BAB I
SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL
A. P e n d a h u l u a n
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. ( UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 angka 1 dan 2 ). Jadi pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kearah yang dikehendaki. Benjamin S. Bloom menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kawasan yaitu kawasan kognitif, afektif dan psikomotor. Kawasan kognitif meliputi pengenalan dan pemahaman terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan ketrampilan berfikir. Kawasan kognitif ini dibagi menjadi 6 jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan afektif merupakan sikap atau tingkah laku terhadap ilmu yang diperoleh berdasarkan kognitif. Kawasan psikomotor adalah ketrampilan mengolah kasus – kasus yang dihadapi dengan cara, ada 7 jenjang yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, kegiatan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreatifitas ( diringkas dari Suparman 2001 : 78 – 89 ).
Melalui
Pendidikan
Kewarganegaraan,
warga
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia diharapkan mampu menganalisis, dan menjawab masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten cita – cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. ( Bakry 2008 : 11 )
Jadi tujuan mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk : memupuk kesadaran kewajiban asasi dalam usaha pembelaan negara dengan prilaku cinta tanah airserta usaha pertahanan keamanan negara dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berpola pikir komprenhensif integral. Dengan demikian bukti keberhasilan dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan adalah berupa sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap dimaksud yaitu :
Beriman – bertaqwa pada Tuhan YME
Menghayati nilai – nilai Pancasila
Berbudi luhur, disiplin dalam masyarakat
Rasional, Dinamis, Sadar akan hak dan kewajiban sebagai WNI
Profesional yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara
Aktif memanfaatkan IPTEK
1. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan
dasar
atau
landasan
Proklamasi
bangsa
Indonesia
bertekad
mengupayakan pencapaian cita-cita nasional dan tujuan nasional yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 yang dsahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu kepada seluruh warga negara perlu dibekali bela negara dalam rangka upaya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara. Kemampuan itu harus secara dini diberikan kepada warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ketangguhan ideologi bangsa harus didukung oleh pengamalannya. Bela negara yang dimaksud adalah tekad, sikap semangat dan tindakan seluruh warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang harus diberikan kepada peserta didik dalam bentuk mata kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan” ( Bakry 2008 : 1 – 2 ). Pendidikan
Kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran
berbangsa dan bernegara serta berjiwa demokratis yang berkeadaban. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan berlandaskan :
ӿ
YURIDIS yaitu :
a. Pembukaan UUD 1945 1) Alinia 2 yaitu cita-cita mengisi kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2) Alinia 4 yaitu khusus tentang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Batang tubuh UUD 1945 1) Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan dan 2)
Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta
3)
Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
c. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 1) Pasal 9 ayat (1)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraanpertahanan negara.
ayat(2)
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui : a. Pendidikan kewarganegaraan; b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
ayat(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganwegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian
sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.
2) Penjelasan Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 Ayat (1) Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Persatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ayat (2) huruf a Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. huruf c Cukup jelas huruf d Yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yg mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Ayat (3) Cukup jelas
d. UU No. 20 Tahun 2003Tentang sistem pendidikan nasional 1) Pasal 2 : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Pasal 37 ayat (1) : Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : (antara lain dari 10 ) a. Pendidikan agama b. Pendidikan kewarganegaraan,dan c. Bahasa
3) Penjelasan pasal 37 : Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. ӿ
HISTORIS yaitu :
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskaan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip ( lima sila ) yang kemudian diberi nama Pancasila. ( Kailan 2008 : 12 ) Jadi kita tarik suatu rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga merdeka pada 17 Agustus 1945, mulai perjuangan negara zaman kerajaan yang silih berganti dan saling serang dengan menghalalkan segala cara demi kekuasaan kelompok, sehingga pada masa ini belum terjalin kehidupan yang damai antar kerajaan, siapa yang kuat itu yang berkuasa dan siap untuk menindas kerajaan yang lemah. Namun tercatat dalam sejarah dimana Sriwijaya dan Majapahit telah berhasil menyatukan Nusantara dibawah kekuasaannya. Perkembangan abad 15 sampai abad 19 Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa, keberhasilan penjajah Eropa di Indonesia adalah diawali dengan perikatan perdagangan, kemudian melakukan politik pecah belah, hampir disetiap kerajaan yang ada di Indonesia diadu domba penjajah, sayangnya bangsa Indonesia waktu itu mudah diadu domb hanya dengan janji dukungan kekuatan bila berhasil merebut tahta antar keluarga raja. Pada abad 20 barulah muncul perlawanan terhadap penjajah yang bersifat nasional, yang diawali oleh perkumpulan Budi Utomo pada tanggal 20 mei 1908, setelah merdeka maka tanggal 20 Mei tersebut ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia berikutnya adalah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai kelanjutan perjuangan Budi Utomo. Dimana makna dari sumpah pemuda tersebut adalah keinginan yang tidak terbendung para pemuda waktu itu untuk merdeka secepatnya, walaupun ketepatan waktunya merdeka masih perlu di perjuangkan lebih keras lagi. Berkat
perjuangan para pemuda yang tidak kenal menyerah dari waktu ke waktu, dan didukung dengan kondisi dunia Internasional, dimana keberhasilan pasukan sekutu mengalahkan pasukan Jepang di asia, sehingga membuat Jepang bertekuk lutut pada Sekutu, disaat sekutu belum menerima pelimpahan kekuasaan terhadap wilayah Indonesia secara resmi dari pasukan Jepang, maka dalam
waktu
yang
sempit
itu
Indonesia
ambil
kesempatan
untuk
memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agutus 1945 tanpa restu Jepang maupun sekutu, tentunya dengan segala resiko harus siap untuk dihadapi. ӿ
FILOSOFIS yaitu :
Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tecantum dalam alinia ke 4 pembukaan UUD 1945 dengan maksud, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual melalui penghayatan nilai- nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan kekuatan penentu dalam pembangunan karakter bangsa ( semangat kebangsaan ). Jadi untuk membangun semangat kebangsaan tersebut adalah dengan menghargai nilai-nilai keadilan sosial, cinta tanah air, demokrasi, kemanusiaan, taat hukum, kemampuan bela negara. ӿ
SOSIOLOGIS yaitu :
Dimana kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia punya ragam budaya, dengan keragaman budaya tersebut kita pakai sebagai alat pemersatu bangsa yang beragam budaya, bukan sebaliknya (memecah belah bangsa). Jadi pemberdayaan budaya yang beragam tersebut merupakan potensi kekuatan bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam mempertahankan dan membangun bangsa dan negara. Harus kita akui bahwa bagaimanapun juga keragaman budaya harus kita hormati, tidak mungkin budaya dipaksakan untuk di seragamkan, keragaman budaya itulah dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia, sehingga perlu diciptakan persatuan dalam keragaman budaya dan perlu dibina dan ditingkatkan terus menerus ( Bhineka Tunggal Ika ).
B. Masa Penjajahan Asing Sebelum Indonesia merdeka, maka wilayah Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa lain ( tahun 1511 – 1949 ) yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan terakhir Jepang.
1. PORTUGIS Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dan pemerintahan Orang portugis datang ke Indonesia awalnya karena faktor ekonomi, faktor agama dan faktor petualang. Rombongan portugis datang kedaerah timur dipimpin oleh Vasco de Gama. Sampai di kalikut India dan menjumpai pedagang-pedagang Arab kemudian menghancurkannya (karena dendam masa lalu di Eropa terhadap pasukan Arab yang menyerbu Eropa). Tahun 1509 mendirikan benteng pertahanan di Goa (India). Pada tahun 1511 dibawah pimpinan Laksamana d’Albuquerque menyerang Malaka yang diperintah oleh Sultan Mahmud Syah. Selanjutnya (tahun 1511) pasukan portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. Di Maluku mereka menguasai pembelian rempah-rempah dengan sistem monopoli. Akhirnya portugis masuk pula ke Jawa Barat tepatnya pelabuhan diwilayah kerajaan Pajajaran yaitu Sunda Kelapa tahun 1527 namun dapat dipatahkan oleh Fatahillah yaitu seorang panglima demak yang berasal dari aceh, daerah ini oleh Fatahillah di beri nama Jayakarta.
2. SPANYOL Pada tahun 1521 Spanyol tiba pula di maluku melalui Philipina. Spanyol ini tidak lama di maluku karena terjadinya peperangan antara Portugis dan Spanyol. Dan perselisihan ini diakhiri dengan perjanjian Saragosa – Spanyol. Isi perjanjian tersebut ialah portugis menguasai maluku dan Spanyol menguasai Philipina.
3. BELANDA ( VOC ) Pada tahun 1596 Belanda mendarat di banten dibawah pimpinan Cornelis de Hautman. Degan adanya pertentangan Portugis dan Spanyol dengan bangsa Indonesia waktu itu maka Belanda memihak pada Indonesia dan berhasil mengusir Portugis dari banten tahun 1602. Untuk antisipasi persaingan dengan Portugis dan Spanyol, maka staten General di Belanda memberi wewenang
penuh kepada VOC untuk bertindak di daerah jajahan seperti layaknya satu Negara, wewenang ini dituangkan dalam piagam ( hak Oktroi ) tanggal 20 maret 1602, yaitu meliputi : ( Wikipedia )
1. Memelihara angkatan perang 2. Memaklumkan perang dan mengadakan peedamaian 3. Merebut dan menduduki daerah asing diluar Belanda 4. Memerintah didaerah tersebut 5. Menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri 6. Memungut pajakdidaerah yang dikuasai VOC.
Degan berhasilnya Portugis diusir dari Banten Belanda maka sebagai imbalannya pada tahun 1603 Sultan Banten mengizinkan Belanda mendirikan kantor serikat dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie disingkat VOC di Banten. Semasa jan Pieterzoon Coen menjadi Gub. Jenderal VOC (1619 – 1623 ) kantor VOC di Banten dipindahkannya ke jayakarta, karena tidak tahan dengan gangguan orang Banten. Kota jayakarta di hancurkannya dan tanggal 30 Mei 1619 didirikan kota Batavia diatas bekas kota Jayakarta. Bisnis VOC dilakukan dengan taktik monopoli terhadap hasil rempah – rempah di Indonesia. Bila tidak mau menjual kepada VOC akan dikenakan sanksi hukuman mati bagi pelanggarnya. Namun pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena banyak hutang, kebetulan Perancis di bawah Napoleon masuk pula ke Belanda.
4. PERANCIS Pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena banyak hutang dan disamping itu Belanda dijajah pula oleh Perancis dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte, sehingga daerah jajahan belanda turut diambil alih dan di Indonesia Napoleon menunjuk GJ Peter Gerardus (1800 – 1801 ), GJ J Siberg (1801 – 1805 ) GJ A H Wiese (1805 – 1808 ), GJ HW Daendels ( 1808 – 1811 ) dan GJ JW Janssens ( 1811 – 1811 ).
Yang paling berhasil memimpin Indonesia adalah Gub. Jen. Herman Williem Daendels ( 1808 – 1811 ). salah satu karyanya adalah pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan dan istana Bogor. Daedels memerintah terkenal kejam dan kemudian tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke Belanda dan Napoleon menunjuk Yansens sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia ( 1811 ). Gubernur Jendral Yansens memerintah dalam waktu yang sangat singkat karena Inggris masuk pula ke Indonesia dan mengalahkan Belanda.
5. INGGRIS Setelah Inggris berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia tahun 1811 semasa pemrintahan Gub. Jen. Yansens,maka Inggris mengangkat Thomas S Rafles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia ( 1811 – 1816 ). Kekuasaan Inggris berakhir di Indonesia atas dasar perjanjian konvensi London 1814 antara Inggris dengan Belanda. Dan menyerahkan wilayah dilakukan pada tahun 1816.
6. PEMERINTAH BELANDA Pada tahun 1813 Perancis runtuh dibawah kepemimpinan Napoleon karena adanya perebutan kekuasaan di Perancis sehingga Napoleon ditangkap oleh lawan politiknya dan di asingkan ke pulau Elba. Akibatnya Perancis mundur dari Belanda, selanjutnya diam – diam Belanda dengan Inggris membuat perjanjian yang dikenal dengan konvensi London 1814. Isi perjanjian tersebut yaitu :
a. Indonesia dikembalikan pada Belanda b. Saylon, Kaap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris ( bekas jajahan Belanda) c. Chocin ( dipantai malabar ) diambil inggris d. Bangka diserahkan pada Belanda.
Dengan berkuasanya kembali Belanda secara resmi tahun 1816 di Indonesia atas dasar perjanjian konvensi London tahun 1814, maka Indonesia di beri nama Belanda ini secara pisik berakhir tanggal 9 Maret 1942 karena kalah perang dengan jepang, yaitu ditandai dengan menyerahnya Gub. Jen. Tjarda SS dan panglima tertinggi AD sekutu di Jawa Jend. Ter Poorten kepada pasukan jepang di kali jati. Namun secara hukum pemerintah Hindia Belanda berakhir tanggal 27 Desember 1949 atas dasar KMB yaitu Belanda mengakui secara resmi negara
Indonesia di bawah konstitusi RIS dengan syarat RIS harus bayar hutang Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda semenjak Hindia Belanda lari ke Australia dan kembali ke Indonesia ditambah dengan biaya perang Belanda dengan Indonesia ( agresi I dan agresi II ) sebesar
$ 4,8 Milyar,hal ni lunas tahun
2003.
7. JEPANG
Jepang masuk Indonesia di awali dengan penyerbuan Jepang ke Pearl Harbour ( Hawai ) tanggal 8 Desember 1941. Pada tanggal 9 Maret 1942 Panglima Tertinggi A D sekutu di Jawa Jend.Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Hinda Belanda Mr. A W L Tjarda S.S.menyerah pada Balatentara Jepang di kalijati Bandung.
Apapun alasannya Jepang masuk Indonesia dimata bangsa Indoesia tetap sebagai penjajah walaupun ada untung ruginya bagi banga Indonesia. Penjajahan Jepang ini berakhir pada 15 Agustus 1945, bertepatan menyerahnya Jepang pada psukan Sekutu (pengumuman Tehno Heika di radio). Resminya Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri. Dengan demikian berakhir pula perang dunia II khususnya di Asia Pasifik. Sedangkan di Eropa suah selesai lebih awal.
C. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1. Cultur Stelsel ( 1830 – 1870 ) Sepeninggal VOC pemerintah Hindia Belanda semakin kesulitan dibidang financial, apalagi adanya peperangan dengan Diponegoro ( 1825 – 1830 ) yang merugikan Hindia Belanda sebesar 20 juta gulden dan kehilangan 15.000 tentara. Untuk menanggulangi krisis ekonomi ini, maka Gub. Jen. Graaf Van Den Bosch (1830 – 1833) dapat izin khusus dari Belandauntuk melaksanakan cultur stelsel (sistem tanam paksa). Dengan tujuan utama untuk mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong atau menutupi defisit anggaran pemerintah penjajah. Aturan yang ditetapkan oleh Van Den Bosch adalah :
20 % tanah desa wajib ditanami komoditi ekspor ( kopi, tebu, nila, lada, pala ) dan hasilnya harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Penduduk desa yang tidak punya tanah wajib bekerja 75 hari dalam setahu pada kebun milik pemerintah.
Dalam prakteknya seluruh tanah pertanian wajib ditanami komoditi ekspor dan hasilnya dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Pribumi yang tidak punya tanah, wajib kerja selama setahun penuh dilahan pertanian milik Belanda. Jadi sistem paksa ini lebih kejam bila dibandingkan dengan politik monopoli VOC. Lembaga yang
menjalankan sistem tanam paksa ini adalah
NHM ( Nederlandsche Handel Maatchappij ) boleh dikatakan reinkarnasi dari VOC. Selama sistem tanam paksa ini dijalankan ( 1830 – 1870 ), pemerintah Hindia Belanda berhasil dengan luar biasa mengumpulkan kekayaan. Batavia dapay membangun wilayahnya sekaligus pemberi masukan kas Belanda terbesar yaitu 823 juta gulden atau 30 % APBN Belanda bersumber dari Hindia Belanda. Pada tahun 1860-an dimana 72 % penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Dengan keberhasilan ini, maka Van Den Bosch selaku penggagas cultur stelsel diberi anugerah gelar GRAAF oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1939.
2. Agrarische Wet
Kritikan terjadi dari orang-orang Belanda non pemerintah karena timbulnya kelaparan dan kemiskinan menjelang tahun 1840 di Jawa. Penyebab utamanya adalah penanaman padi diabaikan sehingga pulau Jawa kekurangan beras. Akibatnya munculah kelompok humanis maupun praktisi liberal yang menyusun serangan strategis. Seperti Edward Dauwes Dekker ( Multatuli ) dibidang Sastra, ESW Roorda Van Eissinga dilapangan jurnalistik dan Barron Van Hoevell dibidang politik. Dari sinilah muncul gagasan politik etis.
Kaum liberal di Belanda berusaha dengan berbagai cara untuk memaksa pemerintah Belanda agar menghapus sistem tanam paksa ini. Maka pada tahun 1870 Belanda terpaksa menghapus sistem tanam paksa, ditandai dengan berlakunya UU Agraria ( Agrarische Wet ). Tujuan kaum liberal tidak sebatas hapusnya sistem tanam paksa saja, melainkan berjuang agar kegiatan ekonomi ditangani swasta, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelindung warga, penyedia prasarana, penegakan hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban.
UU Agraria ini memperbolehkan perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu 75 tahununtuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit atau tanaman seperti tebu dan tembakau. Disamping pengusahaan perkebunan besar-besaran juga dilakukan pula eksploitasi pertambangan secara luar biasa. Sehingga dalam pelaksanaan UU Agraria ini kaum pribumi bukannya sejahtera malah semakin melarat karena tenaganya dikuras sementara penghasilan yang diperoleh tidak memadai.
3. Politik Etis
Kondisi kemiskinan dan penindasan terhadap kaum pribumi selama tanam paksa dan UU Agraria ini mendapatkan kritikan oleh kaum humanis Belanda, seorang asisten Residen di Lebak Banten Edward Dauwes Dekker ( 1820 – 1887 ) menulis buku dengan judul Max Havelar. Dalam tulisan ini ia menyebut nama pengarangnya Multatuli (dirinya sendiri). Isi buku ini menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.
Kemudian seorang angota Raad Van Indie yaitu C Th. Van Deventer dalam tulisannya yang berjudul Een Eereschuld yang dimuat dalam majalah De Gids (1899) yang isinya membeberkan kemiskinan ditanah jajahan Hindia Belanda. Ia menghimbau pemerintah Belanda agar memperhatikan penghidupan rakyat ditanah jajahan. Pemikiran Van Deventer ini ternyata membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib pribumi yang terbelakang.
Munculnya kaum etis yang dipelopori Pieter Brooshooft ( wartawan koran de locomotief ) dan C van Deventer ( pengacara ) yang menyatakan bahwa pemerintah
kolonial
Belanda
memegang
tanggung
jawab
moral
bagi
kesejahteraan pribumi akibat pelaksanaan politik tanam paksa dan UU Agraria yang sangat menyengsarakan pribumi Indonesia.
Maka pada tanggal 17 september 1901, Ratu Wihelmina ( Ibu Ratu Juliana ) yang baru saja naik tahta, menegaskan dalam pidatonya pada pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi ( Een Eereschuld ) terhadap kaum pribumi di Hindia Belanda. Rtu Wihelmina menuangkan panggilan moral tadi kedalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi : ( wikipedia )
1. Irigasi ( pengairan ) membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi ke luar Jawa. 3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Kebijakan yang pertama dan kedua disalah gunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun Irigasi untuk perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk dari jawa keluar jawa dan dipekerjakan diperkebunan Belanda sebagai pekerja rodi ( paksa ). Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Salah seorang kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan pengajaran adalah Mr. J.H Abendanon ( 1852- 1925 ) ia adalah Menteri Pendidkan, Kebudayaan, Agama dan Kerajinan selama 5 tahun ( 1901-1905 ). Abendanon adalah sahabat pena RA Kartini dan pada tahun 1911 menerbitkan kumpulan surat RA Kartini dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sejak tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyai maupun untuk rakyat biasa yang hampir merata didaerah. Sementara itu dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang Belanda dan pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut mereka berusaha
menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan kearah swadaya.
Pelaksanaan politik etis ini dapat kritikan dari keturunan Indo Eropa, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa namun kurang mendapat perhatian. Sebab pembangunan lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi. Akibatnya orang-orang campuran ini tidak dapat masuk ketempat sekolah pribumi. Sementara pilihan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus ke Eropa namun terkendala dengan biaya yang sangat tinggi.
Ernest Douwes Dekker ( Danudirdja Setiabudi 1879-1950 adalah cucu adik Edward Duewes Dekker ) salah satu keturunan Eropa sangat menentang politik etis ini karena pemerintah Hindia Belanda memandang bahwa yang perlu dibantu adalah orang pribumi. Padahal politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda ( Indiers ) yang didalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap ( blijvers ) dan Tionghoa.
D. Masa Kebangkitan Nasional
Sebelum tahun1908 di Indonesia telah terjadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, namun sifatnya masih lokal dan tergantung pada pemimpin, sehingga mudah diadu domba ( devide et impera ) oleh penjajah. Akibatnya perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan tidak berhasil, misalnya perlawanan Diponegoro, Imam Bondjol, Teuku Umar dan sebagainya. Setelah mereka ditangkap, dibuang kedaerah lain dan meninggal, tidak ada lagi yang melanjutkan perjuangan melawan penjajah tersebut.
Setelah tahun 1908 taktik perjuangan melawan penjajah mulai diubah yaitu tidak lagi tergantung pada tokoh dan kerajaan tertentu. Apalagi para tokoh yang berjuang tersebut pada umumnya sudah berpendidikan tingkat sarjana ( dari Eropa, mayoritas di Belanda ). Kemudian perjuangan disini tidak lagi bersifat lokal, akan tetapi sudah bersifat nasional artinya tidak melihat lagi SARA. Didalam negeripun mereka sudah
memperoleh pendidikan walau jumlahnya terbatas yakni anak Eropa dan bumi Putera kelas atas. ( HIS, MULO, AMS, KweekSchool, STOVIA, THS ).
Jadi tidak heran kelompok
pribumi
tokoh –tokoh pejuang pada tahun 1908 pada umumnya dari yang
bangsawan,karena
mereka
ini
yang
mampu
dan
berkesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi. Sedangkan pribumi biasa hanya bersekolah pada pesantren yang waktu itu masih ortodok atau fokus kepada masalah agama.
Perlawanan setelah tahun 1908 ni sudah bersifat nasional dengan bentuk organisasi yang moderen.pergerakkan naional di laksanakan dengan terencana dan bertahap serta perhitungan yang tepat, sehingga perjuangan tidak sia – sia. Tumbuhnya pergerakan nasional ini di pengaruhi pula oleh faktor kemiskinan dan penderitaan pribumi
serta
faktor
eksterndima
kemenangan
Jepang
atas
Rusia
tahun
1905,pergerakan kebangsaan di India, Philipina,China,dan Turki.
Wujud pergerakan nasional diawali denga terbentuknya perkumpulan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa kedokteran Stovia ( Fk –uI ) yaitu Wahidin Sudirohusodo, Sutomo. Dengan misi organisasi memperbaiki sistim pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
Selanjutnya pada tahun 1912 lahir pula Organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta dengan penggagasnya adalah KH Dahlan. Dan tahun 1922 berdiri pula perguruan Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantoro, pada tahun 1926 berdiri pula NU di Jombang oleh KH Hasyim Ashari. Semua organisasi ini berkiprah dalam peningkatan pendidikan kaum pribumi.
Pada tahun 1911 berdiri pula serikat islam yang dipelopori HOS Cokroaminoto, tahun 1913 berdiri pula Indiche Partij oleh Douewes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya pemberontakan PKI ( pecahan dari Sarikat Islam 1920 ) terhadap Belanda pada tahun 1926 yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono dijadikan sebagai awal pengawasan Belanda terhadap kegiatan partai politik bahkan membubarkan partai yang dicurigai, sehingga menyulitkan partai untuk bergerak. Pada masa sulit ini berdiri (tahun 1927) lahir PNI yang digagas oleh
Soekarno, Cipto Mangunkusumo, dan Sartono. Partindo tahun 1931 d/h PNI, PNI baru 1933 oleh Hatta dan Sutan Syahrir. Partai yang lebih lunak terhadap Belanda yaitu Parindra 1935 dan Gerindo 1937.
Dengan demikian mulailah perjuangan Indonesia menemukan jati dirinya yaitu kesatuan nasional dengan tujuan Indonesia merdeka. Tujuan ini diekspresikan dengan jelas setelah tampil beberapa golongan muda seperti Moh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Probopranoto dan lainnya, dimana pada tahun 1926 membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ( PPPI ) di Surabaya dan mengadakan kongres dengan hasil berupa kesepakatan untuk menggalang persatuan seluruh organisasi pergerakan pemuda untuk melawan penjajah Belanda. Kemudian pada 27 dan 28 Oktober 1928 dilanjutkan dengan kongres II di Jakarta dan kesepakatan dalam kongres II ini adalah kemerdekaan dapat diwujudkan dengan syarat adanya persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian kongres PPPI yang ke 2 ini lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang intinya adalah pernyataan Tanah Air Indonesia, Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia.
Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan kelanjutan pergerakan nasional tahun 1908, dan setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ini, perjuangan kemerdekaan agak tersendat karena adanya larangan kegiatan politik oleh pemerintah Hindia Belanda setelah lahirnya Sumpah Pemuda. Namun tidak berarti perjuangan berhenti sama sekali, seperti adanya usul Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI) dalam sidang Volksraad tanggal 15 juli 1936 kepada Ratu Belanda melalui pemerintah Hindia Belanda supaya diadakan konverensi wakil Indonesia – wakil Belanda atas hak yang sama. Kemudian GAPI pada 4 juli 1939 menuntut Belanda agar bentuk parlemen yang dipilih oleh rakyat dan Menteri bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian 17 Desember 1939 GAPI menuntut Indonesia berparlemen penuh, bendera merah putih, Indonesia raya lagu persatuan, bahasa Indonesia. Dan tuntutan ini disetujui Belanda, tapi 10 Mei 1940 Belanda dikuasai Hitler dari Jerman, sehingga usaha ini gagal, karena tidak ada tindak lanjut dari Belanda. ( Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris )
Pada Agustus 1940 GAPI tetap menuntut Hindia Belanda agar melakukan perubahan ketatanegaraan dan Volksraad diganti dengan parlemen. Akhirnya Hindia
Belanda membentuk komisi Visman yang diketuai oleh R.F. Visman. Tujuannya adalah suatu komisi untuk membahas tuntutan Indonesia berparlemen. Sebagai bahan masukan maka GAPI membuat rencana tentang bentuk dan susunan parlemen dan diajukan pada tanggal 14 Pebruari 1941 ke komisi Visman. Belum komisi ini bekerja maka tanggal 14 juni 1941 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan bahwa semua partai tidak boleh adakan rapat-rapat yang intinya menuntut Belanda. (Karena pecahnya perang dunia I antara sekutu lawan Hitler-Jerman dan Musolini-Italia di Eropa dan Sekutu lawan Jepang di Asia, yang akhirnya sekutu kalah, baik di Eropa maupun di Asia).
Pada tanggal 9 Maret 1942 Gub. Jen. Tjarda SS selaku kepala pemerintah Hindia Belanda dan Jend. Ter Poorten selaku panglima tertinggi AD sekutu dijawa menyerah kepada pasukan Jepang. Di Kalijati tanpa syarat, sementara pejabat pemerintahan Hindia Belanda lainnya berhasil kabur ke Australia, dan di Australia mendirikan pemerintahan sipil, di pengasingan yaitu Nederland Indie Cipil Asministration (NICA) yang di pimpin oleh Van Mook.
SOAL MANDIRI
1. Jelaskan sejarah singkat pada masa penjajahan bangsa asing ! 2. Jelaskan sejarah singkat pada masa kebangkitan nasional ! 3. Benjamin
S.
Bloom
menyatakan
bahwa
tujuan
pendidikan
itu
dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kawasan, sebutkan dan jelaskan ! 4. Belanda dengan Inggris membuat perjanjian yang dikenal dengan konvensi London 1814. Sebutkan isi dari perjanjian tersebut ? 5. Pendidikan
Kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran
berbangsa dan bernegara serta berjiwa demokratis yang berkeadaban. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan berlandaskan ?
===================SELAMAT MENGERJAKAN =======================
