengembangan komoditas tanaman pangan, penguatan kelembagaan perbenihan; peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan penerapan dan pemantaban prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, pemutakhiran data dengan pengelolaan/ pelaporan data statistik dan data akuntansi/ keuangan. 2.
Peningkatan
ketahanan
pangan
dengan
kegiatan
pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan; peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan penerapan dan pemantaban prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik bencana. 3.
Pelaksanaan bantuan sosial dengan kegiatan pengelolaan unit pengolah pupuk organik, pembangunan embung; rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dengan kegiatan penyelenggaraan kebun bibit rakyat.
4.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya.
5.
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui terapan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-6
Pemerintah Kabupaten Ngawi
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
teknologi tepat guna; perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. 6.
Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui PNPM.
7.
Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan SDM.
8.
Pengembangan agroindustri terpadu pengembangan pabrik pakan ternak skala kecil; pengembangan sumberdaya perikanan pengembangan kawasan air tawar dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, perbaikan mutu benih. Selanjutnya tugas pembantuan yang diterima dapat
dilihat secara rinci pada tabel berikut ini : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
V-7
