BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kota Mamuju saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kota yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi kota lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kota saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi.
2.1.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 38’110” – 20 54’ 552” Lintang Selatan; dan 110”- 54’ 47” – 130 5’ 35 Bujur Timur dari Jakarta; (00 0’ 0” Jakarta = 1600 48’ 28” Bujur Timur Green Wich). Kabupaten yang beribukotakan di Kecamatan Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai berikut: Utara : Kabupaten Mamuju Utara Timur : Kabupaten Luwu Utara Selatan : Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Tana Toraja Barat : Selat Makassar. Kabupaten
Mamuju
dengan
luas
wilayah
801.406
Ha,
secara
administrasi pemerintahan terbagi atas 16 Kecamatan, terdiri dari 155 Desa, 10 Kelurahan, dan 2 UPT. (Sumber Data BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2009) Kecamatan
Kalumpang
merupakan
Kecamatan
terluas
dengan
luas
1.178,21 km² atau 22,19 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas 9 km² atau 0,11 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju.
6
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju
Sumber : BPS Kabupaten Mamuju
A.
ARAH PENGEMBANGAN STRUKTUR KABUPATEN Strategi Pokok dalam pembangunan Kabupaten Mamuju hingga Tahun
2010 ditekankan pada pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dan stabilitas ketertiban dan keamanan daerah. Berdasarkan arahan tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut : a) Pertumbuhan Ekonomi, dengan strategi ini dimaksudkan agar ekonomi daerah
mengalami
pertumbuhan
dengan
bertumpu
pada
sektor
pertanian. Pertumbuhan tersebut ditekankan pada peningkatan PDRB, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, peningkatan PAD dan pada intinya dapat menciptakan ketahanan ekonomi daerah. b) Pemerataan hasil pembangunan, dengan strategi pembangunan ini, dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang dapat dirasakan hasilnya oleh berbagai elemen masyarakat. Demikian pula halnya hasil pembangunan tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah dalam kabupaten mamuju. c) Partisipasi masyarakat, dengan strategi ini dimaksudkan agar seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mamuju dapat mengambil peran dalam
7
proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara proporsional. d) Stabilitas ketertiban dan keamanan daerah, strategi ini dimaksudkan agar prasyarat
bagi
terselenggaranya
tata
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berupa ketertiban dan keamanan yang kondusif selalu dapat terpelihara atas dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas.
B.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAMUJU Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju yang disusun untuk
kurun waktu 10 ( sepuluh) tahun mendatang (2007-2016) mencakup rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, rencana pengelolaan kawasanperkotaan dan perdesaan, kawasan khusus strategis, kawasan pesisir pantai, rencana sistem kegiatan pembangunan, rencana sistem prasarana wilayah, serta arahan penatagunaan tanah, air dan suberdaya alam lainnya. a) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana pemanfaatan ruang pada dasarnya berfungsi memberi pedoman penetapan lokasi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dominannya masingmasing. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mamuju berdasarkan fungsi utamanya secara makro meliputi kawasan lindung akan diarahkan pada pemantapan terhadap kawasan berfungsi lindung yang telah ada, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman / perkotaan maupun budidaya produktif (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya). Dari hasil analisis, luas kawasan lindung di Kabupaten Mamuju adalah 284.444,84 Ha atau 35,49 % dari luas wilayah, sedangkan kawasan budidaya dialokasikan seluas 516.961,16 Ha atau 64,51% dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Untuk kawasan budidaya terbagi menjadi 2 (dua) jenis pemanfaatan yaitu kawasan budidaya pertanian dengan luas 361.872,81 Ha atau 70 % dari luas kawasan budidaya, sedangkan untuk kawasan budidaya non pertanian seluas 155.088,35 Ha atau 30% dari luas kawasan budidaya. Berdasarkan kajian dan analisis yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya, arahan pengembangan kawasan budidaya berdasarkan kriteria serta urutan prioritas penetapannya dapat dilihat pada tabel berikut .
8
No
JENIS PEMANFAATAN RUANG
LUAS PERUNTUKAN (Ha)
PRESENTASE (%)
A
Kawasan Lindung
284.444,84
35,49
B
Kawasan Budidaya
516.961,16
64,51
1
Kawasan Pertanian - Tanaman pangan - Tanaman perkebunan - Hutan Produksi - Kawasan peternakan - Kawasan perikanan Kawasan bukan pertanian - Kawasan permukiman perkotaan - Kawasan permukiman perdesaan - Kawasan industri - Kawasan pariwisata - Kawasan pertambangan dan mineral
361.872,81 26.161 82.931 143.419,65 3.237,63 6.132,53 155.088,35 1.713,45 2.105,304 1.793,45 24.908,76 124.567,216
100 7,23 22,92 67,27 0,89 1,69 1,00 1,10 1,36 2,78 16,06 80,32
LUAS WILAYAH KAB. MAMUJU
801.416.000
100
2
Sumber : Hasil analisis RTRW Kab. Mamuju, tahun 2006
b) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Sistem Permukiman Sistem kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mamuju diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana utama penunjang yang pengadaannya dikelola secara terpadu. Penerapan kebijaksanaan setiap sistem kegiatan pembangunan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tiap-tiap wilayah. Didasarkan pada rencana pemanfaatan ruang, wilayah Kabupaten Mamuju dibedakan dala empat kawasan, yaitu : - Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaaan - Kawasan Pesisir pantai dan laut - Kawasan khusus dan strategis Adanya perbedaan kawasan ini berpengaruh terhadap sistem kegiatan yang berlangsung disetiap masing-masing kawasan termasuk sistem penyediaan sarana dan prasarana utamanya. Berdasarkan hasil estimasi jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada akhir tahun rencana, yakni Tahun 2016 yang berjumlah 399.506 jiwa. Dengan Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,87 % pertahun, diperkirakan tingkat
9
kepadatan peduduk sebesar 1.851 jiwa/Km2. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dirumuskan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman yang diharapkan dapat mendukung perwujudan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju secara keseluruhan. Melihat kondisi sekarang ini, dimana sebagian besar penyebaran penduduk terkonsentrasi di pusat kota, maka perlu adanya upaya-upaya untuk mengarahkan penyebaran penduduk di masa datang secara merata. c) Sistem Perwilayahan Pembangunan Sistem perwilayahan pembangunan diidentikkan dengan struktur tata ruang wilayah, yang bertujuan untuk menemukenali perwujudan ruang yang ada sekarang. Kecenderungan perkembangannya serta permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi keruangan. Dengan demikian sistem perwilayahan pembangunan berisikan anlisis unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk ruang yang meliputi : sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana utama secara menyeluruh tentang keadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya serta hubungannya antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth pole region models). Berdasarkan hasil analisis model tersebut dengan memasukkan pertimbangan fisik kewilayahan, potensi dan keunggulan wilayah (analisis kesesuaian lahan dan kemampuan lahan), maka perwilayahan pembangunan di Kabupaten Mamuju dirancang terbagi kedalam 5 (Lima) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Dimana tiap SWP mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam konteks pengembangan wilayah secara keseluruhan. Satuan Wilayah Pengembangan Utama, Wilayah Pengembangan (Utama) adalah kecamatan Mamuju dan sekitarnya (Simkep-Mamuju-Kalukku). Pusat wilayah pembangunan berada di Kota Mamuju yang berfungsi sebagai pusat pembangunan antar wilayah (eksternal/regional), pusat pelayanan antar wilayah dalam Kabupaten Mamuju secara keseluruhan dan pusat pelayanan lokal (internal). Dalam konteks kewilayahan, SWP (utama) mempunyai karakteristik perkotaan dengan fungsi kegiatan sebagai pusat pengembangan kawasan perkotaan meliputi permukiman, perkantoran/pemerintahan regional dan lokal, kesehatan (Regional dan lokal), pengembangan transportasi (laut, darat dan udara), pengembangan industri, perdagangan dan pelayanan jasa, sementara fungsi penunjang sebagai prospek pengembangan wisata tirta (kepulauan) dan wisata alam (air terjun), pengembangan peternakan, pengembangan budidaya
10
perikanan tambak, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hasil hutan (kayu, damar dan rotan). Luas SWP Mamuju dan sekitarnya sampai akhir tahun perencanaan adalah 722,92 KM2. d) Rencana Sistem Permukiman Secara umum sistem permukiman diwilayah Kabupaten Mamuju dapat dipisahkan dalam tiga bagian, yaitu permukiman perkotaan (urban sattlement), permukiman perdesaan (rural sattlement) dan permukiman kota- desa (urban – rural sattlement). Masing-masing kawasan permukiman ini mempunyai karakteristik, baik dari aspek bangunan (tingkat kepadatan dan konstruksi bangunan) maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. C.
Strategi pengembangan sistem jaringan Jaringan prasarana transportasi. Rencana Pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Mamuju, meliputi : - Jalan Arteri Primer, merupakan jalan yang menghubungkan kota orde satu dengan kota orde dibawahnya. Klasifikasi teknis pengembangan jaringan jalan ini adalah : (1) Pelayanan terhadap angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh; (2) Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien (3) Kecepatan rata-rata tinggi, paling rendah 60 km/jam; (4) Lebar daerah manfaat jalan tidak kurang dari 60 meter. - Jalan Arteri Sekunder, berfungsi sebagai penghubung fungsi utama kota ke satu dengan kota kedua, dalam hal ini sub wilayah pengembangan dengan daerah layanannya. Klasifikasi teknis pengembangan jaringan jalan ini adalah : (1) Lebar daerah manfaat jalan tidak kurang dari 41 meter;
(2)
Jalan
yang
memberi
pelayanan
angkutan
pengumpulan/pembagian; (3) Ciri-ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata paling rendah 40 km/jam, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. - Jalan Kolektor Primer, berfungsi sebagai penghubung fungsi kota ke dua dengan fungsi kota ketiga, atau antar fungsi kota kedua atau dengan kawasa permukiman. Klasifikasi teknis pengembangan jaringan jalan ini adalah : (1) Lebar daerah manfaat jalan tidak kurang dari 21 meter; (2) Jaringan jalan harus dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur lambat untuk memisahkan pergerakan lalu lintas cepat karena jaringan jalan ini melayani pergerakan hingga ke perumahan.
11
- Jalan Kolektor Sekunder; berfungsi sebagai penghubung fungsi kota kedua dengan fungsi kota ketiga, atau antar fungsi kota kedua atau dengan kawasan permukiman. Klasifikasi teknis pengembangan jaringan jalan ini adalah : (1) Lebar daerah manfaat jalan tidak kurang dari 21 meter; (2) Jaringan jalan harus dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur lambat untuk memisahkan pergerakan lalu lintas cepat karena jaringan jalan ini pergerakan hingga ke perumahan. - Jalan Lokal Primer , klasifikasi teknis pengembangan jalan ini adalah : (1) Kecepatan rencana rata-rata 20 km/jam; (2) Badan jalan minimal 6 meter; (3) Akses tidak terputus lewat lokal area. - Jalan Lokal Sekunder, klasifikasi teknis pengembangan jalan ini adalah : (1) Kecepatan rata-rata 10 km/jam; (2) Badan jalan minimal 5 meter; (3) Syarat teknis untuk kendaraan roda 2. - Transportasi laut ; Sampai saat ini, prasarana transportasi yang ada antara lain pelabuhan ferry di Kec.Simkep, beberapa tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Mamuju, pelabuhan rakyat di Kecamatan Budongbudong. Rencana pengembangan terhadap pelabuhan dan TPI dilakukan untuk
memantapkan
fungsi
Kabupaten
Mamuju
sebagai
Pusat
Pengembangan Antar Wilayah (PPAW) di Propinsi Sulawesi Barat sekaligus perannya sebagai Ibukota Propinsi dan menjadi pusat pelayanan terhadap wilayah pengaruhnya dalam lingkup Kabupaten Mamuju. - Transportasi Udara; Sampai saat ini, prasarana transportasi yang ada antara lain Kantor Syahbandar Tampapadang dan Landasan Pendaratan Pesawat Jenis Boeing dengan kapasitas penumpang 40 -60 orang, yang terletak di Kecamatan Kalukku sekitar lebih kurang 30 KM dari kota Mamuju. Jaringan Prasarana Energi Listrik Sumber energi listrik Kabupaten Mamuju diperoleh melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dipergunakan untuk jenis kegiatan ; (1) Perumahan, (2) Perdagangan dan perkantoran, (3) fasilitas sosial dan pelayanan umum, (4) penerangan jalan. Rencana kebutuhan energi listrik untuk jenis kegiatan di atas sampai akhir tahun perencanaan diperkirakan sebesar 135.676.950 Va/Watt. Untuk perumahan sebesar 53.535.250 VA/Watt, perdagangan dan perkantoran sebanyak 21.573.450 VA/Watt, fasilitas sosial dan pelayanan umum sebanyak 21.573.450 VA/Watt dan
12
untuk penerangan jalan sebanyak 44.186.950 VA/Watt, diman perkiraan kehilangan energi listrik pada transmisi sebesar 12.341.568 VA/Watt. Untuk memenuhi kebutuhan listrik dimasa akan datang, selain menggunakan produksi listrik dari PLN, perlu dilakukan kajian-kajian serta studi mengenai alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhannya seperti pemanfaatan Sumber Air Terjun di Kec. Kalumpang sebagai sumber pembangkit Lsitrik Tenaga Air. Kegiatan ini juga harus mengikut sertakan pihak swasta dan masyarakat dengan memberikan intensif dan disintensif dalam mengelola kegiatan tersebut. Jaringan Prasarana Telekomunikasi Pelayanan telepon dengan menggunakan standar dengan rasio tingkat pelayanan telepon pribadi dan umum adalah 1 : 14 dan 1 : 250, dimana Rencana kebutuhan hingga akhir tahun perencanaan (2016) adalah 28.556 SST dan 1.598 SST. Upaya pemenuhan sistem telekomunikasi dengan menggunakan teknologi digital radio system (drs) dipergunakan untuk pelayanan konsumen. Jaringan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Upaya pemenuhan air bersih di Kabupaten Mamuju sampai akhir tahun perencanaan diupayakan melalui : (1) peningkatan kapasitas produksi air bersih, (2) Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber air baku lainnya dan serta (3) pengoptimalisasian sistim distribusi / pengaliran air bersih khususnya pada kawasan perkotaan. Rencana kebutuhan air bersih untuk berbagai aktifitas sampai akhir tahun perencanaan (2016) meliputi perumahan sebesar 96.090.600 liter/hari., fasilitas pendidikan 1.716.800 liter/hari, fasilitas kesehatan 1.456.680 liter/hari, fasilitas peribadatan 998.000 liter/hari, fasilitas olahraga dan rekreasi 2.180.000 liter/hari dan fasilitas perdagangan sebesar 399.500 liter/hari. Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui usaha tersebut direncanakan untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah pengembangan guna menunjang opersionalitas kegiatankegiatan perkotaan dan perdesaan. Untuk memudahkan sistem distribusi air bersih maka digunakan sistem hirarki (primer-sekunder-tersier) dan tetap memperhatikan kondisi toopografi pada jalur-jalur yang akan dilalui jaringan tersebut. Arahan pengembangan prasarana air bersih lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan
13
masyarakat yang sampai saat ini belum dapat terlayani jaringan air bersih di Kabupaten Mamuju. Sedangkan untuk penentuan Jaringan telekomunikasi yaitu dengan peningkatan kualitas dan kuantitas (pembangunan BTS) pelayanan telekomunikasi. Jaringan drainase yaitu dengan pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder serta dengan peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan yang sudah ada. Jaringan persampahan - Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dan Penambahan Tempat Penampungan Sampah Sementara. - Penambahan sarana persampahan (container, gerobak). Jaringan air bersih - Pembangunan sistem perpipaan guna perluasan pelayanan jaringan air bersih. - Pengelolaan sistem perpipaan yang sudah ada guna mengurangi tingkat kebocoran. - Perlindungan terhadap sumber mata air. Jaringan limbah - Pembangunan IPLT. - Penambahan sarana pengangkutan limbah. 1.
Strategi Pengembangan Pola Ruang a. Strategi pengembangan kawasan lindung Penetapan kawasan lindung yaitu kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung berhutan bakau. Pelestarian kawasan lindung sebagai lahan non terbangun dan memfungsikannya sebagai hutan kota. b. Strategi pengembangan kawasan budidaya Pemanfaatan lahan eksisting dengan sejauh tidak menyimpang dari dasar pengembangan struktur kegiatannya, maka lahan eksisting ini tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut yang pada prinsipnya meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal. - Penetapan kawasan perikanan darat (tambak) dan perikanan laut dan penyediaan fasilitas pendukung untuk kawasan perikanan.
14
- Penetapan kawasan pertanian sebagai lahan non terbangun dan penyediaan fasilitas pendukung untuk kawasan pertanian serta pelestarian sistem irigasi untuk lahan sawah. - Penetapan kawasan untuk RTH sebagai lahan non terbangun dengan penyediaan RTH disetiap sub pelayanan (kecamatan atau BWK) dan peningkatan kualitas RTH yang sudah ada. - Penetapan kawasan untuk RTNH sebagai lahan non terbangun dengan penyediaan RTNH disetiap sub pelayanan (kecamatan atau BWK), peningkatan kualitas RTNH yang sudah ada, dan penambahan RTNH yaitu ruang pejalan kaki dan makam. Potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan dikembangkan secara optimal untuk tata guna lahan baru yang lebih produktif. Mengurangi kepadatan di daerah permukiman di Kecamatan Tegal Timur, serta meningkatkan kualitas lingkungan di daerah permukiman padat tersebut, yaitu dengan: - Pembangunan permukiman dan fasilitas pendukungnya. - Pengembangan
permukiman
dengan
pemerataan
kepadatan
permukiman. Melaksanakan pengembangan tata ruang ke dalam (internal) dengan mengupayakan penggunaan sistem zoning (pembagian daerah) yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kecenderungan pertumbuhan kota, yaitu: - Penyediaan fasilitas perkantoran di setiap sub pusat Kecamatan atau Bagian Wilayah Kota (BWK). - Pengalokasian kegiatan dan penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa dan peningkatan kualitas fasilitas yang ada. - Pengalokasian dan pembangunan kawasan industri terpadu serta peningkatan fasilitas pendukung kawasan industri. - Pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan penyediaan fasilitas pendukungnya. - Menjaga kelestariannya dengan menetapkan sebgai kawasan cagar budaya dan peningkatan penyediaan fasilitas pendukungnya.
15
- Peningkatan kualitas kawasan pelabuhan dengan penyediaan fasilitas dan penyediaan sarana transportasi serta peningkatan kegiatan didalamnya sehingga mendukung kondisi fisik pelabuhan. Mengupayakan pengembangan fisik kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan persawahan yang produktif. Meningkatkan pengawasan terhadap eksploitasi berbagai sumber daya alam
untuk
mencapai
sistem
pembangunan
yang
berkelanjutan
(sustainable development). 2.1.2
DEMOGRAFI
A.1
KEPENDUDUKAN A.1.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Dalam empat tahun terakhir penduduk Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan yang cukup tinggi menurut hasil sensus penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2010. Pada tahun 2005 berjumlah 283.871 jiwa mengalami peningkatan penduduk 4,49% atau sebesar 336.879 jiwa pada tahun 2010. Tinggi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju pada periode tersebut ditentukan oleh posisi strategis yang dimilikinya, terutama sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat merupakan pusat aktivitas yang memiliki daya tarik bagi penduduk luar. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Mamuju pada tahun 2009 berjumlah 315.053 jiwa. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk di Mamuju sebesar 3,14% dibandingkan dengan tahun 2008, disajikan pada tabel 2.5. Sedangkan Gambar Penyebaran Penduduk disajikan pada gambar 2.3. Penduduk Mamuju paling besar berada di Kecamatan Kaluku yaitu
sebesar
45.179
jiwa.
Namun
demikian,
kecamatan
yang
mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Mamuju dengan kepadatan penduduk 266,57 jiwa per km2.
16
TABEL 2.2.1 BANYAKNYA RUMAH TANGGA, LUAS WILAYAH DAN RATA- RATA ANGGOTA
RUMAH
TANGGA
DIRINCI
MENURUT
KECAMATAN
DI
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2009
(Sumber : BPS Kabupaten Mamuju)
17
TABEL 2.2.2 BANYAKNYA PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH SERTA KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010
(Sumber : BPS Kabupaten Mamuju)
18
TABEL 2.2.3 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010
(Sumber : BPS Kabupaten Mamuju)
19
TABEL 2.2.4 BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010
(Sumber : BPS Kabupaten Mamuju) TABEL 2.2.5 JUMLAH
PENDUDUK
MENURUT
DAN
KEWARGANEGARAAN
KECAMATAN TAHUN 2010
(Sumber : BPS Kabupaten Mamuju)
20
Secara umum, system permukiman di wilayah Kabupaten Mamuju dapat dipisahkan dalam tiga bagian, yaitu - Permukiman perkotaan (urban settlement) - Permukiman perdesaan (rural settlement) - Permukiman kota-desa (urban-rural settlement). Masing-masing kawasan permukiman ini mempunyai karakteristik, baik dari aspek bangunan (tingkat kepadatan dan konstruksi bangunan) maupun ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pendukungnya.
Selain
itu
sistem
permukiman diwilayah ini, dapat dibedakan lagi kedalam dua jenis permukiman - Permukiman yang telah terencana ; yang bercirikan teratur dan terencana dengan baik sejak awal
dengan didukung oleh tersedianya sarana dan
prasarana penunjang kegiatan permukiman yang baik. - Permukiman yang tidak terencana; bercirikan pembangunan perumahan yang tidak teratur dan kurang didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan perumahan yang baik. Umumnya perumahan dengan kondisi ini berada diatas status lahan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan peruntukannya.
21
2.1.3
KONDISI TOPOGRAFI Keadaan Topografi Kabupaten Mamuju pada umumnya adalah daerah
dengan curah hujan tinggi dan daerah yang memiliki kisaran kemiringan antara 15% - 45%. Kondisi ini mempengaruhi topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landau dan agak curam. Hal ini juga mempengaruhi tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, yakni daerah yang cukup stabil, daerah yang terancam dan daerah yang rentan erosi. Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0% - 2% luas terbesar di wilayah Kecamatan Budong-budong, yakni 30.048 Ha atau 26,55%. Sedangkan untuk kemiringan lereng antara 2% - 15% terdapat di kecamatan Kalumpang seluas 25.066 Ha atau 30,52% dan bagian wilayah dengan kemiringan antara 15% - 25% luas terbesar juga berada di Kecamatan Kalumpang yakni 105.735 Ha atau 47,01%. Untuk kemiringan diatas 40% juga terdapat di Kecamatan Kalumpang yakni 77.890 Ha. Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah sebagian sebelah Barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya semakin ke Timur secara Gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit. Ditinjau dari aspek ketinggian wilayah, Kabupaten Mamuju dapat dibedakan menjadi 6 (enam) zona: - Zona Ketinggian 0 – 25 M dengan Luas 35.875 Ha atau 4,43% - Zona Ketinggian 25 – 100 M dengan Luas 130.186 Ha atau 16,06% - Zona Ketinggian 100 – 500 M dengan Luas 206.106 Ha atau 25,46% - Zona Ketinggian 500 – 1.000 M dengan Luas 159.769 Ha atau 19,71% - Zona Ketinggian 1.000 – 1.50 M dengan Luas 128.669 Ha atau 16,06 % - Zona Ketinggian diatas 1.500 M dengan Luas 148.714 Ha atau 16,06%
2.1.4
GAMBARAN UMUM SITUASI SANITASI KOTA Paparan tentang gambaran umum situasi sanitasi kota merupakan
ringkasan dari Buku Putih Sanitasi Kota Mamuju yang menggambarkan tentang kondisi sanitasi kota saat ini. Terdiri dari gambaran umum sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih.
22
Peta Kabupaten Mamuju
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju
23
Gambar 2.2. Peta Kawasan Kumuh Kota Mamuju
A.
Sub Sektor Air Limbah Rumah Domestik Gambaran Umum: Lembaga utama yang menangani sub sektor Air Limbah Rumah Tangga adalah BAPEDALDA Kabupaten Mamuju dan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik belum ada. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat dan BAPEDALDA Kabupaten Mamuju, namun kondisinya belum optimal. Sarana IPAL komunal
sudah mulai
didirikan di beberapa lokasi
percontohan. Pengelolaan IPAL dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan BAPEDALDA Kabupaten Mamuju. Pengelolaan black water (limbah tinja) dilakukan oleh masyarakat, perusahaan swasta jasa penyedotan kakus, dan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju.
24
Gambaran Fungsi Pengelolan Air Limbah Domestik : Fungsi pengelolaan air limbah domestic baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1.
Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik
2.
Pengelolaan daur ulang air limbah domestik.
3.
Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.
Gambaran Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik: 1. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kebijakan yang ada baru sebatas : - Peraturan Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal. Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Saat ini Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik belum berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini Pihak Pengelola Air Limbah memerlukan sarana dan prasaran penunjang dalam pelaksanaannya.
Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 1. Koordinasi dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. 2. Masalah utama:
Belum efektifnya pola sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestic di lingkungan SKPD maupun masyarakat, sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antar SKPD tentang cara pengelolaan air limbah domestic, dan belum terbangunnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara optimal.
Masih terdapat kelemahan yang dirasakan oleh personil-personil Dinas terkait untuk melakukan advokasi tentang cara yang benar dan arti penting pengelolaan air limbah domestic pada berbagai pihak.
25
Permasalahan air limbah rumah domestik di Kota Mamuju adalah sebagai berikut : 1. Tidak tersedianya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. 2. Tidak adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang terletak di Kota Mamuju. 3. Tidak berfungsi secara maksimal armada penyedot tinja sehingga layanan terhadap masyrakat tidak terpenuhi secara maksimal. 4. Kurangnya armada penyedot tinja sehingga diperlukan penambahan armada penyedot tinja. 5. Fasilitas Saptic tank belum dimiliki oleh setiap rumah, khususnya di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan pada daerah pesisir, tepi kanal, dan tepi sungai. 6. Peraturan mengenai pengolahan air limbah belum ada. 7. Badan usaha swasta tidak tertarik untuk investasi dalam bidang air limbah.
Gambar 2.3. Foto kondisi pengelolaan air Limbah di Kota Mamuju
B.
Sub Sektor Persampahan Gambaran Umum:
Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju
Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal.
26
Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Persampahan : Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah:
1. Penyediaan sarana daur ulang sampah 2. Pengelolaan daur ulang sampah 3. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak praktik pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Mamuju.
Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah: Kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang diarahkan untuk pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.
Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Persampahan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kabupaten Mamuju adalah : 1. Pengumpulan Sampah - TPS berjumlah 36 buah dengan kapasitas 10 -20 M3 2. Transportasi / Pengangkutan - Truk 8 buah kapasitas 6 M3 - Gerobak 14 buah kapasitas 2 M3 - Motor Fukuda 3 buah kapasitas 2 M3 - Kontainer 13 buah kapasitas 6 M3 3. Tempat Pembuangan Akhir - Luas TPA 1 Ha Lokasi di Simboro, jarak dari permukiman terdekat 1 Km, Perairan terbuka 3 Km dan Pantai Terdekat 5 Km. - Sistem pengelolaan Open Dumping, jenis alat yang ada di TPA 1 unit Buldozer dan 1 Unit Becko. Berdasarkan system pengolahan persampahan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Mamuju, Estimasi Produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan asumsi produksi sampah tiap orang 2 – 3 liter/orang / hari, dimana jumlah produksi sampah yang dihasilkan samapi akhir tahun perencanaan sebanyak 1.198.527 liter/hari. Dari estimasi tersebut, diperlukan system pengelolaan sampah yang lebih baik mulai dari pengumpulan sampah dari tempat produksi (rumah,perkantoran,perdagangan dankegiatan
27
lainnya) ke
tempat pembuangan
sementara (TPS) sampai
ke
tempat
pembuangan akhir (TPA). Penetapan lokasi TPA untuk menampung sampah penduduk perkotaan memerlukan kajian yang lebih mendalam khususnya kajian AMDAL dan dampak social yang ditimbulkan melalui kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju. Secara Umum kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Kegiatan perwadahan sampah b. Kegiatan pengumpulan sampah c. Kegiatan pemindahan sampah d. Kegiatan pengangkutan sampah e. Kegiatan pembuangan akhir f.
Kegiatan daur ulang sampah Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah
Aspek Kelembagaan 1. Organisasi belum sesuai dengan kapasitas kewenangan pelayanan yang dibutuhkan. 2. Dukungan Peraturan belum memadai 3. Terbatasnya SDM yang dimiliki untuk pengoperasian persampahan 4. Fungsi pengolahan masih tercampur antara pengelolaan yang berperan sebagai operator dan regulator 5. Manajemen pelayanan persampahan masih perlu ditingkatkan 6. Belum Optimalnya pelaksanaan PERDA yang ada dan tindakan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Aspek Operasional/Teknik 1. Armada alat berat di lokasi TPA belum ada (excavator dan wheel loader) sementara bulldozer yang sudah ada sering rusak. 2. Armada angkutan sampah masih kurang dibandingkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. 3. Sistem operasional TPA belum maksimal 4. Sarana pengolahan sampah belum ada, untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA 5. Sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan meliputi garasi bulldozer/pos jaga, jalan masuk, pagar,kolam lindi, workshop, dan talud.
28
Aspek Pembiayaan 1. Belum optimalnya potensi pendanaan masyarakat 2. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pengelolaan persampahan 3. Pendapatan operasi persampahan tidak dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan.
Aspek Peran Serta Masyarakat 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan 2. Bentuk partisipasi masyarakat yang belum optimal, terbatasnya pada retribusi yang rendah 3. Pembangunan dibidang persampahan yang berbasis masyarakat masih sangat terbatas 4. Badan Usaha swasta tidak tertarik untuk investasi dibidang persampahan. C.
Sub Sektor Drainase Gambaran Umum: Sistem drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Mamuju terbilang belum baik, mengingat kondisinya yang hanya pada daerah-daerah tertentu dibuat permanen, sehingga perlu peningkatan dan perawatan secara terus menerus agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Perencanaan prasarana drainase dilaksanakan guna mengurangi / menghindari genangan ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan pembangunan saluran drainase yang didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran. Perbaikan / pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air hujan, sungai, kanal, saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai badan air terbuka selain sebagai penerima air hujan, juga berfungsi penerima buangan air drainase, maka diperlukan pematangan pada bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air. Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Drainase Lingkungan : Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Monitoring dan evaluasi integrasi sistem drainase lingkungan
29
2. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Mamuju. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan: Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diarahkan
untuk
menegaskan
kewajiban
masyarakat
dalam
hal
pengelolaan drainase lingkungan. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.
Gambar 2.4 Tata Letak Saluran Drainase Dalam Kota Mamuju
30
D.
Sektor Air Bersih. Gambaran Umum: Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan distribusi air bersih sepenuhnya untuk Kabupaten Mamuju telah terdistribusi walau hanya pada ibukota Kabupaten Kota Mamuju yang disalurkan melalui PDAM dengan distribusi penyaluran berdasarkan jumlah pelanggan (2.074 pelanggan) dan kategori pelanggan (sosial, non niaga, niaga, industry, khusus) sebesar 374.160 m3, sedangkan untuk kecamatan lain umumnya penduduk masih menggunakan air bersih/minum dari sumur tanah dangkal dan sumur pompa, rata-rata kedalaman 15 – 30 meter. Apabila dihitung dari tingkat kebutuhan air bersih/air minum/ orang/ hari maka tingkat ketersediaan air jauh dibawah standar dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia di tempat unit produksi yaitu 47 liter/detik dalam kondisi normal dan kondisi musim kemarau tingkat penyediaan air bersih menurun hanya 20 liter / detik, dilain pihak tingkat kebocoran masih sangat tinggi, mencapai 15%, sehingga dengan demikian PDAM Mamuju masih masuk kategori dengan tingkat pelayanan masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM adalah : - Upaya penambahan air baku - Meningkatkan kapasitas produksi air pada instalasi yang ada. - Rehabilitasi / penggantian pipa yang bocor. - Menambah jaringan pipa baru serta sarana dan prasarana lainnya. - Perlu ada kajian lebih lanjut. No.
Unit Produksi
Satuan
Terpasang
Produksi
1
Bronkaptering
Ltr/Dtk
5
5
2
IPA Sangkurio
Ltr/Dtk
10
7
3
IPA Padangbaka
Ltr/Dtk
30
25
4
IPA So’do
Ltr/Dtk
20
10
65
47
Jumlah
Tabel 2.6. Unit Produksi Air Minum di Kabupaten Mamuju Permasalahan air bersih Kota Tegal di tingkat masyarakat 1. Besarnya
angka
pertumbuhan
penduduk
Kabupaten
Mamuju
mengakibatkan harus mencari alternatif baru sumber air baku. 2. Beberapa masyarakat di Kabupaten Mamuju yang belum terakses oleh
31
layanan air bersih, karena saat ini layanan PDAM menjangkau sebatas wilayah didalam Kota Mamuju dan hanya mampu memberikan pelayanan 37% dari jumlah penduduk Kota Mamuju 3. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah/terbatas menjadi alasan masyarakat tersebut untuk tidak melakukan pemasangan jaringan air bersih dari PDAM. 4. Banyak masyarakat berpendapat bahwa kualitas air PDAM kurang bagus, sehingga masyarakat lebih mengandalkan sumber sumur dalam untuk memperoleh sumber air bersih.
Permasalahan air bersih ditingkat PDAM 1. Debit air dari suplay PDAM sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Tegal 2. Kehilangan air sebesar 15% yang dikarenakan adanya kebocoran jaringan distribusi 3. Kurangnya jam kerja operasional, hal ini disebabkan oleh kurangnya tekanan air pada sistem transmisi dan distribusi 4. Kinerja dan umur sistem distribusi kurang efesien. Usulan dan prioritas program Sektor Air Bersih adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain. 2. Mengurangi kebocoran/kehilangan air menuju ke tingkat 0% 3. Menambah kapasitas/supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. 4. Mengembangkan cakupan pelayanan dengan menambah sarana dan prasarana air bersih. Sehingga Rencana kebutuhan air bersih akan diupayakan untuk berbagai aktifitas sampai akhir tahun perencanaan (2016) meliputi
perumahan
sebesar
96.090.600
liter/hari,
fasilitas
pendidikan 1.761.800 liter/hari, fasilitas kesehatan 1.456.680 liter/hari, fasilitas peribadatan 998.000 liter/hari, fasilitas Olahraga dan Rekreasi 2.180.000 liter/hari dan fasilitas perdagangan sebesar 399.500 liter/hari. 5. Pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air bersih berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
32
6. Progam penguatan manajemen PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. 2.2
VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN MAMUJU Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi
pengembangan sanitasi Kabupaten Mamuju dalam rangka mencapai visi misi kota. Sandingan visi, misi Kota dan visi misi sanitasi dapat dilihat dalam table berikut. Visi Misi Kabupaten Mamuju Visi Gerakan Membangun Mamuju Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju) Misi 1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 2. Pembangunan Ekonomi (Ekonomi Maju Berbasis Pertanian). 3. Pengembangan Pemerintahan Bersih dan Baik. 4. Pemantapan Ibukota dan Penataan wilayah. 5. Kepastian Hukum dan Rasa Aman.
2.3
Visi Misi Sanitasi Kab.Mamuju Visi Mewujudkan Lingkungan yang Bersih dan Sehat Melalui Program Sanitasi Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana dan prasarana dibidang persampahan,drainase, dan air bersih/minum. 2. Tersedianya saluran air bersih / air minum yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. 3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana Sanitasi yang sudah ada. 4. Meningkatkan peran aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat. 5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Hidup Bersih dan Sehat.
KEBIJAKAN UMUM DAN ARAH STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2012-2016.
Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan sektor sanitasi mengacu kepada arah kebijakan umum dan strategi pembangunan Kabupaten Mamuju sebagai berikut:
33
2.3.1 Kebijakan Umum terkait pembangunan sektor sanitasi a. Bidang Kesejahteraan Rakyat Kebijakan ini diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, perluasan
akses
terhadap
sumberdaya
ekonomi,
penurunan
angka
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, peningkatan pengamalan agama dan pelestarian budaya lokal. Kebijakan dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui : - Program Masyarakat Sehat - Pendidikan yang Murah dan Maju - Peningkatan Kualitas Iman - Pelestarian budaya dan pariwisata b. Bidang Ekonomi 1. Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada meningkatkan dukungan dari sisi SDM maupun infrastruktur sanitasi 2. Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi di sektor sanitasi
c. Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana 1. Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada meningkatkan keterlibatan para pelaksana pembangunan dalam rencana pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sanitasi d. Bidang Perumahan Pengembangan permukiman dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, perkotaan, dan desa nelayan. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) Permukiman di kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/ Desa Pusat Pertumbuhan dan pada Desa terpencil/ Desa tertinggal melalui program pemberdayaan masyarakat.
34
e. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan bangunan dan lingkungan ditujukan adanya upaya Reviltalisasi Kawasan Tradisional, Kawasan Budaya dan Kawasan yang memiliki fungsi tertentu misalnya Kawasan Pariwisata dan Kawasan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan
ekonomi,
sosial
budaya
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. f.
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
meliputi
sector
pembangunan
Drainase, sektor persampahan dan sector air limbah, program ini lebih difokuskan di Ibu kota Kabupaten (Kota Mamuju) yang dianggap memiliki masalah bidang PLP, yang cukup tinggi dan memerlukan penanganan sesuai dengan master plan dan kriteria perencanaan seperti masalah persampahan, banjir / genangan air dan pencemaran lingkungan. g. Bidang Pengembangan Air Minum Kebijakan mengenai pengembangan air minum dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dibagi atas 3 bagian yaitu : - Pengembangan dan peningkatan Air Minum Ibu Kota Kabupaten (Kota Mamuju) dalam rangka peningkatan pelayanan meliputi peningkatan kelembagaan,
penambahan
air
baku,
perbaikan
instalasi
untuk
meningkatkan kapasitas produksi air bersih/minum, pengadaan pipa dan pemasangan pipa induk, distribusi dan sambungan rumah, dan bangunan pelengkap lainnya. - Pengembangan sistem penyediaan air minum / SPAM IKK meliputi peningkatan kelembagaan, peningkatan/perbaikan prasarana dan sarana yang sudah rusak, dan pembangunan baru bagi IKK yang belum memiliki SPAM. - Pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan meliputi : pembentukan kelembagaan pengelola, rehabilitasi / peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada dan kurang berfungsi, dan pengembangan
penyediaan
air
bersih
yang
berbasis
masyarakat
(PAMSIMAS)
35
h.
Bidang Pekerjaan Umum 1. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota 2. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan dan memperhatikan relevansi kondisi kontur dalam perencanaan saluran drainase/gorong yang masih kurang diperhatikan 3. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kapasitas
dan
kualitas
pelayanan
saluran
drainase/gorong-gorong
perkotaan dengan meningkatkan ketegasan sanksi dalam mengoptimalkan fungsi saluran drainase 4. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase perkotaan di wilayah Kota Mamuju 5. Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kota melalui rencana induk sistem sanitasi Kota Tegal
f.
Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Kebijakan dalam urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan sanitasi serta programprogram sanitasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
2.3.2
a.
Arah Strategi terkait pembangunan sektor sanitasi
Strategi Bidang Sosial Budaya 1. Meningkatkan mutu pelayanan sanitasi dan pemberdayaan masyarakat 2. Memanfaatkan peluang pendanaan anggaran sanitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun dari banyak pihak yang peduli 3. Membebaskan
biaya
pelayanan
sanitasi
bagi
masyarakat
tidak
mampu/miskin b.
Strategi Ekonomi 1. Memfasilitasi iklim kondusif untuk investasi sektor sanitasi
36
c.
Strategi Sarana dan Prasarana 1. Memelihara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 2. Mengoptimalkan potensi hubungan kerjasama antar daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan pelayanan publik.
Tujuan, Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian Sektor Sanitasi. Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Mamuju tahun
2012 – 2016 adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kota yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju. a.
Tujuan Sektor Sanitasi 1. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Mamuju melalui pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih untuk mendukung pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan. 3. Mengefektifkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Mamuju.
b.
Sasaran Sektor Sanitasi 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan sektor sanitasi skala kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya cakupan layanan sektor sanitasi melalui peningkatan sarana prasarana sanitasi yang memadai. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan. 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air bersih melalui peningkatan suplai dan sarana prasarana air bersih. 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan kota dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 6. Terciptanya situasi yang kondusif untuk koordinasi dan integrasi kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Mamuju.
37
c.
Arahan pentahapan pencapaian sektor sanitasi Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan
sistem dan
penetapan zona
sanitasi
dengan
mempertimbangkan: I.
Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Mamuju dalam jangka Menengah dan jangka panjang
II.
Kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju
III.
Kawasan beresiko sanitasi
IV.
Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah)
Gambar 2.5 Peta Indeks Resiko Sanitasi Kota Mamuju Berdasarkan EHRA
38
