BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah menguraikan kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 dan perkiraan tahun

2013 serta proyeksi

tahun

2014.

Beberapa

indikator

pembangunan ekonomi yang ditelaah meliputi indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber

pendapatan,

dan kebijakan

pemerintah daerah

mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik

pada tahun 2012, meskipun perekonomian global masih diselimuti oleh berbagai ketidakpastian, seperti prospek pemulihan ekonomi di kawasan Eropa (terutama di negara yang mengalami krisis hutang, yaitu Yunani, Italia, Irlandia, Potugal dan Spanyol) dan ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia, Eropa, Indonesia, dan beberapa negara berikut. Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global (%) WEO-IMF

2012

Oct'11

Jan'12

Apr'12

July'12

Oct'12

Jan'13

Apr'13

Oct'12

Jan'13

Apr'13

World

3.2

4.5

3.9

4.1

3.9

3.6

3.5

3.3

4.1

4.1

4

US

2.2

2.5

2.2

2.4

2.3

2.1

2

1.9

2.9

3

3

-0.6

1.5

0.8

0.9

0.7

0.2

-0.2

-0.3

1.2

1

1.1

7.8

9.5

8.8

8.8

8.5

8.2

8.2

8

8.5

8.5

8.2

4

8.1

7.3

7.3

6.5

6

5.9

5.7

6.4

6.4

6.2

ASEAN-5

6.1

5.8

5.6

6.2

6.1

5.8

5.5

5.9

5.7

5.7

5.5

Indonesia

6.2

6.7

n.a.

6.1

6.6

6.3

n.a.

6.3

n.a.

n.a.

6.4

Trade 2.5 6.4 5.4 5.6 Vol. World Sumber: Kementrian Keuangan, 2013

5.1

4.5

3.8

3.6

5.8

5.5

5.3

Europe China India

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan kawasan Eropa selama tahun terakhir mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi tersebut RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 1

berdampak langsung terhadap pelemahan kinerja ekspor Indonesia, tetapi bisa melalui mitra dagang negara berkembang Indonesia. Permintaan China dan India terhadap ekspor Indonesia, antara lain sebagai bahan baku, juga mengalami penurunan. Dari sisi moneter, pelonggaran kebijakan moneter di negara negara maju akan menimbulkan likuiditas yang besar di pasar global. Dengan masih terdapatnya ketidakpastian, arus modal tentu dapat mengganggu keseimbangan pasar uang di nilai tukar diberbagai negara. Secara ringkas, perkembangan perekonomian global sampai dengan bulan Maret 2013 adalah sebagai berikut. Tabel 3. 2 Perkembangan Perekonomian Global Sampai dengan Bulan Maret 2013 Eurozone

 Pada Q4-2012 perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6% (qoq) atau 0,9% (yoy).  Sepanjang tahun 2012, ekonomi Eropa menglami kontraksi 0,6% turun dari tahun 2011 yang tumbuh sebesar 1,4%.  Januari 2013 : Pengangguran Eropa sebesar 11,9%. Tingkat pengangguran Spanyol mencapai 26,2%.  Kebijakan terkini: 1.

Program outright monetary transaction (OMT) ECB

2.

ESM gantikan EFSF, total dana €500 miliar

3.

Bailout Yunani 2013 telah disetujui IMF (€ 3,24 miliar) dan zona Eropa (€9,2 miliar).

Amerika Serikat

Asia

 Perekonomian China tumbuh 7,9% (yoy) di Q4-2012 lebih  Perekonomian AS di Q4-2012 tinggi dari Q3-2012 sebesar tumbuh 0,1% (qoq) melambat 7,4% (yoy). Sepanjang 2012 dibandingkan Q3 2012 yang China tumbuh sebesar 7,8% tumbuh sebesar 3,1% (yoy). (qoq).Sepanjang tahun 2012, perekonomian AS tumbuh  Pada Q4-2012 India tumbuh 2,2% lebih tinggi dari tahun sebesar 4,5% (yoy) melambat 2011 sebesar 1,8% dari Q3-2012 sebesar 5,3% (yoy). Sepanjang tahun 2012  The Fed memangkas India tumbuh sebesar 5,1% perkiraan pertumbuhan AS melambat dibandingkan 2011 pada 2013 antara 2,3%- 3,0% sebesar 7,3%. lebih rendah dari perkiraan pada September lalu (2,5%  Selama 2012 negara-negara 3,0%). Asia lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan Singapura 1,3%  The Fed memutuskan untuk (yoy), Vietnam tumbuh 5,0% tetap mempertahankan (yoy), Filipina sebesar 6,6% program QE3 dengan nilai (yoy), Thailand tumbuh 6,4% rata-rata US$85 miliar per dan Malaysia tumbuh 5,6%. bulan, namun The Fed  Beberapa kebijakan negaramempertimbangkan untuk negara Asia terkini mengurangi nilai tersebut.  Di samping itu Kongres AS juga telah menyetujui kenaikan pagu utang dengan penundaan hingga 19 Mei 2013

 BoJ menambah dana pembelian aset untuk ke-3x dalam 4 bulan (66 triliun yen76 triliun yen):

 Jepang menambah stimulus fiskal sebesar 10,3 triliun yen  Pemerintah AS telah atau sebesar US$116 miliar. menandatangani kesepakatan pemangkasan belanja  BOJ menetapkan target inflasi otomatis sebesar US$85 sebesar 2% (sebelumnya 1%) miliar selama tahun 2013. dan menyatakan akan Pemangkasan ini akan terus menerapkan program berlanjut dengan total pembelian aset tanpa batas. sebesar US$1,2 triliun hingga sepuluh tahun kedepan.  Pemerintah India menargetkan defisit anggaran sebesar 4,8% terhadap PDB

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 2

Eurozone

Amerika Serikat

Asia pada tahun fiskal April 2013 hingga Maret 2014. Upaya ini dilakukan melalui kenaikan pajak, penjualan aset dan pemangkasan subsidi.

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu 2013

Imbas dari krisis tersebut mengarah pada penurunan permintaan eksternal dan perlambatan aktivitas perekonomian di Asia, termasuk China dan India. Indonesia dengan karakteristik ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi domestik dan pembentukan modal tetap bruto (investasi) masih dapat bertahan terhadap terpaan krisis keuangan global. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDB dan Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah serta PMTB sebagaimana berikut. Tabel 3. 3 Perkiraan pertumbuhan PDB dan Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah serta PMTB 2012 – 2014 Uraian

2011

2012

2013

2014*

Produk Domestik Bruto (%)

6,5

6,23

6,6– 6,8

6,7 – 7,2

Konsumsi Rumah Tangga (%)

4,7

5,28

5,7 – 5,9

7,0 – 7,5

Konsumsi Pemerintah (%)

3,2

1,25

7,5 – 7,8

6,9 – 7,4

Pemb modal Tetap bruto (%)

8,8

9,81

11,5 – 12

12,4 – 12,9

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu 2013 dan *2014 merupakan proyeksi Bank Indonesia

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2013, dengan capaian 5,7 – 5,9 persen, dimana pada tahun sebelumnya 2012, capaiannya sebesar 5,28 persen. Hal ini merupkan salah satu indikasi dari meningkatnya daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat. Begitu pula dengan tahun 2014, yang mana pada tahun ini Bank Indonesia memproyeksikan capaiannya sebesar 7,0 – 7,5. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini juga diimbangi dengan peningkatan konsumsi pemerintah di tahun 2013 maupun 2014. Pada tahun 2013, konsumsi pemerintah diprediksi mencapai 7,5 – 7,8 persen (Kemekeu). Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,25 persen. Senada dengan peningkatan konsumsi pemerintah dan rumah tangga, PMTB


III - 3

juga diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014, dengan capaian masing-masing sebesar 11,5 – 12 persen dan 12,4 – 12,9 persen. Proyeksi dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dimana merupakan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun postur APBN jangka menengah, dan menjadi basis perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit/surplus dan pembiayaan anggaran dalam tiga tahun ke depan. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2013 termuat dalam APBN 2013 telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam UU No.19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013. Ringkasan proyeksi perekonomian nasional dinyatakan sebagai berikut: a. pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 %; b. tingkat inflasi sebesar 4,9 %; c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0 %; d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 9.300/US$; e. dan Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 100 per barel dengan lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas 1.360 MBOEPD Secara ringkas, perkiraan pemerintah atas asumsi makro dalam beberapa tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3. 4 Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2012-2014 Uraian Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Suku Bunga SPN 3 bulan (%) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) Harga Minyak (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel/hari)

2012 APBN-P 6,5 6,8 5,0 9000 105 930

2012 APBN 6,2 4,3 3,2 9384 112,7 860,6

2013 * 2014** PRAKIRAAN MAJU 6,6 - 6,8 6,4 - 6,9 4,9 - 5,3 3,5 - 5,5 3,2 – 5,0 4,5 - 5,5 9300 - 9700 9.600 - 9.800 100 - 110 100 - 120 840 - 900 900 - 930

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dan Bappenas 2013 *Tahun 2013=Outlook asumsi 2013 berdasarkan kesepakatan antara Kemen ESDM, Bappenas, Bank Indonesia, DJA, BKF per 8 Februari 2013 **Tahun 2014 merupakan proyeksi dasar ekonomi makro 2014, Kementrian Keuangan RI

Dalam menghadapi perekonomian mendatang, berdasarkan paparan Prioritas Pembangunan Nasional 2014 dan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang baik dari sisi internal maupun RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 4

eksternal. Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi meliputi (i) iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan; (ii) isu ketenagakerjaan; (iii) keterbatasan infrastruktur; (iv) keterbatasan fiskal dan penyerapan anggaran; (v) pengelolaan BBM dalam negeri; (vi) stabilitas politik terkait pemilu. Sedangkan peluang dari sisi internal meliputi (i) potensi domestik yang besar; (ii) Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik; (iii) Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik. Dari sisi eksternal (luar negeri dan dunia), tantangan yang perlu diperhatikan diantaranya (i) Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat; (ii) Pemulihan harga komoditas yang masih lambat; (iii) Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif. Sedangkan peluang yang ada diantaranya (i) Krisis utang Eropa mereda; (ii) Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari; dan (iii) Perekonomian China mulai menguat (Bappenas, 2013). Tema penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2014

adalah

Memantapkan

Perekonomian

Nasional

Bagi

Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Sedangkan unsur-unsur pokok dalam (RKP) tahun 2014 antara lain: 1. Pemantapan Perekonomian Nasional; 

Peningkatan daya saing;



Peningkatan ketahanan ekonomi;



Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 

Pembangunan SDM;



Penurunan kemiskinan dan pengangguran;



Mitigasi bencana;



Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. 

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;



Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Sedangkan pada konteks Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan target capaian indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa


III - 5

Timur Tahun 2009-2014 dan capaian tahun 2012 maka ditetapkan target kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah: Tabel 3. 5 Justifikasi Target Indikator Kinerja Utama RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Target RPJMD

Justifikasi Target RKPD

Tkt Pengangguran Terbuka (%)

5,20 - 5,40

3,5 - 4,0

Kemiskinan (%)

13,5 - 14,0

11,0 - 12,0

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,50 - 6,00

7,5 - 7,7

113,50 - 113,80

112

Indikator Kinerja Utama

Indeks Disparitas Indeks Pembangunan Manusia

70,50 - 71,00 Sumber: RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

73 - 73,15

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari pertumbuhan sektoral dalam PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian 6,22% dan 7,02% pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terus terjadi sampai awal tahun 2013 yang diperkirakan mencapai angka 7.2%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi perekonomian daerah, yang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.


III - 6

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2009-2013

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2013 *Tahun 2013 merupakan angka sementara

Selama kurun beberapa tahun terakhir, besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa pada masingmasing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berada pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi tersebut, maka prospek perekonomian Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.


III - 7

Tabel 3. 6 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (Juta Rupiah) PDRB ADHK (Juta Rupiah) PDRB per Kapita (Juta Rupiah) TPT (%) IPM (%) Inflasi (%) Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)

Realisasi Proyeksi 2010 2011 2012* 2013 6.22 7.02 7.18 7.20 23,558,420.84 26,367,387.40 30,213,893.31 32,260,942.99 11,015,195.17 11,788,649.35 12,634,554.00 13,494,381.87 15,139,614.36 16,849,968,91 19,254,035.46 21,049,977.26 3.92 68.80 7.47

4.01-5.01 69.24 4.90

3.64-4.64 69.8 5.25

3.31-4.31 70.24 5.00±1

79.86

81.34

82.72

84.10

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2012, 2013 dan proyeksi *angka sementara

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Situasi perekonomian global saat ini berada dalam ketidakpastian. Hal tersebut disebabkan oleh pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS, sehingga mengakibatkan penurunan

permintaan

eksternal

dan

perlambatan

aktivitas

perekonomian di Asia, termasuk China dan India. Di sisi lain, dengan perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, mempunyai prospek yang semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan besar Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing (competitiveness) yang saat ini berada pada peringkat 50 dari 144 negara, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar

tenaga

kerja,

penguasaan

teknologi

dan

inovasi,

serta

kelembagaan. Adanya tantangan dan prospek perekonomian dunia tersebut, Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 8

yang dimilki secara optimal. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi 2014 diperlukan berbagai langkah dan upaya terpadu. Salah satu upaya tersebut diantaranya adalah melalui peningkatan value added dalam produk-produk pertanian melaui kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu langkah dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Disamping itu, pemanfaatan kekayaan dan sumber daya alam melalui promosi pariwisata merupakan langkah strategis dalam peningkatan perekonomian. Untuk mendukung hal

tersebut,

maka

penyediaan

dan

peningkatan

infrastruktur

perekonomian sangat penting dalam perannya menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, maka prospek perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut. Tabel 3. 7 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2015 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (Juta Rupiah) PDRB ADHK (Juta Rupiah) PDRB per Kapita (Juta Rupiah) TPT (%) IPM (%) Inflasi %) Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)

2013 7.2-7.4 34,260,942.99 13,494,381.87 21,049,977.26 3.31-4.31 70.24 5.00±1

Proyeksi* 2014 7.2-7.4 37,850,081.39 14,412,724.18 23,252,292.29 3.31-4.31 70.50 5.00±1

2015 7.2-7.4 40,053,919.50 15,393,563.07 24,603,144.66 3.31-4.31 71.02 5.00±1

84.10

85.02

85.94

Sumber : Proyeksi Capaian Indikator Kabupaten Banyuwangi

Melihat proyeksi capaian indikator kinerja tersebut, tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi, serta pengendalian perdagangan yang dapat membahayakan perekonomian sehingga tidak masuk dalam kondisi defisit. 2. MENDORONG Dorongan

PERCEPATAN

akan

diberikan


PERTUMBUHAN pada

peningkatan

EKONOMI. investasi, III - 9

pembangunan industri pengolahan dan industry strategis berbasis pertanian, peningkatan daya saing daerah, peningkatan efektivitas penerimaaan daerah, penguatan penyerapan belanja daerah, serta pemantapan ketahanan pangan. 3. MEMPERCEPAT

PENGURANGAN

PENGANGGURAN

DAN

KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upayaupaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan secara tepat.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan

ditempuh

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

berkaitan

dengan

pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan

diawali

dengan

proses

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam

dokumen

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 10

PAD Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah,

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian anggaran yang dilakukan diharapkan efektif dengan memberi kepuasan kepada masyarakat, dan dapat mengimplementasikan strategi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. Sehingga, dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2014 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut: 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan tingkat yang moderat pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,207,40. 2. Tingkat inflasi Daerah pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 5,00±1%;

3. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah lebih dari 15% - 20%.


III - 11

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015 REALISASI 2010

REALISASI 2011

JUMLAH REALISASI 2012 ANGGARAN 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH

87.091.140.847,23

113.262.269.757,87

140.326.556.339,19

119.657.070.444,00

1.1.1.

Pajak Daerah

21.116.165.210,00

32.449.080.866,10

40.769.833.221,00

33.649.909.104,00

1.1.2.

Retribusi Daerah

19.755.863.642,00

21.621.743.609,84

24.818.889.408,00

16.522.891.370,00

10.481.591.613,23

9.983.335.503,89

14.503.063.660,51

14.964.736.000,00

35.737.520.382,00

49.208.109.778,04

60.234.770.049,68

54.519.533.970,00

DANA PERIMBANGAN

906.774.713.137,00

982.023.260.117,00

1.198.575.211.872,00

1.170.038.124.021,00

1.2.1.

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

63.282.331.137,00

84.955.081.117,00

100.701.984.872,00

72.164.897.021,00

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

761.897.082.000,00

815.156.279.000,00

1.030.217.037.000,00

1.030.217.037.000,00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

81.595.300.000,00

81.911.900.000,00

67.656.190.000,00

67.656.190.000,00

LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH

172.892.966.219,00

354.933.058.492,00

351.542.446.031,00

212.500.928.424,00

1.896.531.568,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

50.659.095.851,00

87.622.916.704,00

82.167.898.760,00

73.443.059.304,00

101.364.381.600,00

231.980.466.862,00

210.000.496.000,00

138.194.821.920,00

18.972.957.200,00

35.329.674.926,00

59.374.051.271,00

863.047.200,00

1.143.706.248.557,05

1.143.706.248.557,05

1.143.692.289.989,91

1.690.444.214.242,19

KODE 1. 1.1.

1.1.3. 1.1.4. 1.2.

1.3.

URAIAN

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.3.2.

Dana Darurat

1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

TARGET 2014

TARGET 2015

131.552.458.033,27

148.953.166.536,71

43.596.686.721,36

51.004.200.054,76

28.082.787.451,33

30.585.226.492,25

16.718.053.414,58

19.486.397.363,57

43.154.930.446,01

47.877.342.626,13

1.292.046.644.543,85

1.367.732.605.127,02

272.418.396.985,69

276.302.354.393,19

PENDAPATAN

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya JUMLAH PENDAPATAN


III - 12

-

-

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sub bab ini menjelaskan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis dan prediksi perekonomian dan kerangka pendanaannya. 3.2.2.1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi

2014 diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dimana sebagian besar potensinya berbasis sektor primer. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah; 2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga; 3. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil; 4. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah; 6. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah; 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. 8. Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan yang antara lain meliputi: a. Memperluas Objek (Pajak Hotel, Pajak Restoran) b. Menambah Jenis (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan) c. Menaikkan Tarif Maksimum (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan) d. Diskresi

Penetapan Tarif (Daerah bebas menetapkan tarif

dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU) RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

III - 13

3.2.2.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2014 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2014 berpedoman pada RPJMD 2010-2015 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasilhasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 1. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur; 2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi

pada

kesejahteraan

masyarakat,

terutama

pada

kepentingan publik; 3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan

yang

disertai

sistem

pelaporan

yang

semakin

akuntabel; 4. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan fungsi masing-masing SKPD; 5. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah,


akan

dialokasikan

anggaran

untuk

III - 14

bidang

infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10% dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor; 6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh

kembangnya

partisipasi

sektor

swasta

dan

masyarakat dalam pembangunan daerah.


III - 15

swadaya

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015 KODE 2. 2.1.

URAIAN BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH REALISASI 2010

REALISASI 2011

REALISASI 2012

TARGET 2013

TARGET 2014

TARGET 2015

922.857.329.644,00

956.935.147.324,13

1.086.820.824.132,0

1.181.087.895.771,0

1.169.481.737.884

1.284.211.081.275

712.838.363.669,00

791.455.675.678,25

919.880.835.377,00

1.001.645.235.771,00

945.203.700.103

1.049.922.607.491

9.698.506,57

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

70.715.008.976

75.660.050.064

2.1.1.

Belanja Pegawai

2.1.2.

Belanja Bunga

2.1.3.

Belanja Subsidi

2.1.4.

Belanja Hibah

90.855.265.092,00

51.989.911.826,00

70.523.019.415,00

60.887.580.000,00

91.133.184.372

94.400.239.476

2.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

50.275.116.001,00

64.718.188.229,88

22.830.673.000,00

23.271.330.000,00

54.790.892.758

55.290.892.758

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil

33.272.600,00

41.513.750,00

1.780.517.950,00

1.933.750.000,00

134.576.497

139.145.432

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan

63.968.949.976,24

47.127.607.840,00

71.805.778.390,00

88.350.000.000,00

7.504.375.178

8.798.146.053

2.1.8.

Belanja Tidak Terduga

4.876.663.800,00

1.602.250.000,00

0,00

5.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

279.302.580.985,

486.076.536.498,06

596.185.640.981,97

555.006.943.776,00

647.410.343.106,4

659.762.949.740

10.248.975.200,00

29.099.471.573,00

34.536.247.450,00

31.765.497.260,00

14.915.815.748,4

17.658.123.697

2.2. 2.2.1.

Belanja Pegawai

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

132.535.116.309,75

206.129.849.687,06

205.837.086.906,97

191.410.346.197,00

121.906.106.305,7

127.995.261.21

2.2.3.

Belanja Modal

136.518.489.475,96

250.847.215.238,00

355.812.306.625,00

331.831.100.319,00

510.588.421.052,1

517.109.564.82

1.170.748.674.749,50

1.202.159.910.630,52

1.683.006.465.113,9

1.736.094.839.547,00

7.437.749.128,22 2

233.898.716.658,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN BERJALAN


III - 16

3.2.2.3.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran

daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga. Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas; 2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja; 3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; 4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 5.

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.


III - 17

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015 KODE 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.76 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

URAIAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Dana Talangan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Dana Talangan JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SILPA


2010

Realisasi 2011 221.232.088.197,57

2012 228.536.239.404,25

220.755.627.297,57

228.139.377.204,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476.460.900,00

396.862.200,00

0,00 0,00 401.899.250,00

0,00 0,00 34.201.356.063,00

0,00 35.200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.000.000.000,00

34.000.000.000,00

0,00 0,00 401.899.250,00

201.356.063,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.200.000.000,00

20.830.188.947,57

194.334.883.341,25

233.898.716.658,00

201.765.632.469,47

0,00

III - 18

Target 2014

2013

2015

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents