B A B I I ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Bojonegoro saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kota yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi kota lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kota saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. Cakupan wilayah Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro akan mencakup strategi dan usulan kegiatan terkait pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

2.1

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

A. Kondisi Geografi Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu propinsi yang terletak di Propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 km dari ibukota propinsi Jawa Timur, dan terletak antara 6o59’ – 7o37’ Lintang Selatan dan 112o25’ – 112o09’ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 2.307,06 Km2. Batas wilayah Kota Bojonegoro secara administratif diuraikan sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Kabupaten Tuban

-

Sebelah Selatan

: Kabupaten Madiun, Jombang dan Nganjuk

-

Sebelah Timur

: Kabupaten Lamongan

-

Sebelah Barat

: Kabupaten Ngawi dan Kab. Blora (Jawa Tengah)

Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 27 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan. Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NAMA KECAMATAN Margomulyo Ngarho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas

LUAS WILAYAH (Ha) 13.968 7.148 20.952 4.865 13.024 8.473 10.701 12.467 8.715 14.515 7.964 6.637 5.978 7.658 6.052 4.748 4.638

SSK Kab. Bojonegoro | II - 1

NO

NAMA KECAMATAN

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

LUAS WILAYAH (Ha)

Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kadewan JUMLAH

2.571 3.671 11.836 18.020 8.301 6.541 6.232 4.200 5.180 5.651 230.706

Sumber: Profil Kabupaten Bojonegoro 2007

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi

B. Kondisi Demografi Penduduk Kab. Bojonegoro berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 1.421.258 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bojonegoro dengan 93.170 jiwa. Jumlah penduduk perempuan yaitu 706.473 jiwa dan penduduk laki-laki yaitu 694.577 jiwa dengan angka rasio jenis kelamin yaitu 96,68. Dilihat dari perkembangan tenaga kerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Bojonegoro bekerja di sektor industri pengolahan sekitar 61,38 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sedangkan yang bekerja di sektor bangunan yaitu hanya sekitar 0,25 persen. Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur Tahun 2010


Kelompok Umur 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ TOTAL

Jumlah penduduk 80.844 101.483 109.908 106.603 107.800 132.086 127.477 118.348 111.178 100.545 88.121 62.703 46.694 36.594 30.343 39.323 1.421.258

Sumber: Bojonegoro dalam angka 2010

Jumlah kepadatan penduduk di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 2.3 dengan kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Bojonegoro. 2

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Per Km di tiap-tiap Kecamatan, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberrejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan TOTAL

Jumlah penduduk 22.102 44.563 51.605 12.014 27.992 15.507 28.102 36.699 46.825 83.130 66.642 82.018 60.022 73.301 66.465 44.656 52.347 85.571 34.908 78.700 76.850 66.271 34.380 28.455 45.833 28.979 12.619 1.344.634

Luas 2 (Km ) 139,68 71,48 209,52 48,65 130,24 104,59 87,15 124,67 87,15 145,15 79,64 66,37 59,78 76,58 60,52 47,48 46,38 25,71 36,71 118,36 180,20 83,01 65,41 62,32 42,00 51,74 56,57 2.307,06

Kepadatan per 2 Km 158 623 265 247 215 148 322 294 537 573 837 1236 1004 957 1098 941 1194 3328 951 665 421 798 504 447 1091 1219 223 583

Sumber: Bojonegoro dalam angka 2010

Berdasarkan

hasil

perhitungan

proyeksi

jumlah

penduduk

Kabupaten

Bojonegoro pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2. 4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 No.

Kecamatan

Jumlah penduduk

No.

Kecamatan

Jumlah penduduk


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan

Jumlah penduduk

No.

35.952 69.942 137.592 17.311 42.414 24.611 39.951 60.674 72.403 129.366 117.225 126.396 94.621 119.606

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberrejo

Kecamatan

Jumlah penduduk

Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan TOTAL

107.276 72.493 81.415 141.777 59.546 121.772 123.482 105.081 55.430 49.509 81.547 50.348 20.379 1.636.890

Sumber: Profil Kabupaten Bojonegoro 2007

Kepadatan penduduk (jiwa/ha) Rural Peri-urban Urban low Urban medium Urban high

Indikator < 25 25 – 100 100 – 175 175 – 250 > 250

Prosentase Wilayah 98,6% 1,35% 0,05%

Penduduk 90,48% 8,54% 0,98%

Gambar 2. 2 Peta Kepadatan Penduduk Ekstisting


Kepadatan penduduk (jiwa/ha) Rural Peri-urban Urban low Urban medium Urban high

Indikator < 25 25 – 100 100 – 175 175 – 250 > 250

Prosentase Wilayah

Penduduk 97.9% 2.0% 0.1%

87.6% 10.8% 1.6%

Gambar 2. 3 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2015

C. Kondisi Topografi Kabupaten Bojonegoro tergolong wilayah dengan dataran rendah, namun masih ada daerah yang merupakan dataran tinggi yaitu termasuk dalam Zona Pegunungan Kendeng bagian barat. Menurut Van Bemmelen (1949), Pegunungan Kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Ungaran dan Solo (utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga Jombang dan bagian timur mulai dari timur Jombang hingga Delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura. Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam Zona Kendeng bagian barat.


Tabel 2. 5 Kemiringan Tanah dan Ketinggian Lahan di Kabupaten Bojonegoro No.

Uraian

Luas (Ha)

Persen (%)

0% – 2% 2% - 14,99 % 15% - 39,99 % > 40% Jumlah

127.109 83.429 17.312 2.856 230.706

55,10 36,16 7,50 1,24 100

Ketinggian Lahan (m dpl)

Luas (Ha)

Persen (%)

11 m – 25 m 25 m – 99,99 m 100 m – 499,99 m > 500 m Jumlah

43.155 104.629 82,348 574 230.706

18,71 45,35 35,69 0,25 100

Kemiringan Tanah (%) 1 2 3 4

1 2 3 4

Sumber: Bojonegoro dalam angka tahun 2010

Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25 m – 500 m dpl dengan kemiringan rata-rata kurang dari 2%. Dataran rendah berada pada ketinggian dibawah 25 m yaitu di sepanjang DAS Bengawan Solo. Dataran tinggi berada pada ketinggian 25 m dpl, di bagian Selatan Kabupaten Bojonegoro. D. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bojonegoro  Kebijakan Kawasan Strategis Dalam RTRW Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang berpengaruh dan terpengaruh terhadap Kawasan Pengembangan Ratubangnegoro (Blora –Tuban – Rembang – Bojonegoro) di Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Kawasan Pengembangan Gerbang Kertasusila Plus (Gresik – Jombang –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan Plus Tuban – Bojonegoro) sebagai Pusat Kegiatan Nasional. A.1 Strategi Pengembangan Kawasan GERBANG KARTASUSILA PLUS a.

Hirarki Kota -

Pusat SWP : Kota Surabaya

-

Fungsi SWP Gerbangkertasusila Plus adalah : Kawasan pertanian tanaman pangan,

perkebunan,

hortikultura,

kehutanan,

perikanan,

peternakan,

pertambangan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, industri, dan sumberdaya energi. -

Fungsi pusat pengembangan/perkotaan adalah : Pusat pelayanan wilayah perdagangan, jasa, industri, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana wisata. Wilayah Bojonegoro merupakan wilayah berkembang disebabkan adanya

embrio kegiatan perekonomian, yang memungkinkan adanya konsep penyatuan antar wilayah dan akan berdampak pada kawasan perkotaan Padangan, Ngasem hingga Sooko. Perkembangan perkotaan ini cenderung didominasi kegiatan industri tambang SSK Kab. Bojonegoro | II - 6

dan perdagangan. Dan pusat perkembangan wilayah cluster ini adalah wilayah perkotaan Bojonegoro. b.

Konstelasi Kota Struktur Pusat Permukiman Perkotaan Wilayah Bojonegoro dalam arahan struktur

ruang wilayah Jawa Timur, adalah memfokuskan pengembangan ibukota Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat perdagangan dan jasa. Eksplorasi minyak di Padangan dan Ngasem berpotensi mendorong pembentukkan pusat permukiman baru. Pusat permukiman perkotaan di wilayah Bojonegoro yang lain mengarah ke Padangan, Kapas dan Sooko. A.2 Strategi Pengembangan Kawasan RATUBANGNEGORO a.

Hirarki Kota Kawasan Strategis Prioritas Cepu – Padangan – Kasiman ("Cepaka") mencakup

tiga kecamatan di dua kabupaten, Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora), Kecamatan Padangan dan Kasiman (Kabupaten Bojonegoro). Pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan RATUBANGNEGORO yaitu: Hirarki I

: Kota Tuban

Hirarki II

: Kota Rembang

Hirarki III

: Kota Blora, Cepu, Bojonegoro

Hirarki IV

: Kota Lasem, Kragan, Randublatung, Rengel, Kalitidu dan Jatirogo

Hirarki V

: Kota Kecamatan lainnya

b.

Konstelasi Kota Kawasan yang diprioritaskan merupakan kawasan yang bila dikembangkan akan

memberikan dampak yang luas, yaitu berkenaan dengan jumlah penduduk yang beroleh manfaat (lebih fokus, meningkatkan pendapatannya), cakupan area geografi, dan berkelanjutan. Lingkungan dalam hal ini menjadi faktor penentu, kendati tidak begitu saja dijabarkan melalui pendekatan pelestarian yang konvensional. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan didasarkan pada kelengkapan sarana dan prasarana, multiplier effect, dan cepat tumbuh suatu kawasan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kawasan Cepu – Padangan – Kasiman dan Jatirogo – Sale merupakan kawasan yang strategis untuk diprioritaskan dibandingkan dengan kawasan lainnya.  Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BOJONEGORO A.1 Struktur Ruang Kabupaten Bojonegoro Sistem pusat kegiatan dibentuk secara berhierarki di seluruh Wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi pemerataan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah di perkotaan dan perdesaan secara seimbang dan berkelanjutan, serta


mendukung terbentuknya struktur Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang direncanakan 20 tahun mendatang. -

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Perkotaan Bojonegoro. Rencana pengembangan kegiatan utama di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut:

a. Pengintegrasian kegiatan yang ada di setiap wilayah. b. Pemerataan pertumbuhan kegiatan di setiap wilayah, sehingga terbentuk keseimbangan perkembangan wilayah.

c. Peningkatan dan kejelasan fungsi dan peranan masing-masing wilayah, dalam mendukung

pengembangan

wilayah

Kabupaten

Bojonegoro

secara

keseluruhan.

d. Penempatan lokasi kegiatan utama pada lokasi yang diperkirakan akan menjadi bangkitan atau penarik pergerakan. -

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

berada di Perkotaan Dander, Sumberejo, Baureno, Ngasem, Ngraho, Padangan, Kedungadem dan Temayang. Adapun fungsi dan perannya adalah: a. Sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. b. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. -

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

berada di Perkotaan Trucuk, Kapas, Sukosewu, Malo, kalitidu, Balen, kanor, Kepohbaru, Purwosari, Margomulyo, Ngambon, Tambakrejo, Kasiman, Kedewan, Bubulan, Gondang, Sekar dan Sugihwaras. Fungsi dari masing-masing ibukota kecamatan tersebut antara lain : a) Pusat pelayanan umum, dan pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya. b) Pusat perdagangan dan jasa bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya. -

Pusat Pelayanan antar desa/kelurahan (PPL)

A2. Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Bojonegoro Pengembangan pola ruang kota diarahkan untuk mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan kapasitas optimalnya serta membatasi daerah-daerah yang mempunyai faktor pembatas pemanfaatan ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan


peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pokok-pokok arahan kebijakan pola ruang ini adalah: -

Pengelolaan kawasan lindung berupa pembatasan perluasan dan penggunaan untuk keperluan budidaya atau berbagai kegiatan yang menimbulkan penurunan fungsi lindung. Pada kawasan yang telah terjadi alih fungsi maka diperlukan pembatasan, pengembalian pada fungsi semula, penetapan jenis vegetasi yang mampu memberi perlindungan/pembatasan bagi kegiatan manusia, pembangunan sarana-sarana pendukung fungsi lindung, monitoring yang berkelanjutan serta penindakan yang tegas pada setiap pelanggaran.

-

Kawasan budidaya dikembangkan apabila memberikan manfaat:

1) Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;

2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

3) Tidak mengganggu fungsi lindung; 4) Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam; 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 6) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7) Meningkatkan kesempatan kerja; 8) Meningkatkan ekspor; 9) Meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. A3. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam merealisasikan rumusan kebijakan tersebut, dilakukan strategi sebagai berikut: Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi : a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor; b. mengembangkan lumbung desa modern; c. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan; d. mengembangkan pusat penyuluhan tani; e. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis; f.

mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor;

g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;


h. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap; i.

mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

j.

meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan

k. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat, meliputi : a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata; e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal; f.

mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan

g. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis meliputi : a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga; b. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan; c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil; d. mengembangkan kawasan industri menengah – besar; e. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual maupun komunal; f.

menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;

g. mengembangkan zona industri polutif; h. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; dan i.

mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu. Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah,

meliputi : a. meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya; b. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat; dan c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah dibagian utara dan selatan. Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan, meliputi : a. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan; SSK Kab. Bojonegoro | II - 10

b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama; c. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan d. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

2.1.1 Kesehatan Lingkungan Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan atau rumah sehat sebanyak 140.454 unit atau 42,84%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan di Kabupaten Bojonegoro masih cukup rendah. Terdapat 57,16% rumah di Kabupaten Bojonegoro yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau dengan kata lain rumah tidak layah huni. Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan tentunya menunjukkan kondisi kekumuhan di suatu lingkungan sehingga membutuhkan perbaikan kualitas rumah sederhana sehat. Kondisi jumlah rumah tangga yang mempunyai jamban adalah 218.153 KK atau 66,54% dengan kondisi jamban yang sehat adalah 49%. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban perlu ditingkatkan untuk mengurangi kebiasaan buang air besar di sembarang tempat. Pembangunan MCK umum atau MCK++ (MCK komunal desa) akan sangat membantu dalam mengurangi masalah rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses air bersih adalah 997.808 unit atau sebesar 82%. Cakupan dan akses air bersih di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari ledeng, sumur pompa tangan, sumur gali dan lainnya. Sumber air bersih yang ada di Kabupaten Bojonegoro cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun pada musim kemarau terjadi penurunan debit air. Hasil pemeriksaan laboratorium SSK Kab. Bojonegoro | II - 11

menunjukkan ada 31,4% sumber air yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya bakteri e-coli sebagai indikator bakteri patogen. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penyakit diare, oleh karena itu untuk mengkonsumsi air tersebut dibutuhkan sterilisasi misalnya direbus hingga 100oC. Tabel 2. 6 Jumlah Rumah Sehat, Akses Air Bersih Dan Jamban Per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan Kab.Bojonegoro

Rumah sehat 2.768 3.390 4.231 1.143 4.976 1.978 1.837 5.876 6.147 8.545 7.470 8.636 5.539 9.587 6.378 8.126 8.875 7.541 4.382 7.155 4.366 6.502 3.687 2.131 4.007 2.856 876 140.454

Akses air bersih 11.100 25.840 5.120 12.070 4.510 9.495 7.880 32.435 42.600 27.485 93.310 51.065 53.045 94.580 52.200 64.925 53.675 45.740 4.070 88.566 56.435 63.245 4.385 24.845 33.510 33.125 2.452 997.808

Jumlah Jamban 4.898 11.026 7.514 1.996 7.503 2.294 5.286 4.722 7.799 11.969 11.306 16.325 11.573 11.214 12.238 6.646 10.851 13.559 6.338 16.051 14.563 12.897 4.612 3.142 8.536 6.087 1.593 218.153

Sumber: Dinas Kesehatan, 2010

2.1.2 Kesehatan dan Pola Hidup Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat terlihat dari jumlah timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk dan kondisi pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebanyak 9.425 rumah atau 39,36% dari 23.947 rumah yang diamati. Angka tersebut masih cukup rendah dan menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro belum menerapkan pola hidup sehat di keluarganya masing-masing. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah kasus penyakit menular yang diakibatkan sanitasi buruk seperti diare ditemukan sebanyak 22.478 kasus dengan penderita balita sebanyak 8.338 kasus. Besarnya jumlah kasus diare yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dapat disebabkan belum diterapkannya pola hidup sehat dan penggunaan air yang kurang bersih untuk aktivitas mandi, cuci dan kakus.


Tabel 2. 7 Penyakit Akibat Sanitasi Buruk No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan

Diare Jumlah Diare Jumlah Kasus Pada balita 140 91 476 224 2.154 985 270 163 464 158 312 134 191 73 849 239 739 209 1.248 319 1.363 476 1.426 241 2.634 1.302 668 147 274 93 536 136 824 317 654 205 724 285 684 218 786 290 1.265 581 472 72 498 199 1.691 849 1.142 382 0 0

Malaria (Klinis)

Demam Berdarah

2 57 570 181 12 1010 10 1445 72 67 92 -

0 13 1 1 0 5 1 11 10 13 19 17 21 48 26 10 22 54 12 52 17 7 2 3 14 13 0

Sumber: Dinkes 2010

2.1.3 Kuantitas dan Kualitas Air Pada tahun 2010, PDAM Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan air bersih sebanyak 324 L/det untuk melayani 19.293 jiwa atau dengan cakupan pelayanan sebanyak 21,46%. Selain dari PDAM, masyarakat Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pengambilan air dari sumur, telaga dan sungai. Untuk kualitas air bersih, berdasarkan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk parameter bakteriologi dari 202 sampel diperoleh data 72% memenuhi syarat atau 28% saja yang tidak memenuhi syarat dan hasil pemeriksaan secara kimiawi dari 10 sampel diperoleh 100% yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk kualitas air minum (AMDK/DAM), berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk parameter bakteriologi dari 108 sampel diperoleh 65% yang memenuhi syarat dan 35% yang tidak memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan air minum (DAM) secara kimiawi diperoleh 100% memenuhi syarat.

2.1.4 Limbah Cair Rumah Tangga Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah mempergunakan sistem setempat (onsite system) berupa septic tank, sedangkan IPAL komunal dipakai untuk cluster industri tahu di Kelurahan Ledok Kulon


Kecamatan Bojonegoro, Desa Kabunan Kecamatan Balen, Desa Tikusan Kecamatan Kapas dan Desa Kuncen Kecamatan Padangan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki SPAL (saluran pembuangan air limbah) berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 98.575 KK atau sebesar 30,07% dengan jumlah SPAL sehat sebanyak 50.091 KK atau sebesar 50,82%. Bila pada suatu waktu septictank atau cubluk tersebut sudah penuh dengan lumpur tinja maka harus disedot dan diangkut dengan truk tinja ke IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja) untuk disempurnakan prosesnya agar tidak merusak dan mencemari lingkungan. Namun, saat ini Kabupaten Bojonegoro belum memiliki IPLT dan baru akan dibangun dalam program perluasan TPA Banjarsari pada tahun 2012. Pembuangan tinja dilayani oleh pihak swasta melalui sedot tinja, sedangkan pembuangan tinja tersebut masih belum tertampung sehingga dibuang ke badan air terbuka seperti sungai. Limbah cair rumah tangga terdiri dari grey water dan black water, perhitungan menggunakan asumsi standar pemakaian air. Perhitungan produksi air limbah dapat dilihat pada tabel 2.8. Sedangkan dalam pengelolaan grey water disalurkan melalui saluran drainase. Tabel 2. 8 Perhitungan Produksi Air Limbah Domestik (Rumah Tangga) untuk Black water dan Grey water No. 1 2

Jumlah Pemakai (jiwa)

Konsumsi Grey Water PDAM Non PDAM Black water

Pemakaian Air (lt/org/hr)

19.293 1.401.965 1.421.258

Produksi Air 3

(lt/hr) 100 60 0,5

(m /hr)

1.929.300 84.117.900 710.629

1.929,3 84.117,9 710,629

Pelayanan yang terkait dengan penanganan air limbah di Kabupaten Bojonegoro baru terbatas kepada penanganan dengan sistem komunal di beberapa lokasi industri pembuatan tahu dan sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat 13 titik lokasi MCK ++ yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, masing-masing MCK++ melayani 5 – 10 KK. Lokasi MCK++ di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2. 9 Lokasi MCK++ di Kabupaten Bojonegoro No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Desa Pomahan Kedewan Pragelan Kedungrejo Tinawun Pajeng Betet Woro Pakuwon Talok Pejambon

Lokasi MCK++ Kecamatan Baureno Kedewan Gondang Malo Malo Gondang Kepohbaru Kepohbaru Sumberrejo Kalitidu Sumberrejo

Tahun 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010


No.

Lokasi MCK++ Kecamatan Beji Kedewan Kawengan Kedewan

Tahun

Desa

12 13

2011 2011

Sumber: Dinas PU Kab. Bojonegoro, 2010

2.1.5 Limbah Padat Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Bojonegoro sudah menjangkau wilayah Kecamatan Bojonegoro dan sebagian kota kecamatan yakni Kecamatan Sumberejo dan Kaltidu. Volume sampah yang dihasilkan di Kecamatan Bojonegoro pada tahun 2009 sebanyak 190 m3/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 130 m3 atau 68,42% diangkut ke TPA yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,58% di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai. Sampah spesifik biasanya berupa sampah hasil kegiatan medis seperti kantong infus, dan jarum suntik. Sampah spesifik tersebut dilakukan pengolahan menggunakan incenerator di masing-masing rumah sakit yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Data timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dapat dilihat pada tabel 2.10 Tabel 2. 10 Timbulan Sampah No. 1 2

Timbulan Sampah Sampah rumah tangga Permukiman Sampah sejenis rumah tangga Pasar Pertokoan dan rumah makan Hotel Rumah sakit Fasilitas umum Jalan umum Industri Lain-lain

3

Volume (m /hari) 76 22 7 5 4 10 47 9 10

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011

Sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah organik dan non organik. Timbulan sampah organik lebih banyak daripada sampah non organik yaitu 150 m3/hari. Komposisi sampah dapat dilihat pada tabel 2.11. Tabel 2. 11 Komposisi Sampah No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Komposisi Sampah Sampah organik Kertas Plastik Logam/besi Kaca/gelas Karet Kain Lain-lain

3

Volume (m /hari) 150 5 13 2 2 1 1 15

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011


Pengelolaan sampah yang berasal dari pasar dikumpulkan di TPS Pasar dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke TPA. Pelayanan penyapuan atau pembersihan dilakukan oleh petugas penyapu jalan dengan target 36 ruas jalan dan trotoar serta fasilitas umum lainnya seperti alun-alun, kantor pemerintah, dan lain-lain. a. Pewadahan Pewadahan sampah yang digunakan masyarakat umumnya adalah keranjang sampah. Selain itu ada wadah yang permanen (pasang beton), semi permanen (tong sampah) dan non permanen. Pewadahan sampah rumah tangga belum melaksanakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, tetapi di tempat-tempat sarana umum telah disediakan tempat sampah sesuai dengan pemilahan jenis sampah basah dan sampah kering. b. Pengumpulan Proses pengumpulan sampah dari rumah tangga dilaksanakan oleh rayon/petugas pengambil sampah di masing-masing RT untuk dikumpulkan di TPS/TD. Proses pengumpulan sampah dari hasil penyapuan ruas jalan dan trotoar dilaksanakan oleh petugas kebrsihan pemerintah dan dikumpulkan di TPS/TD terdekat. Untuk sampah yang ada di tempat sampah yang disediakan sebagai fasilitas umum dilaksnakan dalam jangka waktu 1-2 hari. Sementara untuk ditingkat rumah tangga biasanya dilaksanakan 2-3 hari sekali. Tabel 2. 12 Data Lokasi TPS/TD Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Type I I II II II II II II II II III III III III II III III III

Ukuran 9X20 M 9X20 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 6X8 M 6X8 M 6X8 M 6X8 M 9X12 M 6X8 M 6X9 M 6X8 M

Lokasi LP WISMA INDAH PASAR BANJAREJO KUBURAN KR.PACAR KUBURAN KEMBAR PACUL KAUMAN LEDOK WETAN UTARA PASAR KOTA JL. PEMUDA BUYUDDALEM KUBURAN SUMBANG PASAR HEWAN PASAR SUKOREJO MULYOAGUNG PERUM. MOJORANU KALITIDU BTN NGUMPAK DALEM

Ket POS JAGA POS JAGA POS JAGA POS JAGA POS JAGA POS JAGA

POS JAGA

Sumber : DKP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

c. Pengangkutan Setelah sampah terkumpul di TPS/TD, selanjutnya setiap hari dilaksanakan pengambilan/pengangkutan sampah di masing-masing TPS/TD untuk selanjutnya diangkut ke TPA yang dilaksanakan oleh petugas dan armada dari DKP dimulai pukul 5 pagi s/d selesai. Kendaraan operasional pengangkutan sampah berfungsi untuk


mengangkut sampah mulai dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dari alur pengelolaan sampah hingga pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu drum truck, truck armproll, colt pick up, kendaraan bermotor roda 3, container. d. TPA Terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah + 5 Ha. TPA ini menggunakan metode control landfild yaitu pemilahan dan pelapisan sampah dengan tanah setebal 30 cm. Luas lahan TPA saat ini seluas 3,75 ha dan yang masih bisa digunakan sebesar 25%, sedangkan 75% lahan sudah mencapai ketinggian maksimum dan tidak dapat digunakan lagi. Pengembangan lahan TPA sedang dalam proses yaitu seluas 1,3 ha. TPA Banjarsari memiliki bak lindi sebanyak 2 unit dengan kedalaman 6 meter. 3700 3650 3600 Volume sampah terangkut (m3)

3550 3500 3450

Gambar 2. 4 Perkembangan Sampah terangkut ke TPA tahun 2011

2.1.6 Drainase Lingkungan Sistem drainase di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi dua yaitu drainase makro dan mikro. Sistem drainase makro merupakan sistem drainase induk atau sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran–saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Sedangkan sistem drainase mikro berupa saluran–saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan.


Daerah pelayanan sistem drainase di Kabupaten Bojonegoro belum mencakup semua wilayah. Sebagian besar sistem drainase hanya terdapat pada ruas jalan utama berupa saluran drainase tertutup yang terdapat pada kanan dan kiri jalan. Daerah yang sering mengalami genangan baik karena curah hujan yang tinggi maupun luapan Sungai Bengawan Solo adalah Kelurahan Kadipaten, Kalirejo, Karang Pacar, Ledok Kulon, Sumbang, Mulyoagung, Campurejo, Banjarejo, Ngrowo dan sebagian Sumbang (Perumda). Dalam skala kabupaten sudah terdapat sebuah masterplan penanganan masalah drainase kawasan perkotaan tahun 2003. Namun untuk wilayah Kota Bojonegoro dan bagian selatan kota sudah terdapat sistem/jaringan drainase dan penanganan banjir. Saluran drainase Kota Bojonegoro yang ada saat ini merupakan saluran dengan sistem campuran (combined system), yaitu selain sebagai pembuangan air hujan dan limpasan permukaan, saluran ini juga berfungsi sebagai saluran buangan air limbah dari rumah tangga (sanitasi) yang berupa air limbah cuci dan mandi yang dibuang melalui saluran drainase tersier yang terdapat pada masing– masing rumah tangga. Tiga Saluran Drainase Utama Kota Bojonegoro yakni : 1.

Saluran Utama Banjarejo Saluran ini bermuara di pintu air Banjarrejo, karena itu disebut saluran utama Banjarejo dengan panjang total 4.355 m. Berupa saluran buatan/ pasangan sepanjang 3.935 m, sedangkan sisanya masih berupa saluran alam (tanah). Saluran ini juga berfungsi sebagai long storage dengan dimensi lebar = 9,5 m dan tinggi = 2 m

2.

Saluran Utama Karang Pacar Karena saluran ini bermuara di pintu air Karang Pacar maka disebut saluran utama Karang Pacar Panjang, dengan panjang saluran 2.300 m dan dimensi lebar = 6 m dan tinggi = 2 m

3.

Saluran Utama Ledok Kulon Saluran Utama Ledok Kulon bermuara di pintu air Ledok Kulon. Panjang saluran 900 m, yang berupa pasangan 700 m sedangkan sisanya berupa saluran tanah dengan dimensi lebar = 4,5 m dan tinggi = 2 m Saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro selain berfungsi sebagai saluran

pembawa pada waktu musim hujan dapat berfungsi sebagai saluran pembuangan bagi daerah tangkapan hujan di bagian selatan Kota Bojonegoro sebagai berikut : a. Afvour Sukorejo ; b. Kali Cumik ; c. Saluran Sekunder Pirang ; d. Saluran Sekunder Dander ; SSK Kab. Bojonegoro | II - 18

e. Kali Pirang / Kali Kunci ; f.

Afvour Kedaton – Tikusan ; Daerah hilir dari sungai/kali tersebut diatas kesemuanya berkumpul menjadi

satu di afvour Kedungbanteng kemudian bermuara ke Sungai Bengawan Solo melalui Pintu air Kalirejo dan Pintu Air Semanding. Afvour Kali Grogolan yang langsung bermuara di sungai Bengawan Solo di Desa Jetak. Dari semua saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro ini mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya banjir, jika tidak ada rekayasa enginering terhadap saluran tersebut maka penanggulangan banjir di Bojonegoro sulit tercapai.

2.1.7 Limbah Industri Industri yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 20.977 unit usaha dengan kategori industri kimia, agro dan hasil hutan, 1.956 unit industri logam, mesin elektro dan aneka industri. Dimana jenis usaha yang paling banyak berkembang adalah industri kimia, agro dan hasil hutan. Industri-industri tersebut tidak semua menghasilkan air limbah. Air limbah yang dihasilkan oleh beberapa industri belum ada pendataan sehingga tidak dapat diketahui pengelolaannya. Saat ini industri yang sudah berijin hanya Exxon Mobile dengan standar pengolahan air limbah secara nasional. Air limbah dari industri rokok yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat dimanfaatkan oleh industri rokok yang lebih kecil.

2.1.8 Limbah Medis Di Kabupaten Bojonegoro terdapat tiga rumah sakit daerah yaitu RSUD Sosodoro Djatikusumo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan, dan lima rumah sakit swasta. Selain itu juga terdapat 26 Puskesmas, 68 Puskesmas Pembantu, 10 Puskesmas Perawatan dan 8 klinik bersalin. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Sarana pengolahan air limbah yaitu incenerator dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) Untuk menangani limbah medis, RSUD Sosodoro Djatikusumo yang telah memiliki incinerator yang mulai dioperasikan pada tahun 1992. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh limbah tersebut.

2.2

VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN BOJONEGORO

2.2.1 Visi Konsep awal penyusunan kerangka kerja strategi sanitasi kota dengan menyusun visi & misi sanitasi yang tidak keluar dari koridor visi & misi Kabupaten Bojonegoro. Adapun visi dan misi Kabupaten Bojonegoro yaitu:


Visi Kabupaten Bojonegoro

Visi Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Madani dan Berdaya Saing

Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Bersih, Sehat dan Mandiri

Visi Sanitasi Kabupaten Bojonegoro tersebut memiliki makna bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki kemampuan untuk bangkit dan berdaya memanfaatkan potensi yang ada dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta mampu mengelola lingkungan tersebut secara mandiri.

2.2.2 Misi Visi sanitasi Kabupaten Bojonegoro selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi yang telah ditetapkan untuk dapat mengidentifikasi arah kerangka kerja SSK.

Misi Kabupaten Bojonegoro 1. Meningkatkan keshalehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan secara murni dan konsekuen; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan; 4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Misi Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Meningkatkan akses sanitasi dasar

Mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan sanitasi dasar

Dalam misi Kabupaten Bojonegoro terdapat nilai-nilai yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pembangunan sanitasi melalui: 

Nilai-nilai keagamaan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Dari nilai tersebut masyarakat beragama dituntut untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan adalah sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.




Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

secara

merata

dan

berkeadilan

mencakup

meningkatkan

lingkungan hidup untuk mensejahterakan masyarakat.

2.3

KEBIJAKAN UMUM DAN ARAH STRATEGI SANITASI Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan sektor sanitasi mengacu kepada arah kebijakan umum dan strategi pembangunan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

2.3.1 Kebijakan Umum Terkait Sanitasi a.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan yang memiliki kesamaptaan jasmani dan rohani

b.

Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari

2.3.2 Arah Strategi Pembangunan Sanitasi 1. Kebijakan dalam urusan kesehatan diarahkan pada program pengembangan lingkungan sehat yaitu peningkatan promosi higienis dan sanitasi lingkungan; penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; 2. Kebijakan dalam urusan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yaitu penerapan perijinan dan peningkatan pengawasan terhadap industri pengolahan limbah cair; 3. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi yaitu perencanaan dan penetapan sistem penyediaan dan penggunaan air untuk pertanian, industri dan air bersih; 4. Kebijakan dalam urusan perumahan diarahkan pada penyehatan lingkungan permukiman yaitu peningkatan pengelolaan sanitasi lingkungan; 5. Kebijakan dalam urusan perumahan diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan air bersih yaitu penyediaan air bersih bagi penduduk perkotaan dan perdesaan; perluasan jaringan distribusi air bersih perpipaan baik di perkotaan maupun di perdesaan; pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (HIPPAM); 6. Kebijakan dalam urusan perumahan diarahkan pada pengelolaan kebersihan dan pertamanan yaitu peningkatan manajemen pengelolaan sampah; 7. Kebijakan dalam urusan perumahan diarahkan pada pengembangan dan pemeliharaan drainase kota yaitu pembangunan dan normalisasi jaringan drainase


kota; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase kota; pemantapan mekanisme kerja pengelolaan dan pemeliharaan drainase kota.

2.4 TUJUAN, SASARAN SANITASI DAN ARAHAN PENTAHAPAN PENCAPAIAN 2.4.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 – 2013 dari RPJMD Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kota yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Bojonegoro.

a. Tujuan Pengelolaan Lingkungan 1. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bojonegoro melalui pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih untuk mendukung pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan. 3. Mengefektifkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 4. Meningkatkan kualitas permukiman prasarana wilayah yang layak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

b. Sasaran Sektor Sanitasi 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan sektor sanitasi skala kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya cakupan layanan sektor sanitasi melalui peningkatan sarana prasarana sanitasi yang memadai. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan. 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air bersih melalui peningkatan suplai dan sarana prasarana air bersih. 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

6. Terciptanya situasi yang kondusif untuk koordinasi dan integrasi kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bojonegoro.

2.4.2 Arahan Pentahapan Pencapaian Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan: 1. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Bojonegoro dalam jangka panjang 2. Kepadatan penduduk Kabupaten Bojonegoro


3. Kawasan beresiko sanitasi 4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) Pencapaian pembangunan sanitasi sektor sanitasi di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti tabel 2.13 Tabel 2. 13 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sanitasi No. 1

2

Jenis Pelayanan Dasar 1 2 Prioritas utama penyediaan Sumber daya air Air untuk Kebutuhan Masyarakat Cluster Pelayanan Sangat Buruk Buruk Air Minum Sedang Baik Sangat Baik Air limbah permukiman

3

Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)

Pengelolaan sampah

Drainase

Standar Pelayanan Minimal Indikator Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Tahun Nilai 100% 40% 50% 70% 80% 100%

2014

2014

60%

2014

5%

2014

20%

2014

70%

2014

50%

2014

Sumber: Permen PU No 24 Tahun 2010

Arahan pentahapan pembangunan sanitasi disesuaikan dengan arahan pentahapan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh. Berdasarkan arahan pembangunan Kabupaten maka penetapan pentahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012–2016 merupakan pentahapan pencapaian sasaran pembangunan secara bertahap dengan perkembangan linier yang tetap mengacu pada kebijakan pengelolaan belanja daerah dengan menitik beratkan alokasi pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pencapaian sasaran pembangunan setiap tahun mengalami kenaikan secara bertahap atau merata sepanjang tahun dengan tetap memperhatikan kinerja sektor sanitasi pemerintah kabupaten. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site). Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan.


Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten

dalam merencanakan pengembangan jangka

panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Bojonegoro. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Diperkirakan sampai dengan tahap perencanaan jangka panjang, system ini akan tetap digunakan. Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, Padangan, Trucuk, Malo, Kalitidu, Ngasem, Kedungadem, Purwosari, dan Kasiman.



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dilakukan dengan programprogram pemicuan (CLTS) dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka pemilihan systemnya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Sistem komunal ini masih bisa digunakan sampai dengan jangka panjang. Zona ini mencakup sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.



Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko

tinggi karena merupakan

kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka pendek masih bisa menggunakan system on site berbasis rumah tangga, dalam jangka menengah harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site), dan dalam jangka panjang dengan offsite terpusat. Zona ini mencakup Kelurahan Karangpacar, Kauman dan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro.


Gambar 2. 5 Peta Zonasi Sistem Air Limbah


1. Sub sektor Air limbah Domestik Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Non Domistik meliputi: 1) Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), 2) Pembangunan IPAL industri terpusat pada kelompok wilayah 3) Penerapan secara ketat effluent standard air limbah sesuai Peraturan dan Baku Mutu; 4) Penerapan secara ketat effluent standard air buangan domestik sesuai Peraturan dan Baku Mutu; 5) Peningkatan sarana dan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan pengelolaan air limbah; 6) Pemisahan saluran limbah dengan drainase; 7) Pembangunan IPAL; 8) Pembangunan IPAL setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran; 9) Penyusunan Studi Penentuan lokasi dan kelayakan lokasi tempat pengelolaan limbah B3 lain apabila lokasi-lokasi yang ada tidak layak secara teknis maupun social-ekonomi. Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik, meliputi: 1) Revitalisasi IPLT; 2) Pembangunan jamban umum dan MCK Daerah pedesaan dan daerah padat penduduk 3) Studi dan pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site; 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun MCK Pribadi dan umum; 5) Memperketat ijin pembangunan kawasan permukiman baru yang wajib memiliki sistem penyaluran air limbah domestik. 6) Pengembangan penyaluran limbah domestik dengan sistem setempat (on site system) 7) Peningkatan pelayanan melalui penambahan sarana MCK dan sarana peyedotan tinja; 8) Pengetatan pembangunan IPAL individual. 2. Sub sektor Persampahan Sistem pelayanan persampahan di Kabupaten Bojonegoro akan diperluas ke sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Trucuk, Margomulyo, Kedewan, Padangan, Ngasem, Dander, Gondang, Kanor dan Kedungadem. Dari sembilan kecamatan tersebut, baru Kecamatan Trucuk yang mendapatkan pelayanan persampahan yaitu


Kecamatan Kapas, Bojonegoro dan Kecamatan Trucuk sebesar 68,42% dari jumlah timbulan sampah di kawasan perkotaan Kecamatan Bojonegoro. Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dan sebagainya) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Bojonegoro terdapat 3 (tiga) zona yang diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Zona ini mencakup sebagian besar wilayah di Kabupaten Bojonegoro.



Zona 2, merupakan area yang dalam jangka waktu menengah (medium term action) harus terlayani dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Zona ini mencakup Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, Padangan, Trucuk, Kalitidu, Ngasem, Kedungadem, Purwosari dan Kasiman.



Zona 3, merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) karena itu harus terlayani penuh 100% (full coverage) yang harus diatasi dengan pilihan system langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek. Zona ini mencakup wilayah perkotaan atau IKK (Ibu Kota Kecamatan) di Kabupaten Bojonegoro.


Gambar 2. 6 Peta Zonasi Sistem Persampahan


Secara prinsip dalam pengelolaan persampahan dilakukan melalui sistem : a) Pengurangan sampah; dan b) Penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a) Pembatasan timbulan sampah; b) Pendauran ulang sampah; dan/atau c) Pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bojonegoro dibedakan berdasarkan perwilayahan. a. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Adapun arahan pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman dan sistem aktivitas pada sentra-sentra produksi melalui kebijakan pengembangan prasarana lingkungan. 2) Mengembangkan prasarana lingkungan dengan cara: a) Pengembangan TPA untuk melayani kawasan perkotaan. b) Pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem terpadu. c) Pengelolaan limbah industri dan pertambangan dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Pengadaan alternatif TPA baru, melalui pertimbangan kriteria: a) Kondisi geologi (Tidak berlokasi di zona holocene fault; serta Tidak boleh di zona bahaya geologi); SSK Kab. Bojonegoro | II - 29

b) Kondisi hidrogeologi (Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 m; Tidak boleh keluasan tanah lebih besar 10- 6cm/det;Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran; serta Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus diadakan masukkan teknologi); c) Kemiringan zona harus kurang dari 20 %; d) Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1500 meter untuk jenis lain; serta e) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun. 3) Mengoptimalkan TPS (Tempat Pemrossesan Sementara) dan TPST (TPS Terpadu) pada bagian-bagian lingkungan di masingmasing kecamatan, guna mengurangi beban TPA Regional, mengoptimalkan pemrosessan sampah mendekati sumbernya, serta mengurangi proses angkut sampah yang beresiko limbah. 4) Mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya pengubahan bentuk dan karakteristiknya menjadi kompos (pupuk organik) skala kecil, pengubahan

sampah

menjadi

biogas,

ataupun

pemanfaatan

sampah

kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material, menyesuaikan kondisi keterbatasan lahan yang ada. 5) Pengembangan

pengawasan

terhadap

pengelolaan

limbah

industri

dan

pertambangan. 6) Penegakan hukum yang tegas bagi pengelolaan limbah industri dan pertambangan yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa kriteria pengembangan TPA di wilayah Kabupaten Bojonegoro diatas, maka arahan lokasi TPA adalah sebagai berikut: 1) TPA Trucuk, yang melayani Kecamatan Kapas, Bojonegoro dan Kecamatan Trucuk. 2) TPA

Margomulyo,

yang

melayani

Kecamatan

Tambakrejo,

Ngraho

dan

Margomulyo. 3) TPA Kedewan, yang melayani beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Kedewan dan Malo. 4) TPA Padangan, yang melayani Kecamatan Padangan, Kasiman dan Purwosari. 5) TPA Ngasem, yang melayani Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon. 6) TPA Dander, yang melayani Kecamatan Dander dan melayani beberapa kecamatan, antara lain Bubulan, Sukosewu dan Temayang. SSK Kab. Bojonegoro | II - 30

7) TPA Gondang, yang melayani Kecamatan Gondang dan melayani Kecamatan Sekar. 8) TPA Kanor, yang melyani Kecamatan Kanor, Balen, Sumberejo dan Baureno. 9) TPA

Kedungadem,

yang

melayani

Kecamatan

Kedungadem,

Kecamatan

Kepohbaru dan Kecamatan Sugihwaras. Adapun rencana pengembangan Sistem Persampahan di kawasan perkotaan meliputi: 1) Penyusunan studi kelayakan lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) 2) Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) diarahkan untuk dilakukan dengan sistem sanitary landfill (lahan urug terkendali); 3) Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) diarahkan untuk dilakukan dengan sistem sanitary landfill (lahan urug terkendali); 4) Penentuan lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) 5) Pengembangan sistem pengelolaan sampah; 6) Pengembangan pengelolaan sampah dengan konsep minimisasi, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemanfaatan kembali dengan menekankan pada program pengomposan, daur ulang, dan waste to energy; 7) Penataan FPS dan eks-FPS Sampah; 8) Penyusunan studi penentuan lokasi dan kelayakan lokasi FPS alternative apabila lokasi-lokasi FPS di atas tidak layak secara teknis maupun sosialekonomi; b.

Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perdesaan Mengingat kawasan perdesaan kecenderungannya masih tersedia cukup luas

lahan pekarangan dan sampah organik cenderung lebih dominan maka arahan rencana pengelolaan sampah di kawasan perdesaan Wilayah Kabupaten Bojonegoro antara lain meliputi: 1. Mengoptimalkan upaya untuk penanganan yaitu dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, serta pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 2. Mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya pengubahan menjadi kompos (pupuk organik) sksla sedang, pengubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material; SSK Kab. Bojonegoro | II - 31

3. Mengurangi pengolahan sampah dengan metode pembakaran. 3.

Sub sektor Drainase Lingkungan Daerah-daerah yang terlayani drainase perkotaan hanya daerah yang terletak

pada Kecamatan Bojonegoro. Sistem drainase yang ada di kecamatan tersebut mengalami permasalahan yang disebabkan antara lain topografi yang rendah (terutama daerah utara), banyaknya alih fungsi lahan pada sempadan sungai, ukuran saluran drainase yang kurang sesuai dengan debit air, masih bercampurnya drainase dengan irigasi, perilaku masyarakat terhadap saluran drainase. Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa/kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat risiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat risiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup sebagian besar wilayah di Kabupaten Bojonegoro.



Zona 2, merupakan area dengan tingkat risiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang. Wilayah Kabupaten Bojonegoro tidak tercakup dalam zona ini.



Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka pendek, mencakup Kecamatan Bojonegoro.


Gambar 2. 7 Persebaran TPS dan TPA di Kabupaten Bojonegoro SSK Kab. Bojonegoro | II - 33

Gambar 2. 8 Peta Zonasi Sistem Drainase Lingkungan


Sistem drainase kota Bojonegoro terbagi 2 yakni drainase dalam kota dan drainase selatan kota Bojonegoro. 1)

Drainase Dalam Kota Bojonegoro : Letak kota Bojonegoro yang berada di dekat sepanjang Sungai Bengawan Solo

tersebut mempunyai kemiringan hampir rata yaitu 0 – 8% serta terletak di dataran rendah yaitu pada elevasi SHVP +12-15M diatas permukaan laut, dimusim penghujan elevasi muka air Bengawan Solo seringkali lebih tinggi dari elevasi kota Bojonegoro dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya banjir akibat luapan tersebut karena sistem drainase yang ada topografi serta kemampuan pompa yang terbatas. Wilayah perkotaan Bojonegoro, sudah terdapat sistem saluran drainase. Saluran drainase yang ada di Kabupaten Bojonegoro merupakan saluran drainase yang terletak di tepi kanan kiri sepanjang jalan, yang merupakan saluran tertutup dimana pada bagian atasnya difungsikan untuk trotoar. Sebagian besar sistem drainase hanya pada ruas jalan utama, berupa saluran drainase tertutup yang terdapat pada kanan dan kiri jalan. Pada musim hujan sering dijumpai genangan air pada ruas jalan utama, hal ini dikarenakan sistem drainase tertutup yang terdapat di kota Bojonegoro tidak dapat menampung aliran air yang terlalu besar sehingga mengakibatkan sebagian air meluap dan menggenangi jalan. Daerah rawan banjir yang disebabkan aliran sungai Bengawan Solo yang meluap. Sistem jaringan drainase yang ada di Kota Bojonegoro mempunyai beberapa sub sistem yang muaranya di tiga tempat pada sungai Bengawan Solo yakni Pompa air Banjarejo, Pompa air Karang Pacar dan Pompa Air Ledok Kulon, serta pintu Air/saluran untuk pembuangan di

bagian timur kota/hilir dibuang melalui pintu air

Kalirejo dan Semanding. Ada tiga saluran drainase dalam kota Bojonegoro yakni : a. Saluran Utama Banjarejo 4.355 m yang juga berfungsi sebagai long storage dengan dimensi b = 8 m dan h = 2 m. b. Saluran utama Karang Pacar. Panjang saluran 2300 m berupa pasangan. Dimensi b = 5 m dan h = 1,5 m. c.

Saluran Utama Ledok Kulon. Panjang saluran 900 m, dimensi b = 1 – 1,5 m dan h = 1 – 1,5 m. Disamping itu ada saluran drainase cabang, saluran ini sebagian besar di

sebelah kiri kanan jalan kota Bojonegoro yang kondisinya berupa pasangan batu, ada yang terbuka dan tertutup dan ada pula kondisinya masih saluran tanah, bahkan ada yang belum ada saluran. Bentuk saluran drainase cabang ini bervariasi ada yang berbentuk persegi, trapisium dengan lebar dasar b = 0,40 – 1.00 m dan h = 0,50 – 1.00 SSK Kab. Bojonegoro | II - 35

m. Adapun kondisi saluran drainase cabang di beberapa tempat di kota Bojonegoro dapat dilihat pada lampiran buku ini. Hal yang perlu dicermati bahwa mengingat kemiringan lahan yang cukup datar kurang dari 8% mengakibatkan kecepatan air menjadi cukup lambat akan berpengaruh terhadap tingkat sedimentasi sehingga kegiatan pemeliharan/normalisasi saluran perlu mendapat perhatian ekstra. 2) Drainase Selatan Kota Bojonegoro : Sistem drainase yang ada di selatan kota Bojonegoro sebagian besar merupakan saluran drainase alami kecuali pada afvour Sukorejo yang lewat kota Bojonegoro merupakan saluran memakai pasangan batukali dan sudetan Semanding yang merupakan saliran buatan berupa saluran terbuka tanpa pasangan. Saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro selain berfungsi sebagai saluran pembawa pada waktu musim hujan dapat berfungsi sebagai saluran pembuagan bagi daerah tangkapan hujan di bagian selatan Kota Bojonegoro sebagai berikut : a. Afvour Sukorejo ; b. Kali Cumik ; c. Saluran Sekunder Pirang ; d. Saluran Sekunder Dander ; e. Kali Pirang / Kali Kunci ; f.

Afvour Kedaton – Tikusan ; Daerah hilir dari sungai / kali tersebut diatas kesemuanya berkumpul menjadi

satu di afvour Kedungbanteng kemudian bermuara ke Sungai Bengawan Solo melalui Pintu air Kalirejo dan Pintu Air Semanding. -

Ada 1 lagi afvour Kali Grogolan yang langsung bermuara di sungai Bengawan Solo di Desa Jetak. Dari semua saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro ini mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya banjir, jika tidak ada rekayasa enginering terhadap saluran tersebut maka penanggulangan banjir di Bojonegoro sulit tercapai. 4. Sektor Air Bersih Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum dilakukan

melalui a. Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air yang ada, khususnya memprioritaskan supply untuk daerah miskin dan terpencil/terisolasi dengan penekanan pada pengelolaan yang murah dan terjangkau; b. Perlindungan sumber-sumber air baku, eksplorasi sumber-sumber air baku baru, pengembangan jaringan distribusi air minum dan pembangunan tempat-tempat pengelolaan atau penampungan air minum. SSK Kab. Bojonegoro | II - 36

c. Pemanfaatan air tanah secara lebih proporsional dan berkelanjutan sebagai air baku untuk keperluan industri, air minum, dan air minum secara lebih ketat dengan kewajiban mendasari pertimbangan teknis pengendalian pengambilan per zona dan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait yang berwenang d. Peningkaatan peran serta masyarakat termasuk keberadaan HIPPAM dan WSLIC ( Water Sanitation Low Income Community) e. Pengembangan sumber –sumber air baku melalui analisis geolistrik pada cekungan air tanah yang ada, guna meningkatan cakupan pelayanan air minum.


B A B I I ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

Recommend Documents