BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perkembangan perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 6,1 persen masih dibawah target yang ditetapkan pada APBN yaitu sebesar 6,2 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 6,3–6,8 persen, bila dilihat dari perkembangan triwulan I maka Pemerintah Indonesia akan menyesuaikan kembali target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P tahun 2013. Dalam perkembangan ekonomi tahun 2013 Pemerintah juga telah memperhitungkan aktifitas ekonomi pada triwulan III dan IV tahun 2013 termasuk pengeluaran untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu). Perekonomian

Provinsi

Aceh

pada

tahun

2012

dengan

laju

pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6 persen, meningkat dibandingkan dengan

tahun

sebelumnya.

Dengan

perkembangan

tersebut,

akselerasi

pertumbuhan ekonomi sangat signifikan lebih kurang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 6,2 persen, dari sisi penggunaannya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menurut lapangan usaha sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,96 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional.

Kondisi ini menunjukkan

bahwa kabupaten Aceh Utara masih jauh tertinggal dalam bidang ekonomi dari Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, sehingga kedepan memerlukan inovasi baru untuk melakukan terobosan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama harus memacu sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian selama ini secara konstribusi merupakan penyumbang terbesar PDRB, tetapi kecenderungannya dari tahun ke tahun pergerakannya terus melambat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014

III .1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 4,5 persen dengan asumsi aktivitas ekonomi ada peningkatan dibandingkan tahun 2012. A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Produk

Domestik

R

egional

Bruto

(PDRB)

menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai atas dasar berlaku tanpa migas terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Struktur Nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas harga berlaku tanpa migas, cukup berfluktuasi selama kurun waktu 2008-2012. Pada tahun 2009, PDRB Aceh Utara yaitu sebesar 5,35 trilliun rupiah sedikit meningkat dibandingkan tahun 2008 hanya mencapai 4,87 trilliun rupiah. Kemudian meningkat hingga mencapai 5,93 trilliun rupiah di tahun 2010 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2011 yang mencapai 6,58 trilliun rupiah. Untuk tahun 2012, nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas harga berlaku tanpa migas mencapai 7,28 trilliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tanpa migas untuk tahun 2012 yaitu sebesar 4,24 persen. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara, terdapat tujuh sektor dengan pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan dua sektor lainnya yaitu sektor industri pengolahan dan sektor pertanian berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Aceh Utara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah :


III .2

TABEL 3.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN ACEH UTARA REALISASI NO.

1

INDIKATOR MAKRO

SATUAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

PROYEKSI BERTAMBAH/ BERKURANG

TAHUN 2013

TAHUN 2014

PDRB (Harga Berlaku) Non Migas

Triliun

6,58

7,28

8,31

9,12

3

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Persen

3,91

4,2

4,5

4,5 - 5

4

Tingkat Inflasi

Persen

3,55

2,44

3,00

3,7

5

Kontribusi PDRB (Harga Berlaku) Tanpa Migas: - Pertanian - Pertambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik dan Air Minum - Bangunan/Konstruksi - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa

Persen Persen

39,19 1,21

-

Persen Persen Persen Persen

7,93 0,27 5,63 15,38

-

Persen

10,85

-

Persen

2,84

-

Persen

16,70

-

Persen

72,75

72,85

72,93

72,98

Persen

23,43

22,89

21,34

Orang

27.417

20.132

7

8 9

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persentase Penduduk Miskin Jumlah Pengangguran

19,48

B. Laju Inflasi Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Aceh pada Desember 2012 per bulan mencapai angka 0,22 persen, sedangkan laju inflasi tahun kalender 2013 hingga April 2013 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 4,12 persen, Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh sebesar 2,87 persen. Sedangkan inflasi tahun per tahun (April 2013 terhadap April 2012) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 3,08 persen dan Provinsi Aceh sebesar 2,39 persen. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta meningkatnya harga pada sejumlah barang jasa di pedesaan. Apabila kebijakan pemerintah jadi


III .3

menaikkan harga BBM maka inflasi akan cenderung naik, hal ini juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tahun 2014 secara makro. TABEL 3.2 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2008-2012 Tahun

Uraian 2008

2009

2010

2011

2012

Aceh Utara

13,78

3,96

7,19

3,55

2,44

Aceh

11,92

3,72

5,86

3,43

0,22

Nasional

11,06

2,78

6,96

3,79

4,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh

C. Pendapatan Per Kapita PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku tanpa migas pada tahun 2011 sebesar 11,02 juta rupiah. Bila dibandingkan tahun 2010 telah terjadi peningkatan sebesar 10,16 persen, kenaikan pendapatan per kapita ini tidak terlepas dari pengaruh meningkatnya total nilai PDRB tanpa Migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 naik sebesar 10,73 persen.


III .4

Gambar 3.1 : Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas Tahun 2007 - 2011 12

10 8

2007 2008

6

2009 2010

4

2011 2

0

Harga Berlaku

Harga Konstan

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014 A.

Tantangan Perekonomian 2013 Berdasarkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemerintah

menargetkan percepatan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2013, yang ditargetkan mencapai 6,3-6,8 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2013 tumbuh sebesar 6,2 persen. Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumbersumber yang ada harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tidak boleh ada sumber-sumber yang menganggur dan alokasi penggunaannya harus efisien. Kedua,

penawaran

atau

jumlah

sumber-sumber

atau

elemen-elemen

pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya. Berdasarkan capaian kemajuan perekonomian pada tahun 2012 dan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2013, maka pada tahun 2014 tantangan pokok yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :


III .5

1. Kemiskinan Pertumbuhan

ekonomi

yang

stabil

telah

mengurangi

angka

kemiskinan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dari 17 persen di tahun 2004 menjadi 13 persen di awal tahun 2011. Meskipun angka kemiskinan menurun, penduduk miskin semakin miskin dibanding saat krisis di 1997, serta makin melebar kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Hampir setengah dari penduduk hidup di atas garis kemiskinan. Masyarakat miskin sangat rentan dengan naiknya harga pangan dan biaya kesehatan, meskipun telah dilakukan perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik dan standar kesehatan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain yang berpendapatan menengah. Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi adalah masalah yang sering dialami oleh penduduk miskin. Tingkat penduduk miskin yang tinggi adalah masalah yang harus diupayakan penanganannya. Kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat miskin akan menjadi penting karena akan menjadikan masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan ekonomi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga mengubah paradigma terhadap masyarakat miskin dari beban (Liabilities) menjadi potensi (asset). Kabupaten Aceh Utara dengan persentase 22,89 persen miskin lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh 19 persen dan Nasional 11 persen, upaya yang harus dilakukan sesuai dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Aceh Utara, dimana penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan langkah ini perlu diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait dan pemangku kepentingan di dalamnya. Koordinasi dan pengendalian ini penting mengingat di daerah

terdapat

program-program


penanggulangan

kemiskinan

yang

III .6

dilaksanakan secara nasional, dengan melibatkan kerjasama antar sektor dan program-program lain yang merupakan inisiatif daerah, atau yang ditujukan untuk menangani masalah spesifik terkait kemiskinan di daerah. Koordinasi dan pengendalian dalam konteks ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antara program-program penanggulangan kemiskinan, baik dalam komponen (instrumen) kegiatan, sasaran (penerima manfaat) dan alokasi anggaran. Dalam mengalokasikan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga prinsip, yaitu : (1) Memperbaiki program perlindungan sosial, dimana prinsip ini memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin yang terdiri atas bantuan sosial; (2) Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin; (3) Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan. 2. Pengangguran Tingginya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang berakibat tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal. Tingginya angka pengangguran juga sebagai akibat dari buruknya kualitas lulusan lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi yang terus melahirkan sarjana-sarjana yang

tidak

mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi

cenderung menjadi pekerja, ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kabupaten Aceh Utara. Disamping

itu

tingkat

pendidikan,

ketrampilan/keahlian

dan

kompetensi tenaga kerja masih rendah. Sementara disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja terampil semakin meningkat seiring dengan tuntutan pasar kerja. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

bagaimana

menanggulangi


angka

pengangguran

yang

cenderung

III .7

bertambah dengan melakukan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran. Program

dan

kegiatan

yang

akan

dilakukan

seperti,

(1)

Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan diri secara optimal; (2) Melakukan pengembangan kawasan pesisir, terutama pengembangan budidaya komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti udang windu dan ikan yang bernilai ekonomis lainnya; (3) Mengembangkan kelembagaan sosial yang dapat menangani penganggur; (4) Mengaktifkan kembali kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan rumah kreatif; (5) Mengembangkan potensi pertanian tanaman pangan (padi), palawija dan hortikultura dengan harapan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja; (6) Mengembangkan potensi perkebunan terutama komoditi karet, sawit dan kakao; (7) Mengembangkan potensi kelautan melalui pengembangan PPI dan menciptakan nilai tambah hasil perikanan laut yang produktif dalam menciptakan lapangan kerja. 3. Pertumbuhan Ekonomi Tantangan ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara secara dominan masih digerakkan oleh sektor konsumtif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sampai saat ini peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Aceh Utara masih sangat dominan, dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga konstan tanpa migas, peranan sektor pertanian ini mencapai 39,19 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak lebih dari 1 persen. Pembangunan sektor pertanian menjadi tantangan yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tanpa migas untuk tahun 2012, yaitu sebesar 4,24 persen. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara, terdapat tujuh sektor dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara.


III .8

Sedangkan dua sektor lainnya, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor pertanian berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri agro yang berbahan baku komoditas lokal serta memiliki keterkaitan kedepan. Pertumbuhan ekonomi Aceh di prediksikan sebesar 6,1-6,6% di tahun 2013. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2012 yang berkisar antara 6,0– 6,5% dan 5,89% di tahun 2011. Kondisi ini diharapkan mempengaruhi dan berkaitan erat dengan perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2014. B. Prospek Perekonomian 2014 Kontributor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian. Secara menyeluruh prospek perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 akan lebih baik. Namun sejatinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara akan lebih baik bila ditopang oleh efektivitas pengelolaan APBK sekaligus peningkatan investasi. Hal ini tergantung pula pada kebijakan daerah dalam mengefektifkan penggunaan dana APBK dan merealisasikan investasi. Prospek perekonomian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 secara makro dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 4,7 – 5,2 Persen; 2. Tingkat kemiskinan akan turun menjadi sekitar 17 persen pada tahun 2014; 3. Tingkat pengangguran dari 18,05 persen tahun 2012 menjadi 14,25 persen tahun 2014; 4. Tingkat inflasi diperkirakan dapat terkendali sekitar 4 persen; 5. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku semakin meningkat; dan 6. Peningkatan peran perbankan pada sektor riil terutama kredit kepada UMKM.


III .9

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBK, kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di daerah. Keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada pada pos Pendapatan Daerah dan pada pos Penerimaan Pembiayaan. Sejalan dengan rencana tahun berjalan, maka kondisi keuangan daerah pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu meningkat tajam. Hal ini diselaraskan dengan beberapa prioritas kebijakan di sisi belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2014 ini, kemampuan keuangan daerah masih akan didominasi dari sisi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meski demikian penatausahaan pada sisi Penerimaan Pembiayaan juga mulai dibenahi secara administrasi sehingga lambat laun sisi ini akan pula dijadikan penopang keuangan daerah. Pencapaian target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : (1) Melakukan revisi Qanun tentang Penyesuaian Tarif Pajak maupun Retribusi Daerah dan menyusun/menyelesaikan Rancangan Qanun tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD dengan cara membuat rencana kerja dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi secara bulanan, triwulan dan tahunan; (3) Peningkatan koordinasi dengan SKPD pemungut PAD melalui rapat evaluasi setiap tiga bulan; (4) Melakukan penagihan secara rutin dan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah;


III .10

(5) Meningkatan profesionalisme SDM pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan tentang PAD; (6) Meningkatkan pola pengawasan oleh Inspektorat/Instansi terkait mengenai penerimaan PAD pada masing-masing SKPD yang menjadi kewenangan penerimaan PAD sebagai pemungut sehingga tingkat kebocoran bisa diperkecil; dan (7) Perbaikan sistem administrasi pengelolaan PAD yang berkesinambungan. Untuk melakukan Prognosa pendapatan maka perlu mengetahui perkembangan pendapatan daerah beberapa tahun sebelumnya. Secara rinci realisasi pendapatan diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2012


III .11

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 116.227.189.210,99,-, sedangkan dari

sisi

pendapatan

PAD

mengalami

peningkatan

sebesar

Rp.

11.402.229.942,35,- dan perkiraan tahun 2013 pendapatan daerah meningkat sebesar Rp. 101.991.660.985,01,- atau 8,1 persen. Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara No.

PROYEKSI TAHUN 2014

URAIAN

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

19.542.303.000

1.1.2

Restribusi Daerah

54.055.949.127

1.1.3

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan

11.870.000.000

1.1.4

Zakat

1.1.5

Lain-lain PAD yang sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

443.176.373.813

1.2.2

Dana Alokasi Umum

724.843.452.900

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

56.315.630.000

1.3

Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah

97.509.783.000

1.3.1

Hibah

-

1.3.2

Dana Darurat

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya

-

1.3.6

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat


1.424.787.173.840

102.941.934.127

7.000.000.000 10.473.682.000 1.224.335.456.713

atau

17.081.089.000

80.428.694.000

III .12

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan belanja daerah tahun 2014 mencakup: 1. Belanja tidak langsung, meliputi: 1) Belanja Pegawai : a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas; b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan tahun 2014; c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarannya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; d. Penyediaan

dana

penyelenggaraan

asuransi

kesehatan

yang

dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 2) Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. 3) Belanja Hibah pada tahun 2014 akan dialokasikan pada hal-hal yang mendukung dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, nasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti lembaga semi pemerintah. 4) Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk penanganan resiko sosial dalam masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kehidupan minimum.


III .13

5) Belanja bantuan keuangan diarahkan kepada Pemerintah Gampong untuk meningkatkan kapasitas gampong berupa gaji aparatur gampong, operasional geuchik, PKK, kepemudaan, majelis taklim dan penunjang majelis adat gampong serta bantuan keuangan pada partai politik. 6) Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014. 2. Belanja langsung Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk : 1) Belanja Pegawai antara lain untuk pembayaran honorarium PNS dan non PNS dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, sehingga pemberian honorarium tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2) Belanja Barang dan Jasa a. Penganggaran belanja barang pakai habis yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan; b.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.

3) Belanja

modal

adalah

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Belanja Modal


III .14

meliputi antara lain Belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi, jaringan dan belanja modal fisik lainnya. Berdasarkan

prognosa

pendapatan

daerah,

maka

kebijakan

pengelolaan belanja daerah tahun 2014 diarahkan kepada : 1) Alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan. 2) Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan urusan wajib . 3) Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan kewenangan daerah yang menjadi urusannya. 4) Peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Pagu Indikatif harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja. 6) Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 7) Pemerintah Daerah akan melakukan intervensi kebijakan belanja dalam rangka mendukung program/kegiatan strategis. Realisasi belanja daerah Tahun 2012 dan perkiraan belanja daerah Tahun 2013 serta proyeksi belanja daerah Tahun 2014 di uraikan dalam Tabel berikut:


III .15

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2014 NO.

REALISASI

TAHUN BERJALAN

PROYEKSI

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

URAIAN

1

2 BELANJA DAERAH

1,165,264,142,882

1,212,521,424,511

1,356,436,919,749

1,437,020,035,315

BELANJA TIDAK LANGSUNG

680,179,305,673

764,266,633,037

797,865,830,662

849,440,754,988

1

Belanja Pegawai

574,551,003,831

644,647,954,370

704,130,728,612

757,397,754,988

2

Belanja Subsidi

5,567,607,495

6,365,007,045

-

5,000,000,000

3

Belanja Hibah

48,193,938,297

50,118,644,631

26,610,630,000

21,000,000,000

4 5

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

13,729,092,000

13,209,241,041

11,082,224,000

10,000,000,000

-

-

-

-

6

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Politik

37,505,748,050

47,708,499,925

54,042,248,050

54,043,000,000

631,916,000

2,217,286,025

2,000,000,000

2,000,000,000

7

Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

485,084,837,209

448,254,791,474

558,571,089,087

587,579,280,327

1

Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga

106,722,322,672

52,164,730,861

52,883,475,760

50,348,149,550

2

Dinas Kesehatan

17,474,941,979

18,423,888,298

25,214,009,430

28,910,541,234

3

Rumah Sakit Umum Cut Meutia

10,197,184,517

27,657,237,347

42,715,807,916

44,164,500,000

4 5

Dinas Bina Marga Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral

116,019,585,405

36,237,329,356

78,662,761,857

34,867,250,000

36,994,567,892

31,841,974,545

37,530,684,879

53,867,444,000

6

Dinas Cipta Karya

23,613,608,410

61,362,950,490

89,096,852,650

72,014,698,700

7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1,134,682,493

2,409,180,968

3,412,930,080

4,159,658,459

8 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

3,190,129,336

3,845,594,074

3,986,707,130

4,555,446,850

2,817,241,917

4,668,507,798

5,512,885,100

6,792,127,590

584,211,741

2,044,791,796

790,126,200

2,285,309,405

10

Kantor Lingkungan Hidup

11

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

5,391,714,217

17,387,663,489

15,940,435,450

20,206,290,000

12 13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4,984,897,987

2,013,434,713

2,177,052,655

2,410,177,871

487,429,533

1,179,735,566

1,189,428,000

1,703,896,700

1,017,519,146

3,811,901,914

3,963,489,050

8,238,615,200

1,060,675,230

1,572,950,588

1,530,229,870

4,078,000,000

4,097,549,983

3,758,579,192

2,918,794,400

13,516,000,000

14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

15 16

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

17

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatul Hisbah

3,004,405,173

3,560,587,721

4,763,630,390

5,512,096,400

18

Sekretariat Daerah

44,011,220,442

42,165,348,978

48,873,406,888

51,751,010,000

19 20

Sekretariat DPRK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

20,278,795,056

23,714,134,003

19,658,795,036

28,538,540,000

4,858,141,355

6,946,498,340

8,668,961,645

8,867,827,600

21 22

Inspektorat Kabupaten Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

23

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

24 37 25 26

Sekretariat Dewan Korpri Kecamatan-kecamatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

27

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

28

Dinas Syariat Islam

29 30

1,370,400,321

1,709,155,303

2,258,660,600

3,267,372,800

5,258,185,398

5,323,021,355

2,625,290,650

4,653,890,400

390,666,881

596,484,924

537,759,995

1,290,182,600

141,673,763 4,594,183,024 2,753,542,897

292,708,950 6,408,859,777 4,765,537,454

606,458,700 8,444,695,592 5,427,836,500

681,566,000 10,785,000,000 6,055,473,500

19,063,736,254

17,727,433,101

14,217,359,750

15,025,005,600

409,201,479

589,886,508

1,005,588,500

1,219,100,000

24,605,871,111

27,331,380,157

29,623,434,350

42,013,348,600

Sekretariat Badan Baitul Mal

505,563,425

654,122,460

7,842,446,100

9,128,896,000

Sekretariat Majelis Adat Aceh

224,941,115

180,700,000

567,805,000

934,497,600

31 32

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

523,272,083

835,446,182

1,485,321,950

1,423,410,000

1,241,136,269

1,976,818,905

3,102,696,148

3,368,292,808

33

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

7,865,705,687

14,827,093,392

11,795,123,514

22,272,308,500

34

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1,741,498,203

6,158,933,337

4,675,233,010

7,430,366,360

35

Dinas Kelautan dan Perikanan

5,680,414,194

9,175,238,338

10,984,182,000

6,299,292,000

36

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

774,020,621

2,934,951,294

3,880,732,342

4,943,698,000


III .16

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Analisis

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

jumlah

penerimaan

pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup: Tabel 3.6 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2011 – 2014

NO.

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH REALISASI

REALISASI

TAHUN 2011 3.1

Penerimaan Pembiayaan

TAHUN 2012

TAHUN BERJALAN 2013

PROYEKSI/TARGET TAHUN 2014

-

-

-

-

73,161,885,060.07

5,475,528,126.53

42,097,311,891.52

15,184,666,785.00

3.1.2. Pencairan dana cadangan

-

-

-

-

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

73,161,885,060.07

5,475,528,126.53

42,097,311,891.52

15,184,666,785.00

Pengeluaran Pembiayaan

-

-

-

-

Pembentukan dana cadangan

-

-

-

-

2,000,000,000.00

-

2,000,000,000.00

-

15,620,109,413.00

10,941,943,075.00

-

-

-

-

-

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

17,620,109,413.00

10,941,943,075.00

2,000,000,000.00

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

55,541,775,647.07

(5,466,414,948.47)

40,097,311,891.52

15,184,666,785.00

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2 3.2.1

3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah


III .17

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents