BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2013 tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun provinsi dan perlu disinergikan satu sama lainnya. Selain itu, arah kebijakan ekonomi ditetapkan berdasarkan kepada kondisi perekonomian sebelumnya dan perkiraaan tahun 2012. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi meliputi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai PDRB kabupaten Cianjur, Laju pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektor dalam perekonomian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten, dan lain-lain. Tabel di bawah ini menunjukkan data kondisi ekonomi makro Kabupaten Cianjur tahun 2006-2012 yang didasarkan kepada data realisasi maupun prediski/target yang telah maupun akan dicapai. Tabel 3.1. Indikator-Indikator Keberhasilan Pembangunan Indikator IPM
2006 67,1
2007 67,65
2008 68,16
2009 68,65
2010 69,14
2011 69,64
2012** 71,38
Indeks Kesehatan
66
66,6
67,15
67,73
68,33
68,89
69,44
Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli
78,95
78,95
79,08
79,7
80,19
80,62
82,13
56,36
57,41
58,26
58,53
58,89
59,39
62,58
Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf
64,6
64,96
65,29
65,64
66,00
66,34
66,67
97,1
97,09
97,21
97,45
97,55
97,70
98,03
3-1
Rata-rata Lama Sekolah PPP
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Penduduk Miskin (%) Pengangguran (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,4
6,4
6,42
6,63
6,82
6,97
7,55
603.900
608.410
612.000
613.260
614.830
616.994
630.817
1,26
1,13
1,13
1,24
1,28
1-1,28*
1-1,28
19,81
18,49
15,4
14,1
14,32
14*
13-14
8,23
13,82
11,73
10,35
11,21
10-11
3,34
4,18
4,04
3,93
4,53
10,511,5* 4,76*
Sumber : Kantor BPS Kab. Cianjur, 2011 Keterangan : * Target pencapaian tahun 2011 ** Target pencapaian tahun 2012
Perkembangan IPM Perkembangan nilai IPM Kabupaten Cianjur setiap tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 IPM meningkat sebesar 69,64 dibandingkan tahun 2010 sebesar 69,14. Berdasarkan nilai komponen pembentukan IPM, nilai indeks pendidikan paling tinggi mencapai 80,62. Nilai indeks kesehatan diturunkan dari angka melek huruf sebesar 97,70 dan rata-rata lama sekolah 6,97. Diurutan berikutnya adalah indeks kesehatan sebesar 68,89 sedangkan nilai komponen terkecil yang terkecil adalah indeks daya beli sebesar 59,39. Indeks kesehatan diturunkan dari angka harapan hidup sebesar 66,34 sedangkan purchasing power per capita (PPP) sebesar Rp. 616.994. Indeks daya beli inilah yang perlu diakselerasi untuk mendongkrak pencapaian nilai IPM secara keseluruhan. Pada tahun 2012 target pencapaian IPM Kabupaten diharapkan terus meningkat sesuai dengan target RPJMD tahun 2011-2016m dimana IPM Kabupaten Cianjur diharapkan mencapai 71,3.
3-2
4,5-5,5
100 78,95
80
67,166
80,19
79,7
69,14 68,33
68,65 67,73
68,16 67,15
68,89 80,62 69,64 59,39
58,89
58,53
58,26
57,41
56,36
60
79,08
78,95 67,65 66,6
40 20 0 1 IPM
2 Indeks Kesehatan
3
4 Indeks Pendidikan
5
6 Indeks Daya Beli
Gambar 3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi yang meliputi perkembangan nilai PDRB kabupaten Cianjur, Laju pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektor dalam perekonomian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten, tingkat inflasi dan lainlain. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur secara nominal dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 8.299.883,70 juta, sementara PDRB harga berlaku adalah Rp. 18.667.787,49 juta, kemudian pada tahun 2011 PDRB berdasar harga konstan 2000 meningkat menjadi Rp. 8.694.709,13 juta dan PDRB harga berlaku menjadi Rp. 20.774.752,77 juta. Dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten Cianjur, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Cianjur tahun 2011, yaitu sebesar sebesar 36,45 % dari nilai PDRB Total. Kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 36,67%. Sementara itu, sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa3-3
jasa mengalami peningkatan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang pertumbuhannya cukup pesat di Kabupaten Cianjur. Sektor ini merupakan sektor yang cukup signifikan dalam memberikan kontribusinya dalam pembentukan perekenomian Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2009 sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sekitar 26,31 % terhadap PDRB, pada tahun 2010 meningkat menjadi 26,98 % dan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 28,75 %. Secara umum melihat dari pertumbuhan PDRB ini dapat disimpulkan bahwa walaupun keseluruhan sektor dalam PDRB mengalami peningkatan secara nominal, kontribusi sektor primer (sektor pertanian) semakin menurun kontribusinya dan mulai digantikan oleh sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasajasa) dan sektor sekunder (industry, listrik, dan air minum, bangunan). Sementara itu untuk melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Cianjur dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Pada tahun 2011 kondisi perekonomian Kabupaten Cianjur mengalami pertumbuhan sebesar 4,76 %. Tingkat pertumbuhan ini mengalami peningkatan dari tahun 2010, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur pada tahun tersebut adalah sebesar 4,53 % atau terjadi kenaikan sebesar 0,23%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur yang tertinggi terjadi pada sektor keuangan dan sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sedangkan sektor yang mengalai pertumbuhan negatif adalah sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur selama 6 tahun terakhir dapat digambarkan pada gambar 3.2. di bawah :
3-4
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
4,18
4,53 4,04
4,76
3,93
3,34
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 3.2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2011 Trend positif pertumbuhan ekonomi kabupaten Cianjur pada tahun 2009-2011 menandai pemulihan ekonomi daerah setelah tiga tahun sebelumnya mengalami trend pertumbuhan yang menurun akibat pengaruh krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 ini laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada dikisaran 4,5-5,0 %. Laju Pertumbuhan Penduduk, Perkembangan Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Cianjur Hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur tahun 2010 tercatat sebanyak 2.168.514 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk rata-rata berdasarkan hasil susenas tahun 2006-2010 sebesar 1,28 % sehingga dapat diprediksikan pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur berjumlah 2.302.740 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini perlu dipertahankan supaya tidak meningkat bahkan perlu ditekan untuk mengurangi beban dan permasalahan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cianjur dan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang makin kecil terhadap jumlah penduduk total yang ada, pada tahun 3-5
2010 persentase penduduk miskin sebesar 14,32 % lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2006-2008 walapun sedikit lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2009. Trend positif terhadap perkembangan penduduk miskin selama ini diharapkan dapat dijaga dalam rangka program pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang. Adapun persoalan lain yang penting berkaitan dengan kependudukan dan ekonomi adalah masalah pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur dari tahun 2006-2010 fluktuatif dimana pada tahun 2010 tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 11,21 %, dengan target pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pengangguran dapat dikurangi. Tingkat pengangguran ini diukur dari jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 Perekonomian daerah tahun 2013 tidak lepas dari adanya faktor-faktor internal yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Faktor internal dari dalam daerah sendiri berasal dari potensi yang dimiliki daerah yang lebih lebih ditunjang oleh faktor alam yang mendukung dan letak kabupaten Cianjur yang strategis serta kinerja perekonomian yang semakin baik. Faktor alam menjadi sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan alam yang mencakup hamparan lahan yang luas meliputi wilayah cianjur utara, cianjur Tengah dan Cianjur Selatan yang potensial untuk pengembangan agribisnis dan pariwisata. Kinerja perekonomian yang makin baik dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat walaupun masih bersifat fluktuatif yang diharapkan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Faktor letak yang strategis lebih ditunjang oleh posisi Kabupaten Cianjur yang berada di antara dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu ibukota Negara, Jakarta dan ibukota Provinsi Jawa barat, Bandung yang merupakan jalur perdagangan nasional dan regional. Disamping adanya faktor-faktor internal yang mendukung pembangunan pada tahun 2012, faktor yang dapat menghambat pembangunan masih mewarnai pembangunan di tahun 2013 seperti 3-6
tingginya angka kemiskinan, kurangnya kualitas SDM manusia dan kurang optimalnya infrastruktur wilayah yang menunjang pembangunan perekonomian. Faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam perekonomian tahun 2013 adalah ditandai oleh membaiknya perekonomian nasional di tengah perlambatan perekonomian dunia, krisis utang Eropa, perubahan iklim, dan bencana alam di tingkat global serta ketegangan politik di timur tengah dan afrika utara. Adanya perdagangan bebas di satu sisi akan menjadi peluang bagi tumbuh kembangnya usaha dan pemasaran produk-produk unggulan daerah namun di sisi lain akan menyebabkan timbulnya kompetitor lain yang dapat menurunkan kinerja pelaku-pelaku usaha lokal yang ada di daerah. Adanya kemungkinan kenaikan BBM sesuai dengan fluktuasi harga BBM dunia juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian tahun 2013 tersebut di atas, prospek perekonomian daerah tahun 2013 dinilai positif yang ditandai dengan membaiknya nilai indikator makro perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.2. Target Indikator Makro Kabupaten Cianjur dan Perbandingannya dengan Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Target Kab. Target Prov. No. Indikator Cianjur Tahun Jawa Barat 2013 Tahun 2013* 1
IPM
72,51
74,85 – 75,03
2
Indeks Kesehatan
70,00
75,00
3
Indeks Pendidikan
83,09
84,70 – 85,26
4
Indeks Daya Beli
64,43
64,83
5
Angka Harapan Hidup
67,00
70,00
6
Angka Melek Huruf
98,28
97,89
7
Rata-rata Lama
7,91
8,75 – 9,00
3-7
Sekolah 8
PPP
638.810
640.550
9
Laju Pertumb Penduduk (%)
1,2%
1,60 – 1,80
10
Penduduk Miskin (%)
12 - 13%
5,39 – 9,07
11
Pengangguran (%)
9,5-11
8,00 - 9,00
12
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,5 – 5,5
6,50 – 7,00
Keterangan : tahun 2013
* Sumber Rancangan RKPD Jawa Barat
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah secara garis besar tersusun atas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Cianjur selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2008-2011 telah meningkat ratarata sebesar 13,74 % setiap tahunnya. Dari komponen pendapatan daerah tersebut, pertumbuhan tertinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disusul oleh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan. Kemudian dilihat dari proporsi pendapatan daerah pada RAPBD 2011, Dana perimbangan masih menempati porsi terbesar yaitu sebesar 66,15 %, terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (54,51%), disusul oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah sebesar 25,53 %. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terkecil sebesar 8,32 %. Proyeksi pendapatan pada tahun 2013 dapat ditentukan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan APBD tahun 2012. APBD tahun 2012 dapat dijadikan acuan awal dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2013 dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang paling mendekati untuk anggaran pembangunan tahun 3-8
2013. Proyeksi pendapatan pada tahun 2013 diperkirakan menyerupai pendapatan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.619.684.850.210,57. Pendapatan ini belum mempertimbangkan anggaran dari pusat dan propinsi yang besarannya tidak diperhitungkan secara tepat walaupun diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan dan penggunanya, arah kebijakan pendapatan daerah diupayakan dengan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui : a. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan; c. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; dan e. Meningkatkan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah.
3-9
Tabel 3.3. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 dan Proyeksi Tahun 2013 No
1 1 2 3
4
2 1
2 3
Uraian
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Jumlah Realisasi 2008
Realisasi 2009
Realisasi 2010
Realisasi 2011
Tahun berjalan 2012
1.206.632.944.400,00
1.323.092.835.856,20
1.475.100.100.133,00
1.771.273.333.446,00
1.619.684.850.210,57
1.619.684.850.210,57
77.805.506.963,00
93.628.826.122,20
114.305.535.968,00
147.346.021.050,00
158.431.893.348,56
158.431.893.348,56
19.090.941.038,00
21.693.138.386,00
21.104.067.037,00
46.067.864.754,00
44.982.602.384,00
44.982.602.382,00
15.561.670.510,00
18.871.001.537,00
21.734.738.096,00
18.634.410.128,00
21.276.943.069,96
21.276.943.069,96
4.361.516.455,00
6.863.905.412,00
8.476.996.238,00
6.863.644.197,00
6.870.384.675,00
6.870.384.675,00
38.791.378.960,00
46.200.831.146,48
62.989.734.597,00
75.780.101.971,00
85.301.963.221,60
85.301.963.221,60
1.000.783.909.665,00
1.041.234.284.764,00
1.085.429.867.504,00
1.171.748.477.370,00
1.419.054.134.224,00
1.419.054.134.224,00
84.314.739.665,00
99.202.232.764,00
106.165.548.504,00
106.190.018.370,00
101.796.271.224,00
101.796.271.224,00
824.504.170.000,00
840.775.052.000,00
877.993.919.000,00
965.472.959.000,00
1.168.372.143.000,00
1.168.372.143.000,00
91.965.000.000,00
101.257.000.000,00
101.270.400.000,00
100.085.500.000,00
148.885.720.000,00
148.885.720.000,00
3 - 10
Proyeksi Tahun 2013
3
1 3 4
5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah lainnya
128.043.527.772,00
188.229.724.970,00
275.364.696.661,00
452.178.835.026,00
8.000.000.000,00
16.717.472.000,00
2.999.965.000,00
6.499.965.000,00
33.000.019.990,00
38.470.640.491,00
37.844.728.559,00
52.635.528.456,00
15.228.503.280,00
28.353.399.479,00
122.852.177.702,00
316.907.351.540,00
71.815.004.502,00
104.688.213.000,00
111.667.825.400,00
76.135.990.030,00
3 - 11
42.198.822.638,01
42.198.822.638,01
42.198.822.638,01
42.198.822.638,01
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah tersusun atas komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan. Peningkatan rata-rata kemampuan belanja daerah Kabupaten Cianjur selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai tahun 2011 adalah sebesar 13,87% setiap tahunnya. Porsi terbesar dari belanja daerah tahun 2011 diperuntukkan bagi komponen belanja tidak langsung sebesar 62,97 % dimana bagian terbesar dari komponen belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai sebesar 52,32 %. Sedangkan belanja langsung menempati porsi sebesar 37,03 %. Sedangkan pada tahun 2012 diperuntukkan bagi komponen belanja tidak langsung sebesar 65,49 % dimana bagian terbesar dari komponen belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai sebesar 52,11%, sedangkan belanja langsung menempati porsi sebesar 34,51 %. Besar kecilnya belanja langsung dalam struktur belanja daerah sangat mempengaruhi besarnya tingkat pencapaian kinerja pembangunan yang direalisasikan melalui program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kebutuhan belanja pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.712.915.215.456,57, naik dibandingkan dengan kebutuhan belanja pada tahun 2012 sehingga diperkirakan terjadi defisit pendanaan sebesar Rp. 93.230.365.246. Karena adanya keterbatasan kemampuan belanja daerah dan defisit pendanaan pembangunan tersebut, arah kebijakan belanja daerah harus ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditentukan. Belanja daerah harus ditujukan kepada program prioritas pembangunan, mempertimbangkan kemampuan Daerah dan OPD dalam menyerap penganggaran.
3 - 12
Tabel 3.4. Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2008-2012 dan Proyeksi Tahun 2013 Jumlah No
Uraian
Realisasi 2008
Realisasi 2009
Realisasi 2010
Realisasi 2011
Tahun berjalan 2012
1.224.455.809.832,00
1.239.281.157.291,48
1.363.879.197.668,71
1.777.608.537.501,05
1.680.915.215.456,54
Belanja Tidak Langsung
698.026.501.020,00
882.329.195.362,00
980.070.237.774,00
1.119.351.067.626,00
1.100.803.190.751,54
1
Belanja Pegawai
554.426.049.347,00
636.816.219.431,00
788.736.582.267,00
930.093.349.831,00
875.903.518.647,29
2
Belanja Bunga (DAU/SILPA)
465.494.150,00
4.323.769.489,00
1.631.636.721,00
3
Belanja Subsidi (DAU)
3.495.924.750,00
4.372.006.500,00
2.964.893.750,00
4.286.033.600,00
4.269.447.000,00
4
Belanja Hibah (DAU/DBH/DBH).Prov/SILPA Belanja Bantuan Sosial (DAU/B.P/SILPA Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa(DBH) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa(DAU/SILPA Belanja Tidak Terduga
67.775.217.344,00
91.501.469.600,00
40.120.824.950,00
57.696.435.395,00
140.288.000.000,00
4.269.447.000,00 140.288.000.000,00
60.557.485.000,00
86.758.964.220,00
72.203.004.814,00
42.163.687.314,00
14.328.000.000,00
14.328.000.000,00
1.199.572.674,00
724.646.122,00
1.094.856.272,00
697.189.436,00
1.240.000.000,00
6.473.500.000,00
54.832.120.000,00
68.353.949.000,00
78.546.520.000,00
56.717.792.814,00
3.633.256.755,00
3.000.000.000,00
4.964.490.000,00
5.867.852.050,00
8.056.432.290,25
Belanja Daerah 1
5 6 7
8
3 - 13
Rencana Tahun 2013 1.712.915.215.456,57 1.100.803.190.751,57
875.903.518.647,32 0,00
1.240.000.000,00
56.717.792.814,00
8.056.432.290,25
2
Belanja Langsung
526.429.308.812,00
356.951.961.929,48
383.808.959.894,71
658.257.469.875,05
580.112.024.705,00
42.119.699.953,00
31.888.849.500,00
10.902.679.500,00
64.216.951.515,00
46.501.092.000,00
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang dan Jasa
262.195.547.498,00
162.999.623.496,48
148.990.980.122,71
371.530.765.020,05
247.087.262.619,00
3
Belanja Modal
222.114.161.361,00
162.063.488.933,00
223.915.300.272,00
222.509.753.340,00
286.523.670.086,00
3 - 14
612.112.024.705,00
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi komponen penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, pinjaman, pencairan dana cadangan dan lain-lain, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang dan lain-lain. Setiap tahunnya pembiayaan daerah mengalami fluktuatif tergantung kepada kebutuhan pembiayaan daerah pada tahun berjalan. Seperti tahun 2011, pembiayaan netto APBD Kabupaten Cianjur mengalami surplus sebesar Rp. 108.212.284.523,29 yang berasal sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Perkembangan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
3 - 15
3 - 16
Tabel 3.5. Pembiayaan daerah tahun 2008-2011 No
Uraian
Jumlah Realisasi 2008
1
2
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pinjaman dalam negri lainnya
3
Pencairan Dana Cadangan
1
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang
1
2
2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Total Pembiayaan
Realisasi 2009
Realisasi 2010
69.066.503.877
Realisasi 2011
Tahun berjalan 2012
121.391.827.438,29
68.352.612.344,00
121.391.827.438,29
68.352.612.344,00
79.130.702.708,00 39.954.568.563 109.021.072.440
79.130.702.708
2.490.584.000
2.000.000.000,00
2.183.369.847
57.194.754.589
24.380.029.669,00
11.179.542.915,00
7.122.247.098,50
4.673.953.847
57.194.754.589
24.380.029.669,00
13.179.542.915,00
7.122.247.098,50
64.392.550.030,00
21.935.948.119,00
108.212.284.523,29
61.230.365.245,50
3 - 17
24.380.029.669,00
