BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Gresik saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Gresik yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. 2.1.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

2.1.1.

KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur

(Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 o – 113o Bujur Timur dan 7o – 8o Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Tabel 2.1. Jumlah Curah Hujan Rata-rata Menurut Bulan (Mm) No.

Rata – rata Curah Hujan

BULAN

2005

2006

2007

2008

2009

1

Januari/January

68,00

130,11

68,00

273,30

288,30

2

Pebruari/Pebruary

139,00

133,83

139,00

217,30

325,00

3

Maret/March

118,79

112,05

118,79

371,90

452,00

4

April/April

81,93

96,66

81,93

278,80

292,80

5

Mei/May

25,42

4,55

25,42

322,50

222,30

6

Juni/June

34,74

-

34,74

108,50

202,80

7

Juli/July

-

-

-

-

17,00

8

Agustus/August

-

0,55

-

36,00

-

9

September/September

-

-

-

16,00

32,00

10

Oktober/October

54,00

0,38

54,00

218,20

-

11

Nopember/November

247,03

29,66

247,03

256,70

210,30

12

Desember/December

173,87

55,78

173,87

324,00

202,50

Sumber : Gresik Dalam Angka 2010

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik

II - 1

2.1.2. ADMINISTRASI Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean. Sebagaimana daerah-daerah lain, Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Laut Jawa



Sebelah Timur

: Selat Madura



Sebelah Selatan

: Kab. Sidoarjo Kab.Mojokerto Kota Surabaya

Sebelah Barat

: Kab. Lamongan

Tabel 2.2. Pembagian Administratif Wilayah Kabupaten Gresik No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2 )

Jumlah Desa

Jumlah Dusun/Padukuhan

1.

Wringinanom

62,62

16

72

2.

Driyorejo

51,30

16

49

3.

Kedamean

65,96

15

60

4.

Menganti

68,71

22

78

5.

Cerme

71,73

25

60

6.

Benjeng

61,26

23

78

7.

Balongpanggang

63,88

25

85

8.

Duduksampeyan

74,29

23

39

9.

Kebomas

30,06

21

56

10.

Gresik

5,54

21

-

11.

Manyar

95,42

23

47

12.

Bungah

79,43

22

67

13.

Sidayu

47,13

21

16


II - 2

14.

Dukun

59,09

26

38

15.

Panceng

62,59

14

14

16.

Ujungpangkah

94,82

13

28

17.

Sangkapura

118 72

17

116

18.

Tambak

78,70

13

90

1072,53

356

993

Jumlah


II - 3

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Gresik


II - 4

2.1.3. KEPENDUDUKAN Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2009 sebesar 1.223.512 jiwa, yang terdiri dari 615.763 jiwa penduduk laki-laki dan 607.749 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 315.437 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km2 dan jumlah penduduk yang mengalami kenaikan sebesar 0,83 persen dibanding tahun sebelumnya, maka pada tahun ini Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1,019 jiwa/km2. Secara total pada tahun 2009 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2009 kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin. Sebesar 102 persen. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki. Tabel 2.3. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Wringinanom

33.184

32.608

65.792

2

Driyorejo

47.945

47.399

95.344

3

Kedamean

28.945

28.877

57.822

4

Menganti

55.647

54.745

110.392

5

Cerme

34.538

34.463

69.001

6

Benjeng

30.962

30.900

61.862

7

Balongpanggang

28.423

28.330

56.753

8

Duduksampeyan

24.499

24.346

48.845

9

Kebomas

47.240

45.802

93.042

10

Gresik

45.279

44.691

89.970

11

Manyar

51.295

49.403

100.698

12

Bungah

31.401

31.419

62.820

13

Sidayu

20.519

20.286

40.805

14

Dukun

32.256

31.801

64.057

15

Panceng

24.741

24.472

49.213

16

Ujungpangkah

23.577

23.652

47.229

17

Sangkapura

35.283

35.089

70.372

18

Tambak

20.029

19.466

39.495

615.763

607.749

Kabupaten Gresik

1.223.512



II - 5

Tabel 2.4. Luas daerah, Kepadatan, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan/ Kelurahan di Kabupaten Gresik Tahun 2010 KECAMATAN/ KELURAHAN

LUAS DAERAH (Km2)

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK (PER Km2)

RUMAH TANGGA

Wringinanom

62,62

65.792

1.051

18.408

Driyorejo

51,30

95.344

1.859

25.152

Kedamean

65,96

57.822

877

17.106

Menganti

68,71

110.392

1.607

30.139

Cerme

71,73

69.001

962

17.592

Benjeng

61,26

61.862

1.010

17.112

Balongpanggang

63,88

56.753

888

16.077

Duduksampeyan

74,29

48.845

657

12.188

Kebomas

30,06

93.042

3.095

23.291

Gresik

5,54

89.970

16.240

22.454

Manyar

95,42

100.698

1.055

24.579

Bungah

79,49

62.820

790

16.084

Sidayu

47,13

40.805

866

9.813

Dukun

0,47

64.057

1.085

16.111

Panceng

1,41

49.213

786

11.975

Ujungpangkah

15,13

47.229

498

11.606

Sangkapura

0,72

70.372

593

16.397

Tambak

0,56

39.495

502

9.353



II - 6

Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2010


II - 7

2.1.4. PENDIDIKAN

Jumlah lembaga sekolah dasar tahun 2009 ialah 447 buah, sedangkan jumlah murid seluruhnya sebanyak 75.184 siswa, dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 7 – 12 tahun yaitu 65.162 siswa atau sebesar 86,67 persen. Jumlah lembaga sekolah menengah yaitu 95 buah untuk SMP dan 47 untuk SMA. Untuk lembaga SMP jumlah muridnya ialah 30.652 siswa sedangkan untuk lembaga SMA muridnya sejumlah 17.011 siswa. Usia murid SMP terbesar pada usia 13 – 15 tahun yang mencapai 74,26 persen,sedangkan sisanya 20,48 persen < 13 tahun dan 5,26 persen >15 tahun. Untuk SMK jumlah lembaga sekolah sebanyak 30 buah dengan jumlah muridnya 10.866 siswa. Tabel 2.5. Jumlah Sekolah dan Kelas pada Berbagai Tingkatan Sekolah di Kabupaten Gresik Tahun 2010 KECAMATAN

TK Jml

SD Kls

Jml

SLTP Kls

Jml

SLTA

Kls

Jml

Kls

Wringinanom Driyorejo

30

175

6

57

1

12

33

296

6

68

5

47

Kedamean

26

150

3

36

2

17

Menganti

29

234

9

81

3

39

Cerme

28

173

5

60

4

44

Benjeng

28

183

6

61

2

14

Balongpanggang

30

180

6

53

2

10

Duduksampeyan

16

98

3

23

1

6

Kebomas

24

202

6

69

2

42

Gresik

24

248

12

166

6

104

Manyar

19

148

7

64

2

38

Bungah

21

126

7

44

3

34

Sidayu

16

110

5

42

3

34

Dukun

23

167

2

17

3

23

Panceng

17

134

2

12

1

5

Ujungpangkah

16

98

3

12

3

14

Sangkapura

37

230

4

26

3

20

Tambak

30

180

3

15

1

5

47

508

Jumlah

447 3.132 95 906 Sumber: Gresik Dalam Angka, Tahun 2010


II - 8

2.1.5. KESEHATAN

Data RSUD Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah penderita kelainan refraksi merupakan penderita rawat jalan terbesar. Penderita terbanyak pada golongan umur 25 – 44 tahun (2.383 jiwa). Berikutnya penderita infeksi akut lain pernafasan atas (2.421 jiwa) terbesar kedua dan penderita terbanyak pada golongan umur 25 – 44 tahun. Penderita terbesar ketiga adalah Kecelakaan dan rudapaksa (1.958 jiwa) dengan penderita terbanyak pada golongan umur 25 – 44 tahun. Jumlah posyandu paripurna bertambah 17,41 persen dibanding tahun 2008 dan jumlah posyandu non paripurna tahun 2009 turun 18,64 persen dibandingkan tahun 2008. Pelayanan immunisasi terbesar di Puskesmas Kabupaten Gresik adalah DPT HB COMBO 3 dengan jumlah melebihi target sebesar 22.182 jiwa . Banyaknya Peyuluh dan Petugas Keluarga Berencama (PPKBD) dan Sub PPKD paada tahun 2009 ialah 356 orang dan 2.844 orang. Jumlah klinik KB tahun 2009 ialah 123 buah. Jumlah PUS pada tahun 2009 ialah 227.101 orang dengan jumlah peserta KB aktif 177.479 pasangan. Alat kontrasepsi tertinggi adalah Suntik (60,59 persen), Pil (21,81 persen), Susuk (7,56 persen) dan IUD (5,57 persen). Realisasi PPM tahun 2009 sudah melebihi target yaitu sebesar 112,52 persen. Peringkat Tahapan Keluarga Sejahtera meningkat dibandingkan tahun 2008. Kelompok Keluarga Sejahtera III menduduki peringkat pertama dari jumlah kepala keluarga yaitu sebesar 42,87 persen. Kelompok Keluarga Sejahtera II (21,58 persen) menduduki peringkat ke 2, Keluarga Pra Sejahtera (17,94 persen), Keluarga Sejahtera I (14,33 persen) dan terakhir Keluarga Sejahtera III plus (3,28 persen).


II - 9

Tabel 2.6. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Gresik

PEMILIKAN

RUMAH SAKIT

No.

PEMERINTAH

SWASTA

1

4

205

314

1

Rumah Sakit Umum

2

Tempat Tidur Rumah Sakit Umum

3

Rumah Sakit Khusus Jiwa

-

-

4

Rumah Bersalin

-

11

5

Tempat Tidur Rumah Bersalin

-

33

6

Rumah Sakit Ibu dan Anak

-

1

7

Tempat Tidur RS Ibu dan Anak

-

38

8

Puskesmas

32

-

9

Puskesmas dengan Tempat Tidur

-

-

10

Tempat Tidur Puskesmas

12

-

11

Puskesmas Pembantu

77

-

12

Pabrik Obat Tradisional

-

-

13

Lab. Kesehatan

-

13

14

Praktek Dokter Swasta

-

477

15

Sekolah Kesehatan

-

-

16

Optikal

-

10

17

Apotek

-

86

18

Toko Obat berizin

-

14

19

Gudang farmasi

1

1

20

Industri Kecil Obat Tradisional

-

4

21

Industri Obat Tradisional

-

1

22

Pabrik Obat

-

-

23

Toko Obat belum berizin

-

2



II - 10

2.1.6. SOSIAL MASYARAKAT

Data Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gresik menunjukkan bahwa jumlah penyumbang darah yang disalurkan tahun 2009 yaitu 13.120 lebih besar dibanding tahun 2008 yaitu 12.740 atau naik sekitar 2,98 persen. Ini sejalan dengan permintaan darah, yang juga naik sebesar 1,90 persen. Jumlah Potensi Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Gresik sebanyak 21.069 jiwa terdiri dari 20.160 laki-laki dan 909 perempuan. Perkara pelanggaran yang masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik merupakan perkara terbanyak pada tahun 2009 sebanyak 16.513 kasus dibanding jenis perkara biasa dan sumir yang masing-masing 680 dan 71 kasus. Selama tahun 2009 jumlah kejadian yang dilaporkan terbesar berturut-turut adalah jenis kejadian curat, curanmor dan miras dengan jumlah laporan masing-masing 146,124 dan 80 kasus dan baru kasus miras yang sudah diselesaikan hingga 100 persen. Jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 237 kejadian dengan profesi pelaku terbanyak adalah Swasta, dengan pendidikan pelaku/penderita terbesar dari SLTA. Dari kejadian diatas telah membawa korban manusia meninggal dunia sebanyak 106 jiwa, 144 luka berat dan 136 luka ringan . Jumlah pengunjung perpustakaan umum sebanyak 362.471, dengan 74,08 persen anggota adalah dari kelompok pelajar dan 2,32 persen dari kelompok mahasiswa. Jumlah pengunjung dan peminjam buku baik perpustakaan umum maupun perpustakaan keliling yang terbesar adalah dari kelompok pelajar. Dari data Potensi Anggota Gerakan Pramuka Gresik jumlah pembina satuan lebih besar daripada 2008. Pembina Satuan Putri lebih besar dan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Wringinanom dan Benjeng. 2.1.7. PEREKONOMIAN

2.1.7.1.

SRUKTUR EKONOMI

Pada tahun 2009 sektor yang memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik ialah sektor Industri, yaitu sebesar 46,35 persen, kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,48 kemudian yang ketiga ialah sektor Pertanian yang mencapai


II - 11

9,30 persen. Ketiga sektor ini secara bersama-sama menguasai lebih dari 80 persen perekonomian di Kabupaten Gresik. Tingginya peranan sektor Industri merupakan hal yang wajar karena di kabupaten Gresik terdapat tidak kurang dari 494 industri besar/sedang. Dengan demi-kian sektor Industri merupakan sektor yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Gresik, karena sektor ini disamping menyerap banyak tenaga kerja juga menggerakkan perkembangan sektor-sektor yang lain. Tingginya peranan sektor industri dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik juga mengakibatkan Kabupaten Gresik masuk dalam kategori daerah Industri di Jawa Timur. Sektor lain yang menduduki peringkat dua dalam perekonomian Kabupaten Gresik ialah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang pada tahun 2009 menyumbang 24,48 persen atau sedikit lebih tinggi dibanding dengan tahun 2008 yang hanya 23,74 persen. Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah Industri namun dengan wilayah yang luas yang meliputi daerah

pedesaan

dengan

masyarakat

yang

hidup

sebagai

petani

menyebabkan sektor Pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik. Sumbangan sektor Pertanian pada tahun 2009 ialah sebesar 9,30 persen, angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 9,48 persen. 2.1.7.2.

PERTUMBUHAN EKONOMI Selama

tahun

2009

perekonomian

Kabupaten

Gresik

sedikit

mengalami perlambatan dibanding dengan tahun 2008. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik ialah sebesar 6,37 persen kemudian sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2009 sehingga hanya tumbuh 6,31 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Kemudian sektor-sektor yang mengalami peningkatan ialah sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi, sektor Keuangan, Persewaan dan sektor Jasajasa. Selama tahun 2009 angka


II - 12

inflasi PDRB lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2008. Inflasi PDRB selama tahun 2008 mencapai 9,56 sedangkan pada tahun 2009 inflasi PDRB hanya 6,55. 2.1.7.3.

PENDAPATAN PERKAPITA Pendapatan perkapita yang diukur dengan PDRB dibagi jumlah

penduduk pertengahan tahun dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Biasanya makin meningkat angka PDRB perkapita maka kemakmuran juga diharapkan makin tinggi. Di tahun 2009 rata-rata pendapatan per kapita kabupaten Gresik kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku ialah sebesar 26.405.432,61 rupiah, sedangkan kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000 nilainya sebesar 12.597.366,28 rupiah. Kalau dibandingkan dengan PDRB perka-pita tahun 2008 maka telah terjadi kenaikan sebesar 11,27 persen kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku dan 4,43 persen kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000. Tabel 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Sektor/Sub Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2006

2007

2008

2009

2010

11,00

8,86

9,54

8,62

9,40

9,69

6,10

6,50

5,50

5,64

9,27

8,76

10,40

6,45

8,16

5,04

3,25

4,38

4,18

4,95

5,76

6,05

7,25

6,79

6,53

10,67

10,64

9,79

9,30

9,39

12,53

12,27

8,92

8,06

8,74

4,39

5,09

4,05

4,91

4,40

5,91

6,33

6,02

6,28

5,20

Keterangan : Angka Sementara


II - 13

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 2005 – 2009

Sektor/ Sub Sektor

Pertanian

2005

2006

2007

2008

2009

1.924.819,71

2.182.764,50

2.409.235,02

2.688.272,18

2.986.889,35

333.585,84

376.294,32

407.273,16

446.704,68

486.384,99

8.592.557,30

9.932.033,18

11.433.834,45

13.290.852,72

14.885.214,80

841.235,82

977.953,60

1.100.450,64

1.253.773,86

1.425.447,49

Konstruksi

1.125.247,28

1.264.197,63

1.409.367,32

1.614.659,42

1.849.343,75

Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.674.194,27

4.531.469,83

5.570.399,33

6.732.059,75

7.863.833,62

510.613,73

625.065,49

760.573,27

906.207,09

1.034.505,73

621.184,73

685.704,08

757.865,07

841.826,45

935.143,21

353.675,51

415.007,80

487.650,84

578.642,33

650.904,08

17.977.114,17

20.990.490,43

24.336.649,10

28.352.998,49

32.117.667,03

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Jumlah



II - 14

Tabel 2.9. Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 2005 -2009 Sektor/Sub Sektor Produk Domestik Regional Bruto Penyusutan barang Modal Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar Pajak Langsung Netto Produk Domestik Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Pendapatan Regional Perkapita

2005

2006

2007

2008

2009

17.977.114,17

20.990.490,43

24.336.649,10

28.352.998,49

32.117.667,03

1.467.112,29 1

1.713.873,54

1.988.304,23

2.316.439,98

2.624.013,40

16 510 001,89

19 276 616,89

22 348 344,87

26 036 558,51

29 493 653,64

1 251 359,08

1 461 437,43

1 696 328,77

1 976 278,94

2 238 686,29

15 258 642,80

17 815 179,45

20 652 016,10

24 060 279,57

27 254 967,35

1 101 000,00

1 120 541,00

1 142 817,00

1 194 821,00

1 216 328,00

16 327 987,44

18 732 460,86

21 295 315,96

23 729 913,09

26 405 432,61

13 858 894,46

15 898 730,57

18 071 148,84

20 137 141,52

22 407 580,32

Keterangan : Angka Sementara Tabel 2.10. Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 2005 -2009 Sektor/Sub Sektor Produk Domestik Regional Bruto Penyusutan barang Modal Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar Pajak Langsung Netto Produk Domestik Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Pendapatan Regional Perkapita

2005

2006

2007

2008

2009

11 892 606,44

12 702 413,51

13 553 685,95

14 412 941,49

15 322 529,34

970 555,61 1

037 152,06 1

107 451,35 1

177 659,83 1

251 980,89

10 922 050,83

11 665 261,45

12 446 234,60

13 235 281,66

14 070 548,45

827 825,92

884 390,13

944 786,20

1 004 682,29

1 068 086,89

10 094 224,91

10 780 871,32

11 501 448,40

12 230 599,37

13 002 461,56

1 101 000,00

1 120 541,00

1 142 817,00

1 194 821,00

1 216 328,00

10 801 640,73

11 335 964,96

11 859 891,79

12 062 845,81

12 597 366,28

9 168 233,34

9 621 130,61

10 064 120,85

10 236 344,50

10 689 930,31



II - 15

2.1.7.4.

VISI DAN MISI KABUPATEN GRESIK

2.1.7.5. VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah : ”GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG

BERKUALITAS” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1.

GRESIK : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

2.

AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.

3.

ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

4.

MAKMUR adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.

5.

BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

2.1.7.6. MISI Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa


II - 16

mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

2.1.8. INSTITUSI DAN ORGANISASI KABUPATEN Secara institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri atas 11 Dinas dan 11 Lembaga Teknis daerah. Dasar keberadaan dinas yang ada di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, dimana didalam Peraturan Daerah ini dinasdinas yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik adalah: a.

Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan; c.

Dinas Pekerjaan Umum;

d. Dinas Tenaga Kerja; e.

Dinas Perhubungan;

f.

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial

g.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;

h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdanganan; i.

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;

j.

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan;

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Sedangkan berdasar pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, maka Lembaga


II - 17

Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Gresik terdiri dari: a.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Inspektorat Kabupaten; c.

Badan Kepegawaian Daerah;

d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan; e.

Badan Lingkungan Hidup;

f.

Rumah Sakit Umum Daerah ;

g.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat;

h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; i.

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;

j.

Kantor Perpustakaan dan Arsip;

k. Kantor Ketahanan Pangan;

2.1.9. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK

Kebijakan dan strategi struktur pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan, sistem pusat permukiman perkotaan, penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, dan arahan sistem prasarana wilayah. 2.1.9.1.

Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan

A. Kebijakan sistem perkotaan, meliputi : a. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan dan wilayah; dan b. pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan. B. Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan dan wilayah meliputi : a. mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional; b. mengembangkan pusat regional pada PKN; c. mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan; d. mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan;


II - 18

C. Strategi untuk pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan, meliputi : a. membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; b. mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah; c. menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan; dan d. memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan. 2.1.9.2.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

A. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah,

meliputi : a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya. B. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama, meliputi : a. pengembangan jaringan transportasi darat; b. pengembangan jaringan transportasi laut; c. pengembangan jaringan transportasi udara. C. Pengembangan Jaringan Transportasi Darat 1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi darat, meliputi : a. pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah; b. peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api; c. pengembangan sistem angkutan umum secara merata; d. peningkatan sistem jaringan sungai; e. pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan jaringan sungai; dan f. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan. 2. Strategi untuk pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah, meliputi : a. mengembangkan jalan bebas hambatan guna mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan serta menghubungkan perkotaan melalui jalur arteri primer;


II - 19

b. meningkatkan peran jalan arteri primer, kolektor primer, maupun lokal primer; c. meningkatkan peran jalan sekunder pada kawasan perkotaan; d. meningkatkan peran jalan lingkungan pada kawasan permukiman; e. mengembangkan alternatif sistem transportasi yang baru pada wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan kegiatan fungsional tinggi dan pada ruas-ruas jalan yang macet; f. mengatur sirkulasi lalu lintas pada jaringan jalan yang memiliki kinerja rendah dengan rekayasa lalu lilntas; g. meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan cara melebarkan atau membuat alternatif jalan baru; h. mengatur dan merencanakan pemisahan moda transporasi untuk mengurangi beban pada jaringan jalan di dalam wilayah perkotaan; i. menetapkan batas ruang milik jalan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan antar pengguna jalan; dan j. mengembangkan fasilitas pendukung transportasi pada ruang milik jalan. 3. Strategi peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api, meliputi : a. mengoptimalkan sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar; dan b. meningkatkan prasarana stasiun kereta api sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter. 4. Strategi pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh Kabupaten Gresik, meliputi : a. mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antar kabupaten; dan b. mengembangkan angkutan umum penghubung antar kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan secara terintegrasi 5. Strategi peningkatan sistem jaringan sungai, meliputi : a. meningkatkan peran jaringan sungai pada kawasan perkotaan; b. mengoptimalkan sistem jaringan sungai yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar; dan c. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sungai sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan sungai. 6. Strategi pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi jaringan sungai, meliputi : a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan jaringan sungai; dan b. mengembangkan terminal sebagai prasarana pemberhentian dan keberangkatan. 7. Strategi untuk pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, meliputi :


II - 20

a. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal penumpang yang memadai di kecamatan Duduksampeyan; b. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan stasiun kereta api yang memadai di kecamatan Duduksampeyan; dan c. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal angkutan sungai yang memadai di kecamatan Driyorejo. D. Pengembangan Jaringan Transportasi Laut 1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi laut, meliputi : a. peningkatan prasarana jaringan transportasi laut; dan b. pemenuhan kebutuhan penyeberangan antar pulau. 2. Strategi untuk peningkatan prasarana jaringan transportasi laut, meliputi : a. meningkatkan kapasitas standar pelayanan pelabuhan penyeberangan; dan b. meningkatkan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan; 3. Strategi untuk peningkatan rute penyeberangan, meliputi : a. mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata yang disukung penyeberangan antar pulau; dan b. menambah frekuensi penyeberangan antar pulau; E. Pengembangan Jaringan Transportasi Udara 1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi udara, meliputi : a. pengembangan prasarana transportasi udara; dan b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya. 2. Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi udara, meliputi : a. mengembangkan Bandar Udara Perintis Bawean; dan b. menyediakan fasilitas Bandar Udara Perintis Bawean. 3. Strategi untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya, meliputi : a. mengembangkan kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis; dan b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis. F. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi : a. pengembangan sistem jaringan energi; b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; d. pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan e. pengembangan sistem prasarana lainnya. G. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan energi, meliputi:


II - 21

a. kebijakan dan strategi pengembangan pembangkit listrik; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana energi. H. Kebijakan pengembangan pembangkit listrik, terdiri atas: a. pengoptimalan pembangkit listrik dan pengembangan sumberdaya energi pembangkit listrik; dan b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik. 1. Strategi untuk pengembangan pembangkit listrik pada (2), meliputi: a. mengoptimalkan Pembangkit Jawa-Bali (PJB) di Desa Sidorukun; dan b. mengelola pemeratan jaringan listrik di kawasan perdesaan. 2. Strategi untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu; b. memperluas pemerataan jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah; c. mengembangkan gardu induk distribusi listrik untuk mendukung penyediaan tenaga listrik ke seluruh wilayah; dan d. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam. I. Pengembangan Jaringan Prasarana Energi Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi, mencakup pengembangan jaringan minyak dan gas bumi. Strategi untuk pengembangan jaringan minyak dan gas bumi, meliputi : a. mengembangkan dan menyediakan jaringan minyak dan gas bumi yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; dan b. mengembangkan jaringan minyak dan gas bumi yang disesuaikan dengan pengembangan jaringan jalan utama untuk memudahkan penyambungan. J. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Gresik. Strategi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Gresik, meliputi : a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel; b. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan nirkabel; dan


II - 22

K. Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air, meliputi : a. pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota; b. pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan embung pada wilayah kabupaten; c. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi; d. penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih; e. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna; dan f. pengendalian banjir di wilayah-wilayah rawan banjir. Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota, meliputi : a. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemanfaatan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. b. Melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Strategi pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan embung pada wilayah kabupaten, meliputi : a. menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan melakukan normalisasi waduk-waduk dan embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada; dan b. melakukan rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah. Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi, meliputi : a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih; b. melindungi saluran irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS); c. mencegah pendangkalan saluran irigasi melalui normalisasi jaringan; d. membangun jaringan irigasi sampai ke tingkat kuarter sekaligus membangun dan memperbaiki pintu-pintu air; e. membangun prasarana irigasi penunjang jaringan irigasi primer; dan


II - 23

f. meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pengairan dan kerja sama antar institusi terkait. Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan sistem Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air; b. memanfaatkan air dari jaringan irigasi primer dengan debit besar dan kualitas air sedang, untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan. c. memanfaatkan air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya. d. memanfaatkan air tanah dalam dengan potensi yang mencukupi dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang. Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna, meliputi : a. menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air bersih, dan apabila perlu debit pemakaian sumber air yang ada dapat ditambah. b. menerapkan pendistribusian air bersih dengan sistem gravitasi dan sistem perpompaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Strategi pengendalian banjir di wilayah-wilayah yang terdampak banjir, meliputi : a. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pengendalian banjir; b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir; c. melakukan konservasi tanah dan air di Daerah Aliran Sungai (DAS); d. menata ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS); dan e. menumbuhkan partisipasi masyarakat yang didukung adanya penegakan hukum. L. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana sistem pengelolaan lingkungan, meliputi :

a. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;


II - 24

b. pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik; c. penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih; dan d. pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir. Strategi pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan, meliputi :

a. mengidentifikasi lokasi pembuangan akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah; b. membuat zona penyangga di sekeliling kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); c. membatasi penggunaan lahan untuk budidaya atau permukiman baru pada kawasan disekitar TPA; d. meningkatkan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill; e. meningkatkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan; f. meningkatkan dan menerapkan sistem 3R dalam upaya mengurangi volume sampah; g. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten dan kota sekitarnya yang berkaitan dalam pemrosesan sampah dan penyediaan TPA Terpadu Regional; h. meningkatkan capaian pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan; i. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam; j. pemrosesan sampah dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan; k. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengelolaan TPA dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta; dan l. menerapkan prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah. Strategi pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik, meliputi :

a. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan fasilitas sanitasi sistem individual dan sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan; dan b. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. c. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cair yang di buang ke badan air melalui inventarisasi jenis limbah.


II - 25

Strategi penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih, meliputi :

a. menata dan menangani zona pelayanan air bersih di kawasan eksisting maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan; b. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih perkotaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan c. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih sederhana di perdesaan yang belum terjangkau Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Strategi pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir, meliputi :

a. menata kawasan permukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). b. melakukan penanganan saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi, dan perawatan lainnya. c. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya, yang mendukung rencana pengembangan wilayah sehingga sistem drainase dapat berfungsi secara optimal. M. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana lainnya, meliputi prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olah raga, seni dan budaya, dan prasana pemakaman. Strategi pengembangan prasarana lainnya, meliputi :

a. mengembangkan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada; dan b. mengembangkan pembangunan prasarana baru. 2.1.10. KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

PENETAPAN

POLA

RUANG

WILAYAH

KABUPATEN

2.1.10.1. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung A. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung, meliputi :

a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan perlindungan setempat; c. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan d. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan rawan bencana alam;


II - 26

B. Kebijakan pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dilakukan dengan pemantapan keberadaan kawasan resapan air di Kabupaten Gresik. Strategi pemantapan keberadaan kawasan resapan air di Kabupaten Gresik, meliputi :

a. mempertahankan fungsi hutan produksi, pertanian, perkebunan, dan kawasan suaka alam sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Gresik; b. melakukan sosialisasi pentingnya fungsi hutan produksi dan kawasan suaka alam sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Gresik kepada seluruh lapisan masyarakat; c. melakukan konservasi kawasan hutan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga dan resapan air di masing-masing DAS sebagai potensi air baku; d. melakukan revitalisasi fungsi DAS baik yang telah maupun yang berpotensi mengalami deforestrasi; e. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun, dam penahan, dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi; f. melakukan perlindungan, penataan, dan penanganan kawasan resapan air di kawasan hilir sungai melalui penghijauan dan pembuatan sumur resapan di kawasan permukiman yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir; dan g. melakukan perlindungan, penataan, dan pengaturan sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan wilayah tata air. C. Kebijakan pemantapan kawasan perlindungan setempat, meliputi :

a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi; b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk dan danau dari bahaya kerusakan ekologi; c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi; d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan luas 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan e. Penyediaan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :


II - 27

a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik sungai dan alirannya; b. menetapkan batas kawasan perlindungan sempadan sungai; c. mengawasi dan mengamankan sempadan sungai untuk menghindari adanya aktivitas pendirian bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi; d. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di sungai, dengan cara menghindari kegiatan pembukaan lahan pada musim hujan; dan e. mengupayakan pembangunan mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur, serta penghijauan pada daerah kritis. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk dan danau dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :

a. membatasi kegiatan yang diperbolehkan di sekitar waduk dan danau, agar tidak mengganggu fungsi waduk akibat rusaknya sempadan waduk, diantaranya balai penelitian dan bangunan pengolahan air; b. menetapkan batas lapangan kawasan perlindungan waduk dan danau; c. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan melalui pemanfaatan sekitar danau dan waduk sebagai sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat; d. merencanakan pengaturan pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar kawasan waduk dan danau; e. mengembangkan kawasan hutan di sempadan waduk yang telah mengalami kerusakan melalui program rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi; dan f. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :

a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sekitar mata air; b. menetapkan batas lapangan kawasan perlindungan sekitar mata air yang disesuaikan dengan lokasi, volume dan fungsi utama; c. mengelola zona pemanfaatan kawasan sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasan sekitar mata air;


II - 28

d. melindungi kawasan sekitar mata air dan mengutamakan penanaman vegetasi yang memberikan perlindungan mata air; dan e. mengatur pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasannya antara lain badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air. Strategi penyediaan RTH dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi: a. peningkatan jumlah, jenis, dan distribusi spasial RTH; b. konversi lahan bekas tambang menjadi RTH; dan c. pengendalian konversi kawasan lindung. Strategi penyediaan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi:

a. mengupayakan terpenuhinya koefisien dasar hijau untuk masing-masing fungsi kegiatan berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi; b. mengutamakan pemenuhan besaran koefisien dasar hijau pada setiap perizinan pembangunan. D. Kebijakan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi :

a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan bakau; b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam; c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa; dan d. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan bakau, meliputi :

a. menetapkan kawasan pantai berhutan bakau melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan pantai berhutan bakau dengan menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat; c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan pantai berhutan bakau, serta mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan d. merestorasi kawasan pantai berhutan bakau yang mengalami deforestasi.


II - 29

Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam, meliputi :

a. menetapkan kawasan pantai cagar alam melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan; b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan cagar alam dengan menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat; c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan cagar alam, serta mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan d. merestorasi kawasan cagar alam yang mengalami deforestasi. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa, meliputi :

a. menetapkan kawasan suaka margasatwa melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan; b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan suaka margasatwa dengan menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat; c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan suaka margasatwa, serta mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan d. merestorasi kawasan suaka margasatwa yang mengalami deforestasi. Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

a. melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik; b. menjaga keaslian bentuk bangunan kuno; c. memanfaatkan kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata; d. melindungi bangunan peninggalan sejarah tersebut; dan e. menetapkan dalam peraturan yang terdapat di rencana tata ruang wilayah. E. Kebijakan kawasan rawan bencana alam, dilakukan melalui pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir. Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir, meliputi :


II - 30

a. pengendali banjir, normalisasi sungai, dan membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor; b. menyediakan sistem peringatan dini; c. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana dalam kaitannya dengan upaya penyelamatan; d. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana e. menyediakan lokasi pengungsian sementara; f. melakukan konservasi tanah dan air di DAS hulu; g. menata ruang dan rekayasa di DAS hulu; h. menegakan hukum dalam mentaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu; i. menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai; dan j. menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum. 2.1.10.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya A. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

a. b. c. d. e. f. g. h.

kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata; kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman; dan

B. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi :

a. penetapan dan pemantapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional, ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi; dan b. pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan budidaya dan terbangun. Strategi penetapan dan pemantapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional baik ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi, meliputi :

a. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan; b. menghindari terjadinya konversi;


II - 31

c. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat; d. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar dinas dan instansi terkait; e. mengembangkan dan mendiversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu; dan f. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung. Strategi pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan budidaya dan terbangun, meliputi:

a. meningkatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan produksi dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat; b. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi produksi; c. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi produksi yang sekaligus fungsi lindung; d. menerapkan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai kegiatan yang sudah ada di kawasan produksi yang mempunyai dampak besar bagi lingkungan hidup; e. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan hutan produksi; dan f. melakukan sosialisasi pentingnya fungsi hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus berfungsi lindung bagi kabupaten Gresik kepada seluruh lapisan masyarakat. C. Kebijakan kawasan peruntukan pertanian, dilakukan melalui :

a. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi di Kabupaten sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan . Strategi pemantapan luasan lahan pertanian basah beririgasi teknis di Kabupaten Gresik sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi :

a. meningkatkan sawah tadah hujan menjadi lahan pertanian basah irigasi teknis pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di kawasan perkotaan; dan


II - 32

b. menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi. Strategi pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi :

a. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; c. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan perkebunan; d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan perkebunan; e. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor; dan f. mengembangkan kawasan agropolitan di kawasan utara. D. Kebijakan kawasan peruntukan perikanan, dilakukan melalui pengembangan kawasan budidaya perikanan. Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi :

a. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat; b. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan; dan c. mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan sampai ekspor. E. Kebijakan kawasan peruntukan pertambangan, yaitu pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan. Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan, meliputi :

a. mengembalikan rona alam melalui upaya penghijauan pada area bekas penambangan; b. meningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang; c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; d. melakukan kajian kelayakan ekologi dan lingkungan, ekonomi dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman; dan


II - 33

e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan. F. Kebijakan kawasan peruntukan industri, dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, meliputi :

a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; b. menyediakan lahan untuk menampung industri kecil dan menengah dengan dengan pengelola tertentu dalam sebuah kawasan industri; c. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan; d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil; e. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta menarik investasi; f. mengembangkan kawasan industri menengah dan kawasan industri besar pada lokasi khusus yang strategis dengan luasan minimal 50 Ha; g. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL, baik secara individual maupun komunal; h. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; i. menggunakan metode dan teknologi industri ramah lingkungan; j. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; k. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; l. menarik investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri; m. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap kemungkinan adanya bencana industri; n. meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali penggunaan kembali dan daur ulang; o. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan; p. menjalin kerjasama dengan investor dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan; q. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan; r. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; s. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif; t. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak dan retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan u. menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.


II - 34

G. Kebijakan kawasan peruntukan pariwisata, yaitu pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan, meliputi :

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional; meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; melakukan diversifikasi program dan produk wisata; mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; mengembangkan pusat kerajinan dan cinderamata; meningkatan promosi dan kerjasama wisata; memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat lokal dan atau pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata; dan meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.

H. Kebijakan kawasan peruntukan permukiman, yaitu pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, meliputi :

a. mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama di kawasan lindung; b. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan; c. meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan perkotaan; d. mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di kawasan perkotaan; e. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan; f. mengembangkan kasiba dan lisiba mandiri; g. meningkatkan penyediaan hunian serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat; h. mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang perumahan; i. meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan perdesaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;


II - 35

j. meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan; k. meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan, dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; l. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan; m. meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat; n. mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata ruang; o. mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; dan p. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan, serta penurunan luasan kawasan kumuh. I. Kebijakan kawasan peruntukan lainnya meliputi : a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan b. Pengembangan ruang untuk sector informal.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi: a. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa terutama di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana ; b. memanfaatkan dan mengelola kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang didukung oleh ketersediaan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM,pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor primer. d. ketentuan kegiatan perdagangan dan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Strategi pengembangan ruang sektor informal, meliputi: a. mengembangkan kegiatan perdagangan berupa pedagang kaki lima dikembangkan di kawasan-kawasan wisata; dan b. ketentuan kegiatan perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


II - 36

BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA

Recommend Documents