BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Kerangka Ekonomi
Rancangan
Kerangka
Ekonomi
Daerah
merupakan
kerangka
implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015, dan juga sebagai proyeksi pada tahun 2015 dengan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian tingkat nasional dan perekonomian tingkat Provinsi Sumatera Barat. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan Tahun 2015. Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III
-1
dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dengan mempedomani semua kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diharapkan legitimasi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan terutama terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan strategis sesuai strategi dan prioritas pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2015, penetapan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2015 dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain kondisi perekonomian domestik, regional maupun ekonomi global di tahun 2014 yang lalu dan kondisi tahun 2015. Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi, meskipun fundamental ekonomi domestik cukup baik, sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan sama dengan asumsi awal pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,8%. b. Nilai tukar Rupiah, diperkirakan akan melemah dari asumsi APBN 2015 awal yaitu dari Rp.11.900,-/US$ menjadi Rp.12.200,-/US$. c. Lifting Minyak, dengan mempertimbangkan pencapaian target lifting pada awal tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari, lifting minyak mentah dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sampai akhir tahun turun menjadi 894 ribu barel per hari. Kebijakan fiskal nasional tersebut tentunya akan mempengaruhi perekonomian di tingkat daerah. Pengeluaran Pemerintah Pusat ke daerah secara langsung tentunya akan mengalami koreksi/penurunan. Penurunan belanja inilah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah.
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III
-2
3.2.
Kebijakan Keuangan Daerah
A. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Secara umum, pada Kebijakan Perubahan Pendapatan Tahun 2015 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan pendapatan ini merupakan penyesuaian target pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sesuai dengan aturan penetapan besaran alokasinya. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah diupayakan untuk tidak mengalami penurunan target. Kebijakan dan langkah-langah yang ditempuh untuk mengamankan /memobilisasi sumber pendapatan pada APBD Perubahan tahun 2015 adalah : 1. Optimalisasi penerimaan daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat termasuk meningkatkan produktivitas unit-unit pelayanan yang disertai dengan perbaikan sistem pelayanan. 2. Diversifikasi
usaha BUMD yang selama ini belum optimal memberikan
kontribusi PAD. 3. Konsilidasi sumber-sumber pendapatan dana perimbangan serta dana bagi hasil melalui peningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi baik dalam bentuk bantuan keuangan, seperti Dana Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari propinsi dan Penempatan Program (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 4. Peningkatan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah yang lebih ketat dan berkesinambungan. 5. Melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban terutama pajak daerah.
Kebijakan yang ditempuh ini setidaknya memberikan harapan untuk dapat menjaga likuiditas keuangan daerah untuk pembiayaan belanja strategis daerah terutama untuk menampung belanja peningkatan prasarana dasar dan belanja. Adapun rencana target pendapatan Kabupaten Sijunjung pada Perubahan APBD tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III
-3
Tabel 3.1. Rencana Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 No
URAIAN
I A 1 2 3
PENDAPATAN DAERAH PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 2) Bantuan Keuangan Daerah Propinsi dan Pemp.Pusat Alokasi Dana Desa
4 B 1 2 3 C 1 2 3 4
APBD AWAL
APBD-P
807,477,665,223 831,848,160,000 53,527,174,000 54,527,174,000 7,760,500,000 7,760,500,000 17,151,674,000 18,151,674,000 12,910,000,000 12,910,000,000 15,705,000,000
15,705,000,000
627,723,272,000 637,547,742,000 25,609,000,000 23,484,000,000 516,685,152,000 516,685,152,000 85,429,120,000 97,378,590,000 126,227,219,223 139,773,244,000 88,485,633,000 27,400,000,000 -
87,636,633,000 33,979,753,000 -
10,341,586,223
18,156,858,000
B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Pendanaan pembangunan melalui belanja ke daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Guna tercapai efektivitas, alokasi belanja diarahkan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi sehingga penggunaan belanja tersebut memberikan dampak/manfaat atas penggunaannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat secara bertahap perlu memperkuat struktur kas daerah dengan tetap mengupayakan adanya penurunan terhadap defisit pada tahun anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan besarannya. Mengantisipasi terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015, adalah:
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III
-4
a. Memperbesar porsi anggaran untuk kepentingan publik, terutama fungsi pelayanan dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi kerakyatan terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan. b. Mengalokasikan kembali sisa anggaran pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan peruntukkannya pada tahun sebelumnya. c. Peningkatan manajemen
kesejahteraan SDM
yang
aparatur
berbasis
dalam
kinerja
mewujudkan sesuai
dengan
penerapan ketentuan
perundangan berlaku. d. Penajaman dan rasionalisasi terhadap belanja SKPD yang kurang relevan dan belum prioritas serta pencapaian target kinerja yang rendah.
Kebijakan belanja yang ditempuh ini setidaknya memberi harapan belanja yang dialokasikan akan memberikan dampak bagi penyerapan dana yang lebih optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target kinerja yang terukur sehingga dapat diminimalisir kegiatan-kegitan yang bersifat pemborosan dan duplikasi pembiayaan serta dapat dihindarkannya penyelesaian kegiatan yang melewati akhir tahun anggaran. Adapun rencana Belanja Kabupaten Sijunjung pada Perubahan APBD TA. 2015, sebagai berikut : Tabel 3.2. Rencana Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 No
URAIAN
II A 1 2 3 4 5
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Ke Provinsi/Kab.Kota/Pemp.Desa 6 Bel bantuan keuangan ke Prop/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik 7 Belanja Tak Terduga
B
Belanja Langsung
APBD AWAL
APBD – P
851,020,524,336,00 478,738,274,785,00 413,379,978,155,00 14,508,625,000,00 1,655,100,000,00 2,491,217,400,00
920,827,658,068,00 500,254,516,298,46 413,835,502,391,72 23,481,570,500,00 1,827,600,000,00 2,591,217,400,00
43,646,649,103,00
51,461,920,880,00
3,056,705,127,00
3,056,705,126,74
372,282,249,551,26
420,573,141,769,54
C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
III
-5
anggaran antara lain dititik beratkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan daerah maupun rencana alokasi belanja daerah. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2014 pada saat tutup tahun anggaran
adalah sebesar Rp.73.718.029.936,- sehingga
terdapat selisih sebesar Rp. 22.025.170.823,- dari rencana semula sebesar Rp.51.692.859.113,- sehingga perlu dialokasikan penambahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 1) Penerimaan Pembiayaan, meliputi : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam APBD perubahan dan digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. b. Divestasi dari PDAM.
2) Pengeluaran Pembiayaan, meliputi a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dana yang akan diinvestasikan kepada pihak ketiga dan/atau perusda/BUMD atau BUMN dan pernyertaan modal yang dilakukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Adapun rencana pembiayaan Kabupaten Sijunjung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 3.3. Rencana Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 No
URAIAN
III A 1 2 3
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah SILPA Kegiatan Lanjutan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal
B 1
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
TARGET 2015 APBD AWAL APBD – P 43,542,859,113,00 88,979,498,068,00 52,692,859,113,00 102,629,498,068 51,692,859,113,00 101,629,498,068 1,000,000,000,00 1,000,000,000
9,150,000,000,00 9,150,000,000,00
13,650,000,000 13,650,000,000
III
-6
