Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi perekonomian Kabupaten Lamandau Tahun 2012 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2013 - 2014 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Lamandau berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber - sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor - sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal
serta
keberlanjutan
berpedoman
arah
pada
pembangunan,
dokumen arah
RPJMD.
kebijakan
Untuk
ekonomi
menjamin Kabupaten
Lamandau Tahun 2014 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2014.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Memperhatikan berbagai capaian hasil pembangunan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir dan juga berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah khususnya, maka arah kebijakan makro ekonomi tahun 2014 adalah : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Lamandau; 2. Peningkatkan
pendapatan
penduduk
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; 3. Penanggulangan
kemiskinan
dan
pengentasan desa tertinggal di
Kabupaten Lamandau; 4. Mengurangi tingkat pengangguran dan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor - faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalahpengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kondisi ekonomi makro tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dapat diringkas sebagai berikut :
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan, bahkan kontribusinya terhadap total PDRB cenderung meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 67,96 persen; Sedangkan
pada tahun 2011 naik menjadi 68,05
persen. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, sayur-sayuran, buahbuahan, tanaman pangan lainnya. Masih sama dengan tahun sebelumnya, pada 2010 serta tahun 2011 dan proyeksi 2012 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor ke dua terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 15,27 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 14,72 persen. Posisi ketiga dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau ditempati oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusinya pada tahun 2010 sebesar 8,52 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik lagi menjadi 8,96 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi menempati urutan kontribusi keempat terhadap PDRB tahun tahun 2010 yaitu 3,53 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 3,42 persen. Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati posisi kelima terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau. Peranannya tahun 2010 sebesar 2,43 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 2,49 persen. Disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu dengan urutan kontribusi keenam, pada tahun 2010 sebesar 1,22 persen, Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 1,31 persen.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Dengan demikian sektor-sektor tersebut diatas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor-sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau secara riil.
Sedangkan tiga sektor lainnya yang
memberikan kontribusi terhadap PDRB seperti sektor Industri Pengolahan pada tahun 2010 sebesar 0,69 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 0,66 persen. Sektor Bangunan dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 0,26 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 0,27 persen. Terakhir adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 0,12 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 0,13 persen. Ketiga sektor ini masih sangat kecil pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan saat ini.
2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 sebesar 6,15 persen sedangkan tahun 2011, naik menjadi sebesar 6,52 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan
ekonomi
di
Kabupaten
Lamandau
masih
mengalami
pertumbuhan yang positif. Pada
tahun
2011
terdapat
enam
sektor
yang
memiliki
laju
pertumbuhan positif diatas pertumbuhan total PDRB (>6,52 persen) yaitu : sektor pertambangan dan penggalian (6,92 persen); sektor bangunan (11,05 persen); sektor perdagangan, hotel dan restoran (7,44 persen); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (13,70 persen); dan sektor jasajasa (10,19 persen).
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 3. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Kelompok Sektor Secara makro sektor ekonomi dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yang sering disebut sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan ini didasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor. Disebut sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat tergantung pada alam. Yang termasuk sektor ini adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian. Untuk sektor ekonomi yang berasal langsung dari sektor primer dikelompokan ke dalam sektor sekunder. Adapun yang tercakup dalam sektor ini adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan kelompok sektor tersier adalah kegiatan ekonomi yang bersifat jasa seperti sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Pertumbuhan ketiga kelompok sektor tersebut pada tahun 2011 terlihat bahwa sektor primer sebesar 5,48 persen (naik 0,66 persen dari tahun 2010), sektor sekunder
7,54 persen (turun -3,34
persen dari tahun 2010) dan sektor tersier sebesar 8,49 persen (turun -0,15 persen dari tahun 2010).
4. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral akan tetapi berupaya pula untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran yang tinggi pula pada masyarakat, Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 karena mungkin pertumbuhan penduduknya cukup tinggi pula. Tingkat pertumbuhan
pendapatan
regional
perkapita
lebih
menunjukan
perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian jelas bahwa untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tahapan pembangunan, tidak cukup hanya memperhatikan peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral semata, akan tetapi disisi lain perlu diperhatikan pula mengenai perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Oleh karena itu PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita di pakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan/kemakmuran dari aspek pendapatan. Pada tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Lamandau berdasarkan harga berlaku telah mencapai sebesar Rp. 18.907.407,46 atau meningkat sebesar 10,34 % dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 mencapai Rp. 17.135.165,38. Pendapatan regional yang meningkat dari tahun ke tahunnya
memberikan
dilaksanakan
cukup
gambaran berhasil
dan
bahwa
proses
mampu
pembangunan
menghasilkan
yang
kemajuan
perekonomian Kabupaten Lamandau.
4. Tingkat Investasi Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Selain untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Untuk
nilai
investasi
PMA
pada
tahun
2010
sebesar
Rp. 26.569.471.084, tahun 2011 Rp. 650.719.519.193,- dan pada tahun 2012
diperkirakan
sama
sama
dengan
tahun
2011
sebesar
tahun
2010
sebesar
Rp. 650.719.519.193,-. Adapun
Nilai
investasi
PMDN
pada
Rp. 755.111.323.379,- mengalami peningkatan yang cukup yang signifikan tahun 2011 sebesar Rp. 1.282.833.820.865,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.414.395.884.559,-.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Pekenomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2011 – 2012, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2013 dan 2014 serta untuk tahun - tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positi. Gambaran ekonomi Kabupaten Lamandau diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk tahun 2014 mendatang lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Lamandau. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi nasional terhadap kebijakan daerah. Sedangkan pada lingkungan internal masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur di daerah dan kuantitas serta kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah. Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2011 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada tahun 2012 maka tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1. Tantangan Diperkirakan
perekonomian
Kabupaten
Lamandau
masih
akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah - langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup : a. Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah, dengan upaya meningkatkan investasi daerah, penciptaan wirausaha-wirausaha baru, pengembangan industri berbasis pertanian, menyiapkan dana bagi kredit modal kerja bagi koperasi, usaha kecil dan menengah; b. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan dengan tetap melaksanakan program-program pola pemberdayaan dan program pengembangan kapasitas SDM bagi masyarakat; c.
Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama bidang pendidikan dan kesehatan;
d. Peningkatan infrastruktur perdesaan terutama desa-desa tertinggal;
2. Prospek Dengan
keterbatasan
keuangan
negara
dalam
pembiayaan
pembangunan daerah maka berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2012 dan perkiraan tahun
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2013 dan 2014 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah : a. menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif; b. meningkatkan pelayanan perijinan usaha; c.
menyediakan infrastruktur menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
d. pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi; e. memperbaiki etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja; f.
efisisensi alokasi sumber dana dalam perekonomian daerah.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, maka prospek perekonomian pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan terus menguat, setelah tahun 2012 kinerja sektor ekonomi semakin membaik; b. Perekonomian diharapkan mampu tumbuh 6,95% pada tahun 2013; c.
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 dapat ditekan dibawah 2,35%, angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 5,17% turun menjadi 3% pada tahun 2013.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2014, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2013. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas
pendapatan
daerah, belanja
daerah
dan
pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), 2) Penerimaan Pinjaman Daerah, 3) Dana Cadangan Daerah (DCD), dan 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
telah
diatur
sesuai
kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang
didekonsentrasikan
kepada
Gubernur
atau
dalam
rangka
tugas
pembantuan dan urusan bersama. Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability publik service) dan upaya pencapaian
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kesejahteraan
masyarakat.
Oleh
karenanya
pendapatan
daerah
yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Rencana atau target pendapatan daerah pada tahun 2014 berdasarkan pada realisasi 2 (dua) tahun terakhir dan proyeksi tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : - Pendapatan diperoleh
Asli dari
Daerah pos
direncanakan
pajak
daerah
sebesar dan
Rp.
retribusi
17.715.466.304,daerah
sebesar
Rp. 6.641.762.150,- pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp.
2.500.000.000,-
pos
lain-lain
PAD
yang
sah
sebesar
Rp. 7.223.704.154,- Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 500.918.199.814,- diperoleh dari pos dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 60.376.974.108,- pos DAU sebesar Rp. 402.710.505.706,- pos DAK sebesar Rp. 34.630.000.340,- Lain-Lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 16.190.721.299,- diperoleh dari pos bagi hasil pajak
dari
provinsi
dan
dari
Rp. 11.190.721.299,- pos
pemerintah lain-lain
daerah
lainnya
pendapatan
sebesar sebesar
Rp.5.000.000.000,-.
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel,
transparan
dan
berkeadilan
dengan
mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c.
Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD. e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial. f.
Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan
untuk
melindungi
dan
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. Belanja
langsung
program
diutamakan
untuk
membiayai
prioritas
pembangunan Tahun 2014, Mendukung program/kegiatan strategis yang Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 terkait
dengan
agenda
provinsi
dan
nasional,
dengan
tetap
memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
Adapun target belanja belanja daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : - Total rencana plafon belanja daerah sebesar Rp. 558.891.484.851,- Pos Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 239.814.373.075,- Pos Belanja Langsung yaitu pos program dan kegiatan, sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh
masing-masing
SKPD
direncanakan
sebesar
Rp. 319.077.111.776,-
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang
daerah.
Proyeksi
Penerimaan
Pembiayaan
Daerah
Kabupaten
Lamandau tahun 2014 sebesar Rp. 87.161.341.559,-. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Pengeluaran
pembiayaan
daerah
Kabupaten
Lamandau
tahun
2014
diproyeksikan berasal dari Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 5.975.000.000,-.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Lamandau diarahkan untuk : a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu; b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; c.
Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 TABEL 3.1 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No.
JENIS PENDAPATAN DAERAH
1
2
1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain pendapatan
1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7
Jumlah Pendapatan Daerah Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2011 3
TAHUN 2012 4
TAHUN BERJALAN 2013 5
PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 TAHUN 2015 6 7
12.839.920.481,37 1.433.551.575,00 1.257.372.916,25
14.191.054.446,23 2.031.998.156,00 3.179.686.494,50
15.848.794.100,00 2.581.625.000,00 3.233.879.400,00
17.715.466.304,00 2.699.131.250,00 3.942.630.900,00
19.533.623.168,00 3.045.369.375,00 4.530.825.065,00
1.946.772.559,00
2.143.244.375,99
3.500.000.000,00
3.850.000.000,00
4.235.000.000,00
8.202.223.431,12
6.836.125.419,74
6.533.289.700,00
7.223.704.154,00
7.722.428.728,00
393.603.968.958,00 63.785.747.958,00 285.962.839.000,00 43.855.400.000,00
441.546.437.641,00 68.055.716.641,00 339.309.471.000,00 34.181.250.000,00
490.104.772.139,00 68.948.154.138,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00
500.918.199.814,00 60.376.974.108,00 402.710.505.706,00 37.830.720.000,00
545.655.468.124,00 65.108.429.424,00 440.824.782.700,00 39.722.256.000,00
55.127.424.108,00 -
29.242.531.545,14 -
17.173.383.000,00 -
16.190.721.299,00 -
12.869.329.494,00
9.394.918.909,00 42.291.786.300,00
12.664.472.831,14 12.174.768.000,00
10.173.383.000,00 -
11.190.721.299,00 -
12.869.329.494,00 -
3.440.718.899,00
4.403.290.714,00
2.000.000.000,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
461.571.331.547,37
484.980.023.632,37
523.126.949.239,00
534.824.387.417,00
578.058.420.788,00
III - 16
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.2 REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No. 1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2011
2012
2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
3
4
5
6
7
54.490.429.693,00
-
42.877.608.468,14
66.562.375.821,89
-
67.633.553.583,00 -
66.562.375.821,89
66.633.553.583,00
III - 17
87.161.341.559,00 87.161.341.559,00
96.357.056.145,00 96.357.056.145,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.3 REALISASI DAN PROYEKSI PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No.
JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF
TAHUN
TAHUN
TAHUN BERJALAN
2011
2012
2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015 7
1
2
3
4
5
6
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2,16
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tak Terduga
130.395.248.715,00 13.181.176.892,00 5.585.161.572,00
144.724.151.113,00 13.899.709.216,00 5.337.723.200,00
155.076.861.642,00 4.625.000.000,00 33.362.479.845,00 7.039.000.000,00
174.461.469.347,00 17.819.300.000,00 6.894.000.000,00
191.907.616.282,00 13.284.300.000,00 6.894.000.000,00
-
-
-
1.245.000.000,00
1.245.000.000,00
15.689.917.955,66 1.313.023.385,00
25.487.432.648,10 64.156.000,00
26.067.098.000,00 718.269.855,00
34.451.234.172,00 4.943.369.556,00
34.181.321.047,00 2.000.000.000,00
166.164.528.519,66
189.513.172.177,10
226.888.709.342,00
239.814.373.075,00
249.512.237.328,00
2.1.7 2.1.8
Jumlah Belanja Tidak Langsung Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.4 REALISASI DAN PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No. 1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF
TAHUN
TAHUN
TAHUN BERJALAN
2011
2012
2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
3
4
5
6
7
4.000.000.000,00 5.100.000.000,00
3.500.000.000,00 6.475.000.000,00
3.975.000.000,00 -
5.975.000.000,00 -
5.975.000.000,00 -
9.100.000.000,00
9.975.000.000,00
3.975.000.000 ,00
5.975.000.000,00
5.975.000.000,00
III - 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.5 REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI PAGU INDIKATIF KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015
REALISASI (Rp) No. 1
URAIAN 2
1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Jumlah Pendapatan Daerah
1.3.4 1.3.5 1.3.6 A.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2011 3
PROYEKSI (Rp) TAHUN 2012 4
TAHUN 2013 5
TAHUN TAHUN 2014 6
TAHUN 2015 7
12.839.920.481,37 1.433.551.575,00 1.257.372.916,25 1.946.772.559,00 8.202.223.431,12
14.191.054.446,23 2.031.998.156,00 3.179.686.494,50 2.143.244.375,99 6.836.125.419,74
15.848.794.100,00 2.581.625.000,00 3.233.879.400,00 3.500.000.000,00 6.533.289.700,00
17.715.466.304,00 2.699.131.250,00 3.942.630.900,00 3.850.000.000,00 7.223.704.154,00
19.533.623.168,00 3.045.369.375,00 4.530.825.065,00 4.235.000.000,00 7.722.428.728,00
393.603.968.958,00 63.785.747.958,00 285.962.839.000,00 43.855.400.000,00
441.546.437.641,00 68.055.716.641,00 339.309.471.000,00 34.181.250.000,00
490.104.772.139,00 68.948.154.138,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00
500.918.199.814,00 60.376.974.108,00 402.710.505.706,00 37.830.720.000,00
545.655.468.124,00 65.108.429.424,00 440.824.782.700,00 39.722.256.000,00
55.127.424.108,00 -
29.242.531.545,14 -
17.173.383.000,00 -
16.190.721.299,00 -
12.869.329.494,00 -
9.394.918.909,00 42.291.786.300,00
12.664.472.831,14 12.174.768.000,00
10.173.383.000,00 -
11.190.721.299,00 -
12.869.329.494,00 -
3.440.718.899,00 461.571.331.547,37
4.403.290.714,00 484.980.023.632,37
2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 523.126.949.239,00
5.000.000.000,00 534.824.387.417,00
578.058.420.788,00
III - 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 REALISASI (Rp) URAIAN
1
2
2 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Tak Terduga
130.395.248.715,00 585.161.572,00 3.181.176.892,00 15.689.917.955,66 1.313.023.385,00
144.724.151.113,00 13.899.709.216,00 5.337.723.200,00 25.487.432.648,10 64.156.000,00
155.076.861.642,00 4.625.000.000,00 33.362.479.845,00 7.039.000.000,00 26.067.098.000,00 718.269.855,00
174.461.469.347,00 17.819.300.000,00 6.894.000.000,00 1.245.000.000,00 34.451.234.172,00 4.943.369.556,00
191.907.616.282,00 13.284.300.000,00 6.894.000.000,00 1.245.000.000,00 34.181.321.047,00 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
166.164.528.519,66
189.513.172.177,10
226.888.709.342,00
239.814.373.075,00
249.512.237.3284,00
2.2. C. D. E.
Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung Total Jumlah Belanja ( B + C ) Surplus / (Defisit) (A-D)
274.677.213.277,55 274.677.213.277,55 440.841.741.797,21 20.729.589.750,17
285.491.211.224,00 285.491.211.224,00 475.004.383,401,10 9.975.640.231,27
376.888.004.970,00 376.888.004.970,00 603.776.714.998,00 (80.649.765.073,00)
319.077.111.776,00 319.077.111.776,00 558.891.484.851,00 (24.067.097.434,00)
354.558.995.480,00 354.558.995.480,00 604.071.232.808,00 (26.012.812.020,00)
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
54.940.429.693,00 -
66.562.375.821,89 475.000.000,00 -
67.633.553.583,00 7.500.000.000,00 50.000.000.000,00 -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
54.940.429.693,00
67.037.375.821,89
125.133.553.583,00
B.
F.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2011 3
PROYEKSI (Rp)
No.
TAHUN 2012 4
III - 21
TAHUN 2013 5
PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 6
TAHUN 2015 7
87.161.341.559,00 87.161.341.559,00
96.357.056.145,00 96.357.056.145,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
No.
URAIAN
1
2
3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
REALISASI (Rp)
PROYEKSI (Rp)
TAHUN 2011 3
TAHUN 2012 4
4.000.000.000,00 5.100.000.000,00 -
3.500.000.000,00 6.475.000.000,00 -
TAHUN 2013 5
PROYEKSI (Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 6
TAHUN 2015 7
-
3.975.000.000,00 -
5.975.000.000,00 -
5.975.000.000,00 -
G. H.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto
9.100.000.000,00 45.840.429.693,00
9.975.000.000,00 57.062.375.821,89
3.975.000.000,00 121.158.553.583,00
5.975.000.000,00 81.186.341.559,00
5.975..000.000,00 90.328.056.145,00
I.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
66.570.019.443,17
67.038.016.053,16
40.508.788.510,00
57.119.244.125,00
64.369.244.125,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
III - 22
