BAB V ARAH PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT PROVINSI RIAU
2.9 Inisiatif e-Government Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai. Observasi secara lebih mendalam di Provinsi Riau yang telah diuraikan didalam Bab 4, menunjukkan bahwa inisiatif tersebut belum menunjukan arah pembentukan EGovernment ke ara yang lebih baik. Beberapa kelemahan yang menonjol dari pengembangan e-Government yang ditemukan adalah sebagai berikut: a. Belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penyebaran pemanfaatan sistem komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-Government pada masing-masing instansi. Inisiatifinisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri sehingga dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi,
otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar aplikasi perangkat lunak secara handal, aman, dan terpercaya dalam upaya mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada
instansi
pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.
2.10 Model e-Government World Bank sebagai Pilihan Berdasarkan perkembangan inisiatif dan kondisi penggunaan informasi teknologi untuk keperluan pembangunan daerah, disimpulkan, bahwa Model e-Government World Bank paling sesuai dikembangkan di Provinsi Riau. Model tersebut dipilih karena model tersebut paling sederhana dibanding lain. Model ini dinilai lebih baik dipilih karena 8 dari 11 kabupaten di Provinsi Riau dapat dikatakan sudah sudah masuk pada Tahapan Pertama Model World Bank, yaitu Tahapan Publish, sehingga dapat dilanjutkan dengan tahap lainnya mulai interaksi, dan bahkan tahapan transaksi. Di Provinsi Riau, 8 dari 11 pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi telah mengembangkan situs web.
Sejumlah informasi yang dinilai memiliki potensi
bermanfaat untuk masyarakat umum atau kalangan bisnis disiaplkan untuk dapat diakses.. Oleh kerananya, pemanfaatan internet dan teknologi komunikasi digunakan agar dapat menghantarkan informasi yang dipublikasikan sebagian besar informasiinformasi pemerintah yang disiapkan untuk diakses secara on-line, seperti informasi peraturan, kebijakan, dokumen dan formulir. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dan dunia usaha dapat akses terhadap informasi-informasi dari pemerintah tanpa harus berkunjung secara fisik ke kantor pemerintah yang bersangkutan.
Situs publikasi yang sudah dikembangkan ini pada dasarnya telah menjadi sarana menyebarkan informasi tentang pemerintah yang dikompilasi oleh unit kerja pemerintah sendiri. Dengan demikian, situs-situs publikasi yang telah dibangun ini sebenarnya telah berfungsi sebagai perintisan menuju arah E-Government. Perkembangan yang demikian, akan dapat mudah dilanjutkan dengan Tahapan Kedua dari Model World Bank, yaitu: Interact---membangun interaksi.
Pemerintah
provinsi sedang akatif melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan. Kegiatan Musrenbang dan diskusi multi-pihak secara langsung sudah dilakukan di semua tingkat pemerintahan. Oleh karena ada peluang pengembangan tahapan satu ke tahapan kedua melalui memperkuat keterlibatan masyarakat berbasis komputer.
Hal ini akan berkontribusi bagi peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Melalui cara tersebut akan lebih terbuka komunikasi dua arah, dimulai dari fungsi-fungsi dasar seperti informasi kontak ke unit pemerintah melalui email atau formulir komentar yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan komentar atas ajuan kebijakan. Apabila terus mengikuti Model World Bank, e-Goverment di Provinsi Riau dapat masuk ke Tahapan Ketiga: Tahapan Transact----transaksi.
Langkah lanjut dari
pemerintah yang perlu dilakuak adalah menjadikan situs web yang ada untuk memungkinkan para pengunjungnya melakukan transaksi secara on-line.
Apabila
teknologi internet menawarkan kemampuan layanan e-commerce, maka pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan hal yang sama untuk berbagai layanan kepada masyarakatnya. Keuntungan memasuki tahapan ketiga adalah benar-benar mengembangakan eGovernmen, sehingga penghematan biaya, akuntabilitas melalui pencatatan transaksi informasi. Harapannya, proses itu akan meningkaktan produktivitas. Situs web transaksi dari pemerintah menyajikan link langsung pada layanan-layanan pemerintah, dan selalu
tersedia setiap saat.
Artinya, tersedianya kios-kios akses internet bagi masyarakat
akan semakin terbuka. Kondisi ini yang akan menghadirkan manfaat e-Government langsung atas masyarakat.
2.11 Strategi Pengembangan E-Government Provinsi Riau Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, dan pencapaian tujuan strategis EGovernment Model World Bank di Provinsi Riau perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan, yaitu : a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar unit kerja Pemerintah Provinsi Riau serta untuk mendorong partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah Provinsi Riau secara terpadu dan menyeluruh. Pencapaian strategi pertama tadi harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintahan harus dirancang agar dapat menerapkan kemajuan teknologi informasi secara cepat.
c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatan kebutuhannya. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan telekomunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan
tersebut.
Agar
pemanfaatan
teknologi
informasi
di
setiap
badan/dinas/lembaga dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya adalah sebagai berikut : •
Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
•
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi
elektronik
(electronic
document
management
system)
serta
standarisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah. •
Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan public key infrastructure untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial.
•
Pengembangan aplikasi dasar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjamin kehandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik.
•
Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung kehandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi.
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh pemerintah saja. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis EGovernment.
e. Mengembangkan jumlah dan mutu sumber daya manusia baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna E-Government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan dan pengembangan E-Government. Oleh sebab itu
perlu
upaya
peningkatan
kapasitas
SDM
dan
penataan
dalam
pendayagunaannya dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non
formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi E-Government.
f.
Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan E-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara
sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak.
2.12 Tahapan Pengembangan E-Government Provinsi Riau Berdasarkan strategi pengembangan E-Government Provinsi Riau maka dapat disusun empat tingkatan (layer) pengembangan (Gambar 5-1), yaitu : a. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai langkah awal untuk mengembangkan E-Government Provinsi Riau, yang meliputi pembangunan jaringan komunikasi data, suara, dan video dengan menggunakan teknologi kabel, radio, dan VSAT.
b. Database terpadu. Salah satu kebutuhan dasar pengembangan E-Government adalah tersedianya database terpadu, yang mencakup seluruh kebutuhan data dan informasi dari setiap lembaga fungsional dan struktural di Provinsi Riau agar terpenuhi data dan informasi yang konsisten dan memiliki tingkat akurasi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, harus dilakukan penyusunan kerangka database Provinsi Riau, yang memadukan seluruh data dan informasi dari berbagai lembaga yang ada.
c. Layanan lembaga. Setiap lembaga membutuhkan aplikasi sistem informasi untuk menangani database masing-masing, yang terintegrasi ke dalam database Provinsi Riau. Sistem informasi ini dibangun dan dikembangkan di setiap lembaga sebagai layanan internal lembaga dan layanan bagi pihak eksternal yang dilayani oleh lembaga tersebut. Aplikasi layanan ini sering disebut sebagai aplikasi berbasis desktop.
d. Layanan online. Untuk lebih memperluas jangkauan layanan data dan informasi, perlu dikembangkan layanan online yang dapat diakses oleh setiap pengguna, baik internal maupun eksternal. Aplikasi layanan ini sering disebut sebagai aplikasi berbasis web.
e. Layanan bagi pengguna akhir (end-user). Pengguna akhis E-Government Provinsi Riau adalah masyarakat luas di setiap wilayah yang membutuhkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan masingmasing.
LAYER-5 :: End-User RIAU OnLine LAYER-4 :: Sistem Online Sistem O li
Sistem Online
Sistem Online
LAYER-3 :: Sistem Informasi Lembaga
Sistem Informasi Fungsional
Sistem Informasi Fungsional
Sistem Informasi Fungsional
Sistem O li Sistem Informasi Fungsional
LAYER-2 Database Terpadu LAYER-1 Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data, Suara, dan Video (kabel, radio, VSAT) Gambar 5-1. Level Pengembangan E-Government Provinsi Riau
2.13 Menerapkan Teknologi VSAT sebagai Jaringan Utama Pada mulanya, komunikasi satelit membutuhkan antena-antena besar dan hanya menghubungkan point to point. Kegunaan komunikasi satelit saat itu masih terbatas bagi kapasitas besar seperti untuk operator (misalnya PT TELKOM), trunking, microwave back-up, dan pelayanan telekomunikasi pada daerah terpencil. Di Amerika pada awal 80-an muncul teknologi komunikasi satelit dengan antena kecil, yang mampu menghubungkan point to multipoint atau sebaliknya multipoint to point. Teknologi itu terkenal dengan sebutan VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT masuk pertama ke Indonesia tahun 1989 seiring dengan bermunculnya bank-bank swasta yang sangat membutuhkan sistem komunikasi online seperti ATM (Automated Teller Machine). Dengan teknologi VSAT yang semakin maju, komunikasi antar pulau di Indonesia jadi semakin mudah dan murah. Mudah, karena tidak terhalangi lautan dan gangguan struktur bumi lainnya seperti gunung-gunung. Murah, salah satunya karena jauh atau dekat biayanya sama. Murah di sini akan semakin berarti bila jumlah pelanggan makin banyak, karena untuk satu kanal pada satelit dapat digunakan oleh beberapa pelanggan secara bergantian. Pemanfaatan Internet dan ISDN (Integrated Services Digital Network) akan lebih optimal dan juga murah. Keistimewaan VSAT terhadap saluran kabel selain ongkos lebih murah adalah handal dan bandwidth lebar dengan sistem transmisi paket data. VSAT juga berfungsi sebagai komplemen atau pengganti line telepon dan gelombang mikro (microwave). Kemampuan VSAT dalam transfer data, suara dan video sangat bagus karena bandwidth yang lebar. Apalagi dengan memanfaatkan teknik kompresi yang baik, gambar dan suara mudah di transfer dengan biaya murah. Selain hal-hal di atas, VSAT juga mengungguli komunikasi terestrial dalam hal mutu salurannya. Beberapa lokasi di tanah-air sangat tergantung pada jaringan kabel-
tanah yang seringkali terganggu di masa-penghujan karena mungkin mutu instalasinya kurang kedap-air. Pemasangannyapun relatif sangat cepat karena tidak perlu menunggu instalasi kabel-tanah. Pembangunan Backbone sebagai infrastruktur jaringan utama di Provinsi Riau tersambung dengan : • Backbone IIX (Indonesian Internet Exchange) • Backbone Internet Asia Pasific. Keduanya tersambung menggunakan media VSAT, baik tersambung langsung atau melalui jasa Internet Service Provider (ISP) tertentu. Dengan terbentuknya Backbone ini diharapkan mampu mempublikasikan EGovernment Provinsi Riau ke seluruh dunia, yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi, dan menjadi salah satu alternatif layanan publik bagi masyarakat.
2.14 Jaringan Antar Unit Pada setiap Unit Kerja di Provinsi Riau diharapkan sudah memiliki jaringan komputer lokal (LAN), sehingga antar Unit Kerja dapat dihubungkan dengan jaringan. Dengan pembangunan Jaringan antar Unit Kerja ini diharapkan : •
Dapat dengan mudah mengakses E-Government terutama pada jenis akses private yang dikhusukan bagi Unit Kerja.
•
Pertukaran data antar Unit Kerja.
•
Komunikasi teks dan visual.
•
Dapat menjadi media bagi layanan masyarakat yang dapat diakses dari mana saja. Media Jaringan antar Unit Kerja disesuaikan dengan kondisi letak dan jarak antar
Unit Kerja. Untuk jarak maksimal 25 Km dapat digunakan media jaringan Wireless Outdoor. Sedangkan untuk jarak diatas 25 Km digunakan media VSAT. Sedangkan
layanan Jaringan yang disediakan pada setiap Unit Kerja disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja. Kondisi geografis Provinsi Riau yang merupakan sebagiannya adalah kepulauan, tentunya sangat menyulitkan dalam komunikasi dan koordinasi antar Aparatur Daerah. Maka dibutuhkan Jaringan antar Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau, sehingga akan sangat membantu dalam Pembangunan Daerah. Pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diharapkan sudah memiliki jaringan komputer lokal (LAN), sehingga antar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dihubungkan dengan jaringan. Dengan pembangunan Jaringan antar Pemerintah Kabupaten/Kota ini diharapkan : •
Dapat dengan mudah mengakses E-Government terutama pada jenis akses private yang dikhususkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
•
Pertukaran data antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
•
Komunikasi teks dan visual.
•
Dapat menjadi media bagi layanan masyarakat yang dapat diakses dari mana saja.
Media Jaringan antar Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan teknologi VSAT. Sedangkan layanan Jaringan yang disediakan pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.15 Pengembangan Perangkat Lunak dan Database Perencanaan Pengembangan perangkat lunak yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau adalah lebih kepada pengembangan yang bersifat membangun komunikasi dengan masyarakatnya lewat teknologi informasi, guna memberikan layanan yang lebih memuaskan masyarakat, dan mencitrakan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan. Untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan di bidang teknologi informasi, Badan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau Indonesia telah membuat Kerangka Teknologi Informasi Provinsi Riau. Kerangka Teknologi Informasi Provinsi Riau memberikan koridor
pengembangan
teknologi informasi pada berbagai sektor yang dianggap penting, meliputi sektor pemerintahan, bisnis, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan demokrasi. Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi Provinsi Riau saat ini difokuskan bentuk
pada sektor pemerintahan (E-Government). E-Government merupakan
pemanfaatan
teknologi
informasi
untuk
mendukung
aktivitas-aktivitas
pemerintahan, yang meliputi aktivitas intern pemerintah dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintahan, serta aktivitas pemberian layanan dari pemerintah untuk masyarakat. Untuk mendukung dan mencapai E-Government for Good Governance maka
disertakan
perencanaan
pengembangan
perangkat
lunak
diantaranya
pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan, e-Learning, Digital Library, Pusat Informasi Digital, Situs dan Portal Provinsi Riau.
Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan yang akan dikembangkan diharapkan mampu mendukung aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya yang merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam Pemerintah Provinsi Riau perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan Pemerintah Provinsi Riau sehari-hari sebagai bagian dari Good Governance. Sasaran pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana ditunjukkan gambar 5-2 dan gambar 5-3 untuk mencapai E-Government for Good Governance diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya di unit-unit birokrasi Pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat luas (pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dan sebagainya), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use, kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dan lain-lain). b. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di Pemerintah Provinsi Riau pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya TI, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem perencanaan yang mengandalkan TI) perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, walaupun dibutuhkan
penelaahan seksama agar tetap konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
Gambar 5-2 Pembangunan 4 VSAT di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
c. Tercapainya on-line government dengan tersedianya berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk secara on-line (KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai, pajak, office automation, scheduling, Information System) dan lain-lain.
DSS (Decision Support System), EIS (Executive
Gambar 5-3 Peranan e-Gov dalam Manajemen Pembangunan Daerah
