BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya

BAB III Rancangan kerangka ekonomi daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya di wilayah tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan

RPJMN

2010-2014

arah

kebijakan

umum

pembangunan nasional salah satunya adalah untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber

RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-1


daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 4,28 % pada akhir tahun 2013, dan rasio penduduk yang bekerja sebesar 76,07 %. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan

intervensi

pemerintah

yang

terarah

diharapkan

dapat

mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 7,13 % pada akhir 2013. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makro ekonomi yang terukur dan berhati hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 % per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Sedangkan kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan Visi sebagaimana termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yakni “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”dapat dihubungkan dengan 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014 yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan


III-2


Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah serta Indeks Pembangunan Manusia. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan RPJMD 2011-2016 diarahkan pada pencapaian Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN”. Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilainilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap Tuhan YME (masyarakat relegius)

dan

ketentraman,

pemerintahan keamanan

dan

yang

berkeadilan

ketertiban.

sehingga

Dengan

tercipta

ketentraman,

keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa enterpreneurship dan produktif. Sejalan dengan kebijakan nasional dan Provinsi maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar tahun 2015 sesuai dengan RPJMD 2011-2016

diarahkan

untuk

“SEMAKIN

MENINGKATNYA

IPM

MENUJU KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELEGIUS, DAN BERKEADILAN”1: 1) Peningkatan pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 1

Hal ini merupakan grand desaindalam RKPD Tahun 2015. Artinya segala kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun 2015 diarahkan untuk semakin meningkatkan IPM demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang semakin sejahtera, semakin relegius, dan semakin berkeadilan. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-3


3) Peningkatan Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 4) Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya demi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 5) Pemanfaatan

sumber

daya

alam

dengan

memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah 6) Peningkatan

kapasitas kelembagaan, penyempurnaan

pokok dan fungsi,

tugas

penyempurnaan norma standar pelayanan

SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai. Ke enam program prioritas di atas dilandasi suatu semangat bahwa untuk mewujudkan Blitar yang sejahtera, relegius dan berkeadilan dibutuhkan SDM yang handal. Masyarakat harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh dalam menyongsong era kesejahteraan Kabupaten Blitar. Karena kompetensi dalam pendidikan menjadi sangat penting, disamping tingkat kesehatan dan kemampuan daya beli, ketiga hal ini merupakan syarat mutlak bagi meningkatnya IPM Kabupaten Blitar. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari pemerataan dan perluasan pendidikan

serta

peningkatan


efisiensi

dan

kualitas

manajemen

III-4


pendidikan yang berupa Angka Partisipasi Murni, Angka Buta Huruf, angka putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah.

Dari angka lama

sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Blitar lama sekolahnya adalah 7,23 tahun atau masih pada jenjang sekolah SMP kelas 2. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di kabupaten Blitar, selaras dengan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar dalam RPJMD 20112016 mempertimbangkan pula pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial2. Sementara itu dibidang kesehatan pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan program prioritas kesehatan yang meliputi; pertama, Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada 17 SBH, 248 desa SIAGA dengan 4.189 peserta JPS tercapai 100%.

2

Secara umum, pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar pada RKPD tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2011-2016 yakni meningkatkan akses dan mutu pendidikan baik formal dan non formal, peningkatan kualitas, profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka, serta peningkatan peran dan fungsi komite pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-5


Kedua,

peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan

pada

24

Puskesmas, 68 Pustu , 168 Polindes dan 248 Poskesdes dengan pencapaian rata-rata 77,5 % Ketiga, Peningkatan upaya perlindungan terhadap masyarakat melalui kunjungan ibu hamil , penanganan komplikasi kebidanan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas, neonatus dengan komplikasi, kunjungan bayi, desa UCI, pelayanan anak balita, pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 tahun, penanganan balita gizi buruk, Penjaringan SD, Peserta KB aktif, dan penemuan dan penanganan penyakit, dll dengan capaian sasaran rata-rata 70% Keempat, Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan dan sumber daya serta penguasaan Iptek yaitu mewujudkan peningkatan manajemen pembangunan kesehatan pada 24 PKM dengan tingkat pencapaian 100%. Kelima, Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan tingkat capaian rata-rata 100%. Di dalam RKPD Tahun 2015 kelima hal di atas perlu terus ditingkatkan

disamping

tetap

memastikan

berjalannya

program

Jamkesmas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kuratif dan rehabilitatif. berikut tabel 3.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan JKN di Puskesmas-puskesmas Kabupaten Blitar Tahun 2015 :


III-6


No.

Puskesmas

Jumlah Dana

1

Bakung

563.058.000

2

Wonotirto

546.804.000

3

Margomulyo

700.758.000

4

Wates

662.520.000

5

Binangun

684.558.000

6

Sutojayan

1.097.496.000

7

Kademangan

1.469.556.000

8

Kanigoro

1.562.700.000

9

Talun

1.005.858.000

10

Selopuro

1.137.780.000

11

Kesamben

1.230.000.000

12

Boro

555.606.000

13

Doko

553.280.000

14

Wlingi

1.290.000.000

15

Gandusari

1.386.576.000

16

Slumbung

526.680.000

17

Garum

1.526.472.000

18

Nglegok

1.122.960.000

19

Sanankulon

1.700.100.000

20

Ponggok

1.353.168.000

21

Bacem

22

Srengat

23

Wonodadi

929.556.000

24

Udanawu

863.820.000

Keterangan

589.680.000 1.961.014.000

Jumlah

25.000.000.000

Selain itu dana dari pajak Rokok di implementasikan pada program dan kegiatan yang tertera di Tabel 3.2 sebagai berikut :


III-7


NO

1

KEBUTUHAN DANA / SUMBER DANA PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11.418.077.196

1Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana PKM dan jaringannya

2.783.989.000

Rokok

216.011.000

Rokok

3Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rumah Sakit

5.000.000.000

Rokok

4Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

2.964.185.196

Rokok

5Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

453.892.000

Rokok

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

806.200.000

1Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

806.200.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

600.028.000

1Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya

600.028.000

2Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2

3

4

Rokok

Rokok

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

406.830.000

1Penanggulangan DBD.

168.000.000

Rokok

2Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

238.830.000

Rokok

Rp

13.231.135.196

Sedangkan Pengadaan, peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DBHCHT) dianggarkan dari DAC sebesar Rp 4.454.100.000,-. Keberhasilan diharapkan

dapat

dalam

kebijakan

meningkatkan

pendidikan kesiapan

dan

kesehatan

masyarakat

dalam

menyongsong pasar bebas wilayah Asia sehingga dengan sendirinya


III-8


Kabupaten Blitar mampu mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui peningkatan IPM di atas

juga

harus

diimbangi

dengan

peningkatan

SDM

aparatur

pemerintah karena itu diperlukan kebijakan “Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai”. Kebijakan ini penting untuk memastikan semakin meningkatnya layanan pemerintah baik secara kuantitas maupun secara kualitas ke pada masyarakat. Setelah kebijakan peningkatan SDM dan peningkatan IPM dapat terpastikan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun pada periode RKPD lalu

serta

mendorong

peningkatan

infrastruktur

tersebut

dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya beli warga 3. Kebijakan ini dilandasi suatu semangat bahwa, pembangunan infrastruktur

merupakan

kegiatan

pembangunan

daerah.

Infrastruktur

pertumbuhan

ekonomi.

Kegiatan

yang

tidak

merupakan

trasnportasi

terpisahkan roda

dari

penggerak

merupakan

tulang

punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang.Artinya infrastruktur tidak hanya berguna sebagai penghubung antar wilayah 3

Dalam RPJMD 2011-2016, kebijakan pembangunan infrastruktur di kabupaten Blitar dilaksanakan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, aktivitas sosial dan budaya.Hal ini berarti bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan mempunyai tujuan strategis dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah, memperlancar aktivitas sosial kemasyarakatan serta menumbuh kembangkan budaya daerah sebagai aset daerah. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-9


namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas.Artinya hanya melalui infrastruktur yang layak dan memadai saja jalur distribusi perekonomian

masyarakat

dan

arus

barang

serta

jasa

dapat

berlangsung secara mudah dan lancar. Sementara itu dari sisi geografis sarana dan prasarana infrastruktur memberikan peran sangat signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara wilayah pedesaan dan perkotaan4. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan sumberdaya alam sebasar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimaa diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 harus dilandasi suatu semangat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui enam kebijakan prioritas sebagaimana di atas, Kabupaten Blitar diharapkan dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2011-2016.

4

Kebijakan ini dilandasi keberhasilan pembangunan infrastruktur pada RKPD sebelumnya. Selama tahun anggaran 2013-2014 kesuksesan dalam pembangunan bidang infrastruktur meliputi beberapa hal: (1) Terlaksananya program pembangunan jalan dan jembatan, (2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, (3) Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, (4) Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, (5) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, (6) Pembangunan perpipaan air minum dan air bersih, (7) Pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, (8) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di SKPD Kabupaten Blitar. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-10


3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perkembangan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2014 dibanding tahun sebelumya memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat khususnya di sektor bangunan, perdagangan dan hotel, keuangan, persewaan dan jasa-jasa. Meskipun sektor pertanian sebagai

penggerak

ekonomi

Kabupaten

Blitar

mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya namun dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar sektor pertanian memiliki peranan yang paling dominan. Share dari sektor pertanian pada tahun 20125 mencapai 43,74 persen. Tingginya peranan sektor pertanian ini karena pemanfaatan sumber daya alam yang intensif untuk kegiatan usaha pertanian. Melalui upaya diversifikasi dan intensifikasi pertanian memungkinkan

berbagai

macam

komoditas

pertanian

di

Kabupaten Blitar dapat dihasilkan melalui kegiatan usaha tani rakyat baik dari usaha komoditas tanaman musiman maupun komoditas tanaman tahunan dengan volume produksi yang cukup besar. Hal ini memposisikan daerah Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah pensuplai bahan baku produk pertanian skala regional maupun nasional.Selama periode 2009-2012 produksi beberapa komoditas unggulan berfluktuasi. Salah satu komoditi

5

PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2013 hal 33


III-11


pertanian tanaman pangan unggulan di Kabupaten Blitar adalah padi dengan produksi setiap tahunnya mencapai tiga ratus ribu ton gabah kering panen. Produksi padi pada setiap tahunnya meningkat secara perlahan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi sebanyak 14,2 persen (59.333 ton gabah kering giling) yaitu dari 417.769 ton gabah kering giling di tahun 2011 menjadi 358.436 ton. Penurunan produksi padi pada tahun 2012 diimbangi dengan kenaikan produksi jagung sebanyak 29,45 persen (70.151 ton jagung pipilan kering) yang juga merupakan komoditi pertanian tanaman pangan unggulan di Kabupaten Blitar dengan produksi pada tahun 2012 mencapai 308.320 ton jagung pipilan kering. Sementara itu struktur perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2012 dominan bertumpu pada Sektor Tersier yang mencakup Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, Sektor Pengangkutan & Telekomunikasi,

Sektor

Keuangan,

Persewaan

&

Jasa

Perusahaan, serta Sektor Jasa-jasa memiliki share sektoral sebesar 48,58 persen. Sektor ini lebih banyak didukung dengan share Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mencapai 30,33 persen. Sektor Jasa jasa memberikan share sektoral sebesar 11,48 persen, Sektor Pengangkutan & Telekomunikasi 2,25 persen, dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,52 persen.


III-12


Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar ditopang oleh sektor primer yakni sebesar 47,90 persen. Perkembangan kontribusi sektor usaha di Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Perkembangan Kontribusi Sektor Usaha Kab. Blitar 2010-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa Sumber : BPS, 2012

Pertumbuhan mencapai

6,35

2010 47,11 2,36 2,58 0,41 2,19 27,75 2,32

2011 45,54 2,36 2,55 0,40 2,38 28,93 2,30

2012 44,40 2,54 2,44 0,40 2,45 29,67 2,27

4,36

4,43

4,53

10,92

11,09

11,30

ekonomi Kabupaten

persen

yang

Blitar tahun 2012

mengindikasikan

bangkitnya

perekonomian daerah.Sektor perdagangan dan penggalian selama beberapa tahun terus mengalami peningkatan yang menggembirakan.

Tahun

2011

sektor

pertambangan

dan

penggalian tumbuh 11,63 persen. Sementara

itu

berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2014 sebesar 6,53 persen. Dengan proyeksi ini beberapa sektor primer harus tumbuh positif pada tahun 2014 seperti RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-13


sektor pertanian khususnya peternakan dan tanaman bahan makanan. Demikian juga untuk sektor perdagangan dan bangunan dapat tumbuh lebih tinggi dari tahun 2013. Beberapa keadaan yang dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dapat berasal dari variable eksogen, seperti situasi makro ekonomi nasional dan global sektor moneter, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), keadaan di pasar barang dan sebagainya. Sedangkan faktor endogen bersifat tidak langsung pada kinerja unit-unit kegiatan usaha mikro ekonomi yang tentunya sangat variatif. 1. Faktor eksternal (variabel eksogen) Meskipun

perekonomian

global

masih

diwarnai

keraguan

terhadap pemulihan krisis moneter di kawasan Eropa dan Amerika, namun prediksi optimis menyatakan bahwa perbaikan ekonomi Amerika pasca pemilu 2012, injeksi likuiditas pemulihan krisis oleh bank sentral Eropa sebesar 1 triliun uero akan berpengaruh

bagi

pertumbuhan

ekonomi global

termasuk

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis timur tengah (kawasan selat Hormutz) kemungkinan akan memicu kenaikan harga minyak dunia apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian. Kenaikan harga minyak yang drastis akan memperberat beban APBN karena meningkatnya subsidi energi.


III-14


2. Faktor internal Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi pendukung kekuatan ekonomi tahun 2013 yang diprediksi pada kisaran Rp 9.840 per dolar AS. Nilai tukar ini masih lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2013 yakni Rp. 8.800 per dolar AS. Krisis ekonomi di Eropa mendorong terjadinya pelarian modal asing yang ada di Indonesia, sehingga akan mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan akan terus berlanjut di tahun 2013. Secara umum nilai tukar rupiah akan tetap stabil karena intervensi BI akan tetap menjadikan rupiah kisaran Rp 8.800 – 9.000 per dolar AS. Inflasi tahun 2013, diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari tahun 2012. Beberapa faktor yang memengaruhi inflasi tahun 2013 adalah adanya kenaikan harga beberapa komoditas pangan, kenaikan BBM serta tarif dasar listrik. Untuk daerah Kabupaten Blitar inflasi terjadi apabila kenaikan harga-harga barang mengikuti rencana kenaikan harga BBM maupun pencabutan subsidi BBM. Naiknya pemeringkat

peringkat

utang

internasional

dari

Indonesia

oleh

BB+

menjadi

lembaga BBB-

mengindikasikan adanya kinerja ekonomi Indonesia yang makin menarik bagi masuknya investasi.


III-15


Adanya kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi diantaranya melalui peningkatan kompetensi industri strategis, penguatan kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta, perbaikan kinerja perdagangan internasional, penguatan konsumsi masyarakat, dan perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun riil, merupakan faktor positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Berdasarkan

perkembangan

ekonomi

global

maupun

nasional, maka kondisi perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2013 diperkirakan mengalami perbaikan dari sisi penguatan daya beli masyarakat dari tahun 2010 sebesar 66,47 mekipun inflasi juga akan mengalami dari akibat pembatasan subsidi BBM bagi kendaraan pribadi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 tahun 2015 Secara umum tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negaran-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Dengan kemajuan perekonomian daerah


III-16


yang dicapai tahun 2014 dan masalah yang diperkirakan dihadapi tahun 2015, maka tantangan pokok yang akan dihadapi tahun mendatang adalah: 1. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan Dalam rangka pencapaian MDGs 2015 masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting karena kedua sektor ini menentukan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia pada akhirnya dapat dikaitkan

dengan

pembangunan

manusia

(sekaligus

mendongkrak IPM) yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar 2. Penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Blitar. Data PPLS 2008 menggambarkan adanya kerentanan terhadap rumah tangga hampir miskin yang berjumlah 35.010 RTM untuk bergeser menjadi miskin yang berjumlah 35.633 RTM. Kondisi perekonomian daerah sangat mempengaruhi kondisi rumah tangga tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini konsep terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin


III-17


perlu dipertegas lagi dengan penjabaran rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. 3. Penanganan Bencana Alam Kejadian

bencana

alam

yang

patut

mendapatkan

kewaspadaan adalah terjadinya bencana letusan gunung Kelud, bencana tanah longsor maupun perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian. Secara ekonomis, kejadian bencana tersebut diperkirakan akan membawa dampak yang cukup besar. Kemampuan dalam melakukan mitigasi bencana serta perencanaan tanggap darurat merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi perekonomian daerah. 4. Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah. Kualitas aparatur pemerintah tampak dalam potensi dan permasalahan aparatur pemerintah itu sendiri. Potensi dan permasalahan aparatur pemerintah merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi SDM aparatur menyangkut jumlah pegawai yang dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur,

pengalaman

kerja,

jenjang

kepangkatan,

bidang

keahlian, dan termasuk pula persebarannya. Hal ini penting untuk memetakan potensi SDM apartur dengan potensi wilayah untuk menilai derajat kesesuaian persebaran antara potensi SDM dengan potensi wilayah yang ada.


III-18


Adapun

permasalahan

aparatur

pemerintah

sangat

bervariasi.Salah satu diantaranya adalah persoalan budaya kerja.

Budaya

kerja

merupakan

aspek

penting

yang

menentukan sikap kerja aparatur pemeritah baik itu kinerja, kepuasan kerja, maupun tingkat kemangkirannya (Luthans 1989). Salah satu aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Selaku aparatur pemerintah, disiplin kerja juga telah diatur oleh pemerintah dalam PP no.30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat semua kewajiban, larangan, dan sanksi jika melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban. Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut. Laitener & Levine (dalam Riwukaho 1987) mengindikasikan gejala disiplin itu dengan gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat apabila para pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati sesuai prosedur yang ditetapkan, apabila mereka menghasilkan


III-19


kuantitas dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang ditentukan. Indikator disiplin kerja aparat pemerintah dapat meliputi :pertama, frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan pulang kerja; kedua, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan bahanbahan dan alat-alat kantor; ketiga, kualitas dan kuantitas hasil kerja; keempat, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang

ditentukan;

kelima,

Semangat

pegawai

dalam

menyelesaikan pekerjaannya.

5. Pembenahan infrastruktur dan iklim usaha Peranan infrastruktur sangat penting bagi masuknya investasi daerah. Sebagai daerah dengan keunggulan di sektor pertanian, maka penyediaan infrastruktur yang berhubungan dengan sektor ini harus menjadi prioritas utama misalnya jalan penghubung antara sentra produksi dengan pasar, jalan usaha tani, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air termasuk didalamnya rehabilitasi sumber-sumber mata air. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah adalah

bagaimana membentuk konektivitas wilayah

secara merata dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan termasuk pula meningkatkan konetivitas dengan daerah yang


III-20


berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah Blitar timur dan utara perlu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan dengan Kota Batu maupun

Malang.

Sebagian

besar

masyarakat

memang

menghendaki adanya peningkatan kualitas jalan maupun jembatan diwilayah mereka. Namun dengan keterbatasan anggaran pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang matang terhadap lokasi yang akan dibangun. Demikian juga dengan infrastruktur pertanian yang memerlukan banyak sekali perbaikan

agar

rencana

meningkatkan

produksi

dan

produktivitas pertanian dapat tercapai.

3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas,

nyata

dan

bertanggungjawab

kepada

daerah

secara

proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33


III-21


Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah.

Sebagai

petunjuk

teknis

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber keuangan

daerah

secara

proporsional

diwujudkan

dengan

pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber

pembiayaan

pemerintahan

daerah

dalam

rangka

perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan

ditetapkannya

kebijakan

otonomi

daerah,

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah


III-22


diharapkan dapat meningkatkan IPM, memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai bidang. Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak Kabupaten/kota menjadi 11 jenis meliputi : a) pajak hotel; b). pajak restoran; c). pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f).pajak mineral bukan logam dan batuan; g) pajak parkir; h) pajak air tanah; i) pajak sarang burung walet; j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k)pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.


III-23


Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009. Sejak tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB) dan PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: a) retribusi jasa umum ; b) retribusi jasa usaha; c) retribusi perizinan tertentu. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi usaha dan jenis retribusi perizinan tertentu masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) prosentasenya sebesar 133,852,719,732.00 atau terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap


III-24


komponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain melalui: a). Pajak Hotel dan Restoran; b). peningkatan kinerja retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dan retribusi pasar; c). pajak reklame dan lain-lain. Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2015, maka sejak tahun 2014 ini perlu dilakukan langkahlangkah intensifikasi dan ekstensifikasi yakni: a. Intensifikasi

pajak

dan

retribusi

daerah,

ditujukan

untuk

meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi : 1. Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.

2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada

masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.

3. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun 2015.

4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah dengan pendekatan sistem.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan

kerja terkait peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi

pajak

dan

retribusi

daerah,

ditujukan

untuk

memperluas basis pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang lain, melalui :


III-25


1. Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah

serta

optimalisasi

pemanfaatan

data

yang

bersangkutan 2. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku. 3. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain. Selain itu perlu menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan melalui : a. Penyusunan

naskah

akademik

yang

memadai

sebelum

dilakukan penyempurnaan terhadap perda tentang pajak dan retribusi daerah. b. Evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada. c. Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang bersifat distortif bagi perekonomian d. Reformulasi sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif yang tertuang dalam penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.


III-26


Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan alokasi dana

perimbangan selain diarahkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan

yang

telah

dilimpahkan,

diserahkan

dan/atau

ditugaskan kepada daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah,

serta

mengurangi

kesenjangan

pendanaan

pemerintahan antar daerah. Dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah, Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan

celah

fiskal

lebih

berperan

dalam

rangka

pemerataan keuangan antar daerah, Proporsi celah fiskal dalam formula DAU harus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan


III-27


manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya

menurun,

maka

daerah

tersebut

dianggap

atau

dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan. Sementara itu, reformulasi DAU antara lain dilakukan melalui: (i) penetapan Pendapatan Dalam Negeri (PDN)neto dengan memperhitungkan beban subsidi BBM dan subsidi pupuk sebagai bentuk sharing the pain antara Pemerintah dengan pemerintah daerah; (ii) penerapan formula DAU secara murni tanpa pengecualian, sehingga tidak perlu penyediaan dana penyeimbang DAU; dan (iii) peninjauan kembali terhadap bobot masing-masing

variabel

kebutuhan

fiskal

dan

pengaturan

kembali perhitungan kapasitas fiskal dalam formula DAU.


III-28


Dari Perkembangan tahun 2011 hingga tahun 2014 alokasi DAU Kabupaten Blitar senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 697,649,769,000 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 845,117,933,000.00

Pada

tahun

2013

DAU

sebesar

Rp.944,297,542,000 Dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 1,038,727,296,200 dan tahun 2015 diprediksi meningkat lagi menjadi

1,162,051,182,700.00

menunjukkan

konsistensi

peningkatan DAU. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi

DAK

dilakukan

dengan:

(i)

penajaman

dan

perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Alokasi DAK mengalami penurunan tiap tahun. Pada tahun 2011 Kabupaten

Blitar

89,984,500,000

mendapatkan

dan


Alokasi

DAK

meningkat pada tahun

sebesar 2012

Rp.

sebesar

III-29


Rp.51,064,455,000.00.

Pada

tahun

2013

DAU

sebesar

Rp

70,322,560,000. Dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 70,322,560,000 dan tahun 2015 diprediksi menurun lagi menjadi Rp. 60,491,590,000.00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Blitar, diharapkan mampu mendorong peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

di

daerah

dan

mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas

infrastruktur,

aksesibilitas

kualitas

pendidikan,

dan

kesehatan. Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : a). Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan; b). pertambangan umum; c).


III-30


perikanan; d). pertambangan minyak bumi; e).pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 20102016 dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini: Sesuai dengan Permendagri 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 komponen Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2015 sesuai ada Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan

memperhatikan

perkembangan

ekonomi

makro

Nasional dan Regional Jawa Timur serta penetapan penerimaan pada tahun 2014 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar diproyeksikan mencapai Rp 448.796.430.988,00

atau naik 7 % bila

dibanding Target Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Tahun 2014 sebelum perubahan.


III-31


Kenaikan terbesar pada pos Dana Penyesuaian Naik 23.5% merupakan Dana Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD.. Berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun 2013 serta rencana pendapatan pada Tahun 2014 Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus dimana komponen utama adalah Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan

Penghasilan

direncanakan tetap

Guru

PNS/CPNSD

pada

tahun

2015

sebesar Rp 340.311.384.000,00 terdiri dari

Tambahan Penghasilan Guru PNS/CPNSD Rp 273.780.000,00 dan Tunjangan Sertifikasi Guru

Rp 340.037.604.000,00. Adapun Dana

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang merupakan reward Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur diasumsikan 0 menunggu penetapan lebih lanjut. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 2013 dan target pendapatan Tahun 2014 maka sesuai Permendagri 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015sambil menunggu penetapan lebih lanjut pendapatan

Bantuan

Keuangan

dari

Pemerintah

Provinsi

atau

Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2015 diasumsikan Rp 0 . RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

III-32


Pada Tahun 2014 Kabupaten Blitar memperoleh Bantuan Keuangan dari propinsi jawa Timur sebesar Rp 78.718.767.000,00 . Bantuan Keuangan propinsi bersifat adhoc , oleh karena itu menunggu penetapan lebih lanjut dengan tetap meningkatkan koordinasi dengan pemerintah propinsi. Berikut rencana peneriman Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015 :


III-33


Tabel 3.4 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016 (dalam Rupiah) Realisasi NO (1)

(2)

Tahun 2011*

Tahun 2012 *

Tahun 2013 *

Tahun 2014 **

Tahun 2015***

Tahun 2016***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

PendapatanAsli Daerah

76.240.651.681,19

1.1.1

Pajak Daerah

17.455.401.496,00

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

1.1.4

Proyeksi

Uraian

HasilPengelolaanKek ayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana BagiHasilPajak/BagiH asilBukanPajak

1.2.2

Dana AlokasiUmum

96.265.948.355,42

96,052,863,495

108,595,573,621

133,852,719,732.00

152,748,511,950.36

18.817.096.100,46

18,524,860,750

34,432,450,580

34,967,180,207.00

40,031,071,397.15

13,416,915,968

17.482.218.003,00

26,647,555,703

21,554,402,083

28,169,721,950.50

31,527,501,555.00

1,249,337,841

1.412.737.150,78

2,694,048,967

2,694,048,967

3,416,404,530.00

3,977,949,049.42

13.416.915.968,00

58.553.897.101,18

48,186,398,075

49,914,671,991

67,299,413,044.50

77,211,989,948.78

851,205,699,760

972.235.320.718,00

1,077,535,520,599

1,145,025,514,589

1,258,190,425,008.50

1,356,866,389,445.30

76.052.932.718.00

62,915,418,599

35,975,658,389

35,647,652,308.50

26,055,169,185.30

845,117,933,000.00

944,297,542,000

1,038,727,296,200

1,162,051,182,700.00

1,274,292,401,760.00

63,571,430,760 697,649,769,000


III-34


Realisasi NO (1)

(2)

1.2.3

Dana AlokasiKhusus

1.3 1.3.1 1.3.2

Proyeksi

Uraian

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana BagiHasilPajak Dari Provinsi

Dana PenyesuaiandanOton omiKhusus BantuanKeuangandar iProvinsi / 1.3.5 Pemerintahdaerahlai nnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2011*

Tahun 2012 *

Tahun 2013 *

Tahun 2014 **

Tahun 2015***

Tahun 2016***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

89,984,500,000

51,064,455,000.00

70,322,560,000

70,322,560,000

60,491,590,000.00

56,518,818,500.00

301,576,161,893

403,330,111,981.67

398,813,422,201.17

425,535,699,261.47

58,616,022,873

58,013,131,893

65,254,227,215

64,633,737,254.50

66,373,482,776.80

215,928,055,640

204,003,305,000

204,003,305,000

292,315,909,100

286,353,533,780.00

309,269,889,818.00

35,427,374,000

49,895,775,000

39,559,725,000 45,759,975,666.67

47,826,151,166.67

49,892,326,666.67

1,656,951,200,191.67

1,790,856,566,941.67

1,935,150,600,657.12

312,515,102,873 310,609,541,454

59,254,111,814

1.3.4

1,238,055,892,895

1.381.016.371.946,42

1,475,164,545,987

Sumber : RPJMD Kabupaten BLITAR Tahun 2011-2016 *) LRA Tahun 2010, 2011 dan Tahun 2012 **) Perda APBD Kabupaten Blitar Tahun 2013 ***) Proyeksi RPJMD Tahun 2015 dan 2016


III-35


3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang

penanganannya

dalam

bidang

tertentu

yang

dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumbersumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas

anggaran

anggaran

dan

yang

mengarahkan

penghematan

sesuai

bahwa

penyediaan

dengan

skala

prioritas.Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


III-36


Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Belanja Tidak Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan.

Di

Kabupaten Blitar pada Tahun 2015 Belanja Tidak Langsung meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. a) Belanja Pegawai Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD, Gaji bupati dan wakil bupati

dan

sebagainya. Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas

.Selain

itu,

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

juga

mengalokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan


III-37


Pegawai Negeri Sipil (TPP) berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. b) Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan

yang

secara

spesifik.

Dalam

menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan keuangan

dengan daerah

mempertimbangkan

serta

dibatasi

dan

kemampuan

diperjelas

format

pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah. c) Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada

masyarakat

kesejahteraan

yang

masyarakat.

bertujuan Dalam

untuk

peningkatan

menjalankan

fungsi

Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan, dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif.


III-38


Pemberian bantuan langsung harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan

kepentingan

masyarakat

luas.Format

pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial. d) Belanja Bagi hasil Kepada Pemerintah Desa Penganggaran pendapatan

dana

bagi

pemerintah

hasil provinsi

yang

bersumber

kepada

dari

pemerintah

kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi

hasil

tersebut

harus

memperhitungkan

rencana

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2015. e) Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah

kabupaten

dapat

menganggarkan

bantuan

keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang

didasarkan

kesenjangan

pada

fiskal,

pertimbangan

membantu

untuk

mengatasi

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.


III-39


Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan

untuk

mengatasi

kesenjangan

fiskal

dengan

menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima

bantuan

keuangan

sesuai

dengan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan

bantuan

keuangan

yang

bersifat

khusus

ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan


III-40


kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat

memberikan

bantuan

keuangan

lainnya

kepada

pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah. f) Belanja Tidak Terduga Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013.

2. Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sebagaimana visi dan misi Kabupaten Blitar 2011-2016, bahwa peningkatan

proporsi

belanja

langsung

lebih

diprioritaskan

khususnya sektor strategis dan produktif. Pada APBD Tahun 2014


III-41


proporsi anggaran belanja tidak langsung sebesar 29,25%, sedangkan pada belanja langsung sebesar 70,75%. Sedangkan proyeksi Tahun 2015 proporsi belanja tidak langsung sebesar 34,22%, dibandingkan dengan belanja langsung yang hanya 65,78%. Namun demikian sangat dimungkinkan dalam RAPBD Tahun 2015 proporsi belanja langsung menjadi lebih besar dari 65,78% dan belanja tidak langsung menjadi lebih kecil dari 34,22%. Hal tersebut sama halnya dengan proyeksi proporsi belanja langsung dan tidak langsung menurut RPJMD dan APBD tahun 2014 yang berbeda. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blitar. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan

sebagai

instrumen

pencapaian

visi

tersebut.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban

harus

memperhatikan

aspek

efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala

prioritas


dan

kebutuhan

(transparansi),

selain

itu

III-42


pengelolaan

belanja

dipertanggungjawabkan

harus sesuai

diadministrasikan

dengan

dan

perundang-undangan

yang berlaku (akuntabilitas). Oleh karena itu pada tahun 2015 diharapkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian dua belas (12) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai,

sehingga

ditingkatkan

proporsi

sebagaimana

belanja amanat

langsung Rencana

dapat

terus

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Blitar. Selain itu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan dapat semakin besar. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:


III-43


Tabel 3.5 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016 (dalam Rupiah) Realisasi NO (1)

Proyeksi

Uraian Tahun 2011*

Tahun 2012 *

Tahun 20113*

Tahun 2014 **

Tahun 2015***

Tahun 2016***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1,212,633,136,151

1,320,733,132,842.42

1,460,205,478,852.39

1,143,554,667,402

1,251,902,843,777.42

1,391,490,491,230.59

11,302,500,000

11,302,500,000

9,197,469,500.00

6,960,308,500.00

3,130,000,000

3,130,000,000

3,130,000,000.00

3,130,000,000.00

8,642,506,330

10,255,799,250

13,876,144,765.00

17,285,110,281.80

44,260,169,500

43,390,169,500 41,626,674,800.00

40,339,568,840.00

(2)

2

BELANJA DAERAH

2.1

BelanjaTidakLangsung

796.069.961.638,84

901,986,665,912.10

2.1.1

BelanjaPegawai

711.484.080.839,16

828,515,718,746.78

2.1.2

BelanjaHibah

15.512.561.000,00

21,043,927,000.00

2.1.3

BelanjaBantuanSosial

17.165.736.334,68

6,757,091,253.32

2.1.4

BelanjaBagiHasilKepada PProvinisi/Kabupaten/Desa

1.401.815.300,00

1,114,803,012.00

2.1.5

BelanjaBantuanKeuangank epadaKabupatendanParpol

47.787.158.900,00

43,940,260,900.00

2.1.6

BelanjaTidakTerduga

2.718.609.265,00

614,865,000.00

2.2

BelanjaLangsung

454.102.394.906,17

470,260,064,083.37

2.2.1

Belanja Pegawai

47.560.392.899,00

47,218,756,894.00

996,515,609,420


928,180,433,590

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

496,662,467,866

516,235,048,577.01

537,515,085,056.43

558,795,121,535.84

41,868,437,500

39,857,240,365.33

37,011,262,665.83

34,165,284,966.33

III-44

BAB III Rancangan kerangka ekonomi daerah Realisasi NO (1)

Proyeksi

Uraian Tahun 2011*

Tahun 2012 *

Tahun 20113*

Tahun 2014 **

Tahun 2015***

Tahun 2016***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

166.572.508.408,87

198,620,491,545.37

2.2.3

Belanja Modal

239.969.493.598,30

224,420,815,644.00

1.250.172.356.545

1,372,246,729,995.47

JUMLAH BELANJA DAERAH

209,520,962,681

234,519,775,150.54

255,994,002,286.61

277,468,229,422.67

245,273,067,684

241,858,033,061.13

244,509,820,103.98

247,161,607,146.83

1,728,868,184,728.01

1,858,248,217,898.84

1,493,178,077,286

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 *) LRA Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 **) Perda APBD Kabupaten Blitar Tahun 2014 ***) Proyeksi RPJMD Tahun 2015 dan 2016


III-45

2,019,000,600,388.23


3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan

daerah.

Kabupaten

Blitar


Sampai saat ini, belum

Pemerintah

memanfaatkan

Daerah

sumber-sumber III-46


penerimaan pembiayaan yang lain kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penyertaan Kembali Pemberian Penyertaan Modal. APBD Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos pembiayaan. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :


III-47


Tabel 3.6 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BLITARTAHUN 2011-2016 Realisasi NO

Proyeksi

Uraian

(1)

(2)

Tahun 2011*

Tahun 2012 *

Tahun 2013 *

Tahun 2014 **

Tahun 2015***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PenerimaanPembiayaan

62.512.834.861,80

89,142.176.610,60

3.1.1

SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunSebelum nya (SILPA)

59.796.992.483,80

140,997,816,680.51

3.1.2

SiLPAPelampauanPendapatan

3.2

PengeluaranPembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.3 3.2.3

20,000,000,000

60,600,412,098.60

140,997,816,681

20,000,000,000

60,600,412,098.60

2,715,842,378

-

503,033,750

-

1,079,835,294

7,601,221,713

1,986,468,701

8,000,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

-

-

-

-

17,000,000,000

68,600,412,098.60

6,625,260,025.28

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PembayaranPokokUtang

PEMBIAYAAN NETTO

6,625,260,025

1,079,835,294

975,961,688

61,432,999,568

133,899,628,717

(dalam Rupiah) Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 *) LRA Tahun 2011, 2012dan Tahun 2013 **) Perda APBD Kabupaten Blitar Tahun 2014


141,500,850,431

III-48

1,986,468,701

18,013,531,299

-

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya

Recommend Documents