41 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
4.1
Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perkembangan
organisasi
yang
ditugasi
untuk
menangani
permasalahan keuangan negara indonesia dimulai dari awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat sekarang. Sejarah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia terdiri dalam beberapa tahapan periode waktu yang dinilai sangat erat dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Periodesasi waktu yang digunakan adalah sebagai berikut : a.
Periode kemerdekaan (1945-1950) Diawal pemerintahan RI pada
saat kemerdekaan pemerintah
menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembentukan suatu badan atau lembaga pemerintah yang berdasarkan dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 5 yaitu badan Pemeriksa Keuangan Negara yang peraturannya berdasarkan UUD 1945 dan diwajibkan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan pada tanggal 28 Desember 1946. Namun sejak tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan dikota Magelang yang diketuai oleh R. Soersno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 947 No. 94-1 mengumumkan kepada lembaga di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk 41
42 sementara masih menggunakan peraturan perundangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan pemeriksa Keuangan Hidia-Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dalam penetapan pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya diYogyakarta yang diwakili oleh R. Kasirman. b.
Periode Demokrasi Liberal (1950-1955) Dalam terbentuknya negara kesatuan republik indonesia serikat
(RIS) berdasarkan piagam konstitusi RIS tanggal 4 Desember 1949, dibentuk
pengawas
keuangan
yang
merupakan
salah
satu
alat
perlengkapan negara RIS. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor, dengan kembalinya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan di Bogor. Dengan demikian keluarlah Dekrit Presiden menyatakan bahwa dewan Pengawas Keuangan menjadi Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 1945. c.
Periode Demokrasi Terpimpin (1956-1969) Pada masa ini Badan Pemeriksa Keuangan mengalami perubahan,
dikarenakan adanya Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Paama Arta, serta resolusi MPRS no 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan menyempurnakan badan pemeriksa keuangan. Sehingga menjadi alat
43 kontrol yang efektif, untuk mencapai tujuan maka tanggal 12 oktober 1963, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti UU no 7 tahun 1963 yang kemudian diganti dengan undang-undang (perpu) no 6 thn 1964 tentang badan pemeriksa keuangan gaya baru. Untuk mengganti perpu tersebut, pemerintah mengeluarkan UU no 17 th 1965 antara lain menetapkan bahwa presiden. Sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan dan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara, ketua dan wakil ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai menteri koordinator dan menteri. d.
Periode Era formasi hingga sekarang Dalam era reformasi ini, badan pemeriksa keuangan telah
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI pada sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal dibidang keuangan negara. Dengan dikeluarkannya TAP MPR no. VI/MPR/2002 antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagaai lembaga yang independen dan profesional. Untuk memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD thn 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (bab VIII A) dengan tiga pasal (2E,23F,dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk
44 menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat Undangundang dibidang keuangan negara, yaitu: 1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4.2
Visi Dan Misi BPK RI Visi BPK RI Adapun VISI dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia adalah” Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjungjung tinggi nilai-nilai dasar unuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akutanbel dan transparan”. Misi BPK RI Sedangkan MISI dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia adalah: ”Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam
rangka
mendorong
terwujudnya
akuntabilits
dan
transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bai, bersih, dan transparan.”
45 4.3
Kedudukan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Menurut Pasal 23E UUD 1945 ditetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Amandemen ketiga UUD 19 menambah satu bab tambahan tentang BPK RI dengan tambahan pasal khusus (Bab VIIIA an pasal 23E,23F,dan 23G). Posisi konstitusional BPK menjadi lebih jelas dan tegas;”untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa kuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.
UUD 45
MPR
Presiden
DPR
DPD
BPK
MA
MK
MY
46 4.3.1
Nilai-Nilai dasar BPK RI a. Independensi BPK RI adalah Lembaga negara yang independen dibidang
organisasi, legislasi, dan anggran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. b. Integritas BPK RI menjungjung tinggi intergritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional. c. Profesionalisme BPK
RI
melaksanakan
tugas
sesuai
dengan
standar
profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
4.3.2
Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI
berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan tujuh orang Anggota, susunan organisasi BPK RI adalah sebagai berikut: a. Ketua Badan Pemeriksa Kuangan RI b. Wakil Ketua Badan Pemeriksa RI c. Staff Ahli Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
47 d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengawas Keuangan negara (Ditama Binbangkum) e. Inspektorat Utama Badan Pengawas Keuangan RI f. Sekretariat Jendral Badan Pengawas Keuangan RI g. Direktorat Utama Perencanaan,Eaaluasi,Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Keuangan negara (Ditama Revbang) h. Auditor Utama Keuangan Negara I (AUDITAMA I) i. Auditor Utama Keuangan Negara II (AUDITAMA II) j. Auditor Utama Keuangan Negara III ( AUDITAMA III) k. Auditor Utama Keuangan Negara IV (AUDITAMA IV) l. Auditor Utama Keuangan Negara V (AUDITAMA V) m. Auditor Utama Keuangan Negara VI (AUDITAMA VI) n. Auditor Utama Keuangan Negara VII (AUDITAMA VII)
4.3.3 Kedudukan Humas Dalam Struktur Organisasi Humas Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan RI di bagi menjadi beberapa bagian, yang setiap bagiannya memilik sub bagian. Bagian itu adalah sebagai berikut: 1. Pusat Humas 2. Bidang Pendapat umum dan Pemberitaan 2.1. Sub Bidang Analisi Pendapat umum dan Pemberitaan 2.2. Sub Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri
48 3.1. Sub Bidang Lembaga Tinggi Negara, Pemerintahan, dan Non Pemerintahan 3.2. Sub Bidang Media Massa 4. Bidang Hubungan Luar Negeri 4.1. Sub Bidang Analisis Pendapat Umum dan Pemberitaan Luar Negeri, Publikasi, Dokumentasi. 4.2. Sub Bidang Antar Lembaga Tinggi Luar Negeri, dan Media Massa. 5. Sub Bagian Tata Usaha Berdasarkan undang-undang No. 15 Th 2006 bahwa pusat Humas BPK RI dalam melaksanakan tugas dan membina Hubungan Masyarakat dalam setiap Sub Bagaian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut: 1. Pusat Humas Mempunyai tugas melaksanakan analisis pendapat umum dan pemberitaan, koordinasi kehumasan dan hubungan masyarakt serta kerjasama antar lembaga baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pusat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisi pendapat umum dan pemberitaan b. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan media massa, dan antar lembaga dalam negeri atau luar negeri c. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan layanan informasi
49 d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kehumasan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat
2. Bidang Pendapat umum dan Pemberitaan Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyaringan, analaisi pendapat umum dan pemberitaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pendapat Umum dan Pemberitaan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan analisis pendapat umum bidang pemberitaan b. Penyiapan naskah dan pelaksanaan pemberitaan
3. Sub bidang publikasi, dokumentasi dan perpustakaan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang publikasi dan penyebaran informasi menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan publikasi b. Penyiapan
penyelenggaraan
pelayanan
informasi,
pengelolaan
perpustakaan dan dokumentasi.
4. Bidang hubungan antar Lembaga Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan dan kerjasama antar lembaga tinggi negara, pemerinah dan non pemerintah, serta pelaksanaan penyiapan bahan pengumpulan naskah, serta pengajuan
50 tanggapan, kerjasama kemitraan, keterangan pers serta peliputan media massa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang hubungan antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan non pemerintah
5. Sub bidang Media Massa Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, naskah serta pengajuan tanggapan, kerjasama kemitraan, keterangan pers serta peliputan media massa.
6. Sub bidang Lembaga Luar Negeri Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
hubungan
kerjasama dengan lembaga tinggi luar negeri.
7. Sub Bidang tata usaha Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
4.3.4
Fungsi dan kegiatan Pusat humas BPK RI Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Humas mempunyai fungsi
sebagai berikut: a. Melaksanakan analisis pendapat umum dan Pemberitaan
51 b. Melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan media massa dan antar lembaga c. Melaksanakan publikasi, dokumentasi, perpustakaan dan layanan informasi d. Melakasanakan pembinaan dan koordinasi kehumasan e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pusat Kegiatan humas dilakukan dalam upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis bagi publik internal, serta memperoleh hasil yang baik dari publik eksternal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menciptakan citra yang positif dibidang Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melaksanakan kegiatannya yang bersifat taktis dan strategis.
4.3.5
Kegiatan Internal Humas Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh humas adalah:
a. Membuat dan mendistribusikan kliping kepada pimpinan dan bagian lainnya b. Menganalisis berita, data, dam pendapat umum Badan Pemeriksa Keuangan RI c. Memberi pelayanan data dan informasi penting BPK RI yang berkaitan dengan unit teknis terkait d. Menyusun dan menyiapkan bahan dan pelaksanaan siaran pers, dan pemberitaan mengenai kebijakan BPK RI
52 e. Menghubungi, mengikuti berbagai kegiatan, dan memantau organisasi lembaga pemerintah dan non pemeirntah f. Melaksanakan dokumen foto kegiatan di lingkungan BPK RI g. Menyiapkan bahan-bahan pimpinan untuk sidang
4.3.6
Kegiatan Eksternal Humas Kegiatan rutin yang dilaksanakan eksternal Humas adalah:
a. Menciptakan acara pimpinan BPK RI dan menghubungi pimpinan redaksi media massa untuk dimuat dalam media cetak dan elektronik b. Mengundang dan mengikutsertakan wartawan unit BPK RI pada acara kunjungan lapangan Ketua, Wakil Ketua atau Pejabat Eselon I c. Mengikuti pertemuan-pertemuan dan melakukan konsultasi organisasi pengelola perpustakaan, Bakohumas d. Menyiapkan
dan
menyelenggarakan
kegiatan
antar
lembaga
pemerintah dan non pemerintah e. Menghubungi, mengikuti berbagai kegiatan, dan memantau organisasi lembaga pemerintah dan non pemerintah f. Melakukan
tukar
menukar
informasi
timbal
balik
dan
menyelenggarakan pertemua-pertemuan informal atau formal dengan organisasi masyarakat maupun organisasi profesi g. Menyiapkan bahan rapat kerja BPK RI, mengikuti rapat –rapat Paripurna atau pleno DPR RI (Komisi IX DRR RI), mengikuti kunjungan kerja komisi DPR RI kedaerah, melayani permintaan bahan-bahan BPK RI
53 h. Menyiapkan pembinaan mekanisme hubungan dan kerjasama antar lembaga
4.4
Hasil Penelitian Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan aktivitas media relations humas Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam membentuk citra. Penulis memperoleh data penelitian melalui wawancara mendalam dan selanjutnya akan penulis deskripsikan secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat. Untuk melihat bagaimana atau sejauhmana kinerja humas dalam kegiatan media relations, humas BPK RI memiliki media monitoring yang berguna untuk mengetahui perkembangan berita mengenai pemeriksaan hasil kinerja para anggota dan auditor BPK RI yang dilakukan melalui kliping, media internal BPK (Warta BPK), dan Web site berita jadi humas BPK RI me-riview dan memantau pemberitaan di media mengenai BPK RI serta mengecek segala pemberitaan dari media-media tersebut untuk dijadikan masukan dalam kegiatan media relations BPK RI selanjutnya, kemudian merespon secara rutin apakah ada informasi yang penting. Dalam mengevaluasi media monitoring BPK RI melihat adanya perkembangan kasus atau isu yang muncul ke publik, seperti kasus korupsi atau skandal Bank Century yang menjadikan BPK RI mendapat citra yang negatif oleh masyarakat. Untuk Memperoleh informasi penulis melakukan Wawancara mendalam dengan bagian staff humas hubungan Lembaga dan Media
54 Atikah Paramitha dan Indah Kusumaningrum serta 2 (dua) wartawan dari media yaitu 1 (satu) media elektronik stasiun televisi QTv Harry Ruliansyah dan 1 (satu) media cetak Kontan Ronald Petrus Gerson. Upaya ini dilakukan agar penulis memperoleh informasi yang berkaitan dengan aktivitas media relations humas BPK RI, laporan hasil penelitian ini diuraikan secara deskriptif sebagai berikut : 1. Media Relations 2. Prinsip-prinsip dalam membina hubungan baik dengan pers.
4.4.1
Media Relations Membangun hubungan dengan wartawan baik dari media cetak
maupun elektronik merupakan tolak ukur keberhasilan seorang humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menilai efektifitas suatu pekerjaan humas dalam suatu lembaga atau institusi. Keberhasilan tersebut melalui pemberitaan wartawan dapat menguntungkan atau meningkatkan citra perusahaan dimata publik atau masyarakat sebagai hasil kerjasama yang baik antara pihak humas dengan wartawan . Sebagai instansi pemerintah yang menangani permasalahan keauditan dan pengawas keuangan negara, BPK RI juga melakukan aktivitas media relations untuk mendapatkan publikasi seperti yang dijelaskan Atikah dan Indah, staff humas Bagian hubungan Lembaga dan Media pusat humas dalam mewawancara pada 3 Mei 2011 ; ”Humas melakukan kegiatan media relations tentunya bahwa hubungan masyarkat itu tidak terlepas dari hubungan kepada masyarakat baik publik internal
55 maupun eksternal. Didalam kaitan ini humas mempunyai peran yang sangat penting atau utama didalam rangka menjembatani kepentingan informasi baik publik internal maupun eksternal didalam rangka untuk meningkatkan citra yang positif terhadap sebuah lembaga di dalam hal ini adalah Lembaga BPK RI mempunyai image yang positif dan dapat tercipta dengan baik dimasyarakat dan dapat mendukung program kerja BPK RI”1. Jadi berita atau informasi yang disampaikan pers baik itu berita yang positif maupun negatif kepada publik dapat mempengaruhi citra perusahaan. Berita yang khususnya yang negatif merupakan kendala dalam perusahaan yang mana tidak segera ditangani dapat mempengaruhi bukan hanya nama baik perusahaan tapi juga mengancam kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan.dengan begitu tujuan dari perusahaan dapat tercapai dan mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti yang dikatakan Atika paramitha pada tanggal 3 Mei 2011 :”Tujuan humas melakukan media relations adalah untuk memberikan citra yang positif dalam upaya pemberian pemahaman yang mana didalam upaya tersebut adalah mengemban misi,visi BPK RI untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak sehingga media relations tersebut sangatlah penting, dikarenakan dengan medialah setiap kebijakan menimbulkan citra yang positif dan bisa tersosalisasi dengan baik terhadap masyarakat”2.
1 2
Atika Paramita dan Indah Kusuma Ningrum, Staff Humas BPK RI. Atika Paramita dan Indah Kusuma Ningrum, Staff Humas BPK RI.
56 Kegiatan media relations yang dilakukan humas BPK RI tiap tahunnya terus menerus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dan program-program ini telah sedemikian rupa sehingga sudah terjadwal dengan pasti dan biasanya programnya termasuk jangka pendek yaitu satu tahun dan dari hasil publikasi kegiatan media relationsnya tidak ada kendala karena humas sudah membina para wartawan dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Untuk melihat bagaimana atau sejauhmana kinerja humas dalam kegiatan media relations, humas BPK RI memiliki media monitoring yang berguna untuk mengetahui perkembangan berita mengenai pemeriksaan hasil kinerja para anggota dan auditor BPK RI yang dilakukan melalui kliping, media internal BPK (Warta BPK), dan Web site berita jadi humas BPK RI me-riview dan memantau pemberitaan di media mengenai BPK RI serta mengecek segala pemberitaan dari media-media tersebut untuk dijadikan masukan dalam kegiatan media relations BPK RI selanjutnya, kemudian merespon secara rutin apakah ada informasi yang penting. Dari media elektronik yang ditemui penulis sebagai nara sumber juga mengemukakan hubungan wartawan dengan humas BPK RI. Harry, wartawan QTv mengatakan ” sejauh ini hubungan humas BPK RI kepada wartawan sangat baik tetapi khususnya dengan wartawan QTv pada saat ini kurang menjalin dengan baik dikarenakan pada saat sekarang humas BPK RI dengan QTv kurang adanya komunikasi atau kehilangan lost contect disebabkan perpidahan stasiun televisi QTv yang berpindah kantor dan tidak memberitahukan kepada BPK RI sehingga
57 tidak dapat saling berhubungan, tetapi baru-baru ini dengan adanya acara pertemuan para petinggi negara dengan presiden RI kita sudah berkomunikasi kembali. Hanya saja setiap undangan humas BPK RI kepada QTv melalui telepon dan fax ditujukan kepada koordinator berita”.3 Ronald, wartawan kontan mengatakan ”hubungan dengan humas BPK RI sangat baik”.4 Pendapat dari media elektronik dan cetak yang ditemui sebagai bukti bahwa humas BPK RI memang melakukan hubungan media relations dengan wartawan dan hubungan keduanya terjalin dengan baik. Aktivitas media relations yang dilakukan humas BPK RI menurut Atikah dan Indah selaku staff humas BPK RI adalah dengan mengadakan kegiatan-kegitan yang melibatkan wartawan untuk meliput atau mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan humas BPK RI khusus untuk pendekatan kemudian, seperti : 1. Press Release, pembuatan press release selalu disiapkan setiap yang dilakukan oleh BPK RI, terutama yang mengundang wartawan dan juga dibuat kalau ada konferensi pers misalnya ada kegiatan besar seperti pelantikan dan acara-acara besar BPK RI selalu membuat siaran perss. Juga dikirim jika ada hal yang mendesak atau terhadap pemberitaan yang termuat disurat kabar melalui faximile.
3 4
Harry uliansyah, Reporter Televisi Qtv. Ronald Petrus Gerson, Reporter Surat Kabar Kontan.
58 2. Konferensi pers dilaksanakan bila ada permintaan khusus dari pimpinan, tapi bisa saja dilaksanakan jika ada kegiatan yang mengundang pers, dilaksanakan usai kegiatan tersebut. 3. Media Gathering direncanakan untuk dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun, bersifat nonformal untuk memberikan informasi tentang BPK. 4. Media Visit direncanakan untuk dilaksanakan sebulan sekali. Media visit dilakukan ke media nasional yang ada di Jakarta dan media lokal di daerah. 5. Wawancara
pers
dilakukan
bila
ada
permintaan
atau
permohonan dari media. Selain itu juga ada kegiatan Talk Show, dimana BPK membayar kepada media dan BPK menjadi narasumber dalam acara talkshow tersebut, misalnya acara BPK Review di Metro TV, Talkshow di RRI, Elshinta dan KBR 68H. 6. Media Workshop, dilakukan 3 kali setahun, biasanya dilaksanakan untuk para wartawan setelah penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang
mendalam
mengenai
Ikhtisar
Hasil
Pemeriksaan BPK RI kepada wartawan. 7. Press Lunch, dilakukan dalam konsep acara nonformal, rangka memberikan informasi umum mengenai hal-hal tertentu yang ingin disampaikan kepada wartawan.
59 Dua media yang ditemui sebagai nara sumber memberi tanggapan mengenai aktivitas media relations yang dilakukan humas BPK RI. Tanggapan sebagai berikut : Harry,wartawan QTv mengatakan ” aktivitas media relations yang dilakukan humas BPK RI seperti Press release, konfernsi perss, media gathering, media visit. Dari segi informasi atau acara maupun kebutuhan wartawan untuk mencari berita sudah sangat baik”.5 Ronald, wartawan kontan mengatakan, ” kegiatan yang dilakuan humas BPK RI dalam mengirimkan pess relese dan konferensi press tidak ada masalah dalam pengiriman dikarenakan humas BPK RI sendiri mengundang wartawan itu sendiri untuk mengambil atau by email dan faximile”.6 Berdasarkan tanggapan dari dua media elektronik dan cetak tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas media relations memang dilakukan humas BPK RI. A. Press Release Berikut ini kegiatan press release yang dilakukan oleh humas BPK RI :
5 6
Harry Ruliansyah, Reporter Televisi Qtv.. Ronald Petrus Gerson, Reporter Surat Kabar Kontan..
60 KEGIATAN PRESS RELEASE HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERIODE JANUARI – MARET 2010 No
Judul Press Release
Media yang menerima
Tanggal
1.
Pemenang Penghargaan Karya Tulis Jurnalistik dan Ilmiah 2010
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Media Indonesisa Jurnal Nasional Tempo Gatra
18/01/2010
2.
63 Tahun BPK RI ”BPK Tingkatkan Sinergi untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas”
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Media Indonesisa Jurnal Nasional Tempo Gatra
18/01/2010
3.
Forum BPK Mendengar: Inisiatif BPK Menggali Informasi dari Stakeholders
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Media Indonesisa Jurnal Nasional Tempo Gatra Suara Merdeka Koran Jakarta Sinar Harapan
29/01/2010
61 4.
Konsultasi tentang Kepastian Hukum Perolehan dan Penyerahan Dokumen Pemeriksaan
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Media Indonesisa Jurnal Nasional Tempo Gatra Suara Merdeka Koran Jakarta Sinar Harapan
29/01/2010
5.
BPK Dukung Pansus Bank Century dalam Penelusuran Aliran Dana
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Bisnis Indonesia Media Indonesisa Jurnal Nasional Tempo Gatra Suara Merdeka Koran Jakarta Sinar Harapan
09/02/2010
6.
Panitera PN Jakarta Pusat Salin Kompas Data Pemeriksaan Bank Koran Tempo Century Suara Pembaruan Investor Daily Bisnis Indonesia Media Indonesisa Tempo Suara Merdeka Koran Jakarta Sinar Harapan
11/02/2010
7.
BPK Serahkan Data Bank Century kepada Panitera PN Jakarta Pusat
Investor Daily Bisnis Indonesia Media Indonesisa
15/02/2010
62 8.
BPK Bahas Audit Manajemen Utang Negara (IDI Audit Planning Meeting)
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Bisnis Indonesia Media Indonesisa Tempo
23/03/2010
9.
BPK dan APIP Tingkatkan Sinergi
Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Bisnis Indonesia Media Indonesisa
29/03/2010
Tabel diatas adalah hasil publikasi kegiatan pemuatan press release humas BPK RI dari Januari-Maret 2010 dilihat dari monitoring berita dalam bentuk kliping berita dari berbagai media cetak Kompas,Koran Tempo,Suara
Pembaruan,Investor
Daily,Bisnis
Indonesia,
Media
Indonesia, Jurnal Nasional, Tempo, Gatra, Suara Merdeka, Koran Jakarta, Sinar Harapan. Dari media elektronik yaitu stasiun televisi QTv. Berikut adalah hasil wawancara dengan media cetak dan elektronik mengenai cara humas BPK RI mengirimkan press release : Harry Ruliansyah wartawan QTv mengatakan, ” press release disampaikan melalui fax, press release yang dikirim humas biasanya tidak menentu pengirimannya tetapi kita tidak tergantung oleh press release saja kita juga mewawancara si nara sumber”.7 Ronald Petrus wartawan Kontan mengatakan "press release kadang melalui email dan juga kadang di undang oleh humas BPK RI,
7
Harry Ruliansyah, Reporter Qtv.
63 tetapi lebih sering melalui email atau fax dan pengiriman dilakukan bisa satu kali sampai tiga kali dalam sebulan ”.8 Dapat disimpulkan bahwa cara humas dalam menyampaikan press release menurut dua media yang ditemui adalah melaui fax, atau diundang oleh humas BPK RI dan pengiriman press release bisa sekali atau tiga kali dalam sebulan. Berikut hasil wawancara dengan para wartawan mengenai berita yang paling menarik : Harry Ruliansyah, wartawan stasiun QTv mengatakan, "berita yang menarik itu ada tiga yaitu satu yang mempengaruhi ekonomi masyarakat contohnya seperti sembako, yang kedua adalah keamanan masyarakat dan ketiga adalah yang bisa mempengaruhi stabilitas negara".9 Ronald Petrus, wartawan Kontan mengatakan "berita yang benarbenar memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat seperti kasus Bank Century”.10 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan wartawan dapat diketahui bahan berita yang paling menarik adalah yang memilliki nilai ekonomi masyarakat seperti kasus Bank Century. Publisitas ini dilakukan untuk menyampaikan informasi ke khalayak sehingga khalayak dapat mengetahui berita atau permasalahan yang ada di BPK RI. 8 9 10
Ronald Petrus Gerson, Reporter Surat Kabar Kontan. Harry Ruliansyah, Reporter Qtv. Ronald Petrus Gerson, op.cit..
64 Tujuan dari press release itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh humas BPK RI ke berbagai media cetak sehingga masyarakat luas mengetahui dengan jelas mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan humas BPK RI. Proses pengiriman press release dilakukan lebih sering dengan menggunakan faximile, karena dinilai lebih praktis dan lebih cepat sampai ke media massa sehingga aktualitas dari berita tersebut tetap terjaga. Jadi dalam pembuatan perss release tidak tentu bisa dalam sebulan hanya sekali atau tiga kali. Publisitas sebagai penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga atau perorangan yang membuat hal-hal menjadi umum dilihat dari pandangan pihak yang ingin memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Karena
fungsi
media
massa
antara
lain
membawa
atau
menyampaikan informasi (informatif) kepada khalayak, mendidik (edukatif) khalayak dengan disediakannya berbagai macam tulisan dan artikel untuk meningkatkan pengetahuan khalayak, membujuk (persuasif) dengan mempengaruhi khalayak terhadap informasi yang dibaca atau disiarkan, sebagai hiburan (entertaiment).
B. Konferensi Pers (Press Conference) Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak humas BPK RI dengan tujuan untuk memberikan informasi-informasi yang perlu segera disampaikan
65 melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat sehingga perlu diluruskan melalui konferensi pers. Indah kusumaningrum satff humas BPK RI mengatakan, ” Konferensi pers dilaksanakan bila ada permintaan khusus dari pimpinan, tapi bisa saja dilaksanakan jika ada kegiatan yang mengundang pers, dilaksanakan usai kegiatan tersebut. Dan juga jika ada kegiatan besar seperti pelantikan”11. Tanggapan wartawan mengenai cara humas BPK RI mengundang pihak media adalah sebagai berikut: Harry Ruliansyah, wartawan stasiun QTv mengatakan, “Humas biasanya mengundang wartawan melalui telepon yang dilakukan sehari sebelum acara dan ada yang beberapa jam sebelumnya acara".12 Ronald
Petrus,
wartawan
Kontan
mengatakan,“humas
mengundang wartawan untuk menghadiri acara konferensi pers dengan cara melalui telepon, faximile, atau sms”.13
11 12 13
Atika Paramita dan Indah Kusuma Ningrum, Staff Humas BPK RI. Harry Ruliansyah, Reporter Qtv. Ronald Petrus Gerson, op.cit..
66 KEGIATAN KONFERENSI PERS HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERIODE JANUARI – MARET 2010 No
1.
2.
3.
Media yang Mempublikasi
Judul Konferensi Pers 63 Tahun BPK RI ”BPK Tingkatkan Sinergi untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas”
Penyerahan IHPS I Tahun 2010
Penyampaian Laporan Hasil Konferensi Pers Sikap BPK Atas Penangkapan Auditor BPK Oleh KPK
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Investor Daily Media Indonesia Harian Sindo Ekonomi Neraca
Hal
Narasumber
1 A3 11 16 21 14 6
1.Ketua BPK RI 2.Anggota I BPK RI 3.Anggota II BPK RI 4.Anggota IV BPK RI 5.Anggta V BPK RI 6.Plt. Auditor Utama
Investor Daily Republika Bisnis Indonesia
16 3 2
Suara Karya
6
Rakyat Merdeka
15
Kontan
2
Kompas Suara Pembaruan Media Indonesia Harian Sindo Pikiran Rakyat Suara Karya Sinar Harapan Indo Pos Pelita Ekonomi Neraca
1 2 16 13 6 7 4 3 1 1
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Suara Karya Investor Daily Media Indonesisa Pelita Jurnal Nasional Tempo Gatra Suara Merdeka Harian Sindo
2 1 6 5 7 2 2 4 2 10 2 16
1.Ketua BPK RI 2.Anggota I BPK RI 3.Anggota II BPK RI 4.Anggota IV BPK RI 5.Anggta V BPK RI 6.Plt. Auditor Utama 7.Kaditama Revbangdilat BPK RI 8.Para Pejabat Eselon I dan II BPK RI 1.Ketua BPK RI 2.Anggota I BPK RI 3.Anggota II BPK RI 4.Anggota IV BPK RI 5.Anggta V BPK RI 6.Plt. Auditor Utama 7.Kaditama Revbangdilat BPK RI 8.Para Pejabat Eselon I dan II BPK RI
Tanggal
18/01/2010
12/03/2010
23/03/2010
67
4.
Penyampaian Laporan Hasil Konferensi Pers Pembatasan BBM Bersubsidi
Kompas Koran Tempo Suara Pembaruan Pelita Investor Daily Media Indonesis Indo Pos Jurnal Nasional Tempo Rakyat Merdeka Suara Merdeka Koran Jakarta Sinar Harapan Pikiran Rakyat Harian Sindo
2 4 3 4 11 2 5 1 15 1 2 1 4 1 2
1.Ketua BPK RI 2.Anggota I BPK RI 3.Anggota II BPK RI 4.Anggota IV BPK RI 5.Anggta V BPK RI 6.Plt. Auditor Utama 7.Kaditama Revbangdilat BPK RI 8.Para Pejabat Eselon I dan II BPK RI
30/03/2010
Tabel diatas adalah kegiatan konferensi pers humas BPK RI dimana hasil publikasi kegiatan tersebut dapat dilihat dari monitoring berita dalam bentuk kliping berita dari berbagai media cetak selama tahun 2010. Penulis meminta tanggapan dari dua media mengenai kegiatan konferensi pers yang dilakukan humas BPK RI adalah sebagai berikut : Harry Rusliansyah, wartawan stasiun QTv mengatakan, “tema konferensi pres yang menarik mengenai pertemuan para pimpinan negara seperti
DPR,MPR,MA,BPK,
Presiden
memberantas korupsi di Indonesia".14
14
Harry Ruliansyah, Reporter Qtv.
dan
MK
temanya
adalah
68 Ronald Petrus, wartawan Kontan mengatakan, “tema konferensi pers adalah adanya berita yang memiliki nilai berita seperti rapat dengan DPR mengenai hasil pangauditan BPK”.15 Dari pendapat dua media dapat disimpulkan bahwa humas BPK RI memang melakukan konferensi pers dimana frekuensi kegiatannya tidak tentu bisa sekali sampai tiga kali dalam sebulan dan wartawan selalu diundang tetapi tidak selalu datang. Seperti yang dikatakan Indah Kusumaningrum : “para wartawan biasanya datang tapi kadang juga tidak karena wartawan banyak menghadiri kegiatan event yang lain dalam waktu yang bersamaan”16. Penulis meminta tanggapan dari media yang ditemui, untuk mengetahui seringnya aktivitas konferensi pers tersebut dilakukan. Adapun tanggapan dari kedua media sebagai berikut : Harry Ruliansyah,wartawan stasiun qtv mengatakan:kegiatan konferensi perss sangat tidak ditentukan atau tidak rutin dikarenakan humas BPK RI mengadakan konferensi press jika ada pemberitaan yang sedang ramai dibicarakan oleh publik eksternal”. Ronald Petrus, wartawan dari Kontan mengatakan:”konferensi perss yang dilakukan oleh humas BPK RI tidak ditentukan, kadang konferensi diadakan secara mendadak”.
15 16
Ronald Petrus Gerson, Reporter Surat Kabar Kontan Indah Kusuma Ningrum, Staff Humas BPK RI.
69 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan wartawan dapat diketahui bahwa frekuensi aktivitas konferensi pers yang dilakukan humas BPK RI yang terjadwal tidak bisa ditentukan.
C. Melakukan Kunjungan ke Media (Media Visiting) Melakukan kunjungan keberbagai media cetak dan elektronik secara kontinu yang dilakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan tujuan agar informasi yang disampaikan dalam rangka hubungan baik dengan tujuan agar informasi yang disampaikan BPK RI dimuat di media-media yang dikunjungi sehingga image positif BPK RI dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan antara BPK RI dengan media cetak mapun elektronik serta efektivitas publikasi kepada masyarakat, maka BPK RI melakukan kunjungan ke media cetak dan elektronik.
KEGIATAN MEDIA VISITING HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2010 No
Daerah Kunjungan Harian Kedaulatan Rakyat D.I. Yogyakarta dan Yogya TV
Waktu Pelaksanaan Kamis, 25/03/2010
2.
Harian Jawa Pos dan JTV
Jawa Timur I (Surabaya)
Kamis, 08/04/2010
3.
Harian Fajar dan Fajar TV
Makasar
Jumat, 16/04/2010
4.
Harian Sumatra Expres
Palembang
Kamis, 22/04/2010
1.
Nama media
70 5.
Harian Surya
Jawa Timur II (Malang)
Kamis, 29/04/2010
6.
Harian Bali Pos, Bali TV dan Harian Nusa Bali
Bali
Jumat, 07/05/.2010
7.
TVRI Surabaya Dan TV9
Jawa Timur III(Jember)
Jumat, 21/05/2010
8.
Harian Tribun Pekanbaru
Riau
Jumat, 04/06/2010
9.
Harian Jambi Indipenden dan Jambi TV
Jambi
Selasa, 08/06/2010 dan Rabu, 09/06/2010
Adapun tanggapan dari dua media mengenai kegiatan media visiting di atas adalah sebagai berikut: Menurut Harry Rusliansyah, wartawan dari stasiun QTv mengatakan:”bahwa humas BPK RI sudah dua tahun belakangan ini tidak mengadakan kegiatan tersebut”. Menurut Ronald Petrus, wartawan dari Kontan mengatakan :”humas BPK RI sudah tidak mengadakan Media Visiting belakangan ini”. Dari tanggapan yang diberikan oleh wartawan media elektronik dan cetak mengatakan humas memang tidak mengadakan media visiting. Tetapi humas BPK RI mempunyai pendapat sendiri mengapa media visiting hanya dilakukan ke daerah saja. Humas BPK RI :Menurut Indah Kusumaningrum dan Atikah mengatakan:”Bahwa humas BPK RI tidak mengadakan media visiting dijakarta untuk tahun 2010, hanya melakukan kegiatan ini ke media lokal di daerah.
71 D. Resepsi Pers atau Media Gathering Mengadakan acara non formal khusus bagi media elektronik dan cetak seperti buka puasa bersama, olah raga bersama untuk mengadakan pendekatan dengan media sekaligus memberikan penjelasan yang menyangkut kebijakan dan program yang sesuai dengan tema yang telah dijadwalkan oleh humas. Kegiatan ini diadakan setahun sekali. Tujuan dari acara ini selain untuk meningkatkan tali silahturahmi antara jajaran pimpinan di BPK RI juga sebagai upaya untuk saling memberikan informasi di bidang tugas BPK RI Pengauditan keuangan Negara ataupun lainnya kepada wartawan agar dapat terwujudnya persepsi yang sama, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diketahui secara baik, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tanggapan dari dua media mengenai kegiatan media gathering diatas adalah sebagai berikut: Menurut Harry Rusliansyah, wartawan dari stasiun QTv mengatakan:”biasanya kegiatan media gathering ini dilakukan setahun sekali seperti buka puasa bersama, tetapi ditahun 2010 kemarin tidak ada undangan dari humas BPK RI untuk menghadiri media gathering”. Ronald Petrus, Wartawan dair Kontan mengatakn:” media gathering biasa dilakukan setahun sekali berupa buka puasa bersama”. Tetapi media gathering ditahun 2010
humas BPK RI tidak
mengadakan kegiatan tersebut dikarenakan: Menurut Indah Kusumaningrum:” humas BPK RI untuk tahun 2010 tidak mengadakan acara media gathering dikarenakan belum
72 siapnya pimpinan atau ketua BPK yang baru untuk bertemu dengan wartawan”. Menurut Atikah” media gathering tahun 2010 ditiadakan karena selain Bapak Ketua BPK RI yang baru belum siap untuk bertemu dengan wartawan, Ia juga belum mau untuk membuka diri untuk berhadapan dengan media”. Dari tanggapan dua media penulis menyimpulkan bahwa humas BPK RI biasanya mengadakan kegiatan media gathering tetapi untuk ditahun 2010 tidak mengadakan kegiatan tersebut.
E. Wawancara Pers Wawancara pers bertujuan untuk memberikan keterangan atau penjelasan ebih dalam mengenai berita atau permasalahan yang terjadi di BPK RI sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akan mempengaruhi citra BPK RI. Seperti yang Diungkapkan Indah Kusumaningrum saat wawancara: ”Wawancara pers dilakukan bila ada permintaan atau permohonan dari media. Selain itu juga ada kegiatan Talk Show, dimana BPK membayar kepada media dan BPK menjadi narasumber dalam acara talkshow tersebut, misalnya acara BPK Review di Metro TV, Talkshow di RRI, Elshinta dan KBR 68H”. Adapun
penulis
meminta
wawancara pers sebagai berikut:
tanggapan
wartawan
mengenai
73 Menurut Harry Ruliansyah, wartawan QTV mengatakan “Apabila ingin mewawancarai Ketua BPK RI, media atau wartawan terlebih dahulu menghubungi Humas BPK RI untuk meminta jadwal wawancara dengan narasumber, contohnya seperti pertemuan Ketua BPK RI dengan para Petinggi Negara”. Menururt Ronald Petrus Gerson wartawan Kontan mengatakan, “Dalam melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber, itu ada prosedurnya sendiri yaitu dengan cara menghubungi Humas BPK RI, contohnya seperti kasus Bank Century”. Dapat disimpulkan bahwa Humas BPK RI memang mengkoordinir Wartawan yang melakukan wawancara yang dipersiapkan.
F. TALK SHOW Talk Show Diadakan melalui media elektronik, TV yaitu METRO TV mengenai dialog interaktif yang menyangkut program-program pengauditan. Kegiatan Talk Show melalui media elektronik yaitu METRO TV mengenai dialog interaktif dengan topic berjudul “Simpang Siur Kasus Bank Century” yang diselengarakan pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 2010 dari Pukul 22.05-23.00WIB di Studio Grand Studio METRO TV Jakarta Barat. Yang menjadi narasumber dalan acara talks show adalah: Yopie Hidayat (Juru Bicara Wakil Presiden) Ganjar Pranowo (Anggota Pansus Bank Centuy)
74 Erman Rajagukguk (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Hendar Ristriawan (Kaditama Binbangkum BPK RI) Novy Pelenkahu (Pgs. Karo Humas dan Luar Negeri BPK RI) Adapun Tujuan dari acara talk show untuk Mensosialisasikan Hasil Pemeriksaan kepada stakeholders sebagai pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemilik kepentingan akan informasi tentang BPK RI dalan rangka membentuk citra positif BPK RI sebagai satu lembaga pemeriksa keuangan
Negara
yang
memiliki
integritas,
independensi
dan
profesionalisme. Dapat disimpulkan bahwa Humas BPK RI memang melakukan kegiatan talk show di METRO TV dan tidak mengundang wartawan lain.
4.4.2
Prinsip-prinsip Dalam Membina Hubungan Baik dengan Pers Humas BPK RI harus memberikan pelayanan informasi dan
fasilitas yang baik dan memadai terhadap wartawan, seperti hasil wawancara terhadap wartawan sebagai berikut: Menurut
Harry
Ruliansyah
wartawan
QTV
mengatakan,
“Sebelumnya wartawan masih harus berpanas-panasan pada saat melakukan kegiatan peliputan, dan pada saat sekarang pelayanan humas BPK RI sudah ada perubahan seperti penyediaan bahan, data pendukung liputan dan fasilitas ruang pers yang memadai”.
75 Menurut Ronald Petrus Gerson wartawan Kontan mengatakan, “Pelayanan sudah cukup baik dari pihak narasumber sampai menyediaan data-data yang diperlukan pers. Fasilitasnya sendiri seperti ruang pers sudah baik. Dari pendapat kedua media diatas dapat disimpulkan bahwa Humas BPK RI memang memberikan pelayanan informasi dan fasilitas yang memadai. Membangun hubungan secara personal juga perlu dilakukan sebagai prinsip hubungan pers yang baik. Dijelaskan Humas juga melakukan kegiatan non formal seperti acara buka puasa bersama dan makan siang bersama yang dilakukan setahun sekali yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan wartawan. Seperti wawancara dengan wartawan sebagai berikut: Menurut Harry Ruliansyah wartawan QTV mengatakan, “Humas BPK RI mengundang bila ada kegiatan media relations dan mengadakan kontak walaupun tidak ada kegiatan media relations salah satunya buka puasa bersama”. Menurut Ronald Petrus Gerson wartawan Kontan mengatakan, “Humas BPK RI mengundang bila ada kegiatan media relations dan mengadakan kontak walaupun tidak ada kegiatan media relations atau event yang diselengarakan Humas BPK RI”. Dari pendapat media diatas dapat disimpulkan bahwa Humas BPK RI melakukan hubungan yang bersifat non-dinas terhadap wartawan.
76 Kegiatan Humas perlu diaktifkan dan ditingkatkan dalam membina hubungan baik dengan wartawan karena melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan humas akan mendapat dukungan dari khalayak yang mampu meningkatkan citra perusahaan. Maka perlu sekali humas menjalin hubungan yang baik dengan pers agar kegiatan komunikasi humas yang menyangkut penyebaran informasi atau berita kepada khalayak dapat berjalan dengan lancar. Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah pemahaman dalam membina hubungan yang baik dengan pers adalah: 1. Melayani media dan menyediakan data-data yang dibutuhkan media Humas memberikan pelayanan dengan pers mengenai kegiatan atau acara yang diselenggarakan yang dibutuhkan oleh wartawan untuk dijadikan sebagai bahan berita dan disiarkan pada medianya melalui press release dan juga menyediakan data lain seperti foto-foto seputar kegiatan BPK RI. 2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya Humas harus siap memberikan atau menyediakan informasi atau datadata yang akurat kepada wartawan dimana saja dan kapan saja yang dilandasi sikap jujur dan saling percaya. 3. Humas bersikap baik dan terbuka dalam memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh wartawan. Hasil kegiatan media relations sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Adnan Hamdan bahwa dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu
77 pertukaran pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan) dimana melalui komunikasi yang dilakukan, dimungkinkan dapat diciptakan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Adapun dalam proses komunikasi terdapat lima komponen yang terdiri dari Sumber, Pesan, Media Komunikasi, Penerima, dan Pengaruh (Effect) . hal ini dapat dilihat dalam kegiatan media relations yang dilakukan humas BPK RI seperti press release, konferensi perss, media visiting, media gathering, dan talk show. Dalam melakukan kegiatan media relations tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip membina hubungan yang baik dengan wartawan untuk memperoleh publisitas yang seluas mungkin dan untuk mewujudkan hubungan yang stabil dan harmonis secara terus menerus yang dilandasi sikap saling percaya dan saling menghormati.
4.5
Analis Data Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan kedua
wartawan membenarkan bahwa humas BPK RI memang melakukan kegiatan media relations (hubungan media) sebagai salah satu upaya membentuk citra. Peningkatan citra perusahaan dilakukan oleh humas sebagai salah satu prinsip berhubungan baik dengan wartawan. Cara yang dilakukan humas adalah melalui pendekatan yang dilakukan seperti, press release, konferensi pers, media visiting, media gathering, wawancara press, dan talk show.
78 Dalam kegiatan media monitoring humas mendapatkan informasi yang membuat citra BPK RI menjadi negaif,yaitu didapatinya melalui media online seperti media traxtidak hanya opini masyarakat yang negative didapati pula opini yang positif. Dari dampak media relations humas sudah bisa melakukan kinerja yang baik agar tidak ada dampak dari media relations menjadi negatif. Bisa dikatakan humas BPK RI sudah melakukan kegiatan media relations secara rutin dan sudah melakukan publisitas yang maksimal. Hasil kegiatan media relations sudah sesuai dengan konsep yang diungkapkan Adnan Hamdan bahwa dalam suatu proses
komunikasi harus terdapat
unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan) dimana melalui komunikasi yang dilakukan, dimungkinkan dapat menciptakan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Adapun dalam proses komunikasi terdapat lima komponen yang terdiri dari: 1. Sumber (pengirim): Humas BPK RI 2. Pesan: Berita-berita mengenai BPK RI 3. Media Komunikasi: Media cetak (surat kabar), Media elektronik (televisi) 4. Penerima: Khalayak 5. Pengaruh: Berita-berita BPK RI membawa pengaruh bagi khalayak, berita positif membawa pengaruh yang positif, berita yang negatif membawa pengaruh yang negatif sehingga dapat mempengaruhi citra BPK RI.
79 Dari kedua media mengatakan bahwa Humas BPK RI mengirirm press release lebih sering melalui fax. Dalam hal Prinsip-prinsip membina hubungan yang baik dengan pers sudah cukup baik. Membangun hunbungan secara personal sudah dilakukan sebagai prinsip hubungan pers yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa humas harus bisa dan mampu dalam melakukan hubungan yang baik dengan wartawan, dan dibutuhkan kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun media elektronik dan memiliki kemampuan menciptakan citra yang positif. Hubungan baik yang sudah tercipta antara humas BPK RI dengan wartawan melalui pendekatan dalam kegiatan media relation bisa dikatakan berhasil terbukti dari hasil wawancara dengan kedua media yang dijadikan narasumber penulis, bahwa Humas BPK RI sudah cukup baik dan terbuka dalam membina hubungan dengan wartawan baik cetak maupun elekronik. Dari tanggapan media yang didapatkan, bahwa kedua belah pihak antara Humas BPK RI dengan wartawan baik cetak maupun elektronik berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati, menghargai, kejujuran dan kepercayaan.
