BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini merupakan gambaran ekonomi makro daerah serta keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013 sebesar 5,78 % adalah merupakan kontribusi dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut utamanya bersumber dari konsumsi nonmakanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perencanaan tahun 2015 diperkirakan pada RKP akan tumbuh sebesar 5,5 % - 6,3 % dengan perkiraan inflasi dapat terkendali pada posisi 4,5 %. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi ke depan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi dan peningkatan harga komoditas diperkirakan meningkatkan permintaan produk ekspor, sehingga kontribusi ekspor ke depan diperkirakan akan lebih baik. Dengan kondisi tersebut investasi diperkirakan tumbuh cukup tinggi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan; sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap mendominasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi ketika pertumbuhan nasional menurun. Namun, pada tahun 2013 perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 6,18 persen. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini sudah berada diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013).
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Berdasarkan kepada kondisi dan arahan perekonomian nasional dan provinsi di atas, maka untuk perekonomian Kabupaten Sijunjung tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional itu. Dalam tahun 2015, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang tangguh melalui optimalisasi pertanian, mengembangkan dan meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta mengembangkan industri kepariwisataan. Optimalisasi pertanian dijabarkan kepada peningkatan produktivitas yang ditunjang dengan program peningkatan kemampuan petani baik dari keahlian maupun akses permodalan. Disamping itu perlunya penambahan nilai tambah hasil pertanian, sehingga diharapkan hasil pertanian tidak hanya dihasilkan sebagai bahan mentah akan tetapi sudah dapat di derivative menjadi barang olahan yang tentunya mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Peningkatan
iklim
investasi
diharapkan
dapat
tercipta
dengan
mengurangi atau memperkecil hambatan berusaha, melalui penekanan biaya investasi, penyerdahanaan prosedur investasi, kepastian pelayanan investasi dan pengurangan hambatan terhadap masuknya investasi. Disamping itu perlu mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dan juga perlu diciptakan suatu sistem pemantauan atas perkembangan investasi sehingga dapat diketahui hambatan yang muncul dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sijunjung. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi didorong dengan mengadakan pembinaan, pelatihan manajemen serta mencarikan informasi dan peluang pasar. Perlunya memfasilitasi akses permodalan serta peralatan bagi pedagang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dan tentunya deregulasi peraturan diperlukan untuk mempermudah pedagang kecil, menengah dan koperasi dalam akses permodalan, informasi pasar serta menghapus distorsi pasar.
3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Perekonomian Sijunjung selama tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan kondisi tahun 2011. Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang terbentuk pada tahun 2012 mencapai 3,83 triliun rupiah. Nilai
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
tersebut meningkat sebesar 11,90 persen dibandingkan keadaan tahun 2011 yang mencapai 3,42 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan merupakan indikator produktivitas ekonomi secara riil karena telah mengeliminir faktor inflasi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 perekonomian Kabupaten Sijunjung tumbuh sebesar 6,08 persen dari 1,42 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 1,51 triliun rupiah tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 yang tumbuh sebesar 5,74 persen. Jika dilihat perkembangan dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Sijunjung mengalami perkembangan baik diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2008-2012 mengalami pertambahan rata-rata sebesar 281,55 miliyar rupiah atau tumbuh rata-rata sebesar 13,06 persen. Sementara jika melihat PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara rata-rata tumbuh sebesar 5,64 persen. Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kontribusi masingmasing sektor lapangan usaha dalam pembentukan nilai tambah. Seberapa besar peranan suatu sektor terlihat dalam persentase distribusi PDRB sektoral atas dasar harga berlaku. Pada lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung tidak menunjukkan pergeseran berarti, tetap bertumpu pada sektor pertanian yang konsisten sebagai kontributor terbesar. Pada tahun 2008 sektor ini menyumbang dalam pembentukan PDRB sebesar 26,65 persen dan terus menunjukkan tren meningkat hingga mencapai angka 27,74 persen pada tahun 2012. Kontributor terbesar selanjutnya adalah sektor jasa-jasa berkontribusi pada kisaran 16,72 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,93 persen. Kondisi pada dua tahun terakhir juga menggambarkan fenomena yang sama. Sektor pertanian sebagai pemberi kontribusi paling besar pada tahun 2012 tumbuh sebesar 1,06 Triliun dibanding tahun 2011. Penyumbang terbesar berikutnya adalah sektor jasa-jasa dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor jasa tumbuh dari 564,61 Milyar tahun 2011 menjadi 639,66 Milyar tahun 2012. Pertumbuhan ini juga terjadi pada sektor pertambangan dan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
penggalian dari 555,46 Milyar pada tahun 2011 menjadi 609,54 Milyar pada tahun 2012. Secara persentase sektor lain yang menyumbang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012 adalah sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sebesar 13,00 persen dan 11,15 persen. Sementara itu, empat sektor lainnya, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi; industri pengolahan; keuangan, persewaan and jasa perusahaan; serta sektor listrik, gas dan air bersih memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Sijunjung masingmasing sebesar 6,99 persen; 3,95 persen; 3,16 persen dan 1,35 persen. Sektor perekonomian dapat dikelompokkan atas tiga kelompok sektor, dimana pembagian kelompok ini didasarkan atas input, output dan asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Kelompok sektor pertama adalah sektor primer, meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan proses tingkat dasar. Termasuk ke dalam sektor primer adalah sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya adalah sektor sekunder, yaitu kelompok sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan keempat sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan,
persewaan
dan
jasa
perusahaan;
serta
sektor
jasa-jasa
dikelompokkan menjadi sektor tersier. Pada tahun 2012 nilai tambah terbesar untuk PDRB Sijunjung berdasarkan kelompok sektor terbentuk pada kelompok sektor primer dengan nilai tambah mencapai 1,67 triliun rupiah atau sebesar 43,67 persen. Sektor tersier menempati urutan kedua dengan total nilai tambah sebesar 1,45 triliun rupiah. Sedangkan sektor sekunder berkontribusi paling kecil dengan nilai tambah sebesar 700,4 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2011, kontribusi pada seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang cukum baik. Ditinjau berdasarkan harga konstan, nilai tambah kelompok sektor primer mencapai 652,28 miliyar rupiah, diikuti oleh sektor tersier sebesar 594,30 miliyar rupiah dan sektor sekunder sebesar 260,12 miliyar rupiah. Secara nominal ketiga sektor mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, tetapi sektor sekunder tercatat mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kedua sektor lainnya yait sebesar 34,57 persen. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran hasil pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan guna penyusunan rencana pembangunan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan agregat dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan faktor produksi dan menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sektoralnya. Peningkatan produksi sektoral sangat menentukan peningkatan output sektoral. Dengan bertambahnya ouput sektoral maka akan bertambah juga perkembangan nilai tambah masing-masing sektor atau subsektor yang terjadi selama periode tersebut. Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi digunakan suatu tingkat harga konstan dalam hal ini tingkat harga yang berlaku pada tahun 2000 sebagai tahun dasar penghitungan nilai tambah sektoral. Dalam kurun waktu 2008 – 2012, kondisi perekonomian Sijunjung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2008 pada posisi 5,28 persen, tahun 2009 (5,49 persen), tahun 2010 (5,63 persen), tahun 2011 (5,74 persen) dan tahun 2012 pada posisi 6,08 persen. Pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sijunjung tahun 2012 menunjukkan angka positif dengan pertumbuhan yang secara umum menguat dibanding tahun 2011 kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan komunikasi yang pertumbuhannya sedikit melemah. Terdapat empat sektor yang mencatat pertumbuhan di atas 6 persen yaitu sektor bangunan; listrik, gas, dan air bersih; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan Jasa-jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Bangunan sebesar 8,99 persen. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tercatat memiliki pertumbuhan terendah yakni sebesar 5,06 persen. Sektor pertanian yang merupakan sektor andalan Kabupaten Sijunjung tumbuh sebesar 5,56 persen, ditunjang oleh kenaikan pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
sedikit penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2011, dimana pada tahun 2011 angka pertumbuhannya mencapai 5,20 persen, melambat menjadi 5,06 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan sektor industri pengolahan sedikit menurun yaitu 5,22 persen dari 5,91 persen tahun 2011. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 dari 7,44 persen menjadi sebesar 7,46 persen. Kenaikan angka pertumbuhan pada sektor ini dipengaruhi oleh
subsektor
pendukungnya
yaitu
subsektor
listrik,
yang
angka
pertumbuhannya naik dari 7,46 persen di tahun 2011 menjadi menjadi 7,48 persen pada tahun 2012. Hal ini berkaitan dengan mulai berkurangnya pemadaman
bergilir
yang
terjadi
di
Kabupaten
Sijunjung,
sehingga
menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap listrik. Sementara itu, sektor bangunan mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 8,99 persen dibanding 7,04 persen pada tahun
2011.
Percepatan
pertumbuhan
juga
ditunjukkan
oleh
sektor
perdagangan, hotel dan restoran dari 5,09 persen tahun 2011 menjadi 5,81 persen pada tahun 2012. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan pada subsektor yang menyusun sektor ini, yaitu subsektor perdagangan besar dan eceran yang naik dari 5,12 persen di tahun 2011 menjadi 5,83 persen di tahun 2012; serta subsektor hotel menurun dari 6,97 persen menjadi 6,84 persen, sub sektor restoran yang meningkat dari 4,66 di tahun 2011 menjadi 5,52 persen di tahun 2012. Kenaikan pertumbuhan pada sektor ini sejalan dengan kenaikan pada sektor industri. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu dari 7,12 persen menjadi 5,20 persen. Penurunan pertumbuhan salah satunya juga disebabkan penurunan secara rata-rata di hampir semua subsektornya yakni: subsektor angkutan darat, jasa penunjang angkutan serta telekomunikasi. Subsektor angkutan jalan raya (darat) mengalami penurunan pertumbuhan dari 6,99 persen menjadi 5,00 persen; subsektor jasa penunjang angkutan turun dari 5,90 persen menjadi 5,86 persen; dan subsektor komunikasi turun dari 10,87 persen menjadi 10,72 persen. Sektor
keuangan,
persewaan
dan
jasa
perusahaan
mengalami
peningkatan yaitu dari 6,09 persen di tahun 2011 menjadi 6,23 persen di tahun 2012. Terakhir sektor jasa-jasa di tahun 2012 juga mengalami kenaikan angka
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 6,79 persen dibanding 5,86 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi pada sektor tertentu maka semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan kontribusi sektor-sektor tersebut maka dapat diketahui sumber pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ekonomi makro lain yang perannya juga sangat penting dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan ekonomi regional adalah PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Sedangkan pendapatan regional per kapita diperoleh setelah PDRB dikurangi dengan penyusutan dan Pajak Tak Langsung Netto serta Transfer Netto kemudian baru dibagi dengan jumlah penduduk petengahan tahun. PDRB per kapita merupakan salah satu informasi yang sering dijadikan patokan bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara tidak langsung dapat dilihat potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu daerah selama satu tahun. Pendapatan regional per kapita merupakan pendekatan yang lebih baik dalam menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan penduduk karena sudah menghilangkan unsur penyusutan, pajak tak langsung netto dan transfer netto. Walaupun tetap dalam kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 menurun dari 11,26 persen menjadi sebesar 10,16 persen di tahun 2012, yaitu dari 16,74 juta rupiah menjadi 18,44 juta rupiah. Pada tahun 2011 pendapatan regional per kapita mencapai angka 15,70 juta rupiah dan tahun 2012 naik menjadi 17,37 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 10,66 persen. Selama tahun 2008-2012 struktur ekonomi Sumatera Barat tidak mengalami pergeseran. Urutan peranan masingmasing sektor terhadap pembentukan nilai tambah Provinsi Sumatera Barat masih sama dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama sebesar 23,01 persen diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,45 persen) dan serta sektor jasa-jasa (16,45 persen). RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Tingkat perkembangan perekonomian di Propinsi Sumatera Barat ini merupakan
akumulasi
dari
seluruh
aktivitas
perekonomian
pada
kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Artinya, dinamika perekonomian pada masing-masing
kabupaten/kota
akan
memberikan
warna
terhadap
perkembangan perekonomian Propinsi Sumatera Barat. Perbandingan nilai PDRB kabupaten/kota terhadap nilai PDRB Propinsi Sumatera Barat akan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan perekonomian daerahnya terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Sijunjung memberikan kontribusi sebesar 3,47 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Angka ini tidak jauh berbeda dengan kontribusi pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar pada angka tiga persen. Baik secara keseluruhan total nilai tambah maupun dirinci menurut sektor ekonomi, kontribusi Kabupaten Sijunjung terhadap PDRB Sumatera Barat selama kurun waktu 2008-2012 relatif tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Sektor pertambangan dan penggalian tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar. Sementara sektor pertanian yang menjadi sektor andalan Kabupaten Sijunjung hanya menyumbang sebesar 4,19 persen pada tahun 2012, meningkat tipis (0,06 persen) dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012 Kabupaten Sijunjung memang mampu meningkatkan laju
pertumbuhan
ekonominya.
Namun,
jika
dibandingkan
dengan
kabupaten/kota lain se-Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012 sedikit meningkat yakni mampu menempati peringkat ke-13 dari 19 kabupaten/kota. Peringkat ini meningkat dari kondisi tahun 2011 yang menempati peringkat ke-16. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2012 dimiliki oleh Kota Payakumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,82 persen diikuti oleh Kab. Agam yang juga sebesar 6,82 persen dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 6,62 persen.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhir 2015 nanti, maka Pemerintahan Kabupaten Sijunjung harus melihat tantangantantangan yang akan dihadapi. Tantangan perekonomian Kabupaten Sijunjung ke depan tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level daerah, nasional maupun internasional, dalam konteks perekonomian terbuka, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Indonesia termasuk negara yang aktif dalam globalisasi sehingga kinerja perekoniomian nasional hingga daerah rentan terhadap gejolak eksternal. Tentunya rentan atau tidaknya daerah terhadap pengaruh daerah faktor eksternal tersebut secara konsep daerah otonom, maka tergantung dari kekuatan daerah itu sendiri. Prospek perkembangan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 20112015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal pada tahun tersebut. Beberapa faktor eksternal tersebut adalah: a. Perdagangan dan aktivitas ekonomi antar wilayah berkembang dengan pesat, seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi masing-masing daerah b. Makin derasnya arus integrasi ekonomi global, di mana produk-produk dari negara lain akan ikut meramaikan pasar di Sijunjung. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhinya adalah: a. Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat Sijunjung, merupakan sebuah kekuatan utama bagi pemerintah sebagai pendorong dan nilai kepercayaan masyarakat dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan daerah. b. Daerah Kabupaten Sijunjung memiliki kekayaan potensi alam yang cukup dan penduduk usia produktif yang potensial. Prospek ekonomi Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 1. Membaiknya kesejahteraan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Diperkirakan akan terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung secara signifikan didasarkan kepada beberapa program pemerintah berkenaan dengan pengentasan penduduk miskin. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi penanam modal untuk daerah ini yang memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan pada sektor pertambangan dan perkebunan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Sijunjung. 2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah peluang pembangunan yang dilakukan di Sijunjung cukup besar sekali baik itu dalam bentuk fisik (infrastruktur daerah) untuk kebutuhan pelayanan pemerintah dan pembangunan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
3. Terjadinya stabilitas pembangunan daerah yang mantap. Stabilitas yang mantap merupakan dampak pembangunan yang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Daerah yang potensi untuk dikembangkan terutama pada sektor perkebunan memberikan kesempatan dan ruang kepada masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga Stabilitas secara sosial dan ekonomi dapat terjaga dengan baik.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai merupakan sebuah peran yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Hal ini disebabkan karena kebijakan keuangan baik dari sisi penerimaan mapupun pengeluaran berkorelasi langsung dengan pembiayaan/pendanaan atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu keterbatasan sumber biaya tentunya perlu beberapa kebijakan baik dari sisi penerimaan maupun dari pengeluaran sehingga tujuan dari pembangunan dapat dicapai. Dalam sub bab ini akan dianilisis kebijakan yang akan ditempuh dan oleh Pemerintah Daerah berkaitan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil analisis dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2012-2016 Jumlah No. 1.1
Uraian Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Tahun Berjalan/ Tahun 2014
Proyeksi /Target pada Tahun 2015
Proyeksi /target pada Tahun 2016
32,813,105,494
38,098,006,812
44,136,758,000
49,605,500,000
54,500,000,000
1.1.1
Pajak Daerah
4,971,848,483
5,701,953,973
6,443,500,000
7,305,500,000
8,000,000,000
1.1.2
Retribusi Daerah
5,294,289,850
12,964,051,341
17,647,158,000
20,000,000,000
22,000,000,000
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Sah dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan
8,574,252,414
9,173,301,118
12,020,000,000
13,300,000,000
15,000,000,000
13,972,714,747
10,258,700,381
8,026,100,000
9,000,000,000
9,500,000,000
460,533,412,795
541,683,295,334
595,586,530,000
632,896,530,000
673,000,000,000
28,115,548,795
24,232,997,334
23,968,070,000
23,968,070,000
23,000,000,000
389,425,714,000
448,681,128,000
498,591,200,000
551,000,000,000
600,000,000,000
42,992,150,000
68,769,170,000
73,027,260,000
57,928,460,000*)
50,000,000,000
61,590,488,808
80,218,569,640
77,301,116,000
79,421,446,000**)
80,000,000,000
554,937,007,097
659,999,871,786
717,024,404,000
761,923,476,000
803,000,000,000
1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2
Dana bagi hasilpajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum
1.2.3
Dana alokasi khusus
1.3
Lain pendapatan daerah yg sah Jumlah Pendapatan Daerah
*) tidak termasuk rencana DAK Tambahan **) belum termasuk rencana alokasi desa/nagari yang bersumber dari APBN
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Pendapatan asli daerah pada tahun 2015 diprediksi naik sebesar 12,39%. Sumber terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh Retribusi Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan terutama dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian untuk Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diharapkan memberi kontribusi yang sangat besar terutama dengan semakin bertambahnya penyertaan modal ke Bank Nagari. Pajak Daerah walaupun secara target telah diproyeksi mengalami kenaikan ternyata belum bisa mempengaruhi kontribusinya bagi PAD. Dana Perimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan kontribusi terbesar dari pendapatan daerah. Dana Perimbangan besarannya tergantung dari penerimaan netto APBN. Dana Alokasi Umum diproyeksi mengalami kenaikan 10,51% di tahun 2015 lebih rendah dari kenaikan target di tahun 2014 yang mengalami kenaikan 11,12%. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diperkirakan mengalami penurunan dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan pengalokasian kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan oleh daerah diproyeksi akan mengalami penurunan. Lain-lain pendapatan yang sah didominasi oleh penerimaan untuk pembayaran tambahan penghasilan untuk guru yang bersertifikasi maupun guru yang belum disertifikasi. Besaran penerimaan tergantung jumlah yang bersertifikasi dan besaran gaji pokok guru yang bersertifikasi tersebut. Artinya jumlah guru yang bersertifikasi akan terus bertambah diiringi juga dengan kenaikan gaji pokok. Proyeksi rencana pendapatan untuk tahun 2015 belum menggambarkan rencana DAK Tambahan dan Alokasi Dana Desa dari Belanja APBN. 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini maka arah kebijakan yang akan ditempuh tahun 2015 berdasarkan komponen pendapatan adalah sebagai berikut : a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah . c. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. d. Melakukan optimalisasi penggunaan asset dan keuangan daerah. e. Serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban terutama pajak daerah. f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Propinsi.
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2015. b. Pada belanja bagi hasil kepada Nagari diberikan porsi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan yang mengacu kepada pendapatan asli daerah. c. Pemberian subsidi tetap dilakukan terutama subsidi sembako pada saat terjadi inflasi yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dengan pendapatan yang terbatas. d. Terhadap bantuan keuangan kepada Nagari diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. e. Pengalokasian belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. f. Sehubungan dengan adanya kegiatan pemilihan kepala daerah di tahun 2015, direncanakan akan diberikan hibah kepada penyelenggaran pemilu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. g. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja kepentingan publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan yang dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi. e. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan penunjang operasional perkantoran. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut :
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2016
2.1
Belanja Tidak Langsung
335,636,463,743
352,054,260,918
Jumlah Tahun Berkenaan/ Tahun 2014 411,221,900,432
2.1.1
Belanja pegawai
291,031,240,600
345,738,421,795
367,594,065,782
396,023,476,000
425,000,000,000
2.1.2
Belanja bunga
0
0
0
0
0
2.1.3
Belanja subsidi
3,001,995,127
1,382,341,609
450,000,000
450,000,000
500,000,000
2.1.4
Belanja hibah
14,620,460,450
10,686,481,970
8,816,729,650
8,000,000,000
8,000,000,000
2.1.5
Belanja bantuan sosial
4,035,176,000
3,626,150,000
8,167,420,000
8,500,000,000
8,500,000,000
2.1.6
678,990,750
774,760,010
1,500,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
21,482,103,766
21,452,611,630
22,193,685,000
23,000,000,000
25,000,000,000
2.1.8
Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan keuangan kepada propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga
786,497,050
79,551,307
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2.2
Belanja Langsung
211,118,031,515
287,356,030,748
349,497,503,569
331,950,000,000
331,500,000,000
546,754,495,258
617,162,115,005
760,719,404,000
771,923,476,000
795,660,000,000
No.
2.1.7
Uraian
Total Belanja
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
III - 18
Proyeksi/Target pada 2015
Proyeksi pada Tahun 2016
439,973,476,000
471,500,000,000
Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukan bagi belanja pegawai termasuk gaji dan tunjungan daerah,belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada pemerintahan nagari yang merupakan bagi hasil dari pendapatan asli daerah yang diterima, belanja bantuan keuangan pada pemerintahan nagari dan partai politik serta belanja tidak terduga. Rencana belanja pegawai tahun 2015 diproyeksikan naik sebesar 7,73% dari tahun 2014, hal ini karena diperkirakan kenaikan indeks gaji seluruh pegawai serta kenaikan gaji pegawai lainnya seperti gaji berkala. Untuk belanja subsidi diproyeksikan turun dikarenakan perlunya perhitungan kembali atas jaminan kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk belanja hibah diproyeksi tidak terjadi perubahan yang signifikan, disamping itu diproyeksikan adanya kebutuhan untuk pembiayaan pemilu kepala daerah tahun 2015. Belanja bantuan sosial diproyeksi tetap diperlukan dalam mengantisipasi program-program nasional yang harus dianggarkan pada APBD seperti Jaminan Kesehatan bagi PBI yang belum ditampung dalam APBN, Program PMPN, serta bantuan sosial lainnya bagi masyarakat terutama bagi yang mempunyai resiko sosial. Bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari diproyeksikan naik pada tahun 2015 untuk mengantisipasi ditetapkan Peraturan Pemerintah atas penjelasan lebih lanjut atas Undang-Undang Pemerintah Desa. Sedangkan untuk belanja tak terduga diprediksi sama dengan tahun sebelum yang akan dipergunakan hanya menampung keadaan penanggulangan bencana atau tanggap darurat bencana. Untuk belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan, diperkirakan anggaran untuk membiayai belanja langsung ini akan mengalami penurunan seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan belanja tidak langsung dan juga disebabkan kenaikan pendapatan daerah yang diprediksi hanya 6,26%
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaraan pembiayaan untuk penyertaan modal.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah : a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu diperhitungkan dari persentase penghematan belanja, dimana persentasenya semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai akibat rasionalisasi perencanaan yang tepat yang mengakibatkan serapan anggaran yang besar. b. Terhadap penyertaan modal dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan dan lebih diprioritaskan untuk dapat menambah pendapatan asli daerah. c.
Mengoptimalkan pendapatan daerah dan merasionalkan belanja sehingga terhindar dari resiko terjadinya pinjaman daerah.
Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut :
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III - 18
Tabel.3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2016 Jumlah No.
3.1 3.1.1 3.1.5
3.2 3.2.2 3.2.4
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Tahun Berjalan /Tahun 2014
65,932,891,870
68,128,449,816
50,695,000,000
-
3,000,000,000
Proyeksi/Target Proyeksi/Target pada Tahun pada Tahun Rencana/ 2016 Tahun 2015
Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian pinjaman daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
58,913,889,235 53,128,449,816 43,695,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-
65,932,891,870 68,128,449,816 53,695,000,000 6,046,072,980 6,046,072,980
15,000,000,000 -
III - 18
7,000,000,000 3,000,000,000
