BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 ini merupakan gambaran ekonomi makro daerah serta keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2012 sebesar 6,3% adalah merupakan kontribusi dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut utamanya bersumber dari konsumsi nonmakanan. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya indeks penjualan eceran kelompok non makanan khususnya perlengkapan rumah tangga, peralatan informasi dan komunikasi. Kinerja investasi pada tahun 2012 terus membaik mencapai 10,7% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 8,8%. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja investasi tersebut antara lain optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian indonesia. Dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi juga didukung oleh tersedianya kredit investasi, meningkatnya foreign direct investment (FDI) dan sumber eksternal lainnya serta dukungan belanja modal Pemerintah. Dari sisi alokasi investasi terutama terjadi di sektor industri yang diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perencanaan tahun 2014 diperkirakan pada RKP akan tumbuh sebesar 6,4% s/d 6,9% yang merupakan hasil koreksi dari target RPJMN yang semula ditargetkan 7% - 7,7%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi ke depan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi adalah aktivitas persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum 2014. Dari sisi eksternal, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 1
pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi dan peningkatan harga komoditas diperkirakan meningkatkan permintaan produk ekspor, sehingga kontribusi ekspor ke depan diperkirakan akan lebih baik. Dengan kondisi tersebut investasi diperkirakan tumbuh cukup tinggi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan; sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap mendominasi. Berdasarkan kepada kondisi dan arahan perekonomian nasional di atas, maka untuk perekonomian Kabupaten Sijunjung tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional itu. Dalam tahun 2014, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang tangguh melalui optimalisasi pertanian, mengembangkan dan meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta mengembangkan industri kepariwisatan. Optimalisasi pertanian dijabarkan kepada peningkatan produktivitas yang ditunjang dengan program peningkatan kemampuan petani baik dari keahlian maupun akses permodalan. Disamping itu perlunya penambahan nilai tambah hasil pertanian, sehingga diharapkan hasil pertanian tidak hanya dihasilkan sebagai bahan mentah akan tetapi sudah dapat di derivative menjadi barang olahan yang tentunya mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Peningkatan
iklim
investasi
diharapkan
dapat
tercipta
dengan
mengurangi atau memperkecil hambatan berusaha, melalui penekanan biaya investasi, penyerdahanaan prosedur investasi, kepastian pelayanan investasi dan pengurangan hambatan terhadap masuknya investasi. Disamping itu perlu mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dan juga perlu diciptakan suatu sistem pemantauan atas perkembangan investasi sehingga dapat diketahui hambatan yang muncul dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sijunjung. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi didorong dengan mengadakan pembinaan, pelatihan manajemen serta mencarikan informasi dan peluang pasar. Perlunya memfasilitasi akses permodalan serta peralatan bagi pedagang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dan tentunya deregulasi peraturan diperlukan untuk mempermudah pedagang kecil, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 2
menengah dan koperasi dalam akses permodalan, informasi pasar serta menghapus distorsi pasar. 3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Perekonomian Sijunjung selama tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan kondisi tahun 2010. Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang terbentuk pada tahun 2011 mencapai 3,42 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat sebesar 12,58 persen dibandingkan keadaan tahun 2010 yang mencapai 3,04 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan merupakan indikator produktivitas ekonomi secara riil karena telah mengeliminir faktor inflasi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 perekonomian Kabupaten Sijunjung tumbuh sebesar 5,74 persen dari 1,34 triliun rupiah tahun 2010 menjadi 1,42 triliun rupiah tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 yang tumbuh sebesar 5,63 persen. Jika dilihat perkembangan dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Sijunjung mengalami perkembangan baik diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2007-2011 mengalami pertambahan rata-rata sebesar 269,22 miliyar rupiah atau tumbuh rata-rata sebesar 13,44 persen. Sementara jika melihat PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara rata-rata tumbuh sebesar 5,55 persen. Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha dalam pembentukan nilai tambah. Berapa besar peranan suatu sektor terlihat dalam persentase distribusi PDRB sektoral atas dasar harga berlaku. Pada lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung tidak menunjukkan pergeseran berarti, tetap bertumpu pada sektor pertanian yang konsisten sebagai kontributor terbesar. Pada tahun 2007 sektor ini menyumbang dalam pembentukan PDRB sebesar 26,39 persen dan terus menunjukkan tren meningkat hingga mencapai angka 28,08 persen pada tahun 2011. Kontributor terbesar selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa, masing-masing berkontribusi pada kisaran 16 persen. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 3
Kondisi pada dua tahun terakhir juga menggambarkan fenomena yang sama. Sektor pertanian sebagai pemberi kontribusi paling besar pada tahun 2011 mengalami sedikit kenaikan (0,3 persen) dibanding tahun 2010. Meningkatnya peranan sektor pertanian ditunjang oleh kenaikan produksi pada subsektor andalan Kabupaten Sijunjung yaitu subsektor perkebunan yang meningkat dari 6,45 persen pada tahun 2010 menjadi 6,82 persen pada tahun 2011. Penyumbang terbesar berikutnya adalah sektor jasa-jasa dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor jasa mengalami penurunan tipis dari 16,55 persen tahun 2010 menjadi 16,52 persen tahun 2011. Sebaliknya, sumbangan sektor pertambangan dan penggalian meningkat dari 16,19 persen pada tahun 2010 menjadi 16,25 persen pada tahun 2011. Sektor lain yang menyumbang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung adalah sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sebesar 12,56 persen dan 10,84 persen. Sementara itu, empat sektor lainnya, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi; industri pengolahan; keuangan, persewaan and jasa perusahaan; serta sektor listrik, gas dan air bersih memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Sijunjung masing-masing sebesar 7,16 persen; 4,04 persen; 3,19 persen dan 1,37 persen. Meskipun tidak besar, namun keempat sektor tersebut mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Sektor perekonomian dapat dikelompokkan atas tiga kelompok sektor, dimana pembagian kelompok ini didasarkan atas input, output dan asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Kelompok sektor pertama adalah sektor primer, meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan proses tingkat dasar. Termasuk ke dalam sektor primer adalah sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya adalah sektor sekunder, yaitu kelompok sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan keempat sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa dikelompokkan menjadi sektor tersier.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 4
Pada tahun 2011 nilai tambah terbesar untuk PDRB Sijunjung berdasarkan kelompok sektor terbentuk pada kelompok sektor primer dengan nilai tambah mencapai 1,5 triliun rupiah atau sebesar 43,59 persen. Sektor tersier menempati urutan kedua dengan total nilai tambah sebesar 1,2 triliun rupiah. Sedangkan sektor sekunder berkontribusi paling kecil dengan nilai tambah sebesar 614,37 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2010, kontribusi sektor primer sedikit mengalami penurunan. Sebaliknya, sektor sekunder
dan
tersier
sama-sama
mengalami
sedikit
kenaikan
dalam
kontribusinya masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,06 persen. Ditinjau berdasarkan harga konstan, nilai tambah kelompok sektor primer mencapai 619,10 miliyar rupiah, diikuti oleh sektor tersier sebesar 559,73 miliyar rupiah dan sektor sekunder sebesar 241,53 miliyar rupiah. Secara nominal ketiga sektor mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010, tetapi sektor sekunder tercatat mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kedua sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran hasil pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan guna penyusunan rencana pembangunan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan agregat dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan faktor produksi dan menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sektoralnya. Peningkatan produksi sektoral sangat menentukan peningkatan output sektoral. Dengan bertambahnya ouput sektoral maka akan bertambah juga perkembangan nilai tambah masing-masing sektor atau subsektor yang terjadi selama periode tersebut. Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi digunakan suatu tingkat harga konstan dalam hal ini tingkat harga yang berlaku pada tahun 2000 sebagai tahun dasar penghitungan nilai tambah sektoral.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 5
Dalam kurun waktu 2007 – 2011, kondisi perekonomian Sijunjung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Setelah sempat melambat pada tahun 2008, sejak tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung menunjukkan percepatan setiap tahunnya. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung mencapai 5,74 persen. Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Sijunjung tahun 2011 menunjukkan angka positif dengan pertumbuhan yang secara umum menguat dibanding tahun 2010 kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya sedikit melemah. Terdapat empat sektor yang mencatat pertumbuhan di atas 6 persen yaitu sektor listrik, gas, dan air minum; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,44 persen. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran kembali tercatat memiliki pertumbuhan terendah yakni sebesar 5,09 persen. Sektor pertanian yang merupakan sektor andalan Kabupaten Sijunjung tumbuh sebesar 5,26 persen, ditunjang oleh kenaikan pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 angka pertumbuhannya mencapai 6,60 persen, melambat menjadi 5,20 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali menguat setelah sebelumnya melambat pada periode 2009-2010, yaitu menjadi 5,91 persen dari 5,04 persen tahun 2010. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih tahun 2011 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2010 dari 7,25 persen menjadi sebesar 7,44 persen. Kenaikan angka pertumbuhan pada sektor ini dipengaruhi oleh
subsektor
pendukungnya
yaitu
subsektor
listrik,
yang
angka
pertumbuhannya naik dari 7,27 persen di tahun 2010 menjadi menjadi 7,46 persen pada tahun 2011. Hal ini berkaitan dengan mulai berkurangnya pemadaman
bergilir
yang
terjadi
di
Kabupaten
Sijunjung,
sehingga
menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap listrik. Sementara itu, sektor bangunan mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 7,04 persen dibanding 6,59 persen pada tahun 2010. Percepatan pertumbuhan juga ditunjukkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 4,47 persen tahun 2010 menjadi 5,09 persen pada tahun 2011. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan pada subsektor yang menyusun RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 6
sektor ini, yaitu subsektor perdagangan besar dan eceran yang naik dari 4,47 persen di tahun 2010 menjadi 5,12 persen di tahun 2011; serta subsektor hotel dan restoran yang juga meningkat, yaitu masing-masing dari 6,70 dan 4,38 persen di tahun 2010 menjadi 6,97 dan 4,66 persen di tahun 2011. Kenaikan pertumbuhan sektor ini sejalan dengan kenaikan pada sektor industri. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2011 ini mengalami percepatan dari 6,74 persen menjadi 7,12 persen. Kenaikan pertumbuhan salah satunya juga disebabkan kenaikan secara rata-rata dihampir semua subsektornya yakni: subsektor angkutan darat, jasa penunjang serta telekomunikasi. Subsektor angkutan jalan raya (darat) mengalami kenaikan pertumbuhan dari 6,61 persen menjadi 6,99 persen, dan subsektor jasa penunjang angkutan mengalami kenaikan dari 5,82 persen menjadi 5,90 persen. Selanjutnya subsektor komunikasi mengalami peningkatan pertumbuhan dari 10,57 persen menjadi 10,87 persen tahun 2011 ini. Sektor
keuangan,
persewaan
dan
jasa
perusahaan
mengalami
peningkatan yaitu dari 5,56 persen di tahun 2010 menjadi 6,09 persen di tahun 2011. Terakhir sektor jasa- jasa di tahun 2011 juga mengalami kenaikan angka pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,86 persen dibanding 5,22 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi pada sektor tertentu maka semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan kontribusi sektor-sektor tersebut maka dapat diketahui sumber pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ekonomi makro lain yang perannya juga sangat penting dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan ekonomi regional adalah PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Sedangkan pendapatan regional per kapita diperoleh setelah PDRB dikurangi dengan penyusutan dan Pajak Tak Langsung Netto serta Transfer Netto kemudian baru dibagi dengan jumlah penduduk petengahan tahun. PDRB per kapita merupakan salah satu informasi yang sering dijadikan patokan bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara tidak langsung dapat dilihat potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 7
satu daerah selama satu tahun. Pendapatan regional per kapita merupakan pendekatan yang lebih baik dalam menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan penduduk karena sudah menghilangkan unsur penyusutan, pajak tak langsung netto dan transfer netto. Walaupun tetap dalam kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 meningkat cukup signifikan, naik sebesar 11,26 persen dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 15,05 juta rupiah menjadi 16,74 juta rupiah. Pada tahun 2010 pendapatan regional per kapita mencapai angka 14,03 juta rupiah dan tahun 2011 naik menjadi 15,70 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 10,96 persen. Selama tahun 2007-2011 struktur ekonomi Sumatera Barat tidak mengalami pergeseran. Urutan peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan nilai tambah propinsi Sumatera Barat masih sama dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama sebesar 23,50 persen diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,03 persen) dan serta sektor jasa-jasa (16,31 persen). Tingkat perkembangan perekonomian di Propinsi Sumatera Barat ini merupakan
akumulasi
dari
seluruh
aktivitas
perekonomian
pada
kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Artinya, dinamika perekonomian pada masing-masing
kabupaten/kota
akan
memberikan
warna
terhadap
perkembangan perekonomian Propinsi Sumatera Barat. Perbandingan nilai PDRB kabupaten/kota terhadap nilai PDRB Propinsi Sumatera Barat akan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan perekonomian daerahnya terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Sijunjung memberikan kontribusi sebesar 3,46 persen terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat. Angka ini tidak jauh berbeda dengan kontribusi pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar pada angka tiga persen. Secara keseluruhan kontribusi total nilai tambah Kabupaten Sijunjung terhadap PDRB Sumatera Barat selama kurun waktu 20072011 relatif tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Begitu pula jika dirinci menurut masing-masing sektor ekonomi. Sektor pertambangan dan penggalian tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat. Sementara sektor pertanian yang menjadi sektor andalan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 8
Kabupaten Sijunjung hanya menyumbang sebesar 4,13 persen pada tahun 2011, meningkat tipis (0,07 persen) dibandingkan tahun 2010. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2015 Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhir 2015 nanti, maka Pemerintahan Kabupaten Sijunjung harus melihat tantangantantangan yang akan dihadapi. Tantangan perekonomian Kabupaten Sijunjung ke depan tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level daerah, nasional maupun internasional, dalam konteks perekonomian terbuka, Indonesia termasuk negara yang aktif dalam globalisasi sehingga kinerja perekoniomian nasional hingga daerah rentan terhadap gejolak eksternal. Tentunya rentan atau tidaknya daerah terhadap pengaruh daerah faktor eksternal tersebut secara konsep daerah otonom, maka tergantung dari kekuatan daerah itu sendiri. Prospek perkembangan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 20112015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal pada tahun tersebut. Beberapa faktor eksternal tersebut adalah: a. Perdagangan dan aktivitas ekonomi antar wilayah berkembang dengan pesat, seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi masing-masing daerah b. Makin derasnya arus integrasi ekonomi global, di mana produk-produk dari negara lain akan ikut meramaikan pasar di Sijunjung. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhinya adalah: a. Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat Sijunjung, merupakan sebuah kekuatan utama bagi pemerintah sebagai pendorong dan nilai kepercayaan masyarakat dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan daerah. b. Daerah Kabupaten Sijunjung memiliki kekayaan potensi alam yang cukup dan penduduk usia produktif yang potensial. Prospek ekonomi Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 1. Membaiknya kesejahteraan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Diperkirakan akan terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung secara signifikan didasarkan kepada RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 9
beberapa program pemerintah berkenaan dengan pengentasan penduduk miskin. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi penanam modal untuk daerah ini yang memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan pada sektor pertambangan dan perkebunan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Sijunjung. 2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah peluang pembangunan yang dilakukan di Sijunjung cukup besar sekali baik itu dalam bentuk fisik (infrastruktur daerah) untuk kebutuhan pelayanan pemerintah dan pembangunan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. 3. Terjadinya stabilitas pembangunan daerah yang mantap. Stabilitas yang mantap merupakan dampak pembangunan yang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Daerah yang potensi untuk dikembangkan terutama pada sektor perkebunan memberikan kesempatan dan ruang kepada masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga Stabilitas secara sosial dan ekonomi dapat terjaga dengan baik.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu kebijakan daerah merupakan sebuah peran yang sangat strategis. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung dari pendanaan. Oleh sebab itu keterbatasan sumber biaya tentunya perlu beberapa kebijakan baik dari sisi penerimaan maupun dari pengeluaran sehingga tujuan dari pembangunan dapat dicapai. Dalam sub bab ini akan dianilisis kebijakan yang akan ditempuh dan oleh Pemerintah Daerah berkaitan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 10
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil analisis dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut: Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 Jumlah No.
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4
1.2 1.2.1
1.2.2 1.2.3 1.3
Realisasi Tahun 2011
Uraian
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Sah dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasilpajak/Ba gi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain pendapatan daerah yg sah Jumlah Pendapatan Daerah Angka Pertumbuhan
Realisasi Tahun 2012
27,069,080,520
32,813,105,494
33,965,995,691
Proyeksi /Target pada Tahun 2014 39,000,000,000
4,606,007,996
4,971,848,483
4,713,747,767
6,443,500,000
7,080,000,000
4,326,103,994
5,294,289,850
10,798,312,000
12,708,400,000
14,000,000,000
8,393,310,614
8,574,252,414
9,000,000,000
12,020,000,000
13,300,000,000
9,743,657,916
13,972,714,747
9,453,895,924
7,828,100,000
7,500,000,000
397,521,077,197
460,533,412,795
539,502,481,287
590,270,330,000
646,130,000,000
24,072,899,197
28,115,548,795
22,052,183,287
23,912,000,000
25,130,000,000
331,390,878,000
389,425,714,000
448,681,128,000
497,000,000,000
551,000,000,000
42,057,300,000
42,992,150,000
68,769,170,000
69,358,330,000
70,000,000,000
107,970,605,969
61,590,488,808
62,239,323,000
75,229,670,000
85,000,000,000
532,560,763,686
554,937,007,097
635,707,759,978
704,500,000,000
773,010,000,000
4.20
14.55
10.82
9.72
Proyeksi /Target pada Tahun 2013
Proyeksi /target pada Tahun 2015 41,880,000,000
Pendapatan asli daerah pada tahun 2014 diprediksi naik sebesar 14,82 %. Sumber terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh Retribusi Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan terutama dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian untuk Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diharapkan memberi kontribusi
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 11
yang sangat besar terutama dengan semakin bertambahnya penyertaan modal ke Bank Nagari. Untuk lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan target 17,28% disebabkan dengan adanya kebijakan moneter pada saat ini dengan menurunnya SBI yang berdampak pada penerimaan bunga deposito dan jasa giro, disamping itu juga penerimaan lain-lain PAD merupakan penerimaan yang bersifat tidak bisa diproyeksi seperti penerimaan dari ganti kerugian daerah dan denda atas keterlambatan pekerjaan. Pajak Daerah walaupun secara target telah diproyeksi mengalami kenaikan 36,7% ternyata belum bisa mempengaruhi kontribusinya bagi PAD. Kenaikan ini diprediksi dari dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Dana Perimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan kontribusi terbesar dari pendapatan daerah. Dana Perimbangan besarannya tergantung dari penerimaan netto APBN. Dana Alokasi Umum diproyeksi mengalami kenaikan 10,7% di tahun 2014 lebih rendah dari kenaikan target di tahun 2013 yang mengalami kenaikan 15,22%. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diperkirakan mengalami kenaikan 8,4% sehubungan dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan pengalokasian kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan oleh daerah diproyeksi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Lain-lain pendapatan yang sah didominasi oleh penerimaan untuk pembayaran tambahan penghasilan untuk guru yang bersertifikasi maupun guru yang belum disertifikasi. Besaran penerimaan tergantung jumlah yang bersertifikasi dan besaran gaji pokok guru yang bersertifikasi tersebut. Artinya jumlah guru yang bersertifikasi akan terus bertambah diiringi juga dengan kenaikan gaji pokok sehingga penerimaan untuk lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi untuk tahun 2014 mengalami kenaikan 20,87%.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 12
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi lainnya dan dana penyesuai serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini maka arah kebijakan yang akan ditempuh tahun 2014 berdasarkan komponen pendapatan adalah sebagai berikut : a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah . c. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. d. Melakukan optimalisasi penggunaan asset dan keuangan daerah. e. Serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban terutama pajak daerah. f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Propinsi.
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 13
dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2014. b. Pada belanja bagi hasil kepada Nagari diberikan porsi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan yang mengacu kepada pendapatan asli daerah. c. Pemberian subsidi tetap dilakukan terutama bagi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan subsidi sembako pada saat terjadi inflasi yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dengan pendapatan yang terbatas. d. Terhadap bantuan keuangan kepada Nagari diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. e. Pengalokasian belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. f. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja kepentingan publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan yang dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 14
e. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan penunjang operasional perkantoran. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut : Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011-2015 Jumlah No.
2.1
Uraian
Belanja Tidak
Realisasi Tahun
Realisasi Tahun
2011
2012
Tahun 2013
Proyeksi/Target
Proyeksi pada
pada 2014
Tahun 2015
302,407,726,632
335,636,463,743
371,069,758,757
401,600,000,000
443,100,000,000
261,681,924,248
291,031,240,600
326,009,386,787
364,075,000,000
402,850,000,000
0
0
0
0
0
Langsung 2.1.1
Belanja pegawai
2.1.2
Belanja bunga
2.1.3
Belanja subsidi
1,747,248,500
3,001,995,127
2,160,700,000
1,500,000,000
1,500,000,000
2.1.4
Belanja hibah
9,934,831,900
14,620,460,450
7,080,766,970
8,000,000,000
8,000,000,000
2.1.5
Belanja bantuan sosial
8,205,969,691
4,035,176,000
8,020,800,000
3,500,000,000
3,500,000,000
2.1.6
Belanja bagi hasil
649,813,484
678,990,750
909,550,000
1,500,000,000
2,000,000,000
17,268,924,991
21,482,103,766
22,138,555,000
20,525,000,000
22,750,000,000
2,919,013,818
786,497,050
4,750,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
221,782,030,188
211,118,031,515
297,438,001,221
339,620,000,000
352,560,000,000
524,189,756,820
546,754,495,258
668,507,759,978
741,220,000,000
795,660,000,000
4,30%
22,27%
10,88%
7,34%
kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7
Belanja Bantuan keuangan kepada propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja tidak terduga
2.2
Belanja Langsung Total Belanja Pertumbuhan
Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukan bagi belanja pegawai termasuk gaji dan tunjungan daerah,belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada pemerintahan nagari yang merupakan bagi hasil dari pendapatan asli daerah yang diterima, belanja bantuan keuangan pada pemerintahan nagari dan partai politik serta belanja tidak terduga.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 15
Rencana belanja pegawai tahun 2014 diproyeksikan naik sebesar 11,68% hal ini karena adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 10 %, antisipasi kenaikan gaji pegawai lainnya seperti gaji berkala serta tambahan untuk kenaikan tambahan penghasilan. Untuk belanja subsidi diproyeksikan turun dikarenakan perlunya perhitungan kembali atas jaminan kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk belanja hibah diproyeksi tidak terjadi perubahan yang signifikan, disamping itu diproyeksikan adanya kebutuhan untuk sharing pembiayaan pemilu tahun 2014. Belanja bantuan sosial diproyeksi jauh menurun dikarenakan akan terjadi peningkatan selektifitas atas penerima bantuan sosial terutama bagi yang mempunyai resiko sosial. Bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari diproyeksikan akan turun pada tahun 2014 dikarenakan ada beberapa bantuan bersifat khusus diproyeksikan tidak dianggarkan lagi. Sedangkan untuk belanja tak terduga diprediksi turun seiring semakin terukurnya perencanaan keuangan kedepan dan dipergunakan hanya untuk menampung keadaan penanggulangan bencana atau tanggap darurat bencana. Untuk belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan, diperkirakan anggaran untuk membiayai belanja langsung ini akan naik sebesar 14,18% dari tahun 2012, hal ini disebabkan kenaikan pendapatan daerah yang diprediksi naik sebesar 10,82%.
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaraan pembiayaan terdiri dari penyertaan modal dan pemberian pinjaman UKM. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah : a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu diperhitungkan dari persentase penghematan belanja, dimana persentasenya semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai akibat rasionalisasi perencanaan yang tepat yang mengakibatkan serapan anggaran yang besar.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 16
b. Terhadap penyertaan modal dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan dan lebih diprioritaskan untuk dapat menambah pendapatan asli daerah. c.
Mengoptimalkan pendapatan daerah dan merasionalkan belanja sehingga terhindar dari resiko terjadinya pinjaman daerah.
Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Jenis Penerimaan dan No. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran pembiayaan 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto
Jumlah Realisasi Tahun 2011
Realisasi Tahun 2012
Tahun Berjalan /Tahun 2013
Proyeksi/Target pada Tahun Rencana/ Tahun 2014
Proyeksi/Target pada Tahun 2015
59,286,087,345
65,932,891,870
46,480,559,855
46,720,000,000
32,650,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
2,371,801,890
-
61,657,889,235
65,932,891,870
48,980,559,855
49,720,000,000
35,650,000,000
600,000,000
6,046,072,980
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
2,144,000,000
2,744,000,000
6,046,072,980
13,000,000,000
13,000,000,000
13,000,000,000
58,913,889,235
59,886,818,890
35,980,559,855
36,720,000,000
22,650,000,000
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014
III - 17
