BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat terhadap berbagai gejolak permasalahan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perwujudan kesejateraan sosial itu sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan yang dilandaskan oleh pengetahuan yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Blitar dalam waktu lima tahun terakhir (tahun dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, pertumbuhan ekonomi daerah ini selama periode 2008-2013 berturut-turut sebesar 6,04%; 5,18%; 6,08%; 6,33%; 6,35% dan 5,76%. Sedangkan laju inflasi berada pada kisaran angka 5% hingga 6% per tahun. Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud dalam PDRB adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Indikator lain yang tidak kalah penting yaitu tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain. Perkembangan ekonomi Kabupaten Blitar dari tahun 2008-2013 cenderung meningkat sesuai dengan kontribusi

154

setiap sektor pada PDRB. Berikut ini merupakan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Blitar yang akan disajikan pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar Realisasi No

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

Indikator Makro

Satu an

2013

2014

Berta mbah /Berk urang

Proyeksi 2015

2016

7

8

2

3

4

5

6

PDRB (Harga Berlaku)

Juta (Rp)

17.318.02 5

1.951.075.28 0

3.025.8 39,75

PDRB (Harga Konstan)

Juta (Rp)

6.868.263

6.393.742,71

514.65 9,69

7.897.656,0 6

8.501.375,1 9

6,18

6,20

0,02

6,21

6,23

6,14

6,09

-0,23

6,03

5,98

100

100

0

100

-

-

-

-

-

-

119.8001

118.370*

-1.420

116.950

115.530

3,74

3,08

-0,66

2,42

1,76

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

%

Tingkat Inflasi

%

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral

%

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Jumlah Penduduk Miskin

oran g

Tingkat Pengangguran

%

Data diperoleh dari BPS Jawa Timur

155

22.749.485, 57

25.988.218, 34

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2011-2016 dan Indikator Makro Kabupaten Blitar Tahun 2014 1)

diperoleh dari BPS Jawa Timur

*) angka perkiraan Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB ADHB dan PRB ADHK mengalami peningkatan pada tahun 2013 ke 2014 dan mengalami peningkatan pada proyeksi tahun 2015-2016. Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan tingkat inflasi dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 119.800 menurun menjadi 118.400 pada tahun 2014, proyeksi jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 menurun menjadi 117.000 orang dan proyeksi tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 115.600 orang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 sebesar 3,74% menurun pada tahun 2014 sebesar 3,08%, proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 2,42% dan pada tahun 2016 sebesar 1,76%.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Dilihat dari sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tumbuh 4,6%, pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6,25, pada tahun 2011 6,2%, pada tahun 2012 sebesar 6,3%, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2015 adalah 5,1% dan sehingga pada tahun 2016 sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1%. Penurunan inflasi nasional diharapkan berpengaruh pada menurunnya tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi. Pada tahun 2010, laju inflasi nasional sebesar 5,1%, pada tahun 2011 sebesar 5,4%, pada tahun 2012 turun menjadi 4,3%, pada tahun 2013 menjadi 8,4% dan 156

pada tahun 2014 sebesar 8,4%. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan nasional, dalam periode 2015-2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5%-5,0%. Dilihat dari arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yaitu keseimbangan

pemerataan

pembangunan

dan

pertumbuhan

ekonomi

melalui

pengembanagan agroindustri/agrobisnis. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 5,01%, pada tahun 2010 sebesar 6,68%, pada tahun 2011 sebesar 7,22%, pada tahun 2012 sebesar 7,27%, dan pada tahun 2013 sebesar 6,55%. Sedangkan laju inflasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 3,62%, pada tahun 2010 sebesar 6,96%, pada tahun 2011 sebesar 4,09%, pada tahun 2012 sebesar 4,5% dan pada tahun 2013 sebesar 7,59%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sebesar 9,71%, pada tahun 2010 sebesar 5,45%, pada tahun 2011 sebesar 6,33%, pada tahun 2012 sebesar 6,35%, pada tahun 2013 sebesar 6,18 dan pada tahun 2014 sebesar 6,20%. Tingkat inflasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sebesar 5,36%, pada tahun 2010 sebesar 5,38, pada tahun 2011 sebesar 5,33%, pada tahun 2012 sebesar 4,82, pada tahun 2013 sebesar 6,14 dan pada tahun 2014 sebesar 6,09%. Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebesar 6,5%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi nilai pertumbuhan ekonomi dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sedikit di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur, yang berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar lebih berhasil dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer Kabupaten Blitar. Adapun arah kebijkaan ekonomi daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: A. Optimalisasi

sektor

pertanian dan

perekonomian daerah

157

turunannya sebagai

basis

unggulan

1. Menciptakan kluster perekonomian cepat tumbuh berdasarkan komoditas unggulan masing-masing wilayah. 2. Kebijakan yang afirmatif terhadap pertanian (pupuk, bibit, harga jual, modal). 3. Menumbuhkan industry kecil olahan hasil pertanian. B. Menjaga dan menumbuhkan iklim perdagangan sebagai sektor paling kompetitif perekonomian daerah C. Memperbaiki sektor-sektor unggulan yang belum dioptimalkan (pertanian, pariwisata dan jasa-jasa) D. Mengoptimalkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) untuk membentuk satu Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB/Putrikencana) 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Gambaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 5,98% dengan peningkatan pada tahun 2011 namun mengalami penurunan pada tahun 2012-2014. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsector perikanan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin, dan peralatannya. Sektor tersier tumbuh sebesar 7,4%, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 10,2%. Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 6,5% pada tahun 2009-2013. Secara sektoral, pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Sektor pertanian mengalami perlambatan pada tahun 2010 dan mengalami percepatan sampai dengan tahun 2012 dan kembali melambat pada tahun 2013. Industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur PDRB mengalami percepatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dominan mengalami 158

percepatan pada tahun 2009 dan 2010, namun mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan kembali mengalami percepatan 10,06 persen pada tahun 2012 dan kembali melambat menjadi 8,61 persen pada tahun 2013. Situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari pertumbuhan sektoralnya. Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Blitar tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan di sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; persewaan dan jasa perusahaan. Sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Blitar walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan faktor cuaca maupun terus berkurangnya luas lahan budidaya. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian (primer) tidak berarti produksi sektor tersebut turun, namun pertumbuhannya kalah cepat dengan sektor yang lain. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan ekonomi domestik nasional yang relatif tidak terpangaruh oleh krisis ekonomi yang melanda di Kabupaten Blitar. Penyerapan anggaran pemerintah serta pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Regional dapat digunakan sebagai alat ukur minimal sebagai indikator terhadap hasil upaya pembangunan beserta dampaknya secara sektoral. PRDB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Blitar dari tahun 2010-2014 rata-rata meningkat pada setiap sektornya. Pendapatan produk sektor pertanian setiap tahunnya menduduki posisi pertama sektor yang banyak berkontribusi di dalam PDRB. Pendapatan sektoral setiap tahun pasti dipengaruhi oleh adanya inflasi di Kabupaten Blitar. Sebagai indikator

keberhasilan

pembangunan,

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Blitar

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berhasil membawa perubahan yang diinginkan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat 159

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu. Pada tahun 2010 sektor bangunan merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB paling tinggi yaitu sebesar 11,35% disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 10,98%. Pada tahun 2011 sektor yang pertumbuhan PDRB paling tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 11,63%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 9,87%. Pada tahun 2012 sektor yang pertumbuhan PDRB paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 10,17%, disusul dengan sektor bangunan yaitu sebesar 7,43%. Sektor bangunan sebagai sektor yang pertumbuhan ekonominya tertinggi pada tahun 2013 sebesar 11,94%, disusul sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhan ekonominya sebesar 10,82% dan sektor yang pertumbuhan ekonominya tertinggi ketiga yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 9,51%. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagian besar terdorong oleh pertumbuhan perdagangan barang-barang konsumsi, perdagangan eceran baik makanan maupun non makanan. Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2010-2013 berdasarkan lapangan usaha, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ditopang oleh sektor tersier yakni sebesar 49,09%, kemudian diikuti sektor primer sebesar 45,56% dan sektor sekunder sebesar 5,35%. Pada tahun 2014 ditopang dari sektor tersier yaitu sebesar 25,91% disusul oleh sektor sekunder sebesar 22,51% dan yang sektor primer sebesar 10,35%. Kontribusi sektor usaha di Kabupaten Blitar paling banyak ada di sektor pertanian. Dilihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sektor pertanian mengalami penurunan namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan, tetapi kontribusi ekonomi sektor pertanian setiap tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar hanya ada 2 kecamatan yang mempunyai komposisi perekonomian bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Wlingi dengan persaingan masing-masing 41% dan 49,89%. Sedangkan 20 kecamatan lainnya perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. 160

Tingginya peranan sektor pertanian ini karena pemanfaatan sumber daya alam yang intensif untuk kegiatan usaha pertanian dan penggunaan sistem pengairannya. Melalui upaya diversifikasi dan intensifikasi pertanian memungkinkan berbagai macam komoditas pertanian di masing-masing kecamatan dapat dihasilkan melalui kegiatan usaha tani rakyat baik dari usaha komoditas tanaman musiman maupun komoditas tanaman tahunan dengan volume produksi yang cukup besar. Hal ini memposisikan masing-masing kecamatan sebagai salah satu daerah pensuplai bahan baku produk pertanian skala regional maupun nasional. Jenis industri yang didirikan akan berpengaruh erat terhadap besarnya nilai investasi yang ditanam. Jumlah investasi industri kecil di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 sebesar Rp 117 milyar yang terbagi menjadi Rp 70 milyar untuk kelompok industri kecil formal dan Rp 47 milyar untuk kelompok industri kecil non formal. Di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1 industri besar dan 77 industri sedang. Industri besar yang ada bergerak di sektor makanan dan terletak di Kecamatan Sanankulon. Sedangkan untuk nilai investasi Kabupaten Blitar dilihat dari kurun waktu 2010-2013 semakin meningkat. Di tahun 2010 nilai investasi senilai 73.077, pada tahun 2011 nilai investasi senilai 112.765, pada tahun 2012 senilai 114.090 dan pada tahun 2013 senilai 163.472. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Potensi daerah Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian yang banyak tersebar di seluruh kecamatan. Lahan area persawahan mencapai 19,9% dari luas wilayah sehingga dapat menopang pasokan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Blitar. Unggulan bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung dan ketela pohon. Disusul oleh sub sektor peternakan dalam hal ini ayam petelur dan hasil peternakan sapi yaitu susu. Kedua komoditi ini menjadi produk andalan Kabupaten Blitar. Selain itu Kabupaten Blitar merupakan sentra pengembangan dan budidaya perikanan darat (ikan hias) terutama koi unggulan yang telah diakui secara nasional. Di sektor perkebunan, komoditas khas yang sangat menonjol adalah rambutan, dan nanas. Potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik atau luar negeri, seperti pantai yang tersebar di sepanjang pantai 161

selatan, air terjun, pengembangan desa wisata. Pengembangan usaha mikro di setiap desa juga dapat berperan untuk meningkatkan prospek perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2008-2014, semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa yang mengalami perlambatan. Dengan kata lain, aktivitas produksi barang dan jasa di daerah ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Blitar mampu tumbuh semakin pesat. Terlebih dengan adanya upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Dilihat dari kawasan Kabupaten Blitar secara topografis, Kabupaten Blitar memiliki potensi bencana gunung merapi. Lokasi rawan bencana gunung Kelud meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Srengat. Selain bencana gunung merapi, antisipasi bencana lainnya juga perlu diperhatikan. Daerah rawan tsunami di sepanjang pesisir pantai selatan, daerah rawan banjir di daerah aliran sungai brantas dan daerah rawan angina putting beliung di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu. Dari sisi demografis, potensi sumber daya manusia masih perlu diberdayakan untuk meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terus menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil. Namun demikian, masih banyak sekali upaya yang harus dilaksanakan agar APK pendidikan utamanya pendidikan menengah (SMP-SMA) semakin tinggi, bahkan bila mungkin justru dapat menarik lulusan dari daerah lain untuk bersekolah di Kabupaten Blitar. Kemakmuran masyarakat juga dapat dilihat dari pelayanan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal yang dilaksanakan melalui RSUD. Aktivitas ekonomi tidak terlepas dari sarana dan prasana perhubungan dalam hal ini adalah jalan dan jembatan merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian tak pelak juga harus mendapatkan perhatian serius. Aktivitas 162

perekonomian tidak hanya berlangsung di daerah Kabupaten Blitar saja tetapi dapat berlangsung antar daerah sekitar Kabupaten Blitar seperti Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelokkelok kemudian menurun atau menanjak cukup tajam. Diupayakan jalan tersebut diluruskan dengan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-Malang. Selain itu, akses jalan desa yang merupakan akses utama kegiatan ekonomi dan mengangkut hasil bumi sangat perlu diperhatikan. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki keunggulan di sektor pertanian sehingga akses penghubung dengan desa-desa penghasil pertanian harus menjadi prioritas utama. Akses jalan antara daerah produksi pertanian dengan pasar, jalan usaha tani, irigasi dan pengelolaan sumber air harus benar-benar diperhatikan. Tantangan di bidang infrastruktur adalah bagaimana membentuk konektivitas wilayah secara merata dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan termasuk membentuk sinkronasi dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah Blitar timur dan utara perlu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tersedianya infrstruktur transportasi desa, jalan desa dan jembatan juga sangat diperlukan sebagai sarana dan prasarana dasar pemukiman agar akses masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas prasarana pasar tradisional sebagai sarana distribusi produk dan kegiatan jual beli masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu peningkatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air untuk memperlancar kegiatan produksi pertanian juga sangat penting. Tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional dan gejolak pasar global yang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Blitar khususnya investasi 163

dan pengembangan usaha berbasis lokal dan ketahanan pangan.

Berdasarkan

perkembangan ketenaga kerjaan Kabupaten Blitar tahun 2012 angka pencari kerja yang belum mendapatkan tempat di Kabupaten Blitar mencapai 68,92% dari total pencari kerja. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang tersedia, apalagi jumlah angka penghapusan lowongan kerja yang cukup tinggi yaitu 25,39% dari jumlah lowongan yang ada. Tingkat pengangguran pada tahun 2013 sebesar 3,74% dan pada tahun 2014 sebesar 3,08%. Tantangan lainnya yang menyangkut globalisasi dan perdagangan bebas adalah masuknya budaya asing yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi budaya lokal Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi adat jawa. Disparitas antar wilayah juga menjadi perhatian yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dapat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya. Banyaknya angka pengangguran dan rendahnya kualitas ekonomi dapat berdampak pada angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan masalah lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi dapat berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat. Antisipasi bencana khususnya Gunung Kelud perlu ditingkatkan guna memenuhi pelayanan masyarakat dalam hal rasa aman. Masalah sosial khususnya masyarakat miskin, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini konsep terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin perlu dipertegas lagi dengan penjabaran rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. Tantangan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2016 dibidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Pendidik, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan prosentase wajib belajar 12 tahun. Sedangkan untuk bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dari tingkat daerah (rumah sakit 164

umum daerah) sampai tingkat desa (puskesdes). Selain itu peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan hingga level desa. Sumber daya aparatur sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang mampu mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan di dalam kegiatan aparatur pemerintah sangat bervariasi, salah satunya adalah persoalan budaya kerja. Salah satu aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019, dalam hal Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah, strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah: a. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah; b. Meningkatkan

Kualitas

Belanja

dan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Pemerintah Daerah; dan c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat meningkatkan IPM, memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai bidang. Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 165

publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 di bidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 dapat diketahui. Perhitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan dapat diimplementasikan pada tahun 2016. Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2016 Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu

166

prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2010-2014, APBN menunjukkan pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2% per tahun atau naik dari Rp. 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.438,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6% per tahun dan menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 20092013 adalah sebesar 22,40% dengan rincian PAD sebesar 19,57%, dana perimbangan sebesar 10,59%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,03%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 2009-2013 masih didominasi oleh sumbangan dari pajak daerah (sekitar 82,56%). Urutan kedua adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (sekitar 30,61%), berikutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) (sekitar 13,74%), terakhir adalah retribusi daerah (sekitar 3,52%). Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber

pendapatan

daerah

meliputi

Pendapatan

Asli

Daerah,

Dana

Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagiian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari propinsi. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.513.080.250 dan terealisasi sebesar Rp. 4.361.603.912 atau sebesar 96,64%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sosialisasi publikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui mass media, optimalisasi 167

fasilitasi dan pelayanan pajak daerah, sosialisasi pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, intensifikasi peningkatan penerimaan PBB, dan seterusnya. Pada tahun 2013, peningkatan

intensifikasi

pendapatan

daerah

mencapai

14,59%,

peningkatan

ekstensifikasi pendapatan daerah sebesar 14,59% dan jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 21.857.219.134,50%. Hasil evaluasi/catatan atas perhitungan Keuda RKPD tahun 2016 Kabupaten Blitar dapat diketahui pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun 2016 Kabupaten Blitar No

Uraian

Proyeksi RPJMD Tahun 2016 (Rp)

(1)

(2)

(3)

1 1.1.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

151.764.665.414,79

Pajak Daerah

58.321.089.137,57

Retribusi Daerah

23.818.132.854,23

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah 1.2.

67.119.538.834,57

Dana Perimbangan

1.293.505.660.703,59

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

24.445.464.610,07 1.124.139.258.998,36 144.920.937.095,00

Dana Alokasi Khusus 1.3.

2.505.904.588,08

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

269.353.993.159,01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

60.638.033.334,36

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

189.658.219.705,79

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 168

19.057.740.118,73

Catatan (4)

No

Uraian


(1)

(2)

(3)

Total Pendapatan

Catatan (4)

1.714.624.319.277,40

2

Pencairan Dana Cadangan

3

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

1.944.925.136.341

Jumlah Jumlah proyeksi penerimaan riil

15.667.859.344,99 15.667.859.344,99 3.675.217.314.963,39

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2011-2016 2. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari peningkatan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah, jumlah penerimaan pajak, penerimaan pajak di banding target, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pengadaan sarana dan prasarana keuangan daerah dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumbersumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah. Perhitungan kapasitas keuangan daerah dapat di analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut: A. Tahap I: Analisis dan Perhitungan Penerimaan Daerah 1) Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 169

Dilihat dari tren pendapatan dari tahun 2013 ke 2015 mengalami kenaikan. Gambaran perkembangan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2013–2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

No.

Uraian

(2013) (Rp)

(2014) (Rp)

(2015) (Rp)

Ratarata Pertu mbuh an (%)

1


96,052,863,495

108,595,573,6 133,852,719,73 18,16 21 2.00 %

1.1.1.

Pajak Daerah

18,524,860,750

34,432,450,58 34,967,180,207 43,71 0 .00 %

1.1.2.

Retribusi Daerah

26,647,555,703

21,554,402,08 28,169,721,950 3 .50

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4.

Lain-Lain PAD yang sah

1.2.

Dana Perimbangan

1.1.

1.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

2,694,048,967 2,694,048,967

48,186,398,075

170

3,416,404,530. 13,41 00 %

49,914,671,99 67,299,413,044 19,21 1 .50 %

1,077,535,520, 1,145,025,514 599 ,589 62,915,418,599

5,79 %

1,258,190,425, 008.50

8,07 %

35,975,658,38 35,647,652,308 21,87 9 .50 %

No.

Uraian

(2013) (Rp)

(2014) (Rp)

(2015) (Rp)

Ratarata Pertu mbuh an (%)

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

944,297,542,00 1,038,727,296 0 ,200

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

70,322,560,00 60,491,590,000 70,322,560,000 0 .00

1.3.


301,576,161,89 403,330,111,9 398,813,422,20 16,31 3 81.67 1.17 %

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3


58,013,131,893

1.3.4


204,003,305,00 292,315,909,1 286,353,533,78 20,63 0 00 0.00 %

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

39,559,725,000

1,162,051,182, 700.00

10,94 %

65,254,227,21 64,633,737,254 5 .50

5,77 %

45,759,975,66 47,826,151,166 10,09 6.67 .67 %

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah

171

6,99 %

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Blitar

No.

Uraian

Ratarata Pertum buhan (%)

(2013)

(2014)

(2015)

(%)

(%)

(%)

93,1%

72,2%

84,2%

83,1%

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

-

0,0%

-

0%

3.

Belanja Subsidi

-

-

-

-

4.

Belanja Hibah

1,1%

8,5%

3,9%

4,5%

5.

Belanja Bantuan Sosial

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

6.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa

0,9%

-

0,17%

0,8%

7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

4,4%

3,2%

10,7%

6,1%

8.

Belanja Tidak Terduga

0,1%

-

0,3%

0,2%

9.

Belanja Barang dan Jasa

15,7%

-

15,7%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 (2015:75) dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2015 c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

172

Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah (201 5) (Rp)

(2013) (Rp)

(2014) (Rp)

Kas di Kas Daerah

101.268.449.646,3 5

207.621.272.403,8 0

1.1.2.

Kas di Bendahara Penerimaan

14.407.352,00

11.040.026,00

1.1.3

Kas di Bendahara Pengeluaran

672.808.472,31

16.507.000,00

1.1.4.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah

6.668.013.080,66

12.445.604.344,66

Kas di Bendahara Kapitasi JKN

0,00

5.088.932.980,00

Investasi Jangka Pendek

0,00

0,00

Piutang Pajak

1.678.056.966,00

10.069.244.643,15

Piutang Retribusi

153,698.062,00

244.089.463,30

Piutang Dana Bagi Hasil

71.471.610.804,00

21.756.376.477,46

944.297.542.000,0 0

929.040.709.916,0 0

936.669.125.958,00

Putang Dana Alokasi Umum

70.322.560.000,00

1.021.944.780.907, 60

546.133.670.453,80

Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-Lain

70.033.346.408,17

45.926.145.366,22

Persediaan

61.390.138.354,67

58.124.127.963,39

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(2.004.233.035,40)

6.858.413,70

JUMLAH ASET LANCAR

239.874.685.306,7 6

339.546.964.190, 52

No.

Uraian

1.

ASET

1.1.

ASET LANCAR

1.1.1.

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12 1.1.13. 1.1.14

Rata-rata Pertumb (%)

154.444.861.025,08 12.723.689,00 344.657.736,16 9.556.808.712,66 2.544.466.490,00 0,00 5.873.650.804,58 198.893.762,65 46.613.993.640,73

5.797.9745.887,20 59.757.133.159,03 -998.687.310,85 289.710.824.748,64

1.2.

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1.

Investasi Non Permanen

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

0,00

1.2.1.2.

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

0,00

1.2.1.3.

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

1.2.1.4.

Investasi dalam Surat Utang Negara

0,00

0,00

0,00

1.2.1.5.

Investasi Non Permanen Lainnya

15.178.000,00

700.000,00

1.2.1.6.

Jumlah Investasi Non Permanen

15.178.000,00

700.000,00

1.2.2.

Investasi Permanen

173

7.939.000,00 7.939.000,00

No.

(2014) (Rp)

17.994.810.515,70

17.801.909.419,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.2.2.1.

Penyertaan Daerah

1.2.2.2.

Penyertaan Modal Pembangunan

1.2.2.3.

Penyertaan Patungan

1.2.2.4.

Investasi Permanen Lainnya

0,00

0,00

1.2.2.5.

Jumlah Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

17.994.810.515,70

17.801.909.419,70

1.2.3.

Penyisihan Tertagih

Dana

Bergulir

Tidak

1.2.3.1.

Penyisihan Tertagih

Dana

Bergulir

Tidak (7.589.000,00)

(700.000,00)

JUMLAH Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

(7.589.000,00)

(700.000,00)

JUMLAH PANJANG

18.002.399.515,70

17.802.609.419,70

Tanah

587.193.642.601,7 6

586.656.201.004,7 6

Peralatan dan Mesin

301.302.044.101,7 0

Gedung dan Bangunan

690.057.828.950,9 2

Jalan, irigasi, dan Jaringan

934.725.451.506,6 2

Aset Tetap Lainnya

28.234.620.837,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

14.467.524.050,00

Akumulasi Penyusutan

0,00

JUMLAH ASET TETAP

2.555.981.072.048, 00

1.3. 1.3.1.

Modal

(201 5) (Rp)

(2013) (Rp)

Uraian Pemerintah

Modal

Perusahaan

INVESTASI

1.3.6. 1.3.7.

17.898.359.967,70

-700.000,00 -700.000,00

JANGKA

17.902.504.467,70

ASET TETAP

1.3.3.

1.3.5.

17.898.359.967,70

dalam Proyek

1.3.2.

1.3.4.


586.924.921.803,26

350.571.473.844,3 0

325.936.758.973,00

741.201.304.154,9 2

715.629.566.552,92

1.170.889.657.457, 12

1.052.807.554.481,87

32.039.809.800,00

30.137.215.318,50

70.467.299.457,00

42.467.411.753,50

0,00

0,00

2.951.825.745.718, 10

2.753.903.408.883,05

10.173.792.210,00

6.086.896.105,00

10.173.792.210,0 0

6.086.896.105,00

0,00

0,00

DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN

1.4.

ASET LAINNYA

1.4.1.

Tagihan Penjualan Angsuran

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00

174

No. 1.4.2.

(2013) (Rp)

Uraian Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

0,00

1.4.4.

Aset Tak Berwujud

2.107.548.832,64

1.4.5.

Aset lain-lain

56.190.718.020,00

JUMLAH ASET LAINNYA

58.298.266.852,64

JUMLAH ASET DAERAH

2.874.156.423.723, 10

1.4.3.

(201 5) (Rp)

(2014) (Rp)


348.445.570,00

174.222.785,00

0,00

0,00

3.247.540.832,64

2.677.544.832,64

56.381.351.154,71

56.286.034.587,36

59.977.337.557,35

59.137.802.205,00

3.379.326.449.095, 67

3.126.741.436.409,38

136.262,46

11.149.317,46

2.

KEWAJIBAN

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

22.162.372,46

2.1.2.

Utang Bunga

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Utang Pajak

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Bagian Lancar Utang Jangka PanjangUtang Bank

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Uang Muka Dari Kas Daerah

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Pendapatan Diterima Dimuka

0,00

0,00

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

1.684.568.273,00

2.1.7.

JUMLAH PENDEK

KEWAJIBAN

JANGKA

JUMLAH KEWAJIBAN

3.

EKUITAS DANA

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1.

1.706.730.645,46

(57.435.037,00)

Cadangan Piutang

69.873.951.800,77

Cadangan Persediaan

61.390.138.354,67

3.1.4.

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(1.684.568.273,00)

3.1.5.

Pendapatan yang ditangguhkan

14.671.224,31

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

129.536.758.069,7 5

3.1.3.

3.2.

3.324.263.428,50

4.964.094.846,46

3.335.412.745,96

1.706.730.645,46

SILPA

3.1.2.

4.963.958.584,00

EKUITAS DANA INVESTASI

175

4.964.094.846,46

3.335.412.745,96

225.172.180.466,0 0

112.557.372.714,50

56.239.479.472,67

63.056.715.636,72

58.124.127.963,39

59.757.133.159,03

(4.963.958.584,00)

-3.324.263.428,50

11.040.026,00

12.855.625,16

334.582.869.344,0 6

232.059.813.706,91

No.

(2013) (Rp)

Uraian Diinvestasikan Jangka Panjang

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

Dalam

(2014) (Rp)

Investasi

(201 5) (Rp)


17.802.609.419,70

17.902.504.467,70

2.951.825.745.718, 10

2.753.903.408.883,05

59.977.337.557,35

59.137.802.205,00

18.002.399.515,70

Diinvestasikan Dalam Aset tetap

2.555.981.072.048, 00

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

58.298.266.852,64

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

2.632.281.738.41 6,34

EKUITAS DANA CADANGAN

3.029.605.692.69 5,15

2.000.000.000,00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

2.000.000.000,00

JUMLAH EKUITAS DANA

2.763.818.496.48 6,09

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.765.525.227.13 1,55

2.830.943.715.555,75

10.173.792.210,0 0

6.086.896.105,00

10.173.792.210,0 0

6.086.896.105,00

3.374.362.354.24 9,21

3.069.090.425.367,65

3.379.326.449.09 5,67

3.072.425.838.113,61

Sumber: Neraca Lajur Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2013 dan 2014 2) Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016 a) Analisis Sumber Pendapatan Daerah Analisis sumber pendapatan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya. Tabel 3.6. Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

No

Uraian

(2013)

Tahun (2014)

(2015)

(%)

(%)

(%)

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.

Pajak Daerah

1,36%

11,1%

2,2%

1.1.2.

Retribusi Daerah

1,28%

9,6%

1,0%

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan Daerah

-1,1%

0,1%

176

No

Uraian

(2013)

Tahun (2014)

(2015)

(%)

(%)

(%)

Yang Dipisahkan 1.1.4.


4,47%

30,8%

5,6%

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


4,59%

-3,9%

6,0%

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

58,86%

-

52,3%

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

4,38%

-

3,7%

1.3.


-

-

-

1.3.1

Hibah

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

1.3.3


4,48%

-9,8%

5,2%

1.3.4


17,25%

2,6%

19,9%

1.3.5


3,23%

60,5%

3,9%

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100% 100% 100% Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 dan Tahun Anggaran 2015 b) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Tabel 3.7. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No

Kinerja

Uraian

(%) 177

1

(2013)

(2014)

(2015)

(%)

(%)

(%)

PENDAPATAN

1.1.


1.1.1.

Pajak Daerah

19.29%

11,1%

2,3%

1.1.2.

Retribusi Daerah

27.74%

9,6%

1,0%

1.1.3.


2.80%

1,1%

0,2%

1.1.4.


50.17%

30,8%

5,4%

Dana Perimbangan

73.05%

-

-

5.84%

-3,9%

6,9%

1.2. 1.2.1.


1.2.2.

Dana Alokasi Umum

87.63%

-

48,2%

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

6.53%

-

3,6%

1.3.


20.44%

-

-

1.3.1

Hibah

19.24%

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

1.3.3


-

-9,8%

7,2%

1.3.4


67.65%

2,6%

20,0%

1.3.5


13.12%

60,5%

5,4%

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Data Diolah dari Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 c) Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 178

Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar No

Proyeksi Tahun 2016 (Rp)

Uraian

1

PENDAPATAN

1.1.


1.1.1.

Pajak Daerah

1.1.2.

Retribusi Daerah

1.1.3.


1.1.4.


1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


1.2.2.

Dana Alokasi Umum

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

1.3.


1.3.1

Hibah

1.3.2 1.3.3

151.764.665.414,79 58.321.089.137,57 23.818.132.854,23 2.505.904.588,08 67.119.538.834,57 1.293.505.660.703,59 24.445.464.610,07 1.124.139.258.998,36 144.920.937.095,00 269.353.993.159,01 60.638.033.334,36

Dana Otonomi Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lainnya

189.658.219.705,79 19.057.740.118,73 1.714.624.319.277,40

TOTAL PENDAPATAN Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016

3) Analisis penerimaan pembiayaan daerah Untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasanya menggunakan data time series. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup: 179

Tabel 3.9. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah No

Proyeksi Tahun 2016

Uraian

(Rp)

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

47.367.250.595,83

2

Pencairan Dana Cadangan

13.333.333.333,33

3

Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan

4

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5

Pembayaran Pokok Utang

589.548.967,00 (2,328,822,900.26)

(325,320,562.67)

Sumber: Data diolah berdasarkan time series APBD tahun anggaran 2012-2014 Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut. Tabel 3.10. Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Blitar No

(1) 1

1.1.

Uraian

(2)

Proyeksi RPJMD Tahun 2016

Proyeksi RKPD Tahun 2016

(Rp)

(Rp)

(3)

(4)

Selisih Ket (Rp) (6)


151.764.665.414,79

207.298.818.296,32 55.534.152.881,53

180

(7)

No

Uraian

(1)

(2)



(Rp)

(Rp)

(3)

(4)

58.321.089.137,57


(474.064.998.966,67)

Pajak Daerah -532.386.088.104,24 Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah

1.2.

23.818.132.854,23

2.505.904.588,08

(538.732.767.352,00)

-562.550.900.206,23

(49.201.329.554,67) -51.707.234.142,75

67.119.538.834,57

(1.564.130.288.238,67)

1.293.505.660.703,59

1.315.402.355.430,33

1.631.249.827.073,2 4

Dana Perimbangan 21.896.694.726,74 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

24.445.464.610,07

137.724.333.097,00 113278868486,93

1.124.139.258.998,36

1.102.175.522.333,33

Dana Alokasi Umum -21.963.736.665,03 144.920.937.095,00

75.502.500.000,00

Dana Alokasi Khusus -694.184.37095.00

1.3.


269.353.993.159,01

664.452.699.326,33 395.098.706.167,32

60.638.033.334,36

118.461.455.326,33

Hibah 57.823.421.991,97 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

189.658.219.705,79

458.817.191.666,67 269.158.971.960,88

19.057.740.118,73

87.174.052.333,33 68.116.312.214,6

181

(7)

No


Uraian


(Rp)

(Rp)

(2)

(3)

(4)

Total Pendapatan (a)

538.707.986.317,89

(1)


(7)

876.426.844.371,32 337.718.858.053,43

2

Penerimaan Pembiayaan Pencairan Cadangan

61.486.649.218,50 -

Dana

Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

13.333.333.333,33 -

589,548,967.00 -

(2.328.822.900,26) -

Pengembalian Utang

(325.320.562,67) -

Penerimaan Piutang

-

Jumlah

72.755.388.055,90

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Data Diolah Berdasarkan Time Series Dari APBD tahun 2012-2014

B. Tahap II: Perhitungan Pengeluaran Daerah Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.11. Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar 182

No

Uraian

Proyeksi RPJMD tahun 2016

Proyeksi RKPD tahun 2016 (Rp)

(Rp) A

Belanja Tidak Langsung

1.245.082.689. 513,98 1.538.750.508. 147,88

1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

1.166.545.944. 1.270.306.877. 095,94 305,66

Selisih (Rp)

293.667.818.6 33,90 103.760.933.2 09,72

2.

Belanja Hibah

3.

Belanja Bantuan Sosial

64.326.831.666 ,67 847.742.915,56 - 12.575.885.768 ,00

4.

Belanja Bagi Hasil

-

5.

Belanja Bantuan Keuangan

6.

Belanja Tidak Terduga

- 5.666.666.666, 67

B

Pengeluaran Pembiayaan

1.

Pembentukan Dana Cadangan

-

2.

Pembayaran Pokok Utang

-

TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT

185.026.503.82 5,33

2.411.628.633. 609,92

1.538.750.508. 147,88 872.878.125.4 62,04

183

Keteranga n

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Data Diolah dari Time Series APBD Tahun Anggaran 2012-2014 Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan: (a) Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan

oleh

peraturan

perundang-undangan;

(b)

Menyangkut

kebutuhan

operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Berikut ini tabel penghitungan kebutuhan belanja langsung: wajib/mengikat dan prioritas. Tabel 3.12. Penghitungan Kebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas Kabupaten Blitar

1.

Belanja Pegawai

Proyeksi Tahun 2016 (Rp) 12.383.687.721, 33

2.

Belanja barang dan Jasa

304.852.712.958 ,40

Belanja Modal

395.307.756.906 ,80

No

3.

Uraian


Selisih (Rp)

Keteran gan

TOTAL BELANJA 712.544.157.586 LANGSUNG WAJIB ,53 DAN MENGIKAT Sumber: Data Diolah dari Time Series APBD Tahun Anggaran 2012-2014 Berdasarkan data time series APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, proyeksi anggaran APBD rata-rata meningkat sebesar 10% atau sebesar Rp 185.345.762.290,41. Sehingga proyeksi tahun 2016 berdasarkan perhitungan data time series dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.251.294.665.734,41. Perhitungan data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 184

Tabel 3.13. Perhitungan Proyeksi Anggaran 2016 NO 1 a b c

APBD Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan

2

Belanja

a

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung

b

Belanja Langsung

2012

Rp 85,861,460,679.04 Rp 977,977,077,709.0 0 Rp 313,037,691,893.0 0 Rp 1,376,876,230,281. 04

Rp 961,245,531,364.3 5 Rp 883,726,237,111.0 3 Rp Rp Rp 23,236,637,000.00 Rp 8,158,691,253.32 Rp 1,116,785,800.00 Rp 44,007,180,200.00 Rp 1,000,000,000.00 Rp 548,666,085,208.4 1

2013

Rp

2014

101,722,810,475.00

Rp

RATA-RATA %

2015

135,077,577,499.00

Rp

176,939,478,892.00

21%

RATA-RATA KENAIKAN

Rp

30,359,339,404.32

Rp

84,356,319,430.33

Rp

87,853,751,858.33

Rp

202,569,410,692.99

7% Rp 1,086,091,712,804.00

Rp 1,144,444,475,389.00

Rp 1,231,046,036,000.00

Rp

Rp

Rp

18% 390,919,485,581.00

419,446,387,715.00

576,598,947,468.00 11%

Rp 1,578,734,008,860.00

Rp 1,698,968,440,603.00

Rp 1,984,584,462,360.00

12% Rp 1,059,904,203,743.75

Rp 1,161,249,528,764.52

Rp 1,394,374,263,952.00

Rp

Rp 1,075,443,162,266.52

Rp 1,173,661,717,257.00

979,676,914,522.75

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

22,141,050,000.00

Rp

25,076,000,000.00

Rp

54,054,283,000.00

Rp

3,783,000,000.00

Rp

4,848,000,000.00

Rp

2,675,480,000.00

Rp

5,835,873,971.00

Rp

8,947,446,998.00

Rp

9,711,110,776.00

Rp

46,837,419,500.00

Rp

45,434,919,500.00

Rp

149,771,672,919.00

Rp

1,629,945,750.00

Rp

1,500,000,000.00

Rp

4,500,000,000.00

Rp

657,499,073,684.43

Rp

633,718,911,838.48

Rp

671,574,639,492.00

9%

20% -58% 41%

Rp 664,452,699,326.33 Rp 2,187,153,873,052.9 9

Rp 1,538,750,508,147.8 8 Rp 1,270,306,877,305.6 6

144,376,244,195.88

Rp

96,645,160,048.66

Rp

10,272,548,666.67

Rp

(1,827,737,084.44)

Rp

2,864,774,992.00

Rp

35,254,830,906.33

Rp

1,166,666,666.67

Rp 185,026,503,825.33 Rp 5,666,666,666.67

Rp

40,969,518,094.53

Rp 712,544,157,586.53

6%

185

Rp 207,298,818,296.32 Rp 1,315,402,355,430.3 3

Rp

24% 32%

PROYEKSI 2016

Rp 64,326,831,666.67 Rp 847,742,915.56 Rp 12,575,885,768.00

Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus/defisit 3

Rp 50,082,406,036.00 Rp 226,884,147,472.8 0 Rp 271,699,531,699.6 1 Rp 548,666,085,208.4 1 Rp 1,509,911,616,572. 76 Rp (133,035,386,291. 72)

Rp

39,701,734,750.00

Rp

16,403,392,100.00

Rp

21,808,367,300.00

Rp

282,831,564,794.28

Rp

275,138,093,230.03

Rp

285,360,571,587.00

Rp

334,965,774,140.15

Rp

342,177,426,508.45

Rp

364,405,700,605.00

Rp

657,499,073,684.43

Rp

633,718,911,838.48

Rp

671,574,639,492.00

-48%

Rp

(9,424,679,578.67)

Rp 12,383,687,721.33

Rp

19,492,141,371.40

Rp 304,852,712,958.40

Rp

30,902,056,301.80

Rp 395,307,756,906.80

Rp

40,969,518,094.53

Rp

185,345,762,290.41

Rp 712,544,157,586.53 Rp 2,251,294,665,734.4 1

Rp

17,223,648,402.57

Rp (64,140,792,681.43)

Rp

(19,877,791,865.50)

Rp

(2,654,143,462.93)

Rp 61,486,649,218.50 Rp (2,654,143,462.93)

Rp

(17,223,648,402.57)

Rp 64,140,792,681.43

7% 9% 6% 10% Rp 1,717,403,277,428.18

Rp 1,794,968,440,603.00

Rp 2,065,948,903,444.00

Rp (138,669,268,568.18)

Rp

(96,000,000,000.00)

Rp

142,669,268,568.18

Rp

104,000,000,000.00

Rp

Rp

4,000,000,000.00

Rp

8,000,000,000.00

Rp

Rp

138,669,268,568.18

Rp

96,000,000,000.00

Rp

-19% -81364441084.00

Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 140,997,816,680.5 1 Rp 7,962,430,388.79 Rp 133,035,386,291.7 2 Rp -

-21% 81,364,441,084.00 -

-25% -19%

Rp

-

Rp

-

81,364,441,084.00

Rp

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, data diolah

186

-

Rp -

Dari tabel diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 21% sehingga proyeksi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 207.298.818.296,32. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat masing-masing sebesar 7% dan 18%. Jumlah pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat sebesar 11% yaitu sebesar 2.187.153.873.052,99. Pada tahun 2016 diproyeksikan belanja daerah meningkat sebesar 10% yaitu sebesar Rp 2.251.294.665.734,41 yang terdiri dari belanja tidak langsung yang meningkat sebesar 12% dan belanja langsung meningkat sebesar 6% di tahun 2016. Sedangkan pembiayan Kabupaten Blitar di tahun 2016 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 64.140.792.681,43. 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelolaanggaran daerah agar mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan kesejahateraan masyarakat secara lebih merata. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri

dari

pertumbuhan

ekonomi,

pendapatan

perkapita,

penurunan

jumlah

pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. 187

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan pada tahun 2016 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan proyeksi potensi ekonomi daerah Kabupaten Blitar dari lima tahun terakhir (2009-2014), potensi Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian yang merupakan sektor primer yang dapat menunjang perekonomian daerah. Sedangkan sektor yang paling berkompetitif dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Diharapkan selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangankan sebagai sumber pendapatan daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh postif terhadap APBN sehingga pada giliranya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah pemerintahan baru menjadi hal penting atas tambahan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata mengalami kenaikan per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi sehingga sulit untuk diproyeksikan. Berdasarkan struktur data time series dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 21% yaitu sebesar 207.298.818.296,32. Proyeksi dana perimbangan meningkat sebesar 7% yaitu sebesar 1.315.402.355.430,33, proyeksi lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 11% yaitu sebesar 2.187.153.873.052,99.

188

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis meliputi: a) Pajak hotel; b) Pajak restoran; c) Pajak hiburan; d) Pajak reklame; e) Pajak penerangan jalan; f) Pajak mineral bukan logam dan batuan; g) Pajak parkir; h) Pajak air tanah; i) Pajak sarang burung walet; j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k) Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: a) Retribusi jasa umum; b) Retribusi jasa usaha; c) Retribusi perizinan tertentu. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi usaha dan jenis retribusi perizinan tertentu masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) prosentasenya sebesar 151.764.665.414,79 atau terus mengalami kenaikan pada tahuntahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan 189

setiapkomponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain melalui pajak hotel dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar, pajak reklame dan lain-lain. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan asetaset daerah yang memiliki makna bahwa: a. Arah belanja APBD Kabupaten Blitar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas startegis; b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan dengan jumlah yang memadai.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah provinsi Jawa Timur untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2019, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9,73% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,75–7,59 persen per tahun, inflasi rata–rata 4,5–6 % per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat. Tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk mencapai pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada: a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah. b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan 190

umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI. d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. e. Meningkatkan

pelayanan

dan

perlindungan

masyarakat

sebagai

upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. g. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. i.

Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Pendapatan daerah Kabupaten Blitar terdiri dari tiga komponen sumber pendapatan yaitu: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber-sumber PAD Kabupaten Blitar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data realisasi pendapatan daerah tahun 2015 diketahui bahwa sumber pendapatan daerah terbesar dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp. Rp. 1.231.046.036.000,00 atau 62% dari total pendapatan daerah tahun 2015 sedangkan sumber lainnya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 576.598.947.468,00 atau 29% dari total seluruh pendapatan daerah dan yang terakhir dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar Rp. 176.939.478.892,00 atau 9% dari seluruh pendapatan daerah.

191

Pendapatan daerah dari dana perimbangan tahun 2015 2 terealisasi sebesar Rp 1.231.046.036.000,00 yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 119.486.551.000,00; Dana Alokasi Umum sebear Rp 1.037.911.125.000,00 dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 73.648.360,00. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang Sah sebesar Rp 576.598.947.468,00; pendapatan terbanyak

berasal

dari

dana

penyesuaian

dan

otonomi

khusus

sebesar

Rp

395.113.720.000,00; dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 103.349.374.468,00 dan berasal dari bantuan keuangan dari propinsi atau pemda lainnya

sebesar

Rp. 78.135.853.000,00. Dari PAD, pendapatan daerah

Kabupaten Blitar tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 176.939.478.892,00 yang berasal dari pajak

daerah

sebesar

Rp

43.783.203.000,00;

retribusi

daerah

sebesar

Rp

19.207.322.261,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.488.098.135,00

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sebesar Rp

111.460.855.496,00. Dari

realisasi

pendapatan

tahun

2015

serta

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan kebutuhan pendanaan maka kebijakan yang tempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi penerimaan objek pajak baru guna meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah; 2. Meningkatkan kontribusi lembaga desa dengan BUMD yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan. 3. Mendorong elemen masyarakat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari sektor primer Kabupaten Blitar. 4. Mengoptimalkan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat urusan pilihan daerah Kabupaten Blitar. 5. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik melalui pelayanan pajak daerah. Pengalokasian dana secara vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, pemerintah melakukan reformulasi dana perimbangan. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) 2

Data diperoleh dari Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

192

antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dari Perkembangan tahun 2011 hingga tahun 2015 alokasi DAU Kabupaten Blitar mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 698.002.036.000,00 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 767.802.239.600,00. Pada tahun 2013 DAU sebesar Rp. 844.582.463.560,00 meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 929.040.709.916,00 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 1.037.911.125.468,00 dan tahun pada 2016 diprediksi akan mengalami peningkatan kembali yang menunjukkan konsistensi peningkatan DAU. Selain itu, dana dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana dana DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong

pengalihan

secara

bertahap

anggaran

Kementerian/Lembaga

(dana

dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar mendapatkan Alokasi DAK sebesar Rp. 89,984,500,000 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp.98.982.950.000,00. Pada tahun 2013 DAK sebesar Rp 108.881.245.000,00 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp.

119.769.369.500,00

namun

pada

tahun

2015

menurun

menjadi

Rp.

131.746.306.450,00 dan pada tahun 2016 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp 144.920.937.095,00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Blitar, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 193

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: a). Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi; e).pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil pada tahun tahun

2011sebesar

52.126.688.176,00

meningkat

pada

tahun

2012

sebesar

54.733.022.584,80 meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 58.017.003.939,89. Pada tahun 2014 mengalami penurunan nilai dana menjadi 21.756.376.477,46 namun mulai terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebesar 23.061.759.066,11 dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami kenaikan kembali sebesar 24.445.464.610,07.

1.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2019 sebagai berikut : a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor mengedepankan prinsip efisien dan efektif; d. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

194

dengan prinsip

e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewengan Pemerintah Provinsi. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sesuai dengan peraturan yang ada, belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan diantaranya, belanja pegawai, belanja bunga dan belanja pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun bersangkutan. Secara umum struktur belanja daerah tahun 2015 terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 1.394.374.263.952,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 671.574.639.492,00. Arah kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut: 1. Mencukupi belanja pegawai (Gaji PNS) 2. Mencukupi belanja rutin kantor 3. Belanja pelayanan fungsi pendidikan 4. Belanja urusan kesehatan, termasuk dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 5. Alokasi Dana Desa (ADD) 195

6. Peningkatan belanja modal 7. Alokasi dana pembangunan pusat pemerintahan, stadion dan wisata 8. Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi 9. Belanja lainnya (hibah, bansos, bantuan keuangan) 10. Dukungan program pemerintahan pusat dan propinsi 11. Belanja antisipasi kegiatan mendesak melalui belanja tidak terduga

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar tumbuh ratarata per tahun sebesar 3% dengan tahun dasar 2014, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Mengingat pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan 196

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, maka dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas kebijakan pembiayaan masih akan diorientasikan pada hal-hal yang bersifat realistis sesuai dengan cash flow pendapatan dan flow pengeluaran belanja serta kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko sangat rendah. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi: a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan b. Dana Bergulir (Kredit Program) untuk pengembangan usaha kecil menengah.

197

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents