BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Penetapan kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah. Pemerintah menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional sebagai keberlanjutan kebijakan tahun lalu dan menindaklanjuti kondisi dan permasalahan perekonomian yang dihadapi. Sebagaimana yang dihadapi pada tahun 2010, pemerintah menghadapi tantangan untuk memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus didorong dengan lebih bertumpu pada peran investasi dan ekspor nonmigas. Selanjutnya Pemerintah menekankan 10 (sepuluh) arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional hingga lima tahun mendatang (2010 – 2014), sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Diharapkan lima tahun ke depan, perekonomian Indonesia lebih baik, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan (Growth with Equity) Adapun sepuluh arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut : 1. pertumbuhan ekonomi 2. penurunan pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja 3. penurunan angka kemiskinan 4. peningkatan pendapatan perkapita hingga 4.500 dolar AS perorang pada 2014 5. terjaganya stabilitas ekonomi 6. pembiayaan dalam negeri yang semakin kuat 7. ketahanan pangan dan air yang semakin meningkat 8. ketahanan energi 9. daya saing ekonomi nasional dan memperkuat upaya pembangunan dengan pendekatan “green economy” 10. kaitannya dengan investasi, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan calon investor di Indonesia adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012

III - 1

dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum jelasnya strategi pengembangan industrialisasi. Strategi ini diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, dapat menyatupadukan

dan

melakukan

koordinasi

atas

rancangan-rancangan

pengembangan

investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan kepastian berusaha dari proses penanaman modal di daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi yang diunggulkan akan memberikan efek pengganda pada perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga masyarakat disekitarnya. Kondisi perekonomian di Indonesia berangsur baik dalam beberapa tahun terakhir masih perlu didorong lebih lanjut dengan memacu kehadiran dan tambahan investasi yang berasal dari masyarakat, investasi PMDN maupun investasi PMA. Dalam Masterplan Perecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) sebagaimana tertuang dalam RKP 2012, bahwa Kabupaten Semarang masuk dalam koridor Jawa-Bali. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Jawa-Bali, tujuan pembangunan wilayah Jawa-Bali dalam tahun 2012 adalah untuk : 1. mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional; 2. mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional; 3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama internasional; 4. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali; 5. mengendalikan pertumbuhan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; 6. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budi daya, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; 7. mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;


III - 2

8. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. 9. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah desa-kota dan wilayah utara Jawa bagian utara dan bagian selatan; 10. meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan melalui pencegahan aksi-aksi terorisme; 11. meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Arah kebijakan ekonomi pemerintah Pusat tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Provinsi Jawa Tengah telah memasuki tahapan ketiga pembangunan Jawa Tengah (2012 – 2013) yang merupakan tahap perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi. Tahap ini merupakan perwujudan Visi yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Sejahtera, dengan fokus pembangunan perekonomian yang diarahkan pada peningkatan dan pengembangan

UMKM,

peningkatan

dan

pengembangan

perekonomian

daerah,

pengembangan potensi dan produk unggulan daerah, peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian dalam arti luas, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, serta peningkatan ketahanan pangan, pengembangan potensi ekonomi lokal serta didukung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah. Peningkatan kesejahteraan ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah, yaitu meningkatnya IPM, semakin kecilnya kesenjangan antar kelompok masyarakat, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tinggi nilai tukar petani, semakin tinggi kesetaraan gender, semakin tinggi keberdayaan perempuan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, semakin kecil disparitas desakota, semakin kecil angka inflasi, semakin berkurangnya penduduk miskin, semakin sedikitnya penganggur dan semakin tingginya partisipasi masyarakat. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan perekonomian Nasional dan Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas, serta untuk mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan

masyarakat

sebagaimana

diamanatkan

oleh

RPJMD

2010-2015,

Pembangunan perekonomian Kabupaten Semarang 2012 dititik-beratkan pada upaya : 1. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku usaha secara mandiri.


III - 3

2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut disusun kebijakan ekonomi daerah tahun 2012 yang diarahkan pada : 1. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal. 2. Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan. 3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara pusat, regional dan daerah,

diharapkan akan dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan pembangunan di daerah. Yang berarti semakin sejahteranya tingkat kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan. a.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang berpengaruh satu dengan yang lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2010, secara makro cenderung tumbuh berkembang secara positif sebesar 6,1% lebih tinggi dari tahun 2009 sebesar 4,6%. Sedangkan laju inflasi yang dapat ditekan menjadi sebesar 7,0%. Kondisi ini memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri karena didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat yang juga cukup kuat. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp. 6.422,9 triliun, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 2.310,7 triliun. PDB perkapita atas dasar berlaku mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 23,9 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 27 juta pada tahun 2010. Selama tahun 2010 pada semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,7%, sektor konstruksi sebesar 7% dan sektor jasa-jasa sebesar 6%. Pada tahun 2010, Nilai tukar petani (NTP) nasional juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 101,20 menjadi 102,75. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada tahun 2010 mencapai


III - 4

6,96, sebagai dampak dari kenaikan harga pangan yang terjadi pada akhir tahun, yang merupakan fenomena global dan menimbulkan inflasi diberbagai Negara. Sedangkan berdasarkan asumsi makro perekonominan nasional pada tahun 2011 peluang pertumbuhan perekonomian diperkirakan akan semakin tinggi dan akan tumbuh sebesar 6,4%. Prospek pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja eksternal yang solid. Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp. 7.019,9 triliun, sementara itu laju inflasi tahun kalender sampai dengan Maret 2011 sebesar 6,65%. Penguatan kegiatan ekonomi diperkirakan akan disertai peningkatan tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan dan kemungkinan penyesuaian harga pangan serta penyesuaian harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai kurs rupiah terhadap dollar akan berada pada kisaran Rp. 9.250,-. Posisi ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi, sementara impor tumbuh pesat seiring dengan kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi. Bank Indonesia memiliki target untuk mengarahkan suku bunga (BI rate) guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3,5%, sedangkan SBI 3 bulan diasumsikan 6,5%. Kondisi perekonomian regional Jawa Tengah pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang posistif dan meningkat cukup tinggi (5,8%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,7%. Kekuatan perekonomian masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Selain itu hotel dan restoran (PHR) masih tumbuh cukup kuat dalam menopang ekonomi Jawa Tengah. Pada

tahun

2011

perekonomian

Jawa

Tengah

diharapkan

masih

menunjukkan prospek yang positif, diperkirakan tumbuh sebesar 5,75% - 6,25% meningkat dibanding tahun 2010. Dominasi 3 (tiga) sektor utama yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagagangan, hotel dan restoran diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan tahun 2011. Sedangkan laju inflasi pada tahun 2011 diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berkisar antara 5-6%. Dengan gambaran tersebut tantangan yang dihadapi antara lain

terkait

upaya

untuk

mendorong

investasi

terutama

infrastruktur

dan

meningkatkan penyaluran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi terkait gangguan pasokan dan distribusi. Pada kondisi sampai dengan bulan Maret 2011 angka inflasi relatif masih tinggi yaitu 6,65%, yang disebabkan oleh distribusi bahan pangan yang sering terlambat, karena buruknya infrastruktur, seperti jalan rusak dan banjir. Dibandingkan

dengan

perekonomian

nasional

maupun

regional,

Perekonomian Daerah Kabupaten Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :


III - 5

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Semarang tahun 2010 mencapai Rp. 11.208.917,95 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 10.066.845,50 juta, atau meningkat sebesar 11,34%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.532.672,50 juta dari tahun 2009 sebesar Rp. 5.300.723,40 juta atau tumbuh sebesar 4,38%. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2010 masih didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah, yakni industri pengolahan, pariwisata dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa INTANPARI masih berperan sebagai kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi daerah. Adapun kontribusi

masing-masing

sektor

tersebut

berturut-turut

adalah

industri

pengolahan sebesar 46,32%, pariwisata (gabungan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi) sebesar 21,49% dan pertanian sebesar 13,12%. Secara lengkap besaran nilai dan kontribusi tiap sektor dalam PDRB sebagaimana Tabel berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010 *) ADH Berlaku ADH Konstan SEKTOR (Juta Rp. ) % (Juta Rp. ) % Pertanian 1.703.849,9 15,2 725.613,7 13,1 Pertambangan dan 13.606,74 0,12 6.658,0 0,1 Penggalian Industri Pengolahan 4.800.513,3 42,8 2.562.657,1 46,3 Listrik, Gas dan Air Minum 144.253,4 1,3 48.811,7 8,8 Konstruksi/Bangunan 437.537,5 3,9 196.301,1 3,5 Perdagangan, Hotel dan 2.280.079,5 20,3 1.189.021,4 21,5 Restoran Pengangkutan dan 299.011,4 2,7 121.104,5 2,1 Komunikasi Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa 484.274 4,3 200.096,0 3,6 Perusahaan Jasa – jasa 1.045.791,7 9,3 482.409,1 8,7 TOTAL PDRB 11.208.917,9 5.532.672,5

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, *) Angka Sementara

Berdasarkan anga tersebut, maka INTANPARI masih menjadi sektor yang dominan dalam memacu pembangunan Kabupaten Semarang. 2) Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi dalam PDRB tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :


III - 6

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Semarang Tahun 2010 *) PERTUMBUHAN (%) NO SEKTOR ADHB ADHK 1 Pertanian 14,33 4,60 2 Pertambangan dan Penggalian 10,80 3,15 3 Industri Pengolahan 10,00 3,86 4 Listrik, Gas dan Air Minum 10,33 5,73 5 Konstruksi/Bangunan 12,12 2,33 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,11 4,02 7 Pengangkutan dan Komunikasi 11,94 4,72 8 Lemb Keu, Persewaan dan Jasa Persh. 14,79 7,24 9 Jasa – jasa 13,73 7,23 RATA-RATA

11,34

4,38

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, diolah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2010 mencapai 4,38%, terjadi sedikit peningkatan bila dibanding tahun 2009 yaitu tumbuh sebesar 4,37%. Terjadi peningkatan pertumbuhan pada tahun 2010 dibanding tahun 2009, dengan 3 (tiga) besar tingkat pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut ditunjukkan sektor Lembaga Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,24%, sektor Jasa – jasa 7,23 % dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum 5,73%. Mendasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dan tahun 2010, maka pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,5 - 5,5%. Perkiraan ini didasarkan pada terjadinya pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor pembangunan, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan pertanian yang masih akan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Semarang. 3) Inflasi Inflasi Kabupaten Semarang pada tahun 2010 mencapai 6,29% lebih tinggi dari inflasi tahun 2009 yaitu sebesar 3,17%. Tingginya angka inflasi tersebut disebabkan karena pengaruh ekonomi nasional dan regional Jawa Tengah yang relatif sama. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan, angka inflasi daerah tahun 2011 diperkirakan mengalami penurunan dan mencapai 5 6%. 4) Investasi Investasi merupakan salah satu indikator perekonomian daerah, berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, dibanding Tahun 2009 dari investasi 10 proyek PMA/PMDN dan 478 Investasi Non Fasilitas dengan nilai total sebesar Rp. 379,056 milyar dan pada Tahun 2010 di Kabupaten Semarang mengalami penurunan, yaitu Investasi 4 proyek PMA/PMDN


III - 7

dan 585 investasi non fasilitas dengan nilai sebesar Rp. 355,796 milyar. Penurunan jumlah investasi disebabkan karena masih kurang optimalnya promosi informasi investasi di tingkat nasional maupun regional. b. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012. Perekonomian suatu daerah tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian sekitar, baik regional maupun nasional. Pada skala nasional diperkirakan berbagai persoalan dan tantangan dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang berdayasaing dan tumbuh secara berkesinambungan. Dalam skala regional kedepan perlu diarahkan pada peluang yang cukup potensial dan menarik bagi perkembangan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian. Pada tahun 2012 kondisi perekonomian regional Jawa Tengah diharapkan akan mengalami peningkatan sejalan dengan perekonomian Nasional, yang didukung dengan gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso” yang berorientasi pada perdesaan dan diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya kongkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil yang menitik-beratkan pada pengembangan dan penguatan keberadaan Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2012 diprediksi pada kisaran 6,1–6,6% sedangkan Jawa Tengah menargetkan pada kisaran 6,25–6,75%. Sementara laju inflasi di Jawa Tengah diperkirakan akan berada dibawah 2 digit berkisar antara 4–6% dengan ICOR sebesar 3,5. Kabupaten Semarang sebagai daerah yang berbatasan dengan Kota Semarang yang mempunyai basis perekonomian dibidang industri pertanian dan pariwisata menjadi penyangga daerah tersebut. Kondisi perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2012 diprediksikan akan sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2009 dan 2010 yang masih relatif rendah belum sebanding dengan angka inflasi, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak mengalami perubahan. Melihat kondisi perekonomian tahun 2011 dan 2012, masih cukup berat tantangan dibidang ekonomi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Kondisi perekonomian tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain : masih rendahnya kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja sehingga daya saingnya rendah, sering muncul tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, rendahnya daya beli masyarakat yang belum mengalami peningkatan serta belum terciptanya iklim yang kondusif bagi


III - 8

investor. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah dengan dampak terjadinya ekonomi global khususnya pada pasar bebas nampaknya masyarakat Kabupaten Semarang begitu siap terhadap persaingan antara produk lokal dan eksport, disamping juga terjadinya fluktuasi perekonomian Negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang belum stabil. Dengan terjadi perubahan iklim yang tidak menentu berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan petani. Kondisi ini akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran mengingat penduduk Kabupaten Semarang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya-upaya riil dan kecermatan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi daerah secara optimal. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, untuk mengatasi makin intensifnya pasar bebas/globalisasi ekonomi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa agar memiliki daya saing. Dengan beroperasinya Jalan Tol Semarang - Ungaran diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi terutama di Kawasan Industri wilayah Bawen dan Pringapus yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penggalakan sektor pariwisata pada kawasan Banyubiru, Ambarawa dan Gedong Songo serta Bandungan yang didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan

diharapkan

dapat

meningkatkan

pendapatan

asli

daerah

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor pariwisata dalam jangka pendek akan berpengaruh terutama pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi. Pembangunan

perekonomian

2012

terus

diarahkan

pada

upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan mengarah pada pemerataan terutama diwilayah selatan dan menjaga laju inflasi agar senantiasa berada pada level yang rendah (di bawah 2 digit), serta memacu pendapatan perkapita, mengurangi pengangguran, pertumbuhan masing-masing sektor dalam PDRB sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi daerah diupayakan pada peningkatan sektor riil terutama sektor partanian, industri kecil dan UMKM serta pariwisata yang berbasis masyarakat. Peningkatan pertumbuhan sektor ini walaupun tidak terlalu besar namun mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mendorong kemandirian dan daya saing produk lokal terutama sektor tersebut baik dipasar regional maupun ekspor diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan pasar. Dibidang infrastruktur difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas


III - 9

infrastruktur, prasarana jalan, pengelolaan sumberdaya air dan perhubungan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelayanan dasar merupakan prioritas pada tahun 2012 diantaranya pendidikan dan kesehatan, iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat menjadi pendukung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyararakat. Guna memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi non pemerintah dari sektor swasta dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari investasi fasilitas maupun non fasilitas, sedangkan kebutuhan investasi non pemerintah dari sektor masyarakat dapat dipenuhi dari tabungan masyarakat. Beberapa investasi di bidang infrastruktur dengan nilai cukup signifikan pada tahun 2012 diantaranya adalah masih berlangsungnya pembangunan Jalan Tol Semarang - Bawen. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat tergantung pada seberapa menarik Kabupaten Semarang sebagai tempat investasi yang menguntungkan.

Disamping

upaya

mempermudah

perijinan,

untuk

menarik

investasi swasta masuk ke Kabupaten Semarang diperlukan strategi, menciptakan iklim investasi yang mendukung seperti menciptakan good governance, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan keamanan. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Kabupaten Semarang melalui berbagai forum baik regional, nasional maupun internasional, serta usaha-usaha lain misalnya dengan pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus. Kebutuhan investasi dari dana masyarakat selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana daerah diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi. Optimalisasi investasi pemerintah daerah antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak serta sumber dana lainnya baik dari APBN dan APBD Provinsi, sedangkan investasi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya alam serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya. Dari tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi tersebut serta dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan sektor riil pada tahun-tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang ditargetkan pada angka 5,0 - 6,0 %. Sedangkan laju inflasi di perkirakan berkisar antara 4,5 – 5,5 % dengan

ICOR 3,5, maka pada tahun 2012


PDRB ADHB diperkirakan mencapai

III - 10

Rp. 14.183.042,57 juta, sedang PDRB ADHK sebesar Rp. 6.038.226,64 juta, dengan tingkat pertumbuhan 5,5 %. Secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2011 dan 2012 dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut :

No 1.

Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Semarang Realisasi Proyeksi Indikator Makro Ekonomi 2009 2010*) 2011 2012 PDRB Harga Berlaku (jutaan Rp.) PDRB Harga Konstan (jutaan Rp.)

10.066.845,50

11.208.917,95

12.631.770,77

14.183.042,57

5.300.723,40

5.535.672,5

5.777.827,11

6.038.226,64

2.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,37

4,38

4,5 - 5,5

5,0 - 6,0

3.

Tingkat Inflasi (%)

3,17

6,29

5,0 - 6,0

4,5 – 5,5

4.

Jumlah penduduk (jiwa)

917.745

933.668

941.685

950.069

5.

Laju pertumbuhan penduduk %)

0,52

1,74

0,86

0,89

6.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga/ Keluarga Pra KS (%)

32,21

27,84

26

24

7.

PDRB/kapita hrg berlaku (Rp)

9.621.070

10.505.938

13.430.481,51

14.927.711,46

8.

PDRB/kapita hrg konstan (Rp)

5.056.033

5.192.801

6.143.160,89

6.355.258,72

Sumber : analisis tim penyusun

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan (money follow function). Struktur APBD Kabupaten Semarang terdiri dari : (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, (3) Pembiayaan Daerah. Pada struktur pendapatan daerah meliputi : (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah meliputi


III - 11

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya pada komponen Belanja Daerah terdiri dari : (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari : (1) Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (2) Pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan Pembayaran pokok utang. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. Guna mendukung pembangunan daerah, Pendapatan daerah harus dioptimalkan sehingga menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang semakin tinggi. Realisasi pendapatan daerah pada masa sebelum tahun perencanaan serta target pada APBD tahun berjalan, akan memberikan gambaran peta kemampuan penerimaan daerah, yang

selanjutnya

dapat

digunakan

untuk

menyusun

proyeksi

pada

tahun

perencanaan. Pada tabel 3.4 berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah tahun 2009, 2010, target pendapatan pada APBD tahun 2011, serta proyeksi pendapatan tahun 2012. Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten Semarang Jumlah No

Uraian

Realisasi Tahun 2010

Tahun Berjalan 2011

Proyeksi /Target pada Tahun 2012


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1

Pendapatan asli daerah

98,831,140,360

134,484,580,000

123,361,126,810

121,267,807,750

1.1.1

Pajak daerah

26,228,584,340

40,441,363,000

40,877,435,480

41,013,088,477

1.1.2

Retribusi daerah

59,029,289,724

70,252,645,000

70,172,981,130

65,278,962,343

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4,510,450,025

3,624,830,000

4,335,086,000

4,995,049,064

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

9,062,816,271

20,165,742,000

7,975,624,200

9,980,707,866

Dana perimbangan

611,256,406,778

677,534,416,000

678,282,063,645

602,897,123,522

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

51,031,087,778

40,381,865,000

41,142,012,645

41,051,541,940

1.2.2

Dana alokasi umum

508,915,019,000

568,138,051,000

568,138,051,000

561,845,581,582

1.2


III - 12

Jumlah No

Uraian


Tahun Berjalan 2011



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.2.3

Dana alokasi khusus

51,310,300,000

69,014,500,000

69,002,000,000

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

133,322,726,276

133,839,316,000

132,165,631,377

37,413,360,665

35,620,401,000

33,946,716,377

125,839,573,000

1.3.1

Hibah

1.3.2 1.3.3

Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

62,334,075,600

62,881,050,000

62,881,050,000

90.501.708.000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

25,748,607,800

35,337,865,000

35,337,865,000

35,337,865,000

Dana PDF dan PPD serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur

7,826,682,211

JUMLAH PENDAPATAN

843,410,273,414

945,858,312,000

933,808,821,832

850,004,504,272

A

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada 2 (dua) tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Semarang. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


III - 13

a) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan sistem dan prosedur, sosialisasi dan pelayanan informasi mengenai peraturan maupun mekanisme pajak daerah. b) Menegakkan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak, serta penindakan atas pelanggaran peraturan peraturan daerah. c) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak daerah. d) Mengoptimalkan pendataan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi. e) Melaksanakan kajian potensi pajak dan retribusi daerah, menerapkan Peraturan Daerah baru mengenai retribusi daerah serta menyiapkan Peraturan Daerah dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. f) Mengupayakan pencarian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru. g) Upaya untuk meningkatkan perolehan dana perimbangan adalah dengan mengupayakan perbaikan data kebutuhan fiskal dan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum. h) Pemberian insentif kepada petugas yang terkait dengan pemugutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan

belanja

tidak

langsung tahun anggaran

tahun

2012

dipergunakan untuk : 1) Belanja pegawai antara lain untuk Gaji dan tunjangan pegawai, Tunjangan beras, Belanja pimpinan dan anggota DPRD, Tambahan penghasilan pegawai, Belanja penerimaan lainnya untuk KDH dan WKDH, Biaya pemungutan pajak dan retribusi.


III - 14

2) Belanja hibah, dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yag dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintas desa, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; 3) Belanja bantuan social, pada APBD tahun anggaran 2012 dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; 4) Belanja bagi hasil pajak dan retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa. 6) Bantuan tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggapa darurat,

yang tidak diharapkan berulang dan belum

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun 2012. Sedangkan kebijakan Belanja Langsung yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan diarahkan untuk : a. Belanja pegawai antara lain untuk honorarium PNS, Honorarium non PNS, uang lembur, pendidikan penjenjangan dan teknis funsional bagi PNS, pra jabatan, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian kerja, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas; c. Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan peternakan dan perikanan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, computer, meubelair, , alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat ukur, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, kontruksi jembatan, kontruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, buku/kepustakaan, hewan/ternak dana tanaman/bibit. Sebagai gambaran penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerah Kabupaten Semarang, Tabel 3.5

di bawah ini menampilkan realisasi belanja

daerah tahun 2009, tahun 2010, dan rencana belanja pada APBD tahun 2011, serta proyeksi pada tahun 2012 dan tahun 2013.


III - 15

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2009 – 2013 Kabupaten Semarang Jumlah NO


Uraian

(1)

(2)

Tahun Berjalan 2011



(3)

(4)

(5)

2.1

Belanja Tidak Langsung

599,870,315,531

633,009,928,000

631,672,679,388

750,678,777,942

2.1.1

Belanja pegawai

519,896,532,530

561,634,238,000

577,810,604,388

599,795,484,448

2.1.2

Belanja bunga

11,823,631

10,804,000

10,804,000

5,363,160

2.1.3

Belanja subsidi

100,880,000

117,000,000

117,000,000

117,000,000

2.1.4

Belanja hibah

33,720,121,375

19,156,940,000

3,480,000,000

3,480,000,000

2.1.5

Belanja bantuan sosial

8,529,457,995

12,748,822,000

11,590,000,000

8,397,988,805

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

172,225,000

172,225,000

172,225,000

176,024,639

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

36,619,062,000

34,825,224,000

37,492,046,000

37,706,916,891

2.1.8

Belanja tidak terduga

820,213,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

599,870,315,531

629,665,253,000

631,672,679,388

750,678,777,942

2.2

Belanja Langsung

245,634,887,748

313,210,849,000

302.136.142.444

101,099,926,294

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal

B

33,555,267,820

36,918,100,0000

136,040,931,478

146,306,157,000

(6)

76,038,688,450

129,986,592,000

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

245,634,887,748

313,210,849,000

302.136.142.444

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

808,713,916,279

942,876,102,000

933,808,821,832

101,099,926,294

(2,094,929,865)

2,982,210,000

-

-

Surplus/(Defisit) Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang

Pada tabel di atas, proyeksi pada tahun 2013 didasarkan pada proyeksi pada RPJMD tahun 2010 – 2015, dengan diolah pada prediksi belanja pegawai, yaitu didasarkan pada kondisi realisasi pembayaran gaji PNS sampai dengan bulan Mei

tahun 2011. Pada proyeksi pendapatan maupun belanja mengecualikan

sumber pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bantuan Keuangan Provinsi, sehingga dalam alokasi pagu indikatif

terhadap

program

dan

kegiatan

sumber

dana

tersebut

akan

diperhitungkan tersendiri, yang diharapkan dapat menambah rencana alokasi pada belanja langsung tahun 2013. Pada proses penyusunan perencanaan tahun 2013, maka proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan tahun 2013 yang disajikan pada RKPD tahun 2012 ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi satu tahun sebelum tahun perencanaan.


III - 16

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit

dan atau memanfaatkan

surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Kabupaten Semarang NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

Jumlah Realisasi Tahun 2010

Tahun Berjalan 2011


Proyeksi /Target pada 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

3.1

Penerimaan pembiayaan

56,339,288,837

7,035,057,000

1,774,199,963

1,774,199,963

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

53,658,435,737

4,035,057,000

1,774,199,963

1,774,199,963

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

1,250,000,000

1,500,000,000

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1,250,000,000

1,500,000,000

3.1.6

Penerimaan piutang daerah 56,339,288,837

7,035,057,000

2,517,266,728

10,017,267,000

10,517,267,000

3,518,434,196 3,500,000,000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

523,930,000

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

2,000,000,000

3,500,000,000

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

5,000,000,000

7,000,000,000

3.2.3

Pembayaran pokok utang

17,266,728

17,267,000

17,267,000

18,434,197

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

2,500,000,000

3,000,000,000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2,517,266,728

10,017,267,000

10,517,267,000

3,518,434,197

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

53,822,022,109

(2,982,210,000)

(10,517,267,000)

(1,744,234,234)

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya cenderung semakin menurun,


III - 17

seiring dengan terus dilakukannya upaya untuk menyusun perencanaan daerah serta penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien, maka diproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pada tahun 2012 dan tahun 2013 juga akan semakin menurun.


III - 18

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents