BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam fase menurun hingga tahun 2014. Namun, laju pertumbuhan akan berbalik naik mulai pada tahun 2015. Hal tersebut terungkap dalam laporan Bank Dunia tentang pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang se-Asia Timur dan Pasifik per tanggal 7 Oktober 2013. Ekonomi di Tanah Air diperkirakan akan tumbuh mencapai 5,8% pada tahun 2015, lebih tinggi bila dibanding dengan tahun 2014 yang diprediksi akan tumbuh sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih di bawah China, Filipina, Myanmar, dan Kamboja yang memiliki pertumbuhan masing-masing 7,5%, 6,8%, 6,9%, dan 7%, tetapi masih tumbuh di atas Malaysia dan Thailand yang memiliki pertumbuhan 4,8% dan 5%. Ekonomi Indonesia sejak tahun 2012, telah mengalami perlambatan. Ini disebabkan oleh laju investasi yang melambat, harga komoditas global yang melemah, dan pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari yang diharapkan. Kondisi

ini

diproyeksikan

masih

akan

berlanjut

hingga

tahun

2014.

Melambatnya kredit perbankan juga berpengaruh terhadap investasi di tahun 2014, kondisi ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi akan kembali agresif pada tahun 2015. Pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi global yang mulai naik, sehingga harga komoditas kembali naik di pasar global. Kondisi ini mendongkrak kinerja ekspor Indonesia, yang mayoritas ekspor didominasi oleh barang-barang tambang dengan implikasi transaksi berjalan akan membaik. Kemajuan

untuk

meningkatkan

pertumbuhan

dan

mengurangi

kemiskinan ini sangat bergantung pada reformasi struktural. Indonesia perlu iklim perdagangan dan investasi yang lebih terbuka dan kepastian peraturan yang lebih baik. Di samping itu, investasi pemerintah pada sektor infrastruktur menjadi sangat penting, termasuk membuat investasi publik lebih efisien melalui

pemilihan

proyek

yang

lebih

baik,

pendanaan

inovatif,

dan

implementasi yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 1


Kinerja perekonomian Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2013 mencapai 6,55% (yoy), melambat dibanding 2012 (7,22%), namun tetap lebih tinggi dari ekonomi nasional yang berada pada level 5,78%. Sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut, pertumbuhan ekonomi Jatim dalam kurun waktu 8 tahun terakhir cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, kecuali pada tahun 2007 yang sedikit berada di bawah nasional. Jika diukur lebih lanjut, kinerja perekonomian Jatim terus meningkat, sedangkan nasional mulai mengalami perlambatan di tahun 2012. Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur Wilayah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013**

Nasional

5,69

5,50

6,35

6,01

4,63

6,22

6,49

6,23

5,78

Jatim

5,84

5,80

6,11

6,16

5,01

6,68

7,22

7,27

6,55

Sumber : BPS Jawa Timur Jika digambarkan dalam grafik, maka perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur selama 8 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur 8 7 6

5.84 5.69

5.8 5.5

6.35 6.11

6.68 6.22

6.16 6.01

7.22 6.49

7.27 6.23

6.55 5.78

5.01 4.63

5

Jawa Timur

4 Nasional

3 2 1 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013**

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, pemerintah dan kinerja investasi

swasta

Jatim

menjadi

sumber

pendorong

pertumbuhan.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga di tahun 2013 didorong perbaikan daya beli masyarakat seiring bertambahnya kelompok usia produktif. Di sisi lain, pertumbuhan belanja investasi pemerintah dan swasta pun meningkat di


III / 2


tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan minat investor luar dan dalam negeri, khususnya pada sektor industri pengolahan.

Namun,

transaksi

perdagangan

Jawa

Timur

mengalami

penurunan akibat melambatnya ekspor impor dalam negeri, sedangkan luar negeri relatif tumbuh membaik. Di sisi lain, minat investasi relatif membaik dengan diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur besar semisal Jalan Tol Mojokerto – Kertosono, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPA), Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta Penyelesaian Tahap IV Jalan Lintas Selatan (JLS). Dengan diresmikannya PLTU Pacitan menambah supply listrik di Jawa Timur sehingga mendorong kondisi surplus energi yang berpotensi meningkatkan minat investasi khususnya pembangunan pabrik Smelter di tahun 2014. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan pada kegiatan konsumtif masih lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit ke sektor produktif. Hal ini searah dengan kebijakan Bank Indonesia yang menginginkan adanya peningkatan kredit pada sektor produktif, sedangkan pertumbuhan kredit konsumtif diharapkan melaju pada level stabil dengan tingkat prudential yang lebih baik. Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi disebabkan menurunnya kinerja 3 (tiga) sektor utama. Menurunnya luas lahan dan pergeseran musim tanam turut mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tani sehingga pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor pertanian. Di sisi lain, belum membaiknya transaksi ekspor impor luar negeri dan penurunan marjin dunia usaha akibat kenaikan biaya produksi turut mempengaruhi perlambatan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu inflasi Jatim terkoreksi pada akhir tahun 2013, yaitu mencapai 7,59% (yoy) turun dibandingkan triwulan sebelumnya (7,78%) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (8,38%). Demikian pula secara triwulanan, inflasi Jatim juga turun dari 3,72% (qtq) menjadi 0,73%. Walaupun menurun, namun masih di atas sasaran inflasi nasional 4,5% + 1%, yang disebabkan oleh peningkatan inflasi kelompok administered price (14,91%) dan volatile foodss (12,76%). Sedangkan inflasi kelompok core inflation relatif stabil sebesar 4,13%. Sumbangan inflasi terbesar masih diberikan oleh kelompok administered price (2,68%), disusul kemudian oleh volatile foods (2,54%) dan kelompok core inflation (2,38%). Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga komoditas tertentu seperti Bahan Bakar Minyak, tarip listrik, Upah Minimum Kota (UMK), cukai rokok dan bahan bakar rumah Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 3


tangga, dan fluktuasi produksi (termasuk di dalamnya kendala impor hortikultura di awal tahun) merupakan penyebab utama tingginya inflasi pada 2 (dua) kelompok tersebut. Secara historis, inflasi Jatim selalu sejalan dengan nasional dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi. Namun pada tahun 2013, inflasi Jatim berada pada level di bawah inflasi nasional dan di urutan kedua terendah untuk kawasan Jawa. Realisasi inflasi di kawasan Jawa mulai dari yang terendah yaitu DIY (7,32%), Jawa Timur (7,59%), Jawa Tengah (7,99%), Jawa Barat (9,15%) dan tertinggi terjadi pada Provinsi Banten (9,65%). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2013 tumbuh sebesar 6,55 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,06 persen, sedangkan terendah di sektor pertanian sebesar 1,59 persen. Besaran PDRB Jawa Timur tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1.136,33 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 419,43 triliun. Apabila jumlah penduduk pertengahan tahun 2013 sebanyak 38.363,2 ribu jiwa maka PDRB perkapita Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 29,62 juta atau meningkat 12,74 persen dibandingkan tahun 2012. Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2013 masih didominasi 3 sektor utama yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 31,33 persen, diikuti Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian masing-masing sebesar 26,60 persen dan 14,91 persen. Gambaran beberapa indikator kinerja utama provinsi Jawa Timur, dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, Kinerja Ekonomi yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan

ekonomi

sepanjang

tahun

2013

mencatat

pertumbuhan sebesar 6,55% dan diatas nasional sebesar 5,78 %. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB). Dari sisi penawaran, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, serta sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Inflasi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 7,59% atau berada di bawah inflasi nasional sebesar 8,38 %. Di sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,4% s.d 6,8% (yoy). Perkiraan pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2014 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 (6,2%, yoy). Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 4


Pertumbuhan ini diyakini masih yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2014, inflasi Jawa Timur diproyeksikan berada di kisaran 4,84% - 5,34% atau kembali pada sasaran nasional yang sebesar 4,5% + 1%. Tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan menggeser kota Jakarta yang selama ini dikenal memiliki pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim hanya memiliki sedikit selisih angka dengan Jakarta. Adapun tiga provinsi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta sebesar 16,5 %, Jawa Timur sebesar 14,7 % dan Jawa Barat sebesar 14,3 %. Tingginya sumbangsih dari Jakarta untuk rata-rata nasional, dikarenakan jumlah penduduk Jawa Timur jauh lebih besar daripada Jakarta. Menurut perhitungan standar internasional keputusan Menpan No. 9 tahun 2007, indeks pengukuran kinerja ada 5, di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, disparitas dan indeks pembangunan manusia. Menurut indeks pengukuran kinerja, suatu wilayah dinyatakan gagal jika kinerja tumbuh tetapi ada kemiskinan, tidak menyerap tenaga kerja atau disperitas antar daerah masih tinggi. Mengenai disparitas, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa wilayah di antaranya Banyuwangi, Jombang dan Malang. Perkembangan baru juga terjadi di Tuban, Gresik, Lamongan dan Probolinggo. Dalam upaya mencapai target menggeser posisi Jakarta pada 2013, Pemprov Jatim terus mengupayakan peningkatan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi prioritas. Selama ini, sektor koperasi dan UMKM memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyumbang sekitar 53,82% terhadap PDRB Jawa Timur. Kedua,

Pembangunan

Manusia

yang

diukur

dengan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan capaian kinerja pembangunan manusia dari instrumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,62 dari tahun 2010 menjadi 72,18 tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 pada posisi 72,83 dan pada tahun 2013 mencapai 73,21 (angka sementara). Ketiga,

Penurunan

Kemiskinan

yang

diukur

dengan

prosentase

penurunan penduduk miskin. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2009-2013 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 16,68 % pada tahun 2009 turun menjadi 15,26 % pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 turun


III / 5


menjadi 13,85% dan pada tahun 2012 menjadi 13,08 %. Sedangkan pada tahun 2013 menurut angka sementara dari BPS adalah 12,73%. Keempat,

Penurunan Pengangguran yang diukur melalui Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur Agustus 2011 sebesar 4,16 persen mengalami penurunan yang cukup lambat yaitu sebesar 0,04 persen point/angka hingga keadaan Agustus 2012 menjadi 4,12 persen. Sedangkan pada tahun 2013 menurut angka sementara dari BPS adalah 4,33%. Kelima, Indeks GINI Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 0.33, tahun 2010 mencapai 0.34, tahun 2011 mencapai 0.37, tahun 2012 mencapai 0.36 dan pada tahun 2013 mencapai 0.36 (angka sementara).


III / 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 2011

Indikator Kinerja

No

2012

2013

Target

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian

2014

2015

1

Pertumbuhan Ekonomi (%/th)

5.00-5.50

7.22

5.00-5.50

7.27

5.50-6.00

6,55**

6.56-6.87

6,88–7,19

2

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5.80-6.00

4.16

5.60-5.80

4.16

5.40-5.50

4,33**

4.32-4.23

4.22-4.13

Indeks Pembangunan Manusia

69.50-70.10

72.18

69.90-70.10

72.83

70.10-70.50

73.21**

73.15-73.45

73,46-74,37

4

Angka Kemiskinan (%)

15.00-15.50

14.23

14.50-15.00

13.08

14.00-14.50

12,73**

12.72-12.22

12.21-11.73

5

Indeks GINI

-

0.37

-

0.36

-

0.36

0.360 – 0.363

0.359 – 0.356

6

Indeks Pembangunan Gender

-

65.61

-

66.56

-

67.16

67,18 - 67,78

67,79 - 68,39

-

4.41

-

4.33

-

3.60

3,59 - 3,57

3,58 - 3,56

-

15.45

-

13.64

-

10.92

10,91 - 10,86

10,87 - 10,83

3

7

Kualitas air sungai : -

BOD

-

COD

Sumber : -

BPS Prov Jatim

-

Bappeda Prov Jatim (dan diolah)


III / 7


TABEL 3.3 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN 2013 SERTA TARGET 2014 DAN 2015 KABUPATEN PROBOLINGGO INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

TARGET

1

Pertumbuhan Ekonomi

2

Indeks Pembangunan Manusia

Indek

64,06

64,79**

64,5 – 65,0

2015 6,8 – 6,85 65 – 66,5

3

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

1,98

3,32**

3,00

2,6

4

Prosentase Penduduk Miskin

%

22,17

-

20,00 – 18,5

17

5

Nilai LPPD

Tinggi s/d Rendah

Sedang

-

Sedang

Tinggi

6

Nilai Lakip

AA - CC

CC

CC

CC

CC

7

Status Pengelolaan Keuangan

WTP/WDP

WDP

-

WTP

WTP

8

Indeks Kepuasan Masyarakat

A/B/C/D

B

-

B

B

9

APBD Tepat Waktu

Tepat/Tidak

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat


2012

2013

2014

%

6,55

6,58**

6,75 – 6,8

III / 8


Bedasarkan

tabel

3.3

diatas,

secara

makro

kondisi

Kabupaten

Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2012 sebesar 6,65% dan terealisasi sebesar 6,55%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, hal ini disebabkan adanya dampak pasca erupsi gunung Bromo dan anomali cuaca dan bencana alam. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi membaik, hal ini diwujudkan dengan peningkatan capaian yaitu sebesar 6,58% (angka sementara), begitu pula dengan

target

tahun

2014

Kabupaten

Probolinggo

optimis

terdapat

peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,75% - 6,8% dan pada tahun 2015 direncanakan sebesar 6,8% - 6,85%. Kedua, Kinerja Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2012 target IPM Kabupaten Probolinggo

adalah sebesar 64 – 64,5, dan terealisasi sebesar 64,06. Pada

tahun 2012 target IPM telah tercapai, dan memenuhi harapan. Sedangkan pada tahun 2013 target IPM diperkirakan sebesar 64,25 – 64,75 dan hasil yang dicapai adalah 64,79 (angka sementara) yang berarti telah melewati target. Pada tahun 2014 direncanakan sebesar 64,5 – 65,0 dan pada tahun 2015 direncanakan sebesar 65 – 66,5. Ketiga, Jumlah penduduk miskin Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012 sebesar 22,17%. Sedangkan tahun 2014 dan tahun 2015 berturut-turut ditargetkan sebesar 20 – 18,5% dan 17%. Keempat, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2012 terealisasi 1,98% sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 3,1% akan tetapi hanya tercapai 3,32% (angka sementara). Untuk tahun 2014 dan 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 3,0 % dan 2,6 %. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan 2013 Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perekonomian di kabupaten Probolinggo pada kurun waktu dua tahun terakhir, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi di Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang


III / 9


dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya

kontribusi

Sektor

pembangunan

dalam

peningkatan

Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK maupun Income Per Kapita pada tahun 2013, yang terutama ditunjang oleh 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian (31,25%), sektor industri pengolahan (18,17%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,18%) Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2014 dan 2015 Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah 1. Globalisasi perekonomian Globalisasi meningkatkan

perekonomian efisiensi,

menuntut

daya

saing

pemerintah

serta

daerah

meningkatkan

untuk kinerja

perdagangan. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan. 2. Pengurangan Pengangguran Pertumbuhan angkatan kerja baru akan menjadi tantangan kinerja ekonomi. Dengan dominasi ekonomi di sektor konsumsi, kinerja ekonomi kedepan

diharapkan

akan

mampu

didukung

oleh

pertumbuhan

pembentukan modal tetap bruto serta net ekspor yang signifikan untuk dapat mengatasi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu kinerja perbankan, kinerja

investasi,

serangkaian

faktor

percepatan

pembangunan

diharapkan

sinergi

infrastruktur

untuk

merupakan

membangun

ekonomi

Kabupaten Probolinggo. 3. Pengurangan Kemiskinan Upaya secara kelembagaan, program dan telah

dilakukan.

Secara

konseptual,

berbagai sumber dana

diharapkan

implementasi

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan mampu menurunkan kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan mampu mengurangi kemiskinan.


III / 10


4. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya. 5. Penanganan Bencana Alam Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi, namun bisa juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan

oleh

penanggulangan,

distorsi manajemen

fungsi

sumberdaya

resiko/dampak,

alam),

manajemen

maupun

manajemen

pemulihan dari bencana Pada tahun 2014 dan 2015, perekonomian daerah masih akan menghadapi banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang

memicu

krisis

ekonomi

global

telah

memberikan

tekanan

pada

perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat mendorong peningkatan laju inflasi, yang tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Selain itu secara eksternal pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang berkeadilan dengan semangat pro poor, pro job dan pro growth serta tetap


III / 11


memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini tentunya

membawa

konsekuensi

terkait

dengan

adanya

upaya-upaya

peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran

terbuka,

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat,

khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten oleh perbankan daerah. Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh faktor administrasi, disamping faktor hukum dan faktor gejolak ekonomi. Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan menyebabkan tingginya posisi dana Pemda yang disimpan di perbankan daerah. Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Probolinggo semakin membaik.

Misalnya,

sektor

pertanian

mengalami

peningkatan

dengan

meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebesar 2,49% selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga mengalami pertumbuhan cukup signifigan di Kabupaten Probolinggo yaitu sebesar 9,66% seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada tantangan yang masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih berada pada angka di atas 20%. Selain itu belum optimalnya pengembangan budaya usaha pada masyarakat yang berimbas pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi yang ada sehingga tingkat daya beli masyarakat juga belum dapat meningkat secara signifikan. Namun demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat dioptimalkan

dalam

rangka

mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkeadilan, melalui optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan usaha seperti pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan, yang selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Selain itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi mesin-mesin pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Probolinggo seperti Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 12


sektor pengangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan masih cukup prospektif pada tahun 2014 dan 2015 mendatang meskipun tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung melemah. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2015 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 6,8% - 6,85%. Dengan Pemerintah

proyeksi Kabupaten

kondisi

ekonomi

Probolinggo

makro

bersama

tersebut

dengan

diharapkan

seluruh

elemen

masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut : 3.2.1

Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali

menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan : 1) Merencanakan target pendapatan daerah kelompok PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi

pertumbuhan

masing-masing

jenis

ekonomi

yang dapat

penerimaan,

obyek

mempengaruhi

penerimaan

serta

terhadap rincian

penerimaan. 2) Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur

administrasi

pemungutan

pajak

dan

retribusi

daerah,

membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta


III / 13


peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli. 3) Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga menghasilkan pendapatan. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008 dapat mencapai 111,31% dari target yang ditentukan, kemudian naik menjadi 120,75% dari target pada tahun 2009 dan menurun di tahun 2010 mencapai 109,83% dari target, serta pada tahun 2011 pendapatan asli daerah menjadi 109,6% dari target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2012 naik menjadi 122,81%. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi target pendapatan asli daerah mencapai 119,98%. Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun propinsi, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah. Secara umum pendapatan daerah tahun 2015 diprediksikan naik 7,5% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1,510,334,718,360. Tuntutan peningkatan

PAD

semakin

besar

seiring

meningkatnya

kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut : a)

Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti

dengan meningkatnya pelayanan baik dalam

pemungutan maupun pengelolaannya. b)

Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan

bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu

diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional. c)

Optimalisasi

pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

dalam

rangka

meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.


III / 14


d)

Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi.

e)

Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari Revenue Sharing Policy.

Konsep

revenue

sharing

didasarkan

atas

pemikiran

untuk

pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah : a)

Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.

b)

Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diproritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan

oleh

setiap

SKPD


harus

terukur

yang

diikuti

dengan

III / 15


peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pos belanja terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pos belanja daerah memprioritaskan

terlebih pos belanja wajib

dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD. Pada tahun 2015 diproyeksikan belanja daerah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 1,588,223,287,289,-. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi tehadap struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

meningkatkan

pelayanan

pada

masyarakat

yang

harapan

selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 16


2. Prioritas Penggunaan

anggaran

Tahun

2015

diprioritaskan

untuk

mendanai

kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan

infrastruktur

guna

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Probolinggo serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar

kebutuhan

masyarakat.

Sesuai

strategi

pembangunan

untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksud untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah. Dengan kata lain Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo

III / 17


Pembiayaan

daerah

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran,

harus

diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.


III / 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s/d tahun 2015 Jumlah NO

Uraian

1

2

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01 4.1.02 4.1.03 4.1.04

2013

2014

2015

3

4

5

6

1,510,334,718,360

77,286,465,900

91,828,314,812

127,942,264,682

Pajak Daerah

14,195,000,000

15,740,000,000

25,485,000,000

Retribusi Daerah

20,019,391,500

21,022,585,000

35,260,869,300

8,280,095,000

5,065,515,982

5,065,515,982

34,791,979,400

50,000,213,830

62,130,879,400

924,469,653,336

998,698,987,044

1,086,951,797,773

86,227,254,336

87,469,254,044

87,863,765,773

761,569,639,000

848,994,313,000

929,380,602,000

76,672,760,000

62,235,420,000

69,707,430,000

263,999,382,158

274,852,236,905

295,440,655,905

1.913.465.000

1,093,000,000

2,000,000,000

44.441.938.158

51,017,193,681

51,027,281,681

158,675,729,000

199,760,618,224

173,993,187,224

58,968,250,000

22,981,425,000

68,420,187,000

1,265.755,501,394

1,365,379,538,761

1,510,334,718,360

Hasil Pengelolaan Pekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2.01

Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

4.2.02

Dana Alokasi Umum

4.2.03

Dana Alokasi Khusus

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.01

Pendapatan Hibah

4.3.05

2012

1,365,379,538,761

DANA PERIMBANGAN

4.3.04

Proyeksi/Target

1,265.755,501.394

4.2

4.3.03

Realisasi

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lannya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi

TOTAL PENDAPATAN

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.


III / 19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s/d Tahun 2015 No

Uraian

1

2

Ralisasi

Target

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

1.365.795.220.077

1.469.760.095.046

1.588.223.287.289

5

BELANJA

5.1

Belanja Tidak Langsung

818.993.630.627

881.473.234.265

921.947.274.424

5.1.1

Belanja Pegawai

663.090.850.027

754.617.049.571

779.949.763.424

5.1.2

Belanja Bunga

0

0

0

5.1.3

Belanja Hibah

48.714.584.600

23.873.100.000

29.837.662.000

27.752.160.000

16.826.280.000

18.906.580.000

0

0

0

67.936.036.000

73.804.229.000

81.253.269.000

11.500.000.000

12.352.575.694

12.000.000.000

546.801.589.450

588.286.860.781

666.276.012.865

56.732.061.000

72.176.902.650

40.626.127.700

5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab./Kota & Pemdes Belanja Bant.Keuangan Kpd Pem.Desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga

5.2

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

204.160.738.250

266.752.832.681

344.326.693.790

5.2.3

Belanja Modal

285.908.790.200

249.357.125.450

281.323.194.375

Sumber : DPKD Kabupaten Probolinggo


III / 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 s.d Tahun 2015 NO 1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2 PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan dari Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal dari Pihak ke III PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (saham) Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III

Jumlah Realisasi 2012 3

Proyeksi 2013 4

2014 5

2015 6

123,250,524,430

112,327,132,644

82,338,568,929

104,443,024,430

99,519,632,644

77,865,264,804

15,000,000,000

9,000,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,807,500,000

3,807,500,000

4,473,304,125

18,025,000,000

6,481,770,650

4,450,000,000

9,000,000,000

0

0

2,725,000,000

2,700,000,000

200,000,000

0

181.770.650

0

0

1.464.805.709

0

6,300,000,000

3.600.000.000

4,250,000,000

Sumber DPKD Kabupaten Probolinggo


III / 21


TABEL 3.7 PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2015 NO

SKPD

PAGU 2015

1

SEKRETARIAT DPRD

18,500,000,000

2

DINAS PENDIDIKAN

65,000,000,000

3

DINAS KESEHATAN

50,000,000,000

4

DINAS PERTANIAN

7,250,000,000

5

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

7,250,000,000

6

DINAS PERIKANAN & KELAUTAN

7,250,000,000

7

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

7,250,000,000

8

DINAS PENDAPATAN DAERAH

7,000,000,000

9

DINAS PU CIPTA KARYA

55,000,000,000

10

DINAS PU PENGAIRAN

21,000,000,000

11

DINAS PU BINAMARGA

55,000,000,000

12

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

6,250,000,000

13

DINAS PERHUBUNGAN

6,000,000,000

14

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5,500,000,000

15

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

16

DINAS SOSIAL

6,500,000,000

17

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

6,000,000,000

18

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4,750,000,000

19

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5,000,000,000

20

INSPEKTORAT

3,500,000,000

21

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7,500,000,000

22

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

23

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP

5,500,000,000

24

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.

5,500,000,000

25

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

5,500,000,000

26

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

7,000,000,000

27

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

3,750,000,000


10,000,000,000

29,000,000,000

III / 22


28

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4,000,000,000

29

KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

3,750,000,000

30

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3,300,000,000

31

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

3,000,000,000

32

KANTOR ARSIP DAERAH

2,000,000,000

33

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

2,500,000,000

34

R.S.U.D WALUYO JATI

65,000,000,000

35

R.S.U.D TONGAS

15,500,000,000

36

BAGIAN PEMERINTAHAN

5,000,000,000

37

BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

2,000,000,000

38

BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI

3,000,000,000

39

BAGIAN KESRA

10,000,000,000

40

BAGIAN UMUM

15,000,000,000

41

BAGIAN PROTOKOL & RT

42

BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN

43

BAGIAN ORGANISASI

2,500,000,000

44

BAGIAN HUKUM

2,000,000,000

45

24 KECAMATAN

11,500,000,000

46

5 KELURAHAN

3,250,000,000 20,000,000,000

800,000,000 JUMLAH


591,850,000,000

III / 23

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents