BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

2.1. Gambaran Umum Sanitasi Kota 2.1.1

Tata Ruang

Kabupaten Sleman telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029, dimana dalam rencana struktur tata ruangnya menunjukkan wilayah perencanaan menetapkan wilayah berdasarkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan adalah suatu lingkup wilayah yang telah memiliki ciri-ciri kekotaan. Di kawasan ini, kegiatan yang dominan adalah non-pertanian seperti kegiatan sektor sekunder maupun tersier yaitu sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan bersifat non pertanian, seperti permukiman maupun fasilitas lainnya. a. Sistem Perdesaan Sistem perdesaan merupakan struktur perdesaan yang menggambarkan keterkaitan antara tiga elemen dasar pembentuknya yaitu penduduk, aktivitas dan sistem pergerakan. Penduduk digambarkan oleh sistem permukiman, aktivitas diperlihatkan oleh pola penggunaan lahan dan sektor kegiatan, serta sistem pergerakan diwujudkan dalam bentuk sistem jaringan jalan yang menghubungkan dengan sistem yang lebih luas. Bisa berupa hubungan desa-desa dengan pusat pertumbuhan desa (DPP), dengan Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan pusat kegiatan yang lebih tinggi hirarkinya (kota hirarki III, II dan I), dan hubungannya dengan desa lain di luar wilayah kabupaten. b. Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Sleman secara alamiah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan dengan ukuran tersendiri dan kawasan yang dilayaninya (hinterland). Perbedaan ukuran dilihat dari aspek jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas ekonomi, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap pusat pertumbuhan memiliki peranan sehingga perlu diarahkan pengembangannya melalui pendekatan kewilayahan agar kota berfungsi sesuai dengan peranannya. Dengan memperhatikan sistem pelayanan dan prinsip pengembangan wilayah di Provinsi DIY, maka sasaran pengembangan sistem perwilayahan Kabupaten Sleman dalam konteks DIY pada masa mendatang adalah: a) PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional. Kota yang diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat perkembangan wilayah yang mempunyai skala pelayanan Nasional di Provinsi DIY adalah wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 1

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Pusat Kegiatan Nasional No

Kecamatan

Desa

1

Godean

1.

Sidoarum

2

Gamping

3

Mlati

4

Depok

1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3.

Ambarketawang Banyuraden Nogotirto Trihanggo Sinduadi Sendangadi Caturtunggal Condongcatur Maguwoharjo

5

Ngemplak

1.

Wedomartani

6

Ngaglik

1. 2. 3.

Sariharjo Sinduharjo Minomartani

Sumber: RTRW Kabupaten Sleman 2009-2029

b) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW pada hirarki perkotaan berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah Provinsi DIY, yakni kawasan Ibukota Kabupaten Sleman yaitu Kota Sleman yang meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Tridadi Kecamatan Sleman. c) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu pada lingkup satu atau lebih kabupaten, meliputi Ibukota Kecamatan Godean, Ibukota Kecamatan Prambanan, Ibukota Kecamatan Tempel, dan Ibukota Kecamatan Pakem d) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Meliputi Ibukota Kecamatan Moyudan, Ibukota Kecamatan Minggir, Ibukota Kecamatan Seyegan, Ibukota Kecamatan Mlati, Ibukota Kecamatan Berbah, Ibukota Kecamatan Kalasan, Ibukota Kecamatan Ngemplak, Ibukota Kecamatan Ngaglik, Ibukota Kecamatan Sleman, Ibukota Kecamatan Turi, dan Ibukota Kecamatan Cangkringan; e) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi seluruh pusat pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan PPK. Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman tersebut, maka sebagian besar wilayah perencanaan dalam SSK ini adalah termasuk katagori PKN atau Pusat Kegiatan Nasional, yakni bagian dari kawasan strategis Pekotaan Yogyakarta.


II - 2

Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman

Gambar 2.2 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sleman Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 3

2.1.2 Sanitasi Kota 2.1.2.1 Kesehatan Lingkungan Kesehatan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat (A.Munif, 2009). Beberapa indikator dapat digunakan untuk melihat kesehatan lingkungan suatu wilayah, seperti data pada Tabel di bawah ini dapat digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Tabel 2.2 Beberapa Indikator Kesehatan Lingkungan di Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kecamat an

Kelurahan

Gamping

1 Balecatur 2 Ambarketawang 3 Banyuraden 4 Nogotirto 5 Trihanggo Godean 1 Sidoarum Mlati 1 Tirtoadi 2 Sumberadi 3 Tlogoadi 4 Sendangadi 5 Sinduadi Sleman 1 Tridadi Ngaglik 1 Sariharjo 2 Minomartani Depok 1 Caturtunggal 2 Maguwoharjo 3 Condongcatur Ngemplak 1 Wedomartani Berbah 1 Kalitirto Kalasan 1 Purwomartani Kawasan Perkotaan Sleman Kabupaten Sleman

Jumlah Penduduk 2008 16.446 19.237 12.916 14.916 13.433 12.873 8.447 11.666 11.219 11.979 32.088 13.776 15.767 14.365 60.951 27.162 34.944 21.458 11.271 22.245 387.159 1.041.951

Jumlah KK 2008 3.904 3.099 2.865 5.223 2.692 3.400 2.911 3.808 3.956 5.308 11.388 3.903 5.081 3.379 17.041 8.785 9.908 5.816 3.555 8.827 114.849 255.555

% KK Pelanggan PDAM

37,9 8,7 13,5 20,1 5,7 15,1 0,0 9,3 7,4 21,8 3,5 22,4 6,6 39,2 7,3 7,3 10,8 2,6 0,8 19,0 11,7 7,6

% % % SPAL Sampah Jamban Terpusat

99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 55,4 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 82,1 99,8 99,8 79,8 79,8 79,8 76,4 58,0 73,8 78,7 62,4

41 20 100 27 100 97 83 76 20 52 30 20 72 75 35 50 34 28 65 45 46

50,84 66 15,38 9,62 0 9,3 42,85 38,9 8,4 0 0 76 89,02 0 50,48 60,96 52,94 34,24 62,5 71,46 36,94 15,24

Sumber: analisis dari data BPS, DPUP dan Dinkes Kabupaten Sleman, 2008

Berdasarkan data di atas, wilayah perencanaan yang nota bene adalah kawasan perkotaan, ternyata indikasi kesehatan lingkungan kurang begitu baik, dimana hanya 11,7% keluarga yang terlayani oleh air bersih perpipaan dan hanya 36,9% KK yang terlayani oleh persampahan secara terpusat. 2.1.2.2 Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2009 didapatkan data pola penyakit rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit. Data yang ada menunjukkan pola penyakit yang berbeda, dimana pada pasien rawat jalan di Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 4

Survei lance Diare 122 242 229 192 89 178 152 223 143 82 432 74 114 189 596 252 609 311 114 331

puskesmas urutan pertama oleh penyakit common cold/nasopharyngitis akut, disusul dengan penyakit ISPA lainnya dan hipertensi primer. Sedangkan, pola pada pasien rawat jalan rumah sakit maka urutan pertama penyakit yang diderita adalah diare dan gastroenteritis

Gambar 2.3 Pola Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Sleman Tahun 2008

Gambar 2.4 Pola Penyakit Rawat Jalan di Rumah Sakit Kabupaten Sleman Tahun 2008 2.1.2.3 Kuantitas dan kualitas Air Bersih Kualitas air yang ada dilakukan uji laboratorium, baik uji bakteriologis maupun kimiawi. Untuk uji kualitas air perpipaan dilakukan oleh PDAM, sedangkan air sumur dan air permukaan dilakukan oleh KLH Kabupaten Sleman. Uji kualitas air perpipaan menunjukkan kualitas air produksi PDAM Kabupaten Sleman dalam kondisi yang baik, dari sampling 6 lokasi maka hanya 1 lokasi yang menunjukkan kualitas yang kurang baik Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 5

Kualitas air sumur yang dilakukan secara rutin oleh KLH Kabupaten Sleman menunjukkan kualitas yang beragam. Khusus untuk kandungan bakteri coli, maka sebagian besar sumur sampling mengandung bakteri coli di atas ambang yang ditetapkan oleh depkes untuk air bersih, yakni di atas 50 per 100 ml. A.

Landasan Hukum/Legal Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman adalah BUMD Kabupaten Sleman, berdiri sejak tahun 1992 dengan dasar hukum Perda Kabupaten Dati II Sleman Nomor 5 Tahun 1990. Sebelumnya selama 11 tahun telah beroperasi dengan format lembaga Badan Pengelola Air Minum (BPAM) pada tahun 1981. PDAM Kabupaten Sleman resmi beroperasi pada tanggal 2 Nopember 1992, setelah dilakukannya serah terima pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dari Departemen PU Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman melalui Gubernur Kepala Daerah Provinsi DIY. B.

Cakupan Pelayanan Jumlah pelanggan air minum dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun peningkatan pelanggan relatif kecil, yakni tambahan sekitar 500 pelanggan selama lima tahun atau rerata penambahan 100 pelanggan per tahun. Tabel 2.3 Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Katagori Pelanggan Sosial Umum Sosial Khusus Rumah Tangga A1 Rumah Tangga A2 Rumah Tangga A3 Rumah Tangga B Instansi Pemerintah Niaga Kecil Niaga Besar Industri Kecil Indutri Besar Jumlah

Jumlah (unit) 2005 2009 138 119 167 154 19.007 15.204 3.444 283 607 128 168 127 39 8 0 1 19.567 20.026

Sumber: PDAM Kabupaten Sleman 2009

Tabel 2.4 Profil PDAM Sleman dan Kota Yogyakarta Akhir 2009 Kapasitas debit Pelanggan: - di wilayah Kab Sleman - di wilayah Kota Yogya Jumlah Prosentase pelayanan Jumlah Penduduk Jumlah Kepala Keluarga

Sleman 275 lt/dt

Yogyakarta 550 lt/dt

18.900 unit -

6.000 unit 29.000 unit

18.900 unit 10% 1.000.000 jiwa 200.000 kk

35.000 unit 35% 550.000 jiwa 110.000 kk

Sumber: PDAM Kabupaten Sleman, 2010


II - 6

C.

Aspek Teknis dan Operasional Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah 352 l/detik, sedang kapasitas yang dioperasikan 243 lt/detik, sehingga masih ada idle capacity sebesar 109 lt/detik. Jam operasi produksi air minum berjalan antara 17-24 jam/hari, sedangkan operasi ditribusi berjalan 24 jam/hari. Sistem distribusi yang digunakan PDAM Kabupaten Sleman adalah menggunakan gravitasi 72 lt/detik dan pompa 171 lt/detik. Berdasarkan sumber air yang digunakan maka pemanfaatan mata air 92 lt/detik, sumur bor 81 lt/detik dan shallow well sebanyak 70 lt/detik D.

Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi PDAM Kabupaten Sleman saat ini mencapai 334,7 liter/detik dengan dua sesumber air baku, yakni air permukaan yang berasal dari mata air dan sumur dalam dari beberapa sumur eksplorasi PDAM. Air permukaan dari sumber air berasal dari Umbul Wadon yang berlokasi di kawasan Gunung Merapi, dimana Umbul ini juga dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta sebagai sesumber air baku, selain itu juga dimanfaatkan untuk air minum dan irigasi oleh masyarakat setempat. Tabel 2.5 Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2009 No.

Uraian liter/detik

I 1 2 II III IV V VI

Sumber Air Baku Air permukaan Sumur Dalam Total Kapasitas Produksi Produksi Distribusi Air terjual Kehilangan Air (%)

166,7 168,0 334,7 283,0

Kapasitas m3/tahun 5.185.036.800 5.225.472.000 10.410.508.800 6.998.400.000 5.654.293 5.162.768 3.003.342 33,89


E.

Kualitas Air

Kualitas air yang dihasilkan oleh PDAM Kabupaten Sleman secara umum mempunyai kualitas yang bagus. Sesumber air baku dari air permukaan berasal dari mata air di Gunung Merapi, yakni Umbul Wadon dengan ketinggian sekitar 1500 dpal secara alami merupakan mata air yang tersaring oleh material vulkanik (zeolit). Air yang dihasilkan dari Umbul Wadon cenderung jernih dan bersih. Air baku yang berasal dari sumur dalam memiliki kualitas air yang kurang lebih sama dengan air dari Umbul Wadon, karena sumur dalam memanfaatkan air yang mengalir pada lapisan akuifer yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Pada beberapa sumur dalam mengandung unsur besi (Fe), sehingga dilakukan pengolahan aerasi guna menghilangkan kandungan besi.


II - 7

Gambar 2.5 Peta Jaringan Air Bersih di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman

Gambar 2.6 Peta Prosentase Keluarga Pelanggan PDAM di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman


II - 8

F.

Sistem Distribusi

Guna memudahkan layanan kepada pelanggan maka PDAM Kabupaten Sleman terbagi menjadi 20 sistem pelayanan, dimana 12 sistem berada di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. : Tabel 2.6 Area Layanan PDAM Kabupaten Sleman No.

Lokasi Perdesaan

Jenis Sumber Air Mata air, sumur dalam Sumur dalam

Perkotaan Total Prosentase Kawasan Perkotaan

Kapasitas Sumber 111 313 424 73,8

Kapasitas Terpasang

Kapasitas Produksi

98 254 352 72,2

72 211 283 74,6


Kawasan perkotaan Kabupaten Sleman terlayani hampir 75% dari kapasitas produksi PDAM Kabupaten Sleman. Sesumber air yang digunakan adalah mata air sumur bor dan shallow well. Selain layanan air minum dengan sistem perpipaan, PDAM Kabupaten Sleman juga melayani dengan sistem mobile, yakni dengan layanan jual tanki air. G.

Tarif Air Minum

Tarif air minum sejak 3 tahun yang lalu menggunakan dasar tariff seperti tercantum adalam tabel di bawah ini, dimana tariff paling murah adalah Rp. 2000/m3. Tarif yang dibebankan ke pelanggan menggunakan sistem tarif progesif, kecuali untuk kelompok sosial umum dan mobil tangki menggunakan sistem tarif flat. Besaran tarif juga menerapkan tarif berkeadilan, dimana pelanggan dengan golongan ekonomi yang lebih tinggi atau pemanfaatan non domestik (niaga, industri) membayar tarif lebih tinggi dari pada pelanggan dengan kondisi atau klas ekonomi lemah. Tabel 2.7 Tarif Air minum PDAM Sleman mulai 2 Januari 2007 No.

Kelompok Pelanggan

Besaran Penetapan Tarif (Rp.) 0-10m3

1

2

3

4

5

Kelopok I Sosial Umum Sosial Khusus Kelompok II Rumah tangga A1 Rumah tangga A2 Rumah tangga A3 Rumah tangga B Instansi Pemerintah Kelompok III Niaga Kecil Niaga Besar kelompok IV Industri Kecil Industri Besar Kelompok V Pelabuhan Udara Mobil Tangki

11-20m3

21-30m3

31m3>

2.000 2.000

2.000 2.200

2.000 2.400

2.000 2.600

2.000 2.200 2.200 2.300 2.300

2.300 2.600 2.600 2.800 2.800

2.500 3.000 3.250 3.400 3.400

2.750 3.250 3.500 3.800 3.800

4.000 4.500

4.000 4.500

4.500 6.000

6.000 7.500

5.000 6.000

5.000 6.000

7.000 8.000

9.000 10.000

7.500

7.500

7.500

7.500



II - 9

H.

Kinerja Keuangan PDAM

Melihat perkembangan neraca dan laba/rugi PDAM Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2009, maka kondisinya dalam posisi masih merugi. Beban hutang lancar dan hutang jangka panjang yang masih besar membuat neraca PDAM Sleman masih merugi, walaupun ekuitas pada tahun 2009 menunjukkan angka yang positif. Perkembangan laba/rugi masih menunjukkan PDAM Sleman pada posisi rugi, secara umum hal itu disebabkan biaya produksi yang lebih tinggi daripada pendapatan usaha. Faktor hutang yang harus ditanggung dan tingginya angka kebocoran air (sekitar 39%) adalah beberapa faktor yang membuat PDAM Kabupaten Sleman belum mampu mencetak keuntungan, juga posisi break even point belum pernah dicapai. Tabel 2.8 Perkembangan Neraca PDAM Sleman TA 2007-2009 Uraian

2007

2008

2009

Aktiva a. Aktiva Lancar` b. Aktiva Tetap (bersih) c. Aktiva Dalam Penyelesaian d. Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva

2.522.712.160 15.128.403.333 2.301.481.319 19.952.596.812

4.005.812.733 15.049.984.829 3.045.328.613 22.101.126.175

2.740.913.275 18.136.798.079 2.497.338.811 23.375.050.165

Passiva a. Hutang Lancar b. Hutang Jangka Panjang c. Hutang Lain-lain d. Ekuitas Jumlah Passiva

21.897.945.746 4.720.667.351 (6.666.016.285) 19.952.596.812

25.035.294.944 4.384.377.562 (7.318.546.331) 22.101.126.175

1.181.676.246 19.764.147.795 2.429.226.124 23.375.050.165

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Sleman TA 2007, 2008, 2009 - Audited

Tabel 2.9 Perkembangan Laba/Rugi PDAM Sleman TA 2007-2009 No. Uraian 1 Pendapatan Usaha a. Penjualan Air b. Pendapatan Non Air Jumlah Pendapatan Usaha 2 Beban Usaha a. Biaya Langsung Usaha b. Biaya Administrasi Umum Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Bersih Usaha 3 Pendapatan & Beban Lain-lain a. Pendapatan Lain-lain b. Biaya Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum Pajak PPh Badan /Pajak Tangguhan Laba (Rugi) Setelah Pajak

2007

2008

2009

9.448.183.350 420.468.957 9.868.652.307

9.693.818.400 316.335.500 10.010.153.900

10.324.686.750 605.939.760 10.930.626.510

4.796.692.162 7.692.086.624 12.488.778.786 (2.620.126.479)

5.180.272.213 8.550.559.951 13.730.832.164 (3.720.678.264)

6.051.603.813 7.266.625.260 13.318.229.073 (2.387.602.563)

629.940.875 (1.990.185.604) -

259.216.300 (3.461.461.964) -

278.165.330 813.185.651 (2.922.622.884) -

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Sleman TA 2007, 2008, 2009 - Audited

I. Permasalahan Air Bersih Kelembagaan dan SDM • Secara kelembagaan, masih terdapat pelanggan (sekitar 6000 SR) di Kabupaten Sleman adalah pelanggan dari PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 10

• • •

Secara finansial PDAM Kabupaten Sleman masih merugi, walaupun kinerja pada tahun-tahun akhir telah mulai menunjukkan perbaikkan. Profesionalisme SDM kurang memadai Banyak dan terpisahnya sistem pelayanan, yakni 18 sistem.

Teknis •

• •

• • • • •

Perbedaan kualitas air dan debit pada musim penghujan dan kemarau, dimana pada musim kemarau jam layanan tidak penuh 24 jam dan kekeruhan air masih sering dikeluhkan pelanggan. Jangkauan layanan belum sepenuhnya menjangkau kantung-kantung permukiman yang ada. Water meter induk di bagian produksi kurang optimal, dimana dari 25 yang ada hanya 10 buah yang berfungsi akurat, sedangkan 11 water meter induk di bagian distribusi yang berfungsi akurat sebanyak 8 buah. Water meter pelanggan cukup banyak yang mati atau rusak, yakni sekitar 1500 sambungan. Faktor kehilangan air masih cukup tinggi, yakni diatas 30% yang disebabkan oleh tekanan tinggi dan sambungan illegal. Tingginya biaya operasional, khususnya biaya BBM & Listrik Rendahnya harga jual air Æ dibawah biaya operasional Sumber air banyak dari sumur bor, sehingga kandungan Fe & Mn tinggi

2.1.2.4. Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan limbah cair rumah tangga berdasarkan data yang ada dan termuat pada Tabel 2.1 di atas, maka rerata di kawasan perkotaan 46% rumah tangga memiliki saluran pembuangan air limbah (SPAL), sisanya dibiarkan meresap atau dibuang ke saluran drainase. Didalam pengelolaan air limbah terutama dalam pengelolaan air limbah terpusat, Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam bentuk Sekretariat Bersama (SekBer) Kartamantul. Sejak Januari 1996, Kartamantul memiliki sistem air limbah terpusat skala perkotaan yang dibangun dengan hibah JICA, APBN dan APBD I totalnya sebesar Rp. 68 Milyar. Sistem ini terdiri dari jaringan pipa lateral, pipa induk, satu unit pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Dusun Cepit, Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul dan sistem penggelontor. Di dalam pengelolaan IPAL, kerjasama yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk: a. Penyiapan anggaran tahunan IPAL dan penetapan sharing pendanaan b. Evaluasi dan pemantauan rutin kinerja IPAL: teknis, lingkungan, sosial, kelembagaan, dan keuangan c. Pelaksanaan studi-studi seperti: efisiensi biaya operasional IPAL, pemanfaatan lumpur air limbah, kemampuan membayar pelanggan d. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi secara terpadu e. Pengelolaan lingkungan secara terpadu, dan lain lain A.

Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan umum pengelolaan air limbah di Kabupaten Sleman adalah :


II - 11

a. b. c.

d. e. f.

B.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman No 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan Peraturan Bupati Sleman Nomor: 18/Per.Bup/A/2005 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Peraturan Bupati Sleman Nomor: 12/Per.Bup/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor: 18/Per.Bup/A/2005 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Aspek Institusional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009, maka institusi yang bertanggung jawab pada sektor air limbah adalah Seksi Pengelolaan Air Limbah, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Dimana struktur Seksi Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, termasuk Struktur Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah


II - 12

Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, instansi lain yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah adalah Seksi Penyehatan Lingkungan, Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan di kawasan pemukiman penduduk. Selain itu instansi lain yang terlibat adalah Kantor Lingkungan Hidup yaitu Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai termasuk juga air limbah yang dibuang ke sungai. C. Cakupan Pelayanan Idealnya seluruh keluarga di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman bisa terjangkau oleh sistem jaringan limbah terpusat, sebagaimana kerangka kerjasama prasarana perkotaan Yogyakarta – Sleman – Bantul (Kartamantul). Setidaknya, hingga saat ini untuk pelayanan pengelolaan air limbah sistem terpusat, di wilayah Kabupaten Sleman terdapat lima kecamatan yang siap tergabung dalam sistem jaringan air limbah yang dikoordinasikan dalam SekBer Kartamantul, yakni Kecamatan Depok, Gamping, Mlati dan Ngaglik.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Jaringan Prasarana Air Limbah di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2009 No. 1

Kecamatan Depok

Desa Caturtunggal

Condongcatur

2

GAMPING

3 4

GAMPING MLATI

Banyuraden Nogotirto Trihanggo Sinduadi

5

NGAGLIK

Minomartani

Jenis Jaringan Jalur Rencana PIPA 250x300 PIPA 400 PIPA 500 Pipa Lateral Timur Pipa Penggelontor Rencana Pipa Lateral Jalur Rencana PIPA 250x300 PIPA 400 Pipa Lateral Timur Pipa Penggelontor Jalur Rencana Jalur Rencana Jalur Rencana PIPA 250x300 PIPA 400 PIPA 500 Pipa Penggelontor Jalur Rencana Pipa Penggelontor

Panjang (m) 13.030 6.863 3.355 306 528 1.285 115 7.611 1.903 662 3.779 3.634 4.779 3.817 5.351 1.639 2.666 1.007 1.519 2.826 2.816

Sumber: Analisa Peta Masterplan Air Limbah APY


II - 13

Gambar 2.8 Peta Jaringan Limbah di Perkotaan Kabupaten Sleman Berdasarkan data pada tabel dan gambar di atas maka hingga saat ini belum ada data sambungan rumah tangga untuk sistem pengelolaan limbah terpusat, jaringan prasarana yang ada baru sampai ke jaringan lateral. Target untuk kawasan perkotaan Kabupaten Sleman hingga tahun 2014 adalah 3000 sambungan rumah (SR), yang akan ditahap pelaksanaannya 750 SR setiap tahunnya. Untuk layanan prasarana IPAL Komunal SANIMAS, hingga tahun 2010 awal telah terdapat 4 instalasi – namun yang telah operasional baru 3 buah (SukunanKec.Gamping, Minomartani-Kec.Ngaglik dan Santan-Kec.Depok). D.

Aspek Teknis dan Teknologi a. Sistem terpusat / offsite system Untuk melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah Sewon. IPAL Sewon ini terletak di Kabupaten Bantul, ± 6 km sebelah barat daya pusat Kota Yogyakarta yaitu tepatnya di Dusun Cepit, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, dengan luas lahan 6,7 Ha. Kapasitas pengolahan dari IPAL Sewon ini adalah 15.500 m3/hari atau 180 l/detik Sistem pengolahan yang dipergunakan adalah kolam stabilisasi (Stabilization Ponds) yang terdiri atas empat kolam fakultatif dengan ukuran masing-masing kolam adalah 77x70x4 m3 dan dua kolam maturasi dengan ukuran masing-masing kolam adalah 78x70x4 m3. Untuk membantu proses penguraian air limbah dipergunakan bantuan surface aerator untuk menambah kandungan oksigen terlarut. Lumpur yang dihasilkan dari proses penguraian dikeringkan dalam bak pengering lumpur yang berukuran 34 x 232 x 0,5 m3 atau dengan volume 4000 m3 Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 14

IPAL Sewon dari Udara

IPAL Sewon

Gambar 2.9 IPAL Sewon Tabel 2.11 No.

Uraian

1

Pipa induk

2

Panjang Pipa Lateral - Kota Yogyakarta - Kab. Bantul - Kab. Sleman Sistem penggelontor - pipa - pintu

3

4

Data Teknis IPAL Sewon Besaran

Keterangan

33.129 m + 1.000 m

Instalasi Pengolahan Area Kapasitas IPAL

113.695 m 12.500 m (rencana) 9.700 m (rencana)

19.433 m + 4.000 (rencana) 548 unit

Sistem pengolahan - Kolam Fakultatif - Kolam Maturasi Bak Pengering Lumpur Pompa dan kapasitas

6,7 hektar 3 15.500 m /hari atau 180 l/detik Aerobik Fakultatif 3 4 unit, @ 77 x 70 x 4 m 2 unit, @ 78 x 70 x 4 m3 4000 m3 (34 x 232 x 0,5 m3) 3 3 unit @ 10,7 m /menit

Fasilitas gedung

390 m2

Air dari S. Code, S. Winongo, dan Selokan Mataram. Dilengkapi intake dan tangki sedimentasi.

4 kolam fakultatif dan 2 unit kolam maturasi Waktu penyimpanan 5,5 hari Waktu penyimpanan 1.3 hari 2 unit operasional, 1 unit cadangan Kantor, Laboratorium, dll.

Sumber: www.kartamantu.go.id

IPAL Sewon dioperasikan dengan efisiensi pengolahan yang tinggi (95%), tetapi jumlah pelanggan masih jauh dibawah kapasitas desain. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 40% dari kapasitas desain, yaitu 7.700 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan. Sebagai langkah persiapan kawasan perkotaan Kabupaten Sleman terkoneksi ke jaringan IPAL Sewon, maka Pemerintah Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa pembangunan prasarana air limbah sebagai berikut: Tabel 2.12 Rekapitulasi Pengembangan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusatdi Kabupaten Sleman Tahun

Kegiatan

2008

Jaringan lateral Jaringan lateral Jaringan Induk Jaringan Penggelontor Jaringan lateral

2009


Lokasi Purwosari Purwosari Kayen-Blimbingsari Bendung Kayen Puwosari

Vol (m) 1375 1000 7000 1500 2750

Nilai Kontrak

Instansi

145.000.000

DPUP &ESDM Prov DIY DPUP Sleman Satker PLP Prov DIY idem DPUP&ESDM Pro.DIY

858.113.000

II - 15

Tahun

2010

Kegiatan Jaringan induk Jaringan Pipa servis Jaringan Pipa servis Jaringan Pipa servis Jaringan Pipa servis Rehabilitasi SAL Jaringan Pipa Lateral Jaringan Pipa Servis Jaringan Pipa Servis Jaringan Pipa Servis

Nilai Kontrak

Lokasi

Vol (m)

Jl. Kaliurang-Karangwuni Karangwuni Kocoran, Mlati & CT Puwosari, Mlati Pogung Lor, Mlati Jl. Prof. Yohannes, CT Kayen – Sono Sawitsari, CT Blimbingsari, CT Sono – Kayen, Sinduadi

4000 2500 1000 2500 1000 300

542.703.000 200.008.000 539.100.000 193.931.000 90.397.000

1546 1280 1422

460.900.000 374.214.804 419.350.000

Instansi Satker PLP Prov.DIY DPU Kab.Sleman Idem Idem Idem idem DPUP&ESDM Prov DIY DPU Kab.Sleman DPU Kab.Sleman DPU Kab.Sleman

Sumber: DPUP Kabupaten Sleman, 2010

b. Sistem setempat / on site system

Sistem pengolahan setempat yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Sleman kebanyakan berupa septic tank. Dari hasil survei oleh Dinas Kesehatan diperoleh data bahwa jumlah KK yang memiliki jamban di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 70,42%, sedangkan pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman kepemilikan jamban mencapai 78,7%. E.

Peran Serta Masyarakat dan Jender Dalam Penanganan Limbah Cair

Peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah diwujudkan dalam program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Melalui program tersebut masyarakat diajak untuk memikirkan kondisi sanitasi di lingkungan mereka dan berusaha untuk mengatasinya secara bersama. Di Kabupaten Sleman sudah terdapat beberapa lokasi penerapan program SANIMAS tersebut, yaitu : Tabel 2.13 Sanimas di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman No

Uraian

Minomartani

SANIMAS Blunyah Sukunan Gede* Dusun Sukunan Blunyah Gede Desa Banyume- Desa Sinduadi neng, Kec. Kec.Mlati Gamping

Santan

1.

Alamat Lokasi

Perumahan Perumahan Minomartani, Kec.Ngaglik

2. 3.

Pengguna (KK) Pelaksana

93 KK/375 jiwa KSM Layur Sehat BORDA

70 KK/280 jiwa KSM Sukunan Pusteklim-APEX

Tugiyono Ponijo Suyud 2006

Ismanto Harto 2008

Suyatno Sudjijo Syaifuddin 27/3/2010

Rp. 5000 329,852 jt 88,878 jt 174,922 jt 49,814 jt 16,237 jt ± 120 m2

Rp. 5000 315,324 juta …… 145,261 juta 170,063 juta tenaga kerja ± 100 m2

Rp. 5000 310 jt 99,889 jt 199,967 jt … 10 jt 168 m2

4.

5. 6. 7. 8.

9.

Pelaksana pendamping Kepengurusan: Ketua Sekretaris Bendahara Mulai Beroperasi Biaya Operasional/bulan Iuran per KK Anggaran Pembangunan - Pemerintah Pusat - Pemda - LSM - Masyarakat Luas area

Dukuh Santan Dukuh Kalongan, Desa Maguwoharjo, Kec.Depok 60 KK/150 jiwa KSM Andum Roso DEWATS LPTP

Sumber: KLH Kabupaten Sleman 2009, *Sanimas Blunyah Gede sampai sekarang belum operasional


II - 16

F.

Foto: KPLH Kabupaten Sleman

Gambar 2.10 Pembangunan Sanimas di Dusun Sukunan-Banyuraden dan Minomartani

@dambung, 2010

Sanimas di Santan-Maguwoharjo

Repro KLH kab. Sleman

Laporan Pembangunan Sanimas Minomartani Repro KLH kab. Sleman

Denah Area Layanan Sanimas Santan

Gambar 2.11 Beberapa Contoh Pembangunan Sanimas di Perkotaan Sleman 2.1.2.5 Pengelolaan Persampahan Berdasarkan data yang sama dengan limbah cair rumah tangga pada Tabel 2.1 di atas, maka rerata di kawasan perkotaan 36,9% rumah tangga telah memanfaatkan pengelolaan sampah secara terpusat. Selebihnya, masih menggunakan cara-cara penimbunan atau dibakar.


II - 17

A.

Landasan Hukum / Legal Operasional Operasional pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Seksi Persampahan, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Sebagai dasar hukumnya yaitu Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Sebagai landasan operasional adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Seksi Persampahan dilengkapi dengan perangkat lunak maupun perangkat keras. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah pada Seksi Persampahan sebanyak 110 pegawai, terdiri dari 67 PNS dan 43 tenaga honorer/non PNS

B.

Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan atau keuangan persampahan meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan penerimaan retribusi dari para pelanggan. Pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena digunakan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana yang sudah tua atau tidak memenuhi kelayakan lingkungan dan dipengaruhi juga oleh kenaikan harga komponen kendaraan yang dipicu oleh kenaikan harga BBM serta kenaikan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan pendapatan dari retribusi bergantung kepada tarip yang berlaku sesuai perda sehingga defisit akan terus terjadi. Tabel 2.14

Perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Sampah dalam Lima Tahun Terakhir Mulai Tahun 2004 s/d 2009

Tahun Anggaran

Biaya Operasional

Realisasi Pendapatan

%

Kenaikkan %

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.164.299.016 1.467.435.182 2.426.881.480 4.602.919.850 4.020.000.000 4.859.769.000

535.920.150 689.205.625 763.810.650 666.455.200 835.000.000 1.043.949.500

46,03 46,97 31,47 14.48 20,77 21,48

12,9 (+) 0,94 (+) 15,50 (-) 16,99 (-) 6,54 (+) 3,41 (+)

Sumber.Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Sleman, 2008.

Tarif retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Sleman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan, dan hanya diberlakukan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan jasa pengangkutan sampah berdasarkan permintaan masyarakat sebagai pelanggan. Retribusi tersebut hanya untuk biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan biaya pemrosesan akhir di TPA, tidak termasuk biaya pemindahan dari rumah/kantor/pasar (sumber sampah) ke TPS.


II - 18

Tabel 2.15 Target dan Realisasi Retribusi Sampah Tahun 2004 s/d 2009 TAHUN

No

Objek Retribusi

Target

Realisasi

%

2004

1.

Perumahan/Permukiman

180.500.000

181.772.500

100,70

2.

Niaga

152.800.000

154.099.350

100,85

3.

Pasar Kabupaten

200.000.000

200.048.300

100,02

533.300.000

535.920.150

100,49

Jumlah 2005

1.


225.000.000

226.101.200

100,49

2.

Niaga

255.000.000

262.447.975

102.92

3.

Pasar Kabupaten

200.000.000

200.656.450

100,33

Jumlah 2006

680.000.000

689.205.625

101,35

1.


250.000.000

291.290.200

116,52

2.

Niaga

265.000.000

270.112.600

101,93

3.

Pasar Kabupaten

210.000.000

202.407.850

96,38

725.000.000

763.810.650

105.35

Jumlah 2007

1.


285.000.000

288.565.150

101,25

2.

Niaga

270.000.000

273.979.150

101,47

3.

Pasar Kabupaten

220.000.000

103.910.900

47,23

Jumlah 2008

775.000.000

666.455.200

85,99

1.


348.000.000

373.259.100

113,00

2.

Niaga

287.500.000

294.401.400

95,01

3.

Pasar Kabupaten Jumlah

2009

200.000.000

211.215.250

96,27

835.500.000

878.875.750

105,19

1.


400.000.000

486.308.400

121,58

2.

Niaga

300.000.000

330.885.700

110,30

3.

Pasar Kabupaten

200.000.000

226.755.400

113,38

900.000.000

1.043.949.500

115,99

Jumlah Sumber: DPKKD Kabupaten Sleman, 2010

C.

Cakupan Pelayanan Cakupan layanan persampahan untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman telah menjangkau semua wilayah, namun tidak secara langsung dilakukan layanan pintu ke pintu, melainkan dengan layanan penyediaan fasilitas TPS, Container, Transfer Depo dan LDUS, serta pengangkutan sampah terkumpul ke TPA di Piyungan Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan terdapat jumlah TPS sebanyak 129 buah, Container 23, Transfer Depo 10 sebagian besar terdapat di kawasan perkotaan. Kawasan perdesaan terkait dengan layanan persampahan sebatas layanan TPS dan Container untuk pasar.


II - 19

Gambar 2.12 Peta Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman

D.

Pengelolaan Persampahan KARTAMANTUL

Secara khusus Kartamantul mengelola sebagian dari segmen pengelolaan sampah yaitu TPA. Dalam pengelolaan TPA, Kartamantul bersepakat untuk: • Menyediakan dana operasional TPA dengan sistem skoring sesuai jumlah volume sampah yang terbuang. • Menyusun rencana kegiatan operasional TPA dan SOP TPA • Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional TPA • Menangani kegiatan-kegiatan insindentil yang timbul akibat operasional TPA Secara umum Kartamantul memfasilitasi koordinasi antar 3 kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan: - pembuangan sampah liar - penyedia jasa pengangkutan sampah

E.

Aspek Operasional

Operasional Pengelolaan meliputi aspek penyediaan prasarana persampahan (Bin Kontainer, Tempat Penampungan Semenatara, Transfer Depo, Bengkel), sarana angkutan (Gerobak, Dumptruck, Armroll Truck, Pick Up, Roda Tiga, Weel Loader, Buldozer, Peralatan Bengkel), Tenaga (Perencana, Pengawas, Sosialisator, Tenaga Administrasi, Pengemudi, Awak, Tukang Sapu, Teknisi Kendaraan), dan sistem pelayanan (Rute, jam operasional, pelaporan, pengaduan, pengendalian). Sistem operasional dimaksudkan untuk menyiapkan dan mengoperasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana prasarana persampahan, tenaga, dan


II - 20

sistem pelayanan yang handal sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan prima, efektif, dan efisien. a. Tempat Penampungan Sementara Tempat Penampungan Sementara atau disebut TPS adalah tempat menampung sampah sebelum diangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Konstruksi bangunan terbuat dari pasangan, ada yang tertutup dan ada yang tidak, di TPS sampah dimungkinkan untuk menginap bergantung pada jadwal pengambilan sampah oleh petugas. Di lokasi pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswilhub Kabupaten Sleman terdapat 129 TPS dengan rincian : a) Pelayanan Pasar : 18 TPS b) Pelayanan Terminal : 2 TPS c) Pelayanan Niaga : 55 TPS d) Pelayanan Permukiman : 54 TPS

Gambar 2.13 TPS di Pasar Cebongan dan Transfer Depo di Nogotirto b.

Transfer Depo Tranfer Depo adalah tempat pertemuan alat pengumpul dan truk pengangkut dan bukan sebagai TPS. Ada tiga tipe transfer depo, menurut ketentuan Departemen Pekerjaan Umum, sbb: • Tipe I, Luas lahan > 200 m², dilengkapi dengan tanjakan, pagar, atap, pintu gerbang, bangunan untuk kantor, MCK, dan gudang peralatan. • Tipe II, Luas lahan 60 m² - 200 m², dilengkapi tanjakan dan peralatan untuk parkir alat pengepul (gerobak); • Tipe III, Luas lahan 10 – 20 m², yaitu berupa landasan container biasa. Di Kabupaten Sleman terdapat 3 (tiga) tipe transfer depo, untuk Type I sudah ada yang dikembangkan dan dimodifikasi sehingga proses pembongkaran dan pemindahan sampah sama sekali tidak terlihat dari luar. Transfer Depo tipe I dan tipe II yang ada di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.


II - 21

Tabel 2.16 Lokasi Transfer Depo di Kabupaten Sleman No

Tipe

1.

I

Kecamatan Depok

Gamping Mlati

2

II

Sleman Ngaglik Prambanan Moyudan Jumlah

Lokasi Condongcatur Nologaten Klebengan Nogotirto Pogung Kidul Kragilan Tridadi Minomartani Kalakijo Ngijon

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Keterangan Permukiman Permukiman + Pasar Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Perumahan Permukiman + Pasar Pasar

Sumber : Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman 2008, Keterangan Cetak miring tidak masuk dalam wilayah perencanaan.

c.

Container Container adalah TPS yang banyak diminati oleh pelanggan karena dapat dipindahpindahkan dengan menggunakan Armrolltruck, tertutup, bersih dan estetis. Kapasitas container hanya 6 M3, bahan dari plat besi maka diusahakan sampah tidak membusuk di dalam container karena akan mempercepat timbulnya karat dan mengurangi usia pakai. Adapun jumlah container di wilayah pelayanan sebagai berikut : Tabel 2.17 Lokasi Container di Kabupaten Sleman

No 1

Tipe III

Kecamatan Depok

Sleman

Tempel Mlati

Kalasan

Berbah Ngaglik Jumlah

Lokasi Pasar Condongcatur Mirota Maguwoharjo STIE YKPN Sub.Din.Pengairan Pasar Sambilegi GKBI Medari Primisima Medari RSUD Morangan Perum MGA GE. Lighting Rumah Dinas Bupati Perum Margorejo I Pasar Tempel RSUD Sardjito Pasar Cebongan PT. Kharisma Prima A Dusun Sorogenen Pasar Kalasan Bumi Avia Permai PT. Lezak AAU Pesona Merapi Ngalangan

Gambar 2.14 Container

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Keterangan Pasar Pabrik PTS Kantor Pasar Pabrik Pabrik Rumah Sakit Perumahan Pabrik Perumahan + kantor Perumahan Pasar Rumah Sakit Pasar Pabrik Permukiman Pasar Perumahan Pabrik Akademi Perumahan Perumahan

Sumber : Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman 2008, Keterangan Cetak miring tidak masuk dalam wilayah perencanaan.


II - 22

d.

Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) Di Kabupaten Sleman terdapat 2 (dua) Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) yang masih aktip yaitu di Kecamatan Depok LDUS Tambakboyo dan di Kecamatan Sleman di Tridadi. LDUS mendaur ulang sampah organik menjadi kompos. Hambatan yang ada dari kegiatan ini adalah pemanfaatan hasil yang belum maksimal, sehingga masih banyak yang menumpuk di gudang penyimpanan.

Dwi Oblo

Gambar 2.15 Aktivitas komposting di LDUS Tambakboyo e.

F.

Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) TPA Umum yang dimanfaatkan oleh Pemda Sleman adalah TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul – merupakan TPA bersama untuk cakupan pelayanan regional kawasan Perkotaan Yogyakarta

Pola Penanganan Sampah

a.

Penanganan dan pewadahan Penanganan dan pewadahan merupakan tahap pertama pengelolaan sampah dengan maksud untuk mencegah sampah tidak berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Tahap ini tanggung jawab setiap penghasil sampah di lokasi sumber sampah. Wadah yang dipakai adalah bin berbagai jenis dan bentuk, bak permanen, dan kantong plastik. Pewadahan dilakukan belum melalui pemisahan jenis sampah menjadi organik dan anorganik, namun sudah ada yang menyisihkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang bekas. b. Pengumpulan dan Pemindahan Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari wadah sampah di sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Kontainer atau Transfer Depo (TD). Pengumpulan dapat dilakukan secara langsung dari wadah ke TPS/Kontainer/TD, atau melalui pengumpulan sementara dengan gerobak atau roda tiga atau pick up dan dibawa ke TPS/kontainer/TD. Pemindahan adalah kegiatan pemindahkan dan pengangkutan sampah dari TPS/Kontainer/TD ke TPA. Pemindahan sampah adalah memindah sampah dari TPS/TD ke dalam Truck Sampah, sedangkan pengangkutan adalah mengangkut sampah dari TPS/TD ke TPA atau mengangkut kontainer ke TPA. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 23

c.

Pengangkutan Pengangkutan sampah harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitas adalah frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan jumlah sampah yang harus diangkut, sedangkan standar kualitas adalah perlindungan sampah secara maksimal sehingga sampah harus dalam keadaan aman dan tidak beresiko menimbulkan pencemaran selama perjalanan baik bau maupun tercecer di jalan.

G. a.

Aspek Teknis dan Teknologi Komposisi Sampah Komposisi sampah di kawasan perkotaan Sleman berdasarkan Studi Komposisi Sampah yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan sampah organik pada kisaran 60%, baik pada sampling rumah tangga kelas ekonomi rendah, menengah dan tinggi. Namun jika diteliti dari sumber sektor penghasil sampah maka sampah organik memang dominan pada fungsi-fungsi domestik (rumah tangga, pasar, dan restoran). Sedangkan, sektor rumah sakit adalah penghasil sampah organik paling kecil, disusul sekolahan dan perkantoran, yakni di bawah 40%. Material sampah lain yang cukup dominan adalah plastik dan kertas.

Sumber: Studi Komposisi Sampah di kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman, 2009

Gambar 2.16 Komposisi Sampah di Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2009 Berdasar Sumber Penghasil Sampah

H.

Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat pada beberapa lokasi telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, baik didukung oleh LSM maupun murni dari inisiatif kelompok masyarakat setempat. Walaupun cakupan pengelolaan sampah mandiri masih dalam lingkup dusun. Namun demikian, kelompok di Sukunan, Banyuraden, Kecamatan Gamping telah tumbuh pesat menjadi percontohan pengelolaan sampah mandiri, bahkan berkembang menjadi wisata desa. Aneka produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah mulai dari kompos hingga aneka ragam kerajinan telah nyata meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 24

Berikut ini adalah data kelompok pengelolaan sampah mandiri yang ada di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, sedangkan jumlah secara keseluruhan kelompok pengelolaan sampah mandiri sebanyak 70 kelompok. Tabel 2.18 Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lokasi Mulungan Wetan Mraen Jaten Duwet Pogung Lor Blunyah Karangjati Gabahan Nambongan Plaosan Sukunan Ngemplak Caban RW 07 Kebonagung Yavasan Kanisius Kadipolo Sawahan Lor Minomartani RW 04 Minomartani RW 01 Karangmalang

Desa Sendangadi Sendangadi Sendangadi Sendangadi Sinduadi Sinduadi Sinduadi Sumberadi Tlogoadi Tlogoadi Banyuraden Tridadi Tridadi Kalasan Purwomartani Wedomartani Minomartani Minomartani Caturtunggal

Kecamatan Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Mlati Gamping Sleman Sleman Kalasan Kalasan Ngemplak Ngaglik Ngaglik Depok

Sumber : Dinas PU&P Kabupaten Sleman dan KLH Kabupaten Sleman 2010

Pola pengelolaan sampah mandiri yang dikembangkan di Sukunan telah mendapatkan tingkat partisipasi yang signifikan dari warganya, dimana posisi saat ini warga di Dusun Sukunan tidak mengeluarkan biaya untuk pembuangan sampah rumah tangga mereka. Dengan satu syarat, yakni mereka harus mau memilah sampahnya sedemikian rupa sehingga Gambar 2.17 Pola Sampah Mandiri di petugas sampah akan mendapatkan nilai Sukunan ekonomi dari sampah yang dikelolanya. Peran ibu-ibu sangat besar dalam mensukseskan gerakan pemilahan sampah, bahkan dapat dikatakan sebagai aktor utama dari pemilahan sampah rumah tangga sampai pemanfaatan kembali sampah plastik untuk aneka kerajinan rumah tangga (dompet, aneka tas, taplak meja). I.

Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman adalah terkait sumberdaya manusia pengelola sampah dan keterbatasan pembiayaan, perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kerjasama pengelolaan sampah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 25

Kelembagaan & SDM • Permasalahan sumberdaya manusia terkait dengan kemampuan melayani kawasan perkotaan yang sedemikian luas, yakni sekitar 3-4 kali wilayah Kota Yogyakarta dengan penduduk yang hampir sama dengan kota Yogyakarta, sehingga mempengaruhi tingkat layanan. • Jumlah personil pengelolaan sampah masih timpang, sehingga layanan untuk pengambilan sampah di TPS, Transfer Depo atau container masih terbatas (kadang dilayani 2-3 hari sekali) • Guna mendukung pengelolaan LDUS yang berbasis usaha maka kelembagaan yang ada tidaklah memadai. • Kebijakan terakhir Pemerintah kota Yogyakarta adalah mengurangi jumlah fasilitas transfer depo, kebijakan ini berdampak pada pembuangan sampah warga Kota di kawasan perbatasan ke fasilitas persampahan Kabupaten Sleman. • Belum ada perusahaan pengolah limbah plastik atau kertas di Kabupaten Sleman maupun DIY, sehingga nilai tambah sampah plastik dan kertas relatif kecil. Teknis • Keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan juga masih menjadi kendala dalam perawatan prasarana yang ada. • Permasalahan sekitar perilaku dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah cukup sering terjadi, yakni: - Maraknya pembuangan sampah secara illegal pada ruang-ruang kosong atau terbuka, tak jarang pada kawasan akses utama seperti Ringroad Utara. - Praktek-praktek pembuangan sampah ke badan sungai juga masih sering terjadi - Pembakaran sampah pada kawasan yang sudah begitu urbanized masih sering dilakukan, tak terkecuali di lingkungan kampus perguruan tinggi. • Cakupan layanan sampah secara terpusat baru mencapai 36 % • Program 3R (reduced, reused dan recycled) telah banyak dilakukan oleh KSMKSM, namun masih terlalu sedikit jika dibandingkan laju timbulan sampah yang dihasikan warga kawasan perkotaan. • Jumlah LDUS baru ada 2 (Tambakboyo-Depok dan Tridadi-Sleman), padahal LDUS menjadi penyaring untuk program 3R sebelum sampah yang benar-benar residu dibuang ke TPA. • Salah satu Produk LDUS, yakni pupuk kompos tidak terserap oleh pasar bahkan instansi pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan kompos produksi LDUS untuk kebutuhan pertamanan yang ada. • TPA yang ada yang merupakan TPA bersama 3 daerah, yakni TPA Piyungan di Bantul usia pakainya tinggal 2-3 tahun lagi, maka permasalahan pemilihan lokasi TPA yang baru akan menjadi agenda yang lumayan berat.


II - 26

Pengambilan sampah dari rumah ke rumah Di kawasan Jl. Kabupaten - Gamping

Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Maguwoharjo - Depok

Gambar 2.18 Pengelolaan Persampahan Perkotaan Kabupaten Sleman 2.1.2.6 Pengelolaan Drainase Drainase lingkungan di kawasan perkotaan sangat didukung dengan karakteristik batuan dan jenis tanah yang porus, sehingga pada kawasan ini tidak ada laporan tentang terjadinya banjir, yang masih terjadi pada beberapa titik lokasi adalah terjadinya genangan sesaat pada waktu turun hujan yang cukup deras. Genangan yang terjadi akan surut dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun demikian, genangan pada ruas-ruas jalan cukup menimbulkan kemacetan lalu-lintas. Kondisi umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibatasi oleh Gunung Merapi di bagian utara dan Samudera Hindia di bagian selatan membentuk topografi dengan kemiringan antara 0.5-8%. Wilayah dengan kemiringan area sebesar ini sangat menguntungkan di dalam pengaliran air hujan, karena tanpa struktur drainase yang khusus air hujan secara alami akan mengalir ke bagian selatan. Wilayah Kabupaten Sleman yang terletak di bagian utara Provinsi DIY mendapatkan keuntungan ini. Kemiringan wilayah Sleman antara 5-8% bahkan pada beberapa bagaian seperti lembah sungai berkemiringan sampai 40%, Kondisi alami ini masih ditunjang dengan jenis tanah vulkanik dengan ciri berpasir sehingga air hujan mudah meresap. Hal lain yang menunjang pengaliran air hujan di wilayah Sleman adalah adanya sungai-sungai yang mengalir di sebagian besar wilayahnya. Sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah Perkotaan Sleman adalah Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Ketiga sungai ini merupakan bagian atau anak Sungai dari Sungai Opak. Sedangkan di bagian barat terdapat juga anak Sungai Progo. Anak-anak sungai ini difungsikan sebagai badan air penerima aliran yang berasal dari saluran drainase. A.

Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum pengaturan sistem drainase di Kabupaten Sleman terutama mengacu pada Perda No 1/1990 tentang Peraturan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


II - 27

B.

Aspek Institusional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009, maka institusi yang bertanggung jawab pada sektor drainase adalah Seksi Drainase, Bidang Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaanpengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi aspek – aspek airbuangan, kebersihan dan pertamanan. C.

Cakupan Pelayanan Dari data yang ada pada Sistem Informasi Basis Data Drainase(SIBD) – Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) – Departemen Pekerjaan Umum panjang drainase mikro di wilayah KabupatenSleman sepanjang ± 2.984.700 m, yang terdiri dari saluran primer sepanjang ± 156.210 m dan saluran sekunder ± 142.260 m. Tipe saluran yang ada berupa saluran pasangan batu (terbuka dan tertutup) serta saluran yang masih berupa galian tanah. Dimensi saluran yang ada lebar bawah antara 35 – 120 cm, lebar atas antara 40 – 150 cm, serta kedalaman (H) antara 60 – 150 cm. Dengan luas wilayah Kabupaten Sleman ± 574,82 km2, maka nilai aksesibilitas wilayah terhadap sistem drainase mikro ± 0,52 km/km2. Angka ini masih di bawah angka ideal yang besarnya sekitar 1,5 – 2,5 km/km2 untuk kawasan perdesaan. Tetapi oleh karena struktur topografi dan geologi Kabupaten Sleman yang menguntungkan dalam pengaliran drainase maka hampir tidak terjadi banjir, atau sedikit sekali terjadi genangan. Kawasan yang sering tergenang pada waktu hujan adalah kawasan Colombo (sekitar Universitas Negeri Yogyakarta) dan Kawasan Ambarukmo Plaza. D.

Aspek Teknis dan Operasional Adanya kondisi-kondisi alami yang sangat menguntungkan menyebabkan konsep awal sistem drainase di wilayah Kabupaten Sleman adalah konsep konvensional dengan mengalirkan air secepat-cepatnya ke badan air (sungai). Dengan sistem drainase konvensional ini maka kondisi di wilayah Kabupaten Sleman telah cukup aman dari genangan akibat air hujan. Sejak pertengahan tahun 1980-an mulai diperkenalkan eko-drainase di wilayah Sleman. Berbeda dengan sistem konvensional, eko-drainase mengelola air limpasan kelebihan dengan semaksimal mungkin meresapkan air ke dalam tanah secara alamiah. Bentuk-bentuk eko–drainase antara lain: a) Penanganan di lahan, meliputi: − Ruang terbuka hijau - Sumur resapan − Biopori - Kolam penampungan air b) Penanganan di alur, meliputi: − Saluran porous − Groundsill / anggelan pada saluran Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 28

− Kantong resapan/ jebakan air − Tampungan air di sisi sungai (river side polder) Aplikasi Bentuk-bentuk eko-drainase di wilayah Sleman adalah: a) Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Pembangunan SPAH telah cukup lama disosialisaikan di Wilayah Kabupaten Sleman, yakni diatur melalui Peraturan Daerah No. 4 tahun 1988. Perda tersebut mengatur ketentuan pembangunan SPAH bagi para pemohon IMBB. Jumlah SPAH di wilayah Sleman yang dikelola oleh pemerintah sebanyak 139 buah, berlokasi di instansi pemerintah dan sekolah-sekolah. SPAH untuk sekolah bahkan dibangun sebelum perda terkait dibuat, yakni untuk sekolah-sekolah pada tahun 2007 telah dibangun sebanyak 40 SPAH, kemudian pada tahun 2008 sebanyak 64 buah. Khusus SPAH di rumah penduduk dan perkantoran swasta belum ada data, namun diperkirakan mencapai ribuan jumlahnya. Sejak 2008 di Kabupaten Sleman juga dikembangkan peresapan dengan sistem biopori. Data yang pada KLH Kabupaten Sleman adalah jumlah alat pembuat biopori yang telah didistribusikan ke lembaga swadaya masyarakat dan lingkungan sebanyak 410 alat. b) Kolam Penampungan Air Hujan Fasilitas ini merupakan bagian penting dalam sistem drainase kawasan. Sebagai sistem pengumpulan air secara terpusat dalam jumlah besar dharapkan dapat menanggulangi terjadinya banjir atau genangan. Sistem ini diterapkan di wilayah dengan kondisi topografi yang kurang menguntungkan dan sulit dibangun saluran drainase. Di wilayah perkotaan Kabupaten Sleman terdapat 3 kolam penampungan yang cukup besar, yaitu kolam di lembah UGM seluas ± 1 ha, kolam Tirta Arta di Beran, Kecamatan Sleman dan Embung di Tambakboyo dengan luas sebesar 7,8 ha di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok.

dwi oblo

Gambar 2.19 Embung Tambakboyo di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok c)

Saluran drainase tanpa perkerasan Bentuk saluran drainase tanpa perkerasan pada bagian dasarnya telah mulai dilakukan di kawasan perkotaan, seperti pada saluran drainase yang dibangun pada tahun 2008/2009 di sektor Maguwoharjo. Namun demikian, penerapan model ekodrainase semacam ini juga harus mempertimbangkan porositas tanahnya. Pada Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 29

kawasan yang cenderung kurang porus, membuat pola eko-drainase seperti ini menjadi potensi genangan, yang dapat menjadi sarang nyamuk. d) Sawah beririgasi Sawah beririgasi yang ada di wilayah ini merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan potensi sumber daya air yang dapat digunakan di wilayah ini, khususnya air tanah. Sawah beririgasi menjadi bidang efektif dalam meresapkan air permukaan, baik dari air hujan maupun air dari saluran irigasi. Oleh sebab itu, alih fungsi lahan dari sebelumnya berupa lahan sawah menjadi lahan terbangun seperti permukiman akan sangat mengurangi resapan air tanah dan meningkatkan koefisien limpasan sehingga limpasan air hujan yang turun akan meningkat sebanding dengan luasan lahan yang beralih fungsi. Berdasarkan data yang ada, di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman rerata luasan sawah adalah sebesar 43%, dengan prosentase terkecil pada wilayah Kecamatan Depok sebesar 14% (sebaliknya prosentase permukiman paling tinggi, yakni 51%). E.

Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Secara umum peran masyarakat di dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah dalam bentuk pemeliharaan saluran pada lingkungan permukiman. Hal ini antara lain dilakukan dengan pembersihan saluran secara berkala (gotong royong). Peran serta masyarakat yang lain adalah dengan pembuatan sumur-sumur resapan air hujan di rumah atau di lingkungan kampung. Peran serta yang lain adalah penggunaan material perkerasan halaman atau jalan yang lebih dapat meresapkan air, misalnya dengan penggunaan paving block.

F.

Permasalahan

Masalah drainase di lingkungan/kawasan perkotaan Kabupaten Sleman adalah masalah rutin di sektor ini, yakni Kelembagaan dan SDM - Seksi Drainase pada Dinas PU&P Kabupaten Sleman adalah satuan kerja baru yang tugasnya merupakan gabungan seksi drainase lingkungan pada bidang Prasarana Permukiman dan Seksi Drainase pada Prasarana Jalan pada struktur organisasi Dinas PU&P yang lama, penggabungan tugas ini dalam jangka pendek akan mempengaruhi kinerja personil yang terlibat di dalamnya. - Jumlah dan kualitas SDM yang menangani Seksi Drainase masih cukup terbatas. Teknis - Sedimentasi saluran drainase, baik oleh pasir maupun (yang paling banyak) oleh sumbatan sampah. - Meningkatnya permukaan lahan yang impermeable, sehingga menurunkan kemampuan dalam meresapkan air permukaan, Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya konversi lahan pertanian beririgasi menjadi lahan non pertanian. - Masih terjadi genangan pada waktu hujan cukup deras pada titik-titik lokasi strategis, sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 30

- Belum semua ruas jalan perkotaan terlayani oleh prasarana drainase yang memadai, Namun demikian, Wilayah Kabupaten Sleman termasuk kawasan perkotaannya diuntungkan dengan struktur tanah yang poreus, sehingga genangan yang terjadi bersifat genangan sesaat. Tabel 2.19 Peringkat Prioritas Tahap Mendesak Penanganan Genangan di Kawasan APY Kabupaten Sleman Nomor

Lokasi

Peringkat

Panjang Saluran (m)

1

4.900

2

6.066

3

400

4

2.300

5

Depan Hotel Ambarukmo dan samping Ambarukmo Plaza Jl.Kaliurang,Karangasem,Jl.Banteng,Nazaret, Jl.Kayen,Jl.Kenanga (Utara selokan Mataram) Simpang tiga Janti (Jl.Solo) Perempatan Jl.Kaliurang-Jl.Ringroad Utara (Utara Ringroad) Jalan Jambon (Kragilan)

5

500

6

Jl.Samirono/Jl.Colombo

6

2.200

7

Perempatan Pasar Godean

7

700

8

Pringdawe (Ds.Sidoagung) depan Depo Pertamina

8

700

9

Perumahan RRI, Seturan

9

1.200

10

Pasar Sambillegi

10

1.568

11

11

2.318

12

1.144

13

Ring road, sebelah timur jembatan K.Code Jl.Pandega Sakti Sambitsari (Pikgondang) Karangmalang, Desa Caturtunggal.

13

600

14

Perumahan Jl.Flamboyan Ngringin.

14

3.200

1 2 3 4

12

Jumlah

27.796

Sumber : Masterplan Drainase APY, 2008

Gambar 2.20 Genangan pada ruas jalan-jalan utama di perkotaan Kabupaten Sleman

2.1.2.7 Komponen Sanitasi Lainnya A.

Penanganan Limbah Industri Kabupaten Sleman selain sebagai sentra pendidikan tinggi juga memiliki beberapa industri, sudah barang tentu aktivitas industri juga menghasilkan limbah padat atau cair. Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 31

Limbah B3 Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Sleman, sesuai tupoksinya aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yang ada. Salah satu hasil adalah identifikasi industri-industri yang dalam proses produksinya memiliki limbah katagori B3. Industri-industri yang ditengarai menghasilkan limbah katagori B3 ada sebanyak 13 perusahaan, dengan jenis limbah berupa limbah cair, sludge dan padat. Khusus untuk pengolahan limbah katagori B3 sampai sekarang belum ada instalasi pengolah limbah B3 di Kabupaten Sleman, beberapa indutri mengolah limbahnya dengan mengirimkannya ke PPLI di Cileungsi-Jawa Barat.

Foto: KPDL Kabupaten Sleman, 2009

Gambar 2.21 Inspeksi Instalasi Pengolah Limbah pada Beberapa Industri dan Rumah Makan B.

Penanganan Limbah Medis Penanganan limbah medis di Kabupaten Sleman telah dapat dilakukan di daerah sendiri, yakni terdapat 2 rumah sakit (RSUD Morangan dan Jogja International Hospital) dan 1 puskesmas (Sleman) yang memiliki instalasi incinerator. Rumah sakit, klinik dan puskesmas yang belum memiliki incinerator dapat memanfatkan prasarana yang ada di ketiga instansi kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah melakukan perkiraan volume limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman, baik limbah padat maupun cair. Berdasarkan perkiraan tahun 2009, limbah medis per hari yang ada adalah 926,5 kg limbah padat dan 978,3 liter limbah cair.

2.1.2.8 Pencemaran Udara Kualitas udara di Kabupaten Sleman secara umum masih cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil uji pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh KLH Kabupaten Sleman yang menunjukan bahwa beberapa parameter pencemaran udara seperti SO2, partikel debu, dan kebisingan masih berada di bawah nilai ambang batas yang Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 32

ditentukan. Namun demikian kawasan-kawasan sepanjang Ring Road Utara, Jalan Kaliurang, Jalan Magelang, dan Jalan Wates serta Jalan Solo untuk beberapa parameter, khususnya HC, CO, NO2, dan Pb perlu diwaspadai. Kondisi ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas dan kecenderungan berubahnya fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, industri dan kegiatan lainya. 2.1.2.9 Kampanye PHBS Kampanye PHBS telah dilakukan secara rutin di ke-17 Kecamatan di Kabupaten Sleman. Kampanye PHBS menjadi program Pokja IV PKK Kabupaten Sleman, yang membidangi program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Fokus PHBS dalam jangka waktu 2 tahun terakhir adalah kampanye pengelolaan sampah mandiri dan perilaku hidup sehat.

2.1.2.10 Pembiayaan Sanitasi Kota Pembiayaan sanitasi kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman tersebar di beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kantor Lingkungan Hidup. Secara tidak langsung, pembiayaan sanitasi juga ada pada Bappeda dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Biaya dari seksi air limbah, khusus untuk tahun 2010 adalah sekitar Rp. 1,5 milyar untuk pembangunan jaringan air limbah sistem terpusat, Dinas KLH menganggarkan biaya sekitar Rp. 700 juta untuk dukungan pembangunan Sanimas. Sedangkan, Seksi Persampahan pada tahun anggaran berjalan mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 4 milyar. Sebagai salah satu gambaran pembiayaan yang ada adalah pembiayaan pada Dinas Kesehatan, seperti tercantum pada Tabel 3.32 berikut ini, namun berapa biaya yang khusus ditujukan untuk program sanitasi belum didapatkan gambaran, mengingat belum didapatkan data yang detail. NO

SUMBER ANGGARAN

1.

APBD KABUPATEN

TAHUN 2004

2005

2006

2007

2008

Rp.37.161.406.062

Rp.39.963.760.982

Rp.59.996.696.000

Rp.73.589.487.000

Rp.79.611.580.000

Tabel 2.20 Pembiayaan Sektor Kesehatan di Kabupaten Sleman


II - 33

2.

APBD PROPINSI

Rp. -

Rp.-

Rp. -

Rp. -

Rp. -

3.

ABN

Rp. 4.970.589.779

Rp.9.209.987.316

Rp. 3.853.436.000

Rp. 1.500.000.000

Rp. 2.500.000.000

4.

BLN (PHP)

Rp. 1.589.421.600

Rp. 2.866.950.000

Rp. 3.000.810.000

Rp. 2.357.000.000

Rp.-

JUMLAH

Rp.43.721.417.441

Rp.52.040.698.298

Rp.66.853.942.000

Rp.77.446.487.000

Rp.82.111.580.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2009

2.2. VISI DAN MISI SANITASI KOTA VISI

:

Terwujudnya sanitasi yang memadai, berkualitas, berbasis masyarakat dan responsif gender

Penjelasan VISI: Terwujudnya sanitasi untuk masyarakat yang memadai dan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pencapaian kondisi ini dapat diartikan masyarakat yang keadaan sanitasinya baik dan memenuhi kriteria yang dipersyarakatkan. Cita-cita mewujudkan sanitasi yang lebih baik pada tahun 2015 dibanding periode tahun-tahun sebelumnya menjadi pendorong semangat bagi segenap pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sleman, untuk berusaha dengan segenap daya dan upaya menuju keadaan sanitasi yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sanitasi menjadi salah satu pengungkit dalam pencapaian visi. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang sudah ditetapkan dan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat. MISI : 1. Mewujudkan dan memantapkan regulasi pengelolaan sanitasi 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi 3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan sanitasi 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas Penjelasan Misi Misi 1 : Mewujudkan dan memantapkan regulasi pengelolaan sanitasi Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 34

sanitasi dengan tetap mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, yang berorientasi pada keadilan, efektif, efisien, akuntabel dan penegakan aturan sebagai sarana untuk menciptakan kondisi sanitasi yang lebih baik. Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga dalam menjalankan kewajibannya dapat melayani masyarakat secara prima. Misi 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun kelembagaan termasuk sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan sanitasi. Sektor sanitasi harus diakui sebagai sektor yang mengedepankan kesiapan kelembagaan dan aparat terkait dalam pengelolaan sanitasi, baik sebagai operator untuk fungsi-fungsi sanitasi terpusat maupun sebagai pendukung teknis sarana-prasarana sanitasi sistem setempat. Misi 3 : Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan sanitasi Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sleman dengan mendorong dan meningkatkan peran serta stakeholders sanitasi itu sendiri, yakni masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan sanitasi. Peran serta masyarakat dan swasta dilakukan dengan peningkatan swadaya dalam memelihara dan membangun sarana prasarana sanitasi, serta peningkatan kepedulian dan sikap tentang pentingnya sanitasi yang lebih baik. Peran serta pemerintah dengan peningkatan kemitraan pengelolaan sanitasi serta peningkatan informasi dan dukungan teknis sanitasi kepada masyarakat dan swasta. Misi 4: Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana sanitasi yang berkualitas Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sleman dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memenuhi standar teknis kesehatan lingkungan dan terjangkau oleh pengguna sanitasi, baik sarana-prasarana sanitasi sistem terpusat maupun sistem setempat. Peningkatan cakupan layanan sarana-prasarana sanitasi juga mencakup peningkatan sarana-prasarana terkait sanitasi, seperti sektor air bersih dan kesehatan masyarakat.

2.3. Kebijakan Umum dan Strategi Sanitasi Kota Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2010 telah sukses menyelenggarakan Pilkada, sehingga bupati yang baru sesuai ketentuan yang berlaku harus menuangkan kebijakan dan program kerja untuk periode tahun 2011-2014 dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Strategi Sanitasi Kota Sleman

II - 35

RPJM 2011-2014 dijabarkan dalam rencana pembangunan sektoral, beberapa kebijakan umum dan program pembangunan terkait dengan pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut: 2.3.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kebijakan Umum Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Program Pembangunan a. Program penyediaan dan pengolahan air baku b. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya c. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.3.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan

Kebijakan Umum a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat Program Pembangunan a. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.3.3

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Kebijakan Umum a. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat; b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Program Pembangunan a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan g. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 2.3.4

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Urusan

Wajib

II - 36

Kebijakan Umum a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program Pembangunan a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.


II - 37

BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

Recommend Documents